PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI ACEH - World Bank · Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Aceh vi Kata Pengantar Pemerintah

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI ACEH

Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh

40711

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

WORLD BANK OFFICE JAKARTA Jakarta Stock Exchange Building Tower II/12 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (+62-21) 5299-3000 Fax: (+62-21) 5299-3111 Website: www.worldbank.or.id Website: www.decentralizationindonesia.org Dicetak pada bulan Maret 2007 Laporan ini disusun oleh staf Bank Dunia. Penemuan, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pandangan dari Dewan Eksekutif Direktur Bank Dunia atau pemerintah-pemerintah yang mereka wakili.

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI ACEH Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh

Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Aceh

v

Ucapan Terima Kasih Laporan ini disusun oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Laporan ini ditulis oleh Peter Rooney (Bank Dunia, Jakarta) dengan bimbingan Ahya Ihsan dan Enrique Blanco Armas (Bank Dunia, Banda Aceh). Proses pembuatan laporan ini berada dibawah pengarahan Wolfgang Fengler (Bank Dunia). Kami ingin berterima kasih kepada Victor Bottini (Bank Dunia, Resident Representative, Banda Aceh) atas dukungan dan bantuan yang diberikan terhadap penelitian dan diseminasi laporan, juga kepada Cut Dian Rahmi, Ahmad Zaki, Sylvia Njotomihardjo dan Niltha Mathias atas kontribusi yang telah diberikan. Selain itu kami ingin berterima kasih kepada fotographer Ramli, Damrudin, Athaillah dan Yan’Ali Zebua. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada BRR atas segala dukungan yang telah diberikan, terutama kepada Tedy Jiwantara Sitepu dan Sudirman Said. Kami juga berterima kasih kepada USAID-LGSP, terutama kepada Andrew Urban, untuk dukungan beliau, atas pelatihan untuk para peneliti dan atas pengorganisiran tahap pertama dari penelitian. Task Manager untuk persiapan kerangka PKP adalah Rajiv Sondhi, Senior Financial Management Specialist di Bank Dunia. Jessica Ludwig berperan sangat penting dalam pembuatan kerangka dan masukan-masukan beliau dalam pelaksanaan sangat berharga. Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan yang telah diberikan oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, AusAID, Asian Development Bank, Canadian International Development Agency, GTZ, USAID dan DSF.


vi

Kata Pengantar Pemerintah daerah memainkan peran yang semakin penting dalam pelayanan publik di Indonesia. Dengan semakin banyaknya tanggung jawab fiskal yang diserahkan ke daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pelayanan publik. Di Aceh, pemerintah daerah memainkan peranan penting. Sejak penandatanganan kesepakatan perdamaian pada bulan Agustus 2005 dan pemilihan kepala daerah yang telah berhasil dilaksanakan pada Agustus 2006, dua puluh satu pemerintah daerah di Aceh memiliki momentum berharga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik dan kesempatan untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah Aceh, bersama-sama dengan pemerintah propinsi, mengendalikan dana dalam jumlah besar. Sekarang adalah saatnya untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan semua masyarakat Aceh. Dengan pengelolaan sumber daya publik yang efisien, transparan, dan efektif pada tingkat daerah, dana ini memiliki potensi untuk merubah Aceh. Laporan penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara BRR NAD-Nias, Bank Dunia, Unsyiah dan USAID-LGSP. Laporan ini mewakili sebagian dari upaya kolektif yang tengah dijalankan untuk membangun kembali Aceh dan Nias yang lebih baik. Laporan ini disusun terutama untuk pemerintah-pemerintah daerah di Aceh, yang merupakan pemimpin perubahan. Dengan adanya laporan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan menangani aspek-aspek pengelolaan keuangan yang membutuhkan perhatian segera. Nilai yang buruk tidak berarti kegagalan, namun suatu kesempatan untuk memperbaharui upaya dan mencari cara untuk memperbaiki kinerja. Dengan pendekatan ini, kita dapat bergerak dari penelitian ke rencana kerja yang komprehensif. BRR berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat, dan khususnya kepada pemerintah-pemerintah daerah Aceh sendiri yang telah banyak memberikan kontribusi dalam laporan ini. Assalamu ’alaikum. Deputi Kelembagaan dan Pengembangan SDM


vii

Daftar Isi

Bab 1 Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh ........................................................................ 1

Bab 2 Kerangka PKP: Bidang strategis, hasil, dan indikator ................................................. 3

Bab 3 Survei PKP di Aceh........................................................................................................ 9

Bab 4 Rincian Hasil dan Analisis ..........................................................................................19 4.1 Bidang Strategis 1: Kerangka peraturan perundangan daerah.....................................21 4.2 Bidang Strategis 2: Perencanaan dan Penganggaran....................................................23 4.3 Bidang Strategis 3: Pengelolaan kas ...............................................................................25 4.4 Bidang Strategis 4: Pengadaan barang dan jasa............................................................27 4.5 Bidang Strategis 5: Akuntansi dan pelaporan.................................................................29 4.6 Bidang Strategis 6: Audit Internal ....................................................................................30 4.7 Bidang Strategis 7: Hutang dan Investasi .......................................................................32 4.8 Bidang Strategis 8: Pengelolaan Aset..............................................................................33 4.9 Bidang Strategis 9: Audit Eksternal..................................................................................35

Bab 5 Isu-isu Utama ..............................................................................................................37

Bab 6 Langkah ke depan ......................................................................................................43

Lampiran 1: Kerangka Pengukuran – Bidang Strategis dan Indikator ...............................................47 Lampiran 2: Kerangka Pengukuran, Bidang, Hasil Dan Indikator.......................................................49 Lampiran 3: Hasil PKP di setiap kabupaten/kota................................................................................70 Lampiran 4: Metodologi .........................................................................................................................93 Lampiran 5: Universitas dan Peneliti ....................................................................................................95 Lampiran 6: Hasil PKP di setiap pemerintah daerah di Aceh..............................................................96 Daftar Gambar, Tabel dan Diagram Gambar 1. Struktur kerangka PKP.............................................................................................. 6 Tabel 1. Pedoman penilaian kerangka PKP...........................................................................12 Tabel 2. Nilai PKP berdasarkan bidang strategis untuk pemerintah daerah di Aceh...............13 Diagram 1. Jumlah indikator pada setiap bidang strategis........................................................... 6 Diagram 2. Nilai PKP untuk masing-masing 21 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi ........12 Diagram 3. Pebandingan Pemerintah Daerah dengan Kinerja Terbaik dan Kinerja Terburuk ......15 Diagram 4. Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah yang sudah lama terbentuk dengan

Pemerintah Daerah yang baru terbentuk.................................................................16 Diagram 5. Rata-Rata nilai PKP berdasarkan bidang strategis ...................................................14 Diagram 6. Kerangka Peraturan Perundangan Daerah ..............................................................22 Diagram 7. Perencanaan dan Penganggaran ............................................................................23 Diagram 8. Pengelolaan Kas.....................................................................................................26 Diagram 9. Pengadaan .............................................................................................................28 Diagram 10. Akuntansi dan Pelaporan ........................................................................................29 Diagram 11. Audit Internal ..........................................................................................................31 Diagram 12. Hutang dan Investasi publik ....................................................................................32 Diagram 13. Pengelolaan aset ....................................................................................................34 Diagram 14. Audit eksternal dan pengawasan ............................................................................36


viii

Daftar Istilah: Akronim dan Singkatan APEA Kajian Pengeluaran Publik Aceh (Aceh Public Expenditure Analysis) BPK Badan Pengawasan Keuangan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bawasda Badan Pengawasan Daerah BPKD Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BUMD Badan Usaha Milik Daerah DAU Dana Alokasi Umum Dana Otsus Dana Otonomi Khusus Dispenda Dinas Pendapatan Daerah DPRD Dewan Perwakilan Raykat Daerah DSF Decentralized Support Facility Inpres Instruksi Presiden Juknis/Juklak Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana Kepmendagri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keppres Keputusan Presiden KPPU Komite Pengawas Persaingan Usaha LGSP Local Government Support Program LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Depkeu Departemen Keuangan Depdagri Departemen Dalam Negeri Musbangdes Musyawarah Pembangunan Desa PAD Pendapatan Asli Daerah PDAM Perusahaan Daerah Air Minum Perda Peraturan Daerah PKP Pengelolaan Keuangan Publik Qanun Peraturan Daerah (Syariah Islam) Renstra Rencana Stategis RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sekda Sekretariat Daerah SK Bupati Surat Keputusan Bupati SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SKO Surat Keputusan Otorisasi SPM Surat Perintah Membayar SPP Surat Permohonan Pembayaran USAID United States Agency for International Development


ix

Ikhtisar Kapasitas pengelolaan keuangan di Aceh sangat beragam antar pemerintah daerah yang satu dengan yang lain. Beberapa pemerintah daerah memiliki hasil yang cukup baik dalam kapasitas pengelolaan keuangan, sementara beberapa pemerintah daerah lainnya masih tertinggal. Perbedaan kapasitas pengelolaan keuangan juga ditemui di dalam masing-masing pemerintah daerah. Hasil rata-rata menunjukkan kelemahan, terutama di dalam bidang akuntansi dan pelaporan, pengelolaan kas dan audit eksternal. Kerangka Pengelolaan Keuangan Publik (PKP) Survei Pengelolaan Keuangan Publik dilaksanakan di setiap pemerintah daerah di Aceh antara Mei sampai November 2006. Penilaian kapasitas didasarkan pada sembilan bidang utama pengelolaan keuangan: (1) Kerangka peraturan perundangan daerah; (2) Perencanaan dan penganggaran; (3) Pengelolaan kas; (4) Pengadaan; (5) Akuntasi dan pelaporan; (6) Audit internal; (7) Hutang dan investasi publik; (8) Pengelolaan aset; dan (9) Audit eksternal dan pengawasan. Setiap bidang strategis dibagi menjadi satu sampai lima hasil dan terdapat serangkaian indikator yang membutuhkan jawaban ‘ya/tidak’ untuk setiap hasil. Hasil-hasil ini mencerminkan pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang strategis dan indikator digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah kabupaten dalam mencapai hasil tersebut. Kerangka PKP memberikan gambaran sekilas atas kapasitas pengelolaan keuangan untuk setiap pemerintah daerah, dengan fokus terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan, dalam arti lingkungan pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah. Bidang-bidang yang menjadi kelemahan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sengaja di garis bawahi, sehingga dapat menunjukkan aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki. Sebelum survei PKP dilaksanakan, pengetahuan mengenai kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya laporan ini beserta analisisnya dapat memberikan masukan untuk penilaian kapasitas keuangan yang lebih efektif di Aceh dan dampaknya terhadap proses desentralisasi dalam propinsi. Hasil PKP Secara keseluruhan, pemerintah daerah dengan nilai tertinggi adalah Aceh Utara (69 persen) dan yang terendah adalah Aceh Jaya (15 persen); sehingga nilai berada dalam rentang baik sampai dengan sangat buruk, berdasarkan panduan kerangka penilaian. Nilai rata-rata adalah 41 persen. Delapan pemerintah daerah mendapatkan nilai antara 39 sampai 42 persen dan enam pemerintah daerah mendapatkan nilai di bawah 39 persen. Semua pemerintah daerah, kecuali tiga diantaranya, mendapat nilai yang buruk pada sedikitnya satu bidang strategis. Selama lebih dari lima tahun, setelah pelaksanaan desentralisasi, kapasitas pengelolaan keuangan di empat belas pemerintah daerah di Aceh masih relatif lemah.


x

Implikasi Kebijakan Hasil PKP ini memiliki empat aplikasi potensial. Pertama, dan yang paling penting, kerangka PKP ini beserta hasil PKP untuk masing-masing pemerintah lokal, dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kelemahan mereka dalam pengelolaan keuangan. Dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi kelemahan mereka, pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kapasitas pada bidang-bidang tersebut. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan peraturan sudah tersedia dan kemudian memastikan hal-hal tersebut ditaati dan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang baik dilembagakan dan dikembangkan lebih jauh lagi. Tanpa adanya ketaatan dan pelembagaan, upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas akan menjadi tidak efektif. Hasil PKP ini juga akan memungkinkan pembelajaraan sesama pemerintah lokal. Lembaga non-pemerintah dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan kapasitas mereka dengan cara memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas, apabila diperlukan. Pemerintah propinsi bisa mengambil peran utama dalam mengembangkan strategi untuk semua pemerintah daerah di Aceh. Kedua, dengan menggaris bawahi bidang-bidang utama yang memiliki kelemahan kapasitas,, akan memungkinkan badan-badan yang merencanakan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengikutsertakan kapasitas pengelolaan keuangan dan pemerintah daerah tertentu dalam bentuk kerja sama yang spesifik.. Ketiga, dalam rangka mendorong pendekatan yang pro-aktif oleh pemerintah daerah perlu diberikan insentif untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, sebagai contoh dengan mengaitkan sebagian alokasi dana otonomi khusus dengan perbaikan kapasitas. Yang terakhir, dengan mengikuti perubahan kapasitas pengelolaan keuangan, pemerintah Indonesia dapat membuat penilaian yang lebih akurat terhadap dampak desentralisasi di Aceh. Dengan demikian, hal kebijakan dan peraturan dalam konteks desentralisasi dapat lebih diidentifikasi, juga dalam kemajuan reformasi dan pelayanan publik dapat dipantau lebih baik.

Bab 1 Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh

Bab 1: Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh

1

Sejak tahun 2001, Indonesia telah menjalani transformasi yang mendasar dari pemerintahan yang tersentralisasi menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi. Namun, sampai saat ini, pemahaman mengenai transisi kekuasaan dan tanggung jawab menyangkut sumber daya publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai kapasitas masih sangat terbatas. Terutama, status otonomi khusus Aceh telah memberikan propinsi ini persentase sumber daya keuangan yang bahkan lebih besar lagi bagi pemerintah daerah. Ketiadaan informasi yang sistematis baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai bagaimana desentralisasi fiskal ini dikelola oleh kabupaten telah menjadi pemicu untuk mengembangan kerangka pengukuran untuk pemerintah daerah di Indonesia. Kerangka PKP merupakan salah satu dari empat pilar kerangka pengukuran pemerintah daerah. Pilar-pilar lainnya adalah pemberian layanan publik, iklim investasi, dan kesehatan fiskal. Dengan mengukur kinerja dalam empat bidang utama ini, penilaian yang sistematis terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan. Untuk Aceh, kapasitas pengelolaan keuangan yang efektif di tingkat pemerintah daerah penting untuk pencapaian tujuan–tujuan pembangunan jangka panjang. Beberapa faktor telah membatasi kapasitas pengelolaan keuangan di Aceh. Pertama, desentralisasi yang dilakukan secara cepat di Indonesia yang merupakan pengalihan tanggung jawab fiskal dan penyerahan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tersebut. Mengingat sebelum desentralisasi tugas utama pemerintah daerah hanyalah menjalankan proritas pembangunan pemerintah pusat, sistem pengelolaan keuangan tidak dirancang untuk mengatasi perubahan pengaturan fiskal. Kedua, Aceh telah mengalami peningkatan jumlah pemerintah daerah sejak tahun 2000. Sampai bulan November 2006, dari 21 pemerintah daerah yang ada, 11 diantaranya dibentuk setelah tahun 2000. Walaupun hal ini tidak serta merta berarti kapasitas pengelolaan keuangan akan selalu lebih rendah pada pemerintah daerah yang baru dibentuk, hasil dari survei PKP mengindikasikan bahwa, secara rata-rata, hasil pengelolaan keuangan lebih rendah pada pemerintah daerah yang baru, Sebelum diadakannya survei PKP, pengetahuan mengenai kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Aceh dan di seluruh Indonesia pada umumnya masih kurang. Apabila keefektivitasan atas desentralisasi hendak dinilai secara efektif, salah satu komponen utama penilaian ini adalah kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka. Jika pengelolaan keuangan masih lemah setelah lima tahun sejak perubahan yang dibawa oleh desentralisasi, hal ini berarti tujuan-tujuan desentralisasi masih belum tercapai di Aceh. Yang lebih penting dari penilaian pengelolaan keuangan secara keseluruhan adalah tujuannya untuk membuat gambaran yang rinci mengenai kapasitas pengelolaan keuangan masing-masing pemerintah daerah di seluruh Aceh, dan di Indonesia pada umumnya, karena pada saat ini pemerintah daerahlah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kehidupan masyarakat. Berangkat dari argumen ini, kerangka PKP dibuat untuk menfasilitasi penilaian dan analisis kapasitas pengelolaan keuangan pada tingkat daerah. Pengetahuan ini memiliki beberapa aplikasi. Pertama, hasil dan analisis akan disebarkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga, pemerintah daerah akan mendapatkan penilaian yang akurat dan independen mengenai kapasitas pengelolaan keuangan mereka sendiri dan dapat berfokus untuk memperbaiki bidang-bidang utama yang menjadi kelemahan mereka. Kedua, badan-badan pemerintah lainnya, seperti BRR dan pemerintah propinsi, dapat menggunakan hasil yang diperoleh untuk merancang intervensi peningkatan kapasitas dan juga untuk merancang program yang lebih baik dengan memperhitungkan

Bab 1: Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh

2

kekuatan dan kelemahan tertentu dalam kapasitas pengelolaan keuangan. Begitu juga donor akan dapat merancang intervensi peningkatan kapasitas dan mengakomodasi kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai bentuk program secara lebih baik. Ketiga, hasil dan analisis juga dapat digunakan untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas PKP mereka. Sebagai contoh, apabila survei ini diadakan kembali setiap tahun atau setiap dua tahun, perubahan kapasitas PKP dapat diidentifikasi. Pemerintah daerah dengan kinerja yang bagus dapat diberikan penghargaan berupa tambahan pendapatan melalui dana otonomi khusus untuk mendorong perbaikan yang lebih jauh, sementara pemerintahan yang terus menerus berkinerja buruk dapat dikecualikan dari menerima sumber tambahan pendapatan ini. Hal ini dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi untuk memberikan bantuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan mereka.

Bab 2 Kerangka PKP: Bidang strategis, hasil, dan indikator

Bab 2: Kerangka PKP: Bidang strategis, hasil dan indikator

5

Kerangka PKP dikembangkan oleh Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menilai kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kerangka ini terbagi menjadi sembilan bidang strategis yang utama untuk pengelolaan keuangan publik yang efektif pada tingkat pemerintah daerah: (1) kerangka peraturan perundangan daerah; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan; (5) akuntasi dan pelaporan; (6) audit internal; (7) hutang dan investasi publik; (8) pengelolaan aset; dan (9) audit eksternal dan pengawasan. Setiap bidang stragis terbagi atas satu hingga lima hasil, dan sebuah daftar indikator diberikan untuk setiap hasil. Hasil-hasil ini mencerminkan pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang strategis dan indikator-indikator digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mencapai hasil-hasil ini. Walaupun kerangka ini menggunakan beberapa konsep dan perangkat dari PKP nasional dan internasional, kerangka PKP ini telah khusus dirancang untuk pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga, walaupun standar minimum internasional telah ditetapkan, standar tersebut tidak dijadikan dasar dalam mengidentifikasi hasil-hasil yang ideal, atas pertimbangan bahwa standar-standar tersebut terlalu tinggi untuk membuat penilaian yang valid terhadap pemerintah daerah dalam konteks Indonesia. Responden diminta untuk memberikan jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ untuk setiap pernyataan pada masing-masing indikator. Respon positif dijumlahkan pada setiap hasil dan nilai diperhitungkan berdasarkan persentase atas jawaban ‘ya’. Persentase nilai kemudian diberikan untuk setiap hasil yang diinginkan yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mencapai hasil ini. Dengan menjumlahkan semua jawaban positif pada setiap bidang strategis, didapatkan nilai yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah pada aspek pengelolaan keuangan tersebut. Hasil penilaian didapatkan melalui wawancara dan kelompok diskusi terarah dengan perwakilan pemerintah daerah pada departemen-departemen terkait. Perwakilan pemerintah termasuk: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bagian keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas pendapatan daerah, kantor kas daerah dan Badan Pengawasan Daerah (lihat Lampiran 4). Untuk memastikan keakuratan data jawaban ‘ya’ harus didukung oleh dokumen yang relevan atau/dan diperiksa silang dengan responden tambahan. Sebagian besar hasil dapat dikumpulkan dalam tempo tiga atau empat hari.


