Upload
duongnga
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERAN ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA
(ATKI) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK TKI
(Studi Kasus Capta Indonesia)
Skripsi ini Disusun Sebagai Syarat Mendapat Gelar S1 Pada
Jurusan Sosiologi
Disusun Oleh:
Betti Apriani
106032201096
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2011
PERAN ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA (ATKI)DALAM MEMPERJUANGKAN HAK 66 TKT 56
(Studi Kasus Capta ATKl-Indonesia)
SkripsiDiajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
untuk Memenuhi Persyaratan MemperolehGelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Betti AprianiNIM: 106032201096
Jurusan SosiologiFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Pembimbing,
20ll
PENGESAIIAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul PERAN ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM
MEMPERJUANGKAN IIAK TKI (Studi Kasus Capta ATKl-Indonesia) telah
diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta pada 15 Desember 2011. Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sa{ana Sosial (S.Sos) pada Program
studi Sosiologi.
I akarta, I 5 Desemb et 2017
Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota, S ekretaris Merangkap Anggota,
Dr. Zulkifly. M.A.NIP: 19660813 199103 I 004
Penguji I, Penguji II,
Drs. A. Khuldun Munji. M.A.NIP: 19540822 198303 I 008
t6 199703 2 002
FfuI 1 /lim Halimatdrssa' divah MA.NIP: 19810112201101
Di Bawah Bimbinsan.
LEMBAR PERI{YATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam
Negeri (UnD Syarif Hidayatullah Jakana.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah I akarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UnD Syarif
Hidayatullah Jakarta.
. t5-f,lnc-"'oober 201I
BETTI AF'RIANI
i
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Asosiasi Tenaga Kerja
Indonesia dalam memperjuangkan hak TKI serta kasus apa saja yang
ditangani. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu
mengamati orang (masyarakat) dalam lingkungan hidupnya serta berinteraksi
dengan mereka, dan berusaha memahami tafsiran mereka tentang dunia
sekitarnya. Pendekatan kualitatif memfokuskan telaah pada makna-makna
subjektif, pengertian, simbol-simbol dan deskrifsi suatu kasus secara spesifik
yang hendak diteliti.
Jenis penelitian ini bersifat deskriftif, penelitin deskriftif merupakan
pencarian data dengan interpretasi dengan mempelajari masalah-masalah dan
tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,
termasuk dengan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan yang berlangsung
dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi.
Dalam penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan untuk memperoleh
data primer yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Selain itu, metode yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder, yakni
penelitian yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan TKI yang
dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga swasta maupun ormas-ormas yang ada
dalam masyarakat.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran ATKI bukan hanya
sebagai organisasi yang menampung para TKI tetapi ATKI juga mampu untuk
mendampingi setiap kasus yang ditanganinya, selain itu ATKI mampu
menjadi penengah yang baik antara pemerintah dan TKI itu sendiri.
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan
hidayah serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan
penulisan skripsi. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT
kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat dan
pengikutnya sampai akhir zaman.
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua pihak yang telah
membantu menulis dan menyusun skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis
sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Bahtiar Effendy sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, dan Bapak Dr. Hendro Prasetyo, MA selaku wakil dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, yang sekaligus menjadi dosen pembimbing akademik
penulis.
2. Bapak Dr. Zulkifly, MA dan Ibu Joharotul jamilah M.Si sebagai ketua dan
sekretaris Jurusan Sosiologi.
3. Kepada Bapak Drs. A. Khuldun Munji, MA selaku pembimbing materi yang selalu
membimbing penulis dalam hal penelitian dan penulisan skripsi.
iii
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada Ibu Iim
Halimatussa’diyah, MA, Ibu Dzuriyatun Toyibah, MA dan Bapak Saepudin, M.Si
yang telah memberikan pencerahan topik skripsi dan bimbingannya selama masa
diskusi skripsi.
5. Kepada staf akademik fakultas, Bapak Jajang Saprijal dan Bapak Amali yang
selalu direpotkan oleh penulis dalam hal tekhnis, pertanyaan dan akreditasi dan
para staf TU yang selalu mendukung penulis. Seluruh dosen FISIP yang selalu
menyediakan waktunya untuk penulis, serta para tim penguji.
6. Terima kasih untuk kawan-kawan ATKI-Indonesia Dewi Retno selaku Kordinator
ATKI-Indonesia, Rama, Ivo, Eni Lestari selaku Ketua Umum ATKI, dan kawan
lainya, Semoga skrpisi ini menjadi langkah awal untuk mengenalkan persoalan
Buruh Migran pada para intelektual yang tidak mengetahui bagaimana perih dan
sakitnya menjadi Buruh Migran, dan dengan penelitian ini penulis mengerti apa
saja yang harus dilakukan ke depannya untuk membantu persoalan Buruh Migran.
7. Ayahanda H. Syafril ST Saidi dan Ibunda Hj. Mulyani yang telah memberikan
dorongan, baik moril maupun materil serta telah sabar untuk menanti dari awal
hingga akhir penyusunan skripsi ini. Tidak lupa adik-adik Selvy Afriani, Melly
Pratiwi, Haifa Tuk Azizah, Alfan Rozak, dan Arina Ulfah Mawaddah, yang telah
memberikan dorongan dan semangat kepada penulis hingga penulis berhasil
menyusun skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Sosiologi Azharina Rizky, Ba’arfah Kahfina,
Rahmi Garnasih, Hamiddah, Siti Sofah, Dijah, Rikiya Hasanah dan masih banyak
iv
lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, sehingga menimbulkan kesan tertentu
kepada penulis.
9. Trima kasih pada Firman Lukmawandani yang telah banyak membantu, memberi
dorongan, semangat, motivasi yang luar biasa pada penulis. Semoga kita akan
tetap dekat dan saling melengkapi Amin.
10. Terima Kasih untuk temen Batubara Institute, Ratna Khuzaimah, Nina, Wina,
Musy, Resri, Kiki, Fera, Sri, Tia, Aida, Imah, Teh Cucu, Vio, Iin, Kana, pokonya
semua makasih atas doronganya dan doanya kalian luar biasa.
Atas segala bimbingan dan bantuan mereka penulis mendo’akan semoga
Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda, Amin.
Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi
semua pihak. Segala kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini merupakan
keterbatasan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan maghfirah
dan keridhoannya. Amin.
Wassalam’alaikum
Ciputat, 15 Desember 2011
(Penulis)
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR MUNAKOSAH
KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... v
BAB : I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 3
C. Pertanyaan Penelitian ................................................................. 6
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan ................................................... 6
E. Metodelogi Penelitian ................................................................ 7
F. Unit Analisa dan Dasar-dasar Pemilihan Unit Analisa .............. 9
G. Waktu Pelaksanaan Penyelidikan .............................................. 10
H. Sistematika Penulisan ................................................................ 10
BAB : II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Organisasi Asosiasi .................................................. 12
B. Pengertian Peran......................................................................... 16
C. Perjuangan Hak .......................................................................... 19
BAB : III GAMBARAN UMUM ATKI
A. Sejarah Terbentuknya ATKI ...................................................... 28
B. Visi, Missi dan Tujuan ............................................................... 33
C. Struktur Organisasi .................................................................... 33
D. Persebaran Anggota ATKI ......................................................... 33
E. Program dan Kegiatan ATKI ..................................................... 34
BAB IV : PERAN ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA (CAPTA
INDONESIA) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK TKI
A. Advokasi .................................................................................... 36
B. Mediasi ....................................................................................... 46
C. Kosultan...................................................................................... 47
BAB V : KESIMPULAN, SARAN dan REKOMENDASI
A. Kesimpulan ................................................................................ 51
B. Saran ........................................................................................... 52
C. Rekomendasi .............................................................................. 53
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 54
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Akibat dari semakin akutnya kondisi krisis ekonomi internasional, hal
ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di negara yang sedang
berkembang yang sangatlah memprihatinkan karena negara yang sedang
berkembang tersebut menggantungkan sektor ekonomi dan politiknya kepada
negara maju, maka ketika negara maju mengalami krisis yang akan menerima
dampaknya adalah negara-negara yang sedang berkembang.1
Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari dampak krisis
tersebut sehingga masyarakat begitu minim dalam menikmati akses sosial dan
ekonomi seperti lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan akses lainnya. Hal
itu yang menjadi syarat-syarat mengapa masyarakat berada dalam garis
kemiskinan, terutama masyarakat yang berada di daerah atau desa-desa.2
Lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri tidaklah seimbang
dengan jumlah masyarakat. BPS menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat
107 juta angkatan kerja dan hanya 7-8,3 juta jiwa saja lulusan perguruan
tinggi atau Diploma. Sedangkan hampir 50 juta jiwa merupakan lulusan SD
dan selebihnya adalah lulusan SMP dan SMA. Berdasarkan data BPS dari 107
juta angkatan kerja di Indonesia lebih dari 60% bekerja di sektor informal.3
1 Oki Firman Febrian, Kondisi Internasional Kekinian, Jurnal Indies, 2008, hal. 1
2 Retno Dewi, Membongkar Perbudakan Modern Buruh Indonesia, Jurnal ATKI, 2010,
18 Desember, 2010, hal. 5-6 3 Ibid, h. 6
1
2
Kondisi tersebut telah melahirkan pengangguran yang semakin luas.
Bagi masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan bertaninya akibat dari
monopoli lahan pertanian, sebagian mereka lebih memilih bekerja di luar
negeri menjadi buruh atau yang sering disebut sebagai TKI. Saat ini ada 6 juta
TKI yang bekerja di luar negeri yang tersebar di beberapa negara seperti
Hongkong, Macau dan Taiwan. Kebanyakan pelaku migrasi dari Indonesia
adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.4
Tidak jarang dari beberapa kebijakan, baik kebijakan dari pemerintah
Indonesia maupun kebijakan pemerintah di negara tempat bekerjanya, tidak
mencerminkan keberpihakan terhadap TKI seperti kebijakan penempatan
kerja, biaya penempatan kerja, waktu bekerja, dan biaya-biaya lainnya yang
mencekik penghasilannya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya
pengetahuan atas peraturan-peraturan yang ada karena mayoritas TKI tersebut
berasal dari pedesaan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah karena
mengalami keterbatasan atas beberapa akses yang berdampak pada rendahnya
kesadaran TKI untuk menyelesaikan beberapa persoalannya baik secara
individu maupun secara bersama-sama melalui organisasi.
Bagi TKI yang mempunyai kesadaran tinggi atas keadaan yang
dialaminya maka TKI akan mencoba merubah keadaan tersebut dengan
beberapa cara, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk
organisasi atau terlibat dalam organisasi TKI. Dari data yang dipaparkan oleh
salah satu organisasi TKI menjelaskan bahwa saat ini ada 1 juta TKI yang
4 Oki Firman Febrian, op. cit, h. 4
3
terlibat aktif dalam organisasi, dari jumlah keseluruhan TKI yang mencapai 6
juta. Alasan utama mengapa TKI terlibat dalam organisasi disebabkan
beberapa masalah yang dihadapi dan untuk mencari solusi atas
permasalahannya. Berorganisasi digunakan sebagai wadah untuk membongkar
dan mengurai akar permasalahan dengan mengkaji beberapa kebijakan tentang
TKI.5
B. Tinjauan Pustaka
Terkait dengan TKI, ada beberapa peneliti yang telah melakukan
penelitian mengenai TKI, peneliti tersebut ialah:
Pertama: Penelitian yang dilakukan Uswatun Hasanah pada tahun 2006
dengan judul ”Dampak TKW Terhadap Keluarga dan Sosial Keagaman”,
Studi Kasus Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, Fakultas
Usulludin Dan Filsafat. Penelitian ini mengenai para TKW yang bekerja di
luar negeri yang sudah berumah tangga. Adapun masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah tentang bagaimana kehidupan keluarga dan sosial
keagamaan yang istrinya menjadi TKW di luar negeri.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa
sebenarnya yang melatar belakangi banyaknya TKW yang bekerja di luar
negeri serta dampaknya. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah, tergiur
dengan gaji yang besar dan bujukan yang kuat dari sponsor, serta mencari
modal adalah faktor utama yang memotifasi banyaknya TKW yang bekerja di
luar negeri.
5 Retno Dewi, loc.cit, h. 6
4
Banyaknya TKW yang bekerja di luar negeri tentu akan berdampak
terhadap kehidupan keluarga dan sosial keagamaan masyarakat desa
Mulyasari. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain kehidupan keluarga
lebih condong ke arah negatifnya, banyak keluarga yang berantakan,
khususnya pasangan muda, banyak perceraian yang disebabkan oleh
perselingkuhan, sengketa harta TKW yang hilang dan kekerasan terhadap
TKW.
