PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA MEDAN TAHUN 2010-2030 BAB VIII

Hal. VII - 1

Dalam UU No 26 Tahun 2007, arahan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kota berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

7.1 PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

7.1.1 Perwujudan Pengembangan Sistem Transportasi

Perwujudan pengembangan prasarana transportasi dilakukan untuk

meningkatkan kapasitas, kualitas dan tingkat pelayanan prasarana transportasi

guna mendukung berjalannya sistem pelayanan yang telah direncanakan.

Program pengembangan transportasi antara lain adalah:

1. Program pengembangan sistem jaringan jalan, antara lain meliputi:

a. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar dalam, jalan lingkar tengah,

jalan lingkar luar dan jalan lingkar luar paling luar;

b. Pembangunan jalan Tol Medan-Binjai;

c. Pembangunan jalan Tol Baru di Kecamatan Medan Belawan, yaitu Jalan

Tol mulai dari Simpang Sicanang ke Pelabuhan Perikanan (Gabion);

d. Pembangunan jalan lingkar Utara dan jalan lingkar Mebidang-ro;

e. Pembangunan jembatan layang (Fly over);

f. Penataan dan peningkatan fungsi dan kapasitas jalan (Jalan Arteri Primer

dan jalan Kolektor Sekunder);

g. Pengembangan sistem jaringan sekunder, serta pengembangan jalan

untuk daerah yang terisolir;

h. Minimalisasi persilangan dengan jaringan rel KA dengan pengembangan

jalan tidak sebidang;.


Hal. VII - 2

2. Pengembangan angkutan umum meliputi:

a. Studi kelayakan sistem angkutan dalam kota;

b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan

Busway dan Monorail;

c. Pengembangan stasiun Kereta Api menjadi pusat pergerakan (TOD);

d. Menyediakan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-

bus yang memadai;

e. Pengembangan dan penataan pelayanan angkutan paratransit ;

f. Pengembangan dan peningkatan pelayanan/penggunaan angkutan

umum massal yang optimal ;

g. Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi

pelayanan terminal.

7.1.2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

A. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Program pengembangan prasarana sumber daya air meliputi

pembangunan/pengoptimalan danau buatan dan tandon-tandon air serta

meningkatkan pelayanan air bersih (termasuk pengembangan sistem jaringan).

Program pelestarian sumberdaya air meliputi:

1. Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air.

2. Pengawasan dan Penertiban sumber air yng berasal dari sumber air tanah

dalam, terutama yang digunakan oleh industri.

Program peningkatan pelayanan air bersih meliputi:

1. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat

dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan

air bersih.

2. Bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berdekatan (Kabupaten Deli

Serdang) dalam penyediaan pasokan air baku.

3. Memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan

meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih.


Hal. VII - 3

B. Program pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi meliputi:

1. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik dan telepon di

setiap pusat pelayanan.

2. Pengembangan jaringan udara terbuka (Overhead Line Transmission)

dengan menggunakan tiang yang memiliki manfaat sebagai jaringan

distribusi dan penerangan jalan.

3. Pembebasan lahan sepanjang jalur SUTET, menjadi jalur hijau;

4. Pengembangan sistem tertutup (kabel bawah tanah) pada jaringan jalan

arteri primer dan tergabung dengan jaringan utilitas;

5. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran.

6. Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

7. Pengembangan fasilitas telekomunikasi umum, seperti telepon umum dan

warung telekomunikasi di lokasi strategis.

8. Peningkatan sistem hubungan telepon yang serba otomatis, termasuk

telepon umum .

9. Penggunaan menara bersama bagi tower BTS provider- provider telepon

selluler.

C. Program Pengembangan Persampahan

Program pengembangan persampahan adalah:

1. Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik.

2. Penentuan lahan-lahan untuk TPS/kontainer yang baru.

3. Pembebasan lahan untuk TPS, yang sekaligus digunakan sebagai RTH Kota;

4. Rehabilitasi TPS dan kontainer yang rusak.

5. Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu.

6. Usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara

sampah organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan swasta.


Hal. VII - 4

D. Program Penanganan Limbah

Program penanganan prasarana air limbah adalah:

1. Mengembangkan sistem tangki septik komunal.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan

pengelolaan air limbah.

3. Pengembangan sistem terpisah seluruhnya (Completely Separate Sistem)

dengan memisahkan saluran antara sistem penyaluran air hujan dan air

buangan melalui tertutup (perpipaan).

4. Pembuangan limbah ke saluran terbuka dan langsung ke sungai

dikendalikan.

5. Pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 dan mewajibkan pembuatan

Instalasi Pengolahan Limbah setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit,

hotel dan restoran sebelum dibuang ke badan perairan.

E. Program Pengembangan Drainase

Program pengembangan drainase adalah:

1. Menyusun rencana induk drainase perkotaan;

2. Memanfaatkan sungai-sungai yang menjadi saluran utama (primer);

3. Pembuatan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan lingkungan

dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat yang

belum terlayani

4. Pengembangan sistem drainase dengan dimensi yang sesuai dengan luas

daerah layanannya dan mengikuti jaringan jalan utama (arteri primer) dengan

saluran tertutup.

5. Peningkatan kapasitas drainase mikro yang ada.

6. Perbaikan sistem drainase pada kawasan genangan dengan sistem

berjenjang terpadu.

7. Melaksanakan penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi

drainase

8. Normalisasi beberapa sungai yang selama ini menjadi saluran air hujan

seperti Sungai Deli, Belawan, Percut, dan Babura serta memperketat


Hal. VII - 5

pendirian bangunan di daerah aliran sungai/kali tersebut terutama bagian

Selatan kota.

9. Pengembangan khusus sistem drainase pada daerah rawa/pasang surut.

7.2 PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

a. Perwujudan kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak

diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan

prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di

dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan

budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang

bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap

lingkungan hidup. Kawasan lindung yang akan dikembangkan di Kota Medan,

antara lain; hutan manggrove sekunder yang terdapat di Kecamatan Medan

Belawan, jalur hijau sempadan sungai, pantai, danau, rel kereta api dan dan jalur

hijau SUTET.

Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat

mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung

dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang

bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan

lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Apabila ternyata di

Kawasan Lindung terdapat indikasi adanya sumber daya mineral, kandungan air

tanah, atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi

Pemerintah, maka kegiatan budidaya di Kawasan Lindung tersebut dapat

diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan proporsi Kawasan Lindung seperti kondisi sekarang,

maka program pengembangan Kawasan Lindung di Kota Medan adalah sebagai

berikut:

1. Pengukuhan Kawasan Lindung, melalui kegiatan:


Hal. VII - 6

a. Penunjukan Kawasan Lindung baik yang merupakan hutan (hutan kota)

maupun non hutan.

b. Penataan batas Kawasan Lindung.

c. Pemetaan Kawasan Lindung.

d. Penetapan Kawasan Lindung.

e. Penguasaan Kawasan Lindung.

2. Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung guna mengembalikan

dan meningkatkan fungsi lindung, melalui kegiatan penghijauan di seluruh

Kawasan Lindung.

3. Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Lindung melalui kegiatan

pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan serta penguasaan

sumberdaya di seluruh Kawasan Lindung.

4. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di Kawasan

Lindung.

b. Perwujudan Kawasan Budi daya

Program pengembangan kawasan budidaya terdiri dari pengembangan

kawasan perumahan; kawasan komersial (perdagangan, jasa, pemerintahan dan

bangunan umum); kawasan perindustrian; kawasan khusus (pelabuhan, militer,

pertamina, PLN), fasilitas sosial dan umum, pertanian dan Ruang Terbuka Hijau

Kota (taman, lapangan olahraga, TPU, hutan kota, dan tempat wisata). Secara

ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Kawasan Perumahan/Permukiman, meliputi:

1. Peremajaan di wilayah yang sudah berkembang terutama pada kawasan

yang kualitas lingkungannya mulai menurun/kumuh serta program

pemberdayaan masyarakatnya. Pada kawasan yang belum

berkembang/terbangun dilakukan upaya melalui konsolidasi lahan.

2. Pengembangan rumah susun pada kawasan-kawasan yang memiliki

kepadatan penduduk sangat tinggi.

3. Pengembangan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan

perumahan, terutama perumahan menengah ke bawah.


Hal. VII - 7

4. Pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana

dasar lingkungan perumahan di Kota Medan yang sudah berkembang.

5. Pembangunan bagian kota yang belum terbangun secara terstruktur

dalam satu konsep pengembangan seperti Kasiba dan Lisiba.

B. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

1. Penyusunan pedoman pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

dan fasilitas penunjangnya pada Pusat Primer dan Pusat Sekunder.

2. Pemerataan fasilitas perdagangan menurut skala pelayanan dan struktur

ruang kota.

3. Pengelolaan kegiatan PKL, minimum meliputi ketentuan pendaftaran PKL

resmi, penetapan lokasi dan jenis usaha/dagangan, hak dan kewajiban,

serta besarnya iuran/retribusi.

4. Pembatasan pertumbuhan dan pengembangan konsep perdagangan

linier sepanjang jalan arteri dan kolektor untuk meminimalisasi dampak

menurunnya kinerja jalan.

5. Penertiban usaha kaki lima (UKL) secara konsisten (jangka pendek,

menengah, panjang).

6. Pembatasan ruang publik (jalan atau taman) yang diperbolehkan dan

tidak diperbolehkan untuk kegiatan pedagang kaki lima.

7. Kewajiban dan insentif sektor formal dalam penyediaan ruang untuk

kegiatan pedagang kaki lima.

8. Pengembangan kawasan kantor pemerintahan Kota di Pusat Kota (CBD

Polonia), yang dapat menjadi citra kota dan berwawasan lingkungan.

C. Program Pengembangan Kawasan Industri, meliputi:

1. Pengembangan ruang terbuka hijau, baik di dalam lingkungan

pabrik/industri maupun dalam lingkup kawasan industri, serta

pengembangan jalur hijau (green belt), baik berupa hutan kota atau

taman, yang berfungsi sebagai pembatas antara kawasan industri dengan

kawasan lain di sekitarnya, terutama dengan kawasan permukiman.


Hal. VII - 8

2. Untuk kawasan industri diperlukan rencana tata ruang yang lebih

rinci/teknis mengenai pemanfaatan ruang dalam kawasannya dengan

tetap memperhatikan keberadaan kawasan-kawasan fungsional lain di

sekitarnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan

bahaya atau kondisi di luar dugaan, terutama pada industri-industri

kimia, perminyakan dan gas bumi, diperlukan upaya-upaya

penanggulangan serta fasilitas-fasilitas pendukung yang meliputi:

- Pengembangan jalan jalan alternatif yang siap digunakan

- Pengembangan fasilitas hidrant, sumber-sumber air dan sarana

penunjang lainnya (fire truck, ambulance) untuk penanggulangan

bahaya kebakaran

- Diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan

beserta instansi-instansi terkait dengan industri yang

bersangkutan.

- Diperlukan kajian serta rencana yang lebih rinci/teknis mengenai

upaya-upaya penanggulangan bahaya serta fasilitas pendukung

yang diperlukan.

3. Pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana

lingkungan.

4. Pengendalian perluasan industri berwawasan lingkungan di wilayah yang

sudah berkembang pada saat ini.

5. Pengembangan Pergudangan sebagai bagian yang integral dengan

pengembangan kawasan industri yang tidak mengganggu

kinerja/kualitas kota secara keseluruhan serta untuk meningkatkan daya

saing serta menangkap ekonomi regional.

D. Program Pengembangan Kawasan Khusus, antara lain:

1. Penyusunan pedoman pengembangan kawasan khusus, standar dan

pola pengembangannya.

2. Pengendalian Kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use.

E. Program Pengembangan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, meliputi:


Hal. VII - 9

1. Peningkatan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum (pemeliharaan

dan rehabilitasi).

2. Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru sesuai dengan

kebutuhan.

3. Relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan

kondisi lingkungan.

4. Pengembangan pendidikan tinggi pada lokasi yang teraglomerasi.

5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan di Kota

Medan.

6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan.

F. Program Pengembangan RTH Kota, meliputi:

1. Pembangunan taman-taman lingkungan, taman kecamatan dan taman

kota;

2. Pengembangan RTH dan daerah resapan air pada kawasan industri;

3. Pengembangan TPS dan TPA sekaligus menjadi RTH Kota;

4. Pengembangan stadion dan lapangan olahraga;

5. Pengembangan kawasan-kawasan wisata dan fasilitas pendukungnya,

baik yang sudah ada maupun yang direncanakan, seperti Theme Park,

Kebun Binatang, dan Cagar Budaya.