6

Gambar di bawah ini menunjukkan struktur kerangka, dengan fokus pada salah satu bidang strategis sebagai contoh.

Gambar 1. Struktur Kerangka PKP

Beberapa bidang strategis memiliki lebih banyak indikator dibanding bidang strategis lainnya. Sebagai contoh, perencanaan dan penganggaran memiliki 53 indikator, sedangkan hutang dan investasi publik hanya memiliki 8 indikator. Nilai keseluruhan untuk masing-masing pemerintah daerah adalah perhitungan rata-rata dari sembilan bidang strategis, sehingga, setiap bidang strategis memiliki bobot yang sama dalam perhitungan.

Diagram 1. Jumlah indikator pada setiap bidang strategis

25

53

4450

27

18

8

229

Kerangka peraturan perundangandaerahPerencanaan dan penganggaran

Pengelolaan kas

Pengadaan

Akuntansi dan pelaporan

Audit internal

Hutang dan investasi

Pengelolaan aset

Audit dan eksternal danpengawasan

Pemerintah Daerah

Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Bidang Strategis 1: Kerangka peraturan perundangan daerah

2 3 4 5 6 7 8 9

Hasil 1: Kerangka peraturan daerah menyediakan dasar penegakan hukum dan struktur organisasi yang efektif

Hasil 3: Kerangka peraturan daerah mencakup pengukuran untuk meningkatkan tranparansi dan partisipasi masyarakat

Hasil 2: Kerangka peraturan daerah yang komprehensif diharuskan oleh perundangan nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah

12 indikator 7 indikator 6 indikator


7

Keterbatasan kerangka ini Kerangka pengukuran ini dirancang untuk menjadi sekomprehensif mungkin. Namun, beberapa kekurangan tidak dapat dihindari. Kerangka ini tidak dapat mengukur semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kerangka ini mempertimbangkan apa yang mungkin dan yang realistis untuk dilakukan dalam pemerintah daerah Indonesia. Oleh sebab itu, indikator-indikator mengarah kepada “dasar” yang bukan saja dibutuhkan tetapi juga dinilai memungkinkan untuk dicapai. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan model terhadap perbaikan yang relatif kecil dalam bidang PKP yang kemungkinan dapat direalisasikan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, setidaknya dalam jangka pendek. Kerangka ini dirancang agar mudah digunakan. Tingkat selektivitas tertentu diterapkan dalam mengikutsertakan hasil, indikator, dan pertanyaan-pertanyaan diagnostik tertentu dan mengesampingkan yang lainnya, sehingga kerangka ini dapat dengan mudah digunakan oleh surveyor. Lingkungan kontrol internal di beberapa institusi kunci PKP tidak tercakup sepenuhnya dalam model ini. Melaksanakan penilaian atas kontrol/pengendalian internal bisa menjadi suatu latihan yang sangat rumit. Oleh sebab itu, pada institusi-institusi utama PKP regional, seperti bagian akuntansi dan kas daerah hanya beberapa pertanyaan utama yang dimasukkan yang mencerminkan indikator-indikator secara luas di bidang pengendalian. Selain penting untuk memiliki prosedur dan kebijakan yang benar di tempat, penting juga untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan ini benar-benar dijalankan di lapangan. Kerangka ini lebih mengarah kepada penilaian mengenai apakah kebijakan dan prosedur yang ada telah memadai, dan secara umum bergantung pada diskusi antara enumerator dan pegawai pemerintahan daerah. Terdapat kesulitan dalam mengindentifikasi praktek-praktek yang tidak sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan. Sehingga, hal ini berarti, nilai yang tinggi untuk misalnya audit internal tidak selamanya berarti audit internal dijalankan dengan tepat atau secara efektif. Melainkan, hal ini hanya berarti bahwa terdapat kebijakan dan prosedur untuk melakukan audit internal secara tepat. Perlu untuk dicatat bahwa pembuatan kerangka pengukuran disiapkan tanpa adanya informasi pendukung yang lengkap mengenai proses PKP yang saat ini dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia. Karena pada saat kerangka ini dibuat informasi-informasi tersebut tidak tersedia. Sehubungan dengan pengalaman mengaplikasikan kerangka ini di seluruh Aceh, penyesuaian–penyesuaian perlu untuk dilakukan pada masa yang akan datang agar kerangka ini lebih sesuai dengan konteks Indonesia dan lebih fokus untuk mendapatkan hasil-hasil PKP yang dapat diukur.

Bab 3 Survei PKP di Aceh

Bab 3: Survei PKP di Aceh

11

Survei PKP di Aceh dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama melibatkan lima pemerintah daerah: Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Survei dilakukan selama bulan Mei sampai bulan Juni 2006. Kelima wilayah ini dipilih karena USAID-LGSP (Local Governance Support Program) memiliki program di lima pemerintahan daerah yang terkena dampak tsunami ini. LGSP mendanai survei tahap pertama ini dan memberikan pelatihan bagi para peneliti (suatu lokakarya tiga hari dilaksanakan di Medan pada bulan April 2006). LGSP dan Bank Dunia mengkoordinasikan kegiatan survei dan mengawasi pelaksanaan survei tersebut. Tahap kedua dilakukan pada empat pemerintah daerah: Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan Bireuen. Bank Dunia mendanai dan mengorganisir survei tahap kedua ini, yang dilakukan pada bulan Juli 2006. Tahap ketiga dilaksanakan pada 12 pemerintah daerah lainnya serta pemerintah propinsi pada bulan November 2006. Survei tahap ke-tiga ini didanai oleh BRR dan diorganisir oleh Bank Dunia. Laporan ini berfokus pada 21 pemerintah kabupaten maupun kota. Survei ini dilaksanakan oleh peneliti dari empat universitas di Indonesia: UNSYIAH di Banda Aceh, USU di Medan, dan UNHAS di Makassar dan UNAND di Padang. Beberapa peneliti juga dikontrak dari LSM-LSM yang ada di Aceh. Peneliti-peneliti ini memiliki latar belakang akademis yang solid di bidang pengelolaan keuangan, sebagian besar dengan gelar MSc yang relevan, dan beberapa diantara mereka bergelar PhD. Hasil awal telah dipublikasikan pada Analisa Pengeluaran Publik Aceh1 yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan Aceh and Nias Two Years after the Tsunami2 yang diterbitkan oleh BRR. Diharapkan bahwa pelaksanaan kerangka PKP di masa yang akan datang dapat mencakup semua wilayah Indonesia. LGSP juga telah melakukan survei terhadap beberapa pemerintah daerah di luar Aceh, dengan fokus kepada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan program-program peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh LGSP. Hasil-hasil PKP di Aceh Radar di bawah ini (Diagram 2) menunjukan perbedaan kapasitas pengelolaan keuangan di Aceh. Nilai rata-rata untuk semua 21 pemerintah daerah di Aceh adalah 41 persen. Yang segera menjadi perhatian adalah sembilan pemerintah daerah mendapatkan nilai di bawah 40 persen dan lima pemerintah daerah mendapatkan nilai antara 40 sampai 42 persen. Hanya satu, Aceh Utara yang mendapatkan nilai di atas 60 persen. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan, seperti kabupaten dipimpin oleh seorang pejabat bupati sementara, kualitas pegawai di daerah terpencil, insiden konflik di masa lalu, dampak langsung dari tsunami, sejarah pengelolaan yang kurang baik dari pemerintahan sebelumnya, dan kurangnya sumber daya keuangan. Rendahnya tingkat kapasitas pengelolaan keuangan di beberapa pemerintah daerah saat ini perlu mendapatkan perhatian segera dan berkelanjutan. Kelemahan-kelemahan tertentu menunjukkan bidang-bidang yang memerlukan upaya peningkatan kapasitas. Perubahan yang diharapkan nanti, dapat dikaitkan dengan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Perbaikan-perbaikan tersebut harus mendapatkan pengakuan dan diberikan penghargaan, sebaliknya, kegagalan juga perlu disadari dan dipertanggung jawabkan.

1 Analisa Pengeluaran Publik Aceh – Belanja untuk rekonstruksi dan pengentasan kemiskinan. Bank Dunia, 2006. 2 Aceh and Nias Two Years after the Tsunami, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2006.


12

Ringkasan hasil Nilai PKP untuk semua 21 pemerintah daerah dan pemerintah propinsi disajikan di bawah ini. Panduan penilaian juga diberikan untuk menunjukkan tingkatan nilai dari sangat baik sampai sangat buruk.

Tabel 1: Pedoman penilaian kerangka PKP

Pedoman penilaian 81 - 100% Sangat baik/Dapat diterima sepenuhnya 61 - 80% Baik/Secara umum dapat diterima 41 - 60% Sedang/Sebagian dapat diterima 21 - 40% Buruk/Sebagian besar tidak dapat diterima 0 - 20% Sangat buruk/Tidak dapat diterima

Diagram 2: Nilai PKP untuk masing-masing 21 pemerintah kabupaten/kota dan propinsi

0

20

40

60

80

100

Aceh

Utara

Band

a Ac

eh

Aceh

Bes

ar

Aceh

Tim

ur

Lang

sa

Simeu

lue

Sing

kil

NAD

Gayo Lu

esPidie

Saba

ng

Aver

age

A. Ten

ggar

a

Aceh

Selat

an

Bire

uen

A. Tam

iang

Aceh

Bar

at

Aceh

Ten

gah

Naga

n Ra

ya

Lhok

seum

awe

A. B

arat

Day

a

Bene

r Mer

iah

Aceh

Jaya

hasi

l (%

)


13

Tabel 2: Nilai PKP berdasarkan bidang strategis untuk pemerintah daerah di Aceh Bidang Strategis

Pemerintah Hasil terakhir

Kerangka peraturan

perundangan daerah

Perencanaan dan

penganggaran

Pengelolaan kas

Pengadaan Akuntansi dan

pelaporan

Audit internal

Hutang dan

investasi

Pengelolaan aset

Audit eksternal dan pengawasan

1 Aceh Utara 69 68 74 57 78 63 78 63 68 67 2 Banda Aceh 56 48 53 61 68 59 56 50 41 67 3 Aceh Besar 54 56 42 48 62 59 67 38 45 67 4 Aceh Timur 52 68 51 34 64 52 78 50 36 33 5 Langsa 50 56 55 43 66 48 61 50 36 33 6 Simeulue 49 36 51 43 76 52 56 25 50 56 7 Singkil 47 44 51 39 68 33 50 50 36 56 8 Gayo Lues 42 36 51 34 58 74 39 25 32 33 9 Pidie 42 32 36 48 72 41 67 0 50 33 10 Sabang 41 36 34 41 54 59 50 0 41 56 11 A. Tenggara 40 48 49 27 74 19 50 38 32 22

12 Aceh Selatan 40 24 49 16 58 22 44 38 50 56 13 Bireuen 39 32 47 36 72 41 44 12 36 33 14 A. Tamiang 39 44 30 39 58 37 44 38 27 33 15 Aceh Barat 39 8 26 50 70 19 61 50 64 0 16 Aceh Tengah 33 32 40 23 56 30 33 13 27 44 17 Nagan Raya 29 12 25 23 64 19 67 12 41 0 18 Lhokseumawe 29 24 33 36 32 33 50 0 18 33 19 A. Barat Daya 26 24 42 14 48 15 44 25 14 11 20 Bener Meriah 25 20 30 18 38 15 33 13 27 33 21 Aceh Jaya 15 20 25 14 34 11 11 0 14 11

Rata-rata 41 37 43 35 60 38 52 28 37 37

NAD 43 36 46 41 52 56 61 0 41 56


14

Radar di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata pada sembilan bidang strategis untuk seluruh 21 pemerintah daerah. Rentang nilai rata-rata untuk bidang strategis jauh lebih sempit dibandingkan dengan rentang nilai untuk pemerintah daerah. Nilai rata-rata tertinggi adalah untuk pengadaan (60 persen) disusul oleh audit internal (52 persen). Nilai paling rendah terdapat pada hutang dan investasi publik (28 persen) disusul oleh pengelolaan kas (35 persen)

Diagram 5: Rata-rata nilai PKP berdasarkan bidang strategis

Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk Nilai keseluruhan tertinggi untuk pengelolaan keuangan diraih oleh Aceh Utara (69 persen), sementara nilai paling rendah dihasilkan oleh Aceh Jaya (15 persen). Radar di bawah ini membandingkan nilai-nilai untuk pemerintah daerah dengan nilai tertinggi dan terendah, menunjukkan perbedaan besar dalam hasil pengelolaan keuangan di antara pemerintah-pemerintah daerah di Aceh.

0

20

40

60

80

100

Kerangka peraturan perundangan daerah

Perencanaan dan penganggaran

Pengelolaan kas

Pengadaan

Akuntansi dan pelaporan

Audit internal


Pengelolaan aset

Audit dan pengawsan eksternall


15

Diagram 3: Pebandingan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk

0

20

40

60

80

100Regulatory framework

Planning & budgeting

Cash management

Procurement

Accounting & reportingInternal audit

Public debt & investment

Asset management

External audit & oversight

Aceh Utara Aceh Jaya Tim peneliti untuk Aceh Utara mengidentifikasi kemauan politik dan komitmen bupati merupakan pendorong utama kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Memiliki pegawai dengan kualifikasi baik mendukung upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan. Selain itu, dukungan dari dewan perwakilan rakyat daerah, LSM dan kelompok masyarakat, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja buruk Aceh Jaya sebagian disebabkan karena status kabupaten yang relatif baru, sehingga menyebabkan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah ini kurang memadai. Sebagai tambahan, dampak tsunami yang memprihatinkan di Aceh Jaya, (ibukota Aceh Jaya, Calang, hancur sepenuhnya) tentu saja berdampak pada hasil pengelolaan keuangan dalam jangka menengah. Kinerja PKP di pemerintahan daerah yang sudah lama terbentuk dan yang baru terbentuk Pemerintah daerah yang banyak baru terbentuk belakangan ini mendapatkan nilai lebih rendah, secara rata-rata, untuk masing-masing sembilan bidang strategis. Sebelas dari 21 kabupaten/kota baru dibentuk setelah tahun 2000. Hal ini merupakan bagian dari pola pemekaran kebupaten yang terjadi di seluruh Indonesia serta pembentukan administrasi kota yang secara fiskal independen sebagai akibat dari desentralisasi. Di Aceh terdapat sembilan kabupaten dan dua kota yang baru terbentuk. Kapasitas pengelolaan keuangan yang lebih rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya pra-sarana pemerintah dalam kabupaten/kota yang baru untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif (atau setidaknya, sama baiknya dengan sebelum pemekaran) di kabupaten baru; kurangnya tenaga-tenaga terlatih apabila kebanyakan pegawai negeri tetap berada pada kabupaten asal; kurangnya waktu untuk mengembangkan praktek-praktek


16

pengelolaan keuangan; dan tidak cukupnya waktu untuk mengesahkan peraturan-preaturan yang mendukung. Namun, kabupaten/kota yang baru terbentuk tidak semuanya mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan kabupaten asal. Jelas bahwa, pemekaran daerah memerlukan pertimbangan yang seksama untuk memastikan standar-standar pengelolaan keuangan setidaknya dapat dipertahankan. Beberapa dari pemerintah daerah yang baru terbentuk mendapatkan hasil yang sangat buruk, mengindikasikan kurangnya persiapan untuk memastikan bahwa standar-standar dapat dipertahankan. Bahkan tiga sampai lima tahun setelah pemekaran, kapasitas beberapa pemerintah daerah yang baru dibentuk masih jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten asal.

Diagram 4: Perbandingan kinerja pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk dengan pemerintah daerah yang baru terbentuk

0

20

40

60

80

100Kerangka peraturan perundangan daerah


Pengelolaan kas

Pengadaan

Akuntansi dan pelaporan Audit internal


Pengelolaan aset

Audit eksternal dan pengawasan

Pemerintah lama Pemerintah baru

Kinerja PKP di kabupaten dan kota Sebelum diadakannya survei, kota diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kabupaten karena beberapa alasan. Pertama, sebagai pusat perkotaan, kota-kota dapat menarik lebih banyak pegawai yang berkualitas yang lebih memilih untuk hidup dan bekerja di pusat-pusat keramaian. Kota memiliki pra-sarana yang lebih baik untuk menjalankan fungsi pemerintahan, terutama apabila dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten di sekitarnya yang relatif baru terbentuk. Hasil survei PKP mangindikasikan bahwa kota, secara rata-rata, memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kabupaten, walaupun terdapat satu perbedaan yang jelas. Empat dari pemerintah daerah di Aceh merupakan kota. Banda Aceh dan Sabang telah memiliki administrasi yang terpisah untuk cukup lama sedangkan Langsa dan Lhokseumawe keduanya baru terbentuk pada tahun 2001 ketika desentralisasi baru dimulai. Perbandingan


17

antara kota dan kabupaten tidak menunjukkan perbedaan yang besar, walaupun rata-rata nilai PKP untuk kota jauh lebih rendah dari yang seharusnya disebabkan kinerja Lhokseumawe yang buruk (29 persen). Kebalikannya, Langsa, mendapatkan nilai yang lebih tinggi pada setiap bidang strategis kecuali audit eksternal, dengan nilai keseluruhan sebesar 50 persen.

Bab 4

Rincian Hasil dan Analisis

Bab 4: Rincian Hasil dan Analisis

21

Nilai-nilai yang ditunjukkan di atas untuk ke sembilan bidang strategis di dalam pemerintahan daerah hanya menunjukkan selintas dari kapasitas PKP di bidang-bidang kunci ini. Gambaran yang lebih rinci menunjukkan perbedaan signifikan pada indikator tingkat individual dan hasil (outcome). Bagian berikutnya akan menganalisis masing-masing bidang strategis secara mendetil dan membandingkan nilai pemerintah daerah pada tingkat hasil dan juga indikator, apabila dipandang berarti. Mengingat analisis mendetail untuk bidang strategis di setiap pemerintah daerah akan terlalu berlebihan mengingat jumlah pemerintah lokal yang ada (21) dan jumlah indikator-indikator (256), perbandingan antara nilai tertinggi dan terendah untuk setiap bidang merupakan bagian terbesar dari analisis. Dengan jalan ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah dengan kinerja terburuk akan menyadari sejauh mana kapasitas pengelolaan keuangan perlu untuk ditingkatkan. 4.1 Bidang Strategis 1: Kerangka peraturan perundangan daerah Baik di Aceh maupun di daerah-daerah lain di Indonesia, kerangka hukum untuk pengelolaan keuangan yang komprehensif, yang sejalan dengan perundang-undangan nasional dan ditegakkan secara efektif, merupakan hal yang penting dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Sejak desentralisasi, pemerintah daerah diwajibkan (UU No. 22/ 1999 dan UU No. 17/ 2003) untuk memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Sebelum desentralisasi, undang-undang nasional menjadi payung hukum bagi administrasi keuangan tetapi dengan penyerahan kewenangan dan tanggung jawab fiskal ke pemerintah daerah, peraturan-peraturan baru yang mendukung diperlukan keberadaannya. Pemerintah daerah telah menjawab kebutuhan ini dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya bergegas dan menerbitkan Perda sesuai dengan kewajiban nasional, sementara yang lainnya menerbitkan SK Bupati (Surat Keputusan Bupati) untuk menjawab keperluan yang sama, sedangkan yang lainnya masih bergantung pada peraturan tingkat nasional yang ada sekarang. Perbedaan utama antara Perda dengan SK Bupati adalah Perda perlu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara SK Bupati, sesuai dengan namanya, diterbitkan oleh badan eksekutif tanpa adanya persetujuan legislatif. Pada prakteknya, SK Bupati memiliki beban hukum yang lebih ringan dan hal ini berdampak pada ketaatan dan penegakan hukum. Tujuan strategis secara keseluruhan adalah untuk menciptakan kerangka peraturan perundangan daerah yang mendukung untuk mendorong tata kelola keuangan yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Bidang strategis kerangka peraturan perundangan daerah terbagi menjadi tiga hasil yang diiginkan: (1) terdapat kerangka peraturan perundangan daerah yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah; (2) kerangka ini memfasilitasi penegakan hukum dan struktur organisasi yang efektif; dan (3) kerangka ini meliputi cara-cara untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik. Sementara bidang strategis ini berfokus pada peraturan daerah, termasuk Perda dan SK Bupati, bidang strategis lainnya lebih berfokus pada kebijakan dan prosedur. Sebagai contoh, Hasil Satu, meliputi indikator-indikator mengenai keberadaan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah (RPJMD) dan peraturan daerah mengenai dana cadangan dan perubahan anggaran tahunan. Hasil Tiga meliputi indikator-indikator yang menyangkut transparansi dan proses konsultasi.


22

Diagram 6: Kerangka peraturan perundangan daerah

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

SabangA. TenggaraAceh Selatan

Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Kerangka peraturan perundangan daerah Rata rata

Nilai rata-rata untuk bidang strategis ini bagi 21 pemerintah daerah yang disurvei adalah 37 persen, di bawah rata-rata keseluruhan 41 persen. Tiga belas pemerintah daerah mendapatkan nilai buruk atau sangat buruk. Hanya dua pemerintah daerah yang mendapatkan nilai baik. Kerangka peraturan perundangan daerah – yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Aceh Utara, pemerintah daerah dengan nilai tertinggi, mendapatkan nilai 68 persen untuk bidang strategis ini. Untuk hasil yang pertama semua, kecuali dua, dari ke dua belas indikator terpenuhi. Telah ada Perda kecuali untuk peraturan obligasi daerah, dan investasi publik dan swasta. Untuk hasil yang kedua mengenai penegakan hukum dan struktur organisasi, empat dari tujuh indikator terpenuhi. Dari ketiga indikator-indikator yang tidak tercapai, kekurangan meliputi ketiadaan pengukuran kinerja dan ketiadaan struktur insentif/ sanksi bagi para pegawai. Untuk hasil ketiga mengenai transparansi dan partisipasi publik, Aceh Utara mendapatkan nilai sebesar 50 persen. Walaupun terdapat tanda-tanda mengenai keberadaan prosedur keterlibatan publik dalam penganggaran dan proses pembuatan kebijakan, tidak ada prosedur formal untuk partisipasi bottom-up dalam perencanaan dan tidak ada peraturan mengenai proses konsultasi atau transparansi. Perlu untuk dicatat bahwa walaupun secara formal masyarakat mendapatkan akses terhadap sesi-sesi anggaran di DPRD, kerangka ini tidak menegaskan sejauh mana masyarakat dapat melakukan observasi atas sesi-sesi anggaran. Aceh Jaya baru mensahkan peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan baru mensahkan dua SK Bupati sebagai pengganti Perda yang berkaitan dengan ke sebelas indikator pada hasil satu. Hal yang serupa juga terjadi untuk hasil dua, hanya satu SK Bupati yang tercatat, yang hanya membahas aspek teknis dari pengelolaan


23

keuangan secara parsial. Hasil tiga mendapatkan nilai nol, karena tidak ada satupun dari ke enam indikator yang dicapai. Kekurangan kerangka hukum untuk memastikan adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian segera. Status Aceh Jaya sebagai kabupaten yang baru dibentuk mungkin dapat dijadikan sebagian dari penjelasan mengenai rendahnya nilai yang didapatkan (20 persen) untuk kerangka peraturan perundangan daerah, tetapi ketiadaan SK Bupati sebagai pengganti Perda menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan tekanan untuk pembuatan dan pengesahan peraturan-peraturan pendukung bahkan setelah enam tahun setelah desentralisasi atau pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan peraturan. Terdapat kasus-kasus di mana pemerintah daerah bergantung pada Keppres (Keputusan Presiden). Sebagai contoh, Aceh Barat masih menggunakan Keppres untuk pengadaan barang dan jasa. Di Aceh Barat dan Nagan Raya hanya tiga indikator yang dipenuhi untuk hasil yang berkaitan dengan kerangka peraturan perundangan daerah untuk pengelolaan keuangan. Hambatan dan penghalang perlu untuk diidentifikasi dan diatasi secara komprehensif, apakah karena kurangnya dorongan dari pemimpin, kekurangan keahlian teknis atau hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah daerah dengan DPRD. 4.2 Bidang Strategis 2: Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan dan penganggaran yang efektif merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki buruk. Tujuan strategisnya adalah untuk pembuatan anggaran daerah multi tahun yang seksama yang secara jelas terkait dengan rencana daerah. Dari enam hasil, hasil yang pertama mengenai “konsistensi antara proses perencanaan partisipatif bottom-up, pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan APBD” merupakan sepertiga dari total nilai bidang strategis ini.

Diagram 7: Perencanaan dan Penganggaran

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang

A. TenggaraAceh Selatan

Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Perencanaan dan penganggaran Rata rata


24

Perencanaan dan Penanggaran: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Nilai rata-rata untuk bidang strategis ini adalah 43 persen. Sembilan pemerintah daerah mendapatkan angka buruk atau sangat buruk. Aceh Utara adalah satu-satunya pemerintah daerah yang mendapatkan nilai di atas 60 persen, dengan nilai 74 persen untuk perencanaan dan penganggaran. Aceh Utara mendapatkan nilai yang baik untuk dua di antara empat hasil. Untuk hasil yang pertama mengenai “konsistensi antara proses perencanaan partisipatif bottom-up, perencanaan sektoral dan APBD” Aceh Utara memenuhi 14 dari total 17 indikator. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai realistis, dengan strategi yang jelas dan program-program yang berdasarkan target. Perencaaan sektoral didasarkan pada RPJMD dan mencerminkan prioritas-prioritas pembangunan. Standar pelayanan minimum digunakan untuk keperluan penganggaran dan dokumen-dokumen perencanaan dan kegiatan-kegiatan di APBD menggunakan struktur yang konsisten. Namun dokumen perencanaan tidak didukung oleh biaya proyek sejalan dengan keterbatasan anggaran dan dokumen perencanaan tidak meliputi kegiatan-kegiatan yang didanai di luar APBD. Untuk catatan, dalam bidang strategis kerangka peraturan perundangan daerah, proses perencanaan bottom-up tidak dimasukkan ke dalam peraturan daerah. Hasil dua mengenai penganggaran jangka menengah tidak mendapatkan nilai yang baik (hanya satu dari antara tiga indikator yang dicapai). Laporan pertanggung jawaban lima tahunan diserahkan kepada DPRD tetapi kerangka pengeluaran jangka mengenagan tidak dilaksanakan dan tataran waktu multu tahun tidak digunakan dalam perencanaan dan proyeksi anggaran. Hasil tiga mengenai proses pembuatan anggaran yang realistis mendapatkan nilai yang relatif buruk, hanya empat dari sebelas indikator yang terpenuhi. Seringkali anggaran belum disetujui pada tanggal 31 Desember, strategi untuk meningkatkan pendapatan yang sejalan dengan peraturan nasional tidak ada, dan perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan yang direncanakan dan yang terealisasi melebihi 10 persen. Perencanaan partisipatif bottom-up mendapatkan nilai yang baik, dengan bukti bahwa RPJMD merupakan suatu usulan yang realistis, sementara dokumen perencanaan yang didasarkan pada RPJMD mencerminkan prioritas-prioritas pembangunan. Anggaran sepertinya memihak kelompok miskin dan semua indikator dipenuhi. Data-data kualitatif dan kuantitatif mengenai kemiskinan dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kebijakan yang memihak kepada kelompok miskin dicerminkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Dinas, anggaran rencana kerja) dan RPJMD. Prioritas-prioritas anggaran juga secara umum memihak kepada kelompok miskin dengan pengeluaran pada layanan publik meningkat dari tahun sebelumnya dan pengeluaran pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur merupakan 50 persen dari total anggaran. Walaupun masih terdapat aspek-aspek perencanaan dan penganggaran yang perlu ditingkatkan, terutama dalam perencanaan dan peanggaran jangka menengah, nilai Aceh Utara yang tinggi secara keseluruhan dapat dijadikan standar bagi pemerintah-pemerintah daerah lainnya di Aceh untuk aspek utama pengelolaan keuangan ini. Kebalikannya Aceh Jaya dan Nagan Raya, mendapatkan nilai terendah untuk perencanaan dan penganggaran (25 persen). Dari enam hasil, Nagan Raya hanya mendapatkan nilai baik pada hasil enam mengenai pengendalian pengeluaran untuk memastikan output anggaran. Hasil satu mengenai konsistensi antara proses perencanaan partisipatif bottom-up, perencanaan sektoral dan APBD mendapatkan nilai yang sangat buruk, hanya berhasil


25

memenuhi dua dari total 17 indikator. Responden mengindikasikan bahwa Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat , dan usulan perencanaan bottom-up berisikan jumlah item yang tidak realistis dan perencanaan sektoral tidak didasarkan pada RPJMD dan tidak mencerminkan prioritas-prioritas pembangunan. Kelemahan lainnya meliputi inkonsistensi pada struktur dokumen perencanaan dan kegiatan di APBD dan ketiadaan indikator-indkator yang dapat diukur. Hasil dua mengenai perencanaan jangka menengah mendapatkan nilai nol dan untuk hasil tiga mengani proses pembuatan anggaran yang realistis hanya satu dari 11 indikator yang berhasil dipenuhi. Anggaran tidak disetujui pada waktunya (anggaran tahun 2006 disetujui pada bulan Mei 2006, terlambat lima bulan), proyeksi pendapatan bulanan dan catur wulan tidak terdapat pada anggaran, tidak ada strategi untuk meningkatakan pendapatan dan peraturan mengenai penggunaan dana darurat dan penggunaan dana non-bujeter tidak jelas. Sebagian dari anggaran memihak pada kelompok miskin, Nagan Raya memenuhi empat dari sembilan indikator. Data mengenai kemiskinan sedikit, walaupun kebijakan-kebijakan yang memihak pada kelompok miskin tercermin dalam Renstra (Rencana Strategis) SKPD dan RPJMD. Pengeluaran pada pelayanan publik telah meningkat dalam tiga tahun terakhir dan pengeluaran pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur merupakan bagian terbesar anggaran.3 Hasil lima mengenai pengawasan partisipatori dan sistem evaluasi yang komprehensif untuk proses perencanaan dan penganggaran mendapatkan nilai buruk, hanya memenuhi dua dari sembilan indikator. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan, tidak ada peraturan daerah mengenai sistem evaluasi perencanaan dan pengawasan, dan dokumen perencanaan dan kegiatan tidak dibuka untuk publik atau tidak dibuat mudah untuk diakses oleh publik. Dengan sembilan pemerintah daerah mendapatkan nilai di bawah tingkat sedang, komponen utama pengelolaan keuangan ini merupakan prioritas apabila hasil-hasil pengelolaan keuangan akan ditingkatkan. Pedoman yang jelas perlu dibuat untuk pemerintah daerah yang berisikan strategi untuk meningkatkan hasil-hasil di bidang perencanaan dan penggangaran sejalan dengan hasil-hasil yang diharapkan. Reformasi di bidang ini tidak mudah dilakukan dan membutuhkan perbaikan bukan hanya pada proses tetapi juga pada sikap-sikap pemerintah daerah. Kenyataan bahwa anggaran sering tidak disetujui pada waktunya, dengan penundaan terkadang sampai tahun berikutnya, menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk segera diatasi. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanan tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses anggaran. Transparansi perlu untuk berubah dari hanya sekedar kata-kata mutiara di lingkungan pemerintah daerah menjadi suatu kenyataan. Pemberian informasi secara berkala pada waktu-waktu yang tepat, membuat informasi ini dapat diakses dengan mudah dan memberikan ruang untuk diskusi dan perbedaan pendapat akan menjadi langkah maju ke depan yang besar. 4.3 Bidang Strategis 3: Pengelolaan kas Penempatan pengelolaan kas sebagai bidang strategis yang terpisah mencerminkan pentingnya menginstitusionalisasikan praktek-praktek penanganan kas yang tepat di pemerintah daerah. Hal ini dapat menjadi bidang strategis yang paling mudah untuk

3 Data anggaran tidak tersedia untuk Kabupaten Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Jaya dan Aceh Singkil (APEA, 2006); sehingga jawaban ini tidak dapat diverifikasi.


26

mendapatkan nilai baik, karena pengelolaan kas yang efektif dan tepat merupakan komponen dasar pengelolaan keuangan yang mantap. Namun, ke 21 pemerintah daerah hanya mendapatkan nilai rata-rata 35 persen (buruk), dengan 14 pemerintah daerah mendapat nilai buruk/ sangat buruk dan hanya satu yang mendapat nilai baik.

Diagram 8: Pengelolaan Kas

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Pengelolaan kas Rata rata

Pengelolaan kas: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Banda Aceh mendapatkan nilai yang paling tinggi untuk pengelolaan kas (61 persen). Banda Aceh mendapatkan nilai yang cukup baik untuk ke empat hasil. Untuk hasil satu, kebijakan, prosedur dan kendali untuk mengelola pengelolaan kas sebagian telah ada, pemerintah daerah memenuhi enam dari 10 indikator. Pedoman tertulis mengenai kebijakan dan prosedur pengelolaan kas tersedia dan didukung oleh peraturan daerah mengenai pengelolaan kas yang sejalan dengan peraturan nasional. Namun, pelatihan pegawai secara rutin dalam pengelolaan kas tidak diadakan dan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) tidak melaksanakan evaluasi kepatuhan pengelolaan kas tahunan. Pemasukan dan pengeluaran kas dikelola dengan cukup efisien, memenuhi delapan dari 11 indikator. Penerimaan kas di simpan pada suatu rekening bank yang ditunjuk pada hari penerimaan atau satu hari setelahnya. Rekonsiliasi harian dibuat untuk penerimaan kas dan penyimpanan, dan pembayaran di atas Rp 5 juta tidak dilakukan secara tunai melainkan ditransfer atau dibayar dengan menggunakan cek. Namun, belum ada sistem yang terkomputerisasi dan rekonsiliasi rekening bank, deposito, piutang dan hutang belum dibuat secara teratur.


27

Hasil tiga berfokus pada sistem penagihan dan pengumpulan pendapatan daerah dan, dengan 17 indikator, aspek ini dianggap penting. Banda Aceh memenuhi 10 indikator mengenai Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Kebijakan mengenai retribusi dan pajak daerah diatur dalam peraturan daerah, yang sejalan dengan peraturan nasional. Dasar dari pendapatan daerah dievaluasi setiap tahunnya untuk menghitung kapasitas pendapatan untuk setiap item pendapatan. Konsumen ditagih tepat pada waktunya dan tersedia layanan untuk menangani pertanyaan- pertanyaan dari wajib pajak. Namun sistem pembuatan tanda terima tidak memadai untuk mencegah penggelapan dan sistem ini kurang bisa memberikan kejelasan pada saat timbul masalah. Dan juga sistem penagihan dan pengumpulan tidak terintegrasi dan sanksi-sanksi tidak dijatuhkan kepada debitor yang menunggak. Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya mendapatkan nilai paling rendah (14 persen). Aceh Barat Daya tidak berhasil memenuhi indikator manapun mengenai kebijakan, prosedur dan kendali pengelolaan kas. Hal ini dikarenakan karena digunakannya SK Bupati dan bukan peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan kas. Sehingga kerangka hukum tersedia walaupun belum terinstitusionalisasi melalui penerbitan peraturan daerah. Hasil dua mengenai penerimaan dan pembayaran kas memenuhi empat dari 11 indikator. Penerimaan kas disimpan di rekening bank khusus dan pembayaran senilai lebih dari Rp 5 juta ditransfer ke sebuah rekening bank. Kontraktor dibayar sesuai dengan persyaratan dan laporan berkala mengenai neraca kas diberikan kepada bupati, bendahara dan kepala bagian keuangan. Namun kas seringkali tidak disetorkan pada hari yang sama dengan penerimaan, tidak ada rekonsiliasi penerimaan dan penyetoran harian, dan kelebihan kas tidak ditempatkan pada investasi jangka pendek secara teratur. Untuk hasil tiga mengenai sistem penagihan dan pengumpulan pendapatan daerah, Aceh Barat Daya hanya memenuhi dua dari 17 indikator. Terdapat kekurangan peraturan dan pedoman mengenai hal ini, sekali lagi karena bergantung pada SK Bupati sebagai pengganti Perda. Pemberitahuan tagihan tidak disampaikan kepada wajib pajak, sistem penerimaan tidak dirancang untuk mencegah penggelapan, seringkali pembayaran tidak diambil tepat pada waktunya, denda tidak dikenakan atas pembayaran yang terlambat dan sistem penagihan dan pengumpulan tidak terintegrasi. Hasil empat mengenai PAD mendapatkan nilai nol. 4.4 Bidang Strategis 4: Pengadaan barang dan jasa Tujuan strategis secara keseluruhan adalah untuk mendorong pengadaan barang yang jasa yang efisien dan kompetitif melalui kebijakan, prosedur dan kendali. Hasil satu dengan 47 indikator berfokus pada nilai uang pada pengeluaran daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan. Hasil dua, dengan tiga indikator, menyangkut sistem penanganan keluhan.


28

Diagram 9: Pengadaan

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Pengadaan Rata rata

Pengadaan: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Dengan nilai rata-rata 60 persen pengadaan adalah bidang strategis dengan nilai tertinggi. Dua belas pemerintah daerah mendapatkan nilai dapat diterima atau baik dan hanya dua yang mendapatkan nilai buruk. Aceh Utara sekali lagi mendapatkan nilai tertinggi (78 persen) dan Lhokseumawe mendapatkan nilai terendah (32 persen). Aceh Utara mendapatkan nilai yang sangat tinggi untuk hasil satu. Terdapat sebuah peraturan daerah untuk mengatur pengadaan barang dan jasa, terdapat pedoman formal mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan, rencana pengadaan di buat setiap tahunnya, estimasi biaya dibuat dan dokumen-dokumen penawaran dirahasiakan. Namun, indikator-indikator yang belum terpenuhi penting untuk memastikan praktek pengadaan yang baik. Anggota DPRD secara berkala terlibat dalam panitia pengadaan, kurang dari 75 persen pengadaan dilakukan dengan penawaran umum terbuka dan tidak ada aturan dan/atau penegakan yang mengatur keterlibatan anggota panitia pengadaan dan pejabat dengan hubungan keluarga dengan pejabat yang menunjuk mereka. Hasil kedua sepenuhnya dipenuhi menyangkut pelaksanaan prosedur keluhan. Terdapat sebuah Perda yang mengatur prosedur keluhan dan keluhan dicatat dan diproses sejalan dengan Perda. Di Lhokseumawe, tidak ada peraturan yang mengatur pengadaan, tidak ada pedoman mengenai prosedur, biaya rencana pengadaan tidak dibuat dan direvisi setiap tahunnya, dan pegawai bagian pengadaan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Hal-hal yang baik adalah dokumen tender dirahasiakan, sesi pengarahan dilakukan secara terbuka, dan pengumuman mengenai pengadaan diterbitkan di media. Namun, tidak ada sistem untuk menangani keluhan.


29

Terlepas dari nilai yang seringkali tinggi, hal ini tidak serta merta berarti bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan dan efisien. Kerangka PKP hanya melihat lingkungan dari praktek-praktek pengadaan dan tidak mengevaluasi praktek-praktek pengadaan di setiap kabupaten dan kota. Walaupun terdapat prosedur, kepatuhan masih lemah dan kebocoran dan korupsi masih dapat terjadi walaupun telah ada prosedur formal di lingkungan di mana kepatuhan dan penegakan lemah. Namun, beberapa pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki bidang kegiatan pemerintahan yang banyak dikritisi ini. Langkah pertama adalah menciptakan kerangka hukum, menegakkan prosedur dan secara ketat menindak lanjuti keanehaan-keanehan yang dicurigai. 4.5 Bidang Strategis 5: Akuntansi dan pelaporan Akuntansi dan pelaporan merupakan komponen yang tidak dapat dihindarkan pada pengelolaan keuangan. Bidang ini memerlukan prosedur yang tertata dengan baik dan pegawai yang terlatih untuk melakukan pencatatan data-data keuangan. Tujuan strategis adalah untuk membuat sebuah sistem akuntansi yang memastikan akuntansi yang cepat untuk semua transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan eksternal dan internal yang terpercaya, berimbang dan tepat waktu. Bidang ini meliputi empat hasil: kapasitas sumber daya manusia dan institusi, sistem akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi; pencatatan yang cepat dan akurat untuk semua transaksi keuangan pemerintah daerah; dan, laporan informasi pengelolaan keuangan yang terpercaya.