Dampak selanjutnya terhadap anak yang ditinggalkan adalah
perkembangan anak yang tidak terkontrol, kurangnya perhatian anak dari
orang tua sehingga meningkatnya kenakalan anak dan yang lebih parah lagi
menyebabkan kesehatan jiwa anak terganggu.
Sedangkan dalam kehidupan sosial keagamaan ada yang menyebabkan
dampak negatif, ada juga yang positif dan ada juga yang tidak mempengaruhi
sama sekali, semua tergantung individu masing-masing.6
Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Tobing Raysisca Elvide pada
tahun 2007 yang berjudul “Kajian Hukum Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja
Indonesia (TKI)”. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap
mendapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar,
bahkan penyiksaan fisik. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan
hukum terhadap TKI di luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi
negara berupa devisa. Pengalihan resiko atas kejadian buruk yang menimpa
6 Uswatun Hasanah, Dampak TKW Terhadap Keluarga dan Sosial Keagamaan, Tesis,
Universitas Indonesia, 2006, hal. 1 dan 56
5
TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat
dialihkan ke perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah
menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan
hukum bagi para TKI. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah
tata cara dan prosedur penunjukkan konsorsium asuransi TKI apakah
bertentangan atau tidak dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU),
apakah polis asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang
memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan
penyelesaian klaim asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam
pelaksanaan asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah
metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data
secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan
bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium asuransi TKI tidak
bertentangan dengan UUPU. Dari jenis resiko yang dijamin asuransi TKI telah
memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih
perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang
dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih menimbulkan
permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan
peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi
6
karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai
illegal.7
Dari dua tinjauan pustaka di atas, terutama tinjauan yang kedua telah
menggambarkan bahwa TKI sering mendapatkan perlakuan yang tidak
mengenakkan seperti penempatan, beberapa peraturan di negara
penempatannya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hak-hak dasar TKI,
maka diambilah judul : “PERAN ASOSIASI TENAGA KERJA
INDONESIA (ATKI) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK TKI”.
Skripsi ini akan mencoba membahas mengenai peran suatu organisasi dalam
upaya penyadaran terhadap TKI dalam memperjuangkan hak TKI.
C. Pertanyaan Penelitian
Dari pemaparan kondisi obyektif di atas dapat disimpulkan dan
dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini,
untuk mengarahkan pembahasan dalam penelitian ini, permasalahan diarahkan
untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Apa peran Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia dalam memperjuangkan
hak TKI?
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan
Adapun penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:
a. Mengetahui peran organisasi dalam memperjuangkan hak dan
kesadaran anggota-anggotanya.
7 Tobing Raysisca Elvide, Kajian Hukum Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tesis, Universitas
Indonesia, 2007, hal. 1
7
b. Mendapatkan gambaran tentang dampak ATKI terhadap TKI.
2. Manfaat
Untuk mengenalkan tentang peran organisasi TKI dan tujuan
didirikan organisasi TKI serta untuk menggambarkan situasi yang
dihadapi TKI.
Penelitian ini sebagai media pembelajaran untuk menempa diri
dalam melihat, memahami dan menganalisa keadaan serta
mendokumentasikan dalam bentuk tulisan agar pengetahuan yang telah di
peroleh dari hasil penelitian ini menjadi salah satu asupan dalam hal
betapa pentingnya organisasi TKI terhadap TKI.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah mengamati orang (masyarakat)
dalam lingkungan hidupnya serta berinteraksi dengan mereka, dan
berusaha memahami tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Pendekatan
kualitatif memfokuskan telaah pada makna-makna subjektif, pengertian-
pengertian, simbol-simbol dan deskripsi suatu kasus spesifik yang hendak
diteliti. Pendekatan ini bertujuan melihat fenomenalogis dari gejala sosial
yang ada pada TKI.8
8 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2000,
hal. 24
8
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif
merupakan pencarian fakta dengan interpretasi, dengan mempelajari
masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta
situasi-situasi tertentu, termasuk dengan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,
pandangan yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena
yang terjadi. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk
mendeskripsikan mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena
secara sistematis. Penelitian ini berusaha menggambarkan spesifikasi dari
situasi dan relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam lingkup subjek
penelitian.9
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan sekunder.
a. Data Primer
1) Wawancara; adalah upaya mendapatkan keterangan dengan cara
tanya jawab langsung. Dalam wawancara ini peneliti melakukan
wawancara berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lebih lama
bersama informan. Selama proses wawancara, peneliti berusaha
mencari informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai
pertanyaan yang tertera dalam pedoman wawancara. Proses
wawancara dilakukan dengan informan dalam suasana yang
9 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal. 20
9
bersahabat. Seringkali wawancara dilakukan di kantor ATKI
dalam kegiatan-kegiatan seperti diskusi, workshop dan lain-lain.10
2) Observasi; adalah salah satu instrumen dalam mendapatkan data
suatu penelitian dengan melihat langsung kondisi informan dan
kondisi lapangan.
3) Studi dokumentasi; merupakan salah satu dari metode
pengumpulan data dalam penelitian sosial. Dalam metode ini
sebagian besar data yang diperoleh untuk mendukung penelitian
tersedia dalam bentuk surat, laporan, kliping dan dokumen-
dokumen lainya baik bersifat dokumenter maupun literatur.
b. Data Sekunder
Data sekunder (secondary data) merupakan data penelitian yang
diperoleh secara tidak langsung tapi melalui perantara pihak lain. Data
sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Research) yaitu penelitian yang diperoleh dari buku-buku, laporan-
laporan TKI yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga swasta
maupun ormas-ormas yang ada dalam masyarakat.
F. Pemilihan Tempat Penelitian
Tempat penelitian mengambil di salah satu organisasi TKI yaitu Asosiasi
Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) yang berpusat di Jakarta yang beralamatkan
di Pulo Asem Utara, Jln. Pulo Asem Utara 1, No. 24 RT. 08/12 Kelurahan Jati,
Rawamangun Jakarta Timur 13220. Telp/fax: (021) 47883116, Email
10
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hal. 75
10
Dasar pemilihan tempat penelitian ATKI yang berpusat di Jakarta dapat
dipaparkan seperti di bawah ini:
a. Bahwa tidak saja di Jakarta tapi juga ATKI adalah organisasi buruh
yang mempunyai anggota dan chapter dibeberapa negara seperti
Hongkong, Taiwan dan Macau.
b. Bahwa ATKI selalu aktif dalam beberapa kegiatan dalam merespon
kondisi sosial ekonomi masyarakat.
G. Waktu Pelaksanaan Penyelidikan
Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei 2011 sampai Juni 2011.
H. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini akan disajikan dalam lima bab, masing-masing bab
akan memaparkan informasi sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini akan memaparkan tentang hal-hal
yang melatar belakangi penelitian dan membahas tentang hal-hal yang terkait
dengan metode dan teknisnya, hal-hal tersebut meliputi, latar belakang,
perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian,
lokasi penelitian dan dasar-dasar penelitian, metode penelitian dan waktu
penelitian.
BAB II: KAJIAN TEORI, pada bab ini akan memaparkan mengenai peran
advokasi dan jenis-jenis advokasi secara definisi, bentuk, ciri dan jenis dari
teori advokasi, mediasi, perjuangan hak dan konseling.
BAB III: GAMBARAN UMUM ATKI, dalam bab ini akan
mendeskripsikan keadaan obyektif mengenai obyek penelitian, kondisi
11
obyektif ATKI, sejarah ATKI, pendiri, struktur organisasi, tujuan berdirinya,
program ATKI.
BAB IV: PERAN ATKI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK “TKI”,
dalam bab ini akan berisi tentang beberapa kasus, mediasi yang ditangani oleh
ATKI dalam memperjuangkan hak TKI.
BAB V: PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang
merupakan rangkuman dari data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan
penelitian, dalam bentuk kesimpulan, saran dan rekomendasi.
12
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Organisasi
Secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani “organon”
yang berarti alat atau instrumen. Arti kata ini menyiratkan bahwa organisasi
adalah alat bantu manusia. Jadi ketika seseorang mendirikan organisasi, tujuan
akhirnya bukan organisasi itu sendiri melainkan agar ia dan semua orang yang
terlibat di dalamnya dapat mencapai tujuan lain lebih mudah dan lebih efektif.1
Ada beberapa definisi mengenai organisasi yang lebih komperhensip
misalnya Stephen Robbins, menyatakan:
“Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka
waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang
bekerja bersasma-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja
tertentu yang terstruktur dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama
atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.2
Selain definisi yang diberikan oleh Stephen Robbins dan David
Charriington juga memberikan definisi terkait organisasi yakni: “Organisasi
adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan
oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk
mencapai satu set tujuan tertentu”.3
Kedua definisi di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan, kecuali
satu hal yakni dalam mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai organisasi.
Dalam definisi yang diberikan Stephen Robbins masih terdapat istilah “tujuan
1 Achmad Sobandi, Budaya Organisasi, cetakan pertama, Sekolah Tinggi Ilmu
Menejemen YKPN, 2007, hal. 1 2 Ibid, h. 5-6
3 Dr. Manahan P, Prilaku Keorganisasian, Ghalia Indonesia, hal. 20
13
bersama” sebagai tujuan organisasi, yang dimaksud tujuan bersama disini
adalah adanya anggapan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing
anggota organisasi tidak berbeda dengan tujuan yang diinginkan oleh
organisasi itu sendiri.4
Sementara Cherriington menganggap bahwa istilah tujuan bersama bisa
menyesatkan (misleading), oleh karenanya ia tidak setuju dengan istilah
tersebut. Cherriington beranggapan bahwa alasan seseorang mau menjadi
anggota sebuah organisasi bisa berbeda.5
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan
organisasi adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai tugas masing-
masing dengan tujuan yang sama dan disusun secara struktural. Selain itu
organisasi diartikan juga sebagai gabungan beberapa kelompok kerja yang
melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan.6
Tentang adanya perbedaan tujuan antara tujuan individu (tujuan para
anggota organisasi) dengan tujuan didirikannya organisasi ditegaskan oleh
Jeniffer M. George dan Gareth Jones yang dikemukakannya sebagai berikut:
Organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk
mencapi tujuan individu dan tujuan organisasi.7
Keduanya sepakat bahwa esensi dasar dari sebuah organisasi adalah
sebagai berikut: 1. organisasi adalah unit sosial atau sistem sosial, 2. didirikan
4Achmad Sobandi, op. cit, h. 10
5Dr. Manahan P, op. cit, h. 23
6Drs. Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi ketiga, 2002, hal. 204
7Achmad Sobandi, Budaya Organisasi, cetakan pertama, Sekolah Tinggi Ilmu
Menejemen YKPN, 2007, hal. 5-7
14
oleh manusia dan beranggotakan minimal dua orang, 3. memiliki pola kerja
yang teratur dan terstruktur dan, 4. didirikan untuk mencapi tujuan.8
Di samping keempat esensi dasar tersebut, Richsrd Daft menganggap
bahwa masih ada satu esensi dasar lagi yang perlu ditempatkan untuk
melengkapi karakteristik organisasi. Esensi dasar tersebut adalah identitas dari
organisasi yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Karakteristik ini bisa dilihat dari definisi organisasi yang diberikan oleh
Richard Daft: “Organisasi adalah sebuah asistensi sosial yang beorientasi pada
tujuan dengan satu sistem kegiatan yang tersetruktur dan mempunyai batasan-
batasan yang bisa terdefinisikan”.9
Istilah “batasan-batasan yang bisa terdefinisikan” itulah yang bisa
disebut identitas dari organisasi. Batasan-batasan inilah yang membedakan
satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Definisi organisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas hanya sebagian
dari beberapa definisi yang ditemui pada literatur organisasi.10
Terlepas dari
sulitnya mendefinisikan organisasi seperti dikemukakan,11
definisi berikut
yang sesungguhnya merupakan rangkuman dari beberapa definisi diharapkan
dapat menjadi pintu masuk untuk memahami apa itu organisasi:
“organisasi adalah unit sosial atau estimasi sosial yang didirikan oleh
manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan
sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang
terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan
8 Achmad Sobandi, op. cit, h. 7
9 Dr. Manahan P, op. cit, h. 21
10Achmad Sobandi, loc. cit, h. 8
11Dr. Manahan P, loc. cit, h. 25
15
dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu estimasi dengan
estimasi lainnya”.12
1. Tujuan Organisasi
Setiap organisasi harus mempunyai tujuan, karena organisasi pada
dasarnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang hal itu tidak akan
dapat dicapainya jika hanya sendiri. Penetapan tujuan harus memperhatikan
kepentingan dari berbagai macam faktor.
Organisasi didirikan bukan untuk siapa-siapa dan bukan tanpa tujuan.
