Disampaikan dalam Acara:

Uji Publik Raperda tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara

Bandung, 27 Oktober 2011

Rancangan Peraturan Daerah Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

• Cakupan Wilayah Jawa Barat bagian Utara• Dasar Hukum Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara• Latar Belakang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara• Isu Strategis Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara• Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian

Utara• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa Barat

bagian Utara• Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara

SISTEMATIKA PAPARAN

PETA ORIENTASI WILAYAH

No Kabupaten/ Kota

Kecamatan Jumlah

1 Kab Bogor Bojong Gede, Tagurhalang, Parung, Gunung Sindur, Cibinong, Gunung Putri, Sukaraja, Babakan Madang, Citeureup, Cileungsi, Kelapanunggal, Kemang, Ciseeng, Rancabungur, Dramaga, Ciomas, Rumpin, Ciampea, Cibungbulang, Tamansari, Tenjojaya, Cijeruk, Pamijahan, Cariu, Jonggol

25 kecamatan

2 Kota Bogor Tanah Sareal, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Timur 6 kecamatan

3 Kota Depok Sawangan, Limo, Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, Tapos, Bojongsari, Cinere, Cipayung, Cilodong, Cimanggis

11 kecamatan

4 Kota Bekasi Bekasi Utara, Medan Satria, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Melati, Rawalumbu, Bantargebang, Bekasi Barat, Pondok Gede, Mustika Jaya

12 kecamatan

5 Kab Bekasi Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Karangbahagia, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong

23 kecamatan

6 Kab Karawang Pangkalan, Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Klari, Cikampek, Purwasari, Tirtamulya, Jatisari, Banyusari, Kotabaru, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Lemahabang, Talagasari, Majalaya, Karawang Timur, Karawang Barat, Rawamerta, Tempuran, Kutawaluya, Rengasdengklok, Jayakerta, Pedes, Cilebar, Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya

30 kecamatan

7 Kab Purwakarta

Campaka, Cibatu, Bungursari, Purwakarta, Jatiluhur, Babakan Cikao, Pasawahan, Sukatani, Darangdan, Sukasari, Tegalwaru, Plered, Maniis

13 kecamatan

8 Kab Subang Kalijati, Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Purwadadi, Cikaum, Pagaden, Pagaden Barat, Cipunagara, Compreng, Binong, Tambakdahan, Ciasem, Pamanukan, Sukasari, Pusakanagara, Pusakajaya, Legonkulon, Blanakan

19 kecamatan

CAKUPAN WILAYAH

CAKUPAN WILAYAHNo Kabupaten/

KotaKecamatan Jumlah

9 Kab Sumedang Surian, Buahdua, Conggeang, Ujungjaya 4 kecamatan

10 Kab Indramayu Haurgeulis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Cikedung, Terisi, Lelea, Bangodua, Tukdana, Widasari, Kertasemaya, Sukagumiwang, Krangkeng, Karangampel, Kedokan Bunder, Juntinyuat, Sliyeg, Jatibarang, Balongan, Indramayu, Sindang, Cantigi, Pasekan, Lohbener, Arahan, Losarang, Kadanghaur, Bongas, Anjatan, Sukra, Patrol

31 kecamatan

11 Kab Majalengka

Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Leuwimunding, Sindangwangi, Dawuan 8 kecamatan

12 Kab Cirebon Waled, Pasaleman, Ciledug, Pabuaran, Losari, Pabedilan, Babakan, Gebang, Karangsembung, Karang wareng, Lemahabang, Susukanlebak, Sedong, Astanajapura, Pangenan, Mundu, Beber, Greged, Talun, Sumber, Dukupuntang, Palimanan, Plumbon, Depok, Weru, Plered, Tengah Tani, Kedawung, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Jamblang, Arjawinangun, Panguragan, Ciwaringin, Gempol, Susukan, Gegesik, Kaliwedi

40 kecamatan

13 Kota Cirebon Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi, Kejaksan 5 kecamatan

14 Kab Kuningan Pancalang, Cilimus, Cigandamekar, Pasawahan, Mandiracan 5 kecamatan

Jumlah Kecamatan 231 kecamatan

PETA DELINEASI WILAYAH

Untuk Metropolitan Bodebek dan CirebonKriteria: •distribusi penduduk, •lahan terbangun dan aktivitas ekonomi proyeksi sampai dengan 2029.

Untuk non Metropolitan Bodebek dan CirebonKriteria: •orientasi kehidupan penduduk, •lahan terbangun dan •aktivitas ekonomi yang mengarah ke Utara.

ARGUMENTASI CAKUPAN WILAYAH

DASAR HUKUM• UU NO. 5 TAHUN 1984 TENTANG PERINDUSTRIAN• UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI• UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN• UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR• UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA• UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG• UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL• UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA• UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP• UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN• PP NO. 68 TAHUN 2002 TENTANG KETAHANAN PANGAN• PP NO. 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI• PP NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR• PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL• PP NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI• PP NO. 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN• PP NO. 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN• PERDA NO. 22 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT 2009-

2029• PERDA NO. 27 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARA• MENGAPA JABAR UTARA

– PERLUNYA INTEGRASI PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN WILAYAH (PKW) SERTA INFRASTRUKTUR STRATEGIS TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DI SEPANJANG KORIDOR JABAR UTARA – INTEGRASI SISTEM NASIONAL - LOKAL

– PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL BELUM DIIKUTI DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI - DISPARITAS

– PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TIDAK MENIMBULKAN TRICKLE DOWN EFFECT YANG SIGNIFIKAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR - KANTUNG-KANTUNG KEMISKINAN

– PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT PETANI/NELAYAN MENJADI MASYARAKAT INDUSTRI/PERKOTAAN (ATAU MENJADI TERPINGGIRKAN)

– PERTUMBUHAN PERKOTAAN CENDERUNG SPORADIS DAN TIDAK DIDUKUNG INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MEMADAI (TERUTAMA AIR BERSIH) - KEKUMUHAN

– PENGURANGAN RISIKO BENCANA PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN, PESISIR DAN KELAUTAN – MITIGASI DAN ADAPTASI

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

67.3968.17

69.44 69.93 70.40 70.70 70.78 71.09 71.64 72.13 72.44

74.5975.46 75.99

78.61

56%44% Penduduk Jawa Barat

bagian Utara

Penduduk Jawa Barat bagian Selatan dan Tengah

Proporsi Penduduk Jawa Barat bagian Utara terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nilai IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

Penduduk Jawa Barat bagian Utara mencapai 24.174.072 jiwa dari total 43.021.826 jiwa penduduk Jawa Barat.

Jumlah tersebut adalah sekitar 56% dari total penduduk Jawa Barat.

Nilai IPM Kota di Jawa Barat bagian Utara rata-rata berada diatas IPM Jawa Barat

Terdapat lebih banyak daerah yang berada di bawah IPM Jawa Barat (8 kab), jika dibandingkan dengan daerah yang berada diatas IPM Jawa Barat (4 kota 2 kab)

Sumber: Pusat Data dan Analisa Pembangunan, 2011

59.0060.0061.0062.0063.0064.0065.0066.0067.00

61.84 62.01 62.10 62.1862.77 62.90 62.93 63.13 63.27 63.56

64.9965.90 65.90 65.94

66.48

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

70.02 75.00 76.75 77.15 77.84 78.39 78.86 79.60 80.60 81.14 82.31 85.43 87.49 88.68 89.39

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

66.9568.4868.9969.0269.6170.5270.5971.6772.4072.4572.9673.4573.7474.30

79.95

Nilai Indeks Kesehatan IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat

Nilai Indeks Pendidikan IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat

Nilai Indeks Pendidikan IPM yang berada dibawah nilai indeks Jabar mencapai 9 Kabupaten di Jawa Barat bagian Utara

4 Kota di Jawa Barat bagian Utara dan hanya 1 Kab (Sumedang) memiliki nilai indeks yang lebih tinggi dari Jawa Barat

Nilai Indeks Daya Beli IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Nilai Indeks Daya Beli IPM untuk

di Jawa Barat bagian Utara relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat

Hanya Kab Subang dan Kab Bogor yang berada di bawah rata-rata Jawa Barat

Nilai Indeks Kesehatan IPM untuk di Jawa Barat bagian Utara berada pada rentang yang luas dari 66,95-79,95

Dapat dikatakan bahwa Kab/kota yang memiliki kualitas kesehatan (nilai lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat) berada pada wilayah perkotaan , kecuali Subang, Bekasi dan Bogor

Sumber: Pusat Data dan Analisa Pembangunan, 2011Tahun Data 2009

ISU STRATEGIS JAWA BARAT BAGIAN UTARA

- KONFLIK PEMANFAATAN RUANG:- ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI

LUMBUNG PANGAN NASIONAL TERHADAP PERLUASAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

- KANTUNG KEMISKINAN JAWA BARAT - KONFLIK ANTARA DAERAH HULU DAN HILIR TERKAIT DENGAN KETERBATASAN

AIR BAKU UNTUK AIR BERSIH DAN AIR MINUM- PENINGKATAN PELIBATAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM KEGIATAN EKONOMI- IPM MASIH BERADA DIBAWAH RATA-RATA JAWA BARAT -INTEGRASI DAN PENGUATAN JARINGAN:

- KEGIATAN INDUSTRI & KEGIATAN PERKOTAAN TERHADAP POTENSI LOKAL

- ANTAR KEGIATAN EKONOMI DI JAWA BARAT BAGIAN UTARA- OPTIMASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS UNTUK

PENGEMBANGAN WILAYAH - PENGENDALIAN BANJIR- MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM- PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN MANGROVE

• MAMPU MEMINIMALKAN KONFLIK PENATAAN RUANG ANTARA INDUSTRI/MIGAS, PERMUKIMAN, PERTANIAN DAN PEMANFAATAN PESISIR DAN LAUT

• MENDORONG PENGEMBANGAN DUA METROPOLITAN DI WILAYAH UTARA JAWA BARAT, YAITU: METROPOLITAN BODEBEK DAN METROPOLITAN CIREBON

• MAMPU MEMFASILITASI KERJASAMA ANTARA WILAYAH HULU-HILIR DAN WILAYAH PERBATASAN, TERKAIT PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

• MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT BAGIAN UTARA, TERKAIT KEMISKINAN, PENGUATAN KETERKAITAN ANTARA KEGIATAN INDUSTRI DAN KEGIATAN EKONOMI LOKAL

• MENSELARASKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

PENTINGNYA PERDA PENGEMBANGAN WILAYAHJAWA BARAT BAGIAN UTARA

Rancangan Perda Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara

• Tujuan penetapan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara Tahun 2011-2029 adalah:– Mengoptimalkan wilayah sebagai kawasan industri dan migas, – Meningkatkan pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, – Meningkatkan pengelolaan pesisir dan kelautan,– Meningkatkan ketersediaan permukiman,– Memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk,– Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

• Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara adalah :– Terwujudnya pengembangan aktivitas industri dan migas secara terpadu,– Terwujudnya kawasan pertanian pangan berkelanjutan, – Terwujudnya kawasan pesisir dan kelautan berkelanjutan,– Terwujudnya kawasan permukiman secara terencana,– Terwujudnya pengembangan infrastruktur pendukung regional secara terpadu dan

diintegrasikan dengan pengembangan infrastruktur lokal,– Terwujudnya pembangunan sesuai dengan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk,– Terwujudnya pengelolaan wilayah Jawa Barat bagian Utara secara terpadu dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan sosial maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Utara.

TUJUAN DAN SASARAN

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARA

Kebijakan dan Strategi

• Pengembangan Jawa Barat bagian Utara dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeseimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Utara secara optimal.

• Pengembangan Jawa Barat bagian Utara difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan potensi ketersediaan infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan.

• Pengintegrasian pembangunan jaringan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah untuk meningkatkan daya saing potensi wilayah Jawa Barat bagian Utara secara keseluruhan.

• Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat bagian Utara diarahkan ke Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

• Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara memfasilitasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan kepentingan Nasional, regional dan lokal dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARA

o pengintegrasian kegiatan dan infrastruktur pendukung kawasan industri, minyak dan gas dalam satu kesatuan sistem wilayah dengan kegiatan dan infrastruktur pendukung kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan;

o pemantapan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung; dan

o peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung untuk mengoptimalkan fungsi kawasan pesisir dan kelautan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

STRATEGI

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARAKebijakan:Pengembangan Jawa Barat bagian Utara dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeseimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Utara secara optimal.

– pengembangan sektor industri diutamakan untuk mengisi kawasan yang telah ditetapkan dan kawasan lainnya di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan kehutanan;

– pengembangan sektor minyak dan gas serta industri pendukung secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

– pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir dan kelautan melalui pendayagunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan hutan produksi dan hutan rakyat, lahan perkebunan, dan kawasan mangrove;

– arahan pengembangan kegiatan perikanan darat dan laut yang ramah lingkungan dan terkelola secara terintegrasi dan terkendali;

– pengembangan sektor pesisir dan kelautan melalui peningkatan dayasaing masyarakat pesisir; dan

– pendayagunaan lahan timbul sebagai kawasan mangrove untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan sempadan pantai secara berkelanjutan.

STRATEGI

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARAKebijakan:Pengembangan Jawa Barat bagian Utara difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan potensi ketersediaan infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan.

pengembangan infrastruktur regional harus ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur lokal sesuai dengan fungsi kawasan, kelas dan skala pelayanan secara berhirarki;

peningkatan ketersediaan infrastruktur lokal yang terintegrasi terhadap infrastruktur regional yang ada, sesuai dengan fungsi kawasan, kelas dan skala pelayanan secara berhirarki;

peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan

peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara, antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara dan dunia usaha dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi.

STRATEGI

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARAKebijakan:Pengintegrasian pembangunan jaringan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah untuk meningkatkan daya saing potensi wilayah Jawa Barat bagian Utara secara keseluruhan.

pemantapan peran pusat-pusat permukiman sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

pengembangan pusat-pusat permukiman secara terpadu sesuai dengan fungsi kawasan serta penerapan pengembangan hunian secara berimbang;

pemenuhan kebutuhan pelayanan umum perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan; dan

pertimbangan keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan dalam pengembangan pusat-pusat permukiman.

STRATEGI

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARA

Kebijakan:Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat bagian Utara diarahkan ke Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

• peningkatan keterlibatan pelaku usaha sektor industri, minyak dan gas dalam pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara;

• peningkatan kapasitas sumberdaya manusia setempat sesuai dengan arah pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara;

• pendayagunaan peranserta masyarakat setempat sebagai pelaku pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara;

• pemeliharaan dan pemantapan peran kearifan lokal yang dapat mengakselerasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara; dan

• peningkatan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara difasilitasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara.

STRATEGI

PENGEMBANGAN WILAYAH JABAR UTARAKebijakan:Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara memfasilitasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan kepentingan Nasional, regional dan lokal dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Pengembangan Wilayah

Arahan Umum Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara: Kawasan yang Dikendalikan Perkembangannya

– memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;

– membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah;

– mengendalikan kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi; – mengembangkan sistem transportasi massal;– mengotimalkan pengembangan kawasan industri, minyak dan gas secara terintegrasi

dalam keterkaitan fungsional antarwilayah dan hulu-hilir secara berkelanjutan;– mengembangkan sektor ekonomi berbasis pertanian pangan, pesisir, dan kelautan

melalui peningkatan nilai tambah dan keterkaitan dengan kegiatan industri secara berkelanjutan;

– meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di kawasan perbatasan;

– mengembangkan mekanisme pembagian peran terutama dengan provinsi yang berbatasan; dan

– meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, dan antara Pemerintah Daerah dengan dan dunia usaha.

Arahan Khusus Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara

• Arahan pengembangan secara khusus diatur, meliputi:– Rencana Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan;– Rencana Pengintegrasian Konektivitas Pengembangan

Wilayah;– Rencana Pengembangan Kawasan;– Rencana Peningkatan Daya Dukung Lingkungan;– Rencana Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Lokal;– Rencana Peningkatan Internalisasi Budaya Masyarakat

Jawa Barat bagian Utara dalam Pembangunan.

Rencana Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan

• optimalisasi penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar;

• pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dilakukan secara vertikal dan menerapkan konsep hunian berimbang;

• pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan yang dilengkapi sarana dan prasarana dasar;

• revitalisasi kawasan permukiman nelayan di wilayah pesisir dengan dilengkapi sarana dan prasarana dasar serta dikembangkan di luar kawasan kerusakan dan rawan bencana pesisir;

• pusat-pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat pelayanan untuk mendukung kegiatan kawasan sekitarnya; dan

• pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru disinergikan dengan rencana sistem perkotaan dan perdesaan sesuai rencana tata ruang.

Rencana Pengintegrasian Konektivitas Pengembangan Wilayah

• pengembangan infrastruktur wilayah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan transportasi antarkegiatan ekonomi hulu dan hilir, sistem logistik, antarwilayah, sistem komunikasi dan teknologi informasi;

• peningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhan dan daerah penyangga;

• peningkatan keterkaitan sistem transportasi barang antarmoda; dan

• pemerataan manfaat pembangunan ke seluruh pelosok wilayah.

Rencana Pengembangan Kawasan• optimalisasi pemanfaatan kawasan industri yang telah ada dengan meningkatkan ketersediaan

infrastruktur;• pengutamaan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan

membangkitkan kegiatan ekonomi wilayah;• pengembangan kawasan migas sesuai dengan rencana tata ruang dalam rangka meningkatkan

nilai dampak pengganda produksi migas bagi masyarakat sekitar;• pemaduserasian kawasan migas dengan kawasan sekitar dalam rangka penerapan kaidah teknik

pertambangan yang baik;• pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mempertahankan

kemandirian pangan Daerah;• peningkatan produktivitas kawasan pertanian pangan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan

pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan ikllim;• pengembangan kawasan pertanian pangan ditunjang dengan pengembangan infrastruktur

sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;• peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;• pengembangan kawasan pesisir dan laut yang mempertahankan konservasi lingkungan dan

keberadaan kehidupan sosial masyarakat setempat;• pengembangan kawasan wisata budaya dan mangrove, perikanan tangkap, budidaya dan industri

pengolahan perikanan, serta industri maritim; dan• pengembangan infrastruktur perhubungan laut mencakup pelabuhan utama dan pelayaran

rakyat, serta pengembangan jasa kelautan yang meliputi dukungan jasa finansial dan jasa bisnis informasi.

Rencana Peningkatan Daya Dukung Lingkungan

• peningkatan fungsi kawasan yang berfungsi lindung baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;

• pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung;

• pengendalian alih fungsi kawasan hutan baik kawasan hutan negara maupun hutan hak menjadi kawasan dengan fungsi lainnya;

• pengembangan waduk lapangan dan embung untuk pengendalian banjir dan kekeringan;

• pengendalian pemanfaatan air tanah di sekitar kawasan pesisir untuk menghindari intrusi air laut;

• pengembangan pengelolaan limbah industri dan pertanian secara terpadu;• pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu sepanjang pantai yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai; dan

• peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan meliputi perluasan kawasan mangrove di lahan timbul, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan rehabilitasi lahan kritis di daerah hilir dan muara sungai.

Rencana Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Lokal

• peningkatan produktivitas dan dayasaing masyarakat;• peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;• peningkatan iklim kondusif melalui pengembangan kelompok

masyarakat belajar dan bekerja;• pengembangan kapasitas masyarakat melalui pendidikan kejuruan dan

politeknik untuk penyerapan angkatan kerja dan optimasi potensi lokal wilayah;

• peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;• peningkatan kualitas dan kemandirian generasi muda dalam

pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;• peningkatan keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha dalam

pengembangan wilayah melalui pendanaan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan investasi pengembangan komunitas; dan

• peningkatan jaring pengaman sosial melalui subsidi langsung kepada masyarakat miskin.

Rencana Peningkatan Internalisasi Budaya Masyarakat Jawa Barat bagian Utara dalam Pembangunan

• revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan wilayah;

• pengembangan budaya toleransi dan budaya produktif sebagai perekat keharmonisan masyarakat; dan

• pelestarian seni dan budaya lokal.

PELABUHAN LAUTCIREBON

RENCANA BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI

RENCANA TOLCIKAPALI

RENCANA PELABUHANLAUT CILAMAYA

TRANSMISI LISTRIKJAWA-BALI

OPTIMASI BANDARACAKRABHUANA

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI JAWA BARAT BAGIAN UTARA

PENGEMBANGANKAWASAN INDUSTRICIKARANG

RENCANA TOLCIKARANG-TJ.PRIOK

EksistingDalam ProsesMasih Rencana

RENCANA WADUKSADAWARNA

RENCANA PELABUHANLAUT TARUMAJAYA

RENCANA TPANAMBO

Hatur Nuhun