Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KELURAHAN MANONGKOKI
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
ADHAWATI
Nomor Stambuk : 10564 01549 11
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
2
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KELURAHAN MANONGKOKI
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diusulkan Oleh:
ADHAWATI
Nomor Stambuk : 10564 01549 11
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
ii
3
iii
4
iv
5
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Adhawati
Nomor Stambuk : 10564 01549 11
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan
dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai
aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, 16Juni 2015
Yang Menyatakan,
Adhawati
v
6
ABSTRAK
ADHAWATI, Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok
Tani di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Fatmawati).
Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan
masyarakat tani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah
daerah dalam proses pemberdayaan kelompok tani dan faktor penghambat dan
pendukung pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki.
Jenis penelitian adalah kualitatif dan analisa data yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini
mulai dinas pertanian Kabupaten Takalar, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
pertaniandan Ketua-Ketua kelompok tani di Kelurahan Manongkoki.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam
pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar yang
meliputi peran sebagai dinamisator dan regulatorbelum berjalan maksimal, dapat
terlihat dari pelaksanaan bimbingan sebagai kegiatan pendamping lapangan
disebabkan karena tenaga penyuluh di Kelurahan Manongkoki masih sangat
kurang, serta aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat masih
banyak yang kurang menaati disebabkan karena petani masih kesulitan untuk
mendapatkan akses permodalan yang mengakibatkan pengambilan modal kepada
tengkulak dan hasil pertanian dijual pula kepada tengkulak walaupun dengan
harga yang jauh dibawah standar di pasaran. Faktor pendukung adalah adanya
kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelompok tani. Faktor penghambat
adalah pertama faktor internal, kurangnya tenaga penyuluh, kedua faktor
eksternal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan serta
adanya kebiasaan petani yang selalu memakai pupuk anorganik.
Keyword: Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat.
vi
7
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok
Tani di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar”.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak DR. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan DR. Hj.
Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
vii
8
4. Kedua Orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan
semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa di kelas VIII-F Jurusan Ilmu Pemerintahan
yang tiada hentinya menjadi teman diskusi dan teman dalam segala hal
mengenai urusan kampus dan perkuliahan.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya
membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan
dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Makassar, 16 Juni 2015
Adhawati
viii
9
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi ................................................................................ i
Halaman Persetujuan ........................................................................................... ii
Halaman Penerimaan Tim ................................................................................... iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ...................................................... iv
Abstrak ............................................................................................................... v
Kata Pengantar ................................................................................................... vi
Daftar Isi ............................................................................................................. viii
Daftar Tabel dan Gambar .................................................................................... x
Daftar Lampiran ................................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 7
D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pemerintah Daerah (Pemda) ............................................. 9
B. Konsep Pemberdayaan .................................................................. 12
C. Pemberdayaan Sektor Pertanian ................................................... 20
D. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat ....... 25
E. Kerangka Pikir ............................................................................... 28
F. Fokus Penelitian ............................................................................ 29
G. Deskripsi Fokus Penelitian ........................................................... 30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi .......................................................................... 32
B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................... 32
C. Sumber Data .................................................................................. 33
D. Informan Penelitian ........................................................................ 34
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 34
F. Teknik analisis Data ...................................................................... 35
ix
10
G. Pengabsahan Data ......................................................................... 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian ............................ 37
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok
Tani di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar ............................................................. 42
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah
dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan
Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar ....................................................................................... 55
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 60
B. Saran-Saran ................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 62
x
11
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Tabel 3.1 Jumlah informan penelitian ................................................................... 34
Tabel4.1 Batas-Batas Kelurahan Manongkoki ......................................................... 38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Manongkoki ............................................... 39
Tabel 4.3 Daftar Nama Kelompok Tani ................................................................. 40
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ........................................................................... 29
Gambar 4.1 Peta Lokasi Kelompok Tani ................................................................. 41
xi
12
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Penugasan Pembimbing Penulisan Skripsi
2. Surat Pengantar Penelitian LP3M UNISMUH
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar
5. Pedoman wawancara mendalam
6. Transkip wawancara
7. Matriks wawancara
xii
13
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyatsesuai dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam
mensejahterahkan rakyat pemerintah harus menjalankan perannya baik
sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan katalisator. Selain itu menurut
Rasyid dalam Muhadam (2013:31) dalam mensejahterahkan rakyat
pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pelayanan, pemberdayaan,
pembangunan, dan pengaturan.
Salah satu strategi untuk mensejahterahkan rakyat adalah
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai
upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah,
termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya
masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai
masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat
untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pemberdayaan masyarakat
sebagai suatu strategis untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat
daerah dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemerintah daerah.
(Rahardjo, 2011:131)
Salah satu masyarakat yang harus diberdayakan adalah masyarakat
petani, karena sumber daya manusia pertanian Indonesia dalam upaya
1
14
peningkatankualitas baik manusia sebagai insan maupu sebagai sumber daya
pembangunan terasa semakin penting dalam rangka mewujudkan struktur
perekonomian yang kokoh, mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas
asas kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ciri ekonomi yang
diharapkan adalah semakin meningkatnya kemakmuran rakyat melalui
tercapainya tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tercapainya stabilitas
nasional yang mantap. Semua dapat diwujudkan oleh industri yang maju,
pertanian yang tangguh, dan koperasi yang sehat serta perdagangan yang
berhasil dengan sistem distribusi yang baik.
Menyadari besarnya jumlah penduduk Indonesia yang hidup
bergantung pada sektor pertanian, upaya perbaikan pada sektor ini menjadi
titik sentral guna mewujudkan pertanian yang tangguh. Strategi pembangunan
pertanian harus mampu memecahkan kendala-kendala yang masih dihadapi
dan salah satu permasalahannya yang harus diperhatikan adalah masalah
sumber daya manusia, peranan sumber daya manusia dalam pembangunan
nasional begitu penting apalagi dikaitkan dengan motto pembangunan yang
demokratis yaitu pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Data empiris menunjukkan kekayaan sumber daya alam suatu negara
tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai tidak
akan menghasilkan pembangunan yang memadai pula. Sebaliknya tidak
demikian dengan negara yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi
dalam kemampuan coperation organization, manajemen dan kewirausahaan.
Walaupun sumber daya alam yang dimiliki negara relatif rendah akan dapat
2
15
memiliki daya saing nasional dan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang
berlimpah tapi memiliki sumber daya manusia yang relatif rendah
kualitasnya.
Dalam perekonomian Indonesia tidak dapat disangkal lagi bahwa
sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangannya
dari pendapatan nasional maupun jumlah penduduk hidupnya yang
bergantung pada sektor pertanian. Tetapi apa yang banyak terjadi di banyak
negara berkembang, pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam
kebijaksanaan pembangunan ekonomi tidak selamanya menghasilkan
pendapatan peningkatan petani. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian
selalu ditandai oleh kemiskinan struktural yang berat sehingga pertumbuhan
dari luar tidak selalu mendapat tanggapan positif dari penduduk petani berupa
investasi. (Sukri,2003:191-195)
Sesuai dengan konteks otonomi daerah, pemerintah daerah telah
memiliki kewenangan yang lebih leluasa untuk menetapkan berbagai prioritas
pembangunan yang dijalankan. Potensi sumber daya yang berasal dari sektor
pertanian menjadi penting untuk disusun strategi pembangunan, sebab potensi
sektor pertanian menjadi prioritas penting seiring dengan makin
meningkatnya konsumsi hasil produk pertanian. Untuk dapat meningkatkan
hasil pertanian berdasar potensi yang dimiliki daerah diperlukan dukungan
dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada produsen
produk pertanian terkait proses hingga pasca produksi hasil pertanian.
3
16
Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan
kesempatan pada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses
pembangunan hingga menikmati hasil pembangunan tersebut. Pembangunan
dapat berjalan dengan baik bila adanya koordinasi yang baik antara
pemerintah dan segenap masyarakat. Pada pembangunan partisipatif
masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, turut mempengaruhi proses
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang
mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi pertanian di Kelurahan
Manongkoki Kabupaten Takalar diantaranya masih rendahnya pendidikan
yang diperoleh oleh masyarakat yang bekerja disektor pertanian khususnya
petani, adanya serangan hama yang merusak tanaman padi yang
mengakibatkan hasil panen tidak optimal, serta masyarakat belum
sepenuhnya mandiri.
Melihat masalah yang sangat kompleks yang sering dihadapi petani
tersebut, menuntut adanya upaya-upaya penyuluhan, pengembangan dan
pemberdayaan yang tersusun secara sistematis dan terus menerus dikalangan
para petani salah satunya melalui kelompok tani. Penyuluhan dan
pemberdayaan serta pengembangan yang perlu disini adalah yang berorientasi
untuk pemecahan masalah yang dihadapi petani.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor82/Permentan/OT.140/8/2013
tentang Pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
mengenai penumbuhan dan pengembangan poktan dilakukan melalui
pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau
4
17
meningkatkan usahataninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam
melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui
kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan
penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong
terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi usaha.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan dilakukan
pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan
melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan
yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.
Upaya untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas
hasil pertanian yang diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar
dengan bantuan berupa fasilitas, tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
yang membantu masyarakat petani dalam mengembangkan hasil pertaniannya
dalam bentuk pengetahuan. Selain itu peran pemerintah daerah dalam
mengembangkan usaha pertaniannya yang dikucurkan oleh pemerintah dalam
bentuk berupa kebun percontohan yang pada saat ini masih dalam tahap
pemeliharaan yang di kelolah oleh kelompok masyarakat tani di Kelurahan
Manongkoki.
Pembentukan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki dimulai sejak
tahun 1997, yang pada awalnya hanya terdapat 3 kelompok tani. Selanjutnya
di tahun 2015 jumlah kelompok tani bertambah menjadi 15 kelompok,
masing-masing setiap kelompok beranggotakan sebanyak 35 sampai 40
orang, dengan 3 orang pengurus yang didampingi oleh penyuluh pertanian
5
18
untuk membantu para petani dalam meningkatkan taraf hidup petani melalui
pemberdayaan dengan pengembangan SDM salah satu program yang harus
dilakukan adalah pendidikan keterampilan dan pekerjaan. Penyuluhan
pertanian meliputi kegiatan memberi pengetahuan dan keterampilan kepada
kelompok tani inilah yang diberikan kewenangan secara langsung
menyampaikan program kebijakan pemerintah kepada petani.
Demikian, kalau dilihat dari keberadaan masyarakat petani di
Kelurahan Manongkoki ini, permasalahan-permasalahan tersebut diatas,
sepertinya sudah tidak asing lagi, padahal bila dilihat lahan sawah atau ladang
yang mereka miliki umumnya relatif luas. Luas lahan sawah atau ladang
yang terdapat di Kelurahan Manongkoki yaitu 198,07 hektar. Logikanya jika
lahan yang ada, dikelola secara profesional baik dari segi teknis
ketenagakerjaan, pemasaran maupun teknologinya, maka akan dapat
meningkatkan hasil pertanian yang lebih optimal. Dengan demikian
pertanian, dapat memberikan konstribusi yang sangat besar bagi masyarakat
petani sendiri, dan tentunya bagi pembangunan di sektor pertanian, yang
seharusnya hal ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
Sehingga diharapkan peranan dari pemerintah daerah baik pemerintah
Provinsi maupun pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Kabupaten
Takalar dalam rangka memberdayakan kelompok tani yang ada didaerah
masing-masing. Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
sebagai salah satu wilayah pengembangan subsektor pertanian di Sulawesi
Selatan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional
6
19
secara umum dan daerah Sulawesi Selatan secara khusus, sebagai tindak
lanjut dari strategi dan pendekatan pembangunan subsektor pertanian, dimana
keterpaduan kebijaksanaan pengembangan produksi dengan mengembangkan
sumber daya manusia dalam menyukseskan program otonomi daerah di
Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar merupakan daerah yang sangat kaya
dengan sumber daya alam akan tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya
manusiannya khususnya dibidang pertanian, sehingga sangat dibutuhkan
peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani baik
pemerintah daerah sebagai fasilitator, dinamisator dan regulatoruntuk
mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Takalar. Pembangunan
masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Takalar harus menjadi
perhatian yang lebih serius, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka peran pemerintah sangat
dibutuhkan untuk memberdayakan petani melalui kelompok tani. Hal tersebut
merupakan latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan dengan judul
“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di
Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, kajian ini akan
difokuskan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan
kelompok tani di Kelurahan Manongkoki?
7
20
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pemerintah dalam
memberdayakan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki?
C. Tujuan Penelitian
Sehubung dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka
tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan
kelompok tani di Kelurahan Manongkoki.
2. Untuk mengetahuifaktor penghambat dan pendukung pemerintah dalam
memberdayakan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki.
D. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
mengembangkan teori-teori tentang ilmu pemerintahan dalan kaitannya
dengan pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok tani.
2. Praktis
a. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan perannya
untuk memberdayakan masyarakat kelompok tani yang ada di
Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar.
b. Bagi Peneliti
8
21
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengalaman peneliti, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk
penelitian selanjutnya.
9
22
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KonsepPemerintah Daerah
1. Pengertian Pemerintah
Secara etimologi pemerintahan menurut Pamudji (1986:22-23)
berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata
perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti yakni,
perintah adalah perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah
adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara), sedangkan
pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya)
memerintah.
Menurut Jimmy (1991:35 administrasi negara. Pemerintahan
sebagai kegiatan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang dilakukan
aparat.
Sudirwo dalam Kansil (1990:28), mengatakan bahwa pemerintah
sebagai organ dalam arti sempit ad), pemerintah adalah institusi
(institution) atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan.
