MODUL 8 KELEMBAGAAN PENDUKUNG USAHATANI

1. Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan adalah organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang

dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan

kompetitif. Kelembagaan Agribisnis memiliki berbagai macam keragaman dan

peranan.Namun,didalam kelembagaan agribisnis ini juga terdapat berbagai macam

masalah sehingg harus diperhatikan berbagai macam upaya yang dilakukan untuk

menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

2. Karakteristik Usahatani Dan Komoditas Pertanian

Karakteristik masyarakat usaha tani merupakan karakteristik mengenai kegiatan

pertanian yang terjadi karena adanya perbedaan kebiasaan dalam masyarakat serta adanya

perbedaan aspek lingkungan fisiknya (hidrologi, tanah, ekosistem, dll) sehingga

memunculkan suatu sistem usaha tani dalam masyarakat tersebut.

Tenaga kerja dalam usahatani memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan

tenaga kerja di bidang usaha lain yang selain pertanian. Karakterisik menurut Tohir

(1983) adalah sebagai berikut:

1. Keperluan akan tenaga kerja dalam  usahatani tidak kontinyu dan tidak merata.

2. Penyerapan tenaga kerja dalam usaha tani sangat terbatas.

3. Tidak mudah distandarkan, dirasioalkan, dan dispesialisasikan.

4. Beraneka ragam coraknya dan kadang kala tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karakteristik diatas akan memerlukan sistem-sistem menejerial tertentu yang

harus dipahami sebagai usaha peningkatan usahatani itu sendiri. Selama ini khususnya di

Indoesia sistem menejerial bisanya masih sangat sederhana.

Jenis komoditas sangat menentukan jumlah tenaga kerja. Pada umumnya tanaman

semusim lebih banyak membutuhkan tenaga kerja daripada tanaman tahunan. Hal ini

tergantung pada intensitas pengolahan tanah dan saat tanam. Pada tanaman semusim

lebih banyak membutuhkan tenaga kerja bantuan sehingga sering kali tidak dapat

diselesaikan sendiri oleh tenaga kerja keluarga. Namun saat pemeliharaan pada tanaman

semusim cenderung membutuhkan sedikit tenaga kerja. Bahkan sampai tenaga kerja

keluarga yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena memang tidak

adanya pekerjaaan sehingga timbul pengangguran musiman. Pengangguran musiman

sebenarnya masih dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

1. Cropping system, untuk meningkatkan intensitas penggunaan tanah dan menyerap

tenaga kerja yang lebih banyak untuk merawat lebih dari satu tanaman dalam satu

lahan;

2. Menggunakan teknologi yang membutuhkan bantuan tenaga kerja;

3. Diversifikasi vertikal, melaksanakan sendiri semua proses produksi dan

pemasaran;

4. Off-farm activity; dan

5. Transmigrasi yang terarah pada diversifikasi tanaman pangan.

3. Regulasi Pemerintah Dalam Bidang Pertanian

Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, memiliki

wewenang, regulasi dalam menciptakan lingkungan agribinis yang kompetitif dan adil.

4. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan

modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga

ini segera dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku

agribisnis kecil dan menengah yang tidak memilki aset yang cukup untuk digunkan guna

memperoleh pembiayaan usaha.

5. Lembaga Pemasaran Dan Distribusi

Peranan lembaga pemasaran dan distribusi ini adalah sebagai ujung tombak

keberhasilan pengembangan agribinis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang

menghubungkan antara deficit unit (konsumen pengguna yang membutuhkan produk)

dan surplus unit ( produsen yang menghasilkan produk).

6. Koperasi

Peranan lembaga koperasi dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-

input dan hasil pertanian. Namun di Indonesia perkembangan KUD terhambat karena

KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah, modal terbatas, pengurus

dan pegawai KUD kurang profesional.

7. Lembaga Pendidikan

Tertinggalnya Indonesia dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia,

lembaga ini sangat berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis dampaknya

Malaysia sebagai raja komoditas sawit. Demikian juga Universitas Kasetsart di Thailand

telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis, hal ini dibuktikan

dengan berkembangnya agribisnis buah-buhan dan hortikultura yang sangat pesat. Oleh

karena itu, ke depan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator bukan sebagai pengatur dan

penentu meknisme sistem pendidikan. Dengan demikian diharapkan lembaga pendidikan

tinggi akan mampu menata diri dan memiliki ruang gerak yang luas tanpa terbelenggu

oleh aturan main yang berbelit-belit.

8. Lembaga Penyuluh Pertanian

Keberhasilan Indonesia berswasembada beras selama kurun waktu 10 tahun

(1983-1992) merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang konsisten

memperkenalkan berbagai program, seperti Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus.

Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya

pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. Perananya bukan lagi sebagai

penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat.

9. Lembaga Penjamin Dan Penanggung Resiko

Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi

dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen heading dalam bursa

komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan bebagai resiko

dalam agribisnis dan industri pengolahannya.

MODUL 9 KEMITRAAN DALAM USAHATANI

1. Model Kemitraan

Ada beberapa Model Kemitraan, antara lain :

a. Model Intiplasma, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha

menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar

bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan mitra bertindak

sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberi

pelayanan bimbingan kepada petani atau kelompok tani dan kelompok mitra sebagai

plasma.

Pola Kemitraan Inti Plasma

b. Model Kontrak Beli

– Pada model kemitraan ini, terjadi hubungan kerjasama antara kelompok skala

kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah atau besar yang

dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk

jangka waktu tertentu yang disaksikan oleh Instansi Pemerintah.

– Kelompok tani merupakan wadah untuk mengkoordinasikan para anggotanya

dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang

akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai dengan

permintaan perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam

hubungannya dengan perusahaan pembeli.

– Dalam model ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya

sebagai moderator dan fasilitator.

Plasma

Plasma

Perusahaan intiPlasm

aKelom

pok

Gambar Mekanisme Kerja Pola Kontrak Beli (Contract Farming)

c. Model Sub Kontrak, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha

menengah atau besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen dan atau

jasa yang merupakan bagian dari produksi usaha menengah atau usaha besar. Model

kemitraan ini menyerupai pola kemitraan contract farming tetapi pada pola ini

kelompok tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah

(processor) tetapi melalui agen atau pedagang.

Gambar Mekanisme Kerjasama Melalui Pola Sub Kontrak

d. Model Dagang Umum, adalah hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan

usaha menengah atau besar atau usaha menengah memasarkan hasil produksi usaha

kecil. Pengembangan pola dagang umum dapat dilakukan dengan cara:

Mewajibkan usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitra usahanya

memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok keperluan

usaha menengah atau besar.

Memberikan kesempatan usaha kecil untuk mengerjakan produksinya sesuai

keahlian usaha kecil dimaksudkan dan menjual hasil produksinya tersebut sesuai

keahlian usaha kecil dimaksud dan menjual hasil produksinya tersebut kepada

usaha menengah atau usahanya besar yang bukan mitra usahanya.

Memberikan kesempatan usaha kecil untuk memasarkan produksi dari usaha

besar.

Gambar Model Kemitraan Keagenan

e. Model Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA), merupakan hubungan kemitraan

yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja,

sedangkan perusahaan-perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau

sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Gambar Mekanisme Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

2. Ruang Lingkup Kemitraan

Pembangunan kawasan usahatani pada hakekatnya melibatkan 3 (tiga) komponen

(mitra) yang saling berinteraksi yaitu :

1. faktor penataan ruang/wilayah dengan memanfaatkan secara berkesinambungan

(suistanable development).

2. faktor sumber daya manusia (petani dan masyarakat sekitar)

3. ketiga, faktor pengembangan pola usaha pada satu kawasan.

Kelompok

mitra

Perusahaan

mitraSaranaTenagaLahan

ModalTeknologiBiaya

Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan

Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian

Ketiga komponen tersebut sangat terkait dengan pengembangan agribisnis meliputi

kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan produksi/usahatani, kegiatan pasca

panen dan pemasaran. Dalam rangka mempercepat interaksi ketiga komponen tersebut

diperlukan peran swasta di sektor agribisnis. Lingkup kemitraan usaha mulai dari hulu

sampai hilir, seperti tercermin pada gambar dibawah ini:

Gambar Sistem Agribisnis

3. Peranan Stake Holder

Stakeholder adalah orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu

sistem. Istilah ”stakeholders” dimaksudkan semua yang mempengaruhi, dan atau

dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan sistem tersebut. Hal itu dapat

bersifat individual, masyarakat, kelompok sosial atau institusi dalam berbagai ukuran,

kesatuan atau tingkat dalam masyarakat. Kelompok-kelompok pengguna yang saling

terkait (stakeholder) dari satu sumberdaya itu secara kolektif. Dengan demikian,

pengelolaan sumberdaya melibatkan banyak stakeholder yang tentu saja menimbulkan

perbedaan-perbedaan kepentingan. Peranan analisis stakeholder adalah untuk menutupi

kesenjangan dengan cara memberi suatu pendekatan yang mulai dengan kepentingan

yang berbeda-beda dari bermacam-macam stakeholder. Ada beberapa langkah dalam

melakukan analisis peran stakeholder, yang pertama mengembangkan tujuan dan

prosedur analisis dan pemahaman awal tentang system yang terkait, selanjutnya

melakukan identifikasi stakeholder kunci, kemudian meneliti kepentingan dan

lingkungan stakeholder, dan tahap akhir mengidentifikasi interaksi antar stakeholder.

4. Peranan Pemerintah

Kalau dilihat peran pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ini mengatakan sudah jelas

perlunya peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam

sektor informal agar tetap berperan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang

semakin baik dan seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi di Indonesia.

5. Peranan Swasta

Penetapan strategi yang tepat dan penuh perhitungan dalam pengembangan sistem

tentunya harus melibatkan banyak pihak antara lain pemerintah, petani, dan sektor swasta

sebagai pelaku bisnis. Sektor swasta berperan sebagai konsumen sekaligus produser

hasil-hasil pertanian. Sebagai konsumen perusahaan membeli bahan baku dari sector.

6. Peranan Perbankan

Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju

mundurnya agribisnis daerah. Selama ini yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi

kredit perbankan pada agribisnis daerah, khususnya pada on farm agribisnis. Selama 30

tahun terakhir, keluaran kredit pada on farm agribisnis di daerah hanya kurang dari 20 %

dari total kredit perbankan. Padahal sekitar 60 % dari penduduk Indonesia

menggantungkan kehidupan ekonominya pada on farm agribisnis. Kecilnya alokasi kredit

juga disebabkan dan diperparah oleh sistem perbankan yang bersifat Branch Banking

System. Sistem Perbankan yang demikian selama ini, perencanaan skim perkreditan

(jenis, besaran, syarat-syarat) ditentukan oleh Pusat bank yang bersangkutan/sifatnya

sentralistis, yang biasanya menggunakan standart sektor non agribisnis, sehingga

tabungan yang berhasil dihimpun didaerah, akan disetorkan ke pusat, yang nantinya tidak

akan kembali ke daerah lagi. Oleh karena itu perlunya reorientasi Perbankan, yaitu

dengan merubah sistem perbankan menjadi sistem Unit Banking system (UBS), yakni

perencanaan skim perkreditan didasarkan pada karakteristik ekonomi lokal.

MODUL 10 KREDIT DAN ASURANSI PERTANIAN

1. Kredit Usaha Tani

Kredit usaha tani adalah kredit modal kerja yang di salurkan melalui koperasi/

KUD/ dan LSM, untuk membiayai usaha tani dalam intensifikasi tanaman padi, palawija,

dan hortikultura. Kredit program ini dirancang untuk membantu petani yang belum

mampu membiayai sendiri usaha taninya. Sistem penyaluran kredit ini dirancang

sedemikian rupa agar dapat diakses secara mudah oleh petani, tanpa agunan dan prosedur

yang rumit. komoditas hortikultura yang dimaksud adalah:

a. Tanaman buah-buahan

b. Tanaman sayur-sayuran

c. tanaman obat-obatan

Ukuran keberhasilan Kredit Usaha Tani ini berpijak pada tiga hal, yaitu:

a. Sukses Penyaluran

b. Sukses Penggunaan

c. Sukses Pengembalian

Keberadaan kredit usaha tani selama ini telah memberikan beberapa manfaat, manfaat-

manfaat yang diberikan oleh kredit usaha tani tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membebaskan petani dari praktek-praktek ijon dan rentenir

b. Meningkatkan produksi hasil pertanian yang selanjutnya dapat memperkuat

ketahanan pangan nasional

c. Menyerap tenaga kerja

2. Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa

Lembaga yang menyediakan kredit di tingkat desa, berdasarkan organisasinya dapat

dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Lembaga kredit informal terdiri atas Bank Keliling dikenal dengan nama lokal “Bank

Jongkok”, pedagang hasil pertanian, pelepas uang, pedagang sarana produksi dan

penggilingan padi;

b. Lembaga kredit formal terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), bank Perkreditan

Rakyat (BPR), BRI Unit Desa dan lembaga pegadaian; dan

c. Kredit program pemerintah terdiri atas Usaha Pelayanan Kredit Desa (UPKD), dana

APBD, dan kredit ketahanan Pangan (KKP) dana APBN.

3. Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian adalah mekanisme financial yang akan membantu mengelola

kerugian pertanian akibat bencana alam atau iklim yang tidak mendukung diluar

kemampuan petani untuk mengendalikannya.

secara umu tujuan asuransi untuk sector pertanian adalah untuk memberikan

proteksi atau penggantian terhadap risiko gagal panen akibat serangan hama, penyakit,

ataupun bencana alam. Asuransi pertanian ini diharapkan dapat memberikan keunungan

bagi para pihak baik petani itu sendiri baik menyangkut tingkat produksi bahkan sampai

pada perbaikan situasi ekonomi maupun perusahaan penyedia jasa asuransi.

menurut Yamaguchi dalam Anonymous (2012), asuransi pertanian ini mempunyai

beberapa manfaat, antara lain:

a. Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara financial karena

kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian.

b. Asuransi pertanian akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian.

Hal ini karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dari kegagalan panen, maka

petani peserta asuransi mendapat rasio kredit yang lebih baik jika asuransi termasuk

didalamnya.

c. Skim asuransi pertanian di samping meningkatkan stabilitas pendapatan petani

dengan menanggung kerugian mereka dari kerusakan tanaman juga merupakan

kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan

membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit.

d. Asuransi pertanian memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih

baik akibat dampak dari kerusakan dalam ruang dan waktu.

MODUL 13 KELAYAKAN USAHA TANI

1. NPV (Net Present Value)

NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan

menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain

merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada

saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya

operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat/benefit dari proyek yang direncanakan. Net

Present Value (NPV) merupakan keuntungan bersih yang berupa nilai bersih sekarang

berdasarkan jumlah dari Present Value (PV). Rumus umum yang digunakan dalam

perhitungan NPV adalah:

Dimana:

NB = Net benefit = Benefit – Cost

C   = Biaya investasi + Biaya operasi

= Benefit yang telah didiskon

= Cost yang telah didiskon

i     = diskon faktor

n    = tahun (waktu)

 

Berikut ini merupakan hubungan antara nilai NPV dalam hubungannya dengan kelayakan

suatu proyek/usaha:

Kriteria Kesimpulan

NPV>0 Proyek/usaha layak untuk dilaksanakan

NPV=0 Proyek/usaha berada di dalam keadaan BEP

dimana TR = TC dalam bentuk persent value

NPV<0 Proyek/usaha tidak layak untuk dilaksanakan

2. IRR (Internal Rate Of Return)

IRR adalah suatu nilai petunjuk yang identik dengan seberapa besar suku bunga yang

dapat diberikan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku

umum (suku bunga pasar atau Minimum Attractive Rate of Return/MARR). Pada suku bunga

IRR akan diperoleh NPV=0, dengan kata lain bahwa IRR tersebut mengandung makna suku

bunga yang dapat diberikan investasi, yang akan memberikan NPV = 0. Syarat kelayakannya

yaitu apabila IRR> suku bunga MARR.

Menurut  Gray et  al  (2007)  IRR  merupakan discount  rate  yang  membuat NPV sama

dengan nol, tetapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan discount 41 rate yang dihitung

berdasarkan data di luar proyek sebagai social opportunity cost of  capital (SOCC) yang  berlaku 

umum  di  masyarakat  (bunga  deposito). Untuk menghitung IRR sebelumnya harus dicari

discount rate yang menghasilkan NPV positif,  kemudian  dicari discount  rate  yang 

menghasilkan  NPV  negatif.  Langkah selanjutnya adalah melakukan interpolasi dengan rumus

berikut:

Keterangan:    

IRR = Internal Rate of Return

i1 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV+

i2 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV-

NPV1=Net Present Value bernilai positif

NPV2= Net Present Value bernilai negatif

 

Menurut Yacob Ibrahim, Internal Rate of Return atau IRR adalah suatu tingkat discount

rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. IRR memiliki tiga nilai yang masing-masing

memiliki arti terhadap kriteria investasi, yaitu:

1) IRR  < SOCC, hal  ini  berarti  bahwa  usaha  atau  proyek  tersebut  tidak  layak secara

finansial.

2) IRR  = SOCC, hal  ini  juga  berarti  bahwa  usaha  atau  proyek  tersebut berada dalam

keadaan break even point.

3) IRR > SOCC, hal ini berarti bahwa usaha atau proyek tersebut layak secara finansial.

3. BEP (Break Event Point)

Analisis break even point (BEP) atau analisis titik impas sebenarnya banyak dipakai

pada analisis pembiayaan (budgeting) dalam ekonomi perusahaan. Dalam evaluasi proyek,

analisis titik impas juga sering dipakai sebagai dasar pemikiran dalam melakukan evaluasi

proyek. Dengan demikian perbandingan antara manfaat dan biaya (benefit/cost ratio) atau

jumlah penerimaan dan biaya adalah sebenarnya didasarkan pada analisis titik impas. Secara

hipotesis, analisis titik impas dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini, dalam gambar

tersebut terlihat 4 variabel yang digambarkan dalam 4 garis yaitu variabel biaya tetap, biaya

tidak tetap, biaya total dan penerimaan total.

Gambar 1. Ulasan hipotesis tentang titik impas (break even point)

Analisis break even point bertujuan menemukan satu titik baik dalam unit maupun rupiah

yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Dengan mengetahui titik tersebut, berarti

dalam padanya belum diperoleh keuntungan atau dengan kata lain tidak untung tidak rugi.

Sehingga ketika penjualan telah melewati angka BEP maka mulailah keuntungan diperoleh.

Sasaran analisis break even point tidak lain mengetahui pada tingkat volume berapa titik impas

berada. Dalam kondisi lain, analisis break even point pun digunakan untuk membantu pemilihan

jenis produk atau proses dengan mengidentifikasi produk atau proses yang mempunyai total

biaya terendah untuk suatu volume harapan.

Analisis ini memerlukan estimasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan.

Contoh dari biaya tetap adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, bunga kredit, dan gaji

pimpinan, sedangkan contoh dari biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya

material, biaya utiliti, dan untuk pendapatan diasumsikan berbentuk linier dimana besarnya

bertambah sesuai dengan pertambahan volume penjualan. Adapun rumus untuk menghitung

break event point (BEP) adalah:

Dimana :

BEP = titik impas (break even point)

TC = total biaya produksi (total cost)

Py = harga penjualanY (selling price)

Y = perkiraan hasil panen (production)

4. R/C Ratio

RETURN COST RATIO ( R / C ) adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya yang

secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut :

R/C = PQ .Q / (TFC+TVC)

Keterangan :

R = Penerimaan

C = Biaya

PQ = Harga output

Q = Output

TFC = Biaya tetap

TVC = Biaya variabel

Tujuan dari C/R ini adalah untuk melihat keuntungan relatif dalam sebuah usaha yang

diperoleh dalam 1 tahun terhadap biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha tersebut. Efisien

tidaknya suatu usaha ditentukan oleh besar kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha tersebut

serta besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil tersebut.

TUGAS KULIAH

PENGANTAR USAHA TANI

NAMA : NANING EKASARI F.

NIM : 105040213111022

KELAS : L

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012