Manusia adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap didirikannya
sebuah organisasi. Organisasi didirikan karena manusia makhluk sosial, sukar
untuk mencapai tujuan individunya jika segala sesuatunya harus dikerjakan
sendiri. Walaupun dengan bekerja sendiri tujuan individual tersebut bisa
dicapai akan tetapi lebih efisien dan efektif jika cara pencapaiannya dilakukan
dengan bantuan orang lain melalui sebuah organisasi. Artinya, tujuan
didirikannya organisasi adalah agar sekelompok manusia yang bekerja dalam
satu ikatan kerja lebih mudah mencapai tujuannya ketimbang mereka harus
bekerja sendiri-sendiri.13
Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hampir semua
manusia itu sangat membutuhkan organisasi. Secara lebih rinci tujuan
seseorang masuk dalam organisasi antara lain:
a. Kelompok dapat memberikan perlindungan sehingga seseorang
memperoleh rasa aman dalam menyalurkan bakat dan minatnya, keinginan
12
Achmad Sobandi, op.cit, h. 10 13
Dr. Manahan P, op. cit, h. 22
16
untuk mendapatkan keadilan dan keinginan diakui anggota dalam suatu
kelompok.
b. Kelompok dapat membantu seseorang untuk menghadapi kesulitan.
c. Kelompok dapat memberikan prestige, status sosial dan pengakuan.
d. Kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat.14
e. Kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka
meningkatkan prestasi seseorang.
f. Kelompok dapat memberikan kepuasan yang bersifat psikologis dan
kepuasan sosial.15
B. Peran
1. Pengertian Peran
Pada tahun 1957 Merton menerbitkan artikel yang berjudul
“Perangkat Peran (role-set): problem-problem dalam sosiologi” dalam The
British Journal of Sociology. Artikel yang sama telah dicetak berulangkali
baik di Amerika Serikat maupun di luar Amerika.16
Merton memulai
analisanya dengan mendefinisikan status dan peran sebagaimana yang
dibuat oleh Ralph Linton. Status berarti suatu posisi di dalam struktur
sosial yang disertai dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan peran berarti
pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki
status tertentu. Menurut Linton, suatu masyarakat memiliki banyak status
14
Dr. Manahan P, op. cit, h. 25-26 15
Achmad Sobandi, op. cit, h. 11 16
Janu Murdiamoko, Memahami dan Mengkaji Masyarakat, PT. Gravindo Media
Pertama, hal. 45-46
17
yang disebutnya status-set. Oleh karena itu setiap individu juga memiliki
banyak peranan dan disebutnya role-set.17
Merton berusaha mengembangkan konsep Linton itu dengan
memperkenalkan pikiran bahwa setiap status bukan saja memiliki satu
peran melainkan sejumlah peran. Dia menamakan peran-peran itu dengan
perangkat peran role-set. Perangkat peran adalah kelengkapan dari
hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang yang
memiliki status-status sosial khusus.18
Menurut Merton, setiap individu
dalam masyarakat memiliki bermacam-macam status dan masing-masing
status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakan
role-set atau perangkat peran. Sedangkan status yang banyak itu
dinamakannya perangkat-perangkat peran atau status-set.19
Artikel yang ditulisnya itu dikhususkan untuk menganalisa
mekanisme sosial yang mengintegrasikan peran-peran yang banyak itu
sehingga tidak terjadi konflik. Merton memusatkan analisanya pada
struktur sosial dan menyelidiki elemen-elemen fungsional dan elemen-
elemen disfungsional. Elemen fungsional berarti elemen-elemen yang
menghindari terjadinya ketidakstabilan potensial (integrasi) di dalam diri
orang yang mempunyai banyak peran itu. Sedangkan elemen disfungsional
17
Anthony Giddens, . The Constitution of Society, Citra Mentari Group 17 Malang , hal.
29 18
Janu Murdiamoko, op. cit, h. 40 19
Ibid, h. 46
18
adalah elemen-elemen yang sacara tidak sadar menciptakan ketidakstabilan
(konflik) dalam diri orang yang banyak peran itu.20
Sebagai contoh adalah perangkat peran seorang mahasiswa
perguruan tinggi. Seorang mahasiswa dalam perguruan tinggi mempunyai
peranan yang berbeda-beda terhadap para dosen, mahasiswa-mahasiswa
lain, pembimbing akademik, dekan, pegawai-pegawai dan lain-lain. Dalam
hubungan-hubungan itu, terdapat kemungkinan yang berpotensi
menjadikan suatu konflik. Namun demikian, Merton menyebutkan empat
mekanisme yang bisa mengurangi konflik peranan itu.21
a. Pertama, intensitas keterlibatan dalam peran yang berbeda-beda.
b. Kedua, orang yang terlibat dalam role set bisa saja bersaing satu sama
lain untuk memperoleh kekuasaan.
c. Ketiga, peran itu cukup terisolir sehingga sulit diamati oleh orang-orang
yang berada dalam role set itu.
d. Keempat, tingkat konflik yang dialami oleh anggota-anggota yang
berada dalam role set bisa diamati. Apabila menjadi jelas bahwa ada
konflik, maka adalah tugas anggota-anggota role set untuk
menyelesaikan konflik itu.22
Diskusi tentang role set memberikan ilustrasi tentang penekanan
Merton kepada analisa elemen-elemen disfungsional dan alternatif-
alternatif fungsional. Merton melihat tuntutan-tuntutan struktur sosial yang
20
Ibid, h. 47 21
Anthony Giddens, . The Constitution of Society, Citra Mentari Group 17 Malang , hal.
31 22
Janu Murdiamoko, op. cit, h. 47
19
tidak kompatibel atau menyebabkan konflik dan kemudian mencari tahu
alternatif-alternatif fungsional. Merton melihat role set sebagai sistem yang
terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantungan dan mencari tahu
bagaimana keteraturan antara bagian-bagian itu agar dapat dipertahankan.
C. Perjuangan Hak
1. Pengertian Perjuangan Hak
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari
memperjuangkan adalah berjuang untuk merebut sesuatu. Sedangkan
memperjuangkan adalah memperebutkan sesuatu dengan menggunakan
tenaga.23
Pengertian hak. Ketika lahir manusia secara hakiki telah mempunyai
hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang
berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam
masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban,
penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban. K. Bertens
dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran
Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum
dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan
undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur
kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti law,
bukan right).
Pada akhir abad pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan benda
yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati
menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law). Akhirnya
23
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988, hal. 366
20
hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif yang merupakan pantulan
dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan
yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban
sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak
sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna
mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna
berdasarkan moral.
2. Bentuk-bentuk Perjuangan Hak
a) Advokasi
1. Pengertian Advokasi
Edi Suharto dalam makalahnya “Filosofi dan Peran Advokasi
Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006 menulis bahwa
istilah advokasi sangat lekat dalam proses hukum.24
Menurut
bahasa Belanda, advokat atau advocateur berarti pengacara atau
pembela, karenanya tidak heran advokasi sering dikaitkan dengan
“kegiatan pembelaan kasus atau pembelaan di pengadilan”. Dalam
bahasa Inggris, to Advicate tidak hanya berarti to defend
(membela), melainkan pula to promote (mengemukakan atau
memanjukan), to create (menciptakan) dan to change (melakukan
perubahan).25
Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam pengantar buku
“Pedoman Advokasi”, 2005 mengutip Webster’s new collegiate
24
Edi Suharto, Filosofi dan Peran Advokasi, Pusat Kajian Advokasi Pablik, 2006,
Jakarta, hal. 3 25
Ibid, h. 4-5
21
dictionary, memberikan pengertian advokasi; tindakan atau protes
untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberi
pembelaan dan dukungan kepada kelompok masyarakat yang
lemah itu advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga
swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai
kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM)
lingkungan hidup, kemiskinan dan ketidakadilan.26
Menurut Mansour Faqih advokasi adalah usaha sistematis dan
terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak agar terjadinya
suatu perubahan kebijakan publik secara bertahap (incremental).
Dengan kata lain, advokasi bukanlah revolusi, tetapi lebih
merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui satuan dan
perangkat demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi
yang terdapat dalam sistem yang berlaku.27
Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian
proses atau kampanye yang terencana atau terarah untuk
mempengaruhi orang lain dan hasil akhirnya adalah untuk merubah
kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz,
advokasi diartikan sebagai strategi terpadu yang dilakukan
perorangan dan kelompok untuk memasukan suatu masalah atau
(isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat
keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membangun
26
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Pedoman Advokasi, pers, 2005, Jakarta, hal. 4-5 27
Edi Suharto, 2006, op. cit, h. 5
22
basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk
menyelesaikan masalah tersebut.28
Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokrasi
yang kuat untuk membuat penguasa bertanggungjawab dan
menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat
tentang bagaimana kekuasan itu bekerja. Advokasi memusatkan
perhatian kepada siapa yang mendapatkan masalah dalam
masyarakat, seberapa banyak mereka mendapatkannya, siapa yang
ditinggalkan, bagaiman uang rakyat yang dibelanjakan, bagaimana
keputusan-keputusan itu dibuat, sebagaimana sejumlah orang
dicegah untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan itu, dan
bagaimana informasi dibagikan atau disembunyikan.29
2. Jenis-jenis Advokasi
Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat
dikelompokan dalam dua jenis, yaitu:
a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang
pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu
menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah
menjadi haknya. Alasannya terjadi diskriminasi atau
ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis
atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri
tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik.
28
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Pedoman Advokasi, pers, 2005, Jakarta, hal. 6 29
Edi suharto, 2006, op. cit, h. 6
23
Pekerja sosial berbicara, beragumentasi dan bernegosiasi
atas nama klien individu. Karena, advokasi sering disebut
juga sebagai advokasi klien (client advocacy).30
b. Advokasi kelas menunjukan pada kegiatan-kegiatan atas
nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak dalam menjangkau sumber atau
memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas
adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-
perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal
maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses
politik yang ditunjukan untuk mempengaruhi keputusan-
keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial
biasanya bertindak sebagai perwakilan organisasi, bukan
sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya
dilakukan melalui kualisi kelompok dan organisasi lain
yang memiliki agenda sejalan.31
b) Mediasi
1. Pengertian Mediasi
Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh akademisi dan
praktisi. Para ilmuan berusaha mengungkapkan secara jelas makna
mediasi dalam literatur ilmiah melaui riset dan studi akademik. Istilah
mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh
30
Edi Suharto, op. cit, h. 23 31
Ibid, h. 23
24
karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model
yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses
keputusan lainnya.32
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak
ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif,
dapat membantu dalan situasi konflik untuk mengkordinasikan aktivitas
mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar .... bila
tidak ada negosiasi ..... maka tidak ada mediasi.33
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare
yang berarti berada di tengah-tengah. Maka ini menunjukan pada peran
yang ditampilkan pada pihak ketiga sebagai mediator dalam
menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar
pihak. “Berada diantara tengah” juga bermakna mediator harus berada
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.34
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mediasi berarti sebagai
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu
perselisihan sebagai penasehat.35
Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih
menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.36
32
Syahrizal Abbas, Mediasi, Kencana Pranada Media Group, 2009, Jakarta, hal. 1 33
Nurnaningsih Amriani, MEDIASI (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di
Pengadilan), PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hal. 28 34
Syahrizal Abbas, op. cit, h. 1- 2 35
Ibid, h. 2-3 36
Ibid, h. 3
25
Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi
tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan
baik antara mereka di masa depan.37
Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses
negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memiliki
hak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa
untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang
memuaskan.38
c) Konseling
1. Pengertian Konseling
Konseling atau penyuluhan (Counseling), bermakna menyeluruh,
menerangi, melakukan konsultasi atau memberikan terapi, cenderung
dilakukan secara face to face antara konselor atau penyuluh dengan
konseler atau klien. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk hubungan
yang bersifat membantu. Makna bantuan itu sendiri yaitu sebagai upaya
untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang
dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.
Tugas konselor adalah menciptakan kondisi fasilitas yang diperlukan
bagi pertumbuhan dan perkembangan klien.39
Hubungan dalam penyuluhan bersifat interpersonal. Hubungan
penyuluhan terjadi dalam bentuk wawancara secara tatap muka antara
konselor dengan klien. Hubungan itu tidak hanya bersifat kongnitif dan
37
Nurnaningsih Amriani, op, cit, h. 29 38
Syahrizal Abbas, loc. cit, h. 5 39
Zakri Neni Iska, Bimbingan dan Konseling, Kizi Brother’s, 2008, Jakarta, hal. 17
26
dangkal, melainkan melibatkan semua unsur kepribadian dari kedua
belah pihak yang meliputi pikiran, perasaan, pengalaman, nilai-nilai,
kebutuhan, melainkan melibatkan semua unsur. Dalam proses
penyuluhan kedua pihak hendaknya menunjukkan kepribadian yang
asli. Hal ini dimungkinkan karena penyuluhan itu dilakukan secara
pribadi. Penyuluhan sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan
antara konselor dengan klien.40
Konseling berarti: kontak atau hubungan timbal balik antara dua
orang (konselor dan klien) untuk menangani masalah klien, yang
didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang selaras dan integrasi
berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi
klien.41
Dalam penelitian ini teori yang sesuai dengan peran ATKI adalah
teori Merton yang memulai analisanya dengan mendefinisikan status
dan peran sebagaimana yang dibuat oleh Ralph Linton. Status berarti
suatu posisi di dalam struktur sosial yang disertai dengan hak dan
kewajibannya. Sedangkan peran berarti pola tingkah laku yang
diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.
