Embed Size (px)
DESCRIPTION
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Citation preview
1
PENGELOLAAAN DALAM PELAKSANAAN RTR PULAU PAPUA & RTR KEPULAUAN MALUKU
OLEH : EDI SUGIHARTO
DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG & LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI RPP TENTANG
RTR PULAU PAPUA & KEP MALUKU TGL 1 OKTOBER 2013 DI AMBON
UU No. 32 Thn 2004
(Pemerintahan Daerah)
PP No. 38 Thn 2007 (Urs.
Pemerintahan)
PP No. 41 Thn 2007 (OPD)
Lampiran PP
SU
BS
TA
NS
I P
EN
YELEN
GG
AR
AA
N
PEM
ER
INTA
HA
N D
AER
AH
SU
BS
TA
NS
I PEN
AN
GA
NA
N
PEN
ATA
AN
RU
AN
G.
Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait
Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait
TUJUAN DESENTRALISASI
UU No. 41 Thn 1999 TTG
KEHUTANAN
KETERKAITAN ATURAN DG PENATAAN RUANG
UU No.26 Thn 2007 TTG PR
UU No. 41 Thn 2009 TTG
PLP2B
UU No. 32 Thn 2009 (PPLH)
UU 27 Thn 2007TTG PWP3
PP 15 Thn 2010TTG PPR
PP No.50 Thn 2007 (TCPKSM)
04/10/2023
PEMERINTAH PUSAT
Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurusnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Pemerintahan NKRI
TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45)
PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI, KAB/KOTA)
Penyerahan sebagian urusan disertai NSPK (guidance)
PUSAT
DAERAH
Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan nasional
Urusan Pemerintahan
Perda urusan pemerintahan/ pelaksanaannya
Bersama DPRD
SK KDHPERKADA
Pembinaan danPengawasan (PP 79/05 )
fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Daerah DPRD
WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
31 urusan
NSPKMerupakan salah satu kebijakan nasional yg mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yg bersifat umum & mengikat
Pemerintah, Pemda Prop dan Pemda Kab/Kota.
Kelembagaan
perlu
Koordinator dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidangTata ruang
perlu
Penyelenggaraan
TATA RUANG
BKPRDPERMENDAGRI
No 50/2009 PKPRD
Ruang Lingkup Penataan Ruang
Perencanaan Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Lingkup Koordinasi Pengelola
Penataan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang bermakna sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
(UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang)
Kegagalan Dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
NEGARA
Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
WEWENANGPEMERINTAH
WEWENANGPEMERINTAH
PROVINSI
WEWENANGPEMERINTAH
KAB/KOTA
TUR,BIN dan WAS terhadap:-LAK PR Wilayah Nasional, Pulau, Provinsi & Kab/Kota- LAK PR Kws Strategis Nasional, Provinsi, & Kab/Kota
LAK PR wilayah Nasional, Pulau
LAK PR Kws Strategis Nasional
Kerjasama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antar provinsi
TUR,BIN dan WAS terhadap:-LAK PR Wilayah , Provinsi & Kab/Kota- LAK PR Kws Strategis,Provinsi,
LAK PR wilayah Provinsi
LAK PR Kws Strategis Provinsi
Kerjasama PR antar provinsi& fasilitasi kerja sama antar rovinsi
TUR,BIN dan WAS terhadap:-LAK PR Wilayah , Kabupaten/Kota- LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota
LAK PR wilayah Kabupaten/Kota
LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota
Kerjasama PR antar Kabupaten/Kota
Seorang Menteri
Ps 7 ayat 1
Ps 7 ayat 2
Ps 8
Ps 9 ayat 1
Ps 10
Ps 11
