PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI …

Vol. 2(4) November 2018, pp.768-779

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6885 (online)

768

PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI TANPA IZIN

DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH

THE USAGE OF PUBLIC ROAD FOR PERSONAL BENEFIT WITHOUT LEGAL

PERMIT IN KUTA ALAM SUB DISTRICT OF BANDA ACEH

Dian Suryana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Chadijah Rizki Lestari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan dan mengetahui alasan penggunaan jalan umum untuk

kepentingan pribadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengapa tidak memiliki izin, kendala yang terjadi

pada saat dilakukannya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan upaya yang ditempuh

oleh Polri Kota Banda Aceh untuk mengatasi penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Untuk memperoleh data penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, jenis

penelitian yang dipakai bersifat yuridis empiris yaitu melihat hukum sebagai kenyataan dan gejala sosial yang

terjadi dimasyarakat. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-

undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk

mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan

informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pihak penyelenggara pesta perkawinan menyatakan

bahwa tidak mengetahui adanya Perkap Polri sehingga tidak mengurus izin resmi, sulitnya mengurus surat izin,

dan terdapat persyaratan yang diminta oleh pihak yang terkait. Disarankan kepada Polsek Banda Aceh untuk

menindak secara tegas pelanggar ketentuan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. dan disarankan

bagi Polri, Polres, atau Polsek untuk melakukan pengawasan lebih ketat, serta melakukan secara proaktif

sosialisasi Perkap Polri kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan perangkat gampong dan instansi

yang terkait dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sesuai dengan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.

Kata Kunci : Peraturan Kepala Kepolisian, izin, masyarakat.

Abstract - The purpose of this articel is to explain and find out the reasons for using public roads for personal

use in Kuta Alam District, Banda Aceh, why not have a permit. Obstacles that occur when using public roads

for personal gain without permission and effort taken by the Banda Aceh city police to deal with the use of

public roads for personal gain without permission. To obtain the data of this articel, literature review and field

research are carried out, the type of research used is juridical empirical, such as looking at the law as a reality

and social symptoms that occur in society. To obtain secondary data is done by reading the laws and

regulations, scientific work, and the opinions of scholars, books and articles. Field research was conducted to

obtain primary data related to this research through interviews with respondents and informants. Based on the

results of the study, it was found that the organizers of the wedding party stated that they were not aware of the

existence of the Indonesian National Police Chief regulation so they don’t request any official permits, it is

difficult to acquire the permit and as well as there are requirements requested by related parties. It is suggested

to the Banda Aceh Police to take firm action against violators of the use of public roads for personal gain and it

is recommended for the national police, district police or sub-district police to conduct more rigorous

supervision and to proactively socialize the information about this regulation to the public, improve

coordination with village community managers and related institutions in the use of public roads for personal

use in accordance with the regulations of the police chief Republic of Indonesia No. 10 of 2012.

Keywords : Regulation of the Indonesian Republic Police Chief, permission, the community.

PENDAHULUAN

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun),

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 769

Dian Suryana, Chadijah Rizki Lestari

diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan

(kantor polisi,pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu

traffic light, pagarpenghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Jalan

mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan

dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Secara yuridis pengertian jalan terdapat dalam Pasal 1 angka (12)Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Terdapat beberapa aspek dalam ruang manfaat jalanyang meliputibadan jalan, saluran

tepi jalan, dan ambang pengamanannya.Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang

sangat vital bagi pengguna jalan sehingga setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengganggu fungsi jalan. Karena apabila orang atau masyarakat masih melakukan suatu

perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, tentu akan menimbulkan kekacauan bagi para

pengguna jalan yang melintas. Termasuk kedalam perbuatan yang dilarang tersebut adalah

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Tentang Jalan, yang berbunyi

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkanterganggunya fungsi

jalan di dalam ruang manfaat jalan;

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi

jalan di dalam ruang milik jalan;

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi

jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Meskipun begitu, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat

diperkenankan. Misalnya saja untuk kepentingan umum yang bersifat nasional daerah,

dan/atau kepentingan pribadi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk

Kegiatan Lalu Lintas (Perkap Polri). Secara khusus salah satu yang termasuk dalam

penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi adalah pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan



ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perkap Polri No 10 Tahun 2012 bahwa “Penggunaan jalan untuk

kepentingan pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya”.

Adanya tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi tidak jarang penyelenggaraan pesta

mengakibatkan penutupan jalan, Hal tersebut dapat diizinkan sepanjang ada jalan alternatif

lain yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara, sebagaimana yang diatur dalam

Perkap Polri No 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (3) bahwa “Penggunaan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan

jika ada jalan alternatif. dan ayat (4) bahwa “Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Selanjutnya dalam penutupan jalan terdapat tata cara perizinan yang harus diperoleh

untuk mendapatkannya, sesuai dengan Perkap Polri No 10 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) dan

(3) yang berbunyi:

2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)

dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara

tertulis kepada:

a. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan palinglambat 7 (tujuh)

hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut:

a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;

b. waktu penyelenggaraan;

c. jenis kegiatan;

d. perkiraan jumlah peserta;

e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan;dan

f. surat rekomendasi dari:

1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan

pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan

provinsi;

2 satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangiurusan

pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan

kabupaten/kota; atau

3 kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.



Kemudian ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Perkap Polri No 10 Tahun 2012 yang

berbunyi:

1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah menerima

permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat

dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian

izin atau surat penolakan izin.

2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas

Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk

menjagaKeamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas.

3) Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam

penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau

kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:

a. tidak merusak fungsi Jalan;

b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitarlokasi

kegiatan; dan

c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dankelancaran lalu

lintas.

Namun pada kenyataannya, ternyata masih ditemukan pihak-pihak yangmelakukan

penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi khususnya penyelenggaraan pesta

perkawinan tanpa mendapat izin. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Banda

Aceh.Berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan Pak

Aidin Fikri sebagai Staf Lalu Lintas dan Angkutan (LLA), Sejak bulan Januari sampai

dengan bulan Desember tahun 2017, tercatat 80 penyelenggara pesta perkawinan yang

dilaksanakan di 4 gampong yaitu gampong laksana, keuramat, beurawe, dan kota baru. Dari

80 penyelenggara pesta perkawinan tersebut diketahui bahwa hanya terdapat 2 penyelenggara

pesta perkawinan yang memiliki surat izin resmi untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin di Kecamatan Kuta Alam

Banda Aceh”



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan, termasuk

proses penegakannya, sehingga akan terungkap berbagai faktor dan permasalahan yang

dihadapi,sehingga dapat berguna bagi pembangunan sistem hukum dalam arti luas.1dimana

penelitian ini melihat hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sebagai perilaku

nyata (das sein) sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penelitian

hukum yuridis empiris dilihat sebagai norma (das sollen) yang menggunakan bahan-bahan

hukum atau aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di satu kecamatan yaitu Kecamatan Kuta AlamBanda

Aceh yang dimana terdapat Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pribadi Tanpa

Izin.Secara khususpenulis memfokuskan pada 4 gampong yaitu gampong Laksana, Beurawe,

Kota Baru, Keuramat.Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan dari Polsek Kuta Alam

sebagai instansi terkait dengan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjekyang

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya.2Populasi penelitian ini meliputi unsur pelaksana Dinas

Perhubungan (DISHUB) dan POLRIKota Banda Aceh sebagai instansi yang berwenang

dalam proses pemberian izin mengenai Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pribadi

Tanpa Izin di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, serta penyelenggara pesta perkawinan di

Kecamatan Kuta Alam yang terkait dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk

kepentingan pribadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang ingin diteliti.3Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Menggunakan Cluster Sampling yaitu teknik

memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil.Sesuai dengan namanya,

penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau cluster teknik ini digunakan jika catatan

1Rachmad Baro, Penelitian Hukum Non-Doktrinal, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1. 2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 119. 3Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2005, hlm 119



lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperoleh serta keterbatasan biaya dan

populasi geografis elemen-elemen populasi berjauhan.4 Adapun responden dan informan

tersebut adalah:

Responden, terdiri dari:

a. 5 (lima) Penyelenggara Pesta Perkawinan tanpa Izin di gampong Laksana Kecamatan

Kuta Alam Banda Aceh

b. 5 (lima) Penyelenggara Pesta Perkawinan tanpa Izin di gampong Beurawe Kecamatan


c. 5 (lima) Penyelenggara Pesta Perkawinan tanpa Izin di gampong Kota Baru Kecamatan


d. 5 (lima) Penyelenggara Pesta Perkawinan tanpa Izin di gampong Keuramat Kecamatan


Informan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan (LLA) Kota Banda Aceh

b. Kabag Lalu Lintas dan Angkutan (LLA) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

c. Kapolsek Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

d. Camat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

e. Kechik gampong Laksana, Beurawe, Kota Baru, dan Laksana

f. 1(satu) orang Akademisi dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Administrasi

Negara Universitas Syiah Kuala

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu Penelitian kepustakaan yang dilakukan

guna memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan

perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah

yang berkaitan dengan penelitian ini.5

b. Penelitian lapangan (field research) yaitu Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk

memperoleh data primer.6 Lalu pendapat lainnya yang menyatakan memperoleh data

4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 122. 5Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Ke 1, Cetakan Ke 3, 2010, hlm

106 6Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16



primer adalah data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, data ini dapat

diperoleh melalui dengan cara mewawancarai responden dan informan.7

6. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research)maupun

penelitian lapangan (field research) yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk

kepentingan pribadi tanpa izin di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dengan menggunakan

pendekatan kualitatif yaitu penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang

dapat diterima oleh akal sehat manusia.8Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk

menghasilkan data deskriptif analisis yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah karya

ilmiah.9

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi di kecamatan kuta alam

banda aceh banyak yang tidak memiliki izin

Menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi khususnya untuk

penyelenggaraan pesta perkawinan harus mendapat izin dengan melakukan pengurusan surat

izin resmi yang diperoleh dari Kapolri, Kapolres atau Kapolsek setempat untuk

menyelenggaraan acara tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10

Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan

Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkap Polri). Setiap orang atau masyarakat yang ingin

menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi dengan penutupan harus melakukan

pengurusan surat izin resmi yang diperoleh dari Kapolri, Kapolres atau Kapolsek setempat.

Hal tersebut diatur agar terwujudnya tertib lalu lintas baik dari segi tujuan agar orang atau

masyarakat tidak merusak fungsi jalan, tidak merusak fasilitas umum yang berada di jalan

atau sekitar lokasi kegiatan,dan membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas maupun dalam hubungan dengan perkembangan lalu lintas, agar dapat

berjalan dengan teratur sebagaimana yang diharapkan.

7Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 23 8Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986, hlm 159 9Lexi J, Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm 3



Dasar hukum penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi adalah

berdasarkanPerkap Polri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam

Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Tujuan

dibentuknyaperaturan tersebut adalah agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu

lintas. dimana ketertiban lalu lintas yang diharapkan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang

berlangsung secara teratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Dalam pelaksanaan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sudah

seharusnya memiliki surat izin resmi untuk menyelenggarakan acara tersebut dan terdapat

penerapan sanksi yang tegas terhadap pengguna jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa

izin, Tujuannya agar pengguna jalan umum untuk kepentingan pribadi patuh dengan aturan

yang sudah ditetapkan.

Kemudian terdapat beberapa alasan yang ditemukan terkait dengan izin penggunaan

jalan umum untuk kepentingan pribadi khususnya di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan ini disebabkan karena tidak adanya

sosialisasi khusus terkait dengan Perkap Polri yang dilakukan oleh pihak Polri sementara itu

penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi terus marak terjadi di masyarakat tanpa

ada pelaporan kepada pihak Polri.

Selain itu masyarakat kurang peduli pada kepentingan umum yang ujungnya

berdampak kepada pribadi, maka dari itu sulit untuk menyadarkan masyarakat tentang Perkap

Polri No 10 Tahun 2012 ini, apalagi masyarakat pada umumnya tidak pernah mengetahui

adanya Perkap Polri No 10 Tahun 2012 maka khususnya masyarakat gampong Laksana,

Beurawe, Kuta Baru, dan Keuramat tidak mengurus surat izin dari Polri setempat.10 Padahal

petugas pengamanan dan rambu-rambu lalu lintas sementara siap ditempatkan di ruas-ruas

jalan, akan tetapi tidak ada yang meminta untuk melakukan pengamanan di tempat kegiatan,

ketika nantinya ditempat tersebut terdapat kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh parkir

barulah pihak kepolisian turun tangan dalam mengatasinya.11

10Rahmad, Geuchik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Wawancara, 14 Maret 2018 11Ibda Iwan, Kapolsek Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Wawancara, 13 Maret 2018



2. Kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penggunaan jalan umum untuk

kepentingan pribadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Salah satu faktor pendukung terselenggaranya pelaksanaan penggunaan jalan umum

untuk kepentingan pribadi dengan baik dan taat aturan adalah pengguna jalan atau

masyarakat. Dalam hal ini tidak semua penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi

berjalan mulus, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi bagi pengguna jalan atau

masyarakat maka dari itu dikeluarkannya Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan

Lalu Lintas, dengan adanya Perkap Polri No 10 Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjaga

ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Hasil wawancara dengan Fiter Bronson selaku Satlantas di Polda Banda Aceh,

diketahui penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin dapat

menyebabkanterganggunya pengguna jalan yang melintas khususnya pihak penyelenggara

pesta yang tidak mengurus izin resmi untuk menyelenggarakan acara tersebut, maka tidak ada

petugas yang melakukan penertiban dan pengawasan pada tempat kegiatan tersebut.12

Selanjutnya mengapa masyarakat terus dihimbau untuk mengurus izin dan melapor

jika melakukan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi semua itu dilakukan

untuk kepentingan masyarakat umum, Terlebih sampai menghambat tertutupnya jalan dan

tidak ada jalan alternatif sementara yang bisa dilalui pengguna jalan lainnya, menimbulkan

dampak negatif yang terjadi diantaranya kemacetan, kecelakaan bahkan bisa berujung

kematian karena tidak adanya petugas dan rambu-rambu lalu lintas sementara diruas-ruas

jalan tempat kegiatan tersebut berlangsung.

3. Upaya yang ditempuh oleh Polsek Kota Banda Aceh dalam mengatasi penggunaan

jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin

Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan

yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjagaKeamanan,

Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas.

Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam

penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau kepada

penyelenggara dan peserta kegiatan untuk: tidak merusak fungsi Jalan, tidak merusak fasilitas

12Fiter Bronson, Satlantas Polda Banda Aceh, Wawancara, 13 Maret 2018



umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan dan membantu petugas dalam

menjaga keamanan, ketertiban dankelancaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi dalam Pelaksanaannya masih ada

yang tidak memiliki izin, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui adanya Perkap

Polri No 10 Tahun 2012, sulitnya untuk mengurus surat izin dan banyaknya persyaratan yang

diminta oleh instansi yang terkait.

Kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penggunaan jalan umum untuk

kepentingan pribadi adalah menghambat aktivitas para pengguna jalan lainnya, apalagi bila

pengguna jalan sampai mengakibatkan penutupan jalan yang tidak terdapat jalan alternatif

dan rambu-rambu lalu lintas sementara untuk dilalui

Upaya yang dilakukan Polsek Kecamatan Kuta Alam dalam mengatasi penggunaan

jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izinadalah denganmelakukan sosialisasi,

menerapkan sanksi yang tegasbagi pelanggar penggunaan jalan umum untuk kepentingan

pribadi tanpa izin khususnya pesta perkawinan dilakukannya upaya pengawasan untuk

pemantauan dan pengecekan secara langsung bagaimana penggunaan jalan umum untuk

kepentingan pribadi sudah terselenggara dengan baik atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,

2011

Aldri Filndri, Hukum Adminstrasi Negara Tentang Perizinan, Universitas Negeri Padang,

2010

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2005

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2005



Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Rebuplik

Indonesia, Jilid II/Edisi Ketiga, Gunung Agung, Jakarta, 1997

Lexi J, Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003

Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, GajahMada University

Press, Yogyakarta, 2008

Rachmad Baro, Penelitian Hukum Non-Doktrinal, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet Ke 2, Yogyakarta, 2003

Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo

Persada, Jakarta,1983

Sjacran Basah, Perlindungan Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni,

Bandung, 1992

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2003

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2012

Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung, 1983

Van Der Pot, Utrech dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara

Indonesia, Jakarta, 1985

Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo,Jakarta, 2009

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Ke 1, Cetakan Ke 3,

2010



2. Peraturan Perundang-Undang

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (1) TentangPrasarana dan Lalu

Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 89 ayat (3) Tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan

3. Makalah

Sjacran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan, Makalah pada

Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal

Mandate Compliance end Enforcement Progam dari BAPEDAL, Jakarta, 1-2 Mei

1996

Documents

PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI …