Pengertian Hukum Moral

Hukum adalah cara yang tetap dalam beraksi atau bereaksi atau pedoman bagi

tindakan dan perilaku. Teologi moral berpautan dengan hukum yang merupakan hasil

kewajiban manusia untuk mengarahkan segala perilakunya dengan tujuan akhir. Hukum

tidak berfungsi atas dasar kebutuhan fisik, melainkan suatu kewajiban ideal moral. Tiap

hukum moral pada dasarnya harus baik dan kudus. Artinya, hkum itu harus menuntun

kegiatan manusiawi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan akhir sejarah manusia

dan penciptaan.

a) Hukum moral dalam arti luas adalah petunjuk yang mengarahkan perbuatan

manusia ke tujuan akhir. Definisi ini mencakup aturan-aturan yang mewajibkan,

juga nasihat-nasihat, anjuran-anjuran atau izin-izin.

b) Hukum moral dalam arti sempit adalah petunjuk yang mengandung cirri

mewajibkan, bersifat umum dan bertahan lama, yang mengarahkan tindakan

manusia kepada tujuan akhir. Hanya dalam arti ini hukum moral menjadi objek

teologi moral, karena norma yang bersifat umum dan dapat bertahan lama dapat

dirumuskan oleh ilmu normatif.

Teologi moral tidak berurusan secara eksklusif dengan apa yang mewajibkan, tetapi juga

dengan apa yang dianjurkan dan diperbolehkan.

Fungsi perumusan hukum moral :

1. Mewariskan himpunan kebikjasanaan moral kepada enerasi sekarang dan

yang akan dating

2. Mengusahakan keamanan secara psikologis dan sosial

3. Membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan mencegah

terjadinya paralsis moral

4. Membantu manusia untuk mengenal kekurangan-kekurangan dan

kegagalan-kegagalan sehingga manusia dapat memperbaiki diri.

5. Membagikan pengalaman supaya bias tercipta tingkah laku personal dan

sosial.

Hukum sebagai norma moral perilaku manusia dibedakan atas hukum moral

kodrati, hukum yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta

hukum manusiawi.

Hukum moral kodrati adalah tata moral yang muncul dari kodrat manusia dan

ciptaan dan dapat dikenal oleh akal manusia. Norma-norma yang tertuang dalam Kitab

Suci Perjanjian Baru dan Lama dipandang sebagai hukum yang diwahyukan Allah.

Rumusannya dapat berupa kewajiban menurut hukum kodrati, untuk

menggarisbawahinya, seperti sepuluh perintah Allah.

Hukum manusiawi harus dibedakan dari hukum ilahi, baik itu hukum kodrati ilahi

ataupun hukum yang terwahyukan. Sumber langsung hukum manusiawi adalah otoritas

manusia.