Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENJELASAN PROGRAM KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I)
TAHUN 2018-2021
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
Ketua Umum AP2I Periode Tahun 2018-2021
Jakarta, 11 Februari 2019
VISI dan MISI
VISI
“Menjadi Organisasi Profesi yang Mampu Membangun ProfesionalismeFungsional Perencana dalam Mendukung Kelembagaan Perencanaan di Pusat dan Daerah”
MISI
1. Meningkatkan kapasitas dan kesempatan perencana pemerintah
2. Meningkatkan kesetaraan hak dan kewajiban perencana pemerintah
3. Meningkatkan profesionalitas perencana pemerintah
4. Mengembangkan peran dan tanggung jawab perencana pemerintah
5. Memperluas jaringan perencana pemerintah
6. Meningkatkan kerjasama antar perencana pemerintah
7. Mengembangkan sinergi perencana pemerintah Pusat dan Daerah
2
TUJUAN
1. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitasperencana di Pusat dan Daerah
2. Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di Pusat dan Daerah
3. Meningkatkan peran perencana pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan di Pusat dan Daerah
4. Mengembangkan jejaring dan kerjasama antar-anggota AsosiasiPerencana Pemerintah Indonesia
5. Memantapkan profesi perencana pemerintah dalam rangkamendukung perencanaan di Pusat dan Daerah
3
SASARAN
1. Meningkatnya kapasitas perencana pemerintah di Pusat dan Daerah
2. Terbentuknya lembaga sertifikasi profesi perencana pemerintah
3. Terwujudnya reformasi pembinaan jabatan fungsional perencana
4. Semakin berkembangnya keanggotaan dan kelembagaan perencanapemerintah di Pusat dan Daerah
5. Semakin diakuinya peran dari Perencana Pemerintah dalam Proses Perencanaan di Pusat dan Daerah
6. Terbangunnya jejaring dan kerjasama antar perencana pemerintah
7. Terbangunnya sistem informasi kelembagaan AP2I yang berkualitas
4
AGENDA DAN PROGRAM KERJA PN-AP2I 2018-2021
No. Agenda Kerja T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-
10
T-11 T=12
1. Konsolidasi Kepengurusan AP2I 2018-2021 X
2. Penetapan AD/ART dan Rencana Kerja X
3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi X X X X
4. Reformasi Jabatan Fungsional Perencana X X X X X
5. Penguatan Kelembagaan AP2I Pusat & Daerah X X X X X X X X X
6. Pengembangan Sistem Informasi AP2I X X X X X
7. Penguatan Jejaring Kerjasama Perencana X X X X X X X X X X
8. Peningkatan Kerjasama AP2I & Stakeholders X X X X X X X X X X
9. Pengembangan Profesi Perencana Pusat & Daerah X X X X X X X X X X
2018 2019 2020 2021
5
Struktur Kepengurusan AP2I Nasional
6
DEWAN PENASEHAT
Ketua: Menteri PPN/Kepala Bappenas
Wakil Ketua 1: Menteri Dalam Negeri
Wakil Ketua 2: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Wakil Ketua 3: Kepala Badan Kepegawaian Negara
Koordinator Kementerian/Lembaga
Koordinator Wilayah Barat
Koordinator Wilayah Tengah
Koordinator Wilayah Timur
DEWAN PEMBINA
Ketua : Sekretaris Kementrian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
Wakil Ketua 1: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua 2: Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Wakil Ketua 3: Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Ketua 4: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas
Ketua Umum
Direktur Perencanaan dan Kerjasama
Direktur Penelitian dan Pengembangan
Direktur Sistem Informasi Manajemen
Direktur Pengembangan Profesi
Direktur Pendidikan dan Pelatihan
Direktur Organisasi dan Umum
Direktur Hukum dan Advokai
Wakil Ketua Koordinator AP2I
