Embed Size (px)
Citation preview
GMP-317-00
QC : 13/09/2016
PT. GARDA MUTU PRIMA Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor
[email protected] www.gardamutuprima.com
PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL
LPPHPL Garda Mutu Prima telah melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :
Nama Auditee IUPHHK-HA PT. Bintang Lima Makmur
Alamat Auditee Pusat :
Jl. Boulevard Bukit Gading Raya – Komplek Kokan Permata Blok E No. 29-30, Jakarta Utara
Cabang :
Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok A2-20, Ambon,
Maluku
Nomor & Tanggal Izin Usaha
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.537/Menhut-II/2012, Tanggal 26 September 2012
Luas ± 24.550 Ha
Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Tanggal Pelaksanaan 30 Juni – 6 Juli 2021
Jenis Audit Audit Awal / Survailen / Re-Sertifikasi / Audit Khusus Ke-2
Standar Penilaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.2. dan 2.2.
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, bahwa Auditee tersebut dinyatakan “MEMENUHI”
standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik
Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dengan predikat “SEDANG“, sehingga layak
diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi.
Kepada para pihak yang berminat untuk menyampaikan data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung
kepada Tim Audit di lokasi pada saat penilaian berlangsung, atau dapat juga disampaikan ke :
PT. Garda Mutu Prima Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor
0251-7554068 [email protected]
Bogor, 28 Juli 2021
PT GARDA MUTU PRIMA,
Ir. Sugeng Hariyadi, M.M. (Direktur)
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 1
RESUME HASIL AUDIT
PENILAIAN KINERJA PHPL
A. Identitas LPPHPL
Nama PT. Garda Mutu Prima
Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN
Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : 0251-7554068
Email : [email protected]
Website : www.gardamutuprima.com
Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Tim Audit 1. Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Ir. Roch Diardjo (Auditor Produksi)
3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)
4. Amir Fadhilah, M.Si (Auditor Sosial) 5. Ir. YH. Arasyugo (Auditor VLK)
Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM
B. Identitas Auditee
Nama PT. BINTANG LIMA MAKMUR
Nomor & Tanggal SK SK Menhut No. SK.537/Menhut-II/2012,
Tanggal 26 September 2012
Luas dan Lokasi ±24.550 Ha
Alamat Kantor Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya-Komplek Kokan Permata
Blok E No. 29 -30, Jakarta Utara Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate
Blok A 2-20, Ambon, Maluku
Nomor Telepon/Faks/E-Mail 021-458579363
Pengurus 1. Komisaris Utama : Budi Yulianto, SE
2. Komisaris : Basuki Rachmad, SE 3. Direktur Utama : Ir. Yuri FM Mewengkang
4. Direktur : Dedy Karnain, S.Hut
Nomor Sertifikat GMP/2019/10004
Masa berlaku Sertifikat 6 (enam) tahun, terhitung dari tanggal 29 Maret 2019 s.d 28 Maret
2025
C. Tahapan Audit
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
01 Juli 2021 Zoom meeting
- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHP Wilayah XIV Ambon terkait
pelaksanaan Penilikan Ke-2
Peniliaian Kinerja PHPL dan VLK PT
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 2
Bintang Lima Makmur.
- Diperoleh beberapa informasi dan
masukan yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan Penilikan Ke-2 PHPL
dan VLK PT BLM.
Pertemuan Pembukaan 30 Juni 2021
Zoom meeting - Dilaksanakan dengan metode
remote audit melalui video teleconference menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting.
- Dihadiri oleh Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP) termasuk
auditor, Wakil Manajemen/MR dan
perwakilan karyawan Auditee.
- Materi Pertemuan Pembukaan
diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran dan tugas
masing-masing; Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan
dan sasaran, standar, dan tata
waktu audit; Penjelasan metodologi dan tahapan audit;
Review singkat hasil audit awal; Penjelasan bahwa perkembangan
audit akan diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi bahasa yang
digunakan; Konfirmasi
ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim
audit; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan
auditee untuk menyediakan
data/informasi secara lengkap dan transparan; Informasi terkait
penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk
pengkategorian temuan audit; Informasi mengenai ketentuan
yang dapat menyebabkan audit
dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Review singkat
hasil audit sebelumnya; Tanya jawab; dan Penandatanganan
Berita Acara Pertemuan
Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
01 Juli 2021 Zoom Meeting
- Melakukan verifikasi dokumen dan bukti- bukti lapangan, serta
klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan
ruang lingkup dan standar audit
mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 8 Tahun 2021, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 3
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020
dan SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020
- Verifikasi dokumen dan bukti lapangan dilakukan secara offline di
kantor PT GMP dan lokasi masing-masing auditor, dan secara online
melalui aplikasi Zoom Cloud
Meeting, panggilan telepon dan grup Whatsapp.
Pertemuan Penutupan 5 Juli 2021
Zoom meeting
- Dilaksanakan dengan metode
remote audit melalui video teleconference menggunakan
aplikasi Zoom Cloud Meeting.
- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP,
Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee.
- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa
bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang
tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan
kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi
temuan ketidaksesuaian dan
observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan
tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya
jawab; Penandatanganan Berita
Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan 21 Juli 2021 Kantor PT Garda Mutu Prima,
Bogor – Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT BLM adalah “Lulus” dengan
predikat “Sedang”.
- Menetapkan waktu pelaksanaan Penilikan Ke-3 selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan
sejak pelaksanaan Penilikan Ke-2.
D. Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prasyarat
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan
administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku
Sedang Ketersediaan dokumen legal di kantor lapangan
PT Bintang Lima Makmur adalah tersedia dokumen legal Izin usaha yaitu Keputusan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 4
TBT, Peta TBT, BATB). Menteri Kehutanan Nomor SK.537/Menhut-II/2012 tanggal 26 September 2012 tentang
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kepada PT
BLM atas areal Hutan Produksi seluas ± 24.550
Ha di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Namun belum tersedia dokumen Nomor
Induk Berusaha (NIB). Sedangkan ketersediaan dokumen administrasi tata batas di kantor
lapangan PT Bintang Lima Makmur yang tersedia baru pada tahap surat permohonan
Tata Batas ke instansi berwenang.
1.1.2 Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB).
Sedang PT BLM belum melaksanakan proses tata batas
di lapangan sesuai instruksi kerja karena sedang dalam proses persetujuan di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun batas areal IUPHHK-HA PT BLM blok I
sebagian merupakan batas fungsi kawasan
hutan, telah ada tata batas dengan batas fungsi kawasan hutan yaitu antara batas HPT dengan
TN Manusela, HL Nakabata, HPK, dan HL Yala. Batas fungsi tersebut telah disahkan oleh
Menteri Kehutanan dengan SK.2815/Menhut-
VII/KUH/2014 tanggal 15 April 2014, batas areal IUPHHK-HA PT BLM blok II merupakan
batas fungsi kawasan hutan, telah ada tata batas dengan batas fungsi kawasan hutan yaitu
antara batas HPT dengan HL Gunung Tipukekene dan HPK, serta batas areal IUPHHK-
HA PT BLM blok III sebagian merupakan batas
fungsi kawasan hutan, telah ada tata batas dengan batas fungsi kawasan hutan yaitu
antara batas HPT dengan HL Gunung Tipukekene dan HPK. Batas fungsi tersebut
telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan
SK.2585/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 April 2014. Dengan demikian PT BLM telah
melakukan tata batas dilapangan tetapi belum mencapai 100%.
1.1.3 Pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK kawasan
hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).
Sedang Terdapat bukti adanya pengakuan para pihak
atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT BLM,
namun masih terdapat konflik batas dengan pihak lain (batas ulayat masyarakat). Terdapat
bukti upaya yang dilakukan PT BLM untuk menangani dan mencegah terjadinya konflik
batas dengan pihak lain, seperti pada tahun
2020 melakukan identifikasi konflik, melakukan identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar areal
kerja; melakukan kegiatan kelola sosial; mempertemukan para pihak yang berkonflik.
1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam
hal terdapat perubahan fungsi
hutan kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier
ini menjadi Not Applicable).
NA Sampai dengan Penilikan Ke-2 ini, pada areal
IUPHHK-HA PT BLM tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 5
1.1.5 Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak
ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier
ini menjadi Not Applicable).
NA Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan di areal IUPHHK-HA PT BLM.
1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial
kawasan di areal IUPHHK.
Baik Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal
IUPHHK-HA PT BLM yaitu antara Marga Sounawe Ainakahata Rohua dengan Kepala
Adat dan Kapitan dari Marga Sounawe Aipura Bunara dan terdapat upaya pemegang izin
untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan
perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %.
1.2.1 Keberadaan dokumen visi, misi
dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta
sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan.
Baik Dokumen visi dan misi PT BLM tersedia, legal
dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang
izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada
bukti pelaksanaan (Berita Acara).
1.2.2 Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
Sedang PT BKIM telah berupaya melakukan implementasi visi misi melalui serangkaian
implementasi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial, tetapi baru sebagian sesuai
visi misi. Terdapat pelaksanaan PHPL yang
belum optimal antara lain realisasi tata batas belum temu gelang, pengelolaan kawasan
lindung berupa identifikasi flora fauna baru dilakukan di sebagian Kawasan lindung, GANIS
PHPL masih kurang.
1.3.1 Keberadaan tenaga profesional
bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL)
sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di
lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan
hutan sesuai dokumen
perencanaan.
Buruk Keberadaan tenaga profesional bidang
kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL
di lapangan hanya tersedia pada bidang
kegiatan / organisasi pengelolaan hutan PT BLM
yaitu bagian perencanaan, bagian bina hutan,
dan bagian produksi, sesuai cakupan bidang
Ganis PHPL > 80 %) yaitu 83,33% yang
dibuktikan dengan dokumen legalitasnya berupa
Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan
Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon nomor
SK.135/PHPL-
BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/03/2021 tanggal 16
Maret 2021 dan data dari Sistem Informasi
Tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi
lestari (SIGANISHUT) berupa Detail Penugasan
GANISPH.
Namun demikian pada PT BLM belum tersedia
GANISPHPL Nenhut.
1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM. Baik Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional PT BLM pada tahun 2020 adalah
bidang kehutanan sebesar 33,33% dan bidang
lainnya sebesar 100,00% atau rata-rata sebesar 75,00% dari rencana sesuai kebutuhan,
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 6
sedangkan tahun 2021 adalah bidang kehutanan sebesar 71,43% dan bidang lainnya
sebesar 80,00% atau rata-rata sebesar 75% dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3 Ketersediaan dokumen
ketenagakerjaan.
Sedang Auditee telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan secara lengkap yang meliputi:
Daftar Tenaga Kerja/karyawan, Laporan Ketenagakerjaan/Wajib lapor tenaga kerja,
Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Hubungan
Industrial dan SOP Ketenagakerjaan. Namun
dokumen hubungan industrial yaitu Peraturan Perusahaan PT BLM belum disahkan oleh Kepala
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah.
1.4.1 Kelengkapan unit kerja
perusahaan dalam kerangka
PHPL.
Baik Tersedia struktur organisasi PT BLM dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL
dan telah disahkan oleh Direksi PT BLM yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama
Nomor: 08/01/BLM/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi, dan dilampiri
Job description.
1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem
Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
Baik Perangkat SIM PT BLM dan tenaga pelaksana
tersedia.
1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana
untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan
pengisiannya.
Baik Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem
Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan dan telah patuh
melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
1.4.4 Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya.
Sedang PT BLM memiliki Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen
berbasis hasil monitoring dan
evaluasi.
Sedang Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen PT BLM berbasis hasil
monitoring dan evaluasi, namun hanya
sebagian dari kegiatan Pengelolaan Hutan sesuai struktur organisasi PT BLM.
1.5.1 Persetujuan rencana penebangan
melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
Baik Kegiatan RKT PT BLM yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat
telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2 Persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD.
Sedang Terdapat persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal
50%) yaitu 3 desa dari 5 desa terdampak atau
sebesar 60,00%.
1.5.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.
Sedang Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa
binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%) yaitu 3 desa dari 5 desa terdampak atau
sebesar 60,00%.
Produksi
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 7
2.1 Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.
2.1.1 Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management
plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
Baik Tidak terdapat perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB periode 2016-2025 lengkap
dengan lampiran-lampirannya telah disetujui
oleh pejabat yang berwenang dan tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan
kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan
dengan rencana kerja jangka
panjang.
Baik Penataan areal kerja berupa Blok tebang 2021 telah sesuai dengan Blok URKT 2020 pada
rencana jangka panjang pada Revisi RKUPHHK-
HA periode tahun 2016 - 2025.
2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan
petak/compartment kerja.
Sedang Tanda batas blok dan petak kerja PT BLM
terlihat dengan jelas di lapangan, namun hanya sebagian tanda batas petak dan jalur rintisan
antar petak tidak terlihat jelas.
2.2.1 Terdapat data potensi tegakan
per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/survei potensi,
ITSP, risalah hutan).
Sedang PT BLM memiliki data potensi tegakan per tipe
ekosistem dari hasil hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun hanya sebagian yang disertai
kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon).
2.2.2 Terdapat informasi tentang riap
tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen
( JTT/Etat Volume).
Sedang Terdapat Laporan Hasil pengukuran riap dan
telah dianalisis serta telah disampaikan kepada Dirjen PHPL dan Badan Litbang & Inovasi LHK,
tetapi belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen ( JTT/Etat Volume).
2.3.1 Ketersediaan dan Implementasi
SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.
Sedang PT BLM memiliki SOP seluruh tahapan sistem
silvikultur untuk system TPTI dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan
atau ketentuan teknis tetapi untuk Sistem SILIN belum tersedia, dan Implementasinya untuk
kegiatan PAK baru sebagian (khususnya
Penataan batas petak belum sepenuhnya di implementasikan < 60 %).
2.3.2 Tingkat kecukupan potensi
tegakan sebelum masak tebang.
Baik ketersediaan pohon inti dan pohon yang
disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis
komersial yang tersebar merata dalam jumlah= 66-79 batang/Ha, yang (dengan
mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu
menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang / Ha).
2.3.3 Tingkat kecukupan potensi permudaan.
Baik Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat
semai dan terdapat permudaan tingkat tiang 210 ind/Ha dan / atau pancang = 2.486 ind/Ha
, Totalnya = 2.496 ind/Ha dari jenisjenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah
yang mampu menjamin terjadinya kelestarian
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 8
pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang / Ha atau jumlah kesetaraannya
400 batang pancang / ha).
2.3.4 Penerapan SILIN (apabila tidak ada SILIN maka verifier ini
menjadi Not Applicable).
NA PT BLM pada tahun 2020 berhenti beroperasi karena Moratorium.
2.3.5 Realiisasi Pelaksanaan SILIN
dalam setiap tahapan (apabila tidak ada SILIN maka verifier ini
menjadi Not Applicable).
NA PT BLM pada tahun 2020 berhenti beroperasi
karena Moratorium.
2.4.1 Ketersediaan prosedur
pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan.
Sedang Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan
ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan, dan isinya lengkap tetapi belum
sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja PT BLM.
2.4.2 Penerapan teknologi ramah
lingkungan.
NA PT BLM tahun 2020 tidak beroperasi
dikarenakan adanya kebijakan Moratorium.
2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan
tinggal minimal dan keterbukaan wilayah.
Sedang Kerusakan Tegakan akibat penebangan dan
penyaradan dan Keterbukaan Areal akibat penebangan = 22.43 %.
2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan
minimal.
Baik Nilai FE pada tebangan kayu bulat tahun 2021,
Nilai FE untuk hasil tebangan PT BLM sebesar 0,76.
2.5.1 Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang
disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan
disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self
approval).
Baik RKT PT BLM telah memiliki dokumen rencana jangka pendek 100 % pada periode penilaian
(RKT 2020 DAN RKT 2021) yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka
panjang (RKUPHHK periode tahun 2016 s/d 2025) dan telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan secara self approval serta telah
dilengkapi peta kerjanya.
2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan
rencana jangka panjang.
Baik Terdapat dokumen dan peta kerja sesuai RKT 2020 dan 2021 /RKUPHHK HA periode 2016-
2025 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang
boleh ditebang/ dipanen/
dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.3 Implementasi peta kerja berupa
penandaan batas blok tebangan /
dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer
zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana
prasarana, dan penelitian dan
pengembangan).
Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa
penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas
blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis, dan volume panen dengan rencana
kerja jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan
hutan.
Sedang Realisasi Pemanenan RKT 2020 = NIHIL,
sedangkan untuk Realisasi Pemanenan RKT
2021 = 40,45 % dari yang direncanakan dan
Realisasi pemanenan per kelompok jenis sampai
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 9
dengan bulan Juni 2021, Meranti (41,44%) dan
Rimba Campuran (24,60 %) dari yang
direncanakan.
Lokasi penebangan sesuai dengan yang disahkan dan tidak melebihi dari luas yang
direncanakan.
2.6.1 Kondisi kesehatan finansial. Sedang Auditor Independen dalam Laporan Keuangan
tersebut memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan Likuiditas tahun 2019
sebesar 74,01 %, Nilai solvabilitas tahun 2019 adalah sebesar 100 %, Rentabilitas = - 8,60
(Rentabilitas negatif).
2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup
berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang
dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit oleh akuntan
publik).
Sedang Alokasi dana yang direalisasikan untuk kegiatan
pengelolaan hutan pada tahun 2019 adalah sebesar 66,50 %.(60-79 %) dari kebutuhan
kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3 Realisasi alokasi dana yang
proporsional.
Buruk Perbedaan alokasi dana antara masing masing
kegiatan adalah 59,73 % - 0,66 % = 59,07
%.
Alokasi dana selama 2019 untuk seluruh bidang
kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50 %).
2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar. Sedang Realisasi pendanaan PT BLM untuk kegiatan teknis kehutanan selama 2109 berjalan lancar
tetapi kegiatan kelola berjalan tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali)
ke hutan.
Sedang PT BLM telah merealisasikan modal yang
ditanamkan kembali ke hutan sebesar Rp.
71.171.000,- dari yang direncanakan sebesar Rp. 116.673.770,5,- atau sebesar 61,0%.
2.6.6 Realisasi kegiatan fisik
penanaman/pembinaan hutan.
Sedang PT BLM telah merealisasikan pelaksanaan
kegiatan pembinaan hutan dengan luas > 80 % dari yang direncanakan, dan persentase
tanaman yang hidup 62,00 % ( 60% - 80 % ).
Ekologi
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi. Baik Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen
perencanaan RKUPHHK-HA PT BLM dan seluruh kondisi biofisiknya sesuai dengan
peruntukannya.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi
(persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).
Sedang PT BLM telah melakukan penataan pada
sebagian (59,11%) kawasan dilindungi seperti sempadan sungai Uwa, SS Uwahai, dan SS
Atanupu, dan BZ HL Yala. Penataan yang dilakukan di lapangan berupa pemberian papan
informasi sempadan sungai, rintisan tanda
batas kawasan lindung, serta tanda polet
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 10
kawasan lindung.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.
Baik Kondisi tutupan lahan areal KL yang masih berhutan yaitu lebih dari 80% (96,78%). Hal
tersebut terbukti dari hasil verifikasi lapangan dan hasil interpretasi citra satelit liputan 2019.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.
Sedang PT BLM telah memiliki sebagian bukti pengakuan parapihak terhadap keberadaan
kawasan lindung di areal PT BLM. Dari total 5 desa yang termasuk parapihak, maka 3 desa
diantaranya telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung, atau
secara persentase telah mencapai 60% dari
total parapihak yang ada.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal /
land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di
dalam RKU.
Sedang Terdapat sebagian kecil laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan dilindungi di PT BLM.
Laporan tersebut berupa laporan realisasi RKL RPL PT BLM yang disusun pada tiap semester (6
bulan), dan terdapat bukti penyampaian laporan
tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
3.2.1 Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.
Sedang PT BLM telah memiliki sebagian prosedur terkait
jenis-jenis gangguan yang ada. Prosedur tersebut yaitu pengendalian perambahan hutan,
pengendalian penebangan liar, dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan prosedur baru mencapai 60% dari
total gangguan yang ada.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan.
Sedang PT BLM telah memiliki sarana perlindungan hutan terkait SATPAM PH dan DAMKARHUT.
Jumlah, jenis, dan fungsi sarana yang ada baru
sebagian kecil yang sesuai dengan ketentuan.
3.2.3 SDM Perlindungan hutan. Sedang PT BLM telah memiliki SDM perlindungan hutan yang teridiri dari SDM DAMKARHUTLA dan SDM
Satpamhut. SDM yang memiliki kompetensi atau bersertifikat Satpam terdiri dari satu orang
dari keseluruhan SDM perlindungan hutan yang
ada.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif /
preventif / represif).
Baik PT BLM telah melakukan impelemtasi kegiatan perlindungan gangguan hutan dengan
mempertimbangkan seluruh gangguan yang
ada, seperti perambahan hutan, kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, perburuan
satwa dilindungi, pemanenan flora dilindungi, dan perladangan.
3.3.1 Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air.
Sedang PT BLM telah memiliki prosedur pengelolaan
terkait dampak terhadap tanah dan air, yaitu
berupa SOP terkait pemantauan kualitas air, debit air sungai, pemantauan erosi,
pemantauan curah hujan, dan pengukuran tinggi muka air, dan RIL. SOP yang belum ada
yaitu terkait sedimentasi serta pengelolaan limbah doestik (sampah) dan bengkel.
Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan SOP
yaitu 6/8 x 100% = 75%.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 11
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air.
Sedang PT BLM telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air,
tetapi jumlah, jenis, dan fungsinya baru sebagian kecil (47,05%) yang sesuai dengan
ketentuan dokumen perencanaan.
3.3.3 SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Baik PT BLM telah memiliki SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa tersedianya Ganis PHPL BINHUT
sebanyak 1 (satu) orang.
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif).
Sedang PT BLM telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air
berupa dokumen RKL PT BLM tahun 2010.
Selain itu PT BLM terlah berupaya melakukan implementasi rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air hingga 50% dari total rencana yang ada.
3.3.5 Rencana dan implementasi
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air.
Sedang PT BLM telah memiliki dokumen rencana
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT BLM tahun 2010. PT BLM juga
telah berupaya untuk melakukan pemantauan terhadap dampak terhadap tanah dan air
berupa pemantauan debit air sungai,
pemantauan curah hujan, dan pemantauan sedimentasi. Pemantauan yang belum dilakukan
yaitu terkait tinggi muka air sungai, pemantauan kualitas air sungai, dan
pemantauan erosi.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air. Sedang Terdapat indikasi dampak yang timbul akibat
proses produksi di PT BLM serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik
mengacu pada perundangan yang berlaku.
Sedang PT BLM telah memiliki dokumen prosedur
identifikasi flora dan fauna dilindungi tetapi belum mencakup seluruh jenis flora fauna
dilindungi. Prosedur identifikasifikasi yang ada
baru meliputi prosedur identifikasi jenis, belum memperinci proseudr identifikasi terkait populasi
dan habitat flora dan fauna dilindungi. Khusus untuk prosedur identifikasi flora maka baru
mencakup identifikasi flora autotrofik (semai,
pancang, tiang, pohon), belum mencakup teknis identifikasi flora heterotrofik (liana, epifit,
anggrek, dsb).
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi.
Sedang PT BLM telah melakukan implementasi identifikasi terhadap flora fauna tetapi belum
mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang
dilindungi dan atau jarang, langka, terancampunah, dan endemik yang ada di areal
PT BLM.
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi
mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku.
Sedang Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik
tetapi belum berbasis jenis dan belum
mencakup seluruh jenis.
3.5.2 Implementasi kegiatan Sedang PT BLM telah melakukan implementasi
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 12
pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan.
pengelolaan terhadap flora dilindungi di areal PT BLM tetapi masih bersifat umum, belum
mencakup seluruh jenis flora dilindungi, serta baru dilakukan sebagian (55,56%) dari total
rencana pengelolaan terhadap jenis flora yang
dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang ada.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Terdapat gangguan terhdap kondisi sebagian
flora dilindungi yang terdapat di areal PT BLM. Gangguan tersebut muncul karena adanya
proses produksi dan/atau karena adanya
kepentingan masyarakat terhadap jenis kayu dilindungi untuk keperluan pembangunan
sehari-hari (rumah adat atau lainnya).
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan
perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).
Sedang PT BLM telah berupaya untuk memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi, jarang, langka,
terancam punah, dan endemik tetapi prosedur
pengelolaannya belum berbasis jenis atau belum berdasarkan pada pengelolaan jenis-jenis
fauna dilindungi, dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang ada di
areal PT BLM.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.
Sedang Terdapat implementasi pengelolaan fauna
dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik di areal PT BLM tetapi baru sebagian
kecil mencakup seluruh jenis fauna dilindungi yang ada di areal PT BLM.
3.6.3 Kondisi spesies fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik.
Sedang Dengan adanya proses produksi dan adanya
pembukaan jalan sehingga memudahkan akses
masyarakat lokal dan lainnya untuk masuk hutan maka terdapat gangguan terhadap
kelestarian fauna dilindungi di areal PT BLM, meskipun demikian PT BLM berupaya untuk
menekan gangguan tersebut agar fauna dilindungi tetap lestari.
Sosial
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
4.1.1 Ketersediaan dokumen/laporan
mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan
rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
Sedang PT. BLM memiliki sebagian dokumen/laporan
antara lain: Dokumen AMDAL (2010), Dokumen
RKUPHHK(2015); Dokumen RKTUPHHK (2019 dan 2020); Dokumen Surat Perjanjian
Kerjasama dengan Masyarakat Hukum Adat Negeri Sepa (2015), dokumen tersebut berisi
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH PT BLM, Namun belum memiliki Dokumen
Pedoman Tata Batas; Dokumen Instruksi Kerja Tata Batas; Peta Kerja Penataan Batas untuk
memperjelas Deliniasi Antara Kawasan PT BLM.
4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan Sedang PT BLM memiliki mekanisme pembuatan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 13
batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan
penyelesaian konflik batas kawasan.
batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas kawasan untuk
mendukung kejelasan deliniasi kawasan PT.BLM dengan Kawasan Hak Ulayat masyarakat hukum
adat. Namun implementasi tata batas belum
temu gelang, masih ada sekitar + 13 KM. Sehingga dokumen persetujuan terhadap
mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan
penyelesaian konflik batas kawasan belum mencakup keseluruhan tata batas areal
konsensi.
4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan pemanfataan SDH.
Baik PT. BLM memiliki mekanisme mengenai
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.
4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara
kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan
kehidupan masyarakat.
