Upload
buibao
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERAN PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
(PPK I) SWASTA DALAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG
(THE ROLE OF PRIVATE HEALTH PROVIDERS ON THE HEALTH INSURANCE SCHEME
IN BANDUNG DISTRICT )
Sharon Gondodiputro, Henni DjuhaeniBagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran
Universitas PadjadjaranEmail: [email protected]
LATAR BELAKANG
– tanggung jawab dan peran negara besar (Spicker, Robson)
– bukan hanya masyarakat miskin, the whole nation, security to all. (Robson, Atkinson)
– bentuk tanggung jawab : sistem jaring pengaman sosial (social safety net) atau asuransi sosial (Wikipedia, Black’s Law Dictionary)
Masyarakat yang sejahtera(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,Pasal 28 H perubahan ke dua UUD 45)
Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan
Asuransi atau pertanggungan
Pasal 1 Angka 1 UU No 2 Tahun 1992 : Usaha Perasuransian :1. perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata)
2. premi (Soeisno Djojosoedarso)
3. ganti kerugian (Man Suparman & Endang)
4. suatu peristiwa yang tak tertentu (Emmy Pangaribuan Simanjuntak)
Asuransi sosial
Asuransi wajib berdasarkan undang undang (Reyda, Williams & Heins)
Penanggung milik negara (UU Usaha Perasuransian, Black’s Law Dictionary, Mehr and Cammack )
Tertanggung adalah seluruh masyarakat (Williams & Heins , Baker & Weisbrot)
Besarnya santunan difokuskan kepada kepantasan masyarakat (social adequacy) daripada keadilan pribadi (individual equity) dan ditetapkan oleh undang undang (Reyda)
Merupakan bagian dari jaring pengaman sosial , tidak bersifat memperoleh keuntungan (Reyda)
3 PELAKU UTAMA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
PIHAK KETIGA
Pelayanankesehatan
Pendanaan Alokasi
MASYARAKAT PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
PIHAK KETIGA
Pelayanankesehatan
Pendanaan Alokasi
Source: The Health Care Triangle , Mossialos et al,
Funding health care: Options for Europe,2002
Tujuan Penelitian
mengetahui keterlibatan, mekanisme pembayaran dan keinginan berpartisipasi PPK I swasta dalam jaminan kesehatan
Metode Penelitian
desain survey deskriptif kuesioner terbuka 92.14% swastasampel 207 responden (153 DPUS dan 54 BPS) → Variabel yang diteliti – kerjasama dengan pihak asuransi, – jenis pihak ke-tiga, – mekanisme pembayaran, – kesediaan melanjutkan kontrak,
kesediaan dikontrak oleh pihak ke-tiga bagi PPK I swasta yang belum mengadakan kerjasama
– cara pembayaran yang diinginkan
Hasil Penelitian 1. Kerjasama dengan pihak asuransi
Sudah Belum
27%
73%
21%
79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Dokter praktik umumswasta
Balai pengobatanswasta
2. Jenis pihak ke-tiga
6%
7%
9%
14%
6%
19%
6%
6%
9%
13%18%
9%
15%
13%
6%6%
19%13%
6%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
JPKN Surya Sumirat
PT.ASKES
PT.ASKES Sukarela
PT.JAMSOSTEK
PT.Hardlent
Blue Dot
PT.Asuransi Bringinlife
PLTA Lamasan
PDAM Cikalong
PLN
PT.Arthabuana Husada
PT.Medika Pratama
Bada
n as
uran
si:
Peru
saha
an N
egar
a:Pe
rusa
haan
/Pab
riksw
asta
:La
in-
lain
Balai pengobatan swasta Dokter praktik umum swasta
3.Mekanisme pembayaran
43%50%
11%
0%
39%
43%
7% 7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Kapitasi Budget perbulan Klaim oleh PPKke pihak ke-tiga
Pasienmembayar ke
PPK, lalu pasienmengklaim kepihak ke-tiga
Dokter praktik umum swastaBalai pengobatan swasta
4. Kesediaan melanjutkan kontrak
Yang sudah dikontrak Yang belum dikontrak
95% DPUS bersedia
100% BPS bersedia
55% DPUS bersedia
56% BPS bersedia
ALASAN BERSEDIA DIKONTRAK ALASAN TAK BERSEDIA DIKONTRAK
SDM memberikan motivasi membantu meringankan biaya pasien
kurang tenaga administrasi belum mengerti tentang asuransi biasa bekerja sendiri
ADMINISTRASI pembayaran dari asuransi lancar, tepat waktu dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan maupun perjanjian yang menguntungkan pihak ke dua dan ke tiga,asal perhitungan operasional sesuai.
klaim berbelit-belit, prosedur pembayaran lamatidak mengerti mengenai kontrak kerjatidak mau didikte oleh badan asuransi
KEUANGAN adanya: kepastian penghasilan (kepastian dalam jumlah pasien yang ditangani sehingga jumlah incomeper bulan tetap),
tarif tidak sesuai tidak ada jaminan pelunasan pembayaran
ALASAN BERSEDIA DIKONTRAK ALASAN TAK BERSEDIA DIKONTRAK
PELAYANAN fasilitas di klinik dan dokter yang berpraktek cukup memenuhi standar ingin mengembangkan pelayanan kesehatan dan ada variasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat,
kesulitan menentukan obat karena umumnya dibatasi, jika tak sembuh merusak nama baik dokter, pasien sudah banyak khawatir pihak ke-3 tidak profesional dalam hal pengobatan dan pelayanan, dan tidak praktis
SASARAN banyak pegawai pabrik yang belum masuk jaminan, wilayah tempat praktiknya merupakan daerah kerja PNS dan BUMN
PROGRAM membantu program pemerintah
5. Mekanisme pembayaran yang diinginkan
32%31%
10%13%
28%
33%30%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Kapitasi Budget perbulan Klaim oleh PPKke pihak ke-tiga
Pasienmembayar ke
PPK, lalu pasienmengklaim kepihak ke-tiga
Dokter praktik umum swastaBalai pengobatan swasta
27% DPUS dan 21% BPS telah kerjasama dengan pihak ke-tiga mekanisme pembayaran terbanyak : perkepala serta klaim kepada pihak ketiga . Apapun mekanisme yang diinginkan, harus dilakukan perhitungan total cost dan unit cost yang cermat dan tepat untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan95% DPUS & 100% BPS bersedia melanjutkan kontrak bagi yang belum bekerjasama dengan pihak ke-tiga, 55% DPUS & 56% BPS ingin mulai menjalin kontrak
KESIMPULAN DAN SARAN
Alasan bersedia dikontrak : aspek: keuangan, administrasi, sasaran, pelayanan dan program.
Sistem jaminan kesehatan dengan universal coverage baru bisa berjalan apabila sudah ada kerjasama yang baik antara 3 pelaku utamayaitu PPK, pihak ke-tiga dan masyarakat
Menyadari masih banyaknya hambatan dalam melibatkan PPK I swasta dalam jaminan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk membangkitkan rasa kepercayaan serta mempertimbangkan benefityang wajar bagi para pihak agar tidak dirugikan.