Penguatan Kelembagaan MPR Dalam Sistem Presidensialisme Multipartai

8/20/2019 Penguatan Kelembagaan MPR Dalam Sistem Presidensialisme Multipartai

1/19


2/19


3/19


4/19


5/19


6/19


7/19


8/19


9/19


10/19


11/19


12/19


13/19


14/19


15/19


16/19

teratur dan tersusun. Oleh karena itu, negara tidak boleh mempersatukan dirinya dengan

golongan yang terbesar dalam masyarakat, atau mempersatukan dirinya dengan golongan

yang paling kuat dalam masyarakat. Sebaliknya, negara harus mengatasi segala golongan

dan segala individu, serta harus mempersatukan dirinya dengan seluruh lapisan

masyarakat. !

(andangan Soepomo memperlihatkan bah:a struktur /(2 harus

mempertimbangkan ciri masyarakat #ndonesia asli yang mengedepankan tradisi

bermusya:arah. /(2 dengan demikian tidak dibangun dengan model demokrasi modern

yang mengedepankan kekuasaan oleh mayoritas % the rule of ma'ority & yang dapat

menegasikan aspirasi kelompok-kelompok minoritas, melainkan melalui prinsip

musya:arah dalam proses mencapai kesepakatan. Selain itu, relasi antara penguasa

dengan rakyat – yang selayaknya tercermin dalam kelembagaan /(2 – harusmemperlihatkan relasi yang harmonis dan mengedepankan persatuan. Selanjutnya /(2

harus dibangun dalam kerangka memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan

individu, kelompok atau golongan tertentu.

(andangan tersebut diperkuat oleh pendapat /uhamad )amin pada sidang

$(1( # yang menyatakan bah:a permusya:aratan berfungsi sebagai tempat untuk

merundingkan keperluan negara atau keperluan umum. ' 6engan demikian, jelas

tergambarkan bah:a /(2 dimaksudkan menjadi lembaga yang membahas hal-hal yang

berkaitan dengan kepentingan negara atau kepentingan publik.

$ung arno dalam pidato di depan Sidang $(1( # tanggal ' *uni ';"5

menyatakan bah:a dalam badan per:akilan, setiap masyarakat dapat mengemukakan

segala sesuatu yang rasanya perlu dikemukakan. Oleh karena itu, masing-masing lapisan

masyarakat harus berdaya upaya, supaya anggota-anggota badan per:akilan sebagian

terbesar terdiri dari utusannya masing-masing. 6alam badan inilah terjadi perjuangan

yang sehebat-hebatnya melalui musya:arah untuk mufakat.

20 Silalahi, Dasar-Dasar h. C!- C'.

21 Sekretariat egara 2#, ';; , 2isalah, h. '";.

22 #bid., h. C .

16


17/19

(idato $ung arno menyiratkan pesan bah:a /(2 harus dapat mengakomodasi

sebanyak-banyak per:akilan dari berbagai lapisan masyarakat, dan setiap keputusan

yang akan diambil dalam badan tersebut harus dilakukan dengan memaksimalkan proses

musya:arah untuk mufakat. (emikiran $ung arno tersebut dapat dipersandingkan

dengan pemikiran tentang demokrasi deliberatif. 6alam proses deliberatif, keputusan-

keputusan dibuat setelah melalui diskusi-diskusi yang mendalam dan penuh

pertimbangan. 8 $ahkan, kondisi ideal dari demokrasi deliberatif tidak hanya

mengharuskan bah:a keputusan-keputusan berasal dari keinginan kolektif :arga, namun

juga mengedepankan pertimbangan-pertimbangan mendalam tentang kepentingan

publik. " 4ebih lanjut, keputusan-keputusan yang dihasilkan menjadi absah karena

merupakan hasil dari proses yang inklusif, dilakukan secara sukarela, penuh

pertimbangan, dan dalam kondisi kesetaraan . 5

$erdasarkan pandangan para Founding Fathers tersebut di atas, terlihat bah:a

/(2 diproyeksikan untuk menjadi tempat untuk membicarakan permasalahan-

permasalahan kenegaraan dan permasalahan-permasalahan kerakyatan melalui model

demokrasi per:akilan. (roses pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui proses

musya:arah untuk mencapai mufakat, dengan menghadirkan sebanyak-banyaknya ide

atau gagasan yang mendalam dari sebanyak-banyaknya per:akilan dari berbagai unsur

dalam masyarakat. 9ersirat pesan bah:a proses demokratis dalam mengambil keputusan

yang dilakukan dalam lembaga ini tidak dilakukan dengan prinsip suara terbanyak % the

rule of ma'ority &, namun melalui proses deliberatif dengan mempertimbangkan secara

mendalam berbagai aspek terkait permasalahan kenegaraan atau kerakyatan yang

dibahas.

