PERAN IAI DALAM PEMBERIAN

REKOMENDASI IJIN PRAKTEK

DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN

MENTERI KESEHATAN NOMER 31

TAHUN 2016

Jamaludin Al J Ef

Ketua PD IAI Jawa Tengah

Disampaikan dalam RAKERCAB dan Seminar PC IAI Sukoharjo, 20 April 2017

PRAKTIK KEFARMASIAN DI INDONESIA

UU 36/09 Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 98

Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

UU 36/09 Pasal 108

Praktik kefarmasiaan

Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemahaman pasal: •Keputusan MK ini memperkuat pasal 108 dari UU 36/09 bahwa Praktik Kefarmasian diakui dan •Dilaksanakan oleh Tenaga Kefarmasian • Dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan secara terbatas

AMAR KEPUTUSAN MK NO 112/PUU- VIII/1210, terkait pasal 108 dari UU 36/09

•Hanya tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam menjalankan praktik kefarmasian dan •Tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, perawat secara terbatas yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa

Implikasi interpretasi pasal 108 oleh MK Praktik Kefarmasian sebagai praktik yang ditetapkan oleh

Undang Undang 36/09

Pemahaman Keahlian

Pemahaman Kewenangan

Kompetensi Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Farmasi

Kompetensi Profesi Farmasi

Kecukupan Pengalaman Praktik

Pengakuan oleh Sistem Negara melalui •Registrasi •Lisensi Praktik

Meliputi Pembuatan termasuk

Pengendalian Mutu Sediaan

Farmasi, Pengamanan, Pengadaan,

Penyimpanan, Pendistribusian

Obat, Pelayanan obat

atas Resep Dokter, ,

Pelayanan Informasi Obat,

Bahan Obat, dan Obat Tradisional

SPO Praktik Kefarmasian

Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Permenkes 73 / 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Tujuan Standar

Pelayanan di Apotek

• Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian

• Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian

• Melindungi pasien dan masy dari obat yg tidak rasional dalam rangka patient safety

Pembinaan dan Pengawasan

• Dilaksanakan oleh Menteri, Kadinkes provinsi, kab/kota

• Dapat melibatkan organisasi profesi

Pengawasan

•Dilaksanakan oleh Menteri, Kadinkes provinsi, kab/kota , khusus terkait pengawasan sediaan farmasi terkait pengelolaan sed farmasi dilakukan juga oleh Ka BPOM sesuai tugas dan fungsi masing masing

• Selain pengawasan, Ka BPOM dapat melakukan pemantuan, pemberian bimbingan , dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah dan masy di bidang pengawasan sediaan farmasi

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI

Keselamatan

Pasien

PELAYANAN FARMASI KLINIK

Pengkajian dan pelayanan

resep Dispensing

Pelayanan Informasi Obat

Konseling

Pelayanan Kefarmasian di

rumah

Pemantauan Terapi Obat

(PTO)

Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Perencanaan

Pengadaan

Penerimaan

Penyimpaan

Pengendalian

Pencatatan dan Pelaporan

Sumber daya manusia Sarana dan Prasarana

Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian

PERMENKES 9/2017 : TINJAUAN PRAKTIK APOTEKER DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

GPP Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek

Regulasi tentang Apotek:

Permenkes 9 /2017

DARI

Obat sebagai sebuah Produk

Dispensing

Solo

Pengetahuan

MENJADI

Terapi Obat

Care giver

Tim tenaga kesehatan

Informasi

Transformasi Apoteker dari dispensing sediaan farmasi menjadi penyedia pelayanan kefarmasian

dan informasi obat

Papan

Nama

Apotek

Papan

Nama

Praktek

Apoteker

Peningkatan outcome

terapi pasien

Dlm rangka peningkatan

keselamatan pasien

Apoteker harus memberikan

pelayanan langsung

TATA CARA PERMOHONAN SIA (PASAL 12-15 PERMENKES NO.9/2017)

KEGIATAN PERSYARATAN

Pengajuan permohonan tertulis oleh Apoteker kepada Pemda

Kabupaten/Kota

FC STRA, KTP, NPWP,

Peta lokasi dan denah

bangunan, daftar sarana,

prasarana, dan peralatan.

Pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek oleh Tim

pemeriksa Dinas Kesehatan Kab/Kota

Pelaporan hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa Dinkes

Kab/Kota kepada Pemda Kab/Kota

BAP

Penerbitan SIA oleh Pemda Kab/Kota dengan tembusan Direktur

Jenderal, Kadinkes Provinsi, Ka. Balai POM, Kadinkes

Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi

• Penerbitannya SIA bersamaan dengan penerbitan SIPA untuk Apoteker pemegang SIA.

Masa berlaku SIA mengikuti masa berlaku SIPA.

• SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

PERMENKES 9/2017 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28-30

Pembinaan dan

Pengawasan

Menteri

Kadinkes Provinsi

Kadinkes Kab/Kota

Organisasi Profesi

melibatkan

Kepala BPOM

Khusus pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi

Pengawasan yang dilakukan

selanjutnya dilaporkan kepada

Menteri secara berkala

minimal 1(satu) kali dalam

setahun.

PERAN IAI DALAM IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 9 TAHUN 2017

1.Melakukan sosialisasi kepada anggotanya di wilayahnya masing-masing.

2.Memastikan anggotanya telah melaksanakan ketentuan yang dimaksud dengan waktu paling lama 2 tahun sejak permenkes terbit.

3.Melaporkan kepada IAI pusat ditebuskan ke Kementerian Kesehatan RI terkait kegiatan sosialisasi Permenkes yang dilakukan.

4.Berkoordinasi dengan IAI Pusat dan Kemenkes terkait kendala dalam implementasi permenkes tersebut.

PERAN IAI TERKAIT IMPLEMENTASI PERMENKES

TENTANG APOTEK

IAI PERSYARATAN SIA : STRA

PERIZINAN APOTEK Mendapatkan tembusan ketika SIA diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota (Pasal 13 ayat (6))

PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERMENKES TENTANG APOTEK

Terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Permenkes (Pasal 28 ayat (2))

- Memberikan sertifikat kompetensi profesi.

- Mengeluarkan surat rekomendasi untuk nantinya dilampirkan dalam permohonan SIPA/SIPTTK

Permenkes Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Registrasi,

Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian

SURAT IZIN TENAGA KEFARMASIAN

SURAT IZIN KERJA

Dibaca dan

dimaknai

SURAT IZIN PRAKTIK

SIPA bagi Apoteker

SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian

SURAT EDARAN PERMENKES NO.31/2016

Hal yang diatur dalam SE : A. Surat Izin Praktik

• 1. SIP Apoteker

• 2. SIP TTK

B. Tata Cara Pemberian Surat Izin Praktik

• 1. SIPA

• 2. SIPTTK

C. Pembinaan dan pengawasan

A. SURAT IZIN TENAGA KEFARMASIAN

• Apoteker yang telah memiliki SIPA atau SIKA bds PMK 889/2009, SIPA dan

SIKA berlaku sebagai SIPA sampai habis masa berlakunya

FASILITAS KEFARMASIAN

Fasilitas Produksi Sed.

Farmasi

Fasilitas Distribusi

/Penyaluran Sed. Farmasi

Fasilitas pelayanan

kefarmasian

SIPA diberikan Paling banyak untuk

1 tempat SIPA diberikan paling banyak

untuk 3 tempat

KETENTUAN PEMBERIAN SIPA

maksimal

3 SIPA

hanya boleh mempunyai

1 SIA

Hanya dapat memiliki

2 SIPA pada Fasilitas

Pelayanan Kefarmasian

lain

Pemerintah Kab/Kota

tempat Tenaga Kefarmasian menjalankan praktiknya.

Untuk permohonan SIA, Apoteker dapat menggunakan SIPA Kesatu, SIPA

Kedua atau SIPA Ketiga.

Kepemilikan SIPA

bagi Apoteker di

Fasyanfar dan

Instalasi Farmasi

Pemerintah / TNI

/ POLRI

Kepemilikan

SIPA bagi

Apoteker yang

telah memiliki

SIA

Kepemilikan SIA

Pihak yang

berwenang

dalam penerbitan

SIPA/SIPTTK

KETENTUAN PAPAN NAMA

INFORMASI MINIMAL PADA PAPAN NAMA APOTEK

(Nama Apotek)

Nomor SIA : Alamat :

Papan nama dipasang di dinding bagian depan bangunan atau dipancangkan di tepi jalan

Nama Apoteker : Nomor SIPA : Jadwal Praktik : (jam/hari)

INFORMASI MINIMAL PADA PAPAN NAMA PRAKTIK

APOTEKER

Harus berbeda dengan jadwal

praktik ybs di fasilitas kefarmasian lain

B. TATA CARA PEMBERIAN SIPA

APOTEKER PERSYARATAN/ DOKUMEN YANG

DIBERIKAN

Kadinkes atau

PTSP Kab/Kota

Mengajukan

permohonan SIPA

• Surat permohonan sesuai dengan

format pada formulir 1/2/3 Surat

Edaran tentang Petunjuk pelaksanaan

PMK No.31/2016

• Persyaratan administratif seperti fc

STRA, Surat peretujuan atasan, surat

pernyataan mempunyai tempat praktik

profesi, surat rekomendasi IAI, pas

foto, fotokopi SIPA sebelumnya.

Menerbitkan SIPA

Pengajuan SIPA Ketiga

melampirkan

fc SIPA Kesatu dan SIPA

Kedua

Pengajuan SIPA Kedua

melampirkan

fc SIPA Kesatu

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Organisasi Profesi sesuai

dengan fungsi dan tugas masing-masing

Pelaksanaan Pemberian

Surat Rekomendasi

SIPAApoteker

KEWENANGAN (PP 51/2009)

PUSAT (KFN)

PROPINSI KABUPATEN/ KOTA

ORGANISASI PROFESI

PENDIDIKAN

MEMBUAT NSPK

MENERBITKAN/

MENCABUT STRA, STRA

KHUSUS

MENERBITKAN SRTTK

MENERBITKAN / MENCABUT SIPA,

SIKA.SIKTTK

MENERBITKAN SURAT

KOMPETENSI

MENGELUARKAN

REKOMENDASI PENEMPATAN

APOTEKER, TTK

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

WAJIB MELAKUKAN PEMETAAN TENAGA

APT, TTK, JLH PENDUDUK,

KEBUTUHAN YANKES, KETERJANGKAUAN PELAYANAN DAN JUMLAH SARANA

YANKES

IJAZAH APOTEKER DAN TTK SESUAI

STANDAR PENDIDIKAN

MENGURUS SERTIFIKAT KOMPETEN

SI APOTEKER

YANG BARU LULUS

MENGAJUKAN

PENGURUSAN

STRA,STRTTK SECARA KOLEKTIF

KE KFN

Hal minta perhatian bahwa orang yg disebut dapat

dipercaya, baik (biasa dinyatakan dng surat);

penyuguhan hal minta perhatian bahwa orang yg

disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan

dng surat); penyuguhan

Pengertian

Rekomendasi

Tujuan Pengaturan Praktik Kefarmasian

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU

MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Lingkup Rekomendasi

REKOMENDASI

SUBJEK

SKIL

KNOWLEDGE

ATTITUDE

OBJEK

BENDA

TEMPAT

WAKTU

Hubungan Dalam Pemberian Rekomendasi

IAI

KADINKES

APOTEKER

Karakteristik dan Praktik Kefarmasian

KETIDAKPASTIAN

• WAKTU

• BIAYA

KETIMPANGAN PENGETAHUAN

PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT

Elemen Essensial dalam Meningkatkan KualitasPraktik Kefarmasian

TEKNIS

INTERPERSONAL

KENYAMANAN

PARTISIPASI

KEADILAN

KETERBUKAAN

TANGGAP DALAM MELAYANI

BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN YANG LUAS

BERDAYA GUNA & DAN BERHASIL GUNA

TANGGUNG JAWAB

MEMILIKI VISI KEDEPAN

Unsur Penting dalam Memberikan Izin/ Rekomendasi

IAI dan Rekomendasi

KEDUDUKAN DAN PERAN YANG

STRATEGIS

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ANGGOTA

PEDOMAN

HUBUNGAN ANGGOTA DAN ORGANISASI

(SIMBOLIK / RIIL)

I A I

SK PO 002 TENTANG REKOMENDASISK PO-002 ttg PO Rekomendasi-27 September 2016-Jogja (1).pptx

KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL

IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor:Kep.001/RAKORNAS-

IAI/1418/I/2017

tentang

KESEPAKATAN HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Lampiran SK Nomor:Kep.001/RAKORNAS-IAI/1418/I/2017

Berdasarkan sosialisasi Surat Edaran NOMOR HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komite Farmasi Nasional dengan narasumber : 1. Dra. R. Dettie Yuliati, Apt - Direktur Pelayanan Kefarmasian – Ditjen Farmalkes Kemenkes RI 2. Dr.Faiq Bahfen, SH – Anggota Komite Farmasi Nasional Maka diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

A. Untuk Internal 1. Disepakati bahwa Apoteker yang dapat melakukan

pengadaan sedian farmasi ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah :

a. Apoteker yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA) di Apotek tersebut

b. Apoteker yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA) sebagaimana dimaksud pada poin (a) jika cuti/sakit/melahirkan/tugas dinas, mendelegasikan kepada apoteker yang memiliki SIPA di sarana yang sama dengan memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat.

c. Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) di Rumah Sakit (RS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS sebagai Apoteker yang berwenang dalam pengadaan sediaan farmasi

d. Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) di Klinik dan Surat Keputusan Direktur/Pimpinan Klinik sebagai Penanggungjawab Ruang Farmasi

e. Apoteker yang memiliki SIPA di PUSKESMAS dan SK Kepala Dinas Kesehatan sebagai Penanggungjawab Ruang Farmasi

f. Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) di Instalasi farmasi Pemerintah/TNI/POLRI di Kab/Kota/Provinsi/Pusat dan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Daerah/Menteri Kesehatan

2. Pada dasarnya Rekomendasi IAI hanya berpedoman pada PO No.002/PP-IAI/1418/IX/2016 tentang Rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker, dengan penyempurnaan rekomendasi berdasarkan lokasi praktik sebagai berikut:

a. Biaya rekomendasi setiap Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berpedoman pada PO.No.002/PP-IAI/1418/IX/2016 tentang Rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker (maksimal 100 ribu rupiah)

b. Iuran anggota antar cabang didalam PD 100% + 50 % (Penjelasan : Bagi Apoteker yang memiliki SIPA kedua atau Ketiga di wilayah PC IAI yang berbeda dengan PC IAI dimana SIPA Kesatu berada, tetapi masih dalam satu wilayah PD IAI, maka selain membayar kewajiban Iuran Anggota sebagaimana diatur dalam PO.No.002/PP-IAI/1418/V/2015 tentan Iuran Anggota, juga dikenakan iuran anggota tambahan sebesar 50% iuran anggota untuk PC IAI dimana SIPA kedua atau SIPA ketiga berada)

c. Iuran anggota antar cabang diluar PD 100% + 90% (Penjelasan : Bagi Apoteker yang memiliki SIPA kedua atau Ketiga di wilayah PD IAI yang berbeda dengan PD IAI dimana SIPA Kesatu berada, maka selain membayar kewajiban Iuran Anggota sebagaimana diatur dalam PO.No.002/PP-IAI/1418/V/2015 tentan Iuran Anggota, juga dikenakan iuran anggota tambahan sebesar 90% iuran anggota dengan rincian 40% untuk PD IAI dan 50% untuk PC IAI dimana SIPA kedua atau SIPA ketiga berada)

B. Untuk Eksternal Diharapkan kepada Ditjen Farmalkes Kemenkes dalam melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Surat Edaran NOMOR HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk elaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian kepada Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota dan pemangku kepentingan terkait agar mengikutsertakan Pengurus IAI.

Stakeholder terkait untuk tetap mempedomani Permenkes Nomor 889 Tahun 2011 dengan memperhatikan perubahan yang terdapat pada Permenkes Nomor 31/2016 beserta Petunjuk Pelaksanaannya. Diperlukan koordinasi yang baik dan sinergi dari setiap unsur dalam peningkatan mutu apoteker utamanya dalam optimalisasi peran Apoteker untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Optimalisasi peran Apoteker dilakukan melalui peningkatan kompetensi, regulasi, sumber daya kefarmasian

Perguruan Tinggi Farmasi, KFN, IAI, Kementerian Kesehatan berperan penting bagi kemajuan Apoteker di Indonesia

PENUTUP