Diagram 10: Akuntansi dan pelaporan

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Akuntansi dan pelaporan Rata rata


30

Akuntansi dan pelaporan: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Akuntansi dan pelaporan mendapatkan nilai di bawah rata-rata keseluruhan (38 persen dari 41 persen). Gayo Lues mendapatkan nilai tertinggi (74%) dan Aceh Jaya mendapatkan nilai terendah (11%). Aceh Utara mendapatkan nilai yang cukup tinggi (64%). Aceh Utara membuat perubahan solid, perkembangan yang dicapai oleh Aceh Jaya di bidang ini sangat sedikit, kalaupun ada, sejak pembentukan kabupaten ini pada tahun 2002. Terlepas dari nilai keseluruahn untuk akuntansi dan pelaporan yang tinggi, Aceh Utara tidak memiliki Badan Pengawasan Keuangan Daerah atau BPKD) dan, sehingga kabupaten ini mendapatkan angka nol untuk hasil satu. Namun Aceh Utara mendapatkan angka yang tinggi untuk hasil “transaksi dan neraca tercatat secara akurat dan tepat waktu” dan juga untuk “laporan keuangan dan informasi pengelolaan dapat diandalkan”. Aset dinilai secara sesuai dan didokumentasikan, sistem pembukuan double-entry diterapkan dan pencatatan akuntansi dan catatan bank direkonsiliasi secara berkala. Untuk hasil 4, neraca,, realisasi anggaran dan laporan arus kas dan laporan keuangan tahunan dibuat dan diserahkan kepada badan audit secara tepat waktu. Kebalikannya, Aceh Jaya mendapatkan nilai nol untuk tiga hasil. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sangat lemah, sistem akuntansi dan manajemen tidak terintegrasi dan transaksi keuangan dan neraca tidak dicatat secara tepat waktu dan akurat. Dengan sistem akuntansi dan pelaporan yang lemah, Aceh Jaya membutuhkan dukungan untuk membuat sistem yang dibutuhkan dan mendukung pengembangan staf-staf yang terampil. Walaupun Aceh Jaya memberikan gambaran yang sangat bertolak belakang, Aceh Jaya bukanlah satu-satunya pemerintah daerah di Aceh dengan hasil yang buruk untuk akuntansi dan pelaporan. Bener Meriah, Aceh Tenggara, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya semuanya mendapat nilai di bawah 20 percent (sangat buruk). 4.6 Bidang Strategis 6: Audit Internal Audit internal yang efektif merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan. Audit internal pemerintah daerah yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan efisiensi di departemen-departemen yang ada di pemerintahan daerah, dan penurunan korupsi dan kebocoran. Tujuan strategis audit internal adalah pembuatan dan pemeliharaan fungsi-fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Untuk menilai sejauh mana tujuan strategis berhasil dicapai dalam hal ini terdapat tiga hasil: (1) badan audit pemerintah daerah terorganisir dan berdaya untuk beroperasi secara efektif; (2) standar dan prosedur-prosedur yang digunakan dapat diterima; dan (3) temuan-temuan ditindaklanjuti secara memadai. Kerangka PKP hanya dapat melihat pengaturan formal untuk audit internal. Kerangka PKP tidak mengevaluasi efektifitas audit. Laporan tahunan audit internal, yang tidak menemukan bukti-bukti kejanggalan keuangan atau penyalahgunaan dana, tidak berarti bahwa audit internal dilakukan dengan benar.


31

Diagram 11: Audit Internal

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Audit internal Rata rata

Audit Internal: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Secara keseluruhan audit internal mendapatkan nilai rata-rata 52 persen. Aceh Timur dan Aceh Utara mendapatkan nilai 78 persen dan sekali lagi Aceh Jaya mendapatkan nilai terendah yaitu 11 persen. Di Aceh Timur peran dan tanggung jawab Bawasda terdefinisi dengan jelas dan Bawasda memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya dan didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. Namun, kualifikasi pegawai berada di bawah rata-rata dan peralatan-peralatan yang ada tidak memadai. Untuk hasil dua mengenai standar dan prosedur yang dapat diterima, Aceh Timur mendapatkan nilai baik karena Aceh Timur melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit. Sementara Aceh Jaya hanya memenuhi indikator mengenai peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Standar dan prosedur yang dapat diterima benar-benar kurang dan temuan-temuan audit internal tidak ditindak lanjuti secara memadai.


32

4.7 Bidang Strategis 7: Hutang dan Investasi Bidang strategis hutang dan investasi hanya memiliki satu hasil dengan delapan indikator. Tujuan strategsinya adalah mengimplementasikan pengelolaan hutang dan investasi pemerintah daerah secara berhati-hati termasuk pengelolaan BUMD. Hasil yang diharapkan adalah pembuatan dan penerapan kebijakan, prosedur dan kendali atas pengelolaan hutang dan investasi daerah.

Diagram 12: Hutang dan investasi Publik

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Hutang dan investasi Rata rata

Hutang dan investasi hanya mendapatkan nilai 28 persen yang terendah di antara bidang-bidang strategis lainnya. Beberapa pemerintah daerah tidak memiliki hutang dan juga tidak memiliki investasi jangka panjang. Sebagai contoh, Aceh Barat Daya, dengan nilai 25 persen, tidak memiliki catatan hutang dan investasi selama masa berdirinya yang relatif baru. Tujuh pemerintah daerah memiliki catatan pinjaman: Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara dan Banda Aceh. Ke tujuh pemerintahan daerah itu mendapatkan angka di atas rata-rata kecuali Aceh Tengah. Data Departemen Keuangan tahun 20044 menunjukkan bahwa pemerintah daerah meminjam sebesar Rp 25 milyar, sedangkan pemerintah propinsi meminjam Rp 24 milyar. PDAM di kabupaten dan kota meminjam dana Rp 40 milyar, sedangkan PDAM di propinsi tidak melakukan pinjaman. Beberapa Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM meminjam dana Rp 40 milyar, dari pemerintah daerah masing-masing. Total hutang pemerintah daerah yang ada pada tahun 2004 mencapai Rp 66 milyar. Total pinjaman meningkat dari Rp 55 milyar pada tahun 2001 4 Departemen Keuangan


33

menjadi Rp 90 milyar pada tahun 2004 (gabungan antara pemerintah daerah dan propinsi). Penambahan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak ada penambahan hutang oleh pemerintah propinsi. Terlepas dari peningkatan tersebut, hutang yang diakumulasi masih berada jauh di bawah rata-rata hutang propinsi secara nasional. Undang-undang nasional membatasi jumlah hutang yang diizinkan, beberapa pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pinjaman tambahan. Bahkan dengan pembatasan ini, pemerintah daerah Aceh masih dapat meminjam sampai dengan Rp 500 milyar (lihat: Analisis Pengeluaran Publik Aceh, Bank Dunia, 2006). Hutang dan investasi: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Aceh Utara mendapatkan nilai tertinggi (63 persen) dan Aceh Tengah mendapatkan nilai terendah (13 persen) dari semua pemerintah daerah yang memiliki catatan pinjaman. Lima pemerintah daerah lainnya mendapatkan nilai nol dengan tidak adanya kerangka untuk mengelola hutang dan investasi. Di Aceh Utara, peran dan kewenangan anggota DPRD dan pejabat pemerintah terdefinisi dengan baik, anggaran tahunan (APBD) meliputi usulan pinjaman dan investasi jangka panjang, investasi jangka panjang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu, dan transaksi-transaksi hutang dan investasi dicatat dengan baik pada laporan keuangan yang ditujukan kepada bupati. Namun, kebijakan pengelolaan tidak konsisten dengan kerangka kebijakan nasional, tidak ada tingkat spesifik pinjaman yang diperbolehkan dan tidak ada kebijakan yang menyebutkan tujuan pinjaman tertentu sehingga pinjaman dan jaminan dapat dilakukan. Di Aceh Tengah hanya satu dari delapan indikator yang dipenuhi: DPRD harus menyetujui transaksi investasi jangka panjang. Mengingat cakupan pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dan pemerintah propinsi), penting bagi pemerintahan-pemerintahan sub-nasional ini untuk memiliki kerangka pengelolaan hutang dan investasi mereka secara efektif. Mengingat cukup tingginya arus keuangan untuk pemerintah daerah di Aceh pada tahun-tahun mendatang, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang jelas untuk membuat investasi jangka panjang yang efektif. 4.8 Bidang Strategis 8: Pengelolaan Aset Tujuan strategis dari pengelolaan aset adalah untuk pengelolan aset daerah secara efektif melalui penggunaan rencana pengelolaan aset jangka panjang. Secara eksplisit penekanan dilektakan pada pengelolaan jangka panjang dan aset-aset ini harus mendukung tujuan pemberian layanan publik daerah. Kerangka penelitian ini tidak mengukur nilai dari aset terhadap ekonomi daerah, atau apakah mereka merupakan kontributor atau penyerap pendapatan tetapi penelitian ini mengevaluasi cara-cara pengelolaan aset-aset ini. Kapasitas pengelolaan aset dibagi menjadi empat hasil: hasil pertama menyangkut prosedur dan mekanisme untuk memastikan BUMD dikelola secara efektif; hasil dua menyangkut kebijakan, prosedur dan kontrol untuk pembelian aset baru dan pengelolaan aset jangka panjang secara efektif; hasil tiga menyangkut dasar informasi untuk mendukung pengelolaan aset; dan hasil empat menyangkut kaitan antara pengelolaan aset dengan rencana dan anggaran.


34

Diagram 13: Pengelolaan Aset

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Pengelolaan aset Rata rata

Pengelolaan aset: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Nilai rata-rata adalah 37 persen. Lagi-lagi Aceh Utara mendapatkan nilai paling tinggi untuk pengelolaan aset (68 persen). Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya mendapatkan nilai terendah (14 persen). Aceh Utara mendapatkan nilai yang baik untuk hasil satu, dengan adanya konsistensi antara kegiatan yang diusulkan untuk Badan Usaha Milik Daerah dengan rencana pembangunan strategis, rencana bisnis dievaluasi oleh pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pembentukan perusahaan baru dan transaksi-transaksi perusahaan dievaluasi oleh auditor internal. Hasil dua mendapatkan nilai buruk dengan dua dari tiga indikator tidak dipenuhi. Aceh Utara tidak memiliki peraturan daerah untuk dijadikan sebagai kebijakan dan rencana pengelolaan aset daerah dan juga tidak memiliki panduan pengelolaan aset dan prosedur untuk dijadikan rujukan pengelolaan aset. Hasil tiga sebagian besar terpenuhi, dengan adanya deskripsi fisik aset yang memadai yang disertakan pada catatan aset-aset secara tepat. Hasil empat, dengan hanya satu indikator ”rencana dan anggaran kabupaten mencerminkan biaya perawatan aset yang tercatat dalam rencana perawatan” tidak terealisasi. Aceh Barat Daya mendapatkan angka nol untuk hasil satu, dua dan empat. Untuk hasil dua yang menyangkut kebijakan, prosedur dan kendali Aceh Barat Daya mendapatkan angka nol karena pemerintah daerah mengunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) dan SK Bupati dan bukan membuat Perda baru. Hasil tiga mendapatkan nilai yang lebih baik, karena aset diberikan nomor pengenal yang berbeda satu dengan yang lain, lokasi-lokasi aset dicatat dengan baik dan nama pejabat yang bertanggung jawab atas aset tersebut juga dicatat dengan baik. Semua indikator-indikator lainnya untuk bidang strategis pengelolaan aset tidak terealisasi. Sejak pemisahan dengan Aceh Barat, hampir semua aset di kabupaten baru ini masih berada di bawah kewenangan kabupaten asal. Tidak ada


35

perusahaan daerah yang tercatat walaupun sedang dilakukan pembentukan dan pemilihan. Kota Lhokseumawe juga mendapatkan nilai yang buruk (18 persen) tetapi angka yang rendah ini sebagian disebabkan karena ketiadaan Badan Usaha Milik Daerah sampai dengan akhir tahun 2006 dan dalam rencana pembangunan jangka menengah tidak ada rencana untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Aceh Utara, sebagai kabupaten induknya, mempertahankan kendali atas semua Badan Usaha Milik Daerah. Pergantian walikota dan kepala kantor dinas yang sering terjadi mengakibatkan kurangnya perencanaan strategis di wilayah ini. Aset-aset pemerintah yang lain seperti kantor, kurang memadai dan prosedur untuk memastikan perawatan aset kurang. Dua belas pemerintah daerah di Aceh mendapatkan nilai di bawah 40 persen (buruk/ sangat buruk) untuk pengelolaan aset. Hal ini berarti lebih dari separuh dari pemerintahan gagal dalam bidang pengelolaan keuangan ini. Buruknya pengelolaan keuangan aset yang dimiliki oleh kabupaten berarti bahwa aset-aset ini memiliki kinerja kurang. Hal ini perlu dikhawatirkan mengingat skala rekonstruksi di Aceh pada saat ini dan pentingnya merawat aset-aset yang baru didapat ini. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pada bidang ini dan peraturan dan kebijakan perlu untuk dibuat dan dilaksanakan segera untuk memastikan pemerintah daerah dapat mengelola aset-aset ini dengan baik 4.9 Bidang Strategis 9: Audit Eksternal Mekanisme audit eksternal yang efektif memainkan peranan penting dalam menciptakan dan mempertahankan pemerintah daerah yang akuntabel. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK memiliki tugas untuk melaksanakan audit eksternal dan hasil dari audit tersebut diserahkan dan seharusnya dibahas oleh DPRD. Peran utama dari DPRD adalah untuk memberikan pengawasan independen terhadap fungsi pemerintah daerah, eksekutif. Semakin lemah audit internal, semakin penting peran audit eksternal. Audit eksternal memiliki dua hasil dan sembilan indikator. Hasil satu menyangkut pelaksanaan audit eksternal secara berkala untuk memberikan akuntabilitas kepada pemerintah daerah secara efektif. Hasil dua berfokus pada keberadaan pengawasan independen terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif.


36

Diagram 14: Audit eksternal dan Pengawasan

0

20

40

60

80

100Aceh Utara

Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh Timur

Langsa

Simeulue

Singkil

Gayo Lues

Pidie

Sabang


Bireuen

A. Tamiang

Aceh Barat

Aceh Tengah

Nagan Raya

Lhokseumawe

A. Barat Daya

Bener Meriah

Aceh Jaya

Audit dan eksternal dan pengawasan Rata rata

Audit Eksternal: yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang baik Nilai rata-rata untuk audit eksternal adalah 36 persen. Tiga pemerintah daerah mendapatkan nilai diterima dan 13 mendapatkan nilai buruk/sangat buruk Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Utara semuanya mendapatkan nilai 67 persen, memenuhi enam dari sembilan indikator. Aceh Barat dan Nagan Raya tidak memenuhi satupun indikator, dan mendapatkan nilai nol untuk audit eksternal. Aceh Besar memenuhi tiga dari empat indikator pada hasil satu. Laporan keuangan tahunan diserahkan untuk pemeriksaan ke BPK dalam batas waktu yang ditetapkan menurut hukum, masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD pada saat laporan pemeriksaan dibahas dan laporan audit eksternal berisikan opini pemeriksaan yang dapat dipahami oleh masyarakat awam. Namun laporan audit tidak dipublikasikan di media-media setempat atau dipasang pada papan pengumuman resmi agar dapat dilihat oleh masyarakat. Untuk hasil yang diharapkan mengenai pengawasan independen yang efektif, DPRD mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, memberikan persetujuan kepada laporan tahunan terakhir tanpa catatan, tidak memberikan sanksi atau memastikan sanksi ditegakkan dan laporan audit tidak menyarankan untuk dimulainya investigasi mengenai korupsi. Nagan Raya dan Aceh Barat tidak memiliki sistem audit eksternal. Walaupun nilai untuk audit internal di kedua wilayah ini di atas 60 persen, ketiadaaan mekanisme audit eksternal oleh badan independen perlu untuk dijadikan perhatian.

Bab 5 Isu-isu Utama

Bab 5: Isu-isu Utama

39

• Kerangka hukum yang tidak lengkap Lima tahun semenjak pelaksanaan desentralisasi, kapasitas pengelolaan keuangan masih lemah di beberapa pemerintah daerah di Aceh. Salah satu prioritas mendesak bagi pemerintah daerah adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki kerangka hukum yang lengkap, tepat secara keseluruhan dan dapat ditegakkan. Praktek-praktek pengelolaan keuangan perlu untuk mematuhi peraturan-peraturan ini dan praktek-praktek yang baik harus dijadikan sebagai norma- bagian dari budaya pemerintah daerah. Penerbitan SK Bupati dan penggunaan Keppres nasional yang telah ada sebelumnya tidak memuaskan, karena hal ini berarti menisbikan DPRPD. Secara khusus, SK Bupati tidak dibahas dan diperdebatkan secara memadai sebelum diterbitkan. Sehingga, kemungkinan besar SK Bupati akan gagal menjadi bagian dari budaya kerangka hukum daerah, terutama karena bupati/ walikota baru mungkin tidak mengakui SK yang diterbitkan oleh Bupati sebelumnya. Oleh karena itulah, SK Bupati merupakan jalan singkat yang tidak memuaskan untuk memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan pada tingkat nasional.

• Kurangnya tenaga yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang memadai

Tenaga yang memiliki kualifikasi dan/atau keterampilan yang tidak memadai merupakan hambatan besar dalam meraih kinerja yang baik. Tim peneliti di Aceh Utara mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan faktor pendorong utama hasil pengelolaan keuangan yang baik di berbagai bidang-bidang strategis. Pelatihan di tempat kerja dapat berguna untuk memberikan keterampilan sebagai contoh pembukuan dengan sistem komputerisasi. Walaupun pelatihan tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah pusat bisa memberikan manfaat, permasalahan yang mendasar adalah untuk mendorong dan apabila memungkinkan membantu pemerintah daerah untuk menarik calon-calon pegawai dengan keterampilan teknis yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang efektif. Solusi jangka panjang adalah untuk melatih kandidat-kandidat sampai standar minimum yang diidentifikasi sebelum mereka menjadi pegawai negeri dan juga memastikan bahwa seleksi dan promosi pegawai negeri berdasarkan kemampuan dan kompetensi untuk tugas yang diberikan. Hal ini bahkan lebih penting lagi untuk badan audit internal, yang jelas-jelas membutuhkan tenaga dengan kompetensi tingkat tinggi di bidang pengelolaan keuangan. Berkaitan dengan hal ini, insentif yang terdefinisikan dengan jelas dan struktur sanksi untuk pegawai perlu ditetapkan dan dipatuhi dengan ketat dalam rangka mendorong perbaikan kinerja pegawai.

• Kurangnya sumber daya keuangan

Kekurangan sumber daya keuangan untuk membeli peralatan-peralatan seperti komputer dapat menurunkan cakupan perbaikan dalam kapasitas pengelolaan keuangan. Responden sering mengidentifikasi hal ini sebagai hambatan untuk mencapai hasil pengelolaan keuangan yang baik. Namun, seperti yang diidentifikasi dalam Aceh Public Expenditure Analysis (Bank Dunia, 2006), pengeluaran rutin terus meningkat, sedangkan pengeluaran pembangunan berkurang. Oleh karena itu, pengeluaran rutin harus benar-benar dikaitkan dengan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

• Kurangnya transparansi

Satu hal lagi yang penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif adalah garis akuntabilitas yang jelas. Bagian utama dari hal ini adalah keterlibatan publik dan pengawasan keuangan oleh publik. Walaupun dijanjikan, informasi keuangan


40

pemerintah daerah terkadang sulit diakses oleh anggota masyarakat, media dan kelompok-kelompok masyarakat. Walaupun telah terdapat perkembangan dalam mendorong partisipasi publik yang lebih besar, standar yang lebih tinggi tidak dapat ditemukan pada pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah mengatakan telah mendorong partisipasi publik, tidak terlihat adanya keterlibatan yang berarti. Merubah budaya pemerintahan dalam hal ini merupakan suatu proyek jangka panjang dan perkembangan lebih lanjut dapat dicapai dengan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah secara internal melalui media setempat dan kelompok-kelompok masyarakat.

• Audit internal yang lemah

Audit internal yang lemah mungkin belum terealisasi bahkan di pemerintah daerah dengan nilai PKP yang tergolong baik. Sebagai contoh, salah satu pemerintah daerah mendapat nilai yang cukup baik untuk bidang strategis ini, tetapi berdasarkan pengamatan singkat pada laporan audit tahunan kesan yang dapat ditangkap adalah tidak ada audit internal yang efektif. Tugas untuk memberdayakan badan pemeriksa, untuk merekrut pegawai yang tepat, untuk memastikan pemisahan antara pemeriksa dengan yang diperiksa, untuk memastikan kejanggalan dan penyalahgunaan ditindak lanjuti secara tepat dan sanksi dijatuhkan apabila terbukti bersalah bukanlah tugas yang mudah. Namun perbaikan benar-benar dibutuhkan, terutama di Aceh mengingat skala pendanaan yang besar pada tahun-tahun kedepan, dengan pendapatan minyak dan gas, pendapatan rekonstruksi dan pendapatan DAU tambahan. Kesalahan pengelolaan dana ini akan menimbulkan kehilangan kesempatan yang sangat disayangkan untuk Aceh. Audit internal yang lebih efektif dapat setidaknya memberikan upaya untuk memastikan dana-dana yang ada dicatat dengan baik dan dapat dilacak kembali.

• Penganggaran yang realistis dan berpihak kepada kelompok miskin

Walaupun beberapa pemerintah daerah sepertinya mengalami perkembangan dalam membuat anggaran yang berpihak kepada kelompok miskin, yang lain hanya menjadikan perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kaum miskin sebagai kedok saja dan yang lainnya bahkan tidak melakukan apa-apa. Beberapa pemerintahan daerah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan analisis kemiskinan yang mendetil dan kekurangan kapasitas untuk memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kaum miskin. Dan juga, seringkali perbedaan besar antara pengeluaran yang direncanakan dan terealisasi pada beberapa siklus anggaran menunjukkan kurangnya kapasitas untuk membuat anggaran yang realistis.

• Pemekaran daerah

Aceh Utara dan Lhokseumawe memberikan perbandingan yang bisa menarik, karena mereka mendapatkan nilai yang sangat jauh berbeda (69 persen dibandingkan dengan 29 persen) walaupun lima tahun yang lalu kedua kabupaten ini membentuk satu kabupaten yang sama. Sebagai tambahan, Aceh Utara, mendapatkan hasil yang relatif baik, terlepas dari tingkat kemiskinan yang relative tinggi. Walaupun survei ini tidak berusaha untuk menghubungkan hasil pengelolaan keuangan dengan tingkat kemiskinan atau indikator-indikator lainnya, bagaimanapun juga, perlu dicatat bahwa hasil yang baik dicapai walaupun tingkat kemiskinan di daerah ini relatif tinggi. Banyak responden yang menyebutkan kemauan dan komitmen politik tingkat tinggi dari pimpinan pemerintah daerah sebagai pendorong utama reformasi pengelolaan keuangan dan bukannya indikator ekonomi yang kuat. Upaya-upaya reformasi pemerintahan telah didukung oleh DPRD, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat


41

berdasarkan temuan-temuan kualitatif tim peneliti. Hal ini bertentangan dengan beberapa pemerintah daerah yang mendapatkan nilai rendah yang, pada saat survei, tidak memiliki bupati definitive. Lhokseumawe belum memiliki walikota definitif setelah lima tahun berpisah dari Aceh Utara. Tarik tambang antara Aceh Utara dan Lhokseumawe, menurut pejabat pemerintah Lhokseumawe, mengakibatkan sedikitnya kebijakan yang dilaksanakan. Bahkan sampai saat ini beberapa dinas daerah tidak memiliki kantor sendiri dan terpaksa menyewa ruang kantor. Sebagai tambahan, semenjak pemisahan administratif dari Aceh Utara telah terjadi pergantian walikota sebanyak tiga kali di Lhokseumawe dan setiap perubahan kepemimpinan mengakibatkan pergantian kepala dinas. Salah satu hambatan yang paling jelas ditimbulkan oleh keadaan ini adalah pengesahan peraturan baru. Secara umum, pergantian kepemimpinan secara terus menerus dari tingkat atas sampai bawah di dinas menurunkan kemampuan untuk menjalankan strategi pembangunan yang koheren secara besar-besaran. Mengingat tingkat pemekaran daerah yang tidak hanya terjadi di Aceh melainkan juga di seluruh Indonesi, hal ini membawa akibat yang besar.

• Dukungan propinsi dan pusat Pemerintah daerah harus diberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menjalankan pengelolaan keuangan mereka di masa yang akan datang. Pendekatan sepotong-sepotong saja tidak memadai. Walaupun jelas bahwa peran masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan inovasi (dan hal ini harus didukung dan informasi harus disebarluaskan) perlu adanya pedoman di tingkat propinsi dan/ atau nasional untuk memastikan konsistensi di antara semua pemerintah daerah dan untuk mentapkan standar minimum bagi pemerintah daerah. Untuk Aceh, Pemerintah propinsi memiliki peran penting dan, dengan dukungan dari pemerintah propinsi yang baru, banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan di Aceh.

Bab 6 Langkah ke depan

Bab 6: Langkah ke Depan

45

Hasil-hasil yang didapatkan dari pelaksaan kerangka PKP disebarluaskan pada semua pemerintah daerah di Aceh. Sebuah ‘road show’ pada bulan Maret 2007 menyebarluaskan hasil ini, bersamaan dengan Kajian Pengeluaran Publik Aceh. Setiap pemerintah daerah akan dapat menilai kinerjanya sendiri dan membandingkan dengan kinerja rekan-rekannya yang lain. Kelemahan-kelemahan tertentu akan diidentifikasi bersama-sama dengan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas pada bidang-bidang tertentu. Adalah penting terjadi berbagi pengetahuan di antara pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik di bidang tertentu dapat membantu pemerintah daerah dengan kinerja yang lebih rendah. Mitra-mitra pembangunan dapat membantu memfasilitasi hal ini. Pembelajaran horisontal antara para pemerintah daerah bisa menjadi lebih efektif dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan ketimbang intervensi peningkatan kapasitas oleh donor atau LSM. Mengingat nilai yang didapat oleh Aceh Utara di hampir semua bidang strategis cukup tinggi, kabupaten ini dapat memainkan peranan penting dalam menyebarkan informasi mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas. Mekanisme yang sesuai perlu untuk dikembangkan untuk memungkinkan penyebaran informasi dari pemerintah daerah dengan kinerja yang lebih baik ke pemerintah daerah dengan kinerja yang kurang untuk memahami mengapa mereka dapat memiliki kinerja yang lebih baik. Penelitian kualitatif akan dilaksanakan di pemerintah daerah berkinerja tinggi untuk mendapatkan pemahaman mengapa mereka memiliki kinerja yang baik bersama-sama dengan penelitian pararel pada kabupaten dengan kinerja yang lebih rendah agar didapatkan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian hasil yang lebih baik. Pemerintah daerah harus didukung untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan. Dalam rangka mendukung pembangunan kapasitas, terdapat juga ada peran dari lembaga non pemerintah. Kerjasama yang erat antar lembaga-lembaga ini menjadi penting pada saat kerangka PKP digunakan di luar Aceh. Disarankan untuk mengembangkan website khusus untuk hasil-hasil PKP ini yang mana hasil-hasil ini dapat ditambahkan, dan juga pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya dapat mengaksesnya. Keterbukaan sangat penting untuk memastikan pemerintah daerah menjadi pusat dari proses ini. Penting juga untuk menjelaskan bahwa tujuan kerangka ini bukan mendapatkan ranking pemerintah daerah. Dalam jangka pendek, disarankan untuk berfokus pada beberapa bidang saja untuk mencapai hasil yang terlihat dalam kerangka waktu yang terbatas. Bidang-bidang yang disarankan meliputi perencanaan dan penganggaran, bidang utama dan merupakan salah satu bidang di mana pemerintah daerah mendapatkan nilai yang buruk. Mengingat besarnya dana yang mengalir ke pemerintah daerah di Aceh, hal ini adalah kelemahan yang perlu untuk diperhatikan segera. Bidang lain yang perlu dimasukkan adalah bidang-bidang yang dapat diperbaiki dengan relatif mudah. Sebagai contoh, apabila pemerintah daerah memiliki kerangka peraturan perundangan daerah yang kuat ada kesempatan untuk mentransfer kerangka ini ke pemerintah daerah lainnya dengan relatif mudah. Pemerintah daerah juga dapat diberi insentif untuk mengembangkan kapasitas. Perbaikan di kapasitas pengelolaan keuangan dapat dikaitkan dengan pendapatan, bisa melalui DAU (dana otsus sebesar 2 persen) atau bahkan melalui dana khusus seperti DAK. Sebagai contoh, apabila pemerintah daerah dapat membuktikan bahwa mereka telah meningkatkan kapasitas untuk mengelola keuangan mereka sendiri dana tambahan dapat diberikan.

Lampiran

47

Lampiran 1: Kerangka Pengukuran – Bidang Strategis dan Indikator

Bidang Strategis Hasil Jumlah Indikator

Adanya kerangka peraturan peraturan perundangan daerah yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah

12

Kerangka peraturan perundangan daerah mengatur mengenai penegakan hukum dan struktur organisasi yang efektif

7

1 Kerangka Peraturan Perundangan Daerah

Kerangka peraturan perundangan daerah mencakup ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat

6

25 Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan APBD

17

Anggaran berdasarkan kerangka jangka menengah 3

Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis

9

Anggaran memihak kelompok-miskin 8 Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk

9

2 Perencanaan dan Penganggaran

Pengendalian Pengeluaran Digunakan Untuk Memastikan Kinerja Anggaran

4

53 Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah dibentuk

10

Penerimaan kas, pembayaran kas, serta surplus kas temporer dikelola dan dikendalikan secara efisien

11

Terdapat sistem penagihan dan pemungutan pendapatan daerah yang efisien

17

3 Pengelolaan Kas

Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan 6

44 Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong effisiensi pengadaan barang dan jasa yang kompetitif ditetapkan dan dilaksanakan

47 4 Pengadaan Barang Dan Jasa

Suatu sistem penanganan pengaduan resmi beroperasi 3

50 Adanya kapasitas sdm dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan

7

Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi

3

Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat secara akurat dan tepat waktu

9

5 Akuntansi dan Pelaporan

Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan

8

27

Lampiran

48

Bawasda terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif

5

Standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima

11

6 Audit Internal

Temuan audit internal ditindaklanjuti segera 2 18 7 Hutang dan Investasi

Publik Kebijakan, prosedur, serta pengendalian pinjaman dan investasi daerah yang memperhitungkan risiko telah ditetapkan dan dilaksanakan

8

8 Terdapat prosedur dan mekanisme untuk memastikan efektifitas tata kelola bumd

10

Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan, prosedur, dan pengendalian mengenai perolehan aset dan pengelolaan aset tetap yang dimiliki secara efektif

3

Basis informasi pendukung pengelolaan aset ditetapkan dan dipelihara

8

8 Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset dihubungkan dengan perencanaan dan penganggaran (apbd)

1

22 Audit eksternal yang rutin menjamin efektifitas akuntabilitas pemerintah daerah

4 9 Audit Eksternal dan Pengawasan

Audit eksternal yang rutin menjamin efektifitas akuntabilitas pemerintah daerah

5

9 256

Lampiran 2: Kerangka Pengukuran, Bidang, Hasil Dan Indikator BIDANG 1: KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH TUJUAN STRATEGIS: TERSUSUNNYA PERANGKAT PENDUKUNG KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH YANG MENDORONG PENGELOLAAN KEUANGAN YANG EFEKTIF, KONSISTEN DENGAN KERANGKA HUKUM NASIONAL.

INDIKATOR YA TIDAK PEDOMAN HASIL NO. 1 ADANYA KERANGKA PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH KERANGKA HUKUM NASIONAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

X X

PASTIKAN BAHWA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH TELAH DISAHKAN (KEPATUHAN TERHADAP KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL AKAN DIUJI DI MASING-MASING BIDANG STRATEGIS TERKAIT).

1. Peraturan perundangan daerah mengenai penyusunan dokumen perencanaan dan proses konsultasi publik telah disahkan

Peraturan perundangan daerah dapat berupa: Perda, Surat Keputusan / Peraturan Kepala Daerah

2. Peraturan perundangan daerah mengenai RPJMD telah disahkan RPJMD (dalam undang-undang baru), Renstrada (dalam undang-undang lama)

3. Peraturan perundangan daerah mengenai pedoman RKA-SKPD (anggaran sektoral) dan pelaksanaannya telah disahkan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD)

4. Peraturan perundangan daerah mengenai APBD dan/atau perubahan APBD telah disahkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Belanja Tambahan

5. Peraturan perundangan daerah mengenai LKPJ tahunan telah disahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban - LKPJ

6. Peraturan perundangan daerah mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang berisi pedoman untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan akuntabilitas anggaran telah disahkan

Periksa apakah peraturan perundangan sudah mencakup semua hal yang disebutkan

7. Peraturan perundangan daerah mengenai dana cadangan telah disahkan

8. Peraturan perundangan daerah mengenai pengadaan barang dan jasa telah disahkan

9. Peraturan perundangan daerah mengenai badan usaha milik daerah (BUMD) telah disahkan

10.Peraturan perundangan daerah mengenai pajak daerah, bagi hasil pajak ke desa, tarif pajak dan retribusi daerah telah disahkan

Pajak dan Retribusi

11.Peraturan perundangan daerah mengenai obligasi daerah telah disahkan

12.Peraturan perundangan daerah mengenai penanaman modal swasta/publik telah disahkan

SKOR HASIL 1

0 0

Lampiran

50

HASIL NO. 2

KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH MENGATUR MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN STRUKTUR ORGANISASI YANG EFEKTIF

X X

1. Peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dilengkapi dengan juknis/juklak

Periksa juknis/juklak atau Surat Keputusan yang memberikan pedoman teknis

Tepat waktu: dalam waktu 2 bulan setelah disahkan, atau jangka waktu lainnya yang wajar.

2. Peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan secara intern tepat waktu dan komprehensif

Komprehensif: semua unit kerja terkait mengikuti sosialisasi

3. Tanggung jawab implementasi peraturan perundangan daerah secara eksplisit ditetapkan dan ditegaskan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah/Walikota ke DPRD

Apakah LPJ menyediakan informasi mengenai pelaksanaan peraturan daerah?

4. Pemisahan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab dan wewenang pengelolaan keuangan bagi DPRD, Kepala Daerah dan pejabat pemerintah daerah dalam peraturan perundangan daerah disertai dengan batasan keuangan jika diperlukan

Periksa apakah Perda tentang pengelolaan keuangan mengatur pemisahan peran secara EKSPLISIT dll.

5. Diterapkannya struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu (berbentuk BPKD)

Format BPKD mencakup integrasi Bagian Keuangan, Dispenda, Kas Daerah dan Akuntansi

6. Ada peraturan mengenai monitoring Kinerja pegawai berdasarkan indikator-indikator yang terukur

Terukur: Indikator kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan tingkat kinerja

7. Struktur insentif dan sanksi bagi pegawai di SK-kan Tilik kembali peraturan perundangan daerah mengenai insentif / sanksi

SKOR HASIL 2

0 0

HASIL NO. 3

KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH MENCAKUP KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

X X

Terminologi lama: Musbangdes(tingkat desa), UDKP (tingkat kecamatan) dan Rakorbang (tingkat kabupaten)

1. Prosedur bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dari bawah diakomodir dalam peraturan perundangan daerah

Terminologi baru: Musrenbang

2. Proses penganggaran mencakup komponen partisipatif Contoh komponen partisipatif dapat mencakup konsultasi dengan masyarakat sipil, forum stakeholder dll.

3. Elemen-elemen partisipatif dalam proses penyusunan kebijakan telah ditetapkan

Hal ini dapat mencakup konsultasi publik (public hearing) terhadap rancangan peraturan perundangan daerah melalui lembaga-lembaga seperti forum stakeholder

4. Peraturan perundangan daerah mengenai konsultasi publik mencakup proses konsultasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, penetapan kebijakan serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah diimplementasikan

Periksa kelengkapan Perda mengenai proses konsultasi Untuk mengisi “YA”, seluruh aktivitas yang terdaftar harus tercakup. Aktivitas juga dapat berupa iklan di media lokal mengenai rancangan anggaran di mana masukan dan komentar diterima

5. Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan Contoh untuk ini dapat berupa tersedianya dokumentasi mengenai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dll.

6. Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD Akses ini dapat bersifat secara fisik atau melalui radio, dll.

SKOR HASIL 3 0 0

TOTAL SKOR BIDANG 1 0 0 JUMLAH SKOR YANG DAPAT DIPEROLEH: 25

BIDANG 2: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SASARAN: TERSUSUNNYA ANGGARAN MULTI-YEAR YANG TEPAT DAN SECARA JELAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERENCANAAN DAERAH

INDIKATOR YA TIDAK PEDOMAN HASIL NO. 1

ADANYA HUBUNGAN YANG KONSISTEN ANTARA PROSES PERENCANAAN BOTTOM-UP YANG PARTISIPATIF, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PERENCANAAN SEKTORAL DAN APBD

X X

1. Proses - Musbangdes berdasarkan kebutuhan masyarakat Cek apakah dokumen tentang prioritas kebutuhan masyarakat tersedia.

2. Hasil perencanaan dari bawah tidak mencakup usulan yang tidak wajar (“Daftar Belanja”)

Tidak realistis artinya lebih dari 3 usulan per desa

Apakah sasaran dapat dicapai melalui kegiatan dan program ini? Ataukah kegiatan dan program sangat luas dan umum?

Cek dokumen perencanaannya:

Jangka menengah:

a. Renstrada (peraturan lama)

3. RPJMD merupakan dokumen yang realistis serta berisi strategi, program (dan kegiatan) yang terkait dengan sasaran

b. RPJMD (peraturan baru)

Bahasa Indonesia:

Jangka menengah:

Renstra dinas (peraturan lama)

Tahunan:

· Tidak ada (peraturan lama)

4. Dokumen perencanaan sektoral berdasarkan RPJMD dan mencerminkan prioritas pembangunan

· Renja-SKPD (peraturan baru)

5. Anggaran berdasarkan standar pelayanan minimum yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Apakah Standar Pelayanan Minimun dipertimbangkan?

6. Dokumen perencanaan dan kegiatan-kegiatan dalam APBD menggunakan struktur yang konsisten

Apakah konsistensinya jelas? Cek DASK badan-badan tertentu dan bandingkan dengan dokumen perencanaannya

7. Kebijakan Umum APBD termasuk mencakup indikator sasaran yang terukur AKU

Lampiran

52

Apakah outcome (hasil) yang disebutkan memang berkaitan dengan masing-masing program?

8. Dalam anggaran satuan kerja terdapat indikator-indikator hasil yang terukur yang mengarah pada program/strategi

Cek DASK badan-badan tertentu dan bandingkan dengan dokumen perencanaannya Rencana pembangunan jangka menengah

· RPJMD (peraturan baru)

Renstrada, Poldas, Propeda (peraturan lama)

Rencana pembangunan tahunan

Bahasa Indonesia:

· RKPD (peraturan baru)

· Repetada (peraturan lama)

9. Dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi dengan proyeksi biaya dan memperhatikan keterbatasan anggaran

10.Dokumen perencanaan mencakup juga aktivitas yang didanai non-APBD (dana dekon dll).

Cek apakah dana dekonsentrasi terdokumentasi dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran

11.Dokumen perencanaan dan plafon anggaran didasarkan pada satu set dokumen, yang berisi proyeksi pendapatan yang realistis

Cek dengan Bagian Keuangan apakah plafon anggaran memang ada dan apa dasarnya

12.Plafon anggaran dalam RPJMD didasarkan pada proyeksi pendapatan yang realistis.

Kapankah plafon anggaran ditentukan? Cek dengan sektor yang terpilih

13.Konsistensi antara dokumen perencanaan, APBD dan LKPJ terlihat nyata Nyata: konsistensi dalam format dan substansi dapat langsung terlihat jelas

14.Telaah keterkaitan antara dokumen perencanaan/anggaran/ laporan pertanggungjawaban dilakukan dan sesuai dengan TUPOKSI

Apakah Bappeda/sektor terkait melaksanakan telaah keterkaitan antar dokumen?

15.Peraturan perundangan daerah mengatur dengan jelas pedoman kerja pokok (juknis/juklak) bagi Tim Anggaran Eksekutif mengenai proses penganggaran

Cek dasar kerja Tim anggaran Eksekutif

Ini penting agar dapat menilai mutu rapat anggaran. 16.DPRD telah diinformasikan mengenai program sektoral dan prioritas sektoral

Apakah DPRD mengetahui mengenai program-program sektoral dan prioritas sektor yang tidak diloloskan pada peraturan daerah?

17.DPRD juga membahas hasil sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, pada waktu Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ

Cek dengan legislatif/ekseku-tif apakah pembahasan berorientasikan hasil

SKOR HASIL 1 0 0

HASIL NO. 2

ANGGARAN BERDASARKAN KERANGKA JANGKA MENENGAH X X

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF) diimplementasikan Ditentukan oleh Undang Undang No. 17/2003, dasar untuk penganggaran multi-year

2. Kerangka jangka menengah digunakan dalam perencanaan dan proyeksi anggaran

Apakah ada pertimbangan anggaran jangka menengah? Cek dengan Unit Keuangan

3. LPJ akhir masa jabatan ke DPRD juga mempertanggungjawabkan rencana dan realisasi pendapatan dan belanja

LPJ 5 tahunan

SKOR HASIL 2 0 0

HASIL NO. 3

TARGET ANGGARAN LAYAK DAN BERDASARKAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN YANG REALISTIS

X X

1. APBD disahkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender anggaran Persetujuan paling lambat 31 Desember

2. Proyeksi pendapatan bulanan dan triwulanan dicantumkan dalam anggaran Cek APBD

Apakah memang ada strategi bagaimana meningkatkan PAD? 3. Terdapat strategi untuk meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan kerangka hukum nasional

Banyak pemerintah daerah memberlakukan pajak dan retribusi yang tidak sejalan dengan hukum nasional. Perda mungkin sudah disetujui oleh Depdagri atau Depkeu

4. Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasinya kurang dari 10%

Dana off-budget – terutama dana dekonsentrasi

5. Perbedaan antara total anggaran pendapatan dengan realisasinya kurang dari 10%

Cek anggaran tahun 2003-2005, karena format anggaran baru telah diperkenalkan untuk tahun anggaran 2003, menjadikan perbandingan dengan data lama menjadi sulit

6. Rata-rata defisit anggaran selama 3 tahun terakhir kurang dari 5% Cek APBD dan konsultasikan dengan Bagian Keuangan

7. Peraturan yang mengatur penggunaan dana darurat cukup jelas Apakah ada petunjuk mengenai dana kontinjensi? Cek dengan Bagian Keuangan

8. Penggunaan riil dana darurat dilaporkan secara detil Apakah ada pelaporan? Cek APBD, LPJ

9. Peraturan cukup jelas untuk perubahan anggaran tahun berjalan Hanya mungkin dengan persetujuan DPRD setempat?

10.Otorisasi penggunaan dana diluar APBD diatur dengan jelas Siapa yang mengawasi dana di luar anggaran, terutama dana dekonsentrasi?

11.Subsidi yang terkait dengan BUMD yang tercantum dalam anggaran operasional Daerah

Cek dengan Bagian Keuangan

SKOR HASIL 3 0 0

HASIL NO.4

ANGGARAN MEMIHAK KELOMPOK-MISKIN X X

1. Kajian kemiskinan telah dilaksanakan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Rumah tangga, kelompok dan lokasi masyarakat miskin, rentan dan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap pelayanan umum telah diidentifikasi.

Landasan program penanggulan kemiskinan apabila ada. Cek juga informasi dari program-program yang dilakukan oleh NGO

2. Metode dan pendekatan partisipatif digunakan untuk mengumpulkan data dan masukan dari rumah tangga berpengha-silan rendah, kelompok dan lokasi masyarakat miskin, rentan atau kurang memiliki akses terhadap pelayanan umum.

Lampiran

54

3. Data spesifik yang andal mengenai aspek multi-dimensi kemiskinan tersedia dan tercermin dalam prioritas rencana pembangunan, terutama untuk sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan

Berbagai sumber data kemiskinan di tingkat pemda (Dinas, BKKBM, Lembaga Non Pemerintah dll) dan di tingkat nasional sudah ada (SUSENAS, PODES) dan dihasilkan dengan rumusan yang berlainan. Data apa yang digunakan?

4. Kebijakan yang memihak masyarakat miskin sudah ada dan tercermin dalam Renstra SKPD dan RPJMD

Strategi pengurangan kemiskinan pemerintah daerah diperlukan oleh pemerintah nasional akan tetapi pemerintah daerah mempunyai pendekatan yang berlainan (Renstra miskin dll) deleted Renstra Miskin. Cek dengan teliti.

5. Prioritas anggaran mencerminkan prioritas dan kebijakan yang memihak masyarakat miskin

Cek dalam kebijakan anggaran (AKU) dan rencana tahunan

6. Belanja yang memihak masyarakat miskin dapat diidentifikasi dalam DASK secara jelas

Cek apakah kegiatan dalam anggaran diperuntukkan sebagai pro-miskin. Cek DASK

7. Belanja untuk pelayanan umum (publik) telah meningkat dalam tiga tahun sebelumnya

Rasio antara belanja aparatur dan belanja publik telah meningkat dalam tiga tahun terakhir. Belanja publik sebaiknya belanja publik langsung.

8. Pengeluaran yang dianggarkan untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur merupakan porsi yang terbesar dalam anggaran (secara agregat)

% keseluruhan pengeluaran per sektor secara agregat

9. Dana bagi hasil pendapatan ke desa yang memadai telah dibagikan Berapa besarkan bagi hasil pendapatan untuk setiap desa? Memadai – paling sedikit Rp.10-20 juta tersedia untuk kegiatan pembangunan (tergantung pada ukuran dan populasi desa)

SKOR HASIL 4 0 0

HASIL NO. 5

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PARTISIPATIF YANG KOMPREHENSIF DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TELAH TERBENTUK

X X

1. Kegiatan yang direncanakan namun tidak masuk dalam anggaran diteliti ulang dan disertakan pada waktu perubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya

Apa yang terjadi dengan kegiatan yang telah direncanakan namun tidak masuk dalam anggaran?

2. SKPD memegang catatan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan yang terrealisasi, termasuk realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan

Cek dengan sektor yang tertentu yang dipilih apakah mereka mengikuti perkembangan pengeluaran

3. Indikator output dalam anggaran diukur setidaknya setiap enam bulan Verifikasi dengan Bagian Keuangan

4. LAKIP dan LPJ diverifikasi oleh Bawasda Mintakan ke Bawasda rencana audit dan laporannya

Apakah ada evaluasi? 5. Catatan mengenai kegiatan yang dianggarkan yang sebelumnya diputuskan dalam proses perencanaan dari-bawah dibawa kembali dan diumumkan ke desa dan kecamatan

6. Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia untuk umum dan mudah diakses oleh umum

Diumumkan di mana?

7. Laporan kemajuan anggaran triwulanan yang komprehensif dipersiapkan dan diserahkan kepada Bupati/Walikota dan DPRD

Apakah memang ada laporan perkembangan anggaran?

8. Aturan daerah mengatur sistem pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran

Konsultasi dengan Bappeda, Bagian Keuangan dan/atau Bagian Hukum

9. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan partisipasi itu telah melembaga

Cek keberadaan unsur-unsur partisipatif dalam M&E dan kelembagaaannya

SKOR HASIL 5 0 0

HASIL NO. 6

Pengendalian pengeluaran digunakan untuk memastikan kinerja anggaran X X

1. Pemda menggunakan sistem SKO triwulanan Cek SKO dan SPMU, SPM dan SPP

2. Unit Kerja menggunakan SKO-nya untuk pengajuan pengeluaran (SPP SPMU)

3. Pemda menggunakan kriteria kinerja untuk kegiatan unit kerja

4. Tak ada Unit Kerja yang melampaui anggaran dalam pengajuan revisi anggaran

SKOR HASIL 6 0 0

TOTAL SKOR BIDANG 2 0 0 JUMLAH SKOR YANG DAPAT DICAPAI: 53

BIDANG 3: PENGELOLAAN KAS SASARAN: PENERAPAN PRAKTIK-PRAKTIK MANAJEMEN KAS YANG EFEKTIF GUNA MEMASTIKAN PENGELOLAAN DANA YANG EFISIEN UNTUK PELAYANAN


KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN UNTUK MENDORONG PENGELOLAAN KAS YANG EFISIEN TELAH DIBENTUK

X X

1. Ada pedoman tertulis mengenai kebijakan dan prosedur pengelolaan kas

Kebijakan pengelolaan kas sudah ada; yaitu mengharuskan penerimaan langsung disetor ke bank secara tepat waktu, melakukan pembayaran saat jatuh tempo, serta menyediakan perkiraan arus kas yang akurat.

2. Peraturan daerah mengatur secara jelas tugas pengelolaan kas kepada pejabat tertentu

Periksa apakah pengaturan institusi pada bagian 2 sampai 4 telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

3. Terdapat pendelegasian kewenangan untuk menyetujui pembayaran kas Terakomodasikah dalam peraturan daerah?

4. Ditetapkan prosedur otorisasi penandatanganan rekening bank. Terakomodasikah dalam peraturan daerah?

5. Ditetapkan prosedur membuka rekening bank Terakomodasikah dalam peraturan daerah?

6. Ditetapkan prosedur penggunaan uang yang ada dalam rekening bank Terakomodasikah dalam peraturan daerah?

7. Ditetapkan prosedur pembayaran kepada supplier barang dan jasa Terakomodasikah dalam peraturan daerah?

Lampiran

56

8. Peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan kas sejalan dengan kerangka kebijakan nasional

Periksa apakah Perda konsisten dengan UU 1/2004

Reguler paling tidak setahun sekali, sumber informasi SK yang menyatakan staf untuk mengikuti pelatihan

9. Pelatihan reguler dengan materi yang relevan untuk staf pengelolaan kas dilakukan

Relevan: pelatihan mengenai peraturan perundangan yang baru

10.Bawasda/inspektorat melaksanakan pemeriksaan kepatuhan tahunan terhadap pengelolaan kas

Apakah ada laporan? Cek dengan Bawasda

HASIL SKOR 1 0 0

HASIL NO. 2

PENERIMAAN KAS, PEMBAYARAN KAS, SERTA SURPLUS KAS TEMPORER DIKELOLA DAN DIKENDALIKAN SECARA EFISIEN

X X

1. Seluruh penerimaan disetorkan ke dalam suatu rekening bank tunggal, atau sebagai alternatif, penerimaan dikumpulkan di Perbendaharaan

Periksa dengan Kas Daerah

2. Seluruh penerimaan kas disetorkan ke bank pada hari penerimaan Cek dengan staf Kas Daerah dan minta buktinya

3. Rekonsiliasi harian terhadap penerimaan kas dan penyetoran kas Mintalah lembar rekonsiliasinya

4. Dasar penilaian pendapatan daerah ditetapkan oleh Dinas pendapatan (hal ini tidak berlaku untuk pajak penerangan jalan)

Cek dengan dinas pendapatan atau BPKD

5. Seluruh pembayaran melebihi 5 juta rupiah pada umumnya dilakukan melalui transfer bank

Cek apakah karakteristik pengelolaan hutang yang baik berikut ini telah dilaksanakan

6. Pembayaran kepada kontraktor dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi kontrak

Cek apakah kontrak mengatur cara pembayaran

7. Catatan pembayaran dan penerimaan di bagian perbendaharaan telah terkomputerisasi

Apakah sudah menggunakan perangkat lunak, ataukah dilakukan secara manual?

8. Prakiraan arus kas dilakukan untuk periode tertentu dan selisih yang ada dianalisa

Periksa sesering apakah perkiraan arus kas dibuat

9. Rekonsiliasi rutin atas rekening koran bank, deposito jangka pendek, piutang, serta hutang dengan saldo pada buku besar/buku pembantu

Periksa waktu rekonsiliasi

10.Surplus kas secara rutin diidentifikasi dan ditempatkan dalam investasi jangka pendek sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Apakah ada tindakan terhadap surplus kas? Depositokan ke bank? Periksa apakah terdapat kebijakan mengenai hal ini

11.Laporan rutin mengenai saldo kas disediakan ke Kepala Daerah, bendahara umum daerah, serta kepala bagian keuangan.

Apakah Kepala Daerah mendapatlam informasi mengenai saldo kas? Mintalah laporannya.

HASIL SKOR 2 0 0

HASIL NO. 3

TERDAPAT SISTEM PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH YANG EFISIEN

X X

1. Kebijakan mengenai pungutan dan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah

Periksa isi Perda mengenai pajak dan retribusi

2. Pengaturan terinci tata administrasi pajak dan retribusi ditetapkan dalam bentuk manual pendapatan

Apakah terdapat manual pendapatan? Cek ke Dispenda atau BPKD

3. Peraturan mengenai pengelolaan pendapatan daerah konsisten dengan kerangka kebijakan nasional

Apakah Perda untuk pajak dan retribusi disetujui oleh MoHA dan MoF

4. Rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak tersedia

Rincian mengenai nama, alamat, nomor referensi, dan jumlah yang ditagih untuk tiap pembayar pajak daerah dicatat

5. Dasar penetapan pajak pendapatan daerah (SKPD) diverifikasi setiap tahun Periksa dengan Dispenda atau BPKD apakah verifikasi tahunan dilakukan

6. Surat pemberitahuan yang akurat dihasilkan secara periodik dan diserahkan pada pembayar pajak tepat pada waktunya

Minta salinan pemberitahuan kepada Dispenda atau BPKD

7. Surat pemberitahuan pajak daerah diverifikasi sebelum diserahkan pada pembayar pajak

Verifikasi dengan petugas yang bertanggungjawab

8. Sistem pencatatan penerimaan yang baik digunakan untuk mencegah kecurangan dan memastikan adanya kejelasan apabila terdapat selisih

Terkomputerisasi dan komprehensif? Mudah dicurangi? Periksa penerimaan dan lihat catatan di Dispenda atau BPKD

9. Pembayaran dari customers dipungut tepat waktu Tepat pada waktunya: paling lambat dalam waktu satu minggu setelah tanggal jatuh tempo, verifikasikan dengan staf Dispenda, BPKD, dan mintalah dokumentasinya

10.Sistem penagihan dan pemungutan terintegrasi Verifikasi pada Dispenda atau BPKD

11. Informasi manajerial mengenai debitur pajak yang masih berhutang dapat disiapkan tepat waktu

Tepat waktu: segera dan setiap waktu, Verifikasi pada Dispenda atau BPKD

12. Penalti dikenakan pada pembayaran pajak dan retribusi yang terlambat Verifikasikan pada Dispenda atau BPKD

13. Sanksi yang tegas diberlakukan untuk debitur yang masih berhutang Apakah terdapat penalti atau prosedur lain yang biasa dikenakan? Verifikasikan dengan Dispenda atau BPKD

14. Tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak Verifikasikan pada Dispenda atau BPKD

15. Rekonsiliasi bulanan dilakukan oleh petugas bagian akuntansi terhadap jumlah setoran bank dan pungutan pendapatan

Verifikasikan pada Dispenda atau BPKD

16. Pelatihan yang tepat diberikan kepada staf dinas pendapatan Tepat: pelatihan komputer, revisi peraturan?

17. Bawasda setiap tahun mengkaji ulang prosedur administrasi pendapatan Periksa dengan Bawasda dan mintalah laporan

HASIL SKOR 3 0 0

Lampiran

58

HASIL NO. 4

Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan X X

1. Prosentase PAD terhadap total APBD melampaui 10% Verifikasikan pada Dispenda atau BPKD

2. Pemda telah menganalisis basis pajaknya untuk perhitungan kapasitas pendapatan yang lebih rasional untuk tiap jenis pendapatan


3. Efisiensi pajak telah meningkat melalui pelatihan atau pelatihan kembali stafnya untuk meningkatkan kinerja pendapatan


4. Prosedur administrasi perpajakan telah disederhanakan Verifikasikan pada Dispenda atau BPKD

5. Telah ada perencanaan dan koordinasi pendapatan dengan Bappeda dengan tujuan untuk sumber pendapatan baru yang potensial


6. Pemda memahami biaya pemungutan untuk tiap jenis pendapatan Verifikasikan pada Dispenda atau BPKD

HASIL SKOR 4 0 0

TOTAL SKOR BIDANG 3 0 0 TOTAL SKOR YANG DAPAT TERCAPAI: 44

BIDANG 4: PENGADAAN BARANG DAN JASA TUJUAN STRATEGIS: MENINGKATKAN EFISIENSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DAERAH YANG MENGHASILKAN PENINGKATAN KOMPETISI, MENYEDIAKAN PENINGKATAN NILAI UANG (PENGHEMATAN) BELANJA DAERAH, MENCIPTAKAN TRANSPARANSI YANG LEBIH BAIK, SERTA MENGHASILKAN AKUNTABILITAS YANG LEBIH BAIK.

INDIKATOR YA TIDAK PEDOMAN

HASIL NO. 1

KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN UNTUK MENDORONG EFFISIENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG KOMPETITIF DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN

X X

1. Penerapan peraturan daerah mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan Keputusan Presiden 80/2003; Keputusan Presiden 61/2004 dan tidak terdapat peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang bertentangan

Periksa dasar hukum untuk Perda pengadaan

2. Peraturan daerah telah menetapkan tugas dan tanggung jawab spesifik kepada panitia pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta untuk pelaksanaan tanggung jawab keseluruhan atas pengadaan

Periksa Perda pengadaan

3. Anggota DPRD tidak intervensi dalam panitia pengadaan dalam bentuk apapun

Periksa apakah Fakta Integritas melarang anggota DPRD berpartisipasi dalam panitia pengadaan

4. Jumlah anggota panitia pengadaan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah mengenai pengadaan barang dan jasa, dan anggotanya telah disertifikasi

Periksa apakah panitia pengadaan beroperasi dengan efektif

5. Anggota panitia pengadaan dipilih dengan menggunakan proses yang disebutkan dalam peraturan daerah

Apakah Perda mengatur keanggotaan panitia?

6. Pedoman pengadaan barang/jasa daerah yang memberikan petunjuk semua bentuk pengadaan barang/jasa, mekanisme, prosedur dan proses pengadaan telah dipersiapkan

Periksa apakah terdapat manual pengadaan dan mengatur mengenai semua hal ini.

7. Kontrak hanya dapat ditandatangani setelah usulan belanja masuk dalam anggaran yang telah disetujui

Pengadaan dihubungkan dengan anggaran yang disetujui dan pendanaan yang tersedia

8. Seluruh satuan kerja yang membeli barang dan jasa eksternal membuat perencaan pengadaan tahunan untuk kegiatan yang disetujui anggarannya.

Periksa lingkup perencanaan pengadaan

9. Harga perkiraan untuk seluruh rencana pengadaan barang dan jasa dipersiapkan, dan direvisi setiap tahunnya

Periksa dengan Dinas PU untuk praktik ini

10.Minimal 75% dari total nilai pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang terbuka

Periksakan bahwa kebanyakan pengadaan dilaksanakan dengan tender publik

11.Panitia pengadaan menyampaikan informasi kepada masyarakat Cek bagaimana panitia menyampaikan informasi kepada masyarakat pengguna

12.Hukum dan penghargaan diterapkan kepada anggota panitia Cek bagaimana panitia menerima penghargaan dan bagaimana hukuman diterapkan

13.Apabila lelang terbuka tidak digunakan untuk pengadaan, maka harus mengikuti persyaratan dalam Keputusan Presiden 80/2003 dan Keputusan Presiden 61/2004.

Periksa apakah Perda pengadaan mengatur permasalahan ini

14. Format dokumen pemasukan penawaran dan kriteria evaluasi ditentukan dalam dokumen lelang

Praktik untuk hal ini harus dicek dengan Dinas PU atau badan lainnya yang sering terlibat dalam pengadaan. Periksa dengan BPKD atau Bagian Keuangan.

15. Sesi penjelasan (briefing) selalu diadakan untuk seluruh pelelangan terbuka dan ada bukti daftar hadir


16. Seluruh dokumen tender dijaga kerahasiaannya dalam suatu tempat yang aman sebelum dilakukan pembukaan penawaran


17. Kontrak yang tidak diberikan kepada penawar terendah harus mematuhi aturan pengadaan barang dan jasa


18. Kinerja kontraktor diawasi dan dilaporkan kepada panitia pengadaan untuk referensi di masa datang


19. Catatan tertulis seluruh komunikasi dengan rekanan yang meminta klarifikasi selama proses tender disimpan


20. Catatan tentang seluruh keputusan pengadaan dipelihara untuk membantu audit pengadaan barang dan jasa

Apakah pernah dilakukan audit pengadaan?