7.3 PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA MEDAN

Pembangunan kawasan strategis memiliki manfaat sebagai pendorong utama

pertumbuhan kota, seperti pembangunan kawasan industri, pembangunan

kawasan pusat kota, pengembangan pusat pemerintahan dan pembangunan

kawasan wisata.

Kawasan strategis adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi tertentu dan

tidak semua orang bisa masuk secara bebas (kawasan terbatas). Pada

kawasan Strategis tidak dibenarkan adanya kegiatan lain, kecuali kegiatan

yang berfungsi mendukung kegiatan Strategis tersebut dengan persyaratan

tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikatagorikan sebagai kawasan

Strategis adalah; kawasan pusat pemerintahan, kawasan militer, pertamina,


Hal. VII - 10

pembangkit dan gardu listrik PLN, dan kawasan pelabuhan. Kawasan-

kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan Strategis di Kota

Medan antara lain:

Kawasan Pusat Pemerintahan kota di Pusat CBD Polonia

Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dengan

kegiatan utama, pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, dan

perikanan samudera;

Kawasan militer;

Kawasan depot pertamina di Kecamatan Medan Labuhan;

Bangunan Pembangkit listrik PLN di Sicanang Kecamatan Medan

Belawan

Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai

RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan

Marelan), yang meliputi: Theme Park, Water Front City, dan danau

Siombak. Kawasan Wisata di Utara meliputi Kebun Binatang, Hairos, dan

Taman Mora Indah. Luas RTH tersebut diperkirakan mencapai sekitar

959,08 Ha.

Untuk Lebih jelas lihat Tabel XIII.1 berikut:


Hal. VII - 11

TABEL VIII.1

INDIKASI PROGRAM UTAMA

RTRW KOTA MEDAN TAHUN 2010 -2030

NO. PROGRAM UTAMA LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN

BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

PJM 1 PJM 2 PJM 3 PJM 4

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

I Perwujudan Pusat Kegiatan

- Penyusunan & Penetapan Peraturan Zonasi Pusat Primer dan Sekunder 100 APBD Dinas TRTB

- Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah & Rencana Detail Tata Ruang Kota

Pusat Primer dan Sekunder

500 APBD BAPPEDA & Dinas TRTB

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Primer dan Sekunder 8.500 APBD Dinas TRTB

- Evaluasi RTRW dan RDTR Kota Medan Pusat Primer dan Sekunder

1.000 APBD BAPPEDA & Dinas TRTB

- Pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Medan 1.500 APBD Dinas TRTB

- Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Seluruh Kota Medan 2.000 APBD Dinas TRTB

- Penyusunan RTRW Kota Medan Medan 5.000 APBD BAPPEDA

- Pembuatan Foto dan Peta Garis Kota Medan Medan 5.000 APBD BAPPEDA

II Perwujudan Sistem Prasarana

2.1 Sistem Jaringan Transportasi

a. Angkutan Jalan Raya

- Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai Medan Deli, Binjai APBN, Swasta Jasa Marga

- Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paling Luar Medan – Deli Serdang 600.000 APBN Dinas P U

- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Luar Pusat Kota 400.000 APBD Dinas P U

- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Tengah Pusat Kota 400.000 APBD Dinas P U

- Pembangunan Jalan Lingkar Utara Marelan, Belawan, Labuhan 800.000 APBN Dinas P U

- Pembangunan Jalan Lingkar Mebidang Marelan, Labuhan 800.000 APBN Dinas P U

- Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Utara Belawan, Labuhan 800.000 APBN Dinas P U

- Pembangunan Jalan Agromarinepolitan Belawan 400.000 APBN Dinas P U

- Pembangunan Terminal Terpadu CBD Polonia APBD Dinas Perhubungan

- Pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan Tuntungan APBD Dinas Perhubungan

- Pembangunan Terminal Tipe A Belawan Belawan APBD Dinas Perhubungan

- Pemasangan Area Traffic Control Sistem (ATCS) Kota Medan APBD/APBN Dinas Perhubungan