Sedang PT BLM memiliki sebagian dokumen dokumen kejelasan batas areal kerja yang ditunjukkan
Peta RKUPHHK (206-20250) Tahun 2015; Peta RKTUPHHK 2020; Peta Lampiran SK IUPHHK
PT.BLM tahun 2012; dan Peta Hasil Penataan Batas dengan Hutan Negara tahun 1990 dan
1996. Namun dokumen data tentang Luas dan
batas kawasan PT BLM belum lengkap dan belum jelas, hal ini disebabkan PT.BLM belum
melakukan rekonstruksi TTB dan belum menyelesaikan batas arealnya sampai temu
gelang. Disisi lain terdapat pengakuan hak
ulayat terhadap seluruh areal PT.BLM, namun belum ada pemetakaan lokasi pemanfaatan
HHBK yang menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum
adat.
4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak
atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH.
Sedang PT BLM baru memiliki sebagian Persetujuan
luas dan batas areal kerja PT BLM dari para pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah.
Namun terkait batas persekutuan antara batas areal kerja PT.BLM dengan batas areal kerja
PT.APL; belum mendapatkan pengesahan dari
Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan. Hal ini dimaknai
bahwa belum ada kesepakatan tentang rencana pelaksanaan TTB yang diketahui oleh para
pihak.
4.2.1 Ketersediaan dokumen yang
menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.
Baik PT BLM telah memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang
relevan.
4.2.2 PT BLM telah memiliki dokumen
yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan.
Sedang PT BLM memiliki mekanisme pemenuhan
kewajiban sosial terhadap masyarakat. Namun
karena Dukungan manajemen kurang kuat untuk mendukung pendanaan dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial, hal ini
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 14
mendorong mekanisme yang ada belum dapat dijalankan secara maksimal.
4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH.
Sedang PT BLM telah melaksanakan kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat sekitar areal konsensi secara terpadu. Dokumen yang ada lebih
dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan
Persetujuan dan kesepakatan masyarakat dengan PT BLM. Untuk Materi RKT 2021,
Realisasi Program CD-CSR Tahun 2020, rencana Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA),
lokasi HHBK dan kebijakan sosial,lingkungan,
produksi dalam pengelolaan kegiatan operasional PT BLM belum dilengkapi dokumen
materinya.
4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat/ implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam pengelolaan SDH.
Sedang PT BLM telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
sekitar 21,17 % s.d. 23,56%.
4.2.5 Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
Sedang PT BLM memiliki aporan pelaksanaan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat
belum lengkap mencakup semua kegiatan
tanggungjawab sosial dimana untuk implementasi kegiatan kelola sosial baru sekitar
21,17 % s/d 23,56%. Sementara implementasi penyerapan tenaga kerja masyarakat dari
rencana 60 orang terealisasi sebanyak 33 orang atau terealisasi sekitar 55%. Dan untuk Laporan
pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui
pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari dalam Areal PT BLM belum ada
dokumennya.
4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Sedang PT BLM memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH baru tersedia sebagian, sedangkan dokumen Studi Dampak
Sosial PT BLM terhadap masyarakat sekitarnya dan dokumen identifikasi lokasi serta pola
pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
oleh masyarakat sekitarnya belum ada dokumennya.
4.3.2 Ketersediaan mekanisme
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat.
Baik PT BLM telah memiliki mekanisme yang legal,
lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
Sedang PT BLM memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas hal ini karena
manajemen kurang kuat untuk mendukung
pendanaan dalam pelaksanaan peningkatan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 15
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat hal
ini mendorong mekanisme yang ada belum dapat dijalankan secara maksimal.
4.3.4 Implementasi kegiatan
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran.
Sedang PT BLM memiliki bukti implementasi sebagian
(< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang
izin.
4.3.5 Keberadaan dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak.
Sedang PT BLM memiliki dokumen / laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
pihak, namun belum lengkap dan jelas mencakup seluruh kewajiban terhadap para
pihak.
4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik.
Sedang PT BLM memiliki mekanisme resolus ikonflik. Namun SOP Resolusi Konflik Tahun 2021 belum
lengkap, antara lain : (1). Belum di lengkapi
Nomer SOP. (2). Belum mencakup penjelasan mekanisme pola pendanaan dan sumber
anggaran dalam kegiatan Resolusi Konflik.
4.4.2 Tersedia peta konflik. Sedang PT BLM memiliki peta konflik namun belum lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL
No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
kekurangannya antara lain: (1); Legenda / Simbol, seperti batas areal konsensi, batas
wilayah masyarakat. (2) Sumber peta / rujukan penyusunan peta, (3) Tanggal pengesahan
peta, (4) Rincian / pembagian luas areal konflik
berdasarkan para pelakunya.
4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para
pihak.
Sedang PT BLM memiliki organisasi dan sumberdaya manusia dalam mengelola konflik, namun belum
didukung pendanaan yang memadai dan jelas alokasi sumber dana dalam proses penyelesaian
konflik.
4.4.4 Ketersediaan dokumen proses
penyelesaian konflik yang pernah terjadi.
Sedang PT BLM memiliki dokumen/laporan penangana
konflik namun belum lengkap dan kurang jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
4.5.1 Adanya hubungan industrial. Sedang PT BLM telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan,
namun Peraturan Perusahaannya belum ada pengesahan dari Dinas terkait. Peraturan
Perusahan PT BLM juga belum di update masa berlakunya per 2 tahun.
4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi
tenaga kerja.
Sedang PT BLM telah merencanakan untuk peningkatan kompetensi karyawannya sebanyak 32 orang
dengan realisasi sebanyak 20 atau sekitar 63,50%. Dengan demikian PT BLM telah
merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi.