Menurut Linton, suatu masyarakat memiliki banyak status yang disebut
status-set. Oleh karena itu setiap individu juga memiliki banyak
peranan dan disebutnya role-set.
40
Ibid, h. 17-18 41
Ibid, h. 19
27
Selain itu dalam menganalisa kasus yang ada, teori advokasi yang
digunakan adalah teori dari Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan
sebagai strategi terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok
untuk memasukan suatu masalah atau (isu) ke dalam agenda kebijakan,
mendorong para pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah
tersebut dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang
diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini analisa
masalah tidak akan terlepas dari teori tersebut.
28
BAB III
GAMBARAN UMUM ATKI
A. Sejarah Terbentuknya ATKI
Pada awalnya berdirinya Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI)
bermula dengan sebuah kasus yang menimpa Eni Lestari, beliau bekerja pada
sektor informal yang lebih dikenal dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT),
kasus yang menimpanya soal PT yang memberangkatkannya ke Hongkong,
karena kesalahan tersebut banyak tempat yang dia datangi dalam hal ini KJRI
yaitu tempat pengaduan yang disediakan pemerintah untuk pengaduan
persoalan TKI. Banyak yang terjadi pada Eni Lestari tersebut beliau, sempat
lama kasusnya tertunda dengan beberapa alasan.
Setelah 6 bulan berlalu LSM ASEAN, Asia Fasifik Mision For
Migrants (APMM) dari Pilipina yang sedang menangani kasus yang sama.
Mulai dari sana Eni Lestari mulai banyak berdiskusi dan sering pengalaman
dengan LSM tersebut. Dari beberapa pendiskusian tersebut tercananglah
organisasi yang mewadahi tentang persoalan buruh migran yang dikenal
dengan ATKI-HK didirikan pada tanggal 1 Oktober 2000 di Hongkong SAR
dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Hongkong
dengan alamat di St. John’s Cathedral, 4 Garden Road, Central, Hongkong.
Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh ATKI mengenai
pembentukan organisasi TKI bahwa kepentingan untuk membangun organisasi
TKI di tanah air sebenarnya sudah terbersit lama. Pada tahun 2006 ide tentang
pembangunan organisasi massa TKI di Indonesia yang akan mempunyai peran
29
untuk kampanye dan advokasi atas persoalan-persoalan Buruh Migran
Indonesia (BMI) telah menjadi gagasan bersama. Berikut ini adalah
periodesasi pembangunan organisasi ATKI:
1. Periode Pra Pendirian 2006-2008
Pada fase sebelum 2006, upaya pembangunan organisasi massa TKI
di dalam negeri pernah digagaskan oleh ATKI HK dan Gerakan Rakyat
Indonesia (GRI). Gagasan tersebut direalisasikan dengan mengadakan
kegiatan:
a. Workshop yaitu untuk melakukan penyusunan panduan pembangunan
organisasi TKI yang diselenggarakan pada bulan Juni 2006. Workshop
ini dihadiri oleh ATKI HK, INDIES, AGRA, FMN dan SPHP. Salah
satu hasil dari workshop ini adalah berdirinya Keluarga Besar ATKI
(KERABAT).
b. Workshop dengan tema “Memajukan Perjuangan Buruh Migran
Indonesia” yang diselenggarakan pada 18-19 April 2007 di Jakarta.
Workshop ini diselenggarakan melalui kerjasama antara INDIES-
APMM dan ATKI HK. Workshop ini bisa dikatakan lebih maju
dibandingkan dengan yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Dalam
workshop ini para peserta membahas dua hal utama yaitu analisa
masalah-masalah BMI di dalam negeri dan juga negara tujuan serta
program perjuangan bagi buruh migran. Dalam periode ini, INDIES
berada di bawah pemimpinan Mertinus Ujianto.
30
c. November 2007, konsolidasi diselenggarakan kembali sebagai tindak
lanjut dari agenda yang telah dilangsungkan sebelumnya. Kali ini
konsolidasi diselenggarakan di Salatiga, Jawa Tengah. Semenjak
agenda November 2007 tersebut, praktis tidak ada pekerjaan-pekerjaan
konkret yang dijalankan oleh tim kerja nasional, baik dalam aspek
politik maupun organisasi. Kordinasi sempat dilakukan satu kali pasca
konsolidasi ini namun secara programatik upaya apa yang akan menjadi
pekerjaan pembangunan ormas buruh migran di Indonesia tidak
terealisasikan.
2. Periode Pra Pendirian
Pada periode ini ATKI-HK memberikan penugasan kepada Retno
Dewi (anggota ATKI-HK dan mantan TKI-HK) untuk bekerja di Jakarta
sebagai petugas yang akan membangun ATKI di Indonesia. Retno Dewi
kembali ke Indonesia pada tanggal 11 April 2008 dan langsung terlibat
dalam kampanye massa menolak kenaikan BBM pada tanggal 23 April
2008 dan Mayday 2008 di Jakarta. Dalam dua momen ini nama ATKI-
Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya.
3. Periode 2008-2009
Periode ini dimulai pada saat Retno Dewi (anggota ATKI-HK)
mendapatkan tugas untuk bekerja sebagai petugas full timer pembangunan
organisasi di Indonesia. Ini adalah upaya konkret yang coba dijalankan
untuk segera mewujudkan target pembangunan organisasi buruh migran di
Indonesia.
31
Dalam periode ini, setelah memperoleh satu orang tenaga full timer
pekerjaan pembangunan organisasi buruh migran di Indonesia mulai
mendapatkan perhatian yang jauh lebih serius. Beberapa program,
meskipun belum tersusun secara sistematis telah mulai dijalankan. Mulai
dari pendidikan, pembangunan organisasi, kampanye massa dan aliansi
menjadi bagian dalam setiap pekerjaan yang dijalankan.
4. Periode 2009-2010
Pada bulan Januari, sebuah rapat diselenggarakan untuk menyusun
program ATKI-Indonesia selama tahun 2009. Rapat diikuti oleh Eni (ATKI
HK), Retno (ATKI-Indonesia), Syamsul dan Oki (INDIES). Namun rapat
program ini belumlah komprehensif. Kemudian di bulan yang sama
diselenggarakan kembali sebuah rapat yang lebih komprehensif untuk
melakukan pembahasan lebih mendalam berkenaan dengan program ATKI.
Pekerjaan di unit kerja ATKI-Indonesia semakin berkembang pasca
penetapan program ini. Investigasi sosial serta pekerjaan-pekerjaan politik
organisasi mulai berjalan lebih sistematis. Dalam pekerjaan investigasi
sosial, selama periode ini telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut
di Cirebon dan Brebes yang kemudian berbuah pada lahirnya ATKI-
Limbangan, Brebes, dan Jawa Tengah. Pekerjaan investigasi juga
dilakukan di Cianjur, bersamaan dengan pekerjaan pelayanan massa korban
gempa Jawa Barat, September 2009. Hasil lain dari pekerjaan ini adalah
kontak-kontak baru di berbagai kota seperti Cirebon, Brebes, Sumenep,
Malang dan Salatiga, termasuk juga di NTB.
32
Masih di periode ini, pendidikan-pendidikan massa legal juga
berjalan meskipun dengan intensitas yang masih minim. Beberapa materi
diskusi seperti tentang overcharging, tentang asuransi serta analisa
perkembangan isu migran nasional dan internasional sempat menjadi
agenda diskusi.
Kampanye massa dan propaganda massa juga mengalami
peningkatan yang signifikan. Meskipun belum pernah menerbitkan sebuah
media propaganda yang regular, namun beberapa kali tulisan ATKI-
Indonesia dimuat di media cetak termasuk talkshow dengan radio-radio di
Jakarta. Secara khusus, kampanye massa semakin meningkat kuantitasnya,
tercatat 18 kali kampanye massa diselenggarakan oleh ATKI-Indonesia
selama periode ini, dengan 8 kampanye massa mengangkat isu sektoral
buruh migran.
Pekerjaan lain yang juga berkembang adalah tentang advokasi atau
penanganan kasus yang dihadapi oleh BMI. Di akhir tahun 2009 beberapa
kasus tentang asuransi telah ditangani oleh ATKI-Indonesia dan berhasil
dimenangkan, sehingga keluarga korban mendapatkan hak atas klaim
asuransi tersebut.
5. Pada Awal Tahun 2010
ATKI Madura menjadi lead atas aksi penolakan perampasan migas
di Madura dan beraliansi dengan beberapa organisasi dan LSM di daerah
tersebut. (Rangkuman samming up ATKI, 15 April 2011, hal. 2-3).
33
B. Visi, Missi ATKI
Tujuan ATKI yaitu berjuang untuk menegakkan pengakuan dan
perlindungan atas hak-hak buruh migran Indonesia khususnya dan buruh
migran di seluruh dunia. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,
ATKI melakukan pendidikan untuk membangkitkan kesadaran, menggerakkan
emansipasi dan mengorganisasikan perjuangan buruh-buruh migran Indonesia.
ATKI berpegang pada prinsip kemandirian, kebebasan inisiatif,
pengakuan atas persamaan dan persatuan dalam perjuangan. Untuk menopang
tugas dan tanggungjawab organisasinya, melakukan kerjasama dengan
berbagai organisasi-organisasi massa buruh migran, organisasi-organisasi
buruh, petani, pemuda-mahasiswa, dalam prinsip persatuan, kebebasan dalam
inisiatif dan kemerdekaan dalam berpolitik.
C. Struktur Organisasi
Stuktur organisasi ATKI tidak jauh berbeda dengan oganisasi massa
yang lain seperti, HMI, Muhammadiyah, NU atau yang lain, ada pimpinan
pusat, cabang, dan ranting. Bagan yang digunakan masih sama yaitu ketua
umum, sekjen, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang yang lain.
D. Pesebaran Anggota ATKI
Selain di Indonesia ATKI juga memiliki persebaran anggota di tiap
negara seperti Hongkong, Taiwan, Macau dan Indonesia. Berikut persebaran
dan jumlah anggota di masing-masing negara.lihat Tabel 3.1 Hongkong
memiliki anggota sekitar 137 anggota PERIODE 2009-2011. Tabel 3.
TAIWAN 115 ANGGOTA PERIODE 2009-2010 Tabel 3.3 DAFTAR
34
KEANGGOTAAN ATKI – MACAU PERIODE 2009-2010 (terdapat
dilampiran)
E. Program dan Kegiatan ATKI
Program kerja ATKI terbagi dalam dua wilayah yaitu wilayah politik
dan wilayah organisasi.
1. Pekerjaan Politik
a. Pendidikan massa seperti seminar, diskusi dan penyuluhan.
b. Propaganda massa, adalah me-launching rilis-rilis ke media terkait
dengan statemen atau pernyataan sikap organisasi.
c. Kampanye massa dan aliansi.
d. Investigasi dan analisis.
2. Pekerjaan Organisasi
a. Pembangunan organisasi massa tingkat ranting.
b. Advokasi kasus TKI.
c. Rekrutmen atau penambahan anggota. Anggota dan kontak yang
dimiliki saat ini berjumlah 27 orang dan tersebar di lima kabupaten
dengan tingkat perkembangan yang masih timpang. Pekerjaan
konsolidasi menjadi sebuah kebutuhan untuk memecahkan problem
ketimpangan tersebut.
d. Administrasi organisasi.
e. Keuangan, sejauh ini sumber keuangan hanya berasal dari sumber-
sumber taktis sehingga tidak mencukupi untuk membiayai program.
Kalaupun ada kerjasama, bersifat event dan dananya kecil sehingga
35
belum sanggup untuk memenuhi operasional program. (Wawancara,
dengan Dewi Retno, Ketua ATKI, 14 April 2011).
36
BAB IV
PERAN ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA (CAPTA INDONESIA)
DALAM MEMPERJUANGAKAN HAK TKI
A. Advokasi
Dari hasil penelitian bab 4 dapat dianalisa mengenai peran ATKI dalam
memperjuangkan hak TKI, seperti dalam teori Merton yang memulai analisanya
dengan mendefinisikan status dan peran sebagaimana yang dibuat oleh Ralph
Linton. Status berarti suatu posisi di dalam struktur sosial yang disertai dengan
hak dan kewajibannya. Sedangkan peran berarti pola tingkah laku yang
diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Menurut
Linton, suatu masyarakat memiliki banyak status yang disebutnya status-set. Oleh
karena itu setiap individu juga memiliki banyak peranan, disebutnya role-set.