TUR = PengaturanBIN = PembinaanLAK = PelaksanaanWAS = PengawasanPR = Penataan Ruang
UU 26/2007
TUGAS DAN WEWENANG
S I S T E M I N F O R M A S I
RTR KSK
RTR KSP
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
• Kebijakan Perwujudan Struktur Ruang Nasional• Kebijakan Eco-Region Pulau• Kebijakan Pengemb. Kawasan: - Kaw Strategis Nas
- Kebijakan Spasial Sektor al: MP3EI, Pesisir & Pulau2 Kecil
Perijinan Skala Besar (Berdampak Strategis)
Perijinan Pemanfaatan Ruang Lintas Provinsi
Insentif & Disinsentif
Sanksi
• Strategi Perwujudan Struktur Lintas Kab/Kota• Arah Pengembangan Wilayah/
Kawasan lintas Kab/Kota• Pelaksanaan indikasi program
pembangunan sektor lintas Kab/Kota
• Pembangunan Infrastruktur• Pembangunan Kawasan• Rencana Program Sektor
• Feasibility Study (FS)/Pre-FS• Detailed Engineering Design (DED)
• Arahan peraturan zonasi
• Perijinan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota
• Insentif & Disinsentif
• Sanksi
• Pengaturan zonasi • Perijinan
Pemanfaatan Ruang lingkup Kab/kota
• Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
• Insentif & Disinsentif
• Sanksi
PEMERINTAH
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
PERENCANAAN PEMANFATAN PENGENDALIANLEMBAGA
OPERASIONAL STRUKTURAL
LEMBAGA KOORDINASI
BKPRNMASY
BKPRD ProvinsiMASY
BKPRD Kab/Kota
MASY
RDTR
RTR Pulau
RTR KSN
PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENATAAN RTR PULAU
SINKRONISASIRENCANA TATA RUANG DGNRENCANA PEMBANGUNAN
ANTAR PROVINSI
(TANTANGAN APLIKASI RTR PULAU)
SINKRONISASIRENCANA TATA RUANG DGNRENCANA PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN KOTA
(TANTANGAN APLIKASI RTR PULAU)
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
PRINSIP PERAN RTR PULAU ADALAH UPAYA MENGINTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN ANTARA DAERAH DALAM SATU PULAU
RPJPD(20 tahun)
RPJMD(5 tahun)
RPJPD(20 tahun)
RPJMD(5 tahun)
RTRWK(20 tahun)
RDTR(20 tahun)
RTRWP (20 tahun)RTR KSP
(20 tahun)
HUBUNGAN RENCANA TATA RUANG PULAU DG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
8
RTR PULAU
RPJMN
RPJPN
Sinergis
Sinergis
Sinergis Sinergis
Sinergis
Sinergis
PEMERINTAH
R
TR
DA
N R
EN
C B
AN
GD
A D
EN
GA
N K
LH
S S
INER
GI
PERAN PEMERINTAH
Pemerintah (Government)
PUSAT DAERAH
Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional
Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing
Melalui
10
PERAN PROVINSI KE KAB/KOTA
PERAN PROVINSI KAB/KOTA DI WIL.NYA
mengoordinasikan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 (Gub sbg wakil pem pusat)
PERAN KEMENDAGRI (DITJEN BINA BANGDA)
PENERAPAN DI DAERAH
PENCAPAIAN DI DAERAH
PENYUSUNAN
TUJUAN NASIONAL ( KEBIJAKAN NASIONAL )
Perencanaan daerah
Penganggaran di APBD
Perenc Nas.( K/L )
Sosialisasi secara komprehensif
PEMERINTAHPEMERINTAH
DAERAH
PENETAPAN
Sesuai mekanisme Sesuai mekanisme
BINWAS
MONEV
Pencapaian sesuai target
PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan
melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
(PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 )
Termasuk memperhitungkan Target capaian, pembiayaan , Mekanisme
koordinasi, Monev & Binwas
( PP 79/05 )( PERPRES 59/12 ) PKPD &
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
IMPLIKASI
Perpres 59/2012 ttgPengembanganKapasitasPemerintah Daerah (psl 2& 3)
PEN
GU
ATA
N
PEN
ATA
AN
RU
AN
G
DA
ER
AH
?
