KEMENTERIAN KEUANGAN REPUSLlK INDONESIA SIARAN PERSSEKRETARIAT JENDERALSIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48, Fax (021) 3500847 Nomor 38 IKL!l2013Websiie:www kemenkeu.go.id, ernarl. humas@kemenkeu.go id Tanggal: 14 Maret 2013

Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor27/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian PenerimaanNegara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan MelaluiPemotongan Dana Bagi Hasil. Ketentuan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasa!16F ayat (3) Peraturan Bersama Menkeu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor186!PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri Nomor 127iPMK07/2012 dan Nomor 53Tahun 2012.

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pencairan dana Pengembalian PenerimaanNegara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB, dan pemotongan Dana Bagi Hasil dalamrangka perhitungan pengembalian kefebihan pembayaran BPHTB, atas pengajuan keberatandan pemohonan pelayanan BPHTB tainnya, pengajuan banding, pengajuan gugatan, danpengajuan peninjauan kembali BPHTB, yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember2010 serta tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak yang diterima Direktorat Jenderaf Pajak(DJP) setelah tanggal31 Desember 2010.

Berdasarkan PMK ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) menerbitkanSurat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak dan Bangunan(SKPKPB) berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Wajib Pajak (WP) dengan memperhitungkanlkompensasi utang pajak lainnya. Kompensasi utang pajak dapat dilakukan terhadap utangpajak lainnya dan melalui transfer pembayaran, dan dianggap sah apabila telah mendapatkanNomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau NomorTransaksi Pos (NTP).

Jika terdapat kompensasi utang pajak sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 ayat (2),KPP Pratama menyampaikan informasi adanya transfer penerimaan negara danmenyampaikan surat setoran berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pajak Bumidan Bangunan (SSPBB). dan/atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB)ke Bank/Pes Persepsi tujuan. Bank/Pos Persepsi kemudian menerbitkan Bukti PenerimaanNegara (BPN), Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP), dan NomorTransaksi Penerimaan Negara (NTPN). atas dasar transfer sesuai Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II dan SSP yang diterimadari KPP Pratama.

1r{

1/2

Lembar Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk WP yang diterbitkan oleh Bank/PosPersepsi dan/atau lembar SSP, SSPBB, atau SSP PBB, untuk WP yang telah diterbitkan NTPNdan NTB atau NTP oleh Bank/Pos Persepsi disampaikan kepada WP melalui KPP Pratamasetempat. KPP Pratama menyampaikan SKPKPB ke DJP C.q Direktorat Potensi, Kepatuhandan Penerimaan, lengkap dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian PenerimaanNegara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB, untuk dilakukan penelitian atas keabsahanSKPKPB dan kesesuaian data pad a SKPKPB dengan Daftar Penerima PembayaranPengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB.

Jangka waktu sejak diundangkannya Peraturan Bersama Menkeu dan MendagriPeraturan Bersama Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tidak diperhitungkandalam penentuan jangka waktu pengajuan dan penyelesaian keberatan dan pelayaran BPHTBlainnya, banding, gugatan, dan peninjauan kembali BPHTB.

PMK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Januari 2013. lnformasilebih lengkap mengenai PMK ini beserta format SKPKPB, Petunjuk pengisian Surat KeputusanPengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, DaftarPenerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan PembayaranBPHTB, dan Rekapitulasi SKPKPB dapat dilihat di www.kemenkeu.go.id. (ch)

Kepala Biro

Ji

2/2