Secara sempit, pemerintah adalah eksekutif dan alah mereka yang
menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan pemerintah dalam arti luas
adalah semua organ negara baik itu dibidang eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Organ pelaksana tugas pemerintah tersebar dalam wilayah
kekuasaan negara yang secara hierarkis berada pada tingkat pemerintahan
pusat sampai pada tingkat pemerintahan terendah.
10
23
Selanjutnya, Ndraha (1997:17) mengatakan bahwa pemerintah
sebagai badan yang mengeluarkan atau memberi perintah. Kemudian
menurut Suryadiningrat (1990), Pemerintah adalah sekelompok individu
yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
2. Pengertian Pemerintah Daerah
Menurut Oppenheim dalam Jimmy (1991:52), Pemerintah daerah
(daerah otonom) merupakan suatu bagian, suatu wilayah hukum dari pada
negara yang tidak mempunyai kekuasaan yang lain dari pada yang sudah
diberikan oleh pemerintah pusat, dan apabila daerah otonom itu keluar dari
batas kewenangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-
undangan maka daerah otonom itu dapat dikejar terus oleh pemerintah
pusat sebagai kekuasaan lebih tinggi.
Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah, yang selanjutnya disebut daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,
berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Widjaja, 1998:5).
3. Peran Pemerintah Daerah
Peranan menurut Soerjono dalam Bahtiar (2002:8)adalah
merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia
dikatakan menjalankan suatu peranan. Sedangkan, menurut UU No.
11
24
32/2004 pasal 217, dalam menjalankan peran dari pemerintah maka
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh
pemerintah yang meliputi:
a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan .
b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan
pemerintahan.
d. Pendidikan dan pelatihan.
e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan.
Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu
organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dan
merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang
pemimpin. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi
menurut Sutarto dalam Alam (2012:11) akan mengakibatkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Petugas atau satuan-satuan bertengkar membuat suatu bidang kerja atau
wewenang yang masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak
termasuk dalam ruangan lingkup kerjanya.
b. Petugas atau satuan-satuan saling melempar suatu tanggung jawab
kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan
tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.
12
25
c. Pencapaian tujuan organisasi serba kacau, petugas nampak serba ragu
dan pelaksanaan pekerjaan serba salah, saling berbenturan sering
dihapuskan oleh pekerjaan lain tanpa disadari.
Menurut Syaukani (2002), dari aspek manajemen pemerintahan
terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah,
menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hubungan
pemerintahan. Hal tersebut digambarkan oleh Karl W. Deutsch bahwa
penyelenggaraan pemerintahan itu ibarat membawa kapal di tengah
samudera (Labolo, 2013:31)
Fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi
pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan
fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan
segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan sebagai
usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif
bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan
sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat (Labolo, 2013:34-35).
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama
atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas,
kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang
sama. Menurut kodratnya manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus
hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam
hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut
13
26
kemampuan dan kebutuhan masing-masing atau dengan istilah lain adalah
saling berinteraksi.
Istilah pemberdayaan masyarakat digunakan secara luas oleh berbagai
lapisan masyarakat, yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat,
hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya sehingga terpelihara
tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya
yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat
menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi juga nilai tambah
sosial dan budaya.Masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan
disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah yang
mereka alami.
Membicarakan konsep pemberdayaan tidak dapat dilepas-pisahkan
dengan konsep sentral, yaitu kensep power (daya). Menurut Suriadi (2005:54-
55) pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat
ditelusuri dari empat sudut pandang prespektifpluralis, prespektif etis,
prespektif strunkturalisdan prespektif post-strukturalis.
1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif pluralis adalah suatu
proses untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat dan individu
yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan
kepentingan-kepentingan lain dengan jalan mendorong mereka untuk
belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media
yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerja
sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya
14
27
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak
ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat
adalah upaya untuk mengajarkan kelompok dan individu bagaimana
bersaing didalam peraturan.
2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif elitis adalah suatu
upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi
dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis.
Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang
besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik,
kebijakan publik, birokrasi, parlemen dan sebagainya.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif stukturalisasi adalah
suatu agenda yang lebih menentang dan dapat dicapai apabila bentuk-
bentuk kepentingan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu
bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti masalah
kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat
adalah suatu proses pembebasan, dan perubahan struktural secara
fundamental, menentang penindasan struktural.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif post-struktural adalah
suatu proses yang menentang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan
lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualisasi ketimbang
aktivitas aksi atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan
pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan
pendidikan dari pada suatu aksi.
15
28
Menurut Sedermayanti (2004:117-118) kata pemberdayaan
mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dimana proses
pemberdayaan mengandung 2 kecenderungan yaitu:
a. Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan
kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.
Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya dapat membangun asset material
guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
b. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi
mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau
keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui
proses dialog.
Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat
terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.
Dengan demikian pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah
kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau hasil yang bingin dicapai oleh perusahaan sosial, yaitu masyarakat
yang berdaya yang memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi,
maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyelesaikan
aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,
16
29
dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian pemberdayaan
sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai sebuah proses.
Pembangunan daerah banyak menghadapi hambatan diantaranya
terbatas kemampuan keuangan pemerintah daerah, sehingga diperlukan
pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penunjang dan pelengkap terhadap
program-program pembanguna daerah yang telah direncanakan dan
diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya yang dilakukan meningkatkan kemampuan yang selama ini
belum dimanfaatkan potensinya atau mengembangkan potensi masyarakat
yang ada, dengan kata lain disebut “pemberdayaan” (Rahardjo 2011:130).
Pemberdayaan atau pengembangan potensi ekonomi masyarakat
secarah terarah dan terprogram diharapkan dapat meningkatkan produksi dan
produktivitas yang berarti kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Jadi,
dengan mengembangkan dan mendinamisasikan pemberdayaan masyarakat
dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah.
Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme
dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anggota
masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta
merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Rahardjo,
2011:131)
17
30
Suhendra (2006:74-75) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah
suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergik mendorong
keterlibatan semua potensi yang ada secara evaluatif dengan keterlibatan
semua potensi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa
masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebar kekuasaan melalui
pemberdayaan masyarakat dan organisasi agar mampu menguasai atau
berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek politik, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Dia juga mengemukakan
ada beberapa unsur dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. Kemampuan politik yang mendukung
2. Suasana kondusif untuk pengembangan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Potensi masyarakat
5. Peluang yang tersedia
6. Kerelaan mengalihkan wewenang
7. Perlindungan
8. Kesadaran
Menurut Widjaja (2007:77) pemberdayaan adalah pemberian
wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejajaran
bawah. Inti dari pemberdayaan upaya pembengkitan segala kemampuan yang
ada untuk mencapai tujuan.
Tim Delivery (2004:125) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai
18
31
dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut
adalah senbagai berikut:
a. Seleksi lokasi/wilayah
Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati
oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria
penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan
pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.
b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk
menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan
membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait
tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah
direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan
menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi
(berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang
dikomunikasikan.
c. Proses Pemberdayaan Masyarakat
Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf
hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan
hal-hal berikut:
19
32
1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta
peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat
mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa
keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini
diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi
dan kelembagaan.Proses ini meliputi:
a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan
pertemuan-awal dan teknis pelaksanaannya.
b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian,
meliputi:
a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian
pelaksanaannya.
3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun
bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya
diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap
memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan
ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi
20
33
perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika
diperlukan.
4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara
partisipatif (participatory monitoring and evaluation/PME). PME ini
dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan
masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME,
adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan,
baik prosesnya (pelaksana) maupun hasil dan dampaknya agar dapat
disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
d. Pemandirian Masyarakat
Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
untuk mendirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka
arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk
menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri
kegiatannya.
Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal
dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat
penting sebagai salah satu wujud self organizing dari masyarakat, namun
kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses
pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim
fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan
salah satu eksternal factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim
pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama
21
34
proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya
secara mandiri.
Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat
secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator
akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap
mampu oleh masyarakat. Kapan waktu pemunduran tim fasilitator
tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program
dengan warga masyarakat.
Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa Tim fasilitator
dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap
sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu
sebagai penasihat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat.
C. Pemberdayaan Sektor Pertanian
Pemberdayaan petani diarahkan mulai dari proses produksi,
pemeliharaan, panen, pasca panen, serta pemasaran. Pemberdayaan petani ini
diarahkan pada usaha pertanian. Usaha pertanian adalah suatu industri
biologis yang memanfaatkan materi dan proses hayatiuntuk memperoleh laba
yang layak bagi pelakunya yang dikemas dalam berbagai subsistem mulai
dari subsistem pra produksi, produksi panen dan pasca panen serta distribusi
dan pemasaran. Pengertian usaha pertanian ini sama dengan pengertian
agribisnis, sehingga dengan demikian usaha pertanian dapat diartikan sebagai
usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pertanian. Secara lebih
rinci Sudaryanto menguraikan bentuk kegiatan usaha pertanian/agribisnis
22
35
adalah usaha yang terkait dengan menghasilkan sarana produksi usaha tani,
usaha tani, mengolah produksi usaha tani, dan perdagangan sarana produksi,
produk primer, dan produk olahan.
Bentuk pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai metode, sesuai
dengan pemasalahan dan potensi klien, berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
Metode pemberdayaan tersebut misalnya: kursus tani, pelatihan, demonstrasi
hasil inovasi pertanian, atau kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan
secara bertahap dan berkelanjutan. Narasumber atau fasilitator bukan
dilakukan oleh agen pemberdayaan, tetapi memfasilitasi berbagai narasumber
yang dibutuhkan. Agen pemberdayaan hendaknya memprioritaskan nara
sumber dari lingkungan petani yang dianggap berhasil. Narasumber ini akan
mudah dipercaya oleh petani dibandingkan dengan narasumber dari luar
(asing bagi petani). Jika tidak ada narasumber dari dalam, maka tentu saja
diperlukan narasumber dari luar. Penggunaan narasumber dari luar hendaknya
melibatkan tokoh petani, sehingga kredibilitas narasumber tersebut meningkat
dan akan dipercaya oleh petani. Pelatihan dan pendampingan ini diarahkan
untuk mengubah perilaku petani, mengubah kebiasaan yang lama menjadi
kebiasaan yang baru yang lebih produktif dan menguntungkan.
Kehidupan petani dan usaha pertanian sangat berkaitan dengan
kondisi alam. Setiap daerah dan wilayah memiliki kekhasan alam yang
berbeda, mulai dari stuktur dan kandungan tanah, iklim, pengairan, dan lain-
lain. Oleh karena itu petani juga perlu dibiasakan belajar dengan alam, belajar
berdasarkan pengalaman, baik pengalaman dirinya maupun pengalaman
23
36
rekan sesama petani. Belajar dari pengalaman ini lebih bermakna dan
memiliki manfaat langsung, sehingga kesalahan yang dialami tidak terulang
kembali. Begitu pula keberhasilan yang sudah diperoleh dapat dipertahankan
dan sekaligus ditingkatkan.
Petani juga perlu didorong untuk mau berubah, terutama dalam
mengadopsi pengalaman sesama petani atau hasil-hasil inovasi di bidang
pertanian baik yang sederhana maupun kompleks. Bentuk inovasi yang
sederhana di antaranya: memodifikasi alat-alat pertanian, menggunakan
pupuk organik, membuat pupuk kompos, memasarkan hasil pertanian,
membentuk koperasi, dan lain-lain.
Hasil-hasil inovasi yang kompleks biasanya perlu pembuktian atau uji
coba bersama-sama dengan petani. Agen pemberdayaan perlu memfasilitasi
keberlangsungan uji coba tersebut. Pelaksana uji coba ini dilakukan antara
agen pembaharu, petugas khusus jika ada, dan partisipasi petani. Inovasi atau
teknologi baru yang diujicobakan didasari pada kebutuhan dan permasalahan
yang dihadapi petani, menguntungkan, mampu diujicobakan, mudah
dipahami, dan yang lebih penting hasilnya dapat dilihat/dinilai petani.
Pengalaman petani dilapangan dalam mempraktikkan inovasi/teknologi baru
bisa menjadi bahan untuk dikaji dan diujicoba bersama.
Pembentukan kelompok tani sangat diperlukan. Keuntungan
bergabung dengan kelompok tani harus dirasakan langsung oleh petani,
sehingga semua petani diharapkan menjadi anggota kelompok. Keuntungan
menjadi anggota kelompok, diantaranya: mudah dalam mengorganisir,
24
37
kemudahan akses informasi usaha pertanian, kemudahan memperoleh inovasi
yang terkait dengan teknologi baru dan inovasi hasil pertanian, kemudahan
dalam memecahkan masalah individu secara bersama, kemudahan dalam
pemasaran, termasuk kemudahan dalam akses permodalan melalui perbankan.
Permasalahan lain yang umumnya dihadapi petani adalah kemudahan
akses informasi yang terkait dengan usaha pertanian masih rendah. Agen
pemberdayaan perlu memfasilitasi akses informasi melalui berbagai upaya,
diantaranya: memfasilitasi pusat informasi dalam kelompok tani. Anggota
petani yang memiliki akses informasi dijadikan sebagai agen untuk sharing
informasi dengan sesama petani. Agen pemberdayaan dapat pula
memfasilitasi media massa (cetak atau elektronik) yang terkait dengan
pertanian. Petani juga dibiasakan untuk sadar perlunya informasi terkait
dengan usaha pertanian. Kebiasaan dalam pengambilan keputusan
berdasarkan intuisi secara bertahap diubah dengan basis data dan informasi
yang akurat. Setiap pengambilan keputusan dalam melakukan usaha
pertanian, mulai dari persiapan tanam, produksi, panen, hingga pemasaran
dibiasakan perlu didukung dengan data/informasi. Dalam pertemuan
kelompok, dibiasakan berbagi informasi antar sesama petani. Dengan cara
tersebut, petani dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat
dalam melakukan usaha pertaniannya.