- Pembangunan TOD Medan Labuhan

APBN, Swasta Dinas Perhubungan

- Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over) - Simpang Aksara

- Simpang Titikuning

- Simpang Pos

- Pinang Baris

- Pondok Kelapa/Jln Asrama

- Sicanang

APBN Dinas Perhubungan

- Pembangunan Jalan Layang Penghubung Bagian Barat – Timur Kota Medan

Medan Sunggal – Medan Tembung

APBN Kementrian PU


Hal. VII - 12



BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

- Studi Sistem angkutan Umum Massal Kota Medan APBD Dinas Perhubungan

- Studi Sistem Monorail Medan APBD Dinas Perhubungan

- Pembangunan Busway Medan

APBN Kementrian Perhubungan

- Pembangunan Monorail Medan


- Studi Kebutuhan Kawasan Parkir Terpadu Medan

- Pembangunan kawasan Parkir Terpadu Medan APBD Dinas Perhubungan

- Pengadaan Lahan Untuk kepentingan Sistem Transportasi

Medan

APBD Dinas Perhubungan

b. Angkutan Kereta Api

- Feasibility study pembangunan Stasiun Kereta Api baru di Kota Medan

Pulo Brayan, Labunan dan Helvetia

APBN dan Swasata

PT. KAI

- Pembangunan Rel Kereta Api tidak Sebidang Dari Pulo Brayan sampai Tol Belmera

Dari Pulo Brayan sampai TOD Helvetia;

Dari Stasiun sekarang sampai Simpang Pos

APBN dan Swasata

PT. KAI

- Pembangunan Stasiun Kereta Api baru sebagai TOD Pulo Brayan, Labunan dan Helvetia

APBN dan Swasata

PT. KAI

c. Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

- Feasibility study pembangunan Dermaga sungai di Kec. Medan Labuhan

Medan Labuhan

APBD Dinas Perhubungan

- Pembangunan Dermaga Sungai Medan Labuhan APBD Dinas Perhubungan

- Pembangunan dan Pemindahan Terminak Penumpang Orang

Pelabuhan Belawan


- Reklamasi dan Pengembangan Pelabuhan Hub. Internasional

Belawan


d. Angkutan Udara

Pembangunan City Check ini di Lapangan Merdeka, Kampus Usu dan di Pelabuhan Belawan

Pusat Kota dan Belawan

APBN dan Swasata

Dinas Perhubungan

2.2 Jaringan Utilitas

a. Jaringan Telekomunikasi

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Telekomunikasi Seluruh Kota Swasta PT. Telkom

- Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Seluruh Kota Swasta PT. Telkom

- Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah

Seluruh Kota

Swasta PT. Telkom

- Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis

Seluruh Kota

Swasta PT. Telkom

b. Jaringan Energi

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik Seluruh Kota Swasta PT. PLN

- Pengembangan Jaringan Listrik Seluruh Kota Swasta PT. PLN


Hal. VII - 13



BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

- Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah

Seluruh Kota

Swasta PT. PLN

- Pembangunan Gardu Induk Paya Pasir, KIM Lamhotma Swasta PT. PLN

- Pembangunan Gardu Induk Ekstra Tinggi Paya Pasir Swasta PT. PLN

- Perluasan Jaringan Transmisi Seluruh Kota Swasta PT. PLN

c. Jaringan Gas

- Peningkatan pelayanan Gas pada Masyarakat Seluruh Kota Swasta PN. Gas

- Peningkatan dan Penambahan Jaringan Seluruh Kota Swasta PN. Gas

- Pembangunan Pabrik Gas Seluruh Kota Swasta PN. Gas

d. Air Bersih

- Menurunkan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih.

Seluruh Kota

APBD Prov/ Kota

PDAM Tirtanadi

- Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada di Kota Medan dengan menjaga kualitas dan kuantitasnya.

Seluruh Kota

APBD Prov/ Kota

PDAM Tirtanadi

- Membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara.

Belawan dan Medan Labuhan

54.000 APBD Prov/ Kota

PDAM Tirtanadi & Dinas Perkim

- Pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah dalam oleh industri.

Seluruh Kota

APBD Prov/ Kota

BLH & Bina Marga

- Pembangunan Reservoar Cemara.