13
Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (PP No 15/2010)
Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masing-masing tingkat pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan (UU No 26/2007)
Tataran Kewenangan Dalam Penataan Ruang
Sinkronisasi Kelembagaan
PEMIKIRAN :
1.Apakah kita membuat badan/lembaga baru atau menyatukan seluruh lembaga terkait penataan ruang yang ada (KEK, KSN, RTR, dsb) ?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja lembaga pengelola RTR Pulau dengan melibatkan peran pusat dan daerah ?
3.Membuat RENDUK PULAU(POLA KSM PULAU)
Pengelolaan Tata Ruang Pulau ?
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.(UU No 32/2004, Psl 195 ayat 1) PP 50/2007 Ttg TCPKSM
Kerjasama antar Daerah
Tujuan RTR Pulau Papua
Tujuan RTR Pulau Maluku (Psl 5)
Mewujudkan :Lumbung Ikan Nasional, Konservasi KarangEkonomi PariwisataJaringan Sarpras berbasis kepulauanPerlindungan Kawasan Perbatasan
Mewujudkan :Pengembangan Wilayah berbasis Masyarakat Adat70 % Kawasan LindungPertumbuhan ekonomi sektoral berkelanjutanPenlindungan wilayah Perbatasan
Perlu disepakati bersama “GRAND INSTITUTION” yang bertugas mengkoordinasikan Penataan Kawasan di Pulau Maluku dan Pulau PapuaPerlu disepakati bersama “GRAND INSTITUTION” yang bertugas
mengkoordinasikan Penataan Kawasan di Pulau Maluku dan Pulau Papua
Apakah setiap Program terkait Penataan Ruang
perlu membuat lembaga tersendiri ?
KSN di Pulau Maluku
(4 KSN) Dan
Pulau Papua(10 KSN)
KEK Maluku
dan Papua
RTRPulau Maluku
Dan Pulau Papua
KawasanLainnya?
“Pemikiran” Terkait Lembaga Penataan Ruang Pulau Maluku dan Pulau Papua
“Grand Forum” Antar Daerah
Dalam Satu Pulau
Dampak :
Makin “Gemuknya” jumlah badan/lembaga
di Daerah
“Pokja Baru” dibawah BKPRN + BKPRD antar
ProvKhusus tentang
Pengelolaan RTR Pulau
Ide / Usulan Lain Dari
Daerah ???
First Step
SINKRONISASI DOKUMEN PENATAAN RUANG ANTAR DAERAH
SINKRONISASI DOKUMEN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
Konsensus Pemda Terkait
Sektor dan Pola Kerjasama
Antar Daerah Dalam Mendukung
Implementasi RTR Pulau Maluku dan
Pulau Papua
Disepakatinya Bentuk
dan Mekanisme
Pengelolaan RTR
Pulau Maluku dan
Papua (Grand Forum
Antar Daerah atau
dibawah BKPRN atau
lainnya)
NEX
T S
TEP
METODE IMPLEMENTASI RTR PULAU
Pengelolaan RTR Pulau MalukuDan Pulau Papua
Pola Kerjasama Provinsi ?
Pola Kerja Sama antar Kabupaten ?
Pola kerjasama antar Kawasan ?
Skala1:500.000
Skala1:250.000
Skala 1:50.000
Skala 1:5000
Wha
t, W
here
, Whe
n, a
nd
How
??
Peran Pusat dan
Daerah ?
Sumber : PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta
TATA KELOLA KERJASAMA TATA RUANG PULAU MALUKU DAN PULAU PAPUA
ISU STRATEGIS :1. Idealnya RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua menjadi Arahan Umum (“Grand Concept”) Perencanaan bagi
Provinsi dan Kabupaten di Maluku dan Papua Isu Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Ruang Daerah
2. Apakah Dalam RTRW Kab dan Prov yg telah Perda, memberikan gambaran terkait Pola Kerjasama antar Wilayah?--> Isu Interaksi Keberlanjutan Pembangunan Antar Daerah (“Semangat” terbentuknya RTR
Kepulauan)
KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA)
UU No.32 Tahun 2004 ttng
PP No.20 Tahun 2000 ttng
Perencanaan Tata Ruang Kab /Kota
Pemanfaatan Ruang Kab/Kota (keterpa -duan pelaksanaan pembangunan)
Mekanisme Perijinan (investasi)
Pengawasan (Moni -toring & Evaluasi)
Penertiban (melalui Sanksi
Perencanaan pada tingkat Provinsi
Operasionalisasi Pemanfaatan Lintas Kabupaten dan penge-lolaan Kawasan Tertentu
Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfa-atan ruang
BKPRDSebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah
Menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah
Menserasikan dan Mensinergikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dengan Daerah.
Koordinasi Pemanf. Ruang Lintas Sektor
Bappenas
Pemanfaatan Ruang Sektoral KLH : Pengelolaan
Kualitas Lingkungan Kemendagri: Fasilitasi
Penataan Ruang PU : Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kehutanan : Pemanfaatan
Ruang sektor kehutanan DKP : Pemanfaatan ruang
sektor kelautan ESDM : Pemanfaatan
Ruang sektor ESDM Perindustrian :
Pemanfaatan Ruang sektor perindustrian
BPN : Penatagunaan Tanah
Dephan : Pemanfaatan ruang pertahanan
Deptan : Pemanaatan ruang sektor pertanian
Mengkoordinasikan PR secara Nasional
Menyiapkan kebija-kan dan strategi PR Nasional
Kab/kotaPropinsiBKPRDInstansi LainBKPRN
DaerahPusat
UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(UU 25/2004)
Permendagri No 50 Tahun 2009 ttng
Efektifitas Pengelolaan RTR Pulau ditentukan oleh Komitmen dan Intensitas Kerjasama Antar
Daerah
Parameter Efektifitas “GRAND FORUM” Dalam RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua
Forum Kerjasama
Antar Daerah
Dalam Satu Pulau
KEWENANGAN
P3R
SDMDATA& INFORMASI
KEUA NGAN
REGULASI
KOMITMEN
PARTISIPASI
MASY.
KOORDINASI & SINKRO NISASI
BINWAS
TUJUAN
Kompetensi teknis &
manajerial
Pelayanan/Kepentingan Masyarakat
Efektif, Efisien & Akuntabel
Kebijakan Pemerintah
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
Umum & Teknis
Pusat DaerahAntar Daerah
Dalam satu Daerah
Keterlibatan dlm formulasi dan implementasi
Konsistensi danPenegakan
hukum
Kunci Keberhasilan Kelembagaan Pengelola RTR Pulau Papua dan Pulau Maluku
1. Pengambilan
keputusan kolektif
2. Transparansi dalam proses
negosiasi diantara pemerintah
Propinsi/kabupaten/kota
4. Dukungan dari
Pemerintah/ Provinsi & Kab/Kot
3. Kepemimpinan dan komitmen
Bersama dari Gub walikota/
bupati antar wilayah
Keywords : Leadership, Kolektifitas, Transparansi, dan Komitmen Bersama
19
KATA AKHIR1. “Perlu disepakati bentuk dan mekanisme “Grand Institution” yang bertugas
melakukan pengelolaan dalam Penataan Ruang Kawasan di Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua
2. Perlu dirumuskan Pola Kerjasama antar Kawasan, Kabupaten dan Provinsi (What,
Where, When, and How) sehingga cita-cita penyusunan RTR Kepulauan sebagai Acuan
Umum Penataan Ruang antar Wilayah dapat tercapai ;
3. Dalam pengelolaan RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua, seyogyanya berperan sebagai
berikut :
Pusat : Lead Sector Penataan Ruang RTR Kepulauan Maluku & Papua
Daerah : Memberikan masukan, menjadikan RTR Kep sebagai acuan penyusunan
RTRWP/Kab/Kot, Implementatif
4. Indikasi Program dalam RTR Pulau hendaknya diarahkan pada Arahan
Pengendalian Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang. RTR Pulau seyogyanya tidak
diarahkan pada Upaya mengisi pemanfaatan ruang dengan Kegiatan (Indikasi yang
mencantumkan kegiatan diatur lebih rinci dalam Materplan) USULAN PEMIKIRAN
