PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

BERDASARKAN PERMEN PANRB

NOMOR 29 TAHUN 2020

Direktorat Pengembangan Profesi dan KelembagaanKedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

1. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS à PP No. 17 Tahun 20203. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah4. Peraturan Menteri PAN-RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan

dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil5. Peraturan Menteri PAN-RB No. 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa6. Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah7. Peraturan Menteri PANRB No. 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Peraturan Lama:1. Peraturan Menteri PAN-RB No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013

tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012;3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;4. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka

Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa.5. Perka LKPP No. 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam JF

PPBJ Melalui Perpindahan Dari Jabatan LainPENGADAAN BARANG/JASAMELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

ASN

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

JF Keterampilan: a) Penyeliab) Mahirc) Terampild) Pemula

Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahan danpembangunan

• Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

JF Keahlian: a) Ahli Utama b) Ahli Madyac) Ahli Mudad) Ahli Pertama

Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kedudukan Jabatan Fungsional dalamUU No. 5 Tahun 2014

Kedudukan Pengelola PBJ

• Pengelola PBJ berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidangpengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah à pada UKPBJ, dapatditugaskan pada unit kerja diluar UKPBJ untuk melaksanakan tugaspengadaan barang/jasa

• Pengelola PBJ berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secaralangsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, ataupejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasJabatan Fungsional PPBJ .

Tugas JF PPBJ*

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Pemerintah

Pengelolaan KontrakPengadaan Barang/JasaPemerintah

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsecara Swakelola

Penugasan dalam JF PPBJ*Pengelola PBJ dapat

diberikan tugas:

PokjaPemilihan

PejabatPengadaan

PPK

PjPHP/PPHP

Pengelola PBJ dapatdiberikan tugas lain:

Tim Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha

Panitia Pengadaan badan usahapelaksana kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU)

*Pasal 10 PermenPANRB No. 29/2020

Kegiatan Pengelola PBJ Yang Bisa Mendapat AK

Tugas Jabatan FungsionalPPBJ:a. perencanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah;b. pemilihan penyedia

barang/jasa pemerintah;c. pengelolaan kontrak

pengadaan barang/jasapemerintah; dan

d. pengelolaan pengadaanbarang/jasa Pemerintahsecara swakelola.

Kegiatan PengembanganProfesi Jabatan FungsionalPPBJ:a. perolehan ijazah/gelar pendidikan

formal sesuai dengan bidang tugasPengelola PBJ;

b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa;

c. penerjemahan/penyaduran buku ataukarya ilmiah di bidang pengadaanbarang/jasa;

d. penyusunanstandar/pedoman/petunjukpelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengadaan barang/jasa;

e. pelatihan/pengembangan kompetensidi bidang pengadaan barang/jasa; atau

f. kegiatan lain yang mendukungpengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengadaan barang/jasa

Kegiatan PenunjangJabatan Fungsional PPBJ: a. pengajar/pelatih di bidang

pengadaan barang/jasa;b. keanggotaan dalam Tim

Penilai/Tim Uji Kompetensi; c. perolehan

penghargaan/tanda jasa; d. perolehan gelar/ijazah lain;

ataue. pelaksanaan tugas lain

yang mendukungpelaksanaan tugasPengelola PBJ

Jenjang dan Pangkat Pengelola PBJ

Pengelola PBJ Pertama:a. Penata Muda, golongan ruang III/a; danb. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pengelola PBJ Muda:a. Penata, golongan ruang III/c; danb. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pengelola PBJ Madya:a. Pembina, golongan ruang IV/a;b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; danc. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pengelola PBJ Utama (dalam proses penyusunan)

Pengangkatan ke Dalam JF PPBJ: Pengangkatan Pertama

1. Persyaratan:a. berstatus PNS;b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;c. sehat jasmani dan rohani;d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu

sosial, ilmu alam (sains);e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Untuk mengisi lowongan kebutuhan JF PPBJ dari CPNS

3. CPNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 tahun diangkat dalam JF PPBJ

4. PNS yang sudah diangkat dalam JF PPBJ, paling lama 3 tahun harus mengikuti Pelatihan PPBJ

Ahli Pertama

5. Pengelola PBJ yang akan naik jenjang harus mengikuti dan lulus Pelatihan PPBJ Ahli Pertama

dan lulus Uji Kompetensi PPBJ jenjang Muda

6. Angka Kredit mulai dihitung sejak diangkat sebagai JF PPBJ

Pengangkatan ke Dalam JF PPBJ: Perpindahan dari jabatan lain1. Persyaratan:

a. berstatus PNS;b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;c. sehat jasmani dan rohani;d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu

sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi Pendidikan lain yang ditentukan LKPPe. mengikuti uji komptensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai SKJ JF PPBJf. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;g. memiliki Sertifikat Dasarh. berusia paling tinggi:

a. 53 tahun bagi yang akan menduduki Pengelola PBJ Pertama dan Pengelola PBJ Mudab. 55 tahun bagi yang akan menduduki Pengelola PBJ Madya

2. Mempertimbangkan ketersediaan lowongan (formasi)

3. Pengalaman dalam PBJ secara kumulatif minimal 2 tahun, dan dapat diperhitungkan sebagai AK

4. Penyampaian usul pengangkatan dalam perpindahan minimal 6 bulan sebelum batas usia pada

angka 1 huruf g

Pengangkatan ke Dalam JF PPBJ: Promosi

Promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh

Lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; danc. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

1. Dilaksanakan dalam hal:a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPBJ; ataub. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPBJ satu tingkat lebih tinggi.

2. Memenuhi persyaratan:a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan

Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik;d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dane. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

3. mempertimbangkan ketersediaan lowongan (formasi)

Penilaian Kinerja

• Pada awal tahun, Pengelola PBJ wajib menyusun SKP.• SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan

sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.• Target kinerja terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/ataukinerja tambahan berupa tugas tambahan.

• Target Angka Kredit diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalamLampiran I Permen PANRB No.29/2020

• Tugas tambahan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapankinerja unit kerja yang bersangkutan.

• Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

Penilaian Kinerja meliputi:a. SKP; danb. perilaku kerja

Target Angka Kredit Minimal Per Tahun

Pengelola PBJ Pertama

Pengelola PBJ Madya

Pengelola PBJ Muda

* tidak berlaku bagi Pengelola PBJ Madya pangkat IV/c

Capaian AngkaKredit ditetapkanpaling tinggi 150%

dari target minimal

Penilaian Kinerja dan Hukuman Disiplin(Pasal 9 & 10 PP No. 53 Tahun 2010)

Pencapaian sasarankerja pada akhirtahun 25% - 50%

Hukuman disiplintingkat sedang

Pencapaian sasarankerja pada akhir

tahun < 25%

Hukuman disiplin tingkat berat

Angka Kredit Pemeliharaan

Pengelola PBJ yang telah memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan tetapi belumtersedia lowongan pada jenjang yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhitarget angka kredit paling sedikit:

Pengelola PBJ Pertama

Pengelola PBJ Muda

Pengelola PBJ Madya pangkat IV/c

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Usul PAK Pengelola PBJ diajukan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada

Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat

pimpinan tinggi madya yang ditunjuk di LKPP untuk Angka Kredit bagi

Pengelola PBJ Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah

b. pimpinan unit kerja atau pejabat yang membidangi pengadaan barang/jasa

pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang

membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi

Pengelola PBJ Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi

Pemerintah.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

a.pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya

yang ditunjuk di LKPP untuk Angka Kredit bagi Pengelola PBJ Ahli

Madya di lingkungan Instansi Pemerintah

b.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian

pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengelola PBJ

Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tim Penilai Angka Kredit (1)Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat yang Berwenang Menetapkan AK dibantu

oleh TPAK

Tugas TPAK:a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat

penilai;b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dang. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam

pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangandan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan

Tim Penilai Angka Kredit (2)

Tim Penilai AK Pengelola PBJ:a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi utama atau

pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk di LKPP untukAngka Kredit bagi Pengelola PBJ Ahli Madya di lingkunganInstansi Pemerintah

b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratamayang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintahuntuk Angka Kredit bagi Pengelola PBJ Ahli Pertama dan Pengelola PBJ Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembentukan dan Penetapan Susunan Anggota Tim Penilai:

Pada Instansi Pembina (LKPP)

(Penilaian jenjang Madya IVa, IVb dan IVc)

Deputi PPSDM

Pada Tim Penilai Unit Kerja(Instansi Pemerintah)

(Penilaian jenjang Pertama(IIIa dan IIIb) dan Muda (IIIc

dan IIId)

Pejabat pimpinan tinggipratama yang membidangi

kesekretariatan

01

Unsur Teknis yang Membidangi Pengadaan Barang/Jasa

02Unsur Kepegawaian

03

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TPAK (Pasal 33 Permen PANRB No. 29/2020)

Ketua (Merangkap Anggota)• Berasal dari unsur teknis yang membidangi PBJ• paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau

Pengelola PBJ Madya

Sekretaris (Merangkap Anggota)Berasal dari unsur kepegawaian

Keanggotaan Anggota Tim Penilaiberjumlah Minimal berjumlah 3 orangganjil

Minimal : 2 Pengelola PBJ

Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama denganjabatan/pangkat Pengelola PBJ yang dinilai; 01

Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai AK Pengelola PBJ;02

Dapat melakukan penilaian AK Pengelola PBJ 03

Syarat Keanggotaan TPAK

Standar Kompetensi JF PPBJ

Kompetensi Teknis

Kompetensi Sosial

Kultural

Kompetensi Manajerial

Jenis Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural mengacu pada Lampiran II dan Lampiran III

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

• Kamus Kompetensi Teknis PBJ ditetapkan dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2019

• Standar Kompetensi JF PPBJ ditetapkan dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019

STANDAR KOMPETENSI JF PPBJ

Indikator Penetapan Kebutuhan JF PPBJ

jumlah paket yang dikerjakan

jumlah total anggaran untuk PBJ

jenis metodepemilihan penyedia

Jenjang LevelMetode Pemilihan Penyedia

Proses Pemilihan Metode Pemilihan

Pertama 2 Pengadaan Barang/Jasa Sederhana

• Pengadaan Langsung• Tender Cepat• e-purchasing• Pembelian

Muda 3 Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sederhana

• Tender• Seleksi• Penunjukan langsung

Madya 4 Proses PengadaanBarang/Jasa denganPersyaratanKhusus/Spesifik

• Tender/Seleksi Internasional

• Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU

• Pekerjaan Terintegrasi

PembedaanPekerjaan

JF PPBJ Berdasarkan

MetodePemilihan

FORMASI JF PPBJ

JF PPBJ

Pensiun, Meninggal

Pemberhentian:(Pasal 60 Permenpan No.13/2019

dan Pasal 47 Permen PANRB No.29/2020)

a. mengundurkan diri dari jabatanb. diberhentikan sementara sebagai

PNSc. menjalani cuti diluar tanggungan

negarad. menjalani tugas belajar lebih dari

6 bulane. ditugaskan secara penuh pada JPT,

Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas

f. Tidak memenuhi persyaratanjabatanFORMASI

Pengangkatan Pertama

Penyesuaian/Inpassing

Perpindahan

Promosi

Penyetaraan (PermenPANRB No.28/2019)

Pemberhentiana. mengundurkan diri dari jabatan

• disebabkan alasan pribadi yang tidak memungkinkan untukmelaksanakan tugas JF PPBJ

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

b. diberhentikan sementara sebagai PNSc. menjalani cuti diluar tanggungan

negarad. menjalani tugas belajar lebih dari 6

bulane. ditugaskan secara penuh pada JPT,

Jabatan Administrator, JabatanPengawas

Tidak dapat diangkat Kembali ke dalam JF PPBJ

• Dapat diangkat Kembali kedalam JF PPBJ (memperhatikanformasi yang lowong)

• Ketika diangkat kembali dapatdiperhitungkan AK dari tugasdibidang pengadaan selamadiberhentikan

Pengembangan kompetensi pengelola PBJ

Program Pelatihan PBJ

Fungsional

Pembentukan Penjenjangan

Teknis

Kompetensi Tematik

Pertama

Muda

Madya

PengembanganKompetensi

bagi PengelolaPBJ minimal 20 JP setiap tahun

KENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN JABATAN

a. Angka Kredit Kumulatif tercapaib. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama tidak perlu uji

kompetensic. Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir

a. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan (Pertama III/b ke Muda III/c, dan Muda III/d ke Madya IV/a)

b. Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhirc. Kenaikan ke jenjang Madya minimal 6 AK dari Pengembangan Profesid. Memperhatikan ketersediaan formasi yang lowong

Ketentuan Kenaikan Pangkat dan JabatanJabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan Peralihan

Pasal 57, huruf b:penilaian kinerja mulai berlaku 1Januari 2021

Penilaian kinerja hingga akhir 2020masih mengacu pada ketentuanPermen PANRB No.77 Tahun 2012dan Perka LKPP No. 7 Tahun 2014

Organisasi Profesi

Organisasi Profesi JF PPBJ yaitu IFPI

Tugas IFPI:

Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi

memberikan advokasi

memeriksa dan memberikan rekomendasi ataspelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi

PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA

PENGADAAN BARANG/JASA

1 JANUARI

2021

PERPRES No.16 Tahun 2018, BAB XIV, KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 88 huruf a

Kewajiban Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasapaling lambat 31 Desember 2020

Perluasan Tugas dan Fungsi Pejabat FungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasa

ULP PemilihanPenyedia

UKP

BJ

Pengelolaan PBJ

Pengelolaan LPSE

Pembinaan danAdvokasi PBJ

PF PPBJ

PF PPBJ

PF PPBJ

Model Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PF PPBJ)

PF P

PBJ di UKBPJ à Pokja Pemilihan

di OPD/Satker à Pejabat Pengadaan

di UKPBJ sebagai Pokja Pemilihan dan diperbantukan di OPD/Satker sebagaiPejabat Pengadaan*(*sepanjang beban kerja masih memungkinkan)

dapat: • membantu KPA

untuk Perencanaan Pengadaan(Pasal 10 PerpresNo.16/2018)

• membantu PPK untuk ManajemenKontrak (Pasal11 Perpres No. 16/2018)

• Tugas PBJ lainnya

PF PPBJ

Tahapan Profesionalisasi JF PPBJ di K/L/Pemda

MempermanenkanStatus SeluruhPokja Pemilihandan Pejabat Pengadaan sebagaipegawai UKPBJ

PengangkatanPejabat FungsionalPengelola PengadaanBarang/Jasa sesuaikebutuhan

Pembinaan Pejabat FungsionalPengelola PengadaanBarang/Jasa yang sudah diangkat

I

II

III

Peran dan Tanggung Jawab Para PihakDalam Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ

Unit KerjaOrganisasi

Unit KerjaKepegawaian

Atasan Langsung

Kepala UKPBJ

PejabatPembina

KepegawaianTim Penilai

AK

TERIMA KASIHDirektorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM

Gedung LKPP Lantai 4, Kompleks Rasuna EpicentrumJl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, Telp: (021) 299 12 450 ext 0405Email: dit.bangprof@lkpp.go.id

Website: lkpp.go.id ppsdm.lkpp.go.id