Lampiran

60

21. Penyusunan dokumen pengadaan Cek spesifikasi, kriteria evaluasi dan apakah dokumen tersebut didiskusikan dengan penggunanya

22. Rincian informasi yang disediakan dalam proses penjelasan pada bidder yang gagal dicatat dan disimpan dalam file.


23. Setidaknya terdapat enam laporan bulanan yang merangkum kegiatan pengadaan dilaporkan kepada Wali Kota/Bupati

Periksa apakah laporan pengadaan ini dibuat

24. Semua aktivitas pengadaan diaudit oleh Bawasda, serta hasil audit dimasukkan dalam laporan audit rutin.

Periksa dengan Bawasda dan mintalah laporan

25. Tidak ada permasalahan serius mengenai pengadaan barang dan jasa dalam laporan Bawasda pada tahun sebelumnya.

Mintalah akses pada laporan. Kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau praktik pelanggaran hukum lainnya?

26. Seluruh laporan Bawasda dan laporan pengendalian internal mengenai pengadaan ditindaklanjuti dan diselesaikan

Periksa laporan dan dokumentasi tindak lanjut

27. Peraturan daerah menetapkan sanksi tertentu jika panitia pengadaan tidak mengikuti kebijakan pengadaan

Konfirmasikan apakah sanksi diterapkan

28. Peraturan yang mensyaratkan anggota panita pengadaan dan petugas pengadaan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pejabat yang menunjuk mereka diberlakukan

Apakah ada peraturan tertulis mengenai hal ini? Periksa Perda pengadaan, kode etik, dll

29. Pedoman diberikan kepada petugas untuk meminimalisir konflik kepentingan

Apakah para petugas menyadari adanya konflik kepentingan?

30. Tender yang tidak memenuhi peraturan dan tender yang berhubungan dengan tindakan penyimpangan ditolak

Periksa sampel transaksi pengadaan untuk mengkonfirmasikan apakah ada tindakan yang diambil terhadap tender yang menyimpang?

31. Tender yang diajukan oleh penyedia barang dan jasa yang masuk daftar-hitam ditolak

32. Tindakan diambil atas rekanan yang tebukti bersalah atas praktik kolusi setelah kontrak dibuat

Contohnya mungkin berupa laporan audit Bawasda, dan catatan keluhan publik

33. Proposal jaminan keuangan kontrak diungkapkan dalam dokumen tender Verifikasikan dengan staf Dinas PU atau badan lainnya

34. UU 5/1999 mengenai monopoli dan kompetisi yang tidak sehat Cek keberadaan KPPU (Komisi pengawas persaingan usaha), dimana masyarakat dapat menyampaikan informasinya

35. Proposal proses pemberian kontrak diungkapkan dalam dokumen tender. Verifikasikan dengan staf dari Dinas PU atau badan lainnya

36. Hasil pra-kualifikasi dipublikasikan di media setempat dan pada papan pengumuman resmi.

Apakah terdapat papan pengumuman resmi? Periksa kliping media setempat

37. Tender publik dibuka untuk umum. Verifikasikan dengan staf dari Dinas PU atau badan lainnya

38. Pengumuman mengenai pengadaan barang dan jasa dilakukan di media setempat dan pada papan pengumuman resmi.

Apakah terdapat papan pengumuman resmi? Periksa kliping media setempat

39. Penjelasan diberikan kepada bidder yang gagal dalam tender publik dan daftar hadir disimpan.

Verifikasikan dengan staf dari Dinas PU atau badan lainnya

40. Asset tak bergerak dijual pronsipnya berbasis pada penawaran kompetitif atau penawaran khusus

Pelaksanaan masalah ini perlu dicek dengan PU atau Dinas lain yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan. Cek ke BPKD atau Bagian Keuangan

41. Proposal biaya disclosed dalam dokumen penawaran Verifikasi dengan staf PU atau Dinas lainnya

42. Proses pengajuan penawaran kontrak disclosed dalam dokumen penawaran

Verifikasi dengan staf PU atau Dinas lainnya

43. Petunjuk dan kriteria pra kualifikasi telah disosialisasikan Cek auditor internal (BAWASDA) dan eksternal (BPK), kontraktor dan masyarakat

44. Hasil pra kualifikasi jelas Periksa keberatan formal atau jawaban pertanyaan oleh panitia and periksa bahwa panitia mempunyai "daftar hitam perusahaan"

45. Prosedur untuk evaluasi usulan (teknis dan biaya) jelas dan terbuka Cek prosedur evaluasi usulan, cek siapa yang menerima dokumen usulan, dimana dokumen dibuka, adakah masyarakat atau pihak terkait terlibat, dan adakah laporan kemajuan disampaikan

46. Staf pengadaan bersertifikat atau kompeten untuk melaksanakan tugasnya

Verifikasi dengan staf dari Sekda atau perwakilan individu

47. Adanya proses penyelesaian proyek Cek apakah jaminan pemeliharaan efektif, apakah masyarakat puas

HASIL SKOR 1 0 0

HASIL NO. 2

SUATU SISTEM PENANGANAN PENGADUAN RESMI BEROPERASI X X

1. Proses dan prosedur pengaduan resmi diatur dalam peraturan daerah

Periksa apakah peraturan daerah mengenai pengadaan barang dan jasa mengatur prosedur pengaduan

2. Pengaduan resmi dicatat (diregister)


3. Pengaduan resmi diproses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada peraturan daerah


HASIL SKOR 2 0 0


Lampiran

62

BIDANG 5: AKUNTANSI DAN PELAPORAN TUJUAN STRATEGIS: DITETAPKANNYA SISTEM AKUNTANSI YANG MENJAMIN TERLAKSANYA AKUNTANSI YANG TEPAT ATAS SELURUH TRANSAKSI KEUANGAN DAN MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG DAPAT DIANDALKAN, WAJAR, DAN TEPAT WAKTU.


ADANYA KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN YANG MEMADAI UNTUK FUNGSI AKUNTANSI DAN KEUANGAN

X X

Indikator 1-3 hanya berlaku untuk pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan BPKD. Yang lain secara otomatis memiliki nilai 0.

Ada: Bangunan

Fungsi: kapasitas institusional

Staf berkualifikasi: Akuntan sebagai staf?

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sudah ada, berfungsi dan memiliki staf berkualitas dalam jumlah yang cukup.

Cek komprehensivitas dasar hukum BPKD Kantor yang tersedia? Staf yang ditugaskan?

2. Diterapkannya struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi (format BPKD)

Format BPKD merupakan integrasi dari Bagian Keuangan, Dispenda, Kas Daerah, dan Akuntansi.

3. BPKD memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas Perda atau SK untuk BPKD? Peraturan teknis?

4. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi Periksa dengan Kepala BPKD

5. Masing-masing kepala bagian dalam BPKD adalah sarjana akuntansi atau manajemen keuangan

Periksa dengan Kepala BPKD

6. Paling tidak 10 persen dari staf BPKD merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi

Periksa dengan Kepala BPKD

7. BPKD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugasnya Perangkat lunak dan perangkat keras cukup?

HASIL SKOR 1 0 0

HASIL NO. 2

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN sudah TERINTEGRASI X X

1. Laporan informasi manajemen dan akuntansi dihasilkan dari sistem yang sama

Cek apakah sistem informasi keuangan yang terintegrasi mencakup kegiatan berikut ini (penganggaran, perbendaharaan, pendapatan, kas, investasi, aset tetap, hutang, akuntansi dan pelaporan)

2. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi

Laporan dapat dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau definisi pengguna. Laporan eksternal dan kinerja dapat dihasilkan setiap triwulan, semester, atau tahun.

3. Laporan manajemen dan laporan ad hoc dihasilkan secara rutin Periksa apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa laporan keuangan dikaji dan tindakan diambil bila dibutuhkan; biasanya laporan keuangan hanya didokumentasikan.

HASIL SKOR 2 0 0

HASIL NO. 3

SELURUH TRANSAKSI DAN SALDO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DICATAT SECARA AKURAT DAN TEPAT WAKTU

X X

Periksa

· Dokumen deposit bank

· Dokumen investasi

1. Terdapat dokumen pendukung kepemilikan aset

· Dokumen kepemilikan tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor

2. Terdapat dokumen perjanjian pinjaman ke bank dan ke pemerintah, dan hibah

Periksa dengan BPKD untuk keberadaannya

Periksa inventorisasi untuk

· Kas, tanah, bangunan, investasi, prasarana, mesin dan penilaiannya

3. Aset dan kewajiban diuji dan dinilai untuk memperoleh dasar penetapan saldo awal pada neraca

Periksa inventorisasi pinjaman dari bank dan pemerintah pusat

4. Dilaksanakan sistim berpasangan (double entry) dan neraca saldo telah seimbang

Priksa praktik ini dengan staf BPKD

5. Neraca awal telah dibuat Periksa praktik ini dengan staf BPKD

6. Jurnal penerimaan kas telah dibuat Periksa praktik ini dengan staf BPKD

7. Jurnal pengeluaran kas telah dibuat Periksa praktik ini dengan staf BPKD

8. Jurnal Umum telah dibuat

Perbedaan normal: 9. Rekonsiliasi secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank. Catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi adalah investasi, deposito, piutang, dan hutang.

Kurang dari 5% dari saldo yang dilaporkan

HASIL SKOR 3 0 0

HASIL NO. 4

TERDAPAT LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN YANG DAPAT DIANDALKAN

X X

1. Belanja diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja/ ekonomi.

Periksa APBD secara acak

Periksa:

§ Laporan internal menyajikan angka anggaran dan realisasi, serta selisihnya

§ Laporan internal diserahkan kepada manajer atu pengambil keputusan secara periodik dan tepat waktu

2. Laporan intern manajemen keuangan dikaji secara rutin oleh Walikota/Bupati dan diambil inisiatif perbaikan apabila dibutuhkan.

§ Manajer mengkaji ulang laporan internal dan membuat keputusan berdasarkan laporan internal

Rutin: paling tidak setiap 6 bulan 3. Laporan mengenai perbandingan target dan realisasi masukan, keluaran, hasil, dibuat secara rutin dan tepat waktu.

Tepat Waktu: dalam 1 bulan setelah periode berakhir

Lampiran

64

Periksa praktik ini dengan staf BPKD

4. Neraca disajikan Harus dipersiapkan paling tidak setiap 6 bulan

5. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan Harus dipersiapkan paling tidak setiap 6 bulan

6. Laporan arus kas disajikan Harus dipersiapkan paling tidak setiap 6 bulan

7. Catatan atas laporan keuangan/nota perhitungan APBD disajikan Harus dipersiapkan paling tidak setiap 6 bulan

8. Laporan keuangan diserahkan tepat pada waktu untuk pemeriksaan (audit)

Pemerintah daerah menyerahkan laporan tahunan kepada BPK dalam waktu 4 bulan setelah akhir tahun fiskal

HASIL SKOR 4 0 0


BIDANG 6: PENGAWASAN INTERN TUJUAN STRATEGIS: Ditetapkan dan terpeliharanya fungsi internal audit yang efektif dan efisien


BAWASDA TERORGANISIR DAN DIBERDAYAKAN UNTUK BEROPERASI DENGAN EFEKTIF

X X

Sebagian besar indikator berikut ini ditanyakan kepada Bawasda

1. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bawasda ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah

Periksa apakah ada Perda mengenai audit internal, dan apakah Perda terasebut mengatur mengenai hal ini

2. Bawasda memiliki otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya

Periksa apakah auditor internal diotorisasi untuk mendapatkan akses penuh, bebas dan tak terbatas pada seluruh fungsi, aset, personel, akun, berkas, dan dokumen lainnya.

3. Bawasda memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, termasuk staf yang mempunyai latar belakang akunting yang bersertifikasi

Periksa dengan staf Bawasda apakah terdapat staf yang berasal dari BPKD? Tanyakan sertifikasi audit.

4. Pelatihan rutin yang relevan dilakukan Periksa dengan staf Bawasda. Apakah ada perencanaan pelatihan?

5. Bawasda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup Mobil, komputer, dll.

HASIL SKOR 1 0 0

HASIL NO. 2

STANDAR DAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL YANG DIAPLIKASIKAN DAPAT DITERIMA

X X

1. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemerikasaan Minta rencana audit dari staf Bawasda

2. Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah Apakah SKPD diaudit Bawasda?

3. Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan

Periksa dengan staf Bawasda, apakah audit juga memeriksa mengenai permasalahan akuntansi

4. Terdapat program audit internal untuk seluruh jenis aset dan kewajiban pemerintah serta seluruh aktivitas pemerintah

Periksa dengan staf Bawasda

5. Standar audit internal didokumentasikan dalam manual audit internal Periksa apakah terdapat manual

6. Program audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi Verifikasikan dengan staf Bawasda

7. Auditor internal memelihara independensinya

Periksa apakah staf Bawasda memiliki hubungan keluarga dengan Pamong Praja/Bupati, sekretaris daerah, dan kepala dinas.

8. Laporan audit internal mensyaratkan dicantumkannya temuan atas pelanggaran prosedur, kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakefisienan, ketidak ekonomis, ketidakefektifan dan kecurangan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan

Periksa laporan audit secara acak

9. Laporan audit internal menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum pendapat/ kesimpulan

Termasuk apa yang diaudit, prosedur yang dijalani, jangka waktu aktivitas yang tercakup, jangka waktu penugasan, penjelasan atau kualifikasi bila ada, prosedur dan pengujian yang tidak dapat dijalankan, pembatasan lingkup, kepatuhan terhadap peraturan yang dapat diterapkan

10.Laporan audit internal dikirimkan kepada Walikota/Bupati Periksa dengan kepala daerah

11.Laporan audit internal tersedia untuk auditor eksternal Sudahkah BPK mengaudit laporan ini? Periksa laporan BPK apabila memungkinkan

HASIL SKOR 2 0 0

HASIL NO. 3

TEMUAN AUDIT INTERNAL DITINDAKLANJUTI SEGERA X X

1. Laporan internal audit ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut

Periksa laporan audit secara acak

2. Sanksi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal

Periksa dokumen di Bawasda

HASIL SKOR 3 0 0


Lampiran

66

BIDANG 7: HUTANG DAN INVESTASI PUBLIK TUJUAN STRATEGIS: DITETAPKANNYA PENGELOLAAN YANG HATI-HATI ATAS PINJAMAN DAERAH, INVESTASI DAERAH, SERTA KEPEMILIKAN DALAM BUMD.


KEBIJAKAN, PROSEDUR, SERTA PENGENDALIAN PINJAMAN DAN INVESTASI DAERAH YANG MEMPERHITUNGKAN RISIKO TELAH DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN

X X

1. Kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dan investasi, yang konsisten dengan kerangka kerja kebijakan nasional, dilaksanakan

Cek ada atau tidaknya kebijakan tersebut dan pelaksanaan dengan staf BPKD

2. Akuntabilitas ditingkatkan dengan menetapkan; peran dan wewenang anggota DPRD dan pejabat pemerintahan, prosedur dan proses kegiatan pengelolaan pinjaman dan investasi termasuk pendelegasikan wewenang untuk kegiatan pengelolaan pinjaman dan investasi

Apakah Perda mengenai Pengelolaan Keuangan mengatur peran dan tanggung jawab dalam bidang pinjaman dan investasi? Atau apakah ada Perda yang terpisah?

3. Usulan transaksi pinjaman dan investasi jangka panjang ke BUMD diungkapkan dalam APBD

Periksa APBD

4. Terdapat kebijakan yang menetapkan untuk tujuan apa pinjaman dan penjaminan dapat dilakukan

Periksa kebijakan. Pedoman PP 107 tahun 2000

5. Terdapat pengendalian tertentu yang membatasi jumlah total pinjaman eksternal yang dapat dilakukan

Bagaimana kebijakan mengenai pinjaman eksternal? Apakah ada pengendalian?

6. Terdapat kebijakan investasi yang menetapkan tujuan yang terkait dengan portofolio investasi dan investasi jangka panjang pada BUMD

Periksa dengan staf BPKD

7. DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD.

Periksa dengan Perda mengenai pengelolaan keuangan

8. Transaksi hutang dan investasi dilaporkan tepat waktu dalam laporan kuangan kepada Wali Kota/Bupati

Transaksi hutang dan investasi dilaporkan kepada bendahara umum daerah pada hari transaksinya

HASIL SKOR 1 0 0


BIDANG 8: PENGELOLAAN ASET TUJUAN STRATEGIS: PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF DENGAN MENGGUNAKAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JANGKA PANJANG UNTUK MENJAMIN BAHWA ASET TERSEBUT MEMBERIKAN DUKUNGAN TERBAIK UNTUK TUJUAN LAYANAN PEMERINTAH DAERAH


TERDAPAT PROSEDUR DAN MEKANISME UNTUK MEMASTIKAN EFEKTIFITAS TATA KELOLA BUMD

X X

1. Usulan kegiatan yang diajukan BUMD konsisten dengan rencana strategis pemerintah daerah.

Periksa RENSTRA/RPJMD, apakah BUMD diikutsertakan

2. Rincian rancangan rencana kerja dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah saat mengevaluasi pembentukan BUMD baru.

Adakah rencana usaha daerah? Apakah ada niat pemerintah daerah membentuk BUMD baru?

3. Perda tentang pengelolaan keuangan daerah diperluas sehingga mencakup pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMD.

Periksa Perda mengenai Pengelolaan Keuangan

4. Laporan keuangan tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Cek ke pimpinan BUMD yang dipilih secara acak mengenai permasalahan ini dan verifikasikan dengan staf BPKD.

5. Transaksi BUMD dikaji oleh auditor internal. Verifikasikan dengan SPI BUMD

6. Gaji dewan komisaris, direktur, serta pejabat senior BUMD disetujui oleh pemegang saham, pemerintah daerah.

Periksa dengan sekretaris daerah dan/atau pimpinan BUMD.

7. Anggaran BUMD mencantumkan indikator kinerja serta ukuran pendukung. Periksa anggaran BUMD.

8. Anggaran/rencana kerja BUMD disetujui pemegang saham, pemerintah daerah.


9. Pemerintah daerah menunjuk dewan komisaris dan direktur non-partisan di semua BUMD yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan daerah.


10.Pemerintah daerah telah menetapkan proses untuk memonitor kinerja BUMD oleh Wali Kota/Bupati.


HASIL SKOR 1 0 0

HASIL NO. 2

DITETAPKAN DAN DILAKSANAKANNYA KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN MENGENAI perolehan ASET DAN PENGELOLAAN ASET tetap YANG dimiliki secara EFEKTIF

X X

1. Peraturan daerah yang berlaku menetapkan kebijakan dan rencana pengelolaan kekayaan daerah, termasuk aset tetap (aset fisik jangka

Cek Perda mengenai pengelolaan keuangan apakah mengatur mengenai pengelolaan aset. Atau dalam Perda yang terpisah?

Lampiran

68

panjang)

2. Tugas pejabat yang diberi tanggung jawab tertentu untuk mengelola aset ditetapkan dalam peraturan daerah.

Periksa Perda mengenai pengelolaan keuangan untuk permasalahan ini. Atau dalam Perda yang terpisah? Minta praktiknya ke BPKD.

3. Kebijakan dan prosedur manual pengelolaan aset yang komprehensif telah disiapkan, yang memberikan panduan terinci mengenai kegiatan pengelolaan aset daerah.

Verifikasikan dengan BPKD

HASIL SKOR 2 0 0

HASIL NO. 3

BASIS INFORMASI PENDUKUNG PENGELOLAAN ASET DITETAPKAN DAN DIPELIHARA

X X

1. Deskripsi mengenai aset fisik dijelaskan Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

2. Aset diberi nomor identifikasi yang khusus Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

3. Rincian pembelian dicatat Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

4. Lokasi aset dicatat Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

5. Nama pejabat yang bertanggung jawab atas aset dicatat Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

6. Kondisi aset saat ini dicatat Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

7. Informasi akuntansi dicatat (nilai buku) Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

8. Aset bergerak dicek secara fisik paling tidak sekali setahun dan hasilnya dibandingkan dengan catatan.

Cek pelaksanaanya ke BPKD dan mintalah contoh

HASIL SKOR 3 0 0

HASIL NO. 4

PENGELOLAAN ASET DIHUBUNGKAN DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (APBD)

X X

1. Rencana kerja dan anggaran daerah (APBD) mencerminkan biaya pemeliharaan yang tercatat dalam rencana pemeliharaan aset

Periksa rencana kerja tahunan dan APBD, DASK, dan Renja SKPD

HASIL SKOR 4 0 0

TOTAL SKOR BIDANG 8 0 0 TOTAL SKOR YANG DAPAT DICAPAI: 22

BIDANG 9: AUDIT EKSTERNAL DAN PENGAWASAN TUJUAN STRATEGIS: MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI AUDIT EKSTERNAL DAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN INDEPENDEN

Indikator Ya Tidak Pedoman

HASIL NO. 1 AUDIT EKSTERNAL YANG RUTIN MENJAMIN EFEKTIFITAS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

X X

1. Laporan keuangan tahunan disampaikan kepada BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan

Cek ke BPKD apakah laporan keuangan telah dikirimkan kepada BPK

2. Laporan keuangan yang telah audit dipublikasikan misalnya dalam media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi

Apabila dalam dua tahun terakhir tidak diaudit oleh auditor eksternal, maka tidak mendapat skor. Cek di bagian Keuangan (kliping)

3. Publik dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan audit Cek ke anggota DPRD atau Sekwan 4. Laporan audit eksternal berisikan pendapat audit wajar tanpa syarat Periksa laporan audit apabila memungkin dan dapat diperoleh dengan

mudah? HASIL SKOR 1 0 0

HASIL NO. 2 ADANYA PEMANTAU INDEPENDEN YANG EFEKTIF TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

X X

1. DPRD mengawasi dan mengevaluasi kinerja Pemda berdasarkan laporan keuangan, laporan audit dan laporan pertanggung jawaban

Cek dengan anggota DPRD

2. DPRD telah mengesahkan laporan akhir tahun tanpa syarat Adakah Notulensi Sidang? 3.a. Tidak ada pernyataan keberatan yang disampaikan oleh auditor (BPK) Jawab pertanyaan a atau b saja (yang mana yang lebih tepat) 3.b. Dalam kasus ada pernyataan keberatan (sangsi) dari BPK, sanksi langsung diterapkan

Cek ke Sekda

4. Tidak ada denda atau pembayaran diterapkan sebagai akibat adanya temuan audit

Minta laporan audit BPK

5. Laporan eksternal auditor tidak berisi saran untuk penyelidikan korupsi sektor pemerintahan

Minta laporan audit BPK

HASIL SKOR 2 0 0

TOTAL SKOR BIDANG 9 0 0 TOTAL SKOR YANG DAPAT DICAPAI: 9

TOTAL SKOR YANG DAPAT DICAPAI: 256

Lampiran

70

Lampiran 3: Hasil PKP di setiap kabupaten/kota Banda Aceh...................................................................................................................................71 Aceh Besar ....................................................................................................................................72 Aceh Barat.....................................................................................................................................73 Aceh Jaya ......................................................................................................................................74 Nagan Raya...................................................................................................................................75 Aceh Timur ....................................................................................................................................76 Aceh Utara.....................................................................................................................................77 Bireuen..........................................................................................................................................78 Pidie...............................................................................................................................................79 Aceh Tenggara ..............................................................................................................................80 Simeulue .......................................................................................................................................81 Singkil............................................................................................................................................82 Aceh Taming .................................................................................................................................83 Kota Langsa..................................................................................................................................84 Gayo Lues .....................................................................................................................................85 Aceh Barat Daya ...........................................................................................................................86 Aceh Selatan.................................................................................................................................87 Aceh Tengah .................................................................................................................................88 Bener Meriah ................................................................................................................................89 Kota Sabang .................................................................................................................................90 Kota Lhokseumawe......................................................................................................................91 Pemerintah Propinsi Aceh............................................................................................................92

Lampiran

71

1 Banda Aceh

Bidang Strategis Hasil Jumlah

indikator tercapai

Jumlah indikator


6 12


4 7

Kerangka Peraturan Perundangan Daerah


2 6

48% 25 Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan apbd

8 17

Anggaran berdasarkan kerangka jangka menengah 1 3 Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis

10 11

Anggaran memihak kelompok-miskin 3 9 Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk

4 9

Perencanaan Dan Penganggaran


2 4

53% 53 Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah dibentuk

6 10


8 11


10 17

Pengelolaan Kas

Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan 3 6 61% 44

Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong effisiensi pengadaan barang dan jasa yang kompetitif ditetapkan dan dilaksanakan


Suatu sistem penanganan pengaduan resmi beroperasi 2 3 68% 50

Adanya kapasitas sdm dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan

0 7

Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi 0 3 Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat secara akurat dan tepat waktu

8 9

Akuntansi Dan Pelaporan


8 8

59% 27 Bawasda terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif 2 5 Standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima 6 11

Audit Internal

Temuan audit internal ditindaklanjuti segera 2 2 56% 18 Hutang Dan Investasi Publik

Kebijakan, prosedur, serta pengendalian pinjaman dan investasi daerah yang memperhitungkan risiko telah ditetapkan dan dilaksanakan

4 8

50% 8 Terdapat prosedur dan mekanisme untuk memastikan efektifitas tata kelola BUMD

4 10


0 3

Basis informasi pendukung pengelolaan aset ditetapkan dan dipelihara 5 8

Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset dihubungkan dengan perencanaan dan penganggaran (APBD)

0 1

41% 22 Audit eksternal yang rutin menjamin efektifitas akuntabilitas pemerintah daerah

2 4 Audit Eksternal Dan Pengawasan


4 5

67% 9

Average 57% 256

Lampiran

72

2 Aceh Besar


indikator tercapai

Jumlah indikator


6 12


5 7



3 6


6 17


4 9


3 9


Pengendalian Pengeluaran Digunakan Untuk Memastikan Kinerja Anggaran 2 4 42% 53

Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah dibentuk

4 10


5 11


10 17

Pengelolaan Kas






0 7


5 9



8 8


Audit Internal



3 8

38% 8 Terdapat prosedur dan mekanisme untuk memastikan efektifitas tata kelola bumd

0 10


2 3


Pengelolaan Aset


1 1


3 4 Audit Eksternal Dan Pengawasan Adanya kerangka peraturan peraturan perundangan daerah yang

komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah

3 5

67% 9

Average 53% 256

Lampiran

73

3 Aceh Barat


indikator tercapai

Jumlah indikator


1 12


0 7



1 6


3 17


1 9


1 9



4 4


1 10


9 11


11 17

Pengelolaan Kas






1 7


1 9



3 8


Audit Internal



4 8


5 10


1 3


Pengelolaan Aset


1 1


0 4 Audit Eksternal Dan Pengawasan Kerangka Peraturan Perundangan Daerah


0 5

0% 9

Average 42% 256

Lampiran

74

4 Aceh Jaya


indikator tercapai

Jumlah indikator


3 12


2 7



0 6


3 17


3 9


1 9



2 4


2 10


4 11


0 17

Pengelolaan Kas






0 7


0 9



3 8


Audit Internal



0 8


0 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




1 5

11% 9

Average 19% 256

Lampiran

75

5 Nagan Raya


indikator tercapai

Jumlah indikator


2 12


0 7



1 6


2 17


1 9


2 9



4 4


1 10


4 11


5 17

Pengelolaan Kas






1 7


2 9



2 8


Audit Internal



1 8


4 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




0 5

0% 9

Average 33% 256

Lampiran

76

6 Aceh Timur


indikator tercapai

Jumlah indikator


9 12


5 7



3 6


10 17


3 9


6 9



2 4


5 10


2 11


8 17

Pengelolaan Kas






4 7


3 9



7 8


Audit Internal



4 8


4 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




2 5

33% 9

Average 52% 256

Lampiran

77

7 Aceh Utara


indikator tercapai

Jumlah indikator


10 12


4 7



3 6


14 17


4 9


7 9



4 4


6 10


7 11


11 17

Pengelolaan Kas






0 7


8 9



7 8


Audit Internal



5 8


9 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1


3 4 Audit Eksternal Dan Pengawasan Kerangka peraturan perundangan daerah


3 5

67% 9

Average 69% 256

Lampiran

78

8 Bireuen


indikator tercapai

Jumlah indikator


3 12


1 7



4 6


10 17


5 9


5 9



4 4


1 10


4 11


8 17

Pengelolaan Kas






1 7


2 9



7 8


Audit Internal



1 8


2 10


0 3


Pengelolaan Aset


1 1




3 5

33% 9

Average 45% 256

Lampiran

79

9 Pidie


indikator tercapai

Jumlah indikator


4 12


0 7



4 6


5 17


4 9


4 9



3 4


1 10


5 11


11 17

Pengelolaan Kas






1 7


2 9



7 8


Audit Internal



0 8


5 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




3 5

33% 9

Average 47% 256

Lampiran

80

10 Aceh Tenggara


indikator tercapai

Jumlah indikator


6 12


2 7



4 6


9 17


4 9


3 9



3 4


4 10


3 11


4 17

Pengelolaan Kas






0 7


4 9



1 8


Audit Internal



3 8


3 10


0 3


Pengelolaan Aset


1 1




1 5

22% 9

Average 44% 256

Lampiran

81

11 Simeulue


indikator tercapai

Jumlah indikator


5 12


0 7



4 6


6 17


8 9


1 9




1 10


4 11


10 17

Pengelolaan Kas






0 7


6 9



8 8


Audit Internal



2 8


5 10


1 3


Pengelolaan Aset


1 1




2 5

56% 9 Average 53% 256

Lampiran

82

12 Singkil


indikator tercapai

Jumlah indikator


7 12


2 7



2 6


5 17


7 9


3 9




6 10


4 11


5 17

Pengelolaan Kas






0 7


4 9



5 8


Audit Internal



4 8


4 10


0 3


Pengelolaan Aset


1 1




4 5

56% 9

Average 48% 256

Lampiran

83

13 Aceh Taming


indikator tercapai

Jumlah indikator


6 12


3 7



2 6


9 17


2 9


0 9




6 10


4 11


5 17

Pengelolaan Kas




Suatu sistem penanganan pengaduan resmi beroperasi 1 3

58% 50 Adanya kapasitas sdm dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan

1 7


5 9



4 8


Audit Internal



3 8


4 10


0 3


Pengelolaan Aset


1 1




1 5

33% 9

Average 40% 256

Lampiran

84

14 Kota Langsa


indikator tercapai

Jumlah indikator


9 12


2 7



3 6


12 17


4 9


5 9




6 10


5 11


7 17

Pengelolaan Kas






0 7


7 9



6 8


Audit Internal



4 8


4 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




1 5

33% 9

Average 52% 256

Lampiran

85

15 Gayo Lues


indikator tercapai

Jumlah indikator


6 12


0 7



3 6


11 17


4 9


3 9




6 10


4 11


5 17

Pengelolaan Kas






3 7


7 9



7 8


Audit Internal



2 8


2 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




1 5

33% 9

Average 47% 256

Lampiran

86

16 Aceh Barat Daya


indikator tercapai

Jumlah indikator


4 12


1 7



1 6


7 17


4 9


4 9




0 10


4 11


2 17

Pengelolaan Kas






0 7


3 9



1 8


Audit Internal



2 8


0 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




1 5

11% 9

Average 30% 256

Lampiran

87

17 Aceh Selatan


indikator tercapai

Jumlah indikator


4 12


1 7



1 6


11 17


2 9


2 9




1 10


4 11


2 17

Pengelolaan Kas






0 7


3 9



3 8


Audit Internal



3 8


6 10


1 3


Pengelolaan Aset


0 1




4 5

56% 9

Average 40% 256

Lampiran

88

18 Aceh Tengah


indikator tercapai

Jumlah indikator


4 12


2 7



2 6


8 17


3 9


2 9




1 10


6 11


3 17

Pengelolaan Kas






0 7


5 9



3 8


Audit Internal



1 8


2 10


1 3


Pengelolaan Aset


1 1




2 5

44% 9

Average 36% 256

Lampiran

89

19 Bener Meriah


indikator tercapai

Jumlah indikator


2 12


1 7



2 6


5 17


1 9


4 9




2 10


3 11


3 17

Pengelolaan Kas






0 7


3 9



1 8


Audit Internal



1 8


3 10


0 3


Pengelolaan Aset


1 1




3 5

33% 9 Average 26% 256

Lampiran

90

20 Kota Sabang


indikator tercapai

Jumlah indikator


4 12


2 7



3 6


4 17


4 9


6 9




2 10


8 11


7 17

Pengelolaan Kas






3 7


7 9



6 8


Audit Internal



0 8


4 10


1 3


Pengelolaan Aset


1 1




3 5

56% 9

Average 43% 256

Lampiran

91

21 Kota Lhokseumawe


indikator tercapai

Jumlah indikator


3 12


0 7



3 6


5 17


1 9


5 9




5 10


5 11


6 17

Pengelolaan Kas






1 7


3 9



5 8


Audit Internal



0 8


0 10


0 3


Pengelolaan Aset


0 1




2 5

33% 9

Average 31% 256

Lampiran

92

22 Pemerintah Propinsi Aceh


indikator tercapai

Jumlah indikator


5 12


2 7



2 6


3 17


5 9


7 9




6 10


5 11


7 17

Pengelolaan Kas






2 7


7 9



6 8


Audit Internal



0 8


3 10


1 3


Pengelolaan Aset


1 1




1 5

56% 9 Average 46% 256

Lampiran

93

Lampiran 4: Metodologi Hasil-hasil pada kerangka PKP dihubungkan kepada dinas terkait. Pertama-tama pertemuan diadakan dengan kepala daerah –Bupati pada pemerintahan daerah dan walikota di kota. Pada beberapa daerah kepala pemerintahan diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (SekDA) atau kepala SKPD. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tujuan survei dan mengadakan diskusi dengan peserta mengani pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Ditekankan bahwa tujuan survei adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan relatif pada kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Para peserta diberitahu bahwa survei meliputi semua pemerintah daerah di Aceh dan hasilnya akan disampaikan. Dan tidak ada komitmen yang dibuat mengenai intervensi pembangunan kapasitas, ditekankan bahwa untuk kepentingan para responden mereka harus memberikan jawaban yang akurat dan jujur. Tim peneliti terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, biasanya dua orang pada setiap kelompok dan masing-masing kelompok memiliki tugas masing-masing. Tabel di bawah ini memberikan pedoman mengenai bidang strategis mana dan hasil mana yang relevan dengan dinas-dinas tertentu. Tim harus apabila dirasakan perlu untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap jawaban kepada pejabat dari dinas lain. Semua dokumentasi yang berkaitan diperiksa biasanya pada saat wawancara atau kemudian apabila pada saat itu tidak tersedia. Hal ini bukan saja untuk mengkonfimasi (atau membantah) keakuratan respon tetapi juga memberikan insentif tambahan untuk memberikan jawaban yang akurat. Jawaban ya/ tidak akan langsung dimasukkan ke dalam kerangka penilaian PKP, yang secara otomatis akan menghitung semua nilai. Tersedia ruangan untuk menuliskan komentar-komentar tambahan. Setiap ketua tim diminta untuk memberikan laporan tertulis mengenai masing-masing pemerintah daerah yang disurvei. Tujuannya adalah untuk memberikan konteks bagi nilai PKP dengan menyertakan analisis kualitatif untuk mendukung nilai. Format diberikan kepada masing-masing ketua tim. Apabila ditemukan angka yang terlalu tinggi atau rendah, tim peneliti disarankan untuk memeriksa ulang jawaban, dan apabila perlu mewawancara ulang responden. Sebagai hasilnya, nilai untuk dua pemerintah daerah direvisi.

Lampiran

94

Kerangka Kerja PKP dan Dinas Pemerintah yang Relevan

BIDANG STRATEGIS/HASIL DINAS/BADAN YANG RELEVAN Bidang Strategis 1: Kerangka Hukum Daerah Hasil No.1 Bagian Hukum, Bagian Keuangan, Bappeda Hasil No.2 Bagian Keuangan, Bappeda Hasil No.3 Bagian Keuangan, Bappeda Bidang Strategis 2: Perencanaan dan Penganggaran Hasil No.1 Bagian Keuangan, Bappeda Hasil No.2 Bagian Keuangan, Bappeda Hasil No.3 Bagian Keuangan, Bappeda Hasil No.4 Bagian Keuangan, Bappeda Hasil No.5 Bagian Keuangan, Bappeda, Bawasda Hasil No.6 Bagian Keuangan, Bappeda Bidang Strategis 3: Pengelolaan kas Hasil No.1 Bagian Keuangan, Bawasda (Indikator 10) Hasil No.2 Bagian Keuangan, Dispenda Hasil No.3 Bagian Keuangan, Bawasda, Dispenda Hasil No.4 Bagian Keuangan, Bawasda, Dispenda Bidang Strategis 4: Pengadaan Hasil No.1 Badan Pengawasan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum,

Bagian Hukum, Bawasda, Bagian Keuangan Hasil No.2 Pihak Legislatif, Badan Pengawasan Pembangunan Bidang Strategis 5: Akuntansi dan Pelaporan Hasil No.1 Bagian Keuangan Hasil No.2 Bagian Keuangan Hasil No.3 Bagian Keuangan Hasil No.4 Bagian Keuangan Bidang Strategis 6: Audit Internal Hasil No.1 Bawasda Hasil No.2 Bawasda Hasil No.3 Bawasda Bidang Strategis 7: Hutang dan Investasi Pemerintah Hasil No.1 Bagian Keuangan Bidang Strategis 8: Pengelolaan Asset Hasil No.1 Bagian Keuangan, Bawasda (khusus pertanyaan 5), Setda

dan/atau satu Direktur BUMD Hasil No.2 Bagian Keuangan Hasil No.3 Bagian Keuangan Hasil No.4 Bagian Keuangan Bidang Strategis 9: Auditing dan Pengawasan Eksternal Hasil No.1 Bagian Keuangan, anggota legislatif Hasil No.2 Bagian Keuangan, anggota legislatif, dan Setda

Lampiran

95

Lampiran 5: Universitas dan Peneliti Survei Pengelolaan Keuangan Publik dilaksanakan dalam tiga tahap dari bulan Mei sampai bulan November 2006. Masing-masing tim survei terdiri empat atau lima peneliti dari berbagai universitas dan LSM. USAID-LGSP (Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah) menyediakan pemimpin tim untuk tahap pertama ini di lima pemerintah daerah. Institusi Peneliti

Drs. H. Muhammad Toaha, MBA Drs. Harryanto, M.Com. Gagaring Pagalung, SE., MS., Akt.Phd.Cand.

Yansor Djaya

Syahrir, SE, M. Si, Ak Drs. Nasruddin, MM

Universitas Hasanudin, Makassar

M. Natsir Kadir, Drs. M. Si., Akt. Kastumuni Harto

Drs. H.Masrizal, MSoc, Sc Rahmat Febrianto,SE, Msi, Akt DR.H. Suhairi, SE, Msi, Akt DR.H. Hefrizal Handra, MSoc, Sc Suhanda, SE, Msi, Akt Fajri Muharja, SE, Msi

Universitas Andalas, Padang Rafdinal, SE, Msi, Akt DR. H. Sofyardi, SE, MA

M. Utama Nasution, SE, MM, Ak. Dr. Erlina Roesli, MSi, Ak Drs. Rasdianto, MSi, Ak Syamsul Bahri TRB

Universitas Sumatra Utara, Medan

Drs. Arifin Lubis, MM, Ak.

Prof. Djamaluddin Bismi Khalidin UNSYIAH, Banda Aceh Muhammad Saleh Ahmad

IAIN AR-Raniry, Banda Aceh Bismi Khalidin Israk Ahmadsyah

Nashrillah Anis, SE, MM Zahrial, SE Tunas Aceh Research Institute, Banda Aceh Miftachhuddin Cut Adek, SE,

M.Si

Arham Rauf Farman Izhar USAID-LGSP

Utoro Sindhubilowo Sigit Purwanto

Lampiran

96

Lampiran 6: Hasil PKP di setiap pemerintah daerah di Aceh

Documents

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI ACEH - World Bank · Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Aceh vi Kata Pengantar Pemerintah