Perumahan Cemara

APBD Prov/ Kota

PDAM Tirtanadi

- Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Bersih untuk Kawasan Medan Utara.

Belawan dan Medan Labuhan

APBD Prov/ Kota

PDAM Tirtanadi

e. Drainase

- Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai pada :

Sistem Sungai Badera – Sungai Belawan.

Sistem Sungai Deli – Babura.

Sistem Sungai Kera.

Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan.

Seluruh Kota

100.000 APBD Dinas PU

- Program pembuatan sudetan / kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan

Medan

400.000 APBN Dinas PU

- Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen

Seluruh Kota


- Program pembuatan waduk/kolam penampungan (detention pond) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah).


- Program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, terutama di daerah Medan Utara antara lain di Kampung

Labuhan Deli, Labuhan



Hal. VII - 14



BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

Mabar, Kawasan Industri Medan (KIM) dan Labuhan Deli

f. Air Limbah

- Sosialisasi sistem penanganan limbang kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal.(Program Sanimas)

Seluruh Kota

19.000 APBD Dinas Perkim

- Pembangunan IPLT.

APBD Dinas PU, PDAM & Dinas Perkim

- Pemantauan instalasi pengolahan air limbah industri secara induvidual.

Seluruh Kota

2.000 APBD BLH

- Penyusunan Rencana Untuk Sistem Drainase Medan APBD Dinas PU

- Studi kelayakan untuk peningkatan kapasitas pengolahan IPAL domestik Cemara.

Medan

APBD Prov Tarukim Prov

- Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah. Medan APBD Prov Tarukim Prov

- Penyusunan rencana Induk Sistem Drainase Medan APBD Prov Tarukim Prov

- Pengadaan Lahan Untuk Penanganan Limbah Terpadu

Medan

5.000 APBD Tarukim Prov & Dinas Perkim

g. Sistem Persampahan

- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/composting (lingkungan RT atau RW)

Seluruh Kota

APBD Dinas Kebersihan

- Studi kelayakan perluasan TPA Terjun Marelan APBD Dinas Kebersihan

- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Perluasan TPA Terjun

Marelan


- Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan di Kota Medan

Seluruh Kota


- Pengadaan TPS/Container/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri

Seluruh Kota


- Penertiban pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya

Seluruh Kota


- Pengawasan ketat pada pengolahan sampah rumah sakit dan rumah bersalin yang ada di Kota Medan

Seluruh Kota


- Studi Kelayakan untuk pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) di Kota Medan, yang diperuntukkan mengolah limbah B3 industri

Medan


- Pembebasan Lahan untuk Perluasan TPA Terjun Medan Marelan APBD Dinas Kebersihan

- Pengembangan Kerja Sama TPA Regional Mebidang APBD Dinas Kebersihan

- Studi Penutupan TPA Terjun dari sistem Open Dumping Medan Marelan APBN Kementrian PU

- Pengembangan TPA Sanitary Land Fill Medan Marelan APBN Kementrian PU

B PERWUJUDAN POLA RUANG

I Perwujudan Kawasan Lindung

- Penetapan Kawasan Lindung (hutan mangrove, sempadan sungai Badera, Sungai Belawan, Sungai Deli,

Belawan, dan Seluruh Kota

APBD Badan Lingkungan Hidup


Hal. VII - 15



BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

Babura, Sungai Percut)

- Penataan batas Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan

Seluruh Kota


- Pemetaan Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan.

Seluruh Kota


- Penguasaan Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan

Seluruh Kota


- Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung.

Belawan


- Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Lindung.

Belawan


- Pembangunan Taman Skala Kecamatan Seluruh Kota APBD Dinas Pertamanan

- Pembebasan Lahan Sepanjang Sempadan Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan SUTET

Seluruh Kota

APBD Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

- Pembangunan Sempadan Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan SUTET menjadi jalur hijau dan RTH

Seluruh Kota

APBD Dinas Pertamanan, Balai Wilayah

Sungai, KAI, BLH, TRTB

- Pengadaan Tanah untuk Taman & TPU Seluruh Kota APBD Dinas Pertamanan

II Perwujudan Kawasan Budidaya

2.1 Perumahan

- Pembuatan dan Update Data Base Perumahan Permukiman Kota Meda (151 Kelurahan)