Banyak lembaga-lembaga yang sangat merespon terhadap permasalahan
TKI, seperti Migran Care, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) dan banyak
lagi. Mereka mempunyai peran masing-masing dalam menangani permasalahan
yang dihadapi TKI.
Peran ATKI sebagai organisasi yang memperjuangkan hak TKI melalui
program politik dan organisasinya, bagaimana mereka menangani kasus yang
dihadapi seperti yang ada dalam tabel berikut:
ATKI-Indonesia per Juni-Desember 2010
N
o.
Jenis
Kasus
Detail Keteran
gan
Juml
ah
Pengadu
an
Masuk
Dalam
Proses
Kas
us
seles
ai
1 Klaim
Asuransi
1. Asuransi
Kematian
1 - 2 3
2. Asuransi - 1 4 5
37
PHK
2 Perampas
an Upah
1. Overchar
ging
- - 7 7
2. Mandato
ry Saving
79 7 31 117
3 Kontrak
Kerja
Palsu
Pekerjaan
tidak sesuai
kontrak
- - 2 2
4 Perekruta
n Ilegal
Berhasil
dipulangkan
kembali ke
daerah asal.
- - 3 3
5 Kekerasa
n,
Pemerkos
aan
- 1 - 1
6 Hilang
kontak
1 2 - 3
7 Dipenjara TKL,
Nelayan,
Tuduhan
Pembunuhan
- 7 - 7
TKW,
Kabur dari
Majikan
1 - - 1
8 Pengajua
n Surat
Keterangan
Blacklist dari
Imigrasi HK
- 1 - 1
Total 82 19 49 150
Dalam beberapa kasus yang terlampir pada tabel di atas diambilah tiga
kasus untuk menganalisa peran ATKI dalam meperjuangan hak TKI:
Kasus Pertama:
Nama : Siti Maemunah
Alamat : Rt. 05 Rw. 06, Kebon Agung, Dempet, Demak.
No Passport : AK 996260
38
Jenis kasus : Mandatory saving1
Kasus yang menimpa Siti Maemunah
Kronologis kasus
“Saya (Siti Maemunah), diberangkatkan dari PT. Indonesia Sukses Abadi
[ISA] yang beralamat di Jln. Kemuning Raya No. 18A.
Sebelum saya diberangkatkan ke Taiwan, saya dipaksa membuat surat
pernyataan dan harus tanda tangan bermaterei di atasnya. Saya pernah
menghubungi Bank China Trust di Taiwan sebelum saya pulang ke
Indonesia, jumlah tabungan saya berkisar Rp.10.600.000,- kalau
dirupiahkan, akan tetapi ketika saya datang ke Bank China Trust di
Indonesia untuk mengambil uang tabungan, saya hanya mendapat uang
tabungan sebesar Rp.4.600.000,- dan uang sebesar Rp.6.000.000,- lainnya
telah diambil PT. ISA pada tanggal 10 November 2010. Padahal saya telah
menabung sebesar NT.30.000,-/bulan selama saya di Taiwan.
Saya tidak pernah dengan suka rela menyerahkan sebagian atau seluruh
uang saya kepada PT. ISA, tabungan adalah milik pribadi dan tidak bisa
diganggu gugat ataupun dialihkan. Apalagi saya membuat pernyataan surat
kuasa untuk PT.ISA dalam kondisi tertekan karena saya tidak akan
diberangkatkan apabila tidak membuatnya. Dan surat itu sangat merugikan
buat saya.
Saya menuntut hak-hak saya yang seharusnya sudah menjadi milik saya
sepenuhnya. Karena tidak seharusnya PT. Indonesia Sukses Abadi [ISA]
merampas tabungan saya dengan dalih apapun.
Demikian kronologi ini saya buat sebagai bahan pelaporan kepada Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”.
Penanganan kasus :
Awal kasus ini dilaporkan kepada ATKI. Mula-mula kasus yang sudah
ada dipelajari siapa yang seharusnya mempertanggung jawabkan dan dapat
ditanyai informasi mengenai kasus ini, setelah tim advokasi mempelajari kasus
tersebut lalu dirapatkan dengan tim yang lain seperti tim lobi, tim media massa,
inti kasus tersebut atau yang bermasalah dalam kasus tersebut yaitu antara pelapor
dan PT yang memberangkatkannya, dalam kasus ini PT tersebut bernama PT.
Indonesia Sukses Abadi [ISA].
1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesua Mandatory saving yaitu tabungan wajib bagi
para TKI dalam hal ini TKI diwajibkan menandatangani surat perjanjian yang dilengakapi matrai,
tanpa menjelaskan apa maksud dari perjanjian tersebut, biasanya perjanjian tersebut menggunakan
bahasa Inggris yang ditandatangani sebelum TKI itu berangakat ke negara penempatan.
39
Dalam kasus ini ATKI juga bekerja sama dengan staf dari Mentri
Ketenagakerjaan untuk membantu berdialog dengan staf ahli PT tersebut dan
menceritakan serta mempertanyakan bagaimana bisa menyepakati perjanjian yang
tidak dimengeti oleh TKI tersebut.
Dalam kasus ini ATKI hanya berperan sebagai pendamping dan mencari
jalan keluar bagi TKI yang bersangkutan.
Proses dalam menangani kasus ini tidak berlangsung terlalu lama
dikarnakan PT. Indonesia Sukses Abadi [ISA] lebih mudah untuk diajak berdilog
dalam masalah ini, selain itu PT. ISA mereka menganggap bahwa persoalan
tersebut tidak perlu dibesar-besarkan selain itu image PT tersebut baik di mata
warga sekitar dan dihadapan Kementrian Ketenagakerjaan kasus ini selesai sekitar
satu bulanan.
Metode advokasi yang digunakan dalam kasus ini yaitu advokasi kasus.
Hasil penanganan kasus:
Hasil akhir dari kasus ini yaitu PT siap mengembalikan gaji kepada Siti
Maemunah secara penuh dan PT tersebut diberi SK khusus dari Menteri
Ketenagakerjaan dan kasus ini dipublikasikan melalui media cetak.
Kasus Kedua:
Nama : Sri Suhartini
Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 01 Januari 1979
No.Passport : AL 078861
Alamat : Tosari, Rt. 03 Rw. 05, Kec. Brangsong Kab. Kendal,
Semarang, Jawa Tengah.
Jenis kasus : Mandatory saving
40
Kronologis kasus:
“Saya (Sri Suhartini), berangkat ke Hongkong pada tanggal 16 Januari 2008
melalui PT. Forward Global yang beralamat di Jln. Kayu Besar Dalam No.
18A Cengkareng Jakarta Barat. Telp. [021] 55963468. Bekerja di Hongkong
sebagai PLRT. Pada tanggal 21 Desember 2010 saya pulang ke Indonesia.
Sebelum Saya berangkat ke Hongkong, saya dipaksa menyalin surat
pernyataan yang dicontohkan oleh pihak PT dan harus ditandatangani di
atas materei yang menyatakan bahwa saya telah memberi kuasa kepada PT
Forward Global atas tabungan saya di Bank China Trust, karena saya telah
diberi fasilitas makan yang enak dan mencukupi, tidur yang nyenyak dan
lain-lain. Kemudian saya hanya bisa mengambil Rp.2.000.000,- [dua juta
rupiah] dari besar uang tabungan saya yang berjumlah, NT. 30.000 [+/-
Rp.9.000.000], padahal sebenarnya saya tidak mendapatkan fasilitas yang
layak, baik dan mencukupi selama di BLK seperti yang dicantumkan oleh
PT Forward Global pada surat pernyataan tersebut.
Saya pernah mengadu ke KBRI akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali.
Kemudian saya menelpon pihak Bank China Trust dimana saya menabung
di Hongkong dan di Indonesia, mereka [pihak Bank] menyatakan bahwa
semua tabungan sudah diambil oleh PT. Forward Global dan sisa tabungan
saya hanya bisa diambil di PT. Saya juga sudah menghubungi pihak PT.
Forward Global akan tetapi mereka tidak mau mengembalikan semua
tabungan saya.
Karena saya merasa tertipu, saya tidak mau menerima uang Rp.2.000.000,-
atau berapapun di bawah jumlah uang tabungan saya yaitu NT.30.000,-
tersebut. Pada tanggal 27 April 2009 saya mengirimkan surat pembatalan
kuasa ke PT Forward Global dan tidak ada tanggapan apapun. Dan
bagaimanapun uang tabungan saya tidak berhak diambil oleh PT Forward
Global karena dan dengan alasan apapun. Fasilitas dari PT/BLK sudah
menjadi kewajiban, dan tidak seharusnya memungut biaya tambahan lagi
dari saya.
Maka kali ini saya akan menuntut pihak PT. Forward Global untuk
megembalikan semua uang tabungan saya sebesar NT.30.000,- [+/-
Rp.9.000.000,-].”
Penanganan kasus :
Sebenarnya dalam menangani kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus
Siti Maimunah. Dalam kasus yang PT Forward Global ini sangat sulit diatasi
karena banyak sekali persaratan untuk melakukan mediasi atau dialog dengan
mereka. Karena dalam PT tersebut banyak sekali kejanggalan yang ada seperti
tempat PT tersebut sangat tertutup selama tiga bulan, hampir warga sekitar tidak
tahu bahwa itu PT untuk memberangkatkan TKI. Sebelumnya PT tersebut sekilas
41
seperti pabrik industri lama yang sudah tidak ada gunanya lagi, setelah diperiksa
dan ditanyakan pada pemerintahan setempat, baru diketahui bahwa itu adalah
tempat penampungan pada pemberangakatan TKI.
Dalam kasus ini ATKI mula-mula mendatangi kantor Menteri
Ketenagakerjaan. Di sana ATKI menanyakan izin berdirinya PT tersebut selain itu
meminta surat izin untuk melakukan dialog dengan pengurus PT tersebut. ATKI
meminta perwakilan dari Kementrian Tenagakerja untuk ikut serta dalam dialog
tersebut, pada saat itu ATKI dan bapak Daud Iskandar sebagai staf perlindungan
TKI mencoba untuk menyelesaikan kasus ini.
Dalam dialog ini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut kasus
tersebut dan sedikitnya mengenai keterlambatan pengiriman TKI ke negara
penempatan. Dalam dialog ini PT Forward Global menyatakan tidak melakukan
penipuan terhadap ibu Siti tapi menurut bukti yang didapat dari hasil pendiskusian
dengan kementrian yaitu tidak ada peraturan mengenai tabungan wajib bagi TKI.
Inilah yang menjadi dasar mengapa kasus ini akhirnya berhasil dimenangkan dan
dibuatlah MOU diantara dua belah pihak. Yang membedakan kasus ini dan kasus
pertama yaitu ATKI terjun langsung menangani kasus ini.
Metode advokasi yang digunakan pada kasus ini adalah advokasi kasus.
Hasil penanganan kasus :
Kasus ini berkahir dengan PT Forward Global mengembalikan uang milik
ibu Sri secara utuh.
Peran ATKI dalam dua kasus di atas adalah sebagai pendamping dan tim
mediasi dari kedua belah pihak. Dalam peroses tersebut ATKI melakukan
investigasi terlebih dahulu terhadap dua PT yang bersangkutan. Untuk kasus di
42
PT. Indonesia Sukses Abadi [ISA] perizinan untuk melakukan dialog sangat
mudah dibandingkan dengan PT. Forward Global. Dalam kedua kasus di atas
mengunakan jenis advokasi kasus. Advokasi kasus adalah kegiatan yang
dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau
sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadi
diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau
kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon
situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, beragumentasi dan
bernegosiasi atas nama klien individu. Karena, advokasi sering disebut pula
sebagai advokasi klien (client advocacy).
Kasus ketiga:
Nama : Tinniyah
Alamat : Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep
Jenis kasus : Kematian dan jaminan asuransi
Minggu, 02 Januari 2010 Oleh Divisi Advokasi dan kebijakan Asosiasi Tenaga
kerja Indonesia ATKI.
“Tinniyah (27 Thn) anak dari pasangan Bapak Ali Wafa dan Ibu Fatimah
asal Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, dia
memiliki satu saudara bernama Muazzamah. Tinniyah memiliki satu anak
bernama Alfi (11 Thn), Tinniyah cerai dengan suaminya dan anaknya ikut
suaminya. Perceraian terjadi sebelum Tinniyah berangkat ke Riyardh.
Tinniyah berangkat ke Riyard dengan menggunakan jasa PJTKI Masavar
Intisar yang beralamat Jln. Otistaraya No 64 Jakarta Timur.
