penyelesaian sengketa perpajakan

5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan

1/7

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah Wajib

Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang merupakan fihak

yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan kewajiban pajak serta diberi target untuk

mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran Negara.

Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua fihak seringkali

berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa disebut sengketa pajak.

Sengketa pajak ini biasanya timbul jika fihak aparat pajak mengeluarkan produk-produk

hukum dalam rangka penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat

Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT.

Untuk menyelesaian masalah sengketa pajak ini, Undang-undang KUP telah

memberikan beberapa prosedur penyelesaian.

1.2Rumusan Masalah

1.

Bagaimana penyelesaian melalui Direktorat Jendral Pajak?

2. Bagaimana penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak?

3. Bagaimana Kontroversi penyelesaian melalui PTUN?

1.3Tujuan

1. Untuk mengetahui penyelesaian melalui Direktorat Jendral Pajak.

2.

Untuk mengetahui penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

3. Untuk mengetahui Kontroversi penyelesaian melalui PTUN.


2/7

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penyelesaian Melalui Direktorat Jendral Pajak

Upaya Hukum Keberatan

Dalam praktik pelaksaan UU perpajakan, ketika Wajib Pajak memperoleh suatu

ketetapan dan tidak puas akan ketetapan atas yang dimaksud, maka WP dapat

mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU KUP,

upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) tempat dimana WP

terdaftar.

WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

b.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakkan.Oleh karena lembaga yang menyelesaikan sengketa antara WP dengan fiskus

masih dilakukan oleh lembaga yang sama, menurut Prof. Rochmat Soemitro,

penyelesaian sengketa demikian disebut sebagai peradilan administrasi tidak murni atau

peradilan doleansi. Untuk dapat mengajukan upaya hukum keberatan, maka WP harus

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu:

1.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tangal surat, tanggal

pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur).

3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau

dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dengan disertai alasan-alasan

yang jelas.

4. Untuk satu surat keberatan diajukan terhadap satu ketetapan pajak atau

pemotongan/pemungutan pajak.


3/7

3

Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka surat keberatan

tersebut tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga surat keberatan tersebut tidak

dapat dipertimbangkan atau tidak dicatat dalam buku register penerimaan surat keberatan.

Keputusan Keberatan

Setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan, sesuai pasal 26 ayat (3) UU

KUP, ada 4 kemungkinan keputusan yang dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh

Direktur Jendral Pajak. Keempat keputusan tersebut adalah:

Ditolak

Diterima sebagian

Diterima seluruhnya

Menambah ketetapan pajak

Apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak

diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti, maka Direktur Jendral Pajak akan

mengeluarkan keputusan menolak keberatan WP. Jika terjadi keputusan demikian,

konsekuensinya hanya ada dua, yaitu pertama, WP harus tetap melunasi utang pajak

sebesar yang tercantum dalam keputusan keberatan. Kedua, WP dapat mengajukan upaya

hukum lebih lanjut, yaitu banding ke pengadilan pajak.

Selanjutnya, apabila surat keberatan WP setelah dilakukan pemeriksaan ternyata

hanya sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikuranginya jumlah pajak yang

tercantum dalam ketetapan pajak, maka Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkankeputusan menerima sebagian.

2.2 Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Upaya Hukum Banding

Dalam pelaksanaan UU perpajakan dimungkinkan adanya upaya hukum dengan

nama banding apabila WP tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah

dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak. Artinya, terhadap surat keputusan keberatan

yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hukum banding ke

pengadilan pajak sesuai UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan.

Digantikannya lembaga BPSP menjadi oengedilan pajak dilakukan karena dalam

pelaksaan penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian

hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya UU Pengadilan Pajak,

maka kepastian hukum yang diharapkan WP menjadi jelas.

Dalam ketentuan Pasal 1 UU Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan banding

adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penganggung pajak terhadap


4/7

4

suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Apabila WP tetap merasa belum puas atas keputusan keberatan

yang dikeluarkan fiskus, maka upaya hukum berikutnya adalah dengan mengajukan

banding.

Persyaratan Banding

Seperti halnya uapay hukum keberatan, apabila WP akan mengajukan upaya

hukum banding, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.

2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Keputusan Direktur Jendral Pajak

mengenai keberatan perpajakan yang diajukan banding, atau 60 hari sejak tanggal

diterimanya Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai mengenai keberatan

kepabeanan dan cukai. Pengajuan banding 3 bulan tidak mengikat apabila jangka

waktu yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaan pemohon

banding.

3. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding.

4.

Mencantumkan alasan-alasan yang jelas dan tanggal diterima surat keputusan yang

dibanding.

5.

Melampirkan salinan keputusan yang disbanding dan bukti-bukti pendukung lainnya,termasuk melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP).

6. Melunasi 50% dari jumlah yang terutang atas keputusan yang dibanding.

Penagihan Pajak atas Banding

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding

belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Sama halnya dengan rasa kepastian hukum pada upaya keberatan, dalam upaya

banding pun WP tidak akan merasa terganggu dan tidak perlu takut lagi akan didatangi

petugas jurusita pajak yang akan menyita karena proses bandingnya masih belum

memperoleh kepastian hukum. Kecuali sudah ada putusan banding dan WP tetap tidak

membayar utang pajak, maka jurusita pajak akan menagihnya karena ketetapan pajak

telah memperoleh kepastian hukum.


5/7

5

Upaya Hukum Gugatan

Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, WP juga dapat

mengajukan upaya hukum gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum

yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan

pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selengkapnya ketentuan Pasal 23 ayat (2)

UU KUP menyatakan bahwa Gugatan WP atau Penanggung Pajak terhadap:

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau

Pengumuman Lelang.

b.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang

ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.

c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan

dengan Surat Tagihan Pajak.

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat

Tagihan Pajak.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Syarat Gugatan

Untuk memenuhi gugatan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

2. Jangka waktu untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14

hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan untuk gugatan terhadap

Keputusan adalah 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat

(jangka waktu ini tidak mengikat).

3. Terhadap 1 pelaksanaan penagihan atau 1 keputusan Surat Gugatan.

Gugatan diajukan oleh penggugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa

hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima,

pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang

digugat.

Penagihan Pajak atas Gugatan

Pasal 43 ayat (1) UU pengadilan pajak menegaskan bahwa gugatan tidak menunda

atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakkan. Dengan

demikian, sekalipun WP sedang mengajukan gugatan, WP tetap melunasi utang pajak

yang ada dalam ketetapan pajak.


6/7

6

2.3 Kontroversi Penyelesaian Melalui PTUN

Dalam UU BPSP disebutkan bahwa BPSP merupakan badan peradilan pajak yang

mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding terhadap

keputusan pajak yang berwenang, yaitu keputusan keberatan dan gugatan terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.

Dengan demikian, pangajuan atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir

bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau PTUN.

Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 28 ayat (2) UU BPSP bahwa tugas dan

wewenang BPSP berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum atau PTUN.

Bahkan, lebih jelas Pasal 76 U BPSP juga menyatakan bahwa Putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan

merupakan putusan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, kewenangan untuk mengadili

sengketa pajak ada pada BPSP dan bukan pada PTUN, atau kompetensi absolut untuk

mengadili sengketa pajak ada pada BPSP.

Kedudukan kedua lembaga hukum tersebut adalah sama karena dibentuk

berdasarkan UU. Untuk menghindari konflik hukum kelembagaan yang timbul, maka dua

asas hukum berikut dapat menjadi acuan untuk menyelesaikannya. Asas ketentuan yang

bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis), dan kedua, ketentuan yang lahir

mengalahkan ketentuan yang lahir lebih dahulu (lex posteriori derogate lex anteriori).

Adanya ketentuan Pasal 86 yang menegaskan bahwa putusan pengadilan pajak

langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang

berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Independensi ini

menunjukkan bahwa peradilan pajak merupakan lembaga yang tidak lagi memerlukan

jalur birokrasi atau jalur administrasi yang berbelit-belit. Begitu WP memperoleh putusan

pengadilan pajak yang memenangkan sengketa perpajkannya dengan Ditjen Pajak, maka

kantor pajak tempat WP terdaftar harus segera memproses putusan tersebut, tanpa perlu

menunggu persetujuan dari aparat birokrasi lainnya. Dengan demikian, WP benar-benar

memperoleh haknya sesuai dengan UU Pengadilan Pajak tersebut. hal seperti inilah yang

dikehendaki WP, yaitu bila WP dimenangkan akan memperoleh haknya, dan apabila WP

kalah, WP harus melaksanakan kewajibannya sesuai putusan hakim pengadilan pajak.


7/7

7

BAB III

PENUTUP

3.1Kesimpulan

1. Dalam praktik pelaksaan UU perpajakan, ketika Wajib Pajak memperoleh suatu

ketetapan dan tidak puas akan ketetapan atas yang dimaksud, maka WP dapat

mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU

KUP, upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) tempat

dimana WP terdaftar.

2. Dalam pelaksanaan UU perpajakan dimungkinkan adanya upaya hukum dengan nama

banding apabila WP tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah

dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak. Artinya, terhadap surat keputusan keberatan

yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hukum banding ke

pengadilan pajak sesuai UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan. Selain upaya

banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, WP juga dapat mengajukan upaya

hukum gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak

atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Dalam UU BPSP disebutkan bahwa BPSP merupakan badan peradilan pajak yang

mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding terhadap

keputusan pajak yang berwenang, yaitu keputusan keberatan dan gugatan terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.

Dengan demikian, pangajuan atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir

bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau

PTUN.

Documents

penyelesaian sengketa perpajakan