5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
1/7
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah Wajib
Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang merupakan fihak
yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan kewajiban pajak serta diberi target untuk
mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran Negara.
Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua fihak seringkali
berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa disebut sengketa pajak.
Sengketa pajak ini biasanya timbul jika fihak aparat pajak mengeluarkan produk-produk
hukum dalam rangka penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT.
Untuk menyelesaian masalah sengketa pajak ini, Undang-undang KUP telah
memberikan beberapa prosedur penyelesaian.
1.2Rumusan Masalah
1.
Bagaimana penyelesaian melalui Direktorat Jendral Pajak?
2. Bagaimana penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak?
3. Bagaimana Kontroversi penyelesaian melalui PTUN?
1.3Tujuan
1. Untuk mengetahui penyelesaian melalui Direktorat Jendral Pajak.
2.
Untuk mengetahui penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
3. Untuk mengetahui Kontroversi penyelesaian melalui PTUN.
5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
2/7
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Penyelesaian Melalui Direktorat Jendral Pajak
Upaya Hukum Keberatan
Dalam praktik pelaksaan UU perpajakan, ketika Wajib Pajak memperoleh suatu
ketetapan dan tidak puas akan ketetapan atas yang dimaksud, maka WP dapat
mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU KUP,
upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu Kantor Pelayanan
Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) tempat dimana WP
terdaftar.
WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
b.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakkan.Oleh karena lembaga yang menyelesaikan sengketa antara WP dengan fiskus
masih dilakukan oleh lembaga yang sama, menurut Prof. Rochmat Soemitro,
penyelesaian sengketa demikian disebut sebagai peradilan administrasi tidak murni atau
peradilan doleansi. Untuk dapat mengajukan upaya hukum keberatan, maka WP harus
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu:
1.
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tangal surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur).
3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.
4. Untuk satu surat keberatan diajukan terhadap satu ketetapan pajak atau
pemotongan/pemungutan pajak.
5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
3/7
3
Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka surat keberatan
tersebut tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga surat keberatan tersebut tidak
dapat dipertimbangkan atau tidak dicatat dalam buku register penerimaan surat keberatan.
Keputusan Keberatan
Setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan, sesuai pasal 26 ayat (3) UU
KUP, ada 4 kemungkinan keputusan yang dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh
Direktur Jendral Pajak. Keempat keputusan tersebut adalah:
Ditolak
Diterima sebagian
Diterima seluruhnya
Menambah ketetapan pajak
Apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak
diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti, maka Direktur Jendral Pajak akan
mengeluarkan keputusan menolak keberatan WP. Jika terjadi keputusan demikian,
konsekuensinya hanya ada dua, yaitu pertama, WP harus tetap melunasi utang pajak
sebesar yang tercantum dalam keputusan keberatan. Kedua, WP dapat mengajukan upaya
hukum lebih lanjut, yaitu banding ke pengadilan pajak.
Selanjutnya, apabila surat keberatan WP setelah dilakukan pemeriksaan ternyata
hanya sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikuranginya jumlah pajak yang
tercantum dalam ketetapan pajak, maka Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkankeputusan menerima sebagian.
2.2 Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Upaya Hukum Banding
Dalam pelaksanaan UU perpajakan dimungkinkan adanya upaya hukum dengan
nama banding apabila WP tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah
dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak. Artinya, terhadap surat keputusan keberatan
yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hukum banding ke
pengadilan pajak sesuai UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan.
Digantikannya lembaga BPSP menjadi oengedilan pajak dilakukan karena dalam
pelaksaan penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian
hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya UU Pengadilan Pajak,
maka kepastian hukum yang diharapkan WP menjadi jelas.
Dalam ketentuan Pasal 1 UU Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan banding
adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penganggung pajak terhadap
5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
4/7
4
suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Apabila WP tetap merasa belum puas atas keputusan keberatan
yang dikeluarkan fiskus, maka upaya hukum berikutnya adalah dengan mengajukan
banding.
Persyaratan Banding
Seperti halnya uapay hukum keberatan, apabila WP akan mengajukan upaya
hukum banding, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Keputusan Direktur Jendral Pajak
mengenai keberatan perpajakan yang diajukan banding, atau 60 hari sejak tanggal
diterimanya Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai mengenai keberatan
kepabeanan dan cukai. Pengajuan banding 3 bulan tidak mengikat apabila jangka
waktu yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaan pemohon
banding.
3. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding.
4.
Mencantumkan alasan-alasan yang jelas dan tanggal diterima surat keputusan yang
dibanding.
5.
Melampirkan salinan keputusan yang disbanding dan bukti-bukti pendukung lainnya,termasuk melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP).
6. Melunasi 50% dari jumlah yang terutang atas keputusan yang dibanding.
Penagihan Pajak atas Banding
Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding
belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Sama halnya dengan rasa kepastian hukum pada upaya keberatan, dalam upaya
banding pun WP tidak akan merasa terganggu dan tidak perlu takut lagi akan didatangi
petugas jurusita pajak yang akan menyita karena proses bandingnya masih belum
memperoleh kepastian hukum. Kecuali sudah ada putusan banding dan WP tetap tidak
membayar utang pajak, maka jurusita pajak akan menagihnya karena ketetapan pajak
telah memperoleh kepastian hukum.
5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
5/7
5
Upaya Hukum Gugatan
Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, WP juga dapat
mengajukan upaya hukum gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan
pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selengkapnya ketentuan Pasal 23 ayat (2)
UU KUP menyatakan bahwa Gugatan WP atau Penanggung Pajak terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau
Pengumuman Lelang.
b.
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan
dengan Surat Tagihan Pajak.
d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat
Tagihan Pajak.
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
Syarat Gugatan
Untuk memenuhi gugatan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Jangka waktu untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14
hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan untuk gugatan terhadap
Keputusan adalah 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat
(jangka waktu ini tidak mengikat).
3. Terhadap 1 pelaksanaan penagihan atau 1 keputusan Surat Gugatan.
Gugatan diajukan oleh penggugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa
hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima,
pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang
digugat.
Penagihan Pajak atas Gugatan
Pasal 43 ayat (1) UU pengadilan pajak menegaskan bahwa gugatan tidak menunda
atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakkan. Dengan
demikian, sekalipun WP sedang mengajukan gugatan, WP tetap melunasi utang pajak
yang ada dalam ketetapan pajak.
5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
6/7
6
2.3 Kontroversi Penyelesaian Melalui PTUN
Dalam UU BPSP disebutkan bahwa BPSP merupakan badan peradilan pajak yang
mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding terhadap
keputusan pajak yang berwenang, yaitu keputusan keberatan dan gugatan terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.
Dengan demikian, pangajuan atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir
bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau PTUN.
Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 28 ayat (2) UU BPSP bahwa tugas dan
wewenang BPSP berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum atau PTUN.
Bahkan, lebih jelas Pasal 76 U BPSP juga menyatakan bahwa Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan
merupakan putusan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, kewenangan untuk mengadili
sengketa pajak ada pada BPSP dan bukan pada PTUN, atau kompetensi absolut untuk
mengadili sengketa pajak ada pada BPSP.
Kedudukan kedua lembaga hukum tersebut adalah sama karena dibentuk
berdasarkan UU. Untuk menghindari konflik hukum kelembagaan yang timbul, maka dua
asas hukum berikut dapat menjadi acuan untuk menyelesaikannya. Asas ketentuan yang
bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis), dan kedua, ketentuan yang lahir
mengalahkan ketentuan yang lahir lebih dahulu (lex posteriori derogate lex anteriori).
Adanya ketentuan Pasal 86 yang menegaskan bahwa putusan pengadilan pajak
langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang
berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Independensi ini
menunjukkan bahwa peradilan pajak merupakan lembaga yang tidak lagi memerlukan
jalur birokrasi atau jalur administrasi yang berbelit-belit. Begitu WP memperoleh putusan
pengadilan pajak yang memenangkan sengketa perpajkannya dengan Ditjen Pajak, maka
kantor pajak tempat WP terdaftar harus segera memproses putusan tersebut, tanpa perlu
menunggu persetujuan dari aparat birokrasi lainnya. Dengan demikian, WP benar-benar
memperoleh haknya sesuai dengan UU Pengadilan Pajak tersebut. hal seperti inilah yang
dikehendaki WP, yaitu bila WP dimenangkan akan memperoleh haknya, dan apabila WP
kalah, WP harus melaksanakan kewajibannya sesuai putusan hakim pengadilan pajak.
5/20/2018 penyelesaian sengketa perpajakan
7/7
7
BAB III
PENUTUP
3.1Kesimpulan
1. Dalam praktik pelaksaan UU perpajakan, ketika Wajib Pajak memperoleh suatu
ketetapan dan tidak puas akan ketetapan atas yang dimaksud, maka WP dapat
mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU
KUP, upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) tempat
dimana WP terdaftar.
2. Dalam pelaksanaan UU perpajakan dimungkinkan adanya upaya hukum dengan nama
banding apabila WP tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah
dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak. Artinya, terhadap surat keputusan keberatan
yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hukum banding ke
pengadilan pajak sesuai UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan. Selain upaya
banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, WP juga dapat mengajukan upaya
hukum gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak
atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dalam UU BPSP disebutkan bahwa BPSP merupakan badan peradilan pajak yang
mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding terhadap
keputusan pajak yang berwenang, yaitu keputusan keberatan dan gugatan terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.
Dengan demikian, pangajuan atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir
bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau
PTUN.
Recommended