4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya.
Sedang PT BLM memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian yang diimplementasikan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 16
antara lain jenjang jabatan mulai dari karyawan harian s/d General Manager;
pemberian upah secara proporsional sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya, namun
belum melakukan penilaian kinerja pemegang
jabatan dokumennya belum dapat ditunjukkan.
4.5.4 Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan
implementasinya.
Sedang PT BLM telah mengimplementasikan sebagian besar tunjangan kesejahteraan kepada
tenaga kerjanya, namun ditemukan untuk karyawan baru belum memliki Kartu BPJS,
karena masih dalam proses pengajuan.
Keterangan : N/A (Not applicable/Tidak diterapkan)
E. Resume Hasil Verifikasi LK
Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a Dokumen legal terkait perizinan
usaha (SK IUPHHK).
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-
HA PT BINTANG LIMA MAKMUR sesuai
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.537/Menhut-II/2012 tanggal 26
September 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Alam Kepada PT BINTANG
LIMA MAKMUR Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 24.550 Ha di Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku, dengan jangka waktu IUPHHK-HA selama 20 tahun.
2. SK IUPHHK-HA Auditee absah dan proses perizinan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Lokasi areal kerja IUPHHK-HA Auditee telah sesuai dengan peruntukannya yaitu
terletak pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
Memenuhi Auditee telah membayar Kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IIUPHHK-HA) sebesar Rp 2.761.875.000,00 (dua milyar tujuh ratus
enam puluh satu juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) sesuai dengan
Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA
S.916/VI-BIKPHH/2012, tanggal 30 November 2012 dari Direktorat Jendral Bina Produksi
Kehutanan.
c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
NA Verifier ini Tidak Diterapkan / Not Applicable.
2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.
2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 17
yang berwenang.
2.1.1 RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a Dokumen RKUPHHK / RPKH, RKT
/ Bagan Kerja / RTT beserta
lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
meliputi : - Dokumen RKUPHHK / RPKH &
lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB / risalah
hutan dan dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber Cruising dan / atau Canhut.
- Dokumen RKT / RTT yang disusun berdasarkan RKU /
RPKH dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
- Peta rencana penataan areal
kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen Revisi
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT
BINTANG LIMA MAKMUR Periode 2016-2025 yang disahkan melalui Keputusan
Menteri LHK No. : SK.10084/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 12
Desember 2019.
2. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT
BINTANG LIMA MAKMUR tahun 2021
yang disahkan melalui Keputusan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2021 tanggal
04 Januari 2021, dengan masa berlaku
s.d. 31 Desember 2021. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dilengkapi
lampiran Peta Rencana Penataan Areal Kerja, Skala 1 : 50.000.
3. Hasil telaah dokumen SK dan Buku
RKTUPHHK-HA Tahun 2021 beserta lampirannya, menunjukkan bahwa
dokumen tersebut disusun berdasarkan
dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 yang
kelengkapan dan keabsahannya telah terpenuhi.
b Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT / Bagan Kerja
/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Memenuhi Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh
ditebang pada RKTUPHHK-HA tahun
2020/2021 dengan bukti implementasi keberadaannya di lapangan diketahui
berdasarkan data/ dokumentasi berupa papan nama lokasi, pal/tanda batas, jalur rintisan
batas dan beberapa papan himbuan /
larangan terkait pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan.
c Penandaan lokasi blok tebangan /
blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi Tersedia Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT
Bintang Lima Makmur Tahun 2021 yang disahkan melalui Keputusan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :
522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, posisi rencana blok dan petak-
petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan dengan cap/stempel basah oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Lokasi blok dan petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta yang disahkan, serta
penandaan batas blok dan petak tebangan di lapangan posisinya benar dan terlihat jelas.
2.2 Adanya rencana kerja yang sah.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 18
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Bintang
Lima Makmur Periode Tahun 2016-2025 yang telah disetujui melalui Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.10084/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal tanggal
12 Desember 2019.
2. Proses penyusunan dan pengesahaan
Revisi RKUPHHK-HA PT Bintang Lima
Makmur Periode Tahun 2016-2025 telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
NA Verifier ini Tidak Diterapkan / Not Applicable.
3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) / pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di–LHP-kan.
3.1.1 Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen LHP Auditee
selama periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 berdasarkan realisasi pembuatan
LHP tercatat seluruhnya adalah sebanyak
11 set = 11.586,81 M3, yang dibuat melalui aplikasi SIPUHH dan
disahkan/ditandatangani oleh petugas pembuat LHP (P2LHP) a.n. Totok Prasetyo
/ Nomor Register : 04210008618 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hasil uji petik antara dokumen LHP
dengan fisik kayu bulat di TPK Antara menunjukan bahwa dokumen LHP sesuai
dengan fisik kayu.
3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di
lapangan/petak tebangan.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara.
- TPK hutan ke industri primer dan/ atau penampung kayu
terdaftar. - TPK Antara ke industri primer
hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar.
Memenuhi 1. Kayu yang diangkut pada periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 dari TPK hutan ke
TPK Antara sebanyak 9.578,34 m3 telah
dilindungi dengan 237 set surat keterangan sahnya hasil hutan kayu
(SKSHHK), dan untuk kayu yang diangkut dari TPK Antara ke Tujuan
Pembeli/Industri sebanyak 6.032,73 m3 telah dilindungi dengan 1 set surat
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 19
keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Di TPK Antara seluruh dokumen SKSHHK dari TPK Hutan yang telah diterima dan
diverifikasi (melalui aplikasi SIPUHH) oleh
P3KB diberi penandaan sebagai arsip SKSHHK yang DIMATIKAN / TELAH
DIGUNAKAN.
3. Hasil uji petik persediaan kayu di TPK
Hutan dan TPK Antara yang tercantum dalam LMKB masing-masing TPK telah
sesuai dengan dokumen pendukungnya
(LHP dan SKSHH terkait) pada periode yang sama.
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
a Tanda-tanda PUHH / barcode
pada kayu bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi Tanda-tanda PUHH/ID Barcode pada kayu
bulat Auditee telah sesuai dengan dokumen
dan dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan.
b Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh pemegang izin.
Memenuhi Auditee telah memiliki sistem penatausahaan
kayu / prosedur kerja yang mengacu kepada ketentuan PUHH yang berlaku dan identitas
kayu bulat/tanda-tanda PUHH (label
pohon/ID-barcode) dibuat melalui aplikasi SIPUHH yang telah diterapkan secara
konsisten pada setiap kayu bulat/log dan dokumennya, sehingga risalah kayu bulat
mudah ditelusuri/dilacak balak hingga ke petak tebangan.
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan
tanaman.
Memenuhi Untuk kegiatan pengangkutan kayu selama periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 :
1. Tersedia arsip dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara
melalui penerbitan dokumen SKSHHK
sebanyak 237 set dengan volume kayu sebesar 9.578,34 M3, yang diterbitkan
oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang ditunjuk an. Totok Prasetyo / Nomor
Register : 0421 000 8618, sedangkan
untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri tercatat
penerbitan dokumen SKSHHK sebanyak 1 set dengan volume kayu sebesar 6.032,73
M3, yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang ditunjuk an.
Karim Sanduan / Nomor Register : 0421
000 7446
2. Tersedia DPKB sesuai dokumen SKSHHK
dari TPK Hutan yang telah diterima dan diverifikasi (melalui aplikasi SIPUHH) oleh
P3KB a.n. Karim Sanduan / Nomor
Register : 0421 000 7446 diberi
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 20
penandaan sebagai arsip SKSHHK yang DIMATIKAN / TELAH DIGUNAKAN.
3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
a Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Tersedia dokumen tagihan PNBP / SPP PSDH
sebesar Rp 927.258.330,- dan DR sebesar USD 190.071,62 yang diterbitkan atas
pembuatan LHP Auditee selama periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 sesuai dengan
kelompok jenis, tarif yang berlaku dan jumlah
volume kayu yang telah di-LHP-kan sebanyak 11.586,81 M3.
b Bukti Setor DR dan / atau PSDH. Memenuhi Kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp 927.258.330,- dan DR sebesar USD
190.071,62 telah dibayarkan lunas oleh
Auditee sesuai dengan dokumen tagihan PNBP / SPP yang diterbitkan pada periode
bulan Juli 2020 s/d Juni 2021.
c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk
hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi Kewajiban pembayaran PSDH dan DR untuk periode bulan Juli s/d Juni 2021 telah sesuai
dengan persyaratan ukuran serta telah
dibayar lunas oleh Auditee sesuai tarif PSDH dan DR yang berlaku.
3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
3.3.1 Dokumen PKAPT. NA Verifier ini Tidak Diterapkan / Not Applicable.
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
3.3.2 Dokumen yang menunjukkan
identitas kapal.
Memenuhi Kapal pengangkut kayu bulat keluar TPK
Auditee pada periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 adalah kapal yang telah Berbendera
Kebangsaan Indonesia.
3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Memenuhi Seluruh kayu bulat Auditee dan doukumen
SKSHHK beserta lampirannya pada periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 telah
menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.
4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 21
4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
4.1.1 Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-
UPL / RKL-RPL.
Memenuhi 1. Auditee telah memiliki dokumen AMDAL
(ANDAL, RPL, RKL) dan telah disetujui / disahkan melalui Keputusan Gubernur
Maluku Nomor : 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010.
2. Proses penyusunan dokumen AMDAL
(ANDAL, RPL, RKL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a Dokumen RKL dan RPL. Memenuhi Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL
yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi
AMDAL Daerah Provinsi Maluku serta disahkan dengan Keputusan Gubernur Maluku melalui
Keputusan Nomor: 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik, kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi Tersedia bukti pelaksanaan berupa laporan dan hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Auditee mengacu kepada dokumen RKL-
RPL yang disahkan, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan sebagian besar telah sesuai
dengan rencana dan dampak penting aspek
fisik, kimia, biologi dan sosial.
5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a Pedoman / prosedur K3. Memenuhi Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel
yang ditunjuk oleh Direktur Auditee untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
b Ketersediaan peralatan K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan,
kondisinya berfungsi dengan baik dan telah di distribusikan ke setiap unit kerja di lapangan.
c Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Auditee memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3.
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
Memenuhi 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 22
serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat
kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan, selama tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja.
5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
Memenuhi Tersedia draft Peraturan Perusahaan (PP) PT BLM yang telah diajukan proses
pengesahannya pada pejabat yang berwenang di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Maluku Tengah, dan
selama menunggu proses pengesahan PP yang baru oleh yang berwenang, maka PP
yang lama masih tetap diberlakukan.
5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
5.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi Auditee tidak mempekerjakan tenaga kerja yang masih di bawah umur.
Keterangan : N/A (Not applicable/Tidak diterapkan)