Tinniyah berangkat dari rumahnya pada tanggal 22 Syawal 1432 H tepatnya
30 Oktober 2010 M. Dia berangkat melalui H.Suhil dari kampung dan di
Jakarta di terima oleh H.Homzin.
Informasi meninggal diterima keluarga dari H.Fadil pada tanggal 10
Desember 2010 dan jenazah Tinniyah diterima keluarga pada tanggal 31
Desember 2010. Pihak keluarga tidak diperkenankan melihat jenazah terlalu
lama dan pihak keluarga hanya diperbolehklan melihat wajahnya. Sebelum
jenazah tiba di rumah duka, pihak pembawa jenazah menginstruksikan agar
kuburan segara digali agar nantinya jenazah bisa langsung dimakamkan.
43
Sampai saat ini hak atas korban belum terpenuhi termasuk asuransi kematian
yang menjadi hak korban. Hasil investigasi sementara menurut keluarga,
korban mengalami serangan jantung di Riyadh sehingga merenggut nyawa
Tinniyah, namun menurut keluarga Tinniyah sebelum berangkat dia tidak
memiliki penyakit jantung dan keluarga masih bingung untuk melakukan
langkah-langkah terhadap kasus yang menimpa almarhumah Tinniyah karena
beberapa data penting tidak ada di pahak keluarga temasuk hasil visum.”
Penanganan kasus:
Mula-mula ATKI melakukan investigasi. Melakukan Pendekatan secara
kultural terhadap keluarga untuk bisa meminta hak–hak korban terhadap PJTKI
yang memberangkatkan Tinniyah ke Riyad (namun belum ada keputusan dari
keluarga). Keluarga Tinniyah mendesak Disnaker Sumenep memenuhi hak-hak
Tiniyah sehingga Disnaker mempunyai perhatian khusus terhadap kasus ini.
Dugaan sementara korban tidak meninggal karena penyakit jantung,
alasannya kalau korban meninggal karena penyakit jantung maka tidak mungkin
keluarga hanya diberikan waktu yang sangat sebentar untuk melihat jenazah
almarhumah Tinniyah. Dan tidak masuk akal karena pembawa jenazah juga
mengintruksikan jenazah segera dikubur secepatnya.
Memperkuat dugaan sementara bahwa almarhumah Tinniyah tidak
meninggal karena penyakit jantung adalah sampai saat ini pihak keluarga tidak
mendapatkan hasil visumnya.
Banyak kejanggalan dalam kasus tersebut mulai dari PJTKI yang
memberangkatkan, dan hasil visum yang tidak diperlihatakan pada keluarga yang
bersangkutan. Dalam kasus ini ATKI juga berkerjasama dengan lembaga-lembaga
pemerhati TKI.
Pada kasus Tinniyah sempat dipublikasikan pada sebuah media cetak dan
kasus ini juga diberitakan. Karena dalam kasus Tinniyah ini termasuk kasus
44
hukum pidana maka ATKI mencoba untuk bekerjasama dengan LBH dalam
menangani kasus tersebut. Kasus ini sangat sulit ditangani sehingga sampai saat
ini kasus Tinniyah belum juga terselesaikan karena banyak hal yang ditutupi oleh
PJTKI yang bersangkutan. Selain itu PJTKI mengatakan bahwa tidak ada sangkut
pautnya antara PJTKI dengan kasus kematian Tinniyah.
Metode advokasi adalah advokasi kasus.
Hasil penanganan kasus:
Dalam kasus Tinniyah ATKI belum dapat menangani secara maksimal
dikarenakan sangat sulit untuk mengungkap kasus ini, karena kasus ini termasuk
kasus pidana maka harus ada peroses untuk mencari bukti dan dalam kasus ini
hasil akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan, apakah PJTKI yang
memberangakatkan Tinniyah memang lalai dalam mempertanggungjawabkan TKI
yang mereka berangkatkan atau tidak.
Untuk kasus Tinniyah ada beberapa kekhususan peran ATKI dalam
memperoses kasus tersebut mulai awal kasus ini diadukan. Pertama ATKI
melakukan penyelidikan dan mencari penyebab kematian Tinniyah, selain itu
dalam kasus ini banyak terjadi kejanggalan yang mempersulit penyelesain kasus
ini. Kasus ini berlajut kepada kasus pidana yang melibatkan bantuan hukum.
Dalam kasus ini ATKI belum tuntas menyelesaikan sampai akhir karena
akhir dari kasus ini melalui pengadilan.
Mengapa ATKI belum mampu menyeleasikan kasus Tinniyah:
“Kami dari ATKI belum bisa maksimal dalam menangani kasus ini karena
menurut kami dalam kasus ini lebih pada kasus kriminal dan harus melalui
jalan pengadilan, selain itu kami kesulitan dalam mencari barang bukti yang
ada karena kematian Tinniyah sangat dirahasiakan oleh pihak RS dan PT
yang memberangkatkan, tapi kami sudah berusaha untuk membawa kasus
ini kemeja hijau.(wawancara Retno 15 september 2011)”.
45
Dalam kasus ini ATKI menggunakan metode yang sama yaitu advokasi
kasus.
Peran yang dominan yang dilakukan ATKI yaitu melakukan pendampingan,
dan menjadi tim mediasi dalam beberapa dialog dengan beberapa PT. Untuk kasus
kematian ATKI berperan sebagai investigator kasus agar kasus ini dapat dibawa
kejalur hukum.
Dari beberapa kasus yang ditangani oleh ATKI jenis advokasi yang
digunakan adalah advokasi kasus yaitu kegiatan yang dilakukan seorang pekerja
sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayan sosial
yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadi diskriminasi atau ketidakadilan
yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap
klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik.
Pekerja sosial berbicara, beragumentasi dan bernegosiasi atas nama klien
individu. Karena, advokasi sering disebut juga sebagai advokasi klien (client
advocacy).
Selain itu teori advokasi Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai
strategi terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukan
suatu masalah atau (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat
keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membangun basis dukungan
atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam
hal ini analisa masalah tidak akan terlepas dari teori tersebut.
Dapat dianalisa bahwa secara umum ATKI sudah sesuai dengan dasar
teoritik mengenai bagai mana dia (ATKI) mampu berperan dalam
memperjuangkan hak TKI melalui jalan advokasi.
46
B. Mediasi
Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi
pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memiliki hak (imparsial)
bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka
memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Dari pengertian dan
teori yang dikemukakan oleh Garry, dapat kita analisa bahwa peran ATKI
dalam melakukan mediasi terhadap kasus-kasus yang ada dalam ketiga kasus
yang ditangani ATKI hampir semua menggunakan jalan mediasi.
Seperti hasil wawancara penulis dengan Retno Dewi sebagai berikut:
“Sebenarnya mbak kami juga melakukan dialog dengan Menteri
Ketenagakerjaan mengenai persoalan negara-negara yang dijadikan ajang
pengiriman TKI, atau yang sering disebut negara penempatan TKI dan
baru-baru saja kami dari ATKI dan kawan LSM lainnya berdialog
dengan Menteri mengenai kasus hukuman pancung untuk para TKI yang
berada di Arab Saudi”.
Dan dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa ATKI selalu
mengadakan dialog dengan semua pihak pemerhati, TKI, dan para pejabat
pemerintahan mengenai nasib yang dialami oleh para TKI. Selain itu mediasi ini
selalu menjadi alat utama untuk memproses kasus yang dilaporkan. Berikut hasil
wawancara:
“Kami ATKI dalam menangani kasus, lebih banyak berperan sebagai
penengah antara dua belah pihak. Kami selalu mencoba memfasilitasi
semua kebutuhan untuk berdialog sehingga kedua belah pihak tidak
terjadi saling tuduh dalam artian konflik mbak”.
Mediasi selalu dijadikan alat untuk menjalankan semua yang berkaitan
dengan pesoalan TKI, ketika mencuat kasus mengenai 20 warga negara Indonesia
yang bekerja di Arab Saudi terancam hukum pancung ATKI, SBMI, Migran Care
dan yang merasa simpatik terhadap nasip TKI, mereka melakukan dialog dengan
47
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beserta
Menteri Ketenagakerjaan mengenai nasip ke 20 TKI yang terancam dihukum
pancung.
“kami yakin dengan jalan mediasi lebih efektif untuk membicarakan
persoalan yang dihadapi TKI, tapi mbak kami tidak hanya melakukan
mediasi, kami juga melakukan demonstrasi untuk mengkampanyekan
hak TKI, walaupun cara demonstrasi tidak telalu didengarkan karena
dianggap hanya sebuah isu”.
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang
memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu
dalan situasi konflik untuk mengkordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih
efektif dalam proses tawar-menawar .... bila tidak ada negosiasi ..... maka tidak
ada mediasi.2
Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada
pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan
perselisihan.
C. Konseling
Konseling atau penyuluhan (Counseling), bermakna menyeluruh, menerangi,
melakukan konsultasi atau memberikan terapi, cenderung dilakukan secara face to
face antara konselor atau penyuluh dengan konseler atau klien. Penyuluhan
merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan
itu sendiri yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh
ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.
2 Nurnaningsih Amriani, MEDIASI (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di
Pengadilan), PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hal. 28
48
Tugas konselor adalah menciptakan kondisi fasilitas yang diperlukan bagi
pertumbuahan dan perkembangan klien.
Dalam visi dan missi ATKI sudah dapat menjawab bagaimana konseling itu
sendiri. Tujuan ATKI yaitu berjuang untuk menegakkan pengakuan dan
perlindungan atas hak-hak buruh migran Indonesia khususnya dan buruh migran
di seluruh dunia. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, ATKI
melakukan pendidikan untuk membangkitkan kesadaran, menggerakkan
emansipasi, dan mengorganisasikan perjuangan buruh-buruh migran Indonesia.
ATKI berpegang pada prinsip kemandirian, kebebasan inisiatif, pengakuan
atas persamaan, dan persatuan dalam perjuangan. Untuk menopang tugas dan
tanggungjawab organisasinya, melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi-
organisasi massa buruh migran, organisasi-organisasi buruh, petani, pemuda-
mahasiswa, dalam prinsip persatuan, kebebasan dalam inisiatif dan kemerdekaan
dalam berpolitik.
ATKI sebagai organisasi adalah membantu para TKI untuk berani
mempelajari bagaimana kita bekerja dan Undang-undang apa yang berlaku dalam
negara tersebut. ATKI sebenarnya sudah tertuang pada program kerja ATKI,
menurut hasil wawancara dengan infornan perogram atau pekerjaan ATKI dalam
bidang politik, pekerjaan politik dari ATKI ini secara umum menunjukan pola
pikir dari TKI tersebut bahwa apabila ingin berkerja di luar itu harus memahami
bagaimana perlindungan negara kita terkait masalah TKI.
“Sebagai contoh seminar mbak atau yang kami sering lakukan penyuluhan di
desa-desa, kami dari ATKI sering mendatangi desa yang sering dijadikan
pemberangkatan TKI atau kampung TKI seperti Cianjur, Solo, dan lain-lain.
49
Kami melakukan survey dan penyuluhan di sana, kami juga memberi gambaran
bagaimana susahnya menjadi TKI”.(Retno ketua ATKI).
ATKI jung mempunyai desa binaan desa yang dipilih adalah desa yang
banyak sekali dijadikan lahan pencarian TKI, mereka rutin dalam sebulan sekali
mengadakan penyuluhan mengenai kebijakan pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan warga negaranya yang sedang bekerja, tidak hanya itu
mereka juga membantu keluarga TKI dalam segi informasi bagaimana keadaan
kerabat mereka di negara tersebut.
ATKI tidak hanya memberikan penyuluhan bahkan mereka diberikan
pendidikan mengenai hak mereka seperti wawancara berikut:
“Kami juga selalu mencoba untuk membuat pendidikan khusus untuk mereka
melalui seminar, temu warga dan workshop, kami berharap dalam pendidikan ini
mereka sekurang-kurangnya memahami bagaimana UUD yang berlaku untuk
TKI”.
Pada tahun 2011 pada bulan Mei ATKI mengadakan seminar internasional
mengenai pandangan PBB dalam menyikapi persoalan Buruh Migran.
Selain itu ATKI sebagai wadah untuk mempelajari kebijakan dan keputusan
pemerintah menyangkut masalah TKI, ATKI kerap terlibat dalam aksi massa yang
sering kita sebut demonstarsi dalam aksi mereka menyuarakan apa yang menjadi
hak dasar TKI.
Dari ketiga bentuk perjuangan hak di atas yang paling dominan adalah
advokasi dapat dilihat intensitas masuknya kasus, karena hampir dalam setahun
jumlah yang mengadu semakin banyak dengan kasus yang beda-beda seperti hasil
wawancara:
“Sebenarnya mbak kasus yang terjadi pada para TKI sangat banyak, mungkin
hanya beberapa yang terekspos media, selebihnya banyak sekali kasus yang
terjadi, dalam tiap harinya kami selalu mendapat laporan kasus dan pengaduan
kasus”.
50
Dalam hasil analisa mengenai advokasi kelas yaitu advokasi kelas
menunjukan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak dalam menjangkau sumber atau memperoleh
kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau
melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal
maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang
ditunjukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa.
Dari keseluruhan peran di atas suada jelas menujukan bahwa ATKI juga
melakukan perjuangan kelas melalui demonsterasi, mempertanyakan kebijakan,
mendidik para TKI agar mampu dan memahami situasi, keaadan dan haknya
sebagai seorang warga Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI).
51
BAB V
KESIMPULAN, SARAN dan REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan terlihat sangat
memperihatinkan dan keadaan masyarakatnya sangat minim terhadap akses-
akses dan sarana publik lainnya seperti lapangan pekerjaan, akses pendidikan
dan akses lainnya, sehingga masyarakat digolongkan sebagai masyarakat yang
berada dalam garis kemiskinan terutama masyarakat yang berada di daerah
atau desa-desa.
Dengan situasi inilah ATKI mencoba membantu menyelesaikan
persoalan yang menimpa TKI, karena mereka paham bahwa pemerintah hari
ini belum dapat sepenuhnya membantu persoalan yang terjadi pada TKI,
organisasi ATKI yang pendirinya adalah mantan TKI lebih banyak mengetahui
apa saja persoalan yang dihadapi TKI itu sendiri, dengan kesadaran itulah
mereka (yang mayoritas lulusan SMP dan paling tinggi SMA) mulai belajar
mengenai apa yang mereka harus lakukan. Mereka pintar bukan karena bangku
kuliah tapi mereka belajar dari orang-orang sekitar dan pengalaman hidupnya
sebagai TKI mereka menyimpulkan dari hasil pengalaman praktek mereka.
1. Tujuan ATKI yaitu berjuang untuk menegakkan pengakuan dan
perlindungan atas hak-hak buruh migran Indonesia khususnya dan
buruh migran di seluruh dunia telah terealisasi. Untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya, ATKI melakukan pendidikan untuk
membangkitkan kesadaran, menggerakkan emansipasi, dan
mengorganisasikan perjuangan buruh-buruh migran Indonesia.
52
2. ATKI berpegang pada prinsip kemandirian, kebebasan inisiatif,
pengakuan atas persamaan dan persatuan dalam perjuangan. Untuk
menopang tugas dan tanggung jawab organisasinya, melakukan
kerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi massa buruh migran,
organisasi-organisasi buruh, petani, pemuda-mahasiswa, dalam prinsip
persatuan, kebebasan dalam inisiatif dan kemerdekaan dalam
berpolitik.
3. Bahwa dengan intensitas kerjasama ATKI dengan institusi yang
kompeten secara berkesinambungan akan membantu mempermudah
penyelesaian berbagai kasus yang terjadi.
4. Bahwa sudah jelas peran ATKI bukan hanya sebagai organisasi yang
menampung para TKI tetapi ATKI juga mampu untuk mendampingi
setiap kasus yang ditanganinya, selain itu ATKI mampu menjadi
penengah yang baik antara pemerintah dan TKI itu sendiri.
B. Saran
Dalam skripsi ini banyak sekali kekurangan baik dari segi tulisan
maupun isi tulisan. Selalin itu masih banyak kekurangan dalam peroses
penelitian. Bagi para pembaca asupan dan kritik yang konstruktif demi
kesempurnaan sangat diharapkan.
C. Rekomendasi
Asosiasi semacam ATKI adalah sangat strategis untuk membantu para
TKI. Diharapkan akan bermunculan banyak ATKI-ATKI lain, tapi dengan
catatan tidak akan berjalan, dan berhasil ketika tidak memperkuat jejaring
53
pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari sektor pemerintah maupun
antar lembaga swast.
Bahasan masalah TKI ini masih sangat luas dan sangat fenomenal
diharapkan kepada yang tertarik dalam masalah TKI harus mencari lebih
dalam fenomena yang unik dalam persoalan TKI tersebut.
54
DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal, Mediasi, 2009, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
Amriani, Nurnaningsih, , MEDIASI (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di
Pengadilan), 2011, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Azwar, Saifuddin, 1998, Metode Penelitian, Jokjakarta, Pusat Belajar.
Bungin, Burhan, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif Jakarta: Rajawali Press.
Elvide, Raysisca, Tobing, 2007, Kajian hukum asuransi tenaga kerja Indonesia
(TKI) sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI),
Tesis, Universitas Indonesia.
Faisal, Sanapiah, 2007, Format-format Penelitian Sosial Jakarta: Rajawali Press.
Giddens, Anthony. The Constitution of Society. Citra mentari group 17 Malang
Hasanah, Uswatun, 2006, Dampak TKW terhadap Kehibupan & Sosial
Keagamaan, Fakultas Usuluddin dan Filsafat,
Iska, Neni, Zakri, Bimbingan dan Konseling, 2008, Kizi Brother’s, Jakarta
Jayadi, Priyanto, Toni, 2004, Kajian Produktivitas Tenaga Kerja Formal
Perkotaan di Indonesia, Depok, Universitas Indonesia
Manahan, P, Dr, 2007, Prilaku Keorganisasian, Ghalia Indonesia.
Moleong, J, Lexy, 2000, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Murdiamoko, Janu, Memahami dan Mengkaji Mayarakat, PT.Grafindo Media
Pertama.
55
Nasuhi, Hamid, dkk, 2007, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis. Dan
Disertasi), Jakarta: Ceqda.
Nusantara, Garuda, Hakim, Abdul, 2005, Pedoman Advokasi, pess, jakarta.
Ritzer, George, 2004, Teori Sosiologi Moderen, Edisi Keenam, Kencana.
Peter, Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi ketiga.
Siswanto, 2008, Teori dan Prilaku Organisasi. UIN Malang Perss Oktober.
Sarmono, Wiraman, Sarito. Dr. 1984, Pisikologi Sosial. Rajawali, Jakarta
Cetakam pertama Maret.
Sobandi, Achmad, 2007, Budaya Organisasi, cetakan pertama, Sekolah Tinggi
Ilmu Menejemen YKPN.
Soekamto, Soejono, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers)
Suharto, Edi, 2006, Filosofi dan Peran Advokasi, Pusat Kajian Advokasi Pablik,
Jakarta.
Sucipto, Agus & Siswanto, 2008, Teori & Prilaku Organisasi , UIN-Malang
Press.
Tedjasukmana, Iskandar, 2010, Watak Politik GSBI. JI Masjid III No 1
Pejompongan Bendungan Hilir, Jakarta.
Toneko, B, Soleman, 1990, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar
Sosiologi Pembangunan (Rajawali Pers).
Zuriah, Nurul, 2006, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, PT, Bumi
Aksara, Jakarta.
Bahan propaganda ATKI. Membongkar Perbudakan Modern Buruh Indonesia.18
Desember. 2010
56
Dewi, Retno, Kondisi Masayarat Indonesia, www.indosuara ac.id, 23 Januari
2011
http://www.pkpa-
indonesia.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=116&Itemid=286 (09 Februari 2010)
Data ini diambil dari hasil rangkuman Samming up Asosiasi Tenaga Kerja
Indonsia (ATKI-Indonesia) April 2010 Pengabilan data pada tanggal 15
April 2011
Data ini di dapat dari KONSITUSI ATKI didapat pada tangal 14 April 2011
Data yang diambil dari hasil Samming up Keanggoran Seluruh Capta disetiap
Negara 2010 data ini di ambil pada tanggal 14 April 2011
Data didapat dari Tabloid Indosuara edisi Februari 2011 “ Dukung Gerakan RP
1.000 untuk 200 BMI terlantar di Arab Saudi
Jurnal indies Kondisi Internasional Kekinian.
Tabel 3.1
Hongkong memiliki anggota sekitar 137 anggota
PERIODE 2009-2010
Nama
Ranting Periode
Anggota
Lama
Anggota
Terekrut
Jumlah
Anggota
Keseluruhan
Jumlah
Anggota
Aktif
(Lama &
Baru)
BAM
Beringin
Apr 09-
Jan 10
Agt – Sep
10
33 36
22
55 51
Tanderska 104 56 49 15-17
Lapangan
Basket
7 22 29 14-19
Playground Juli 09 –
Agt 10
15 42 57 18
Perahu Apr 09 –
Agt 10
25 5 30 8
Divisi
Advokasi
Jan –Agt
10
7 4 12 6
Lapangan
Rumput
42 5 47 12
Exco 6 6 6
Jumlah 187 187 238 137
Sumber : samming up keanggotaan seluruh capta di setiap Negara 2010, 14 April
2011
Tabel 3.2
TAIWAN 115 ANGGOT
PERIODE 2009-2010
NO NAMA NO NAMA NO NAMA NO NAMA NO NAMA
1 Mini 24 Yono 47 Sugiarti 70 Sarno 93 Galuh n.s
2 Suryani 25 Irsan 48 Misyati 71 Winayah 94 Nurulaima
3 Ida 26 Ateng 49 Trimiatun 72 Ana 95 Rani
4 Rumiati 27 Dolah 50 Siti istirom 73 Wati 96 Darti
5 Yuliana 28 Prayet 51 Citra
Kusuma
74 Siti 97 Arina
6 Atin safitri 29 Pardi 52 Reni
setiana
75 Suryani 98 Suhendri
7 Sammy alin 30 Suni 53 Hartini 76 Ida 99 Siti sadah
royani
8 Renny 31 Kawung 54 Umi
nasifah
77 Muntiyah 100 Emi
muslamah
9 Atik 32 Babe 55 Sringati 78 Ratnasih 101 Jubaedah
10 Suparti 33 Ahmad 56 Lusini 79 Daarsiti 102 Misni
11 Enok tarini 34 Tarji 57 Agus 80 irsan 103 ateng
12 Sri lestari 35 Masudin 58 Suryani 81 Sri
wahyuni
104 Dolah
13 Listiana 36 Warnoto 59 Ida 82 Nanik s 105 Prayet
14 Eni rubianti 37 Yuni 60 Rumiati 83 Sogie 106 Pardi
15 Nurhayati 38 Sari 61 Yuliana 84 Rudy 107 Suni
16 Resih 39 Karomah 62 Atin safitri 85 Amei 108 Kawung
17 Yuni 40 Cici
munarsih
63 Sammy
alin
86 Susi 109 Babe
18 Endang 41 Omai n.a 64 Renny 87 wati 110 Ahmad
19 Ami 42 Jasinah 65 Atik 88 agus 111 Tarji
20 Mini 43 Nurkarina 66 Suparti 89 yono 112 Masudin
21 Warnoto 44 Nanik s 67 sogie 90 rudy 113 Amie
22 Yuni 45 Saru 68 Karomah 91 Cici
munasih
114 Omai n.a
23 Jasinah 46 Nurkarina 69 Sri
wahyuni
92 Rini
setiowati
115
Sumber : samming up keanggotaan seluruh capta di setiap Negara 2010, 14 April
2011
Tabel 3.3
DAFTAR KEANGGOTAAN ATKI – MACAU
PERIODE 2009-2010
N
o
NAMA Tgl
Lahir
No Telp. Alamat Indonesia Keterangan
1 Aziz 30-03-
1982
62600357 Stay in/Semi aktif
2 Marliah Lodaya/Babakan Rt 3/01 Kec.
Randu Dongkal Kab.
Pemalang
Stay out/Semi aktif
(Pulang Indo)
3 Yuliati/ Yuli 17-07-
1987
62600375 Blitar
Stay out/Semi aktif (
pulang Indo)
4 Semmy 25-03-
1983
62741443 Ponorogo
Stay out/Aktif ( ke
Hk )
5 Muntaroh/M
un
5-01-
1975
66140895 Besole Rt 05/02 Kec. Besuki
Kab. Tulung Agung
Stay out/Aktif
6 Juneny
Safira/neny
15-09-
1981
62807790 Ds. Keraton Rt 01/04 Kec.
Kapetakan Kab. Cirebon
45152
Stay in/semi aktif (ke
HK)
7 Jaenah
Surip/JE
12-12-
1986
62730515 Blk. Kesambi Rt 04/03 Ds.
Gabus Wetan Kec. Gabus
Semi aktif (pulang
Indo)
Wetan Kab. Indramayu
8 Desi Ikaning
Nugraheni/D
enny
23-12-
1984
66150161 Ds. Muneng 1 No. 38 Rt 02/02
Kec. Purwosari Kab. Kediri
tlp. 0354 528272
Stay out/Aktif
(pulang Indo)
9 Andy Rindhy
Bonita/Rindh
y
23-01-
1983
66205611 Jl. Hassanudin No.8 Makasar,
Sul-Sel
Aktif/Pulang Indo
10 Widyawati/
Widya
05-07-
1967
66777443 Pulowetan Kec. Jatikalen Kab.
Nganjuk Jawa Timur
Aktif/ Pulang Indo
11 Sulis
setyowati
10-03-
1985
62521024 Ponorogo
Stay out/Aktif
12 Dewi
Sulistyowati
21-08-
1979
62304037 Waru Doyong, Blitar, Jawa
Timur
Stay out/ Aktif
(Pulang Indo)
13 Nur
Khasanah/An
a
8-05-
1976
62735755 Taman Gede, Gemuh, Kendal,
Semarang
Stay out/semi aktif
14 Ambarwati/A
mbar
27-05-
1975
62659941 Perum Telukan Indah 1 Rt
04/06 Grorol, Sukoharjo, Solo,
Jawa Tengah
Stay out/semi aktif
15 Siswati/Lina 21-10-
1985
Ds. Semen Rt 03/09
Pulakulan, Kab. Grobogan,
Purwodadi, Jawa Tengah
Stay out/ Aktif (
Pulang Indo )
16 Nanik
Widianingsih
18-06-
1981
Ds. Waduk Rt 03/01 Takeran,
Magetan, Jawa Timur
Stay out/tidak aktif
17 Sri
Wahyuni/Yu
ni
19-05-
1977
66601781 Blitar, Jawa Timur
Stay in/aktif (ke HK)
18 Erna
Noviati/Novi
16-11-
1979
62554019 Jl. Gatot Subroto No. 29
Cilacap, Jawa Tengah tlp.
0282 537222
Stay out/Aktif (keluar
karna pindah
pekerjaan ke wetres)
19 Indarti/Iin 08-07-
1982
66220460 Bandung Rt 07/03 Ngrampal,
Sragen, Solo, Jawa Tengah
Stay out/Aktif
20 Yeni 01-01-
1981
62618315 Jln. Manggis No 1 Rt 13/02
Stay out/ Aktif
21 Aron 21-05-
1985
66284119 Glendang Pasir Rt 05/04 Kec.
Adipala Cilacap, Jawa Tengah
Stay out/Aktif
22 Frederyca
Tiko
Novalinda
10-11-
1983
Jl. Cemara 3 Block F3 No 59
Ppondok Rejeki, Pasar Kemis,
Tangerang, Banten
Stay out/ keluar
23 Siti Samsiyah 25-03-
1983
Jenangan, Ponorogo, Jawa
Timur
Aktif/ Pulang Indo
24 Istikomah
Corlis
27-04-
1978
Ringin telu Rt 01/03
Pesangaran, Banyuwangi,
Keluar karena
menikah
Jawa Timur
25 Luluk
Puspitasari
20-07-
1983
62726271 Jl. Soekarno Hatta No. 85 Rt
06/01 Sumawe, Malang, Jawa
timur telp. 0341 871829
Stay out/ Aktif
26 Yuliana/yuli 19-04-
1983
66209023 Karang Bendo/Sadeng Rt
02/03 Kec. Ponggok Kab.
Blitar, Jawa Timur
Stay out/Aktif
(pulang Indo)
27 Umi
Khoiratun
Nisa/Nisa
18-03-
1985
62722008 Ponorogo telp.
0852649633003
Stay in/Semi aktif
28 Ari Malasari 10-01-
1981
Watu Kumpul Rt 02/03 Kec.
Parakan Kab. Temanggung,
Jawa Tengah
Stay out/ Aktif
(pulang Indo )
29 Marsitoh
Retno
Dewi/Dewi
11-11-
1971
62823360 Bandung Jl. Bojong Koneng
No. 27 Rt 02/14 Gang Kamai
11 kode pos 40125 tlp. 022
7218914
Aktif / pulang indo
30 Daeni Da. Kepu Rt 3/04 Tulung
Agung Kec. Kerta Semaya,
Indramayu,
Jawa Barat. Tlp. 62393645
Aktif/ ke Hong Kong
31 Sukatmi 16-11-
1975
66656703 Ponorogo, tlp. 081333250189
Stay in/Semi aktif
32 Sinik 13-02-
1981
Ds. Purwosari Kajang,
Babadan, Ponorogo, Jawa
Timur
Stay in/ Aktif (pulang
indo )
33 Binti
Kholidah
62735445 Nngadirejo Rt 01/03 Tanjung
Anom, Kab. Nganjuk Jawa
Timur telp. 0358 773674
Aktif / pulang Indo
34 Ngarofiatun /
Atun
16-05-
1973
66614966 Semarang Mbregas, Jawa
Tengah
Stay in/semi aktif
35 Uminah 28-07-
1978
66219224 Ds. Sumber putih Rt 07/02
Wajak, Malang, Jawa Timur.
Tlp 087859743808
Stay out/Aktif
36 Abyt sumirah
ira /abit
6-o12-
1986
62665352 Jl.sulawesi rt o2/o3 cilacp
sugihan o8132747750
Stay out/semi aktif
37 Sumarni/
rendy
10-08-
1982
62638546 d/a candu 3 rt /rw o4/o3 lumbir
banyumas jateng
Stay out/aktif (pulang
indo)
38 Arviani/vian 2-12-
1980
66156030 Gunung pati Rt 1/10 Ungaran,
Semarang, Jawa Tengah
Stay out/aktif
39 Yulianah 07-07- 62668648 Jl ratu gang.kamp kembang rt Stay out/aktif (pulang
1979 05 rw 02 no 28/182 mendalan
wangi wager malang
0341805934
indo)
40 Ester sri
purwanti
/ester
15-02-
1976
62865411 Sadakan rt 03 rw 02
wonokenso kcdwung sragen
jiteng
Stay in/aktif
41 Ngaropiatan
/atun
16-05-
1973
semarang bregas
Stay in/semi aktif
42 Henita nanda
sulistiani
/nanda
17-07-
1988
62563117/
62664319
d/a jaten rt 01 rw 04 jogorogo
ngawi jatim
Stay out/tidak aktif
43 Rosih /rosi 10-11-
1983
62860340 d/a sarjambe rt 12/rw 04 no
38 dc haur kolot kec haur
geulis kms indramayu jabart
48264 08322998010
Stay in
44 Anistiana
/aris
25-03-
1984
66524554 Ds.podosari rt 02 rw 01 kec
cipiring kab Kendal semarang
jateng 087834600027
Stay out/semi aktif
45 Mujiani /aan 3-05-
1977
62827190 Stay out/semi aktif
46 Savitri /vitri 13-04-
1983
62575105 Ds dempelan rt 19 rw 04 kec
ngiames madiun
Stay out/tidak aktif
(keluar dari atki)
47 Regina /edix 7-09-
1986
62624286 Ds karanggandu kc watulimo
kb trenggalek 085853448628
Stay out/aktif
48 Srilestari /tari 9-05-
1987
62588722 Ds malang dampit
Stay in/semi aktif
49 Atriyah
/luluk
16-02-
1975
66925180 Ds sumber tangkep rt 28/04
dampit malang
081252671559/0331713600
Stay out/aktif
50 Rumiyati
/rum
09-03-
1976
62559892 Ds dukuh platok sari rt o2 rw
04 desa pidodo kulon kec
batebon Kendal
081806861790
Stay out/semi aktif
51 Anik
indahwati
/anik
07-07-
1974
62356069 Sumber rejo 1 kec ponco
kusumo kab malang tr 11/49
/085649925588
Stay in/aktif
52 Miyaswati
suparyani
/emy
17-09-
1982
62667908 Dsn sirahnogo rt 041 rw 05 ds
g/0nggong kec dolopo kab
madiun /081335818830
Stay out/aktif
53 Dwi
Astutik/Canti
ka
2-06-
1990
62099875 Banyuwangi Telp.
081234543076
Stay out/Aktif
54 Nunuk
istikomah/nu
29-03-
1986
Trenggalek
Stay in/semi aktif
nuk
55 Ochawidiati/
ocha
17-01-
1983
66234804 Ds. Negla 11 Rt 04/02 Kec.
Losari Kab. Brebes Jawa
Tengah
Stay in/aktif
56 Lasmianik/an
ik
19-06-
1983
62374554 Ds. Watulimo Rt 10/03 Kec.
Watulimo Kab. Trenggalek
Jawa Timur
Stay in/aktif
57 Cindri
poernasari/ci
ndri
14-10- Ds. Kebonsari 1 Kec. Dempet
Kab. Demak Jawa Tengah
Keluar dari atki
58 Riyanti/ryan 27-06-
1984
66404458 Ds. Penggalang Rt 02/01
Cilacap, Jawa Tengah Tlp.
081164280226
Stay out/aktif
59 Sri
Sumarmi/sri
01-08-
1978
62624880 Jln. Ahmad Yani No.8 Ds.
Bedi Wetan Rt 01/01 Kec.
Bungkal Kab. Ponorogo Jawa
Timur Tlp. 081 335220377
Stay in/aktif (pulang
indo)
60 Sulastri/lastri 25-06-
1981
66273072 Jln. Lingkar Selatan Rt 02/10
Tegal Kamulyan, Cilacap
selatan, Jawa Tengah
Stay in/semi aktif
(pulang indo)
61 Erik lestari 01-02-
1979
66406886 Ds. Bringin Rt 02/8 Godong,
grobogan, jawa tengah
Keluar dari atki
62 Sarminah/mi
mi
07-05-
1979
66565705 Jln. Simpang merbo Rt 02/02
Raja Basa-Baru Kec. Mataram
baru Kab. Bandar sribawono,
lampung timur
Stay in/semi aktif
63 Alya
andreani/alya
66251851 Lombok NTB telp. 0370
6631801
Stay out/aktif
64 Yunaeni 05-06-
1982
66137032 Sumatra, Lampung tengah
Stay out/tidak akti
65 Siti masrotin 23-03-
1983
62410404 Ds. Sojomerto Rt 05/02 Kec.
Gemuh Kab. Kendal
Semarang, jawa tengah
Stay out/aktif (pulang
indo)
66 Rosita/yos 02-04-
1984
66148436 Jln. Pratu umar Rt 05/04
beringin agung kalianda,
lampung selatan, Sumatra
selatan
Stay in/aktif (pulang
indo)
67 Siti nuryati 19-11-
1982
66217853 Ds. Plumpang Rt 02/07 Kec.
Plumpang Kab. Tuban, Jawa
Timur
Tlp. 081 79371513
Stay in/aktif ( keluar
dari atki, pulang
indo)
68 Sinik 13-02-
1981
Ds. Purwosari Dsn. Kajang
Kec. Babadan Ponorogo, Jawa
Timur
Stay in/aktif (pulang
indo)
69 Angel
carvallo/ange
l
17-08-
1981
66642985 Flores, Larantuka samping
SMU Podor Kel. Lewolere-
Waibalun NTT Tlp.
0852534481542
Stay in/aktif (pulang
indo)
70 Kwuan Wai
Ghe/Ghe ge
27-03-
1982
66504096 Jl. Gatot Subroto No 129
Ujung Pandang baru, Makasar
Stay out/semi aktif
Sumber : samming up keanggotaan seluruh capta di setiap Negara 2010, 14 April 2011
PRESENSI KONSULTASI BIMB INGAN SKIP SI MAHA SI S WA
NlKo"or ra / , Fak /Ju r
Ol/rrrtaLTrgv Judulskripsi
Betti Aprianir0603220r096l l rpu $osial dan I lmu Poli t ik/SosiologiRe#an Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia ( ATKI ) Dalam MemPerjuangkan Hak TKI
Jakarta,lS Maret 201I
Ilmu Sosialdan Ilmu Politik
Pembim : Khuldun Munli, MANo. Hari, Tgl. Materi yane Dikonsultasi Keteranqan pemb/Td.Ts.
2
/
3
Y,J:(^
) "
ty'f ,'turr
Y(+tr
/ , * ,
rzflu,r
l?f6+rr$J6arr2f r u,r
(4 f - /,*t-<-*fr*
mg'ry,"wh'-/^-Jt 1'pt"ufl9
'\ fr&rQ Akat ug.l vF) f*h{., 0.-( b- K*U; e"e {-g*ft@
n*f*k, Lv
1 tr-aZa' t4ztt+rfi
2. t 4n/6+
t' , Mn-'+
- ! /L/r.'"&prw-lr'g-
-'$'@ngf
@_mtrD-- .t-
^ /wl-\&ri +nAm-i /
- t-Ut '
LAMPIRAN
Foto ini adalah bentuk pendidikan dan konseling anggota ATKI
LAMPIRAN
Foto ini diambil pada saat seminar pada tanggal 3 Mei 2011
LAMPIRAN
Foto ini diambil pada saat acara seminar internasional ATKI
LAMPIRAN
Foto ini diambil ketika demonstrasi tanggal 1 Mei 2011