Unsur Pelaksana AP2I
Tim Pakar Tim Penyiapan LSP
Wakil Bendum
Bendahara Umum
Wakil Sekjen
Sekretaris Jenderal
REPUBLIK
INDONESIA
7
PENYESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI PN-AP2I 2018-2021
1. Tim Penasehat, akan diperkuat dengan Menteri Dalam
Negeri, Menteri PANRB dan Kepala BKN;
2. Tim Pembina, akan diperkuat dengan Dirjen Bina Bangda
Kemendagri selaku pembina Bappeda, SesmenPANRB dan
Sestama BKN untuk pembinaan ASN dan JFP;
3. Tim Pakar dibentuk untuk menjadi Think Tank
Kepengurusan AP2I, termasuk Tim Penyiapan LSP yang
setelah terbentuk akan menjadi lembaga independen dari
AP2I;
4. Koordinator K/L dibentuk secara khusus, untuk mengawal
dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan
komisariat pada kementerian/lembaga;
5. Koordinator Wilayah akan diperkuat untuk mengawal dan
memfasilitasi komisariat pada tingat daerah provinsi dan
kabupaten/kota;
6. Sekjen dan Bendahara akan menjadi kepala sekretariat PN
AP2I, dan menjadi Chief Operating Officer dan Chief
Financing Officer dari PN AP2I, yang dapat didukung
manager dan sekretaris profesional yang mengelola
Sekretariat PN AP2I day by day;
7. Unsur Pelaksana terdiri dari para Direktur yang akan
bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Sekjen, untuk
melayani Wakil Ketua/Koordinator K/L dan Wilayah, yang
menjalankan fungsi operasional PN AP2I sesuai AD/ART.
TIM PENASEHAT
TIM PEMBINA
KETUA UMUM
Kordinator
K/L
Kordinator
Wilayah
Sekretaris
JenderalBendahara
Unsur
Pelaksana
TIM PAKAT
TIM PENYIAPAN LSP
Susunan Pengurus Nasional AP2I Tahun 2018-2021
8
Ketua Umum Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kementerian PPN/Bappenas
Sekretaris Jenderal Dr. Drs. Agus Sunaryo, M.Si, Kementerian Agama
Wakil Sekretaris Jenderal Ali Sahbana, SH, Kementerian PPN/Bappenas
Bendahara Surinta B. Sembiring, S.Sos, MM., LIPI
Wakil Bendahara Muhammad Ihya Ulumuddin, SSi., Kementerian Agama
Koordinator K/L Dr. Ir. Jadhie J. Ardrajat, MSi., Kementerian PPN/Bappenas
Koordinator Wilayah Barat Muji Purnomo, SE, MSi., Bappeda Jawa Tengah
Koordinator Wilayah Tengah Drs. Nilus Zumaidi, M.Pd., Bappeda Kalimantan Barat
Koordinator Wilayah Timur A Gustang, SE, MSi, UIN Makassar
Ketua Tim Penyiapan LSP Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas
Ketua Tim Pakar Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Pengembangan Profesi Drs. Agus Manshur, MA, Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Perencanaan dan Kerjasama Mokh Ali Rouf, SPi, MSi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktur Organisasi dan Umum Sugiyanti, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd., Bappeda Jembrana, Prov. Bali
Direktur Sistem Informasi Dr. Darmawan Listya Cahaya, ST, MURP, MPA., BPPT
Direktur Penelitian & Pengembangan Indra Hermawan, SPi, MSi., Kemen. Kelautan dan Perikanan
Direktur Hukum dan Advokasi Ir. Falikul Fikri, BATAN 8
1. AP2I diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas perencanaagar dapat menjadi problem solver yang visioner;
2. AP2I diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas perencanayang bisa berpikir detil tidak hanya makro, didukung kemampuanuntuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan rencana;
3. AP2I diharapkan harus dapat meningkatan kualitas dan kompetensianggotanya; dan
4. AP2I diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalammendukung proses perencanaan jangka menengah dan panjangbaik di tingkat nasional maupun terutama di tingkat daerah.
