Penghitungan PPN

8/20/2019 Penghitungan PPN

1/24

PENGHITUNGAN

PPN

www.salampajak.com


2/24

PM dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK untuk Masa Pajak y

PRINSIP PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PASAL

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan denga

Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pa

paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersang

sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemer

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum me

penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/ata

barang modal dapat dikreditkan

harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahunwww.salampajak.com


3/24

PKP Belum Berproduksi

Belum melakukan penyerahan

yang terutang PPN

Belum Berproduksi

PKP

PM atas impor atau

perolehan

Barang ModalBKP selain Barang

Modal

Dapat Dikreditkan Tidak DapatDikreditkan

Berlaku untuk seluruh kegiatan usaha, yaitu industri/manufaktur, usaha

perdagangan, usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya

PP 1 /www.salampajak.com


4/24

Definisi Barang Modal

harta berwujud dengan

masa manfaat > 1 (satu)

tahunBarang

Modal termasukpengeluaran

yang menurut tujuan

semula tidak untuk

diperjualbelikan

yang

dalam

ba

Contoh:

• PKP membeli barang modal, berupa mesin, dari luar Daerah Pabean.

• Untuk pemasangannya, PKP memanfaatkan jasa pemasangan dari PKP lain.

• Pembayaran atas jasa pemasangan yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan mesin tersebut merupak

yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan.

PP 1 /www.salampajak.com


5/24

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan / atau JKP harus

dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Ex : alamat di FP sama dg alamat di SK pengukuhan

PRINSIP PENGKREDITAN (Lanjutan...)

PASAL

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)

Dalam hal impor BKP, DJP karena jabatan atau berdasarkan permohonan tertulis dari PKP da

tempat lain selain tempat dilakukannya impor BKP sebagai tempat pengkreditan Pajak Masu

=>PM dikreditkan di tempat PKP dikukuhkan

=> Dikukuhkan di beberapa tempat maka dapat memilih

www.salampajak.com


6/24

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada P

selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh P

Pajak


PASAL

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling

bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa

Pertambahan Nilai disampaikan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bula

setelah berakhirnya Masa Pajak

www.salampajak.com


7/24

Atas kelebihan Pajak Masukan tsb dapat diajukan permohonan pengem

akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam

adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bu


PASAL

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditka

daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang di

ke Masa Pajak berikutnya

www.salampajak.com


8/24

PM>


9/24

Ilustrasi Pengkreditan Faktur Pajak

FP diterbitkan

Februari Maret5 Jan

M

F

FP dapat dikreditkaan

April

FP dikreditkan

www.salampajak.com


10/24

1. Faktur Pajak tertanggal 22 Mei 2012 d

Rp20.000.000,00 sehubungan dengan

kulit bahan baku sepatu dari PT Lembpenyerahannya dilakukan pada tanggal 2

Faktur Pajak ini baru diterima tanggal

2012. SPT Masa PPN Juli sudah disampa

pada tanggal 25 Agustus 2012.

2. Diterima Faktur Pajak tertanggal hari ini

dengan PPN Rp15 juta sehubunga

pembelian kain pelapis sepatu dari PT

yang penyerahannya dilakukan pada

2013. www.salampajak.com


11/24

bagi pengeluaran untuk:

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

a perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

b perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan ke

c perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stati

merupakan barang dagangan atau disewakan

d pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasaluar Daerah Pabean sebelum p engusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha

f

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajakny

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ata

tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pem

Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak

www.salampajak.com


12/24

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau m

PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Ps 9 ayat (5) dan Ps 16B ayat (3).

hperolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masuka

dengan penerbitan ketetapan pajak

iperolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masuka

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

pada waktu dilakukan pemeriksaan

jperolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (

g

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Ja

luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan s

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)

bagi pengeluaran untuk:

www.salampajak.com


13/24

PEROLEHAN BKP/JKP sebelum PENGUSAHA DIKUKUHKAN

SEBAGAI PKP

Ketentuan memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang dipe

pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikredi

Contoh:

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha K

pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dibetanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak tanggal 19 April 2010. Pajak Ma

diperoleh sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan

ini

www.salampajak.com


14/24

PEROLEHAN BKP Atau JKP YANG TDK MEMPUNYAI HUBUNG

LANGSUNG DENGAN KEGIATAN USAHA

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan ke

adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan man

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha

Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa

tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertam

Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya

langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan terseb

dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya

penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai

www.salampajak.com


15/24

Perolehan BKP Atau JKP Yang Pajak Masukannya Ditagih Denga

Penerbitan Ketetapan Pajak

Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar Pa

Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang

atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

www.salampajak.com


16/24

Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam

PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rptetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkanPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaanPajak Keluaran = Rp15.000.000,00Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00 (-)Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00Kurang Bayar menurut SuratPemberitahuan

= Rp 2.000.000,00 (-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

www.salampajak.com


17/24

Pajak Masukan terkait Penyerahan Yang Tidak Terutang Paj

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyeraha

atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai Pajak P

Nilai.Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah pen

barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana d

dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan N

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyeraha

terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat men

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. B

penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan past

pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

www.salampajak.com


18/24

PAJAK MASUKANDAPAT DIKREDITKAN

SYARAT FORMAL(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984)

Penyerahan terutang

PPN tanpa fas Dibebaskan

DALAM FAKTUR PAJAK

STANDAR YG TDK CACAT(Ps. 9 ay. 8 UU PPN 1984)

SYARAT MATERIIL(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)

UNTUK PEROLEHAN

JKP YG BERHUB. LAN

DG KEGIATAN USAHA

KAN PENYER. KENA(Ps. 9 ay. 5 & ay. 8

UU PPN 198

BELUM DIBE

SEBAGAI(Ps. 9 ay. 9 UU

KEGI-

ATANUSAHA

MANA-

JEMENDISTRI-

BUSI

PEMA-

SARAN

PRO-

DUKSI

www.salampajak.com


19/24

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikredit

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan

sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang d

disewakan

tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5), ayat (6) a

ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

sebelum PKP berproduksi

www.salampajak.com


20/24

boleh dikreditkan

gak ya?

PT. Abadi membeli mobil box

distribusi produknya tanggal 1

sementara PT. Abadi baru diku

tanggal 1 Mei 2014

Dalam rangka memperingati H

Kemerdekaan RI, PT. Altechind

produk elektronik membeli pa

olahraga untuk dibagikan kep

yang mengikuti lomba gerak jwww.salampajak.com


21/24

boleh dikreditkan

gak ya?

PT. Abrakadabra membeli mo

untuk direktur barunya

PT. Benhur memperoleh faktu

diterbitkan oleh PT. Arjuna na

PT. Benhur tidak tercantum da

pajak tersebut

www.salampajak.com


22/24

boleh dikreditkan

gak ya?

Kantor Pelayanan Bea dan CuPriok menginformasikan bahw

kurang bayar PPN impor atas

Selanjutnya berdasarkan data

menerbitkan SKPKB terhadap

Bulan Juli 2014, PT. Alamak ya

dikukuhkan sebagai PKP, mem

faktur pajak atas pembelian b

Penjualan hasil produksinya b

Bulan September 2014www.salampajak.com


23/24

Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak stetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00 Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00Kurang Bayar menurut SuratPemberitahuan

= Rp 2.000.000,00

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

PM ditemukan ketika p

www.salampajak.com


24/24

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

a. penyerahan yang terutang pajak = Rp25.000.000,00Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00

b. penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai = Rp5.000.000Pajak Keluaran = nihil

c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai =Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan pterutang pajak = Rp1.500.000,00

b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyedikenai Pajak Pertambahan Nilai = Rp300.000,00

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan pdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai = Rp500.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengansebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

www.salampajak.com

Documents

Penghitungan PPN