Membangun kemitraan dengan dunia usaha, perbankan atau pihak lain
yang dibutuhkan petani. Kemitraan ini biasanya dibutuhkan petani dalam
menambah modal dan memasarkan produk pertanian. Dalam kemitraan ini
25
38
ada konsep kesejajaran yang didasarkan atas saling membutuhkan,
komunikasi yang terbuka, serta yang lebih penting, adalah trust, membangun
kepercayaan diantara mereka. Agen pemberdayaan dituntut memiliki
kemampuan dalam memadu sistem jaringan atau kemitraan. Melalui jalinan
kemitraan antara kelompok tani dan lembaga yang terkait, petani akan
memiliki kemudahan mulai dari akses permodalan, kebutuhan pupuk, hingga
penjualan produk.
Untuk menyejahterakan petani dalam kegiatan usaha tani, kelompok
tani yang sudah dibentuk dapat ditingkatkan dengan membentuk koperasi.
Koperasi ini beranggotakan petani. Kegiatan koperasi dapat menyediakan
kebutuhan proses produksi pertanian. Koperasi juga dapat menampung hasil-
hasil pertanian untuk selanjutnya disalurkan kepada pedagang atau agen-agen
besar. Koperasi juga dapat bermitra dengan lembaga-lembaga yang terkait
dengan usaha pertanian, misalnya: perbankan, agen perdagangan, pasar, dan
lembaga lainnya. Pembentukan koperasi ini memerlukan ketokohan dan
pendampingan yang kontinyu. Oleh karena itu agen pemberdayaan dapat
menjadi fasilitator dalam mewujudkan koperasi dan kegiatan usahanya.
Semua bentuk dan tahapan pemberdayaan petani tersebut diarahkan
untuk mengubah perilaku petani. Kebiasaan-kebiasaan lama mulai dari
perencanaan tanaman , pengolahan lahan, pembibitan, pemeliharaan, panen,
pasca panen, himgga pemasaran yang kurang produktifperlu diubah dengan
kebiasaan baru yang lebih menguntungkan dan produktif. Pada akhirnya
26
39
diharapkan pendapatan petani meningkat dan kesejahteraannya juga akan
meningkat. (Anwas, 2013:127-130)
Asia (2010) dalam (Lowisada, 2014:5), mengatakan bahwa
pemberdayaan pada masyarakat tani meliputi:
1. Pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang
subsisten tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis.
2. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan
kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani
(Gapoktan), asosiasi, koperasi dan korporasi (badan usaha milik petani).
3. Pemberdayaan usaha tani dengan penumbuhkembangan jiwa wirausaha
dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk
mengembangkan usahataninya.
Hermanto, Swastika, (2011:372) mengungkapkan bahwa Pentingnya
pemberdayaan kelompok tani sangat beralasan karena keberadaan kelompok
tani akhir-akhir ini, terutama sejak adanya otonomi daerah, kecenderungan
perhatian pemerintah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang,
bahkan terkesan diabaikan sehingga kelompok tani yang sebenarnya
merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan pertanian
belum berfungsi secara optimal. Menurut Peraturan Kementrian Pertanian No
82 tahun 2013 kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/pekebun
yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi
lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
27
40
Usahatani merupakan kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi,
budidaya, penanganan setelah panen, pengolahan komoditas, sarana prasarana
produksi, pemasaran hasil pertanian, dan/atau jasa penunjang.
Hermanto (1989) dalam Najmudinrohman (2010) mengatakan bahwa
unsur pokok dalam usahatani meliputi lahan, tenaga kerja, modal dan
pengelolaan. Lahan merupakan tempat aktivitas produksi dan tempat tinggal
keluarga petani. Lahan merupakan faktor produksi yang dipengaruhi oleh
tingkat kesuburan, luas lahan, letak lahan, intensifikasi, dan fasilitas-fasilitas.
Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berpengaruh pada
produktivitas. Modal merupakan perpaduan faktor prouksi lahan dan tenaga
kerja, modal ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kekayaan
usahatani sendiri. Unsur terakhir yaitu pengelolaan atau manajemen,
pengelolaan merupakan kemampuan petani dalam menentukan,
mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi pertanian.
D. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Arif (2012) dalam Afni (2014:14), mengatakan bahwa Peran
pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi
empat peran yaitu:
1. Peran Pemerintah sebagai regulator
Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk
menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-
peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).
28
41
Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya
diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen unuk mengatur setiap
kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan
masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang
mendukung dalam pengembangan usahanya.
2. Peran Pemerintah sebagai dinamisator
Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi
multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong
dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator,
pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang
intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan pengarahan sangat di
perlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh
maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada
masyarakat.
3. PeranPemerintah sebagai fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi
yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan
sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai
fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana
yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana
dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan
pendanaan/permodalan.
4. PeranPemerintah sebagai katalisator
29
42
Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat
pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi
modal sosial untuk membangun partisipasi.
Menurut Siagian (2009:142) mengatakan bahwa pemerintah
memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional.
Peran pemerintah yang disoroti yaitu:
a. Peran selaku stabilitator, pemerintah selaku stabilitator yaitu dalam hal
mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang
dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan
persatuan bangsa.
b. Peran sebagai inovator, inovator merupakan salah satu produk dari
kreativitas ditinjau dari administrasi pembangunan. Inovasi berarti
penemuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berfikir
yang baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan
peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy)
yang tinggi.
c. Peran selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring
masyarakat kearah kehidupan modern, pengalaman dibanyak negara
menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan penting
itu, maka proses modenisasi harus terjadi dilingkungan birokrasi
pemerintah sendiri.
d. Peran selaku pelopor, pemerintah harus memainkan peranan sebagai
pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara, dengan perkataan lain,
30
43
selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi
seluruh masyarakat.
e. Peran selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk
memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun
diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula
identitas peranan tersebut.
E. Kerangka Pikir
Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan
kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan
memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berdiri sendiri berlaku
pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya
apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya masyarakatnya. Fungsi
pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemberdayaanmengarahkan
masyarakat pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya
kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.
Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam arti luas, atau bisa diartikan sebagai proses untuk
memajukan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal Dinas
Pertanian Kabupaten Takalar dan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (BPPPK) Kecamatan Polongbangkeng Utara sebagai
perpanjangan tangan dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar
sebagai instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam
31
44
pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dikucurkan pemerintah
dalam bentuk berupa sekolah lapang atau kebun percontohan. Adapun peran
pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki yaitu pemerintah sebagai dinamisator, fasilitator dan regulator.
32
45
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir
F. Fokus Penelitian
Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:
1. Peran pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan kelompok tani.
PERAN PEMERINTAH
DAERAH
Fasilitator Dinamisator
Mengidentifikasi masalah
Menyusun rencana
kegiatan kelompok
Melaksanakan kegiatan
kelompok
Memantau hasil kegiatan
kelompok
Petani yang mandiri
Sosialisasi
Pendampingan
Bimbingan
Kunjungan
lapangan
Regulator
Penyediaan varietas
unggul, pupuk dan
obat-obatan/pestisida
Aturan pada saat
selesai panen yaitu
hasil pertanian petani
dikumpulkan dan
dijual
Faktor pendukung
Adanya kerjasama
yang baik antara
pemerintah daerah dan
kelompok tani
Faktor penghambat
1. Kurangnya tenaga
penyuluh.
2. Rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
mengikuti
penyuluhan.
3. Adanya kebiasaan
petani yang selalu
memakai pupuk
anorganik
33
46
2. Faktor penghambat dan pendukung pemerintah dalam memberdayakan
kelompok tani.
G. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan skema kerangka pikir diatas maka dapat kita kemukakan
defenisi fokus sebagai berikut:
1. Peran pemerintah yaitu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam
memberdayakan petani, meliputi peran sebagai dinamisator, fasilitator
dan regulator.
2. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah memberikan bimbingan
dan pengarahan kepada masyarakat agar dapat berdaya guna.
3. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi tersedianya sarana dan
prasarana dalam memberdayakan petani, meliputi penyediaan varietas
unggul, pupuk dan obat-obatan.
4. Pemerintah sebagai regulator yaitu instrumen atau aturan untuk mengatur
setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
5. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memudahkan proses
pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki Kabupaten Takalar, meliputi adanya kerjasama yang baik
antara pemerintah daerah dalam hal Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Takalar dan dinas pertanian Kabupaten Takalar serta kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki..
6. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat pemerintah
daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki
34
47
Kabupaten Takalar yaitu pertama faktor internal, kurangnya tenaga
penyuluh, kedua faktor eksternal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam
mengikuti penyuluhandan adanya kebiasaan petaniyang selalu memakai
pupuk anorganik.
7. Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah Badan Ketahanan Pangan
yang melakukan perpanjangan tangan melalui Balai Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kecamatan Polongbangkeng Utara
dan dinas pertanian Kabupaten Takalar
8. Petani yang mandiri adalah petani yang sanggup melakukan produksi
sendiri dan behasil yaitu petani yang mampu menguasai teknologi baru
dan penguasaan akses permodalan.
35
48
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan setelah
seminar proposal. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan
Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.Alasan
memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan topik
penelitian. Karena daerah tersebut merupakan daerah yang mayoritas
masyarakat petaniyang mempunyai kelompok-kelompok tani dan sangat
relevan dengan judul yang akan diteliti.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif,
artinya data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya dan
pengumpulan data dengan membagikan kuesioner. Sehingga tujuan
penelitian ini adalah menggambarkan tentang Peran pemerintah Daerah
dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongkoki
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan realita empirik
dibalik fenomena secara terperinci, mendalam dan tuntas.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan
36
49
informasi dilapangan pada masing-masing variable objek penelitian serta
menarik kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dari penelitian
ini. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara
jelas.
C. Sumber Data
1. Data primer
Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari
lapangan, atau tempat penelitian. Sumber data utama dari penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang
diperoleh dari lapangan dengan cara mengamati dan mewawancarai.
Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara
langsung tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Kelompok Tani di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar dengan mewawancaraiaparat Dinas Pertanian,
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertaniandan ketua kelompok tani.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakandata yang diperoleh dari sumber bacaan
yang terdiri dari surat-surat, buku harian, notula rapat perkumpulan sampai
dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga bisa
berupa majalah, buletin, publikasi dari organisasi, lampiran dari badan-
badan resmi seperti kementerian, hasil survey, hasil studi. Peneliti
menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan
melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara
37
50
langsung dengan aparat Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL) pertanian dan ketua kelompok tani.
D. Informan Penelitian
Sebelum informan dipilih penelitian terlebih dahulu dilakukan
observasi informan dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Jumlah informan sebanyak 6 orang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.1 Jumlah informan penelitian
No Informan Jumlah
1 Kepala Dinas Pertanian 1 Orang
2 Penyuluh Pertanian 1 Orang
3 Ketua Kelompok Tani Ta’disangka 1 Orang
4 Ketua Kelompok Tani Harapan 1 Orang
5 Ketua Kelompok Tani Suka Maju 1 Orang
6 Ketua Kelompok Tani Ma’bulosibatang 1 Orang
Jumlah 6 Orang
E. Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam
penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam
mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid, pengumpulan data
adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang
38
51
diperlukan. Dengan demikian untuk mendapatkan data yang akurat peneliti
akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data agar bisa mendukung hasil
penelitian dan benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi lapangan yang
secara berturut seperti yang dijelaskan dibawah ini, yaitu:
1. Pengamatan/observasi
Pengamatan/observasi ini untuk mengetahui bagaimana Peran
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan
Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
dengan tujuan mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, peningkatan dan
sebagainya tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan
kelompok tani di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar, secara
langsung di lapangan sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan
seseorang saja.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara untuk
mendapatkan informasi dari implementasi kebijakan pemerintah daerah
dengan mewawancarai masing-masing ketua kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki yang mengurus bantuan pemerintah kaitannya dengan
bantuan pemerintah daerah.
3. Studi Dokumen
Dalam mendokumentasikan baik berupa karangan, memo, intruksi,
majalah, buletin, aturan sebuah lembaga masyarakat, dan berita yang
39
52
disiarkan di media massa, yang berkaitan dengan obyek penelitian. Tujuan
digunakannya metode ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan
lebih jelas serta menjadi pendukung dari metode observasi dan metode
wawancara.
F. Tehnik Analisis Data
Peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif yang merupakan suatu teknik yang
menggambarkan dan menginterprestasikan arti data-data yang telah
terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin
aspek situasi yang diteliti saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara
umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Tujuan deskriptif
ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis,
faktual dan terpercaya, serta akurat terhadap fakta-fakta, sifat-sifat, serta
hubungan antara fenomena yang diselidiki.
G. Keabsahan Data
Tringulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau
pembanding data.
Tringulasi terbagi atas 3 (tiga) yaitu:
1. Triangulasi Sumber artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang
berbeda.
2. Triangulasi Waktu, digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan
40
53
perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan daya
yang sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan
tidak hanya satu kali pengamatan saja, dan
3. Triangulasi Metode,usaha mengecek keabsahan data atau mengecek
keabsahan temuan penelitian.
41
54
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Obyek Penelitian
Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai Peran
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan
Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penulis
akan memaparkan mengenai monografi Kelurahan Manongkoki Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar terlebih dahulu.
a. Kondisi Geografis Kelurahan Manongkoki
Kondisi geografis Kelurahan Manongkoki yang berada pada posisi
kota Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sebagian
wilayahnya berada di perkotaan dengan memiliki luas pemukiman 125,07
ha, luas lahan pertanian 198,07 ha. Luas prasarana umum 284,24 ha,
perkantoran 0,03 ha, luas pemakaman 3 ha dan secara administrasi
memiliki 4 (empat) wilayah lingkungan yakni: Lingkungan Maningkoki I,
Lingkungan Manongkoki II, Lingkungan Pa’bentengang, Lingkungan
Bontorita.
Dengan kondisi sebagai Kelurahan Manongkoki yang terletak di
poros Takalar, maka keadaan tofografi Kelurahan Manongkoki yang
merupakan dataran dengan ketinggian 2 meter diatas permukaan laut, dan
secara geologis, wilayahnya memiliki tanah hitam yang berpasir.
Disamping itu wilayah Kelurahan Manongkoki berada pada poros jalan
menuju kota Makassar, memiliki 2 iklim tropis dengan suhu rata-rata
42
55
mencapai 28 derajat celsius serta memiliki 2 tipe musim yaitu musim
kemarau dan musim hujan, dimana musim kemarau terjadi pada bulan Mei
sampai November sementara musim hujan terjadi pada bulan Desember
sampai bulan April yang berputar tiap tahunnya. Disamping memiliki
curah hujan rata-rata setiap tahun di Kelurahan Manongkoki 2.000 mm
sampai 3.000 mm.
b. Batas-Batas Kelurahan Manongkoki
Menurut monografi Kelurahan Manongkoki Kecamatan
Polongbangkeng Utara memiliki batas-batas sesuai daftar tabel yang telah
disajikan.
Tabel 4.1 Batas-Batas Kelurahan Manongkoki Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
No Batas Kelurahan Kecamatan/Kabupaten
1 Utara Kel. Panrannuangku Polongbangkeng Utara
2 Timur Kel. Panrannuangku Polongbangkeng Utara
3 Selatan Kel. Bajeng Polongbangkeng Selatan
4 Barat - Kabupaten Gowa
Sumber: Kantor Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar, 2014
Seperti yang di gambarkan pada tabel di atas bahwa di bagian
Utara berbatasan dengan Kelurahan Panrannuangku, sebelah Timur
berbatasan dengan Kelurahan Panrannuangku, sebelah selatan berbatasan
dengan Kelurahan Bajeng, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Gowa.
43
56
c. Jumlah Penduduk Kelurahan Manongkoki
Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara
memiliki jumlah penduduk sesuai daftar tabel yang telah disajikan.
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kelurahan Manongkoki Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
No Nama Lingkungan Jumlah Penduduk
1 Manongkoki I 802 jiwa
2 Manongkoki II 1.172 jiwa
3 Pa’bentengang 911 jiwa
4 Bontorita 1.054 jiwa
Jumlah 3.939 jiwa
Sumber: Kantor Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar, 2014
Seperti yang di gambarkan pada tabel di atas bahwa Lingkungan
manongkoki I dengan penduduk 802 jiwa, Lingkungan Manongkoki II
dengan penduduk 1.172 jiwa, Lingkungan Pa’bentengang dengan
penduduk 911 jiwa, Lingkungan Bontorita dengan penduduk 1.054 jiwa.
Dengan jumlah keseluruhan sekitar 3.939 jiwa yakni:
1. Jumlah penduduk laki-laki 1.896 jiwa
2. Jumlah penduduk perempuan 2.043 jiwa
Jumlah Total 3.939 jiwa
44
57
d. Daftar nama Kelompok tani di Kelurahan Manongkoki
Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar memiliki jumlah
kelompok tani sebanyak 15 kelompok sesuai daftar tabel yang telah
disajikan.
Tabel 4.3 daftar nama kelompok tani di Kelurahan Manongkoki
Kabupaten Takalar.
No Nama Kelompok
1 Harapan
2 Ta’disangka
3 Julukanaya
4 Balla’parang
5 Biring kaloro’
6 Sunggu mate’ne
7 Setia kawan
8 Romanga I
9 Pangrita
10 Karya abadi
11 Bukit makmur
12 Ma’bulo sibatang
13 Manjarreki
14 Suka maju
15 Manongkoki II
45
58
e. Peta lokasi kelompok tani di Kelurahan Manongkoki
Gambar 4.1 peta lokasi kelimabelas kelompok tani berdasarkan
hamparan dan jenis komuditi.
46
59
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Proses Pemberdayaan Kelompok Tani
Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah
pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian
menjadi sektor industrialisasi. Konsep strategi pembangunan berimbang
(balanced growth), yaitu pembangunan disektor pertanian dan sektor industri
secara bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada
kenyataannya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan
oleh negara berkembang, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia
yang tidak memadai untuk melakukan pembangunan dibidang pertanian dan
bidang industri sekaligus.
Pelaksanaan tugas dan fungsi seorang pemerintah daerah dalam
bidang pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat
pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk
memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Pemerintah
daerah mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan
perkembangan wilayah yang dipimpinnya yaitu melaksanakan pembinaan
terhadap masyarakat dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap
pengembangan pembangunan khususnya dibidang pertanian.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang
peranan pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan kelompok tani yang
secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh petani
47
60
Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dan penyuluh
pertanian mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani di Kelurahan
Manongkoki.Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan
percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik
potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat
diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.
Proses ini meliputi: persiapan masyarakat dan pemerintah untuk
melakukan pertemuan-awal dan teknis pelaksanaannya, persiapan
penyelenggaraan pertemuan, pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan,
pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
a. Peran Pemerintah sebagai dinamisator yaitumelakukan sosialisasi
Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan
untuk menciptakan dialog dengan masyarakat.Pemerintah daerah dalam
melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat di Kelurahan
Manongkoki yaitu dengan cara melakukan pertemuan dengan anggota
kelompok tani membahas tentang masalah apa yang dihadapi petani
untuk memberikan pengarahan dan membantu petani menemukan jalan
keluar dari masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.
Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
salah satu staf Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang berinisial “S”
menyatakan bahwa:
“Melakukan pertemuan membahas masalah-masalah apa yang
sedang dihadapi oleh para petani, kemudian kami beserta
penyuluh memahami titik permasalahan dan memberikan
48
61
solusi yang tepat dengan mengambil suatu langkah atau
tindakan”(Wawancara Penulis, 05 Mei 2015)
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan Manongkoki
oleh ibu “P” menyatakan bahwa:
“Dengan melakukan pertemuan terhadap anggota kelompok
tani membahas tentang masalah apa yang dihadapi petani,
kemudian kami membantu petani menemukan jalan keluar
dari masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, seperti
dalam hal penanganan serangan hama dan penyakit karena
masih kurangnya pengetahuan para anggota kelompok tani
didalam menentukan jenis hama/penyakit serta jenis-jenis
obat-obatan yang tepat dan memberikan pengarahan untuk
memakai pupuk organik pada awal
pertanamannya”(Wawancara Penulis, 18 Mei 2015)
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemerintah daerah telah bertemu langsung kepada petani membahas
tentang masalah apa yang sedang dihadapiserta membantu petani
menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Kami sangat terbantu dengan adanya pemecahan masalah
yang dilakukan pemerintah terhadap para petani disini, karena
apabila ada tanaman yang terserang hama, penyuluh
menyampaikan informasi kepetugas hama dan penyakit pada
tanaman sekaligus memberikan nama racunnya”(Wawancara
Penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Harapan
oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
49
62
“Dengan adanya pertemuan yang diadakan pemerintah
tentang pemecahan masalah terhadap petani disini itu sangat
membantu menambah pengetahuan petani dalam hal
penanganan hama/penyakit yang biasa menyerang tanaman
petani”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015)
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Suka
Maju oleh bapak “A” menyatakan bahwa:
”Dengan adanya pertemuan yang diadakan pemerintah
terhadap petani disini itu sangat membantu menambah
pengetahuan petani dalam hal penanganan hama”(Wawancara
Penulis, 07 Mei 2015)
Pernyataan ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I”
juga menyatakan bahwa:
“Petani disini sangat terbantu dengan adanya pertemuan yang
dilakukan pemerintah untuk membahas apa keluhan kami
terutama dalam penanganan hama yang menyerang tanaman
petani disini”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015)
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa setiap kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah itu sangat
berarti bagi masyarakat karena dengan mengikuti pertemuan yang
diadakan pemerintah tersebut maka para petani bisa mendapatkan
banyak informasi-informasi dalam mengelolah pertaniannya dan
membantu menambah pengetahuan petani dalam hal penanganan
hama/penyakit pada tanamannya.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok
Adanya suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat akan memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan
oleh pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan atau termasuk
50
63
warga masyarakatnya untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-
kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang
diinginkan.
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan
Manongkoki melakukan pendampingan pada saat penyusunan rencana
kegiatan kelompok, program pemberdayaan masyarakat harus dirancang
dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
masyarakat setempat dan kegiatan apa yang menurut pemerintah bersama
masyarakat paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.
Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan Manongkoki oleh
ibu “P” menyatakan bahwa:
“Iya terlibat dalam mendampingi petani baik dalam
melaksanakan musyawarah tani dengan kata lain appalili’,
semua kelompok tani mengajukan rencananya mulai dari
penentuan jadwal hambur tanaman dan jenis varietas, jenis
pupuk sampai panen yang akan diterapkan di sekolah lapang dan
mendampingi dalam pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) pupuk, karena masih ada sebagian ketua
kelompok yangbelum bisa membuat RDKK sendiri”(Wawancara
Penulis, 18 Mei 2015)
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan Manongkoki
terlibat mendampingi petani baik dalam melaksanakan musyawarah tani
maupun mendampingi dalam pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) pupuk.
51
64
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Dalam menyusun rencana kegiatan kelompok yang terlibat
hanya PPL Kelurahan Manongkoki saja dan masing-masing
ketua kelompok”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015)
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Harapan
oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Penyusunan rencana kegiatan kelompok itu di buat oleh
masing-masing ketua kelompok tani yang didampingi oleh PPL
di Kelurahan Manongkoki”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Suka Maju
oleh bapak “A” menyatakan bahwa:
“Iya, ada PPL di Kelurahan Manongkoki ini yang mendampingi
ketua kelompok dalam penyusunan rencana kegiatan maupun
pada saat musyawarah tani/appalili’”(Wawancara Penulis, 07
Mei 2015).
Pernyataan ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I”
juga menyatakan bahwa:
“Iya ada PPL Kelurahan Manongkoki yang mendampingi kami
dalam penyusunan rencana kegiatan baik pada saat musyawarah
tani maupun pada saat pembuatan RDKK pupuk”(Wawancara
Penulis, 07 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
dalam penyusunan rencana kegiatan, masing-masing ketua
kelompokmembuat rencana kegiatandan didampingi oleh Petugas
Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan Manongkoki.
3. Melaksanakan kegiatan kelompok
52
65
Pemerintah dalam hal Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dan PPL
pertanian dari Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
(BPPPK) Kecamatan Polongbangkeng Utara menerapkan rencana kegiatan
kelompok, rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi
dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang
konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk
dalam kegiatan ini adalah, pemberian bimbingan pada saat pelaksanaan
kegiatan di lapangan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua
pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
a. Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemberian bimbingan
Petugas Penyuluh Lapangan(PPL) Pertanian dari Balai
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) Kecamatan
Polongbangkeng Utara sebagai perpanjangan tangan oleh Badan
Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan
pembimbingan di lapangan terhadap anggota kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki belum mampu menjangkau dalam satu minggu
untuk melaksanakan pendampingan yang secara spesifik para anggota
kelompok tani masih melakukan secara mandiri dengan tingkat
pengetahuan yang masih rendah. Selain itu kendala utama yang ditemui
dilapangan bahwa tenaga pendamping yang ada sekarang hanya satu
orang saja sehingga petani masih kurang mendapat solusi yang jelas
ketika mendapat kendala teknis di lapangan.
53
66
Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan Manongkoki
oleh ibu “P” menyatakan bahwa:
“Dengan melakukan pendampingan lapangan, memberikan
bimbingan mengenai paket teknologi baru kepada kelompok-
kelompok tani yang melakukan sekolah lapang dan
melakukan pembinaan kegiatan tentang bagaimana
pengolahan tanah yang baik, teknik penghamburan, jarak
tanam serta pemupukan berimbang dan dilakukan
pengamatan bagaimana mengenali suatu penyakit atau
hama”(Wawancara Penulis, 18 Mei 2015)
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian dari Badan
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
(BPPPK)Polongbangkeng Utarasebagai perpanjangan tangan oleh
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar telah melakukan
pendampingan lapangan kepada kelompok-kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki yang melakukan sekolah lapang.
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Iya sudah, tapi di Kelurahan Manongkoki ini masih
kekurangan tenaga penyuluh dari pertanian mengingat tingkat
kebutuhan kelompok tani sangat tinggi karena banyaknya
kelompok tani yang ada”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani Harapan oleh
bapak “H” menyatakan bahwa:
“Ya, pemerintah memang sudah melakukan kegiatan
pendampingan lapangan, akan tetapi penyuluh yang ada
masih kurang dan belum mampu membawahi kelompok tani
54
67
yang ada di Kelurahan Manongkoki mengingat banyaknya
kelompok tani disini”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani Suka Maju
oleh bapak “A” menyatakan bahwa:
“Ya sudah, pelaksanaan dilapangan hingga saat ini, telah
berjalan sebagaimana mestinya dan telah mendapat respon
yang baik dari petani, namun kendala besar yang dialami oleh
petani bahwa kurangnya tenaga pembimbing dilapangan
sehingga menyulitkan bagi petani untuk mendapatkan
informasi”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Pernyataan ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I”
juga menyatakan bahwa:
“Ya, akan tetapi kegiatan pendampingan yang dilakukan
belum secara maksimal karena tenaga penyuluh yang
disediakan tidak mencukupi mengingat kelompok tani disini
cukup banyak”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa para anggota kelompok tani di Kelurahan manongkoki masih
memerlukan tenaga pendamping lapangan untuk bisa lebih mendapat
informasi-informasi terkait dengan usaha pertaniannya.
b. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu penyediaan varietas unggul,
pupuk dan obat-obatan/pestisida.