Selain itu, /(2 harus menjadi forum yang merepresentasikan kepentingan

seluruh rakyat, bukan menjadi forum kepentingan kelompok atau golongan tertentu. 3al

23 *ohn Aastil and +illiam /. eith, 0 ation 9hat %Sometimes& 4ikes to 9alk7 0 $rief 3istory of (ublic

6eliberation in the 1nited States in *ohn Aastil and (eter 4evine %eds.&, 7he Deliberative Democracy 2andbook: Strategies for 3ffective "ivic 3ngagement in the 8( st "entury , San rancisco7 *ossey-$ass,

!!5, p. @.

24 /ark $utton, 6avid /ichael 2yfe, +hat ?an +e 4earn rom 9he (ractice of 6eliberative6emocracyF #n *ohn Aastil and (eter 4evine, 7he Deliberative ., p. !.

25 Ibid ., C.

17


18/19

tersebut dilakukan untuk menjamin persatuan bangsa sekaligus relasi yang harmonis di

antara komponen-komponen bangsa. 6alam konteks ini, /(2 dapat mengambil peran

dalam membangun relasi yang harmonis antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif

dalam rangka membangun pemerintahan yang efektif dan stabil.

Oleh karena /(2 menjadi forum tertinggi dimana per:akilan-per:akilan dari

seluruh unsur masyarakat memusya:arahkan persoalan-persoalan kenegaraan,

kebangsaan, dan kerakyatan, maka /(2 seharusnya mempunyai ke:enangan untuk

merumuskan arah tujuan dari negara #ndonesia. /engembalikan ke:enangan /(2 untuk

merumuskan Aaris-Aaris $esar 3aluan egara %A$3 & menjadi penting karena /(2

merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan publik, dimana

kepentingan-kepentingan publik tersebut dirumuskan melalui proses musya:arah untuk

mencapai mufakat.6engan demikian, arah pembangunan negara dapat dirumuskan secara

komprehensif karena proses formulasi yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan dan dilakukan melalui suatu proses deliberatif. Selain itu, rumusan arah

pembangunan negara tersebut mempunyai nilai legitimasi yang tinggi karena tidak

dirumuskan hanya oleh sekelompok orang namun mencakup per:akilan-per:akilan dari

berbagai unsur dan lapisan dalam masyarakat.

+. Penu u'

/(2 sebagai bagian dari badan legislatif yang merepresentasikan kepentingan

publik selayaknya mempunyai peran signifikan dalam membangun relasi yang ideal

antara badan legislatif dan badan eksekutif. 2elasi yang ideal tersebut ditunjukkan

dengan minimnya konflik yang terjadi di antara badan legislatif dan badan eksekutif.

Selain itu relasi yang dibangun tidak didasarkan atas politik transaksional demi

kepentingan jangka pendek dari kelompok atau golongan tertentu.

1paya penguatan kelembagaan /(2 tidak dapat diarahkan untuk kembali

menjadikan /(2 sebagai lembaga tertinggi negara yang mempunyai kekuasaan yang

tidak terbatas karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan rentan untuk

disalahgunakan oleh penguasa. (enguatan kelembagaan /(2 dengan demikian harus

mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi.

18


19/19

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan model

bikameralisme simetris atau bikameralisme kuat, dimana mekanisme penga:asan dan

pengimbangan internal % internal check and balances & berjalan di antara 6(2 dan 6(6

dalam menjalankan fungsi-fungsi badan legislatif. Sebagai konsekuensinya maka /(2

tidak lagi menjadi lembaga permanen melainkan hanya sebagai 'oint session pada

momen-momen kenegaraan tertentu.

0lternatif lain penguatan kelembagaan /(2 dapat dilakukan dengan menjadikan

/(2 menjadi forum musya:arah di antara berbagai komponen bangsa untuk

membicarakan masalah-masalah kenegaraan, masalah-masalah kebangsaan, dan masalah-

masalah kerakyatan melalui proses deliberatif diantara per:akilan dari berbagai unsur

masyarakat. 3asil dari forum musya:arah tersebut dirumuskan ke dalam rencana

pembangunan negara, bangsa dan masyarakat yang menjadi panduan bagi pemerintahdalam menyelenggarakan negara. Oleh karenanya, penting untuk meletakkan kembali

ke:enangan /(2 untuk merumuskan Aaris-Aaris $esar 3aluan egara %A$3 &.

(enguatan kelembagaan /(2 sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat

menjadikan seluruh unsur badan legislatif berperan secara optimal dalam menjalankan

fungsinya. 6engan demikian, maka relasi yang harmonis antara badan legislatif dan

badan eksekutif dalam sistem presidensialisme multipartai akan dapat di:ujudkan. 2elasi

yang harmonis tersebut pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya efektivitas dan

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bandun$2 -, 3" ober -4,5

6!rman Manan2 M.A.

19

Documents

Penguatan Kelembagaan MPR Dalam Sistem Presidensialisme Multipartai