9
Pokok2 Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas padapengukuhan PN-AP2I 2018-2021, Jakarta, 11 Januari 2019
RENCANA PERBAIKAN KERANGKA REGULASI JFP
A. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan FungsionalPerencana dan Angka Kreditnya
Perubahan hakikatnya adalah suatu proses yang menggambarkan pergerakan dari suatu kondisilama ke kondisi yang baru. Pergerakan perubahan itu dilakukan dalam rangka menciptakan danmencapai kondisi yang lebih baik yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. PeraturanKeputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan FungsionalPerencana dan Angka Kreditnya sudah terlalu lama dan perlu mengalami perubahan.
B. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Sejak diterbitkan hampir 11 (sebelas) tahun yang lalu belum mengalami perubahan khususnyapeningkatan mengenai besaran tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
10
Sebaran JFP di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018
11
0
20
40
60
80
JFP UtamaJFP Madya
JFP Muda
JFP Pertama
24
40
6474
SEBARAN JENJANG FUNGSIONAL PERENCANA DI BAPPENAS TAHUN 2018
(TOTAL 202 ORANG)
REPUBLIK INDONESIA
12
SIKLUS KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI MASALAH/ISU
STRATEGIS
PENYUSUNAN KEBIJAKANRENCANA
PEMBANGUNAN
ADOPSI DAN LEGITIMASIRENCANA
PEMBANGUNAN
PELAKSANAANRENCANA
PEMBANGUNAN
EVALUASIPELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
13
KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. IDENTIFIKASI MASALAH/ISU STRATEGIS
Penyusunan Background Study :
o Menyusun Desain Data Perencanaan Pembangunan
o Menganalisis Permasalahan Pembangunan
Penyusunan Kajian Tahunan;
Perumusan Isu Strategis;
Pengkajian Format Kegiatan Pembangunan;
Analisis dan Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro.
2. PENYUSUNAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN
Penyusunan Rencana Kebijakan, Program, Kegiatan,
Anggaran, dan Regulasi;
Memadukan Model Kegiatan Pembangunan
Merumuskan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jangka
Pendek, Sektoral, dan Sektor Tunggal;
Merumuskan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah, Regional, dan Multi Sektor;
Merumuskan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang, Makro, dan Kawasan;
Mengkaji Alternatif Perencanaan Pembangunan;
Menentukan Alternatif Perencanaan Anggaran Pembangunan.
3. ADOPSI DAN LEGITIMASI RENCANA PEMBANGUNAN
Koordinasi Musrenbang;
Koordinasi Trilateral dan Bilateral Meeting;
Koordinasi Konsultasi Publik;
Koordinasi Pembahasan Dokumen Rencana Pembangunan
(dengan DPR/DPRD);
Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan
Anggaran; Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.
4. PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan / Perkembangan
Kegiatan Pembangunan;
Penyusunan Rekomendasi Tindakan Korektif Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan;
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
5. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Evaluasi RKP berbasis MfP dan THIS;
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
dan Jangka Panjang.
TANGGUNG JAWAB PERENCANA
14
KELOMPOK MINAT/BIDANG KEAHLIAN PERENCANA
Perencana Pertama
Perencana Madya
Perencana Utama
Kelompok
sesuai
bidang
keahlian
Pertama Muda
Ekonomi
Sosial (dan Budaya)
Fisik dan Infrastruktur
- Fiskal/Keuangan Neg.
- Moneter
- Investasi
- Tenaga Kerja
- Perdagangan
- Pertanian
- Industri
- UKM
- Pariwisata
- Sumber Daya Alam
- Politik
- Hukum
- Pendidikan
- Kependudukan
- Budaya
- Kesehatan
- Birokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Administrasi Negara
- Antropologi
-Transportasi
- Infrastruktur
- Pertanahan
- Tata Ruang- Perencanaan Kota
- Perencanaan Wilayah
- Lingkungan
Catatan :
Bidang Keahlian ditentukan melalui
mekanisme ujian kompetensi, dan sesuai
dengan kualifikasi pendidikan, diklat, dan
pengalaman yang dimiliki.
15
Kerangka Regulasi Keanggotaan JFP dalam Asosiasi Profesi Perencana
16
Peran Baru Organisasi Profesi Perencana Pemerintah
17
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SELAMAT BEKERJA SEBAGAI PERENCANA PEMERINTAH DI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS