Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GUNA
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF,
BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA
KOTA MAGELANG, 7 FEBRUARI 2020
Menjadi PemerintahanKelas Dunia
2
5VISI JOKOWI
TAHUN KEDEPAN
1
2
3
4
5
MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
MENGUNDANG INVESTASI SELUAS -LUASNYA
REFORMASI BIROKRASI
PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS & TEPAT SASARAN
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerjatinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
3 SASARAN
REFOR MASI B IRO KRASI
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
MENDORONG PELAKSANAAN
EVALUASI
1.REFORMASI BIROKRASI
2.ZONA INTEGRITAS3.AKUNTABILITAS KINERJA
Reformasi BirokrasiSekarang dan Kedepan
Sekarang Kedepan
01 Orientasi Formalitas Hasil
02 Ruang LingkupInstansi(K/L/P)
Instansi & Unit(K/L/P)+Unit
03 Leading Sector Kemenpan RB Melibatkan banyak instansi
MENUJU JATENG SEJAHTERA & BERDIKARI
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”
Membangun masy
Jateng yang religius,
toleran dan guyup
untuk menjaga NKRI
01
Memperluas reformasi
birokrasi yg dinamis
serta memperluas
sasaran ke pem
Kab/Kota
02
Memperkuat kapasitas
ekonomi rakyat dan membuka
lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan dan
pengangguran
03
Menjadikan rakyat Jateng
lebih sehat, lebih pintar,
lebih berbudaya dan
mencintai lingkungan
04
VISI
MISI
6
EVALUASI
REFORMASI
BIROKRASI
❑Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
❑Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
❑Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
❑Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Langkah-langkah Reformasi Birokrasi
9
Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk tim reformasi birokrasi
Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)
Menerapkan manajemen berbasis kinerja
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)Model PMPRB (MODEL 2.0)
KOMPONEN PENGUNGKIT REFORMASI BIROKRASI
Tatalaksana (5)
•Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Sumber Daya Manusia Aparatur (15)
•SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan (12)
•Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
Akuntabilitas (6)
•Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik (6)
•Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mindset dan cultural Set Aparatur (5)
•Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Peraturan perundangan(5)
•Perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih
Penataan Organisasi (6)
• Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Indikator Manajemen Perubahan (1)
Tim Reformasi Birokrasi
• Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
• Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi
• Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
Road Map RB
• Road Map telah disusun dan diformalkan
• Road Map telah mencakup 8 area perubahan
• Road Map telah mencakup "quick win"
• Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh anggota organisasi
• Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada anggota organisasi
13
Indikator Manajemen Perubahan (2)
Pemantauan Dan Evaluasi RB
• PMPRB direncanakan dandiorganisasikan dengan baik
• Aktivitas PMPRB dikomunikasikandengan unit kerja
• Dilakukan pelatihan yang cukup bagiTim Asesor PMPRB
• Pelaksanaan PMPRB dilakukan olehAsesor
• koordinator asesor PMPRB mereviukertas kerja asesor sebelum menyusunkertas kerja instansi
• para asesor mencapai konsensussebelum menetapkan nilai PMPRB instansi.
• RATL telah dikomunikasikan dandilaksanakan
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
• Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
• Terdapat media komunikasi secarareguler untuk menyosialisasikantentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan
• Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model
Indikator Penataan PeraturanPerundang-undangan
Harmonisasi
• Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron.
• Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron
Sistem pengendalian dalampenyusunan peraturanperundang-undangan
• Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi
• Dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator Penataan danPenguatan Organisasi
Evaluasi
• Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuranorganisasi
• evaluasi jenjang organisasi
• evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi
• evaluasi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkandalam satu kelompok
• evaluasi kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
• evaluasi kesesuaian struktur organisasidengan kinerja yang akan dihasilkan
• evaluasi kesesuaian struktur organisasidengan mandat
• evaluasi tumpang tindih fungsi denganinstansi lain
• Evaluasi kemampuan struktur organisasiuntuk adaptif terhadap perubahanlingkungan strategis
Penataan
• Hasil evaluasi telah ditindaklanjutidengan mengajukan perubahanorganisasi
Proses bisnis dan proseduroperasional tetap (SOP)
kegiatan utama
• Memiliki proses bisnis yang sesuai dengan tugas danfungsi
• Peta proses bisnis sudahdijabarkan ke dalamprosedur operasional tetap(SOP)
• Prosedur operasional tetap(SOP) telah diterapkan
• Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telahdievaluasi dan disesuaikandengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
E-government
• Memiliki rencanapengembangan e-government di lingkunganinstansi
• Pengembangan e-government secara terbatasdi lingkungan internal dalamrangka mendukung proses birokrasi.
• Ppengembangan e-government untukmeningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat
• Pengembangan e-government untukmeningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat dalam tingkatantransaksional
Keterbukaan InformasiPublik
• Adanya kebijakan pimpinantentang keterbukaaninformasi public
• Menerapkan kebijakanketerbukaan informasipublik
• Melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaaninformasi publik.
17
Indikator Penataan Tatalaksana
Indikator Penataan Sistem ManajemenSDM (1)
Perencanaan kebutuhanpegawai sesuai dengan
kebutuhan
• Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan
• Perhitungan kebutuhanpegawai telah dilakukan
• Rencana redistribusipegawai telah disusun dandiformalkan
• Proyeksi kebutuhan 5 tahuntelah disusun dandiformalkan
• Perhitungan formasi jabatanyang menunjang kinerjautama instansi telahdihitung dan diformalkan
Proses penerimaan pegawaitransparan, objektif,
akuntabel dan bebas KKN
• Pengumuman penerimaandiinformasikan secara luaskepada masyarakat
• Pendaftaran dapatdilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)
• Persyaratan jelas, tidakdiskriminatif
• Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel danbebas KKN
• Pengumuman hasil seleksidiinformasikan secaraterbuka
Pengembangan pegawaiberbasis kompetensi
• standar kompetensi jabatan
• asessment pegawai
• diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
• disusun rencanapengembangan kompetensidengan dukungan anggaranyang mencukupi
• pengembangan pegawaiberbasis kompetensi sesuaidengan rencana dankebutuhan pengembangankompetensi
• monitoring dan evaluasipengembangan pegawaiberbasis kompetensi secaraberkala
Promosi jabatandilakukan secara
terbuka
• Kebijakan promositerbuka telah ditetapkan
• Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan
• Promosi terbukadilakukan secarakompetitif dan obyektif
• Promosi terbukadilakukan oleh panitiaseleksi yang independen
•Hasil setiap tahapanseleksi diumumkansecara terbuka
Penetapan kinerjaindividu
• Penetapan kinerja individu• penilaian kinerja individu yang
terkait dengan kinerjaorganisasi
• Ukuran kinerja individu sesuaidengan indikator kinerjaindividu level diatasnya
• Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
• monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
• Hasil penilaian kinerja individutelah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu
• Capaian kinerja individu telahdijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja
Penegakan aturandisiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai
• Aturan disiplin/kodeetik/kode perilakuinstansi telah ditetapkan
• Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
•Monev atas pelaksanaanaturan disiplin/kodeetik/kode perilakuinstansi
• pemberian sanksi danimbalan (reward)
19
Indikator Penataan Sistem ManajemenSDM (2)
Pelaksanaan evaluasi jabatan
• Informasi faktor jabatan telahdisusun
• Peta jabatan telah ditetapkan
• Kelas jabatan telah ditetapkan
Sistem Informasi Kepegawaian
• Sistem informasi kepegawaian telahdibangun sesuai kebutuhan
• Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai
• Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan
• Sistem informasi kepegawaiandigunakan sebagai pendukungpengambilan kebijakan manajemenSDM
20
Indikator Penataan Sistem ManajemenSDM (3)
Indikator Penguatan AkuntabilitasKinerja
Keterlibatan Pimpinan
• Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
• Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
• Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
• Upaya peningkatan kapasitasSDM yang menanganiakuntabilitas kinerja
• Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun
• Sistem Pengukuran Kinerjatelah dirancang berbasiselektronik
• Sistem Pengukuran Kinerjadapat diakses oleh seluruhunit
• Pemutakhiran data kinerjadilakukan secara berkala
Indikator Penguatan Pengawasan (1)
Gratifikasi
• Kebijakan penanganan gratifikasi
• Dilakukan public campaign
• Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
• Dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
• Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti
Penerapan SPIP
• Peraturan Pimpinan K/L tentang SPIP
• Dibangun lingkungan pengendalian
• Dilakukan penilaian risiko atas organisasi
• Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
• SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
• Dilakukan pemantauan Pengendalian intern
Pengaduan Masyarakat
• Disusun kebijakan Pengaduan masyarakat
• Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan
• Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
• Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System
• Telah terdapat Whistle Blowing System
• Whistle Blowing System telah disosialisasikan
• Whistle Blowing System telah diimplementasikan
• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System
• Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Penanganan Benturan Kepentingan
• terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.
• Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.
• Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
• dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
• Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Pembangunan Zona Integritas
• dilakukan pencanangan zona integritas
• ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas
• Dilakukan pembangunan zona integritas?
• dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan?
• terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”?
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
• APIP didukung dengan komitmen pimpinan
• APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
• APIP didukung dengan anggaran yang memadai
• APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko
23
Indikator Penguatan Pengawasan (2)
Indikator Peningkatan KualitasPelayanan Publik (1)
Standar Pelayanan
• Terdapat kebijakan standar pelayanan.
• Standar pelayanan telah dimaklumatkan.
• Terdapat SOP sesuai standar pelayanan
• Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
Budaya pelayanan prima
• dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
• Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
• terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
• terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.
Pengelolaan Pengaduan
• Terdapat Media Pengaduan Pelayanan
• Terdapat SOP pengaduan pelayanan
• Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
• dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan
• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan
24
Indikator Peningkatan KualitasPelayanan Publik (2)
Penilaian kepuasan terhadappelayanan
• Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
• Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
• Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Pemanfaatan TeknologiInformasi
• Telah memiliki rencanapenerapan teknologiinformasi dalam pemberianpelayanan
• Telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberipelayanan.
• Telah dilakukan perbaikansecara terus menerus
25
HASIL (40)
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi (20)
• Nilai Akuntabilitas
Kinerja (14)
• Nilai Kapasitas
Organisasi (Survei
Internal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
(10)
• Nilai Persepsi Korupsi
(Survei Eksternal) (7)
• Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik(10)
• Nilai Persepsi Kualitas
Pelayanan
(Survei Eksternal)
(10)
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
PENGUNGKIT HASIL PENGUNGKIT
Perubahan budaya kerja organisasi
SURVEY KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
ORGANISASI
HASIL REFORMASI BIROKRASIPeraturan yang
tidak tumpang tindih
Organisasi yang tepat ukuran dalam
pencapaian kinerja
Busines Proses yang implementatif
ASN yang profesional
Peningkatan Budaya kinerja
Peningkatan Integritas aparatur
Pelayanan publik yang berkualitas
KONSEP PMPRB 3.0Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)
Indeks Integritas (Road Map)
Penyelesaian Penerbitan Per-UU-anRevisi Per-UU-an
Indeks Kelembagaan (Road Map)
Indeks Tata Laksana (Road Map)Indek E-Gov (Road Map)/(SPBE)
Indeks Profesionalitas (Road Map)
Indeks Akuntabilitas (Road Map)
Opini BPK (Road Map)IACM (Road Map)SPIP (Road Map)
Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)
Inovasi Pelayanan Publik (Road Map)Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan
Publik(Ketaatan UU No. 25) (Road Map)Tindak Lanjut Pengaduan (Road Map)
INDIKATOR
Indeks ArsipIndeks Keterbukaan Informasi
Publik
LHKPN/LHKASNWBK/WBBM
Indeks Integritas Pelayanan Publik (Road
Map)Public Service Indeks
(Road Map)
PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN BARU
PMPRB 2.0
Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah
Survei Internal (Integritas Organisasi)
Pengungkit (Proses)
PMPRB 2.5
Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintahdan Unit Kerja
Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan)
Pengungkit (proses dan hasil antara)
INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT
Penilaian hanya melihat
kualitas pada level
pusat/instansi pemerintah
• Nilai merupakan gabungan
dari Proses di instansi dan
unit
• List pertanyaan ada
dua;(1)untuk
instansi;(2)untuk instansi
dan unit
SURVEI INTEGRITAS JABATAN• Memahami tugas dan fungsi
serta memahami ukurankeberhasilan pekerjaan
• Tidak memahami tugas danfungsi serta tidak memahamiukuran keberhasilan pekerjaan
• Memahami tugas dan fungsitetapi tidak memahami ukurankeberhasilan pekerjaan
Indeks Integritas Jabatan
PMPRB 2.5HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN
Hasil Pengawasan Kearsipan(penguatan tatalaksana)
Maturitas SPIP (penguatanpengawasan)
Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatanpengawasan)
Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatanpengawasan)
Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)
Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat
Tahap 1Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestamauntuk kemudian dikirimke Kementerian PANRB
Tahap 2Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB
Tahap 3
Tahap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PMPRB
2.0
Input PMPRB untuk level unit kerjaes. I
Tahap 1
Input PMPRB level organisasioleh Inspektorat
Tahap 2Reviu hasilPMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestamauntukkemudiandikirim keKementerian PANRB
Tahap 3
Masukdalam profilRB nasionaldi Kementerian PAN RB
Tahap 4PMPRB
2.5
KEUANGAN ASSET DAN
PERENCANAAN
REGULASI
LEMBAGA
PENATALAK-SANAAN
SDM
PENGAWASAN
PENGUNGKIT
SURVEY PELAYANAN
PUBLIK
OPINI LAPORAN KEUANGAN
HASIL REFORMASI BIROKRASI
PMPRB 4.0
Kapasitas danAkuntabilitas
Organisasi (20%)
PeningkatanPelayanan Publik
(10%)
Pemerintah yang bersih dan bebas
KKN (10%)
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
HASIL EVALUASI KINERJA
40%60%
INDEKS KELEMBAGAAN
- INDEKS SPBE- INDEKS PROSES BISNIS
- INDEKS ARSIP
- INDEKS SISTEM MERIT- INDEKS
PROFESIONALITAS
- MATURITAS APIP (IACM)
- MATURITAS SPIP- LHKPN/LHKASN
- INDEKS INTEGRITAS (WBS, GRATIFIKASI,
KONFLIK KEPENTINGAN)
- INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
- INDEKS PENGELOLAAN ASSET
- INDEKS PERENCANAAN
INDEKS PENATAAN REGULASI
PELAYANAN PUBLIK
- INDEKS PELAYANAN PUBLIK
CAPAIAN KINERJA
®onn 2019
KATEGORI PENILAIAN HASIL EVALUASI (SCORING)
35
No Nilai Kategori Karakteristik Instansi
1. >90-100 AA Istimewa
2. >80-90 A Memuaskan
3. >70-80 BB Sangat Baik
4. >60-70 B Baik, Perlu sedikit perbaikan
5. >50-60 CC Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak
mendasar
6. >30-50 C Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan
yang mendasar
7. 0-30 D Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan
perubahan yang mendasar