Medan


- Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan

Seluruh Kota

APBD Dinas Perumahan dan Permukiman

- Permbangunan dan pengembangan perumahan secara

vertikal di seluruh Kota Medan.,

Pusat Primer dan Sekunder

240.000 APBN/APBD Kementrian PU, Menpera, Dinas

Perkim

- Pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba Kecamatan Medan Marelan dan Labuhan

Marelan dan Labuhan

30.000 APBD Dinas Perumahan dan Permukiman

- Pengadaan Lahan Untuk Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Medan

240.000 APBN/ APBD Menpera & Dinas Perkim

2.2 Kawasan Komersial

- Fesibility Study dan DED Peremajaan Pasar Tradisional Medan 7.500 APBD Dinas Perkim

- Revitalisasi Pasar Induk Sambu menjadi pasar skala kota dan pemindahan ke Pasar Induk di Tuntungan.

Ladang Bambu


- Revitalisasi kawasan Pasar yang saat ini kondisinya sudah buruk.

APBD Dinas Perindag

- Pembatasan kawasan perbelanjaan di wilayah Pusat Kota Medan.

APBD Dinas Perindag

- Pembatasan pertumbuhan perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder.

APBD Dinas Perindag

- Penataan dan penertiban sektor informal APBD Dinas Perindag

- Rencana pengembangan fasilitas perdagangan di Medan Tuntungan, Selayang, APBD Dinas Perindag


Hal. VII - 16



BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Medan Marelan, Medan Belawan dan Medan Labuhan.

Marelan, Belawan dan Labuhan

- Pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala Kota dan pemerintahan skala Provinsi di CBD Polonia

Pusat Kota

APBD Pemko Medan

- Pembangunan Pusat-pusat perdagangan sklala regional Pusat Primer CBD Polonia dan Pusat Primer Utara

APBD Dinas Perindag

2.3 Kawasan Industri

- Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri Medan Labuhan APBD Dinas Perindag

- Penyusunan Master Plan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan.

Medan Labuhan Dan Medan Belawan

APBD Bappeda

- Penyusunan Master Plan Pergudangan di Kecamatan Medan Belawan.

Medan Belawan

APBD Bappeda

- Pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan.

Medan Labuhan Dan Medan Belawan

APBD Dinas Perindag

- Pembangunan Kawasn Industri

Medan Labuhan,Medan Belawan Dan Medan Deli

APBD Dinas Perindag

2.4 Fasilitas Pelayanan

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pendidikan di Kota Medan.

Medan

APBD Dinas Pendidikan

- Peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan.

Medan Marelan, Labuhan dan Belawan

APBD Dinas Pendidikan

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan di Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Medan Belawan..

Medan Marelan, Labuhan dan Belawan

APBD Dinas Kesehatan

- Perencanaan sarana pengolah limbah rumah sakit di Kota Medan.

Medan

APBD Dinas Kesehatan

- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah

Medan


2.5 Kawasan Khusus

- Pembuatan Buffer Zona antara kawasan khusus dengan Kawasan Perumahan

Medan

APBD Dinas Pertamanan & Dinas Perkim

- Penyusunan pedoman pengembangan kawasan khusus/campuran, standar dan pola pengembangannya.

Medan

APBD Bappeda, Dinas TRTB

- Pengendalian Kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use

Medan


- Pembangunan kawasan pusat Pemerintahan CBD Polonia


2.7 Ruang Terbuka Hijau

- Pengadaan Lahan Untuk TPU Seluruh Medan APBD Dinas Pertamanan

- Pembangunan TPU Seluruh Medan APBD Dinas Pertamanan

- Pengadaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau Seluruh Medan APBD Dinas Pertamanan

- Pembuatan taman lingkungan Seluruh Medan APBD Dinas Pertamanan


Hal. VII - 17



BIAYA

(Juta Rupiah)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015-2019 2020-2024 2025-2030

- Studi kelayakan pengembangan kawasan Selatan Kota Medan untuk kegiatan rekreasi dan olah raga.

Medan Tuntungan

APBD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Studi kelayakan pengembangan Sungai Deli-Sungai Babura dan Sungai Belawan sebagai wisata air.

Medan


- Penyusunan Master Plan Water Front City di Kecamatan Medan Belawan.

Medan Belawan


Documents

PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG