Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas & Definisi Para Ahli| Secara umum,

Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa

dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia

Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas

mengatur rumah tangga daerahnya. 

1. Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani

yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi,

pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. 

2. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Definisi Para Ahli - Ada beberapa pendapat para ahli

mengenai pengertian otonomi daerah. Macam-macam pendapat para ahli tersebut adalah sebagai

berikut... 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun

2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi daerah

menurut kamus hukum dan glosarium otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Encyclopedia of Social Scince : Pengertian otonomi daerah menurut

Encyclopedia of social scince adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri

sendiri dan kebebasan aktualnya. 

Menurut Pendapat Para Ahli : Pengertian otonomi daerah menurut pendapat para ahli

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian otonomi daerah menurut kamus

besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Hakikat Otonomi Daerah - Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat

disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut...

Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri,

baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah

masing-masing. 

Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik

kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku

4. Tujuan Otonomi Daerah - Maksud dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut...

agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga

jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar

agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat

diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya

agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat

dan keadaan daerah yang mempunya kekhususan sendiri. 

5. Prinsip Otonomi Daerah - Prinsip ototnomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi,

kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah...

Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter,

agamar, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional. 

Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan

pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada

dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan

daerah. 

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya

harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada

dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang

merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

6. Asas Otonomi Daerah - Pedoman pemerintahan diatur dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004.

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang

terdiri atas sebagai berikut..

Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

Asas tertip penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan

cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara. 

Asas proporsinalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban 

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada

masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung

jawab (efisiensi = ketepatgunaan, kedaygunaan, efektivitas = berhasil guna). 

Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga asas antara lain sebagai berikut...

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

daerah otonom dalam kerangka  NKRI 

Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai

wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan

dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana,

dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya

dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. 

Demikianlah informasi mengenai Pengertian Otonomi Daerah. Semoga teman-teman dapat

menerima dan bermanfaat bagi kita semua baik itu pengertian otonomi daerah, pengertian otonomi

daerah secara etimologi, pengertian otonomi daerah pendapat para ahli, hakikat otonomi daerah,

maksud dan tujuan otonomi daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, asas-asas otonomi daerah.

Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman".

Referensi : 

H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas

IX SMP dan MTs. Jakarta : Global. Hal : 49-57

BAB I PENDAHULUAN

A.         Latar Belakang

Sejarah adalah suatu peristiwa yang sangat bermakna sebab dilihat dari makna sejarah itu

sendiri ialah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu

manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah

lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Orang yang mengkhususkan

diri mempelajari sejarah atau ahli sejarah disebut sejarawan. Pendidikan Islam di

Indonesia telah berlangsung sejak masuknya islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah

masuknya islam ke Indonesia dengan damai berbeda dengan daerah-daerah lain

kedatangan islam di lalui lewat peperangan, seperti Mesir, Irak Parsi dan beberapa daerah

lainnya. Peranan para pedagang dan mubalig sangat besar sekali andilnya dalam proses

Islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan. Hakikat

pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang di cita-citakan. Dengan

demikian pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia kearah yang di cita-

citakan Islam. Para pedagang atau mubalig adalah orang yang melakukan aktivitas

pendidikan. Esensi dari pendidikan itu adalah dengan melihat unsur dasar pendidikan.

Melihat kepada pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa pendidikan

islam tersebut telah banyak memainkan peranannya dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa.[1]

B.         Rumusan masalah 1.   Bagaimana konsep otonomi pendidikan dalam sejarah?

2.   Bagaimana konsep otonomi & aplikasinya pada masyarakat?

BAB II PEMBAHASAN

A.          Konsep Otonomi Pendidikan dalam Sejarah

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri,

dan nomos yang berarti Hukum atau aturan . Dalam konteks etimologis ini ada  beberapa

pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai ‘perundangan sendiri’,‘mengatur

atau memerintah sendiri’ menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain

mengandung arti juga mengandung pengertian ‘pemerintahan’. Secara konseptual banyak

konsep tentang otonomi di antaranya otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah

daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat selain itu otonomi daerah

adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus da erah, dengan

keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Otonomi juga

diartikan sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga

daerah. Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian.[2] Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

prosespembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya danmasyarakat.

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata

(manifes) berikut:

1)       Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.

2)       Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan

masyarakat.

3)       Melestarikan kebudayaan.

4)       Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.

1)       Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua

melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.

2)       Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk

menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya

perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya

pendidikan seks dan sikap terbuka.

3)       Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat

mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan dan status yang

ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke

status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom.

Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga

atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu

otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.[3]Namun sejak

dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan

sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu

mahalnya biaya pendidikan.

Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi

dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang

diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan

masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup

enam aspek, yakni:

(1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah,

(2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan,

(3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah,

(4) Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan,

(5) Hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan.

(6) Pengembangan infrastruktur sosial

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2003 adalah terungkap pada bab Hak dan Kewajiban Warga Negara orang tua,

Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8

disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ; pasal 9 Masyarakat berkewajiban

memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga

pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11

ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima

belas tahun”.[4] Khusus ketentuan bagi Perguruan  Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan

Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat

penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada

masyarakat”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan

mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan

serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus

memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan

pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan

masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya,

merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia

yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus

diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna

mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu

strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat  harkat dan martabat

masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan

yang bermutu dan produktif.[5]

B.           Permasalahan dalam otonomi pendidikan

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum

sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan

pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap

kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya.

Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu :

 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan

kota.

2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk

dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak

memadai.

3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai.

4) Kurangnya  perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah

kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya

sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama.

(6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan

pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini

mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu

membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan

memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.[6]

Pendidikan telah sekian lama sebagai budak ideologi dan politik diluncurkan untuk

mengabdi kepentingan kelompok dan pribadi. Akibatnya proses pendidikan tidak

mencerdaskan dan mendewasakan anak didik, tetapi membodohi dan menciptakan sistem

penindasan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Implikasinya, pendidikan tidak

berpihak pada pencerahan moral, tetapi lebih memainkan kekuasaan. Salah satu langkah

reformasi internal di bidang pendidikan yang harus dilakukan segera adalah

mengembalikkan otonomi pendidikan kepada sekolah dan guru. Selain itu, sekolah dan

guru perlu diberi peranan lebih besar untuk ikut menyusun program belajar dan agenda

evaluasi. Selama hal tersebut tidak dilakukan perubahan, maka selama itu pula sekolah

serta guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya mendidik secara benar. Selama itu

pula kita takkan dapat memperbaikki kesalahan-kesalahan fundamental yang terjadi di

sekolah-sekolah. 

C.          Konsep otonomi dan aplikasinya dalam masyarakat

Otonomi merupakan hak dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan secara memadai

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Otonomi bukanlah fungsi

penugasan saja. Otonomi memiliki makna bertindak atas namanya sendiri. Jadi terjadi

keseimbangan antara tugas dan wewenang dan tanggung jawab.

Dalam melaksanakan fungsinya pendidikan tinggi di berikan otonomi-otonomi

berhubungan dengan kemandirian, akuntabilitas, dan jaminan mutu. Otonomi yang

dimaksud dalam hal keilmuan dan pengelolaan, sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundangan yang berlaku. Pendidikan juga memiliki akuntabilitas. Artinya

pendidikan harus bertanggung jawab bukan saja kepada pemerintah, tetapi juga kepada

masyarakat (publik pemakai) dan profesi. Masyarakat dalam arti individual maupun

kelembagaan, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pendidikan,

termasuk pendidikan tinggi dalam era otonomi dan desentralisasi pemerintahan tidak

dapat bertindak secara sektoral. Mereka membutuhkan bantuan masyarakat di luar

perguruan tinggi. Oleh karena itu misi perguruan tinggi harus dapat menyerap kebutuhan

riil masyarakat dan daerah dimana perguruan tinggi tersebut berada. Perlu adanya

transparansi yaitu suatu keniscayaan bagi pengembangan pendidikan, karena dengan

transparansi akan tumbuh kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan

membangkitkan peran serta masyarakat untuk memikirkan, merencanakan,

melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan mengembangkan pendidikan.[7]  

Keberhasilan pendidikan perlu dilakukan evaluasi. Otonomi pendidikan dimaksudkan

untuk menjawab tantangan pendidikan di era global dan otonomi daerah, tantangan

tersebut menyangkut:

1. Peningkatan nilai tambah;

2. Pengkajian komprehensip terhadap proses perubahan struktur masyarakat;

3.   Peningkatan daya saing peneliti dan pengabdi dalam menghasilkan karya yang

bermutu;

4.   Mengatasi permasalahan kemiskinan struktural;

5.    Mengatasi angka putus sekolah;

6.   Menempatkan posisi pendidikan tinggi secara tepat dalam era globalisasi;

7.   Tuntutan kualitas;

D.          Pelaksanaan otonomi daerah dalam dunia pendidikan

         Otonomi  pendidikan yang benar  adalah pendidikan yang diambil  harus selalu

dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi

publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai

dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Berangkat dan ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam

menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan yaitu:

1)    Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan

segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar

mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang

bermakna. Pendidikan  disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu

ciri-ciri sebagai berikut :

 a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar

(learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya

hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal);

 b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga

dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan

sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning),

 c)  hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia

kerja.

Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang

bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian bahwa ada

tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan

buku bacaan serta pekerjaan rumah. [8]Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas

bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya

kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah

daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru,

fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus

mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua

infrastruktur yang ada demi pencapaian  kinerja yang maksimal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung

peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan

untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar

sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu

pendidikan  secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk

memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan

peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam

penyelenggaraan pendidikan.[9]

2)    Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

      Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah

menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk

kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan

pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan

melakukan pemerataan   diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu

daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara

daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk

mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.   

3)     Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah

daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia

pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju.

Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat

dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan

masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk

berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah

yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di

bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun

pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus

diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala  

pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

4). Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia.

Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar

kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau

Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat,

pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus

membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung

jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat.

5). Pengaturan kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah.[10]

Pemerintah Pusat   tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah

Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat

nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard

mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan

regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu

lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar

berjalan efektif dan efisien. [11]

Pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan

pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1)        Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum

nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya.

2)        Penetapan standar materi pelajaran pokok.

3)        Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.

4)        Pencatatan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

5)        Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan

mahasiswa.

6)        Penetapan persyaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfataan, pemindahan,

penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar

budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.

7)        Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional,

galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, clan monumen yang

diakui secara internasional.

8)        Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi

Pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.

9)        Pengaturan dan pengembangan pendidikap tinggi, pendidikan jarak jauh, serta

Pengaturan sekolah internasional.

10)    Pembinaan dan pengembangan bahasa dalam sastra Indonesia.

Sementara itu, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.    Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa calon mahasiswa dari masyarakat

minoritas, terbelakang, dan/tidak mampu.

2.        Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul pendidikan untuk

taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar

sekolah.

3.   Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan

kurikulum, akreditasi,dan pengangkatan tenaga akademis.

4          Pertimbangan dan penutupan perguruan tinggi.

5          Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan clan/ atau penataran guru;

6          Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan,

kajian sejarah clan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

       Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan

pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. ada beberapa hal yang

harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan

pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi

tujuan utama; (3) peranserta masyarakat bukan hanya pada staheholders, tetapi harus

menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien,

efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat

banyak; clan (5) keanekaragaman aspirasi clan nilai serta norma lokal harus dihargai

dalam kerangka clan demi penguatan system Pendidikan nasional.[12] Dalam praktiknya,

desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya,

kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di

tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada

tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah

sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan

itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).[13]

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah, sebenarnya

merupakan kecenderungan internasional yang dipraktikkan di banyak negara, untuk

Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan sumber

daya manusia yang helakangan ini dirisaukan banyak pihak, terutama bila dilihat dari

beberapa laporan hasil survei dari lembaga-lembaga independen dunia, menempatkan

kualitas sumber daya manusia Indonesia pada urutan bawah, jauh di bawah negara-negara

tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Phillifina. Dalam konteks

desentralisasi ini, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Aparatur pendidikan baik di

pusat tnaupun di daerah, berperan penting dalam peningkatan peran serta, efisiensi, dan

produktivitas masyarakat untuk membangun pendidikan yang mandiri dan profesional.

Salah satu sasaran pembangunan adalah mewujudkan desentralisasi daerah yang nyata,

dinamis, dan bertanggung jawab. Titik berat desentralisasi diletakkan pada

kabupaten/kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah

amatlah mendasar pcranannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang

mendapat pelayanan. Efektivitas pelayanan pendidikan pada tingkat akar rumput (grass

root) juga penting untuk mcndorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

pcndidikan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa desentralisasi di bidang

pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang berhenti

pada tingkat kabupaten/kota. Di bidang pendidikan justru sampai pada pelaksana teknis

atau ujung tombak pendidikan, yaitu sekolah-sekolah.Pemberlakuan sistem desentralisasi

akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan

daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu

manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan

untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output

pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh

secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif

untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu :

 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah

lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki;

2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak

lokal dan mengurangi biaya operasional;

3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan

menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat;

4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada

daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.[14]

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya  landasan dasar

pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat

daerah. Pendidikan juga merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia,

karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, keterampilan, nilai dan

kebudayaan. Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu

Dekonstrasi, Dekonstrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada

pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara

Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga

tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat. Pada Tingkat Devolusi di bidang

pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu:

 (1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat;

2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan;

3) lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan

4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan. Berdasarkan ciri-

ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No.22 tahun

1999 lebih menjurus kepada Devolusi, yang pertaruran pelaksanaannya tertuang pada

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidkan dengan jelas menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Pendidikan Tinggi.

Kewenangan Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam

persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian

hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan  dan

melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).

E.       Sejarah Pendidikan Islam

Islam, dari awal, menempatkan premi yang tinggi pada pendidikan dan telah menikmati

tradisi intelektual panjang dan kaya. Pengetahuan ('ilm) menempati posisi yang signifikan

dalam Islam, sebagaimana dibuktikan oleh lebih dari 800 referensi untuk itu dalam buku

Islam yang paling dihormati, maka Al-Qur'an . Pentingnya pendidikan berulang kali

ditekankan dalam Al-Qur'an dengan perintah sering, seperti yang termaktub dalam QS.

Al-Mujadillah: 11.

                              

    

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [15]

Ayat-ayat tersebut memberikan stimulus kuat bagi masyarakat Islam untuk berjuang

untuk pendidikan dan pembelajaran. Munculnya Quran pada abad ketujuh cukup

revolusioner untuk masyarakat Arab yang didominasi buta huruf. Para mulai dari

pendidikan Islam adalah Al-Quran Zikir , dan kata pertama adalah "Iqra" yang berarti

"membaca". Arab masyarakat telah menikmati tradisi lisan kaya, tetapi Quran dianggap

firman Allah dan harus organik berinteraksi dengan dengan cara membaca dan

melafalkan kata-katanya. Oleh karena itu, membaca dan menulis untuk tujuan mengakses

berkat-berkat penuh dari Quran adalah sebuah aspirasi untuk sebagian besar Muslim.

Dengan demikian, pendidikan dalam Islam tegas berasal berasal dari hubungan simbioisis

dengan pelajaran agama.

Jadi, dengan cara ini, pendidikan Islam dimulai. Muslim yang saleh dan terpelajar (mu

'allim atau mudarris), yang didedikasikan untuk membuat ajaran Quran lebih mudah

diakses oleh masyarakat Islam melalui sekolah Islam , mengajarkan umat beriman dalam

apa yang kemudian dikenal sebagai kuttab (jamak, katātīb). Kuttab ini bisa ditemukan di

berbagai tempat: masjid, rumah-rumah pribadi, toko, tenda, atau bahkan di tempat

terbuka. Para sejarawan tidak yakin untuk ketika katātīb itu pertama kali didirikan, tetapi

dengan keinginan luas umat beriman untuk mempelajari Quran, katātīb dapat ditemukan

di hampir setiap bagian dari kerajaan Islam pada pertengahan abad kedelapan. Kuttab ini

melayani fungsi sosial yang vital tidak hanya sebagai kendaraan untuk instruksi publik

formal untuk anak usia SD dan terus begitu sampai model pendidikan Barat

diperkenalkan pada periode modern. Bahkan saat ini, telah dipamerkan daya tahan luar

biasa dan terus menjadi sarana dengan penting pendidikan agama di banyak Negara

Islam. [16]

Selama zaman keemasan kerajaan Islam (biasanya didefinisikan sebagai periode antara

abad kesepuluh dan ketigabelas), ketika Eropa Barat secara intelektual mundur dan

stagnan, pengetahuan Islam berkembang dengan keterbukaan mengesankan untuk ilmu-

ilmu rasional, seni, dan bahkan sastra. Ia selama periode ini bahwa dunia Islam membuat

sebagian besar kontribusinya terhadap dunia ilmiah dan artistik. Ironisnya, para ulama

Islam diawetkan banyak pengetahuan dari Yunani yang telah dilarang oleh dunia Kristen.

Kontribusi luar biasa lainnya dibuat di bidang kimia, botani, fisika, mineralogi,

matematika, dan astronomi, sebagai pemikir Muslim dianggap kebenaran ilmiah sebagai

alat untuk mengakses kebenaran agama.

Bahasa Arab memiliki tiga istilah untuk pendidikan, mewakili berbagai dimensi proses

pendidikan seperti yang dirasakan oleh Islam. Kata yang paling banyak digunakan untuk

pendidikan dalam arti formal adalah ta'lim, dari akar 'alima (mengetahui, menyadari,

untuk memahami, untuk belajar), yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan yang

dicari atau diberikan melalui instruksi dan pengajaran . Tarbiyah, dari akar raba (untuk

meningkatkan, tumbuh, untuk belakang), menyiratkan keadaan memelihara spiritual dan

etis sesuai dengan kehendak Allah. Ta'dīb, dari aduba root (untuk menjadi berbudaya,

halus, sopan), menunjukkan perkembangan seseorang dari perilaku sosial yang sehat.

Yang dimaksud dengan suara memerlukan pemahaman yang lebih dalam konsepsi Islam

tentang manusia.

F.        Konsep Pendidikan

Tarbiyah dapat dipahami sebagai jenis pendidikan yang membahas hati, tubuh, pikiran

dan jiwa individu. Tarbiyah menempatkan Allah di pusat pengalaman individu belajar.

Tujuan utama dari tarbiyah dapat disimpulkan sebagai menyediakan Muslim dengan

panduan positif sesuai dengan tradisi Islam yang akan menyebabkan mereka berkembang

menjadi 'orang dewasa baik' yang menjalani kehidupan yang bermanfaat di dunia dan

akhirat. Halstead menjelaskan bahwa 'orang dewasa baik' dalam pemahaman Islam

berarti orang dewasa yang menerima kewajiban ilahi dan 'mencari untuk mengambil

sifat-sifat Allah seperti Hikmah (kebijaksanaan) dan' adl (keadilan). "   [17]

Istilah 'pendidikan' dalam Islam dipahami dan dipahami dengan cara yang sama sekali

berbeda dengan apa yang dipahami dalam masyarakat Barat. Setelah kami teliti,

pemahaman umum dari seorang individu terdidik dalam masyarakat Barat adalah

seseorang yang memiliki kemampuan kritis dan dianggap sebagai otonom dengan

kepekaan estetika. Dari perspektif Islam individu berpendidikan mungkin memiliki

atribut yang sama, namun komponen yang diperlukan yang diperlukan adalah keyakinan

dan pengetahuan tentang bagaimana menyembah Tuhan dan bagaimana menjalani hidup

sesuai dengan hukum Islam. Tidak ada satu kata yang menggambarkan 'pendidikan'

dalam bahasa Arab, namun para sarjana umumnya cenderung untuk menggunakan tiga

kata yang berbeda Tarbiyah berasal dari akar kata raba (tumbuh, meningkat, ke

belakang, memelihara rohani), yang berarti negara. dari memelihara etika dan spiritual

dalam mengembangkan potensi individu dan bimbingan anak untuk negara kematangan

lengkap. Ta'dibberasal dari akar kata aduba (menjadi halus, disiplin, berbudaya, santun),

yang menunjukkan aspek-aspek sosial dariTa'lim manusia termasuk proses

pengembangan karakter dan perilaku sosial yang baik. berasal dari akar kata 'alima(untuk

tahu, untuk mengetahuinya, untuk melihat, belajar, untuk membedakan), ini mengacu

pada pengetahuan, menyampaikan dan penerimaan melalui instruksi dan pengajaran.

Ketiga hal itu menunjukkan analisis yang mungkin dalam tiga bidang pendidikan Islam;.

(I) membantu pengembangan individu, (ii) meningkatkan pemahaman masyarakat dan

aturan sosial dan moral dan (iii) transmisi pengetahuan ' . Ini dapat dikatakan bahwa

ketiga dimensi menawarkan tujuan dasar pendidikan Islam. Untuk memperoleh

pemahaman yang lebih baik ketiga bidang perlu dieksplorasi lebih lanjut.[18]

Tarbiyah (pengembangan individu)

Pentingnya pengembangan individu

"... Sangat penting, karena memang semua dien (agama) didasarkan pada tarbiyah. Ini

dimulai pertama-tama dengan pendidikan dan pelatihan diri kita sendiri, kemudian

keluarga kita, dan kemudian dari masyarakat luas. Tapi ini tarbiyah yang paling penting

sehubungan dengan anak-anak kita ... "

Tarbiyah dapat dipahami sebagai jenis pendidikan yang membahas hati, tubuh, pikiran

dan jiwa individu. Tarbiyah menempatkan Allah di pusat pengalaman individu belajar.

Tujuan utama dari tarbiyah dapat disimpulkan sebagai menyediakan Muslim dengan

panduan positif sesuai dengan tradisi Islam yang akan menyebabkan mereka berkembang

menjadi 'orang dewasa baik' yang menjalani kehidupan yang bermanfaat di dunia dan

akhirat. Halstead menjelaskan bahwa 'orang dewasa baik' dalam pemahaman Islam

berarti orang dewasa yang menerima kewajiban ilahi dan 'mencari untuk mengambil

sifat-sifat Allah seperti Hikmah (kebijaksanaan) dan' adl (keadilan). Mereka berusaha

untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang dalam hal terdiri dari roh 'kepribadian

terintegrasi' mereka, hati dan pikiran, mereka berusaha untuk menjadi insan

kamil (manusia sempurna) dan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran dari

prinsip-prinsip Islam. [19]

Ta'dib (pendidikan sosial dan moral)

Sebuah komponen fundamental dari iman Islam adalah konsep umat (keluarga di seluruh

dunia dari sesama orang percaya) yang mengikat orang percaya dengan melampaui batas-

batas kebangsaan, latar belakang etnis, status sosial ekonomi, bahasa, dan varians budaya.

Mengingat hal ini pendidikan pikiran Islam tidak pernah bisa menjadi urusan individu

karena Islam milik keluarga di seluruh dunia dimana ta'dib memastikan bahwa mereka

dapat hidup bersama dalam keadaan damai dan kebahagiaan dengan nilai-nilai moral dan

etika yang tinggi ditentukan oleh hukum (Syariahilahi ). Pendidikan oleh karena itu,

dapat dikatakan, digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan dan mempertahankan

komunitas atau warisan budaya masyarakat dan nilai-nilai tradisional. " .

"Dalam Islam, eksistensi sosial memiliki tujuan yang sama persis seperti keberadaan

individu:. Realisasi di bumi dari imperatif moral yang ilahi. Syariah ini mengintegrasikan

semua aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial dan ekonomi menjadi pandangan

dunia tunggal dan dengan berbuat demikian menghilangkan konsep pemisahan antara

agama dan negara.  dibandingkan dengan perspektif liberal, konsep kehendak bebas

dalam Islam dengan demikian merupakan salah satu yang tidak canggih. ".   ada pilihan

sederhana dari apakah orang menerima Islam atau benar-benar menolaknya. Sebuah

konsep 'pick-dan-memilih' tidak ada di mana satu dapat memutuskan untuk menerima

bagian tertentu dari keyakinan dan menolak bagian lain karena perubahan sosial atau

alasan lainnya. Ini adalah prinsip yang sangat penting karena jika salah satu menolak

bagian mereka sebenarnya menolak keseluruhan dan telah meruntuhkan kredibilitas itu.

Al-Qur'an membahas hal ini dengan nada tegas, "Lalu apakah Anda percaya bagian dari

Kitab Suci dan menolak sisanya? Lalu apa balasan dari mereka yang berbuat demikian di

antara kamu, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini, dan pada hari kiamat mereka

akan terjebak di dalam siksaan yang paling pedih. [20]

Poin penting dan relevan untuk disebutkan di sini dalam konteks Inggris adalah berkaitan

dengan pengajaran dan pembelajaran kewarganegaraan di sekolah. Muslim percaya

pendidikan agama datang sebelum setiap pengajaran kewarganegaraan; pendekatan

pendidikan sosial harus kompatibel dengan prinsip Islam. Al-Attas menyatakan bahwa

adalah lebih penting dalam Islam untuk menghasilkan 'orang baik' dari 'warga yang baik',

'untuk orang yang baik akan menjadi warga yang baik, tetapi warga negara yang baik

belum tentu juga menjadi baik.

Ta'lim (Transmisi dan akuisisi pengetahuan)

Perlu menunjukkan bahwa tidak ada pengertian dalam Islam dari mengejar pengetahuan

untuk kepentingan diri sendiri, pengetahuan tidak dihargai dalam dirinya sendiri tanpa

kondisi terpasang terpenuhi.  poin pada kenyataannya bahwa dalam bahasa Arab 'tahu'

akhirnya berarti 'untuk diubah oleh proses yang sangat mengetahui penawaran oleh

seorang filsuf Islam yang terkenal Al-Ghazali tentang masalah ini, Pastikan bahwa

pengetahuan saja tidak ada dukungan Jika seorang pria membaca seratus ribu mata

pelajaran ilmiah dan belajar mereka tetapi tidak bertindak atas mereka, pengetahuan tidak

ada gunanya kepadanya, karena manfaatnya hanya terletak pada yang digunakan.

Pemahaman ini juga berlaku untuk kekayaan di mana akumulasi dari itu untuk

kepentingan diri sendiri tidak diperbolehkan kecuali ada penyebab dimaksud dalam

akumulasi. Pengetahuan dengan cara yang sama harus diperoleh untuk mendapatkan

keuntungan dari itu dan kemudian menyebarkannya atau memanfaatkan itu dengan

membantu orang lain dalam mengakui Tuhan. Tujuan dari mencari ilmu harus memulai

di pelajar kesadaran spiritual dan moral yang mengarah pada peningkatan Imaan (iman)

yang memanifestasikan dirinya sebagai amal shalih (perbuatan bajik) yang mengarah

ke Yaqiin (kepastian) yang semuanya terus-menerus ditekankan dalam Qur'an 'an.

Bahkan Alquran menyatakan di banyak tempat yang kita harus miliki Imaan ditambah

dengan 'amal shalih[21].

Guru pengetahuan memiliki peran yang mulia dalam masyarakat Islam karena mereka

bertanggung jawab untuk memelihara rohani dan moral dari generasi berikutnya.

Kehidupan pribadi mereka sama-sama pentingnya dengan profesi mereka. Ibnu Khaldun,

seorang filsuf muslim klasik dan sosiolog diakui bahwa anak-anak Muslim belajar

melalui imitasi dari seorang guru dan kontak pribadi dengan dia. Akan adil untuk

mengatakan bahwa ada konsep serupa dalam masyarakat liberal di mana orang tua

umumnya lebih suka anak-anak mereka diajar oleh guru yang memegang 'akhlak yang

baik' dan sesuai dengan 'nilai-nilai etika. Namun pada umumnya tidak ada definisi tetap

'akhlak yang baik' apa dan 'nilai-nilai etika' adalah.

Semua bentuk mencari pengetahuan dapat diambil sebagai ibadah asalkan dilakukan

dalam alam Syariah. Implikasi dari ini adalah jelas, bahwa agama adalah pusat dari

semua aspek pendidikan, 'bertindak sebagai lem yang memegang bersama seluruh

kurikulum. ini juga bisa dikenal sebagai kurikulum yang terintegrasi. Gagasan liberal

pendidikan akan punya masalah di sini, karena hal ini pendekatan terpadu dengan agama

di jantung itu akan merusak konsep otonomi karena akan muncul untuk membatasi

pemikiran individu sepanjang jalur tertentu. [22]

G.      Konsep Pendidikan dalam Islam

Sekularisasi ide yang menjalari sejarah Pemikiran Barat sejak periode Yunani kuno dan

Roma. Pemikir Muslim tidak memahami apa yang dipahami sebagai rasio sebagai

sesuatu yang terpisah dari apa yang dipahami sebagaiintellectus, mereka dikandung caql (

Sebagai kesatuan organik dari kedua ratio dan intellectus. Mengingat hal ini, umat ( لقع

Islam didefinisikan manusia sebagai al-ÌaywÂn al-nÂtiq, dimana nÂtiq jangka

menandakan 'Rasional'. Manusia memiliki suatu fakultas batin yang merumuskan arti

(yaitu dha nutq قطوذ) dan ini formulasi makna, yang melibatkan penilaian dan

diskriminasi dan klarifikasi, yang apa yang merupakan 'rasionalitas' nya.

Istilah nÂtiq dan nutq adalah berasal dari akar yang menyampaikan arti dasar dari

'pidato',dalam arti ucapan manusia, sehingga mereka berdua menandakan

tertentu daya dan kapasitas manusia untuk mengartikulasikan kata-kata dalam pola yang

bermakna. Dia, sebagaimana adanya, sebuah 'bahasa hewan', dan artikulasi simbol

linguistik ke dalam pola yang bermakna tidak lain dari luar ekspresi, terlihat dan

terdengar dari dalam, bagian yang tak terlihat realitas yang kita

sebut caql. Para caqlistilah itu sendiri pada dasarnya menandakan semacam 'mengikat'

atau 'pemotongan', sehingga saat ini caql hormat menandakan properti bawaan yang

mengikat dan menahan benda pengetahuan melalui kata-kata.

BAB III

PENUTUP

I.          Kesimpulan Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri, dan

nomos yang berarti Hokum atau aturan (Abdurrahman, 1987). Dalam konteks etimologis

ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai

‘perundangan sendiri’ (Danuredjo, 1977), ‘perundangan sendiri’ (Koesoemahatmadja,

1979), ‘mengatur atau memerintah sendiri’ (Runt Nugroho, 2000). Koesoemahatmadja

(1979), lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di

Indonesia, otonomi selain mengandung arti juga mengandung pengertian ‘pemerintahan’.

Secara konseptual banyak konsep tentang otonomi yang diberikan oleh para pakar dan

penulis, di antaranya Syarif Saleh (1963) mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan

memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. pengertian

otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial,

artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat

diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan

cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

II.     Saran Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan untuk

itu kritik dan saran sangat di harapkan penulis dari para pembaca sekalian demi untuk

perbaikan makalah ini ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Ilmu Pengetahuan. Jakarta: PT. Mizan

Pustaka,2009.

Daulay Haidar Putra, Pendidikan Islam, Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2004.

Http//www/pengertianotonomi.com, Sabtu 31.03.2012.

Hidayat Kamaruddin, Masyarakat Agama dan Agenda Masyarakat Madani. Jakarta,

1991.

Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan

Pendidikan. Pustaka Al-Husna, 1986.

Ibrahim, Inovasi Pendidikan. Jakarta: Direktokrat Pendidikan Tinggi, 1988.

Mulyanto Sumardi, Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Dharma

Bakti, 1978.

Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Rake Sarasin,

1987.

Undang-undang Sisdiknas, UU No, 20 Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.       

      

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Peraturan Pemerintah