Peningkatan Kinerja Sdm Polri

7/31/2019 Peningkatan Kinerja Sdm Polri

1/9

1

PENINGKATAN KINERJA SDM POLRI DI BIDANG REKRUITMENDALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

Oleh

Brigjen Pol. Drs. DOLLY BAMBANG HERMAWAN

I. PENDAHULUANGrand design reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Peraturan Menpan No.15/2008

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, merupakan cetak biru reformasi hingga

tahun 2025. Reformasi birokrasi nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi

birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih

berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan

pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh

pegawai adalah apabila seluruh aparatur negara mampu mengubah Mind Set dan

Cultural Set, termasuk partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Mabes Polri, telah

mengusulkan dokumen usulan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi 5 program,

diantaranya program unggulan melalui Quick Wins, yaitu quick response samapta Polri,

transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan, dan

transparansi rekruitmen personel Polri. Program tersebut merupakan produk utama

Polri yang mempunyai daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung

dirasakan oleh masyarakat, dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.

/ Salah ..


2/9

2

Salah satu program unggulan tersebut, yakni program transparansi rekruitmen

anggota Polri, telah mendahului kementrian dan lembaga pemerintah lainnya dalam

mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional. Hal tersebut, dibuktikan melalui

prestasi Polri dalam mewujudkan penerimaan calon anggota Polri melalui prinsip-prinsip

penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, yang dirintis sejak tahun

2007. Sedangkan grand design reformasi birokrasi nasional baru dirintis pada tahun

2008. Ini artinya, Polri telah mendahului dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Komitmen Polri dalam mewujudkan rekruimen yang bersih, transparan,

akuntabel mendapat penghargaan dari MURI melalui penganugrahan kepada Polri atas

prestasi pemrakarsa penyelenggaraan seleksi personel Polri secara bersih, transparan

dan akuntabel. Selanjutnya pada tahun 2008, diakui oleh Sucofindo International

Certification Services melalui penghargaan ISO 9001:2000 dalam menerapkan sistem

manajemen mutu pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat. Pada tahun

2010, Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri berhasil meningkatkan prestasi tersebut,

melalui perolehan ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Perwira Polri Sumber

Sarjana Tingkat Pusat dan keberhasilan dalam meningkatkan ISO 9001:2000 menjadi

ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat.

/ II. Program ..


3/9

3

II. PROGRAM UNGGULAN DALAM REKRUITMEN DAN SELEKSI

Program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi penerimaan anggota Polri dan PNS

Polri, yakni :

1. Dilibatkannya pengawas eksternal (controlle extern) dan internal

(controlle intern). Controlle intern dilakukan oleh organ-organ yang terletak

dalam tubuh organisasi Polri, seperti: Itwasum dan Div Propam. Sedangkan

controlle extern dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan yang terletak

diluar tubuh Polri yang bersifat independent, yang dilaksanakan oleh kekuatan-

kekuatan sosial politik, seperti: Kompolnas, lembaga-lembaga perwakilan

rakyat,partai-partai, media pers, LSM, dsb.

2. Menerapakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Sejak tahun 2008

dan tahun 2009, kemudian ditingkatkan pada tahun 2010, seleksi penerimaan

calon Taruna Akpol di tingkat pusat sudah menerapkan standar internasional

sistem manajemen mutu ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

merupakan proses pengelolaan organisasi yang mencakup perencanaan,

penerapan, evaluasi dan penyempurnaan yang ditujukan untuk menghasilkan

output / kinerja / layanan yang sesuai dengan harapan

pelanggan/pengguna/masyarakat. Semua proses seleksi anggota Polri

menggunakan prinsip-prinsip system manajemen mutu dengan berpedoman

pada peraturan yang berlaku, agar dapat menghasilkan kualitas anggota Polri

yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika berbangsa dan bernegara serta

memenuhi harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

/ 3. Kerjasama ..


4/9

4

3. Kerjasama dengan lintas sektoral dan masyarakat. Tatacara kerjasama

dengan lintas sektoral berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002, Pasal 42, yakni

hubungan dan kerjasama Polri dengan badan, lembaga, serta instansi didalam

dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling

menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta

memperhatikan hierarki. Badan/instansi terkait dengan pelaksanaan rekruitmen

yakni: Kompolnas, DPR, Universitas/Perguruan Tinggi, Diknas, Dinas

Kependudukan, outsourcingsesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam

setiap tahapan seleksi, Media Massa, LSM dan sebagainya sesuai kebutuhan

dalam setiap tahapan pemeriksaan/pengujian.

4. Penggunaan teknologi informasi melalui program computer. Digunakan

pada kegiatan: pemilihan soal uji akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik,

aplikasi rumus tes kemampuan jasmani, rumus umur dan domisili, proses

penentuan ranking dan penetapan kelulusan.

Sejalan dengan tujuan rencana strategi Polri tahun 2010-2014, yakni partnership

/ networking building, program unggulan tersebut diatas telah di tingkatkan pada

seleksi penerimaan anggota Polri T.A 2010, melalui implementasi prinsip-prinsip

rekrutmen dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis,

yaitu:

1) Optimalisasi pelibatan secara aktif pengawas internal dan eksternal yangindependent dalam setiap tahapan seleksi;

2) Optimalisasi komitmen dalam menerapkan manajemen kinerja dan mutu, denganmenerapkan standar sistem manajemen mutu iso 9001:2008;

/ 3) Optimalisasi ..


5/9

5

3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui program komputer dalampemilihan soal akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik, aplikasi rumus tes

kemampuan jasmani, rumus umur, proses penentuan ranking dan penetapan

kelulusan;

4) Optimalisasi kerjasama dengan lintas sektoral dalam setiap tahapanpengujian/pemeriksaan, seperti: diknas, outsourcing, dinas kependudukan untuk

cek keabsahan umur dan ktp catar, untuk mengecek keabsahan ijazah catar dsb.

/ III. Peningkatan ..


6/9

6

III. PENINGKATAN KINERJA SDM POLRI DALAM REKRUIMEN DAN SELEKSI

ANGGOTA POLRIT.A 2011

Dalam rangka meningkatkan kinerja SDM Polri dalam rekruitmen dan seleksi

anggota Polri T.A 2011, maka program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi anggota

Polri tersebut diatas, harus diimplementasikan oleh seluruh personel yang terlibat dalam

kepanitian penerimaan dan seleksi anggota Polri, baik ditingkat Panpus maupun Panda

pada rekruitmen anggota Polri T.A 2011. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya-upaya

sebagai berikut:

1. Perbaikan dan penyempurnaan sistem seleksi, diantaranya melalui implementasimodel Adapted from the International Society for Performance Improvement;

Model Adapted from the International Society for Performance Improvement,

yaitu diawali dari adanya gap atau kesenjangan, langkah selanjutnya dicoba

mencari akar penyebab masalah. Jika akar masalah telah ditemukan maka dicari

dan dirancang elternatif solusi intervensi, kemudian intervensi terpilih

diimplementasikan secara terus menerus dipantau dan kemudian dievaluasi

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bila belum, maka diulangi

kembali sampai menemukan sesuai dengan yang diharapkan. Begitulah

dilakukan secara siklus terus menerus. Bila sudah sesuai maka coba lagi untuk

menyelesaikan masalah lainnya.

/ 2. Membangun ..


7/9

7

2. Membangun sistem informasi manajemen penerimaan anggota Polri yang

handal. Sistem informasi harus memuat database atau statistik calon anggota

Polri, best practices manajemen penerimaan anggota Polri, dan kinerja panitia

penerimaan. Akses informasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja panitia,

serta efektivitas dan efisiensi organisasi. Proses komunikasi memegang peran

sangat vital dalam rangka mengkomunikasikan kebutuhan sesuatu antara

organisasi dan panitia, serta sosialisasi kebijakan dan komitmen pimpinan kepada

seluruh panitia.

3. Untuk menjaga agar kebijakan dapat berjalan efektif, sistem pengawasan dan

penegakan hukum harus ditetapkan secara jelas dan tegas memuat hak,

kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran. Sanksi harus ditegakkan secara adil dan

konsekuen.

4. Membangun dan mengembangkan brand mark rekruitmen dan seleksi anggota

Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis

Meminjam konsep dalam pemasaran ada beberapa hal yang berhubungan

dengan merek yaitu brand name(merek nama) dan trade mark(merek dagang).

Dikaitkan dengan komitmen dan hasil yang telah dicapai dalam rekruitmen dan

seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, sebagaimana yang telah

penulis jelaskan diatas, bahwa prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi tersebut

merupakan mereka yang dimiliki Polri. Argumentasi penulis terkait dengan

pendapat tersebut, yaitu sebagai berikuti :

/ a. Brand..


8/9

8

a. Brand name (Asri,1986:217), artinya penggunaan kata, huruf ataukelompok kata-kata dan huruf-huruf yang dapat diucapkan. Penggunaan

kata prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih, transparan,

akuntabel dan humanis telah diakui oleh MURI dan Sucofindo

International Certification Services melalui penghargaan sertifikat ISO

9001:2008 atas komitmen dan prestasi Polri dalam mengimplementasikan

prinsip-prinsip tersebut. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak boleh

dilupakan, sehingga generasi saat ini dan yang akan datang akan terus

mengimplementasikan prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih,

transparan, akuntabel dan humanis pada penerimaan anggota Polri dan

PNS Polri.

b. Police mark merupakan konsep yang penulis munculkan, yang terkaitdengan legalitas hukum, berupa kata, huruf atau kelompok kata yang

telah diformulasikan dalam produk hukum. Fakta sejarah juga telah

mencatat bahwa prinsip-prinsip rekruitmen dan seleksi yang bersih,

transparan, akuntabel dan humanis telah diformulasikan dalam produk

hukum, melalui:

1) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/293/VII/2008 tanggal 16 Juli2008 tentang Pedoman Penerimaan Taruna Akpol;

2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/445/X/2008 tanggal 31Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan

Calon Brigadir Polisi;

3) Keputusan Kapolri Nomor:Kep/342/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010tentang Pedoman Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana.


9/9

9

IV. PENUTUP

Pesan yang ingin penulis kemukakan dari konsep brand mark rekruitmen dan

seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis adalah agar

model penerimaan dan seleksi anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan

humanis yang merupakan merek Polri, agar terus dibangun pada proses rekruitmen

anggota Polri dan dikembangkan pada rekruitmen PNS Polri. Implementasi

membangun, yakni mengadopsi program yang belum dilaksanakan oleh Panitia Daerah,

seperti: penyelenggaraan survey kepuasan pelanggan, penyiapan posko pengaduan

keluhan pelanggan, penetapan prosedur tanggap darurat, kepastian waktu dan hasil

seleksi dapat diukur melalui audit internal. Sedangkan implementasi mengembangkan,

yakni rekruitmen PNS Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis agar

diwujudkan. Langkah awal yang harus dilaksanakan yaitu menghormanisasikan produk

hukum yang terkait dengan rekruitmen PNS Polri saat ini dengan prinsip-prinsip

penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis melalui revisi produk

hukum. Langkah selanjutnya mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut pada

proses rekruitmen dan seleksi PNS Polri.

Documents

Peningkatan Kinerja Sdm Polri