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi
yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator,
pemerintah daerah dalam hal Dinas Pertanian Kabupaten Takalar
berusaha memfasilitasi para petani dalam pelaksanaan kegiatan sekolah
lapang yang diadakan agar hasil produksi pertanian dapat meningkat.
54
68
Pemerintah daerah dalam hal Dinas Pertanian Kabupaten Takalar
memfasilitasi kegiatan sekolah lapang,dengan memberikan bantuan
seperti benih/varietas unggul, pupuk anorganik, pupuk organik dan
obat-obatan. Yang setiap masing-masing kelompok tani mempunyai
lahan seluas 1 ha, yang dijadikan sebagaisekolah lapang.
Sebagaimana hasil wawancara penulis lakukan dengan salah
satu staf Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang berinisial “S”
menyatakan bahwa:
“Pemerintah telah memberikan bantuan berupa benih yang
bermutu/varietas unggul,pupuk seperti pupuk anorganik,
pupuk organik dan obat-obatan bagi setiap kelompok tani
yang melakukan kegiatan sekolah lapang” (Wawancara
Penulis, 05 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa varietas
unggul, pupuk dan obat-obatan kepada masyarakat petani yang
disesuaikan dengan komuditi yang dikembangkan oleh para petani di
Kelurahan Manongkoki.
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Dalam sekolah lapang yang dilaksanakan pemerintah
menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan yang dipakai
pada lahan yang merupakan sekolah lapang seluas 1ha pada
setiap kelompok tani”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani Harapan oleh
bapak “H” menyatakan bahwa:
55
69
“Pemerintah memberikan bantuan mulai dari benih kemudian
pupuk seperti pupuk anorganik dan pupuk organik serta obat-
obatan yang dipakai dalam kegiatan sekolah lapang yang
dilaksanakan”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani Suka Maju
oleh bapak “A” menyatakan bahwa:
“Pemerintah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan
seperti benih, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama dan
penyakit yang dipakai dalam kegiatan pelaksanaan sekolah
lapang yang diadakan”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Pernyataan ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I”
juga menyatakan bahwa:
“Dalam sekolah lapang yang diadakan pemerintah itu
memfasilitasi kebutuhan seperti benih unggul yang akan
ditanam, kemudian pemerintah memberikan pupuk baik itu
pupuk anorganik maupun pupuk organik serta obat-obatan
yang dapat membasmi hama dan penyakit pada
tanaman”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa pemerintah telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh
petani dalam sekolah lapang yang diadakan dan dengan adanya sekolah
lapang yang berkelanjutan maka petani dapat membandingkan jumlah
hasil produksi yang dicapai.
c. Peran pemerintah sebagai regulator yaitumengeluarkan aturan pada saat
selesai panen.
Pemerintah daerah mengeluarkan aturan pada saat selesai panen
yaitu dimana hasil pertanian para petani dikumpulkan dan dijual.
Aturan ini dibuat untuk bisa menyadarkan para petani untuk bisa
memperhitungkan kerugian yang mereka alami dengan meminjam
56
70
modal kepada tengkulak, tanpa memperhitungkan untung rugi yang
mereka alami, diantaranya bunga yang lebih tinggi dan keharusan
menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak meskipun dengan harga
yang jauh dibawah harga standar di pasaran.
Sebagaimana hasil wawancara penulis lakukan dengan salah
satu staf Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang berinisial “S”
menyatakan bahwa:
“Pemerintah memang banyak mengeluarkan aturan-aturan
terutama pada saat selesai panen yaitu dimana hasil pertanian
petani dikumpulkan kemudian dijual” (Wawancara Penulis,
05 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat
menyimpulkan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan pada
pasca produksi yaitu bagaimana mendistribusikan hasil-hasil pertanian
para petani.
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan pada saat
selesai panen dmana hasil pertanian para petani dikumpul dan
dijual” (Wawancara penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Harapan
oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Ya, pemerintah mengeluarkan aturan setelah panen, dimana
hasil pertanian dikumpul dan dijual, akan teapi banyak petani
yang belum bisa menaati aturan tersebut karena keterikatan
kepada pihak pedagang yang memberikan modal terlebih dahulu
kepetani dan otomatis hasil pertaniannya dijual kepedagang
tersebut walau harganya berbeda” (Wawancara penulis, 06 Mei
2015).
57
71
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Suka
Maju oleh bapak “A” menyatakan bahwa:
“Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen,
yaitu hasil pertanian para petani dikumpul dan dijual”
(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Pernyataan ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I”
juga menyatakan bahwa:
“Pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen,
akan tetapi masih banyak petani yang menjual hasil
pertaniannya kepada tengkulak karena modal yang dipakai
dipinjam dari tengkulak tersebut” (Wawancara Penulis, 07
Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat
menyimpulkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada
saat selesai panen, masyarakat belum bisa menaati aturan tersebut
dikarenakan masyarakat sebagian besar masih banyak yang kekurangan
modal sehingga para petani mengambil modal kepada tengkulak
meskipun dengan harga yang jauh dibawah standar dipasaran.
4. Memantau hasil kegiatan kelompok
Pemantauan hasil kegiatan ini dilakukan secara mendalam pada
semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai
dengan tujuannya. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian
Kabupaten Takalar dan PPL Pertanian Kelurahan Manongkoki melakukan
kunjungan lapangan dalam memantau proses dan hasil kegiatan.
58
72
Sebagaimana hasil wawancara penulis lakukan dengan salah satu
staf Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang berinisial “S” menyatakan
bahwa:
“Iya terlibat melakukan kunjungan lapangan dan ikut
mengevaluasi sejauh mana perkembangan kegiatan yang
dilakukan” (Wawancara Penulis, 05 Mei 2015).
Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Petugas
Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kelurahan Manongkoki oleh ibu “P”
menyatakan bahwa:
“Dengan melakukan kunjungan lapangan memberikan
pengarahan dan melakukan penilain perkembangan tanaman
kepada kelompok sesuai kegiatan yang dilakukan”(Wawancara
Penulis, 18 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
pemerintah memantau hasil kegiatan dengan cara melakukan kunjungan
lapangan melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang dilakukan.
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Ya, pemerintah datang meninjau langsung kegiatan yang
dilaksanakan dan adanya peninjauan langsung yang dilakukan
pemerintah dapat lebih memotivasi petani dalam menjalankan
kegiatan” (Wawancara penulis, 06 Mei 2015).
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Harapan
oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Pemerintah langsung meninjau kelapangan mengenai tanaman
petani dan dapat membandingkan hasil dari sebelum
dilakukannya penyuluhan dengan hasil yang telah dicapai
setelah penyuluhan” (Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
59
73
Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok tani Suka Maju
oleh bapak “A” menyatakan bahwa:
“Ya, pemerintah turun langsung kelapangan untuk melakukan
pemantauan hasil kegiatan, saya kira cukup bagus karena dapat
mengetahui sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam
memberikan penyuluhan” (Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Pernyataan ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I”
juga menyatakan bahwa:
“Pemerintah turun langsung meninjau hasil kegiatan bagaimana
tingkat keberhasilan baik pemerintah dalam memberikan
penyuluhan maupun pihak petani dalam menerima informasi
tentang kegiatan tani, selain itu bila ditemukan masalah atau
kekurangan selama kegiatan tersebut berlangsung maka dapat
diperbaiki pada kegiatan selanjutnya” (Wawancara Penulis, 07
Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
dengan pemerintah melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan
yang dilakukan petani dapat lebih memotivasi petani dalam menjalankan
kegiatannya, dan dapat mengetahui tingkat keberhasilan baik pemerintah
dalam memberikan penyuluhan maupun pihak petani dalam menerima
informasi tentang kegiatan tani.
C. Faktor penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Kelompok Tani di
Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar
1. Faktor Penghambat
Pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang termasuk di bidang
pertanian tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya.
Hambatan yang sering terjadi adalah sulitnya untuk mensinergiskan
pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah kedalam suatu program
60
74
yang terpadu. Akan tetapi tidak semua kegiatan pemberdayaan masyarakat
tidak dapat disinergiskan ada pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat
yang dapat disinergiskan dengan cepat dan mudah tergantung situasi dan
kondisi di daerah tersebut.
Sekali telahan mengenai program pemberdayaan masyarakat
banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam
pelaksanaan program tersebut dan ketidak berhasilan kelompok sasaran
untuk mencapai tujuan akan tetapi masih banyak program-program
pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan
sebelumnya. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat dapat berasal dari kepribadian individu dalam masyarakat,
kurangnya kompetisi yang dimiliki aparat pemerintah, dan bisa juga
berasal dari sistem sosial masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian sebagai mana telah dibahas diatas
dapat diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat
keberhasilan pemerintah dalam hal dinas pertanian dalam memberdayakan
kelompok tani. Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat
didefinisikan menjadi dua aspek yakni faktor yang bersifat internal atau
faktor yang bersumber dari dalam dan faktor eksternal atau faktor yang
bersumber dari luar.
a. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, dimana
faktor internal ini merupakan faktor penghambat terhadap
61
75
pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam
memberdayakan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki, kurangnya
tenaga penyuluh menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan
yang dilakukan.
Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)Pertanian Kelurahan Manongkoki
oleh ibu “P”menyatakan bahwa:
“Tenaga penyuluh yang disiapkan itu masih kurang, sehingga
sangat menghambat pendampingan lapangan mengingat
banyaknya kelompok tani yang ada di Kelurahan
Manongkoki”(Wawancara Penulis, 05 Mei 2015).
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Tenaga penyuluh yang ada belum mampu memberikan
bimbingan kepada anggota-anggota kelompok tani secara
maksimal karena tenaga penyuluh yang ada hanya satu orang
saja sedangkan kelompok tani disini sudah berjumlah 15
kelompok”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua
kelompok tani Harapan oleh bapak “H” menyatakan bahwa:
“Mengenai tenaga penyuluh yang ada, penyuluh belum
mampu mengontrol kelimabelas kelompok tani yang ada di
Kelurahan Manongkoki”(Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan salah
satu ketua kelompok tani Suka Maju oleh bapak “A” beliau menyatakan
bahwa:
“Penyuluh yang tersedia belum bisa menaungi semua
kelompok tani yang ada di Kelurahan manongkoki ini
62
76
mengingat tenaga penyuluh hanya satu orang
saja”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan salah
satu ketua kelompok tani Ma’bulosibatang oleh bapak “I” beliau
menyatakan bahwa:
“Penyuluh yang ada tidak terlalu fokus terhadap kegiatan
karena penyuluh yang ada tidak selalu ada dalam memberikan
pendampingan kepada kelompok-kelompok tani mengingat
penyuluh yang ada di Kelurahan Manongkoki ini hanya satu
orang saja”(Wawancara Penulis, 07 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa tujuan dari hadirnya tenaga penyuluh untuk mendampingi petani
dalam pembinaan dari perawatan hingga pemanenan. Namun pada
kenyataannya penyuluh tidak selalu ada dalam memberikan
pendampingan kepada kelimabelas kelompok tani dikarenakan
penyuluh yang ada hanya satu orang saja.
b. Faktor eksternal
Aspek yang bersifat eksternal dalam pemberdayaan kelompok
tani di Kelurahan Manongkoki adalah faktor yang bersumber dari luar
meliputi:
1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan.
Hal tersebut dapat terlihat dari keenggangan para anggota
kelompok tani dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang
dilakukan oleh aparat penyuluh.
2. Adanya kebiasaan petani yang selalu memakai pupuk anorganik.
63
77
Petani di Kelurahan Manongkoki masih mengalami kesulitan
dalam penanganan terhadap hama dan penyakit diakibatkan karena
kesuburan tanah yang menurun akibat penggunaan pupuk anorganik
dan penggunaan pestisida yang berlebihan menjadi salah satu
penghambat dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki. Hal ini diperkuat dengan pendapatPetugas Penyuluh
Lapangan (PPL) pertanian Kelurahan Manongkoki oleh ibu “P”
menyatakan bahwa:
“Sebagian anggota kelompok tani tidak mau menggunakan
pupuk organik dipertanamannya sementara sekolah lapang
yang diadakan itu bagian dari pemakaian pupuk organik
dan apa yang diterapkan di sekolah lapang belum bisa
dilaksanakan di luar sekolah lapang”(Wawancara Penulis,
18 Mei 2015).
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa sebagian petani tidak mau menggunakan pupuk organik
diawal pertanamannya, padahal jika tanaman pemupukannya
sebagian menggunakan pupuk organik itu dapat terus menjaga
kesuburan tanah dan tidak terlalu bercampur dengan bahan
kimiahingga hasil produksi dapat meningkat.
Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan
ketua kelompok tani Ta’disangka oleh bapak “H” menyatakan
bahwa:
“Hampir semua petani disini tidak mau menggunakan
pupuk organik dipertanamannya dan apa yang diterapkan
selama ini oleh pemerintah belum ada yang bisa
menerapkan diluar sekolah lapang contoh teknik tanam
legowo” (Wawancara Penulis, 06 Mei 2015).
64
78
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan
bahwa masih kurangnya pengetahuan petani dalam penggunaan
pupuk, menjadi kendala bagi penyuluh dalam memberdayakan
petani di Kelurahan Manongkoki.
2. Faktor Pendukung
Faktor utama pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar adalah adanya kerjasama yang
baik antara pemerintah dan kelompok tani.
Salah satu proses pemberdayaan yang lebih baik adalah adanya
kerja sama yang baik antara pemerintah daerahdengan kelompok-
kelompok tani. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya hubungan antara
pemerintah daerah dalam hal dinas pertanian Kabupaten Takalar dengan
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar yang melakukan
perpanjangan tangan melalui Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (BPPPK) Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan kelompok
tani di Kelurahan Manongkokiyang mempunyai manfaat saling
menguntungkan antara kedua pihak baik dari segi pelaksanaan kegiatan
maupun dalam hal pemetikan hasil panen atau usaha tani. Proses
pemberdayaan pada saat diadakannya kegiatan lapangan kerja sama semua
sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keberhasilan usaha
pertanian petani di Kelurahan manongkoki sehingga masyarakat dapat
mengembangkan usaha pertaniannya dengan nyaman.
65
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab di
muka, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar, peran pemerintah daerah yang
meliputi dinamisator belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat
dari pelaksanaan bimbingan sebagai pendamping lapangan disebabkan karena
tenaga penyuluh di Kelurahan Manongkoki masih sangat kurang. Faktor
penghambat pemberdayaan kelompok tani yang diidentifikasi meliputi dua
faktor yaitu faktor internalkurangnya tenaga penyuluh menjadi penghambat
bagi berjalannya proses pemberdayaan, karena lewat tenaga penyuluh
pemerintah memberikan pendidikan dan pendampingan bagi petani.
Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah rendahnya
partisipasi masyarakat dalammengikuti penyuluhan dan adanya kebiasaan
petani yang selalu memakai pupuk anorganikjuga menjadi salah satu
penghambat proses pemberdayaan.Faktor pendukung utama dalam
pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar
adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan kelompok
tani.
66
80
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan
di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat
memperbaiki ataupun menyempurnakan peran pemerintah daerah dalam
pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar
di masa yang akan datang. Saran-saran dimaksud adalah:
1. Kelompok tani harus memiliki pengurus dan anggota yang aktif.
2. Harus memiliki dana kelompok tani yang selalu berkembang, dana sangat
penting bagi kelompok karena dana merupakan bahan bakar berjalannya
kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu kelompok tani.
3. Memiliki usaha kelompok tani yang menguntungkan dan selalu
berkembang, berkembangnya suatu kelompok tani akan meningkatkan
permodalan kelompok.
4. Harus ada hubungan dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
Dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan tentunya dari pihak
pelaku usaha akan selalu ingin membina dan mengembangkan usaha-usaha
yang telah dilakukan kelompok.
5. Pemerintah harus lebih giat memberi pelajaran kepada para petani agar
mereka lebih mengerti bagaimana meningkatkan kualitas produksi mereka
karena pada umumnya para petani banyak yang tidak memiliki pendidikan
formal sehingga peran pemerintah sangat diperlukan.
67
81
6. Pemerintah harus lebih menambah tenaga penyuluh agar para anggota
kelompok bisa lebih mendapatkan informasi-informasi terkait dengan
usaha tani.
7. Petani harus mengontrol dalam penggunaan pupuk anorganik dan juga
pestisida sebab dampak penggunaan yang berlebihan akan memperparah
kerusakan lingkungan.
68
82
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita., Raharjo, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Afni, Nur. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat
Petani di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Unismuh Makassar.
Alam, Syamsul. 2012. Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan
KebudayaanTanah Adat Karangpuang di Kecamatan Bulupoddo
Kabupaten Sinjai. Unismuh Makassar.
Anwas, Oos. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung:
Alfabeta
Bahtiar, A. M. 2011. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan
Pembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan
Masamba kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.
Delivery, 2004. Pemberdayaan Masyarakat,
/http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summaryi.htm
Hermanto, dan Swastika, Dewa K.S. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah
Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian.
Vol.9.
Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya.
Bandung:refika Aditama.
Jimmy, Ibrahim. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Dahara Prize.
Kansil, C.S.T, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi aksara.
Labolo, Muhadam. (2013). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
Najmudinrohman, Cahya. 2010. Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan
Usahatani Tebu di Kecamatan Trangkil Pati Jawa Tengah.
Bogor:Institut Pertanian Bogor.
Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metode Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Pamudji, S. S. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan
Strateginya. Jakarta: Bumi aksara.
69
83
Sedermayanti., 2004. Good Goverment, Bandung: Mandar Maju.
Siagian, S. P. 2009. Administrasi Pembangunan. Konsep, dimensi, dan
strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.
Sita Anggun Lowisada. 2014. Jurnal Tentang Pemberdayaan Kelompok Tani
Dalam Meningkatkan Pendapatan usaha Tani Bawang Merah (Studi
kasusu di kelurahan Sukomoro kabupaten Ngajuk). Malang Universitas
brawijaya.
Suhendra., 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung:
Alfabeta.
Sukri, Mulyadi., 2003. Ekonomi Sumber Daya manusia, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Suriadi, Agus., 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Medan:
Depertemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial FISIP USU.
Suryadiningrat. 1990. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT. Cipta
Manunggal.
Syaukani dkk, 2002. Otonomi Dalam Negara Kesatuan RI.
Widjaja, A.W. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Undang-Undang
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Fisip Universitas
Muhammadiyah Makassar Tahun 2014.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
62
70
84
PEDOMAN WAWANCARA
Dinas pertanian Kabupaten takalar
1. Apakah bapak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai
pengidentifikasian masalah yang dihadapi petani di Kelurahan Manongkoki?
2. Berapa kali dalam setahun bapak melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai
pengidentifikasian masalah yang dihadapi petani?
3. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi tersebut?
4. Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah dalam mengidentifikasi masalah
yang dihadapi petani di Kelurahan Manongkoki?
5. Apakah pemerintah dalam hal dinas pertanian ikut terlibat dalam penyusunan
rencana kegiatan kelompok?
6. Sepengetahuan bapak sarana apa saja yang disediakan pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan sekolah lapang?
7. Sepengetahuan bapak aturan-aturan apa saja yang dikeluarkan pemerintah
kepada para petani di Kelurahan Manongkoki?
8. Apakah pemerintah dalam hal dinas pertanian terlibat dalam memantau hasil
kegiatan kelompok?
9. Menurut bapak apa yang menjadi faktor pendukung dari pemberdayaan ini?
71
85
PPL pertanian Kelurahan Manongkoki
1. Apakah ibu pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai
pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki?
2. Berapa kali dalam setahun ibu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai
pengidentifikasian masalah yang dihadapi petani?
3. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi tersebut?
4. Bagaimana cara yang dilakukan ibu selaku PPL dalam mengidentifikasi
masalah yang dihadapi petani di Kelurahan Manongkoki?
5. Bagaimana bentuk bimbingan yang dilakukan ibu selaku PPL di Kelurahan
Manongkoki dalam melaksanakan kegiatan kelompok?
6. Bagaimana cara yang dilakukan ibu selaku PPL pertanian di Kelurahan
manongkoki dalam memantau hasil kegiatan kelompok?
7. Menurut ibu selaku PPL di Kelurahan Manongkoki faktor apa yang
menghambat proses pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki?
8. Menurut ibu selaku PPL di Kelurahan Manongkoki kendala-kendala apa saja
yang biasa di hadapi dalam proses pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan
manongkoki
9. Menurut ibu selaku PPL di Kelurahan Manongkoki faktor apa yang
mendukung proses pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manongkoki?
72
86
Ketua Kelompok tani
1. Sepengetahuan bapak apakah pemerintah pernah melakukan pertemuan
membahas masalah yang dihadapi petani di Kelurahan Manongkoki?
2. Bagaimana menurut bapak tentang adanya kegiatan yang dilakukan
pemerintah dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani di
Kelurahan Manongkoki?
3. Sepengetahuanbapak apakah pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana
kegiatan kelompok?
4. Sepengetahuanbapak apakah pemerintah sudah melakukan kegiatan
pendamping lapangan?
5. Sepengetahuan bapak apa-apa saja yang disediakan/diberikan pemerintah
dalam pelaksanaan sekolah lapang yang diadakan?
6. Sepengetahuan bapak aturan-aturan apa saja yang dikeluarkan pemerintah
kepada para petani di Kelurahan Manongkoki?
7. Sepengetahuan apakah pemerintah sudah melakukan pemantauan hasil
kegiatan dan bagaimana pendapat bapak?
8. Menurut bapak selaku ketua kelompok tani apa faktor yang menghambat dari
kegiatan yang diadakan?
73
87
TRANSKRIP WAWANCARA
Nama : S
Jabatan : Staf dinas pertanian
Waktu : 05 Mei 2015
Tempat : Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Takalar
No Pertanyaan Jawaban
1 Mengidentifikasi masalah yang
dihadapi petani
Sosialisasi
a. Apakah bapak pernah
melaksanakan kegiatan
sosialisasi mengenai
pengidentifikasian masalah
yang dihadapi petani di
Kelurahan Manongkoki?
b. Berapa kali dalam setahun
bapak melaksanakan
kegiatan sosialisasi
mengenai pengidentifikasian
masalah yang dihadapi
petani?
c. Siapa saja yang terlibat
dalam sosialisasi tersebut?
d. Bagaimana cara yang
dilakukan pemerintah dalam
mengidentifikasi masalah
yang dihadapi petani di
Kelurahan Manongkoki?
a. Ya
b. 2 kali
c. Aparat dinas pertanian, PPL
Kelurahan Manongkoki beserta
pengamat hama dari Balai
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (BPPK) POLUT dan
kelompok-kelompok tani
d. Melakukan pertemuan membahas
masalah-masalah apa yang sedang
dihadapi oleh para petani, kemudian
kami beserta penyuluh memahami
titik permasalahan dan memberikan
solusi yang tepat dengan mengambil
suatu langkah atau tindakan
76
88
2 Menyusun rencana kegiatan
kelompok
Apakah pemerintah dalam hal
dinas pertanian ikut terlibat
dalam penyusunan rencana
kegiatan kelompok?
Pemerintah dalam hal dinas pertanian
itu tidak terlibat dalam penyusunan
rencana kegiatan kelompok, yang
terlibat itu hanya PPL Kelurahan
Manongkoki dan kelompok-kelompok
tani
3
Melaksanakan kegiatan
kelompok
Penyediaan varietas unggul,
pupuk dan obat-obatan Sepengetahuan bapak sarana
apa saja yang disediakan
pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan sekolah
lapang?
Aturan-aturan pada saat
selesai panen
Sepengetahuan bapak aturan-
aturan apa saja yang
dikeluarkan pemerintah kepada
para petani di Kelurahan
Manongkoki?
Pemerintah telah memberikan bantuan
berupa benih yang bermutu/varietas
unggul, pupuk seperti pupuk anorganik,
pupuk organik dan obat-obatan bagi
setiap kelompok tani yang melakukan
kegiatan sekolah lapang.
Pemerintah memang banyak
mengeluarkan aturan-aturan terutama
pada saat selesai panen yaitu dimana
hasil pertanian petani dikumpulkan
kemudian dijual
4 Memantau hasil kegiatan
Kelompok
Apakah pemerintah dalam hal
dinas pertanian terlibat dalam
memantau hasil kegiatan
kelompok?
Iya terlibat dalam kunjungan lapangan
dan ikut mengevaluasi sejauh mana
perkembangan kegiatan yang dilakukan
5
Faktor pendukung
Menurut bapak apa yang
menjadi faktor pendukung dari
pemberdayaan ini?
Adanya kerjasama yang baik antara
pemerintah dengan kelompok-kelompok
tani di Kelurahan Manongkoki
Nama : P
Jabatan : PPL Kelurahan Manongkoki
77
89
Tempat : Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPKK) POLUT
Jadwal : 18 Mei 2015
No Pertanyaan Jawaban
1 Mengidentifikasi masalah yang
dihadapi petani
Sosialisasi a. Apakah ibu pernah
melaksanakan kegiatan
sosialisasi mengenai
pemberdayaan kelompok
tani di Kelurahan
Manongkoki?
b. Berapa kali dalam setahun
ibu melaksanakan kegiatan
sosialisasi mengenai
pengidentifikasian masalah
yang dihadapi petani?
c. Siapa saja yang terlibat
dalam sosialisasi tersebut?
d. Bagaimana cara yang
dilakukan ibu selaku PPL
dalam mengidentifikasi
masalah yang dihadapi
petani di Kelurahan
Manongkoki?
a. Ya
b. 2 kali
c. Aparat dinas pertanian, PPL
Kelurahan Manongkoki beserta
pengamat hama dari Balai
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (BPPK) POLUT dan
kelompok-kelompok tani.
d. Dengan melakukan pertemuan
terhadap kelompok tani membahas
tentang masalah apa yang dihadapi
petani, kemudian kami membantu
petani menemukan jalan keluar dari
masalah-masalah yang dihadapi di
lapangan, seperti dalam hal
penanganan serangan hama dan
penyakit karena masih kurangnya
pengetahuan para kelompok tani
didalam menentukan jenis
hama/penyakit serta jenis-jenis obat-
obatan yang tepat.
2 Menyusun rencana kegiatan
kelompok
Apakah ibu selaku PPL di
Kelurahan Manongkoki terlibat
dalam penyusunan rencana
kegiatan kelompok?
Iya terlibat dalam mendampingi petani
baik dalam melaksanakan musyawarah
tani dengan kata lain appalili’, semua
kelompok tani mengajukan rencananya
78
90
mulai dari penentuan jadwal hambur
tanaman dan jenis varietas, jenis pupuk
sampai panen yang akan diterapkan di
sekolah lapang dan mendampingi dalam
pembuatan Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk,
karena masih ada sebagian ketua
kelompok yang belum bisa membuat
RDKK sendiri
3 Melaksanakan kegiatan
kelompok
Bimbingan
Bagaimana bentuk bimbingan
yang dilakukan ibu selaku PPL
di Kelurahan Manongkoki
dalam melaksanakan kegiatan
kelompok?
Dengan melakukan pendampingan
lapangan, memberikan bimbingan
mengenai paket teknologi baru kepada
kelompok-kelompok tani yang
melakukan sekolah lapang baik pada
tanaman padi maupun jagung
4 Memantau hasil kegiatan
Kelompok
Bagaimana cara yang dilakukan
ibu selaku PPL pertanian di
Kelurahan manongkoki dalam
memantau hasil kegiatan
kelompok?
Dengan melakukan kunjungan lapangan
dan memberikan pengarahan kepada
kelompok sesuai kegiatan yang
dilakukan.
5
Faktor penghambat
a. Menurut ibu selaku PPL di
Kelurahan Manongkoki
faktor apa yang menghambat
proses pemberdayaan
kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki?
b. Menurut ibu selaku PPL di
Kelurahan Manongkoki
kendala-kendala apa saja
yang biasa di hadapi dalam
proses pemberdayaan
kelompok tani di Kelurahan
manongkoki?
a. Tenaga penyuluh yang disiapkan itu
masih kurang, sehingga sangat
menghambat pendampingan
lapangan mengingat banyaknya
kelompok tani yang ada di Kelurahan
Manongkoki
1. Kurangnya partisipasi anggota
kelompok dalam mengikuti
penyuluhan-penyuluhan yang
diadakan.
2. Sebagian anggota kelompok tani
tidak mau menggunakan pupuk
organik dipertanamannya sementara
sekolah lapang yang diadakan itu
bagian dari pemakaian pupuk
organik dan apa yang diterapkan di
sekolah lapang belum bisa
79
91
dilaksanakan di luar sekolah lapang.
6 Faktor pendukung
Menurut ibu selaku PPL di
Kelurahan Manongkoki faktor
apa yang mendukung proses
pemberdayaan kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki?
Adanya kerjasama yang baik antara
pemerintah dengan kelompok-kelompok
tani di Kelurahan Manongkoki
80
92
Nama : H
Jabatan : Ketua Kelompok tani Ta’disangka
Waktu : 06 Mei 2015
Tempat : Lingkungan Bontorita
No Pertanyaan Jawaban
1 Mengidentifikasi masalah yang
dihadapi petani
Sosialisasi
a. Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani apakah
pemerintah pernah
melakukan pertemuan
membahas masalah yang
dihadapi petani di Kelurahan
Manongkoki?
b. Bagaimana menurut bapak
tentang adanya kegiatan
yang dilakukan pemerintah
dalam mengidentifikasi
masalah yang dihadapi
petani di Kelurahan
Manongkoki?
a. Iya pernah
b. Kami sangat terbantu dengan adanya
pemecahan masalah yang dilakukan
pemerintah terhadap para petani
disini, karena apabila ada tanaman
yang terserang hama, penyuluh
menyampaikan informasi kepetugas
hama dan penyakit pada tanaman
sekaligus memberikan nama
racunnya.
2 Menyusun rencana kegiatan
kelompok
Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki apakah
pemerintah terlibat dalam
penyusunan rencana kegiatan
kelompok?
Dalam menyusun rencana kegiatan
kelompok yang terlibat hanya PPL
Kelurahan Manongkoki saja dan
masing-masing ketua kelompok.
3 Melaksanakan kegiatan
kelompok
Bimbingan
Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani disini
apakah pemerintah sudah
Iya sudah, tapi di Kelurahan
Manongkoki ini masih kekurangan
tenaga penyuluh dari pertanian
mengingat tingkat kebutuhan kelompok
81
93
melakukan kegiatan
pendamping lapangan?
Penyediaan varietas unggul,
pupuk dan obat-obatan
Sepengetahuan bapak apa-apa
saja yang disediakan/diberikan
pemerintah dalam pelaksanaan
sekolah lapang yang diadakan?
Aturan-aturan pada saat
selesai panen
Sepengetahuan bapak aturan-
aturan apa saja yang dikeluarkan
pemerintah kepada para petani
di Kelurahan Manongkoki?
tani sangat tinggi karena banyaknya
kelompok tani yang ada.
Dalam sekolah lapang yang
dilaksanakan pemerintah menyediakan
benih, pupuk dan obat-obatan yang
dipakai pada lahan yang merupakan
sekolah lapang seluas 1 ha pada setiap
kelompok tani.
Ya, pemerintah memang mengeluarkan
aturan pada saat selesai panen dmana
hasil pertanian para petani dikumpul
dan dijual.
4 Memantau hasil kegiatan
Kelompok
Apakah pemerintah sudah
melakukan pemantauan hasil
kegiatan dan bagaimana
pendapat bapak?
Ya, pemerintah datang meninjau
langsung kegiatan yang dilaksanakan
dan adanya peninjauan langsung yang
dilakukan pemerintah dapat lebih
memotivasi petani dalam menjalankan
kegiatan
5 Faktor penghambat
Menurut bapak selaku ketua
kelompok tani apa faktor yang
menghambat dari kegiatan yang
diadakan?
Tenaga penyuluh yang ada belum
mampu memberikan bimbingan
kepada anggota-anggota kelompok
tani secara maksimal karena tenaga
penyuluh yang ada hanya satu orang
saja sedangkan kelompok tani disini
sudah berjumlah 15 kelompok
Hampir semua petani disini tidak
mau menggunakan pupuk organik
dipertanamannya dan apa yang
diterapkan selama ini oleh
pemerintah belum ada yang bisa
menerapkan diluar sekolah lapang
contoh teknik tanam legowo
82
94
Nama : H
Jabatan : Ketua Kelompok tani Harapan
Waktu : 06 Mei 2015
Tempat : Lingkungan Bontorita
No Pertanyaan Jawaban
1 Mengidentifikasi masalah yang
dihadapi petani
Sosialisasi
a. Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani apakah
pemerintah pernah
melakukan pertemuan
membahas masalah yang
dihadapi petani di Kelurahan
Manongkoki?
b. Bagaimana menurut bapak
tentang adanya kegiatan
yang dilakukan pemerintah
dalam mengidentifikasi
masalah yang dihadapi
petani di Kelurahan
Manongkoki?
a. Iya pernah
b. Dengan adanya pertemuan yang
diadakan pemerintah tentang
pemecahan masalah terhadap petani
disini itu sangat membantu
menambah pengetahuan petani
dalam hal penanganan
hama/penyakit yang biasa
menyerang tanaman petani.
2 Menyusun rencana kegiatan
kelompok
Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki apakah
pemerintah terlibat dalam
penyusunan rencana kegiatan
kelompok?
Penyusunan rencana kegiatan kelompok
itu di buat oleh masing-masing ketua
kelompok tani yang di dampingi oleh
PPL di Kelurahan Manongkoki.
3 Melaksanakan kegiatan
kelompok
Bimbingan
Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani disini
apakah pemerintah sudah
melakukan kegiatan
Ya, pemerintah memang sudah
melakukan kegiatan pendampingan
lapangan, akan tetapi penyuluh yang ada
masih kurang dan belum mampu
membawahi kelompok tani yang ada di
83
95
pendamping lapangan?
Penyediaan varietas unggul,
pupuk dan obat-obatan Sepengetahuan bapak apa-apa
saja yang disediakan/diberikan
pemerintah dalam pelaksanaan
sekolah lapang yang diadakan?
Aturan-aturan pada saat
selesai panen
Sepengetahuan bapak aturan-
aturan apa saja yang dikeluarkan
pemerintah kepada para petani
di Kelurahan Manongkoki?
Kelurahan Manongkoki mengingat
banyaknya kelompok tani disini.
Pemerintah memberikan bantuan mulai
dari benih kemudian pupuk seperti
pupuk anorganik dan pupuk organik
serta obat-obatan yang dipakai dalam
kegiatan sekolah lapang yang
dilaksanakan.
Ya, pemerintah mengeluarkan aturan
setelah panen, dimana hasil pertanian
dikumpul dan dijual, akan teapi banyak
petani yang belum bisa menaati aturan
tersebut karena keterikatan kepada
pihak pedagang yang memberikan
modal terlebih dahulu kepetani dan
otomatis hasil pertaniannya dijual
kepedagang tersebut walau harganya
berbeda
4 Memantau hasil kegiatan
Kelompok
Apakah pemerintah sudah
melakukan pemantauan hasil
kegiatan dan bagaimana
pendapat bapak?
Pemerintah langsung meninjau
kelapangan mengenai tanaman petani
dan dapat membandingkan hasil dari
sebelum dilakukannya penyuluhan
dengan hasil yang telah dicapai setelah
penyuluhan
5 Faktor penghambat
Menurut bapak selaku ketua
kelompok tani apa faktor yang
menghambat dari kegiatan yang
diadakan?
Mengenai tenaga penyuluh yang ada,
penyuluh belum mampu mengontrol
kelimabelas kelompok tani yang ada di
Kelurahan Manongkoki
Nama : A
Jabatan : Ketua Kelompok tani Suka Maju
Waktu : 07 Mei 2015
Tempat : Lingkungan Pa’bentengang
84
96
No Pertanyaan Jawaban
1 Mengidentifikasi masalah yang
dihadapi petani
Sosialisasi
a. Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani apakah
pemerintah pernah
melakukan pertemuan
membahas masalah yang
dihadapi petani di Kelurahan
Manongkoki?
b. Bagaimana menurut bapak
tentang adanya kegiatan yang
dilakukan pemerintah dalam
mengidentifikasi masalah
yang dihadapi petani di
Kelurahan Manongkoki?
a. Iya pernah
b. Dengan adanya pertemuan yang
diadakan pemerintah terhadap petani
disini itu sangat membantu
menambah pengetahuan petani
dalam hal penanganan hama.
2 Menyusun rencana kegiatan
kelompok
Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani di
Kelurahan Manongkoki apakah
pemerintah terlibat dalam
penyusunan rencana kegiatan
kelompok?
Iya, ada PPL di Kelurahan Manongkoki
ini yang mendampingi ketua kelompok
dalam penyusunan rencana kegiatan.
3 Melaksanakan kegiatan
kelompok
Bimbingan
Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani disini
apakah pemerintah sudah
melakukan kegiatan
pendamping lapangan?
Penyediaan varietas unggul,
pupuk dan obat-obatan Sepengetahuan bapak apa-apa
saja yang disediakan/diberikan
Ya sudah, pelaksanaan dilapangan
hingga saat ini, telah berjalan
sebagaimana mestinya dan telah
mendapat respon yang baik dari petani,
namun kendala besar yang dialami oleh
petani bahwa kurangnya tenaga
pembimbing dilapangan sehingga
menyulitkan bagi petani untuk
mendapatkan informasi.
Pemerintah menyediakan semua
kebutuhan yang diperlukan seperti
benih, pupuk dan obat-obatan
85
97
pemerintah dalam pelaksanaan
sekolah lapang yang diadakan?
Aturan-aturan pada saat
selesai panen
Sepengetahuan bapak aturan-
aturan apa saja yang dikeluarkan
pemerintah kepada para petani
di Kelurahan Manongkoki?
pembasmi hama dan penyakit yang
dipakai dalam kegiatan pelaksanaan
sekolah lapang yang diadakan.
Ya, pemerintah memang mengeluarkan
aturan setelah panen, yaitu hasil
pertanian para petani dikumpul dan
dijual.
4 Memantau hasil kegiatan
Kelompok
Apakah pemerintah sudah
melakukan pemantauan hasil
kegiatan dan bagaimana
pendapat bapak?
Ya, pemerintah turun langsung
kelapangan untuk melakukan
pemantauan hasil kegiatan, saya kira
cukup bagus karena dapat mengetahui
sejauhmana keberhasilan pemerintah
dalam memberikan penyuluhan.
5 Faktor penghambat
Menurut bapak selaku ketua
kelompok tani apa faktor yang
menghambat dari kegiatan yang
diadakan?
Penyuluh yang tersedia belum bisa
menaungi semua kelompok tani yang
ada di Kelurahan manongkoki ini
mengingat tenaga penyuluh hanya satu
orang saja
Nama : I
Jabatan : Ketua Kelompok tani Ma’bulosibatang
Waktu : 07 Mei 2015
Tempat : Lingkungan Pa’bentengang
No Pertanyaan Jawaban
1 Mengidentifikasi masalah yang
dihadapi petani
Sosialisasi
a. Sepengetahuan bapak selaku
ketua kelompok tani apakah
pemerintah pernah
melakukan pertemuan
membahas masalah yang
a. Ya
86
98
dihadapi petani di Kelurahan
Manongkoki?
b. Bagaimana menurut bapak
tentang adanya kegiatan yang
dilakukan pemerintah dalam
mengidentifikasi masalah
yang dihadapi petani di
Kelurahan Manongkoki?
b. Bagus, Petani disini sangat terbantu
dengan adanya pertemuan yang
dilakukan pemerintah untuk
membahas apa keluhan kami
terutama dalam penanganan hama
yang menyerang tanaman petani
disini
2 Menyusun rencana kegiatan
kelompok
Setahu bapak selaku ketua
kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki apakah pemerintah
terlibat dalam penyusunan
rencana kegiatan kelompok?
Iya ada PPL Kelurahan Manongkoki
yang mendampingi kami dalam
penyusunan rencana kegiatan baik pada
saat musyawarah tani maupun pada saat
pembuatan RDKK pupuk
3 Melaksanakan kegiatan
kelompok
Bimbingan
Setahu bapak selaku ketua
kelompok tani disini apakah
pemerintah sudah melakukan
kegiatan pendamping lapangan?
Penyediaan varietas unggul,
pupuk dan obat-obatan
Sepengetahuan bapak apa-apa
saja yang disediakan/diberikan
pemerintah dalam pelaksanaan
sekolah lapang yang diadakan?
Aturan-aturan pada saat
selesai panen
Sepengetahuan bapak aturan-
aturan apa saja yang dikeluarkan
pemerintah kepada para petani
di Kelurahan Manongkoki?
Ya, akan tetapi kegiatan pendampingan
yang dilakukan belum secara maksimal
karena tenaga penyuluh yang disediakan
tidak mencukupi mengingat kelompok
tani disini cukup banyak..
Dalam sekolah lapang yang diadakan
pemerintah itu memfasilitasi kebutuhan
seperti benih unggul yang akan ditanam,
kemudian pemerintah memberikan
pupuk baik itu pupuk anorganik
maupun pupuk organik serta obat-
obatan yang dapat membasmi hama dan
penyakit pada tanaman.
Pemerintah memang mengeluarkan
aturan setelah panen, akan tetapi masih
banyak petani yang menjual hasil
pertaniannya kepada tengkulak karena
modal yang dipakai dipinjam dari
tengkulak tersebut.
4 Memantau hasil kegiatan
Kelompok
87
99
Apakah pemerintah sudah
melakukan pemantauan hasil
kegiatan dan bagaimana
pendapat bapak?
Pemerintah turun langsung meninjau
hasil kegiatan bagaimana tingkat
keberhasilan baik pemerintah dalam
memberikan penyuluhan maupun pihak
petani dalam menerima informasi
tentang kegiatan tani, selain itu bila
ditemukan masalah atau kekurangan
selama kegiatan tersebut berlangsung
maka dapat diperbaiki pada kegiatan
selanjutnya
5 Faktor penghambat
Menurut bapak selaku ketua
kelompok tani apa faktor yang
menghambat dari kegiatan yang
diadakan?
Penyuluh yang ada tidak terlalu fokus
terhadap kegiatan karena penyuluh yang
ada tidak selalu ada dalam memberikan
pendampingan kepada kelompok-
kelompok tani mengingat penyuluh
yang ada di Kelurahan Manongkoki ini
hanya satu orang saja
88
100
MATRIKS WAWANCARA
1. Melakukan sosialisasi
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Melakukan pertemuan membahas masalah-
masalah apa yang sedang dihadapi oleh para
petani, kemudian kami beserta penyuluh
memahami titik permasalahan dan memberikan
solusi yang tepat dengan mengambil suatu
langkah atau tindakan
“P”
PPL Kelurahan
Manongkoki
(BPPPK POLUT)
Dengan melakukan pertemuan terhadap
kelompok tani membahas tentang masalah apa
yang dihadapi petani, kemudian kami membantu
petani menemukan jalan keluar dari masalah-
masalah yang dihadapi di lapangan, seperti
dalam hal penanganan serangan hama dan
penyakit karena masih kurangnya pengetahuan
para kelompok tani didalam menentukan jenis
hama/penyakit serta jenis-jenis obat-obatan yang
tepat
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Kami sangat terbantu dengan adanya pemecahan
masalah yang dilakukan pemerintah terhadap
para petani disini, karena apabila ada tanaman
yang terserang hama, penyuluh menyampaikan
informasi kepetugas hama dan penyakit pada
tanaman sekaligus memberikan nama racunnya
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Dengan adanya pertemuan yang diadakan
pemerintah tentang pemecahan masalah terhadap
petani disini itu sangat membantu menambah
pengetahuan petani dalam hal penanganan
hama/penyakit yang biasa menyerang tanaman
petani
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Dengan adanya pertemuan yang diadakan
pemerintah terhadap petani disini itu sangat
membantu menambah pengetahuan petani dalam
hal penanganan hama
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Petani disini sangat terbantu dengan adanya
pertemuan yang dilakukan pemerintah untuk
membahas apa keluhan kami terutama dalam
penanganan hama yang menyerang tanaman
petani disini
89
101
2. Penyusunan rencana kegiatan kelompok
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Pemerintah dalam hal dinas pertanian itu tidak
terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan
kelompok, yang terlibat itu hanya PPL
Kelurahan Manongkoki dan kelompok-kelompok
tani
“P”
PPL Kelurahan
Manongkoki
(BPPPK POLUT)
Iya terlibat dalam mendampingi petani baik
dalam melaksanakan musyawarah tani dengan
kata lain appalili’, semua kelompok tani
mengajukan rencananya mulai dari penentuan
jadwal hambur tanaman dan jenis varietas, jenis
pupuk sampai panen yang akan diterapkan di
sekolah lapang dan mendampingi dalam
pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) pupuk, karena masih ada
sebagian ketua kelompok yang belum bisa
membuat RDKK sendiri.
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Dalam menyusun rencana kegiatan kelompok
yang terlibat hanya PPL Kelurahan Manongkoki
saja dan masing-masing ketua kelompok
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Penyusunan rencana kegiatan kelompok itu di
buat oleh masing-masing ketua kelompok tani
yang di dampingi oleh PPL di Kelurahan
Manongkoki
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Iya, ada PPL di Kelurahan Manongkoki ini yang
mendampingi ketua kelompok dalam
penyusunan rencana kegiatan
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Iya ada PPL Kelurahan Manongkoki yang
mendampingi kami dalam penyusunan rencana
kegiatan
3. Bimbingan
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Tidak terlibat, yang melakukan bimbingan itu
PPL dari Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan kehutanan (BPPPK) POLUT sebagai
perpanjangan tangan dari Badan Ketahanan
Pangan Kabupaten Takalar.
“P”
PPL Kelurahan
Manongkoki
Dengan melakukan pendampingan lapangan,
memberikan bimbingan mengenai paket
teknologi baru kepada kelompok-kelompok tani
90
102
(BPPPK POLUT) yang melakukan sekolah lapang dan melakukan
pembinaan kegiatan tentang bagaimana teknik
penghamburan, jarak tanam serta pemupukan
berimbang dan dilakukan pengamatan
bagaimana mengenali suatu penyakit atau hama
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Iya sudah, tapi di Kelurahan Manongkoki ini
masih kekurangan tenaga penyuluh dari
pertanian mengingat tingkat kebutuhan
kelompok tani sangat tinggi karena banyaknya
kelompok tani yang ada
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Ya, pemerintah memang sudah melakukan
kegiatan pendampingan lapangan, akan tetapi
penyuluh yang ada masih kurang dan belum
mampu membawahi kelompok tani yang ada di
Kelurahan Manongkoki mengingat banyaknya
kelompok tani disini
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Ya sudah, pelaksanaan dilapangan hingga saat
ini, telah berjalan sebagaimana mestinya dan
telah mendapat respon yang baik dari petani,
namun kendala besar yang dialami oleh petani
bahwa kurangnya tenaga pembimbing
dilapangan sehingga menyulitkan bagi petani
untuk mendapatkan informasi
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Ya, akan tetapi kegiatan pendampingan yang
dilakukan belum secara maksimal karena tenaga
penyuluh yang disediakan tidak mencukupi
mengingat kelompok tani disini cukup banyak
4. Penyediaan varietas unggul, pupk dan obat-obatan
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Pemerintah telah memberikan bantuan berupa
benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk
seperti pupuk anorganik, pupuk organik dan
obat-obatan bagi setiap kelompok tani yang
melakukan kegiatan sekolah lapang
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Dalam sekolah lapang yang dilaksanakan
pemerintah menyediakan benih, pupuk dan obat-
obatan yang dipakai pada lahan yang merupakan
sekolah lapang seluas 1 ha pada setiap kelompok
tani
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Pemerintah memberikan bantuan mulai dari
benih kemudian pupuk seperti pupuk anorganik
dan pupuk organik serta obat-obatan yang
91
103
dipakai dalam kegiatan sekolah lapang yang
dilaksanakan
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Pemerintah menyediakan semua kebutuhan yang
diperlukan seperti benih, pupuk dan obat-obatan
pembasmi hama dan penyakit yang dipakai
dalam kegiatan pelaksanaan sekolah lapang yang
diadakan
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Dalam sekolah lapang yang diadakan pemerintah
itu memfasilitasi kebutuhan seperti benih unggul
yang akan ditanam, kemudian pemerintah
memberikan pupuk baik itu pupuk anorganik
maupun pupuk organik serta obat-obatan yang
dapat membasmi hama dan penyakit pada
tanaman
5. Aturan sesudah panen
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
Pertanian
Pemerintah memang banyak mengeluarkan
aturan-aturan terutama pada saat selesai panen
yaitu dimana hasil pertanian petani dikumpulkan
kemudian dijual
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan
pada saat selesai panen dmana hasil pertanian
para petani dikumpul dan dijual.
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Ya, pemerintah mengeluarkan aturan setelah
panen, dimana hasil pertanian dikumpul dan
dijual, akan teapi banyak petani yang belum bisa
menaati aturan tersebut karena keterikatan
kepada pihak pedagang yang memberikan modal
terlebih dahulu kepetani dan otomatis hasil
pertaniannya dijual kepedagang tersebut walau
harganya berbeda.
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan
setelah panen, yaitu hasil pertanian para petani
dikumpul dan dijual.
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Pemerintah memang mengeluarkan aturan
setelah panen, akan tetapi masih banyak petani
yang menjual hasil pertaniannya kepada
tengkulak karena modal yang dipakai dipinjam
dari tengkulak tersebut.
6. Pemantauan hasil kegiatan
92
104
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Iya terlibat melakukan kunjungan lapangan dan
melihat sejauh mana perkembangan kegiatan
yang dilakukan.
“P”
PPL Kelurahan
Manongkoki
(BPPPK POLUT)
Dengan melakukan kunjungan lapangan
memberikan pengarahan dan melakukan penilain
perkembangan tanaman kepada kelompok sesuai
kegiatan yang dilakukan
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Ya, pemerintah datang meninjau langsung
kegiatan yang dilaksanakan dan adanya
peninjauan langsung yang dilakukan pemerintah
dapat lebih memotivasi petani dalam
menjalankan kegiatan
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Pemerintah langsung meninjau kelapangan
mengenai tanaman petani dan dapat
membandingkan hasil dari sebelum
dilakukannya penyuluhan dengan hasil yang
telah dicapai setelah penyuluhan
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Ya, pemerintah turun langsung kelapangan untuk
melakukan pemantauan hasil kegiatan, saya kira
cukup bagus karena dapat mengetahui
sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam
memberikan penyuluhan
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Pemerintah turun langsung meninjau hasil
kegiatan bagaimana tingkat keberhasilan baik
pemerintah dalam memberikan penyuluhan
maupun pihak petani dalam menerima informasi
tentang kegiatan tani, selain itu bila ditemukan
masalah atau kekurangan selama kegiatan
tersebut berlangsung maka dapat diperbaiki pada
kegiatan selanjutnya
7. Faktor penghambat
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Tenaga penyuluh yang disiapkan itu masih
kurang, sehingga sangat menghambat
pendampingan lapangan mengingat banyaknya
kelompok tani yang ada di Kelurahan
Manongkoki
“P”
PPL Kelurahan
Manongkoki
(BPPPK POLUT)
1. Kurangnya partisipasi anggota kelompok
dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan
yang diadakan.
2. Sebagian anggota kelompok tani tidak mau
menggunakan pupuk organik
93
105
dipertanamannya sementara sekolah lapang
yang diadakan itu bagian dari pemakaian
pupuk organik dan apa yang diterapkan di
sekolah lapang belum bisa dilaksanakan di
luar sekolah lapang.
“H”
Ketua kelompok tani
Ta’disangka
Tenaga penyuluh yang ada belum mampu
memberikan bimbingan kepada anggota-anggota
kelompok tani secara maksimal karena tenaga
penyuluh yang ada hanya satu orang saja
sedangkan kelompok tani disini sudah berjumlah
15 kelompok dan hampir semua petani disini
tidak mau menggunakan pupuk organik
dipertanamannya dan apa yang diterapkan
selama ini oleh pemerintah belum ada yang bisa
menerapkan diluar sekolah lapang contoh teknik
tanam legowo
“H”
Ketua kelompok tani
Harapan
Mengenai tenaga penyuluh yang ada, penyuluh
belum mampu mengontrol kelimabelas
kelompok tani yang ada di Kelurahan
Manongkoki
“A”
Ketua kelompok tani
Suka Maju
Penyuluh yang tersedia belum bisa menaungi
semua kelompok tani yang ada di Kelurahan
manongkoki ini mengingat tenaga penyuluh
hanya satu orang saja
“I”
Ketua kelompok tani
Ma’bulosibatang
Penyuluh yang ada tidak terlalu fokus terhadap
kegiatan karena penyuluh yang ada tidak selalu
ada dalam memberikan pendampingan kepada
kelompok-kelompok tani mengingat penyuluh
yang ada di Kelurahan Manongkoki ini hanya
satu orang saja.
8. Faktor pendukung
Informan Hasil wawancara
“S”
Aparat dinas
pertanian
Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah
dengan kelompok-kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki
“P”
PPL Kelurahan
Manongkoki
(BPPPK POLUT)
Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah
dengan kelompok-kelompok tani di Kelurahan
Manongkoki
94