PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG

DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN

PASAR ROYAL KOTA SERANG TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Konsentrasi Manajemen Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

ERVIN ZULPIANSYAH

NIM. 6661132270

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, JANUARI 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Terus Melangkah dan Maju Bergerak Untuk

Hidup Yang Lebih Baik”

PERSEMBAHAN

Kedua Orang tua, Adik dan seluruh Keluarga Besarku

ABSTRAK

Ervin Zulpiansyah. NIM. 6661132270. 2019. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018. Pembimbing I: Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si dan Pembimbing II: Riny Handayani, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang tahun 2018. Teori peran menggunakan teori menurut Jones (dalam Mahsun, 2006:8), meliputi kriteria peran sebagai Regulatory Role (Perencana Kebijakan), Enabling Role (Pelaksana Kebijakan) dan Direct Role (Pengawas Kebijakan) (2014:109). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian dari unsur Satpol PP Kota Serang, Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Ritel. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan membercheck. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian diketahui peran Satpol PP Kota Serang sebagai regulatory role, keunggulannnya meliputi: (1) pelaksanaan tugas sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku, (2) adanya jadwal kegiatan rutin atau jadwal patroli rutin tiap bulannya, (3) kejelasan petugas yang melakukan jadwal patroli rutin. Peran Satpol PP Kota Serang sebagai enabling role, kelemahannya meliputi : (1) waktu pelaksanaan penertiban PKL jarang dilakukan, (2) sikap petugas dalam melakukan penertiban kurang persuasif, (3) adanya denda untuk mengambil barang sitaan memberatkan PKL, (4) koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena tidak dilakukan secara formal melalui rapat kerja, (5) koordinasi hanya dilakukan dengan pengelola pasar tidak melibatkan instansi terkait lainnya. Peran Satpol PP Kota Serang sebagai direct role, meliputi : (1) kegiatan patroli rutin hanya rutinitas saja karena tidak melakukan himbauan langsung kepada PKL, (2) petugas Satpol PP Kota Serang jarang melakukan komunikasi dengan PKL, (3) PKL dan pedagang ritel tidak dapat mengajukan keluhan dan sarannya kepada Satpol PP Kota Serang. Saran penelitian adalah kegiatan patroli rutin disertai dengan pemberian himbauan secara langsung kepada PKL, petugas dapat melakukan komunikasi secara persuasif, meningkatkan koordinasi melalui rapat kerja bulanan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian saat melakukan penertiban dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Penataan Pedagang Kaki Lima, Kawasan Pasar Royal.

ABSTRACT

Ervin Zulpiansyah. NIM. 6661132270. 2019. Public Administration Science Program. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Essay. The Role of Serang City Civil Service Police Unit in Arrangement of Street Vendors in the Serang City Royal Market Area in 2018. Advisor I: Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si and Advisor II: Riny Handayani, M.Si

This study aims to determine the role of the Serang City Civil Service Police Unit in structuring street vendors in the Serang City Royal Market Area in 2018. The role theory uses theory according to Jones (in Mahsun, 2006: 8), including the criteria for the role as Regulatory Role (Policy Planner ), Enabling Role (Implementing Policy) and Direct Role (2014): The research method uses qualitative descriptive. Research informants from the elements of the Serang PP Satpol, Street Vendors and Retailers. Test the validity of the data using source triangulation and member check techniques. Data analysis used qualitative data analysis of Miles and Huberman. The results of the study revealed the role of Serang PP Satpol as a regulatory role, the advantages of which include: (1) the implementation of duties has followed the applicable Standard Operating Procedure, (2) routine monthly schedule or patrol schedule, (3) clarity of schedule staff routine patrol. The role of the City Serpol PP Serang as an enabling role, its weaknesses include: (1) the timing of street vendors' enforcement is rarely carried out, (2) the attitude of officers in conducting control is less persuasive, (3) the fines for taking confiscated goods weigh on street vendors, (4) coordination less optimal because it is not formally done through work meetings, (5) coordination is only done with market managers not involving other relevant agencies. The role of the Serang PP Satpol as a direct role, includes: (1) routine patrol activities are only routine because they do not make direct calls to street vendors, (2) Serang PP Satpol officers rarely communicate with street vendors, (3) street vendors and retail traders do not can submit complaints and suggestions to the Serang PP Satpol. Suggestions for research are routine patrol activities accompanied by giving appeals directly to the street vendors, officers can communicate persuasively, improve coordination through monthly work meetings, coordinate with law enforcement officials such as the police when controlling.

Keywords : The Role of Serang City Civil Service Police Unit, Street Vendor Arrangement, Royal Market Area

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan

hidayah-Nya, Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki

Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018”.

Dalam proses penyusunannya, penulis sangat bersyukur karena telah

memperoleh bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

2. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

3. Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

4. Iman Mukhroman, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik.

5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik.

6. Listyaningsih, M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

ii

7. Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah

memberikan saran selama proses penyusunan skripsi ini.

8. Riny Handayani, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah memberikan

saran selama penyusunan skripsi ini.

9. Dr. Arenawati., M.Si sebagai Penguji I yang telah memberikan saran

atas penyusunan skripsi ini.

10. Drs. Hasuri Waseh, M.Si sebagai Penguji II yang telah memberikan

saran atas penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

12. Kedua Orang Tua, Bapak Muhidin dan Ibu Maryamah yang selalu

memberikan do’a, kasih sayang dan segala hal lainnya demi

keberhasilan anak-anaknya.

13. Adikku, Ivan Zuliansyah yang menjadi penyemangat penulis untuk

menyelesaikan pendidikan tinggi di kampus tercinta, Untirta.

14. Kekasih tercinta, Risna yang telah memberikan dukungan kepada

penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

15. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do’a untuk

kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis

berharap saran untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Terima kasih.

Serang, 28 Januari 2018

Ervin Zulpiansyah

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Lembar Orisinalitas Motto dan Persembahan Abstrak Abstract Kata Pengantar .............................................................................................................. i Daftar Isi ....................................................................................................................... iii Daftar Tabel .................................................................................................................. vi Daftar Gambar .............................................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1

1.2 Identifikasi Masalah ...................................................................................... 16

1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 17

1.4 Rumusan Masalah ......................................................................................... 17

1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 18

1.6 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 18

1.5.1 Manfaat Teoritis ................................................................................... 18

1.5.2 Manfaat Praktis ..................................................................................... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka ........................................................................................... 20

2.2 Teori Organisasi Publik ................................................................................. 20

2.3 Teori Peran .................................................................................................... 22

2.3.1 Pengertian Peran ................................................................................ 22

2.3.2 Peran Organisasi Sektor Publik ......................................................... 24

2.4 Satuan Polisi Pamong Praja ........................................................................... 26

2.4.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja ............................................. 26

2.4.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ................................. 26

2.4.3 Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja .......... 27

iv

2.4.4 Pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja ........................................... 29

2.4.5 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang

Kaki Lima .......................................................................................... 30

2.5 Pedagang Kaki Lima ..................................................................................... 33

2.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima ....................................................... 33

2.5.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima............................................................ 34

2.5.3 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima ............................................... 34

2.5.4 Perlengkapan Pedagang Kaki Lima ................................................... 35

2.5.5 Kontribusi Pedagang Kaki Lima Sebagai Sektor Informal ............... 36

2.6 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 38

2.7 Kerangka Berfikir .......................................................................................... 43

2.8 Asumsi Dasar Penelitian ................................................................................ 47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ................................................................ 48

3.2 Fokus Penelitian ............................................................................................ 49

3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................... 49

3.4 Variabel Penelitian ........................................................................................ 50

3.4.1 Definisi Konsep ................................................................................... 50

3.4.2 Definisi Operasional Variabel ............................................................. 50

3.5 Instrumen Penelitian ...................................................................................... 51

3.6 Informan Penelitian ....................................................................................... 54

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................................... 56

3.8 Uji Keabsahan Data ....................................................................................... 59

3.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian ........................................................................ 60

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................. 61

4.1.1 Profil Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang ..................... 61

4.1.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang............... 62

4.1.3 Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang ......................... 62

v

4.2 Informan Penelitian ........................................................................................ 63

4.3 Deskripsi dan Analisis Data ........................................................................... 65

4.3.1 Perencana Kebijakan (Regulatory Role) ............................................. 66

4.3.2 Pelaksana Kebijakan (Enabling Role) ................................................. 80

4.3.3 Pengawas Kebijakan (Direct Role)...................................................... 103

4.4 Pembahasan .................................................................................................... 116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 125

5.2 Saran ............................................................................................................... 128

Daftar Pustaka

Lampiran

vi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Rekapitulasi Pedagang Kaki Lima di Kota Serang Tahun 2016 ................... 3

3.1 Pedoman Wawancara ..................................................................................... 55

3.2 Informan Penelitian ....................................................................................... 56

3.3 Jadwal Penelitian ........................................................................................... 60

4.1 Matriks Triangulasi Sumber .......................................................................... 65

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Kawasan Pasar Royal Kota Serang Dilihat dari Google Maps ........................ 4

1.2 Kawasan Simpang 3 Royal Kota Serang ......................................................... 5

1.3 Penyalahgunaan Fungsi Jalan Raya oleh Pedagang Kaki Lima....................... 6

1.4 Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima ............................ 7

1.5 Kendaraan Operasional Satpol PP Kota Serang............................................... 14

2.1 Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 46

3.1 Komponen Analisis Data (Interactive Model) dari Miles dan Huberman ....... 57

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak otonomi daerah diberlakukan dengan dasar Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong setiap daerah

untuk melakukan berbagai macam aktivitas pembangunan pada setiap lini,

termasuk diantaranya Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten

sebagai penyelenggara tata kelola daerah dan pelayanan publik bertanggung jawab

untuk melaksanakan program pembangunan, baik pembangunan fisik terkait

pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non fisik terkait peningkatan

kualitas sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Secara administratif, Provinsi Banten terdiri dari empat (4) daerah tingkat

Kabupaten meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak

dan Kabupaten Tangerang dan empat (4) daerah tingkat Kota meliputi Kota

Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten

dalam Angka, 2017). Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari

Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi

Banten. Kota Serang secara resmi berdiri pada tanggal 2 November 2007

berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang.

Salah satu permasalahan yang umumnya dihadapi oleh daerah-daerah di

Indonesia diantaranya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Sutrisno

(2016) mengemukakan fenomena PKL kini seakan-akan menjadi masalah sosial

2

ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber

daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya persaingan untuk

mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah dan

faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan PKL pada setiap daerah,

tidak terkecuali di Kota Serang.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pasal 1 ayat 8 menyatakan PKL

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan

sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota,

fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta baik yang sementara atau

menetap. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa PKL adalah seseorang yang

melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana

prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus

dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap.

Salah satu lokasi umum di Kota Serang yang menjadi tempat Pedagang

Kaki Lima (PKL) berjualan terdapat di Kawasan Pasar Royal Kecamatan Serang

Kota Serang. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis bagi para PKL untuk

berjualan karena kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa

yang ditandai dengan banyak berdirinya gedung pertokoan dan ritel lainnya dan

berdekatan dengan lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang, yakni Kantor

Bupati Serang.

3

Berdasarkan data dari UPT Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang terdapat 7 wilayah di Kota Serang yang

sudah terdaftar sebagai lokasi yang diperbolehkan digunakan untuk usaha para

PKL. Lokasi usaha PKL di Kota Serang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pedagang Kaki Lima di Kota Serang Tahun 2016

No Lokasi Usaha Jumlah PKL

1 Pasar Kalodran 270

2 Pasar Rau 420

3 Pasar Kepandean 254

4 Pasar Royal 533

5 Serang Plaza / Ramayana Serang 351

6 Kawasan Banten Lama 56

7 Taman Sari 210

Jumlah 2.194

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui jumlah PKL di Kota Serang cukup

banyak, dimana Kawasan Pasar Royal menjadi lokasi dengan jumlah PKL

terbanyak dengan jumlah sebanyak 533 PKL. Dimana hasil observasi peneliti,

diketahui sebanyak 237 PKL yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang PKL karena berjualan di sarana dan prasarana

publik, baik di bahu jalan dan trotoar. Hal tersebut yang kemudian melandasi

untuk ditetapkannya Kawasan Pasar Royal sebagai lokasi dalam penelitian ini

berkenaan dengan peran Satpol PP Kota Serang dalam penataan PKL di Pasar

Royal Kota Serang.

4

Lokasi yang menunjukkan Kawasan Pasar Royal Kota Serang dilihat dari

google maps disajikan pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Kawasan Pasar Royal Kota Serang Dilihat dari Google Maps

Sumber : https://www.google.com/maps/place/pasarroyal, 2018

Gambar 1.1 menunjukkan Kawasan Pasar Royal Kecamatan Serang Kota

Serang menjadi lokasi strategis bagi para PKL untuk berjualan karena kawasan

tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang ditandai dengan banyak

berdirinya gedung pertokoan dan ritel lainnya, seperti dekat dengan fasilitas atm

dari lembaga perbankan, dekat dengan pusat berbelanjaan Ramayana Mall Serang,

dekat dengan stasiun Kereta Api Serang serta berdekatan dengan lokasi Kantor

Pemerintahan Kabupaten Serang, yakni Kantor Bupati Serang.

5

Kawasan Pasar Royal Kota Serang yang menjadi lokasi PKL berjualan yang

menyalahi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang PKL disajikan pada

Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2

Kawasan Pasar Royal Kota Serang

Sumber : Dokumentasi, Lokasi Jl. Diponegoro Pocis Kota Serang, 2018

Gambar 1.2 menunjukkan Kawasan Pasar Royal Kota Serang menjadi

lokasi pertemuan dari 3 jalur lalu lintas, yakni jalur Pocis-Serang, jalur Serang-

Banten Lama dan jalur Kepandean-Serang. Umumnya lokasi pertemuan dari dua

atau lebih jalur lalu lintas beresiko terjadinya penumpukan kepadatan arus lalu

lintas yang menjadi penyebab kemacetan, khususnya di sore hari yang menjadi

waktu orang pulang kerja. Kondisi tersebut semakin diperparah akibat adanya

penyalahgunaan badan jalan raya maupun trotoar oleh para PKL, parkir motor

liar, menjadi pangkalan atau tempat menunggu angkutan umum perkotaan dan

angkutan lain seperti becak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

6

Penyalahgunaan fungsi jalan raya oleh PKL sebagai lokasi berjualan dapat

dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3

Penyalahgunaan Fungsi Jalan Raya Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sumber : Dokumentasi, Lokasi Jl. Diponegoro Pocis Kota Serang, 2018

Gambar 1.3 menunjukkan penyalahgunaan fungsi jalan raya oleh Pedagang

Kaki Lima (PKL) menyebabkan penyempitan badan jalan yang dapat

menyebabkan kemacetan, maraknya parkir motor liar, memperbesar peluang

terjadinya kecelakaan lalu lintas, menstimulasi jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengemis, pengamen, komunitas punk yang

dapat menggangu kenyamanan dan ketertiban umum dari para pengguna jalan

maupun konsumen potensial yang ingin berbelanja di area pertokoan tersebut.

7

Selain itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga terbukti melakukan

penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai lokasi berjualan yang dapat dilihat pada

gambar 1.4.

Gambar 1.4

Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sumber : Dokumentasi, Lokasi Jl. Diponegoro Pocis Kota Serang, 2018

Gambar 1.4 menunjukkan fungsi trotoar seyogyanya menjadi prasarana bagi

para pejalan kaki tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini

disebabkan oleh PKL yang menyalahgunakan fungsi trotoar sebagai lokasi

berjualan yang membuat pejalan kaki tidak dapat menggunakan trotoar sebagai

tempat berjalan kaki dan terpaksa harus turun ke jalan raya untuk berjalan yang

tentunya dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki, trotoar menjadi kotor

akibat sampah dari barang jualan yang dibuang tidak pada tempatnya dan

menyebabkan area di pinggir jalan raya dan jalur trotoar tampak kumuh.

8

Menyadari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan

dampak negatif karena penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana publik serta

dapat mengurangi kebersihan, keindahan, kenyamanan dan faktor estetika lainnya

maka tindakan penataan PKL menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan.

Hal ini mengingat selain berdampak negatif, keberadaan PKL juga memberikan

dampak positif terkait kegiatan perekonomian rakyat atau individu yang

menjadikan PKL sebagai mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dan

kegiatan perekonomian daerah karena PKL merupakan rantai terakhir (pengecer)

dari komoditi produk yang dihasilkan oleh produsen hingga dapat dikonsumsi

langsung oleh masyarakat selaku konsumen akhir.

Kondisi tersebut melandasi diberlakukannya aturan waktu bagi aktivitas

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang, seperti di Kawasan Pasar Royal yang

diperbolehkan beroperasi mulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Diharapkan adanya aturan waktu khusus untuk berjualan bagi para PKL dapat

memberikan kesempatan bagi PKL untuk mencari nafkah namun tetap mengikuti

ketentuan yang ditentukan, yakni tidak mendirikan bangunan permanen, menjaga

kebersihan lingkungan dan menggunakan waktu berjualan sebagaimana yang

telah ditentukan. Akan tetapi jika ada PKL yang melakukan pelanggaran atas

waktu, yakni berjualan sebelum jam 16.00 WIB maka akan dikenakan sanksi,

yakni dilakukannya penertiban PKL (Sumber : Hasil Wawancara dengan Zainal

selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang, Hari

Kamis, Tanggal 28 Mei 2018). Kondisi ini membuat PKL hanya bisa ditangani

melalui upaya penataan PKL yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

9

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari pelaku usaha perekonomian

sektor informal perlu dilakukan upaya penataan agar dapat meningkatkan dan

mengembangkan usahanya. Penataan PKL yang dimaksud menurut Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima (PKL), Pasal 1 ayat 9 menyatakan Penataan PKL adalah upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penertiban dan penghapusan lokasi

PKL sebagai upaya pengendalian dengan memperhatikan kepentingan umum,

sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

(PKL), Pasal 4 ayat 2 diantaranya meliputi penghapusan lokasi PKL melalui

tindakan penertiban. Penataan PKL menggambarkan upaya Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan potensi PKL melalui upaya penataan sebagai usaha

perekonomian sektor informal yang juga memberikan manfaat positif bagi

pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Upaya penegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

Dalam hal ini, kewenangannya diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Serang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 ayat 8 menyatakan Satpol PP adalah

bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

10

Tugas Satpol PP Kota Serang adalah menegakkan Peraturan Daerah dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

dengan tenteram, tertib, dan teratur. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP

diantaranya berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Upaya penataan dengan cara melaksanakan tindakan penertiban non

yustisial kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan adanya pelanggaran

Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun

2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah Kota

Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang

dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima (PKL). Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi

sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau

bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan dan

mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kota Serang.

Pelaksanaan tindakan penertiban oleh Satpol Kota Serang sebagai bagian

dari upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Royal Kota

Serang sering mendapatkan respon negatif dari para PKL yang berjualan di lokasi

tersebut. Bahkan upaya penertiban Satpol Kota Serang sering diwarnai dengan

11

situasi yang mengarah kepada tindakan kericuhan hingga bentrokan yang

dilakukan PKL karena tidak mau dipindahkan dan disita barang-barang jualannya

penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik menjadi lokasi berjualan. Selain

itu, Satpol PP Kota Serang juga bertugas melakukan pengawalan kegiatan

demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, organisasi

kemasyarakatan, organisasi buruh atau serikat kerja dan lain sebagainya.

Resiko pekerjaan yang dirasakan oleh petugas Satpol Kota Serang dengan

kecenderungan selalu menghadapi situasi yang kritis, baik kericuhan hingga

berujung bentrokan jika berlangsung secara terus menerus maka lambat laun akan

menyebabkan petugas Satpol PP Kota Serang tidak dapat melaksanakan tugasnya

dengan optimal, yakni menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat di Kota Serang.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan

yang menjadi penyebab pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh

Pedagang Kaki Lima (PKL) karena menyalahgunakan fungsi sarana prasarana

publik seperti badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan dengan cara

membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur

yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan, mengganggu ketertiban umum,

kebersihan dan keindahan daerah di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

Permasalahan pertama berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penertiban

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang dinilai masih

sangat kurang. Hal ini ditandai oleh tidak dilakukan tindakan penertiban secara

berkala pada tiap bulannya, minimal 1 kali pada tiap bulannya di lokasi-lokasi

12

potensial yang perlu ditertibkan seperti Pasar Royal dan pasar lainnya yang ada di

Kota Serang (Sumber : Hasil Wawancara dengan Zainal selaku Kepala Seksi

Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang, Hari Kamis, Tanggal 28 Mei

2018). Pelaksanaan penertiban yang dilakukan tidak berkala akhirnya membuat

PKL yang sudah lama berjualan semakin berani berjualan di sarana dan prasarana

publik dan dapat pula menstimulasi PKL yang baru mulai berjualan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang

dirasakan perlu ditingkatkan lagi berkenaan dengan pelaksanaan penertiban PKL

di Kota Serang. Hal ini ditandai oleh petugas Satpol PP Kota Serang yang apabila

dalam pelaksanaan penertiban lokasi PKL cenderung berperilaku kurang baik,

tidak ramah atau kasar dan secara emosional lebih cepat tersinggung, petugas

kurang dapat menenangkan PKL dan massa terkait dengan obyek penertiban non

yustisial yang berpotensi kericuhan hingga kerusakan lapak dan barang dagangan

PKL saat tindakan penertiban berlangsung (Sumber : Hasil Wawancara dengan

Asep selaku PKL Makanan Minuman, Hari Jum’at, Tanggal 9 Februari 2018).

Permasalahan ketiga berkaitan dengan kurang optimalnya komunikasi yang

dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Serang dengan para PKL. Hal ini ditandai

dari tidak dilakukannya kunjungan atau pemeriksanaan langsung yang dilakukan

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang atau petugas

Satpol PP Kota Serang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada

PKL secara berkala, minimal 1 kali pada tiap bulannya untuk memberi arahan,

himbauan, pemantauan bangunan lokasi PKL hingga pemberian surat peringatan

agar tidak lagi berjualan di sarana dan prasarana publik. Kondisi tersebut

13

menyebabkan PKL lebih berani untuk berjualan, bahkan berani mendirikan lapak

semi permanen seperti kios yang bangunannya terbuat dari kayu dan triplek

maupun lapak non permanen seperti gerobak dorong. Jika dibiarkan berlarut-larut

maka jumlah PKL yang berjualan akan semakin meningkat serta akan lebih sulit

untuk ditertibkan (Sumber : Hasil Wawancara dengan Mulya selaku Petugas

Satpol PP Kota Serang, Hari Kamis, Tanggal 8 Februari 2018).

Permasalahan keempat berkaitan dengan Satpol PP Kota Serang dianggap

tidak dapat menyerap aspirasi maupun keluhan dari para pemilik toko yang berada

di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Hal ini ditandai dari permohonan pemilik

toko untuk dilakukannya penertiban kepada PKL yang dinilai mengganggu

aktivitas perdagangan dari pemilik toko tidak direspon oleh petugas Satpol PP

Kota Serang. Padahal salah satu wewenang Satpol PP Kota Serang menurut Pasal

6 pada point c, menyatakan Satpol PP melakukan fasilitasi dan pemberdayaan

kapasitas penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat (Sumber : Hasil

Wawancara dengan Aceng selaku pemilik toko elektronik, Hari Jum’at, Tanggal 9

Februari 2018).

Permasalahan kelima berkaitan dengan adanya dugaan praktek pungutan liar

yang dilakukan oknum Satpol PP Kota Serang kepada para Pedagang Kaki Lima

(PKL). Hal ini ditunjukkan oleh adanya pemberian uang bulanan sebesar 200,000

ribu rupiah untuk setiap bulannya yang dibayarkan kepada oknum Satpol PP Kota

Serang tanpa adanya kwitansi atau bukti pembayaran yang sah. Namun uang

bulanan tersebut tidak menjamin PKL terbebas dari tindakan penertiban yang

mungkin sewaktu-waktu terjadi. Selain itu, terdapat pula iuran lain seperti iuran

14

keamanan sebesar 2,000 ribu rupiah yang dibayarkan kepada oknum masyarakat

atau sering disebut preman pada tiap hari (Sumber : Hasil Wawancara dengan

Zaenuri selaku PKL Pelat Nomor, Hari Jum’at, Tanggal 9 Februari 2018)

Permasalahan keenam berkaitan dengan minimnya kendaraan operasional

yang dimiliki Satpol PP Kota Serang dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Hal ini ditandai oleh terbatasnya jumlah

kendaraan operasional yang dipergunakan untuk melakukan patroli di lokasi-

lokasi yang sudah dijadwalkan untuk dilakukannya pengawasan pada setiap hari

maupun untuk melakukan penertiban PKL dengan mengangkut barang jualan,

seperti gerobak PKL. Kendaraan operasional Satpol PP Kota Serang disajikan

pada gambar 1.5.

Gambar 1.5

Kendaraan Operasional Satpol PP Kota Serang

Sumber : Dokumentasi, Lokasi Sekitar Masjid Agung Kota Serang, 2018

15

Satpol PP Kota Serang tercatat memiliki 2 kendaraaan operasional untuk

melaksanakan kegiatan patroli berbentuk mobil pickup tertutup dan 1 mobil

berbentuk semi truk terbuka untuk mengangkut barang sitaan dari PKL. Hasil

wawancara dengan Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol

PP Kota Serang, menyatakan bahwa jumlah kendaraan operasional tersebut

sangatlah minim untuk beban kerja yang relatif padat, khususnya untuk

pelaksanaan kegiatan patroli rutin yang minimal membutuhkan sebanyak 4 mobil

pickup tertutup agar pelaksanaan patroli dapat lebih menyeluruh pada daerah-

daerah di Kota Serang yang padat dengan penyalahgunaan fungsi jalan dan trotoar

sebagai lokasi berjualan PKL (Sumber : Hasil Wawancara dengan Zainal selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang, Hari Jum’at,

Tanggal 9 Februari 2018).

Menyadari pentingnya keberadaan Satpol PP Kota Serang dalam upaya

penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di Kota Serang sangatlah vital. Oleh karena itu segala

bentuk masalah atau hambatan kerja yang ada harus ditangani dengan tepat agar

Satpol PP Kota Serang dapat melaksanakan tugasnya dengan seoptimal mungkin.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan

kajian secara lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi

dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

Tahun 2018”.

16

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan identifikasi

masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Pelaksanaan tindakan penertiban PKL di Kawasan Pasar Royal Kota

Serang dinilai masih kurang yang ditandai dengan tidak dilakukan

tindakan penertiban secara berkala pada tiap bulannya, minimal 1 kali

pada tiap bulannya.

2. Tidak optimalnya kualitas pelaksanaan pekerjaan terkait penertiban

PKL yang ditandai petugas cenderung berperilaku kurang baik, tidak

ramah, cepat tersinggung dan kurang dapat menenangkan PKL dan

massa ketika melakukan penertiban non yustisial.

3. Kurang optimalnya komunikasi dari pihak Satpol PP Kota Serang

dengan para PKL yang ditandai dengan tidak dilakukannya kunjungan

atau pemeriksanaan langsung yang dilakukan Kepala Seksi Operasi

dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang atau petugas Satpol PP Kota

Serang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada PKL

secara berkala, minimal 1 kali pada tiap bulannya untuk memberi

arahan, himbauan, pemantauan bangunan lokasi PKL hingga

pemberian surat peringatan.

4. Satpol PP Kota Serang dianggap kurang dapat menyerap aspirasi dan

keluhan dari para pemilik toko yang berada di Kawasan Pasar Royal

Kota Serang yang ditandai permohonan pemilik toko untuk

17

menenertibkan PKL yang dinilai mengganggu aktivitas perdagangan

toko namun tidak direspon untuk dilakukannya penertiban.

5. Adanya dugaan praktek pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol

PP Kota Serang kepada para PKL yang ditunjukkan pemberian uang

bulanan sebesar 200,000 ribu rupiah untuk setiap bulannya tanpa

adanya kwitansi atau bukti pembayaran yang sah.

6. Minimnya kendaraan operasional yang dimiliki Satpol PP Kota Serang

dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota

Serang yang saat ini hanya memiliki 2 kendaraan operasional untuk

melaksanakan kegiatan patroli berbentuk mobil pickup tertutup dan 1 mobil

berbentuk semi truk terbuka untuk mengangkut barang sitaan dari PKL.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian fokus terhadap permasalahan,

peneliti membatasi pada ruang lingkup permasalahan yang difokuskan kepada

“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki

Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018”.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimanakah Peran Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan

Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018” ?

18

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk

mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, baik manfaat

teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan

pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Administrasi

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa berkaitan dengan analisis Peran Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di

Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018.

2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang

memiliki kesamaan tema atau fokus penelitian.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, diharapkan dapat

memberikan data dan informasi berkaitan dengan hasil analisis Peran

Satpol PP Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di

Kawasan Pasar Royal Kota Serang guna dapat mengevaluasi dan

19

memperbaiki hal-hal terkait upaya pengendalian PKL di lokasi

tersebut sebagai bentuk penegakkan peraturan daerah.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

informasi mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

dalam Penataan PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penggunaan teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu

penelitian. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi pedoman dalam

penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan masalah-

masalah yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yang berkaitan dengan

penelitian. Pada bab ini, peneliti mengkaji beberapa teori yang relevan dengan

permasalahan penelitian sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas.

Penelitian mengenai akan dikaji dengan menggunakan teori-teori dalam

ruang lingkup ilmu administrasi negara maupun terkait dengan fokus penelitian,

yaitu teori organisasi publik, teori peran, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor

4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

dan teori lainnya untuk menguatkan dasar empiris pada penelitian ini.

2.2 Teori Organisasi Publik

Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus

kehidupan. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya

manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit

dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai

21

menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan

lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman.

Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” yaitu

berkenaan dengan masyarakat. Syafi’i (2008:22) mendefinisikan publik sebagai

berikut :

”Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dengan kata lain publik tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda”.

Organisasi publik sering identik dengan organisasi pemerintah yang dikenal

sebagai birokrasi pemerintah. Taliziduhu (2011:14) mengemukakan organisasi

publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat

akan jasa publik dan layanan kemasyarakatan. Sedangkan Sutarto (2009:25)

menyatakan organisasi publik adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan

dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama.

Selain itu, organisasi publik umumnya menjadi organisasi terbesar yang

mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan

mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi

pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban

melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula

memungut pajak serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan hukum.

Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam

kegiatan operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada

22

masyarakat tidak pada keuntungan. Thoha (2008:58), memprediksi bahwa

organisasi di masa mendatang yang salah satunya di bidang penataan organisasi,

dimana organisasi publik di masa mendatang akan mempunyai sifat yang unik.

Berdasarkan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa organisasi

publik merupakan organisasi yang didirikan dengan ruang lingkup Negara dan

mempunyai kewenangan yang terlegitimasi untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat atas jasa publik dan pelayanan masyarakat.

2.3 Teori Peran

2.3.1 Pengertian Peran

Soekanto (2002:243) menyatakan peran (role) merupakan aspek dinamis

kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan

Slamet (2005:15) menyatakan peran adalah tindakan atau prilaku yang dilakukan

oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial.

Selain itu, Thoha (2008:13) menyatakan peran merupakan suatu rangkaian

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan yang dimainkan

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pemimpin di tingkat atas,

menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama. Sedangkan

Barbara (dalam Kanfer, 2007:197) mengemukakan peran adalah seperangkat

tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai

kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik

dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

23

Biddle dan Thomas (dalam Handayadiningrat, 2006:215) membagi

peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang

menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut : a. Aktor (aktor, pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku

menuruti suatu peran tertentu. b. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang

mempunyai hubungan aktor dan perilakunya. Hubungan aktor dan target adalah aktor menempati posisi pusat (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). dengan demikian, maka target berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor. Hal ini terlihat pada hubungan pemimpin-bawahan, suami-istri dan sebagainya.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut Terdapat istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yang antara lain : a. Expectation (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. contoh masyarakat umum, pasien, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seseorang.

b. Norm (norma) Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat

c. Wujud perilaku dalam peran Perwujudan peran (dalam istilah sarbin: role enactment) dapat dibagi menurut intensitasnya. Intensitas ini diukur berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat, perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanis saja. Sedangkan intensitas yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakannya.

d. Penilaian dan sanksi Penilain dan sanksi didasarkan kepada harapan dan norma. berdasarkan norma, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. kesan negatif dan positif inilah yang

24

dinamakan penilaian peran. Di pihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya negatif bisa menjadi positif.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku Kedudukan adalah sekumpulan orang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

4. Kaitan antara orang dan perilaku Kaitan atau hubungan yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku.

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan peran merupakan aspek

dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang

menempati posisi di dalam status sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

2.3.2 Peran Organisasi Sektor Publik

Mahsun (2006) menyatakan sektor publik dapat dipahami sebagai segala

sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan

jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya

yang diatur dengan hukum. Jadi munculnya sektor berawal dari adanya kebutuhan

masyarakat secara bersamaan terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai

prinsip keadilan, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola yang

salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah. Sebagai penyelenggara

pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka

menciptakan kesejahteraan masyarakat.

25

Jones (dalam Mahsun, 2006:8) menyatakan organisasi sektor publik

memiliki tiga peran utama yaitu:

1. Regulatory Role Regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods dan public service. Sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya diperuntukkan bagi umum atau seluruh masyarakat.

2. Enabling Role Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam. Wujud peran ini seperti dinas lingkungan hidup mengatur pengelolaan sampah, pemadam kebakaran menanggulangi musibah kebakaran dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja melakukan penertiban non yustisial kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik sebagai lokasi berjualan.

3. Direct Role / Direct Provision of Goods and Services Menyadari semakin kompleksnya area yang harus di ‘cover’ oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public good dan quasi public goods. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang ditetapkan dengan tidak merugikan masyarakat.

Jika dilihat dari definisi dan peran sektor publik tersebut diatas, maka sektor

publik adalah government (pemerintah) yang berfungsi untuk mensejahterakan

masyarakat, dimana pemerintah diberi “kekuasaan” oleh masyarakat untuk

mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik yang

berdasarkan hukum.

26

2.4 Satuan Polisi Pamong Praja

2.4.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan

Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Dalam Wikipedia, Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan

Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

menyatakan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat

pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

tenteram, tertib, dan teratur.

2.4.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, Pasal 4 menyatakan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat.

27

Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP mempunyai beberapa fungsi

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja, Pasal 5 menyatakan fungsi tersebut antara lain :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah. 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP

dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak

asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari

negara yang wajib menghormati hak asasi manusia. Dengan mengetahui posisi

sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran

HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

2.4.3 Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, dalam Bab III (3) menjelaskan tentang wewenang, hak dan kewajiban

Satpol PP yang diatur dalam tiga pasal. Pasal 6 menjelaskan wewenang dari

Satpol PP, diantaranya :

28

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non yustisial dalam Pasal 6 tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak sampai proses peradilan.

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Hak Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 7, yaitu :

1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8

menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

29

4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah

2.4.4 Pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP umumnya menggunakan dua

pendekatan, yakni pendekatan preventif (pencegahan) sebagai bentuk pelaksanaan

fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah dan pendekatan represif

(penindakan) sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dengan

kewewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda

dan/atau peraturan kepala daerah.

Kedua pendekatan tersebut digunakan agar amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 dan Pasal 6

dapat dilaksanakan dengan optimal. yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Preventif Merupakan upaya pendekatan yang mengarah kepada tindakan pencegahan dari kemungkinan terjadinya suatu sebab. Dalam penegakkan Perda, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah dapat dilakukan melalui sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam pendekatan preventif, Satpol PP dapat melakukan dengan cara sosialisasi kepada obyek yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), memberikan himbauan hingga pemberian surat peringatan kepada PKL untuk segera memindahkan lokasi berjualannya secara sukarela.

30

2. Pendekatan Represif Merupakan upaya pendekatan yang mengarah kepada tindakan penyelesaian secara langsung di lokasi dimana masalah tersebut berada. Dalam pelaksanaan penegakkan Perda, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pendekatan represif, Satpol PP melakukan tindakan penertiban lokasi PKL secara langsung dengan cara merubuhkan bangunan lokasi berjualan dan melakukan penyitaan aset sarana yang digunakan PKL untuk berjualan seperti gerobak dagangan.

Dengan demikian, Satpol PP dalam menjalankan tugasnya menggunakan

pendekatan preventif yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat tentang isi peraturan daerah agar masyarakat dapat memahami aturan-

aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan pendekatan represif

sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dengan kewewenangan

melakukan tindakan penertiban non yustisial cenderung ke arah penertiban yang

dilakukan Satpol PP terhadap PKL.

2.4.5 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang

Kaki Lima

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang

dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

maka dia menjalankan suatu peran. Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP), peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban

31

individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu

hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan dibatasi pada

fungsi dan wewenang yang dimilikinya.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang adalah tugas dan

wewenang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tugas Satpol PP Kota

Serang, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Upaya penegakkan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima (PKL).

Jones (dalam Mahsun, 2006:8) menyatakan organisasi sektor publik

memiliki tiga peran utama, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

memiliki peran dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu:

1. Regulatory Role Regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods dan public service. Sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Dalam regulatory role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Enabling Role Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam. Dalam enabling role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4

32

menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. Pada fungsi pelaksanaan penegakkan Perda ini diikuti dengan kewenangan Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Direct Role / Direct Provision of Goods and Services Menyadari semakin kompleksnya area yang harus di ‘cover’ oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public good dan quasi public goods. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang ditetapkan dengan tidak merugikan masyarakat. Dalam direct role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah. Pada fungsi pengawasan ini, pendekatan preventif digunakan oleh Satpol PP dalam upaya sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. hal ini merupakan bentuk pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah

Adanya pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

PKL, dimana pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana

prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan

sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan yang dijadikan

33

lokasi berjualan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan

daerah di Kota Serang melalui penataan dengan cara penertiban lokasi PKL yang

tidak sesuai dengan peruntukkannya.

2.5 Pedagang Kaki Lima

2.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pasal 1 ayat 8 menyatakan PKL

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan

sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota,

fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta, baik sementara atau menetap.

Kamal (2008:69) menyatakan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis

pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah

perkotaan. Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL di tengah melimpahnya

tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar

tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang

melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran

utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang

dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri. Kebanyakan

Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan

kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata.

34

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan PKL adalah seseorang

yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana

prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus

dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap.

2.5.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Kartono (2008:3) menyatakan ciri-ciri umum dari Pedagang Kaki Lima

(PKL) yang dikemukakan oleh, yaitu:

1. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus sebagai produsen.

2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain.

3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.

4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatakan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.

5. Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.

6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.

7. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.

2.5.3 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Jenis dagangan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat dipengaruhi oleh

sifat pelayanan PKL itu sendiri. Barang yang didagangkan biasanya bergantung

pada lokasi dimana PKL berdagang. Kartono (2008:4) menyatakan jenis dagangan

yang biasa didagangkan oleh PKL antara lain :

1. Makanan dan minuman Terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa

35

pulang. Lokasi dagangan untuk barang dagangan seperti ini biasanya berlokasi di perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, ruang terbuka atau taman, dan persimpangan jalan utama menuju keramaian.

2. Pakaian atau tekstil dan mainan anak. Untuk barang dagangan seperti ini biasanya pola pengelompokan lebih berbaur dengan komoditas lain. Lokasi dagangan cenderung sama dengan para pedagang makanan dan minuman.

3. Buah-buahan dimana jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-buah segar. Komoditas perdagangkan cenderung berubah-ubah sesuai dengan musim musim buah. Lokasi PKL yang menjual buah-buahn berada di pusat-pusat keramaian serta cenderung berbaur dengan jenis komoditas lainnya.

4. Rokok dan obat-obatan Biasanya pedagang yang menjual rokok juga berjualan makanan ringan, obat, dan permen. Lokasi dagangan jenis ini cenderung berada di pusat-pusat keramaian, atau dengan kegiatan-kegiatan sektor formal.

5. Barang cetakan seperti majalah, koran dan buku bacaan. Jenis dagangan seperti ini cenderung berlokasi di pusat-pusat keramaian dan berbaur dengan pedagang jenis komoditas lainnya.

6. Jasa perorangan Terdiri dari tukang kunci, reparasi jam, tukang stempel hingga tukang pembuat figuran. Pedagang jenis ini berlokasi didaerah pertokoan dan berbaur dengan jenis komoditas lain

2.5.4 Perlengkapan Pedagang Kaki Lima

Permadi (dalam Septiana, 2011:11) menyatakan macam-macam

perlengkapan yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima antara lain :

1. Grobak, Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan.

2. Lapak Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios

36

kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.

3. Pikulan Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

4. Gendong Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

5. Sepeda Di beberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi begian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Ditinjau menurut macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas

dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang

menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin

tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka

hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

2.5.5 Kontribusi Pedagang Kaki Lima Sebagai Sektor Informal

Yusriadi (dalam Kamal, 2008: 69) menyatakan diakui atau tidak secara

empirik, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdampak positif khususnya

bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan bahwa usahawan-usahawan sektor PKL

di samping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat

37

pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban

pekerjaan pemerintah kota. Bagi pemerintah kota, PKL juga banyak memberikan

andil yakni mampu memberikan konstribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) melalui restribusi yang dikenakan. Ini artinya PKL berperan sebagai aset

potensi ekonomi pemerintah kota.

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota merupakan wujud

kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kota untuk mengatur, menata, dan

membina Pedagang Kaki Lima (PKL). Isi Perda yang mengatur tentang PKL

antara daerah satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, namun karakter

kepemimpinan dan kultur masyarakat daerah yang membedakan bagaimana

pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan penataan

pedagang kaki lima. Sriyanto (2006: 113) mengemukakan PKL menjadi satu-

satunya alternatif bagi banyak orang agar terhindar dari kemiskinan, pelacuran

atau kriminalitas dan akibat sosial lain yang bersifat negatif.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari pelaku usaha perekonomian

sektor informal perlu dilakukan upaya penataan dan pemberdayaan agar dapat

meningkatkan dan mengembangkan usahanya. kemudian, Pemerintah Kota

Serang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan PKL. Penataan dan pemberdayaan PKL yang diamanatkan dalam

Peraturan Daerah tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan potensi PKL melalui upaya penataan sebagai usaha perekonomian

sektor informal yang juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan

perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

38

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori-teori

berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh

dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel penelitian.

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

Penelitian Dyah Pratiwi tahun 2017 dengan judul “Peran Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan

Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang”. Skripsi. Program Studi

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa. Masalah penelitian diantaranya terjadinya pencemaran

udara yang telah mengganggu kesehatan masyarakat, penurunan kualitas terhadap

sungai yang telah mengganggu ekosistem makhluk hidup di dalamnya dan

aktivitas masyarakat sekitar dan berkurangnya sumber mata air yang

menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh air bersih. Tujuan

penelitian untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang dalam pengendalian dampak

pencemaran kawasan industri modern. Teori yang digunakan konsep peran

organisasi sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8) dan konsep upaya

pengendalian dampak lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data

menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan peran

DLH Kabupaten Serang dalam pengendalian dampak pencemaran kawasan

39

industri modern dapat dikatakan belum optimal karena masih ditemuinya

beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian

dampak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pola komunikasi dan

koordinasi dengan instansi kewilayahan, pembuatan aplikasi “QLUE” agar

masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli akan

masalah lingkungan, membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan

langsung masyarakat dan perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan

pengelolaan lingkungan hidup.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berkaitan

dengan teori peran organisasi sektor publik, pendekatan penelitian kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitian, dimana

penelitian sebelumnya berfokus kepada peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten Serang pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern.

Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Satpol PP Kota Serang dalam

penertiban pedagang kaki lima (PKL).

Selain itu, Lidya Monalisa Fransisca pada tahun 2015 melakukan penelitian

dengan judul “Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk

Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota

Samarinda). E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Masalah penelitian ditandai oleh

Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Gajah Mada ini sering melakukan

kegiatannya di atas trotoar sebelum waktu yang telah ditetapkan, yakni jam 5 sore

bahkan sampai turun ke badan jalan untuk menjajakan dagangannya. Tujuan

40

penelitian untuk menjelaskan peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi

interpersonal untuk penertiban PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda. Teori

yang digunakan menggunakan teori peran (role theory) dan teori efektivitas

komunikasi interpersonal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode

studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan ketentraman dan ketertiban umum serta

menegakkan Perda dalam rangka mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan

tugas-tugas Satpol PP sudah dijalankan dengan baik oleh petugas terkait

penertiban terhadap PKL sehingga maksud, tujuan, sasaran Satpol PP dalam

menjalankan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keterbukaan

Satpol PP dalam menyampaikan pesan dan informasinya kepada PKL sudah jelas

dan dapat dipahami oleh PKL mengenai aturan yang ada. Empati Satpol PP dalam

menyampaikan pesan dan informasinya sudah dilakukan petugas kepada PKL

dalam penertiban. Sikap mendukung Satpol PP terhadap PKL di Jalan Gajah

Mada Kota Samarinda masih kurang baik. Sikap Satpol PP belum sepenuhnya

dirasakan oleh PKL, yang berhubungan dengan sikap spontanitas Satpol PP dalam

menyampaikan pesan dan informasi dengan tidak menunjukan sikap mendukung

terhadap PKL dalam berjualan. Sikap positif Satpol PP dalam penyampaian pesan

terhadap PKL masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan sebagian

dari PKL yang menganggap aparat kasar dalam melakukan penertiban. Namun

ada PKL yang beranggapan, sikap baik dan sopan Satpol PP dengan PKL sudah

dijalankan dengan sangat baik melalui komunikasi interpersonalnya. Kesetaraan

41

pada Satpol PP dengan para PKL dalam melakukan penyampaian secara

menyeluruh sudah baik.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berkaitan

dengan teori peran (role theory), pendekatan penelitian kualitatif dan fokus

penelitian penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Perbedaan dengan penelitian

sebelumnya terdapat pada alat analisis yang digunakan, dimana penelitian

sebelumnya menggunakan analisis efektivitas komunikasi interpersonal,

sedangkan peneliti menggunakan alat analisis yang bersumber dari konsep peran

organisasi sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8).

Adapun Rajab Ely tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul “Peranan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin

Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari”. Artikel E-Journal. Tidak

dipublikasi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. Masalah penelitian

ditunjukkan oleh adanya anggota masyarakat yang melakukan proses

pembangunan tanpa seizin Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga membawa

dampak yang buruk bagi penataan ruang Kota Tanjungpinang dan juga merugikan

daerah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor pajak, kurangnya

pemahaman dan kepedulian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

dalam menjalankan peranannya sebagai aparat penegekan Peraturan Daerah di

Kota Tanjungpinang dan Lambat dilakukannya penertiban oleh Satuan Polisi

Pamong Praja apabila ada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah

khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan

42

akhirnya semakin lama maka semakin banyak menjamurnya bangunan yang tidak

memiliki izin mendirikan bangunan. Tujuan penelitian untuk mengetahui

bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban masyarakat

di bidang Izin Mendirikan Bangunan. Metode penelitian menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui Satpol PP

Tanungpinang sudah menjalankan peranannya dengan baik dalam upaya

melakukan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat yang

bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Sei Jang maupun di

Kelurahan Dompak. Kewajiban Satpol PP adalah melakukan penertiban

masyarakat dalam rangka menegakan sebuah Peraturan Daerah, yang mana dalam

melakukan atau melaksanakan teknis oprasional penertiban masyarakat harus

sesuai dengan prosedur tetap yang telah di tentukan oleh Peraturan Daerah. upaya

peningkatan yang harus dilakukan pada masa mendatang adalah mengorganisir

dengan baik pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pearaturan Daerah, sebab

keikutsertaan anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang masih belum merata,

khususnya masalah penertiban masih belum optimal.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berkaitan

dengan pendekatan penelitian kualitatif dan fokus penelitian penertiban.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada alat analisis yang

digunakan, dimana penelitian sebelumnya berfokus kepada penertiban masyarakat

di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari, sedangkan

peneliti berfokus kepada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan

Pasar Royal Kota Serang.

43

2.7 Kerangka Berfikir

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia

diantaranya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena PKL kini

seakan-akan menjadi masalah sosial ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai

akibat dari rendahnya kualiatas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan

pekerjaan, ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang

tinggi, pendapatan yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi

pertumbuhan PKL pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kota Serang.

Pada prinsipnya Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak

maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas

umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Kota dan atau swasta baik yang sementara atau menetap. Dengan kata

lain, PKL adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan

dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan

raya, di jalur trotoar, di halte dan lokasi lainnya, baik sementara atau menetap.

Salah satu lokasi umum di Kota Serang yang menjadi tempat Pedagang

Kaki Lima (PKL) berjualan terdapat di Kawasan Pasar Royal Kecamatan Serang

Kota Serang. Lokasi merupakan salah satu lokasi strategis bagi para PKL untuk

berjualan karena kawasan tersebut merupakan daerah yang menjadi lokasi

pertemuan dari 3 jalur lalu lintas, yakni jalur Pocis-Serang, jalur Serang-Banten

Lama dan jalur Pandean-Serang dan juga menjadi kawasan perdagangan dan jasa

yang ditandai dengan banyak berdirinya gedung pertokoan dan ritel lainnya.

44

Kawasan Pasar Royal Kota Serang yang menjadi lokasi PKL berjualan yang

menyalahi Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10

Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah

Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Serang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pelanggaran tersebut berupa

penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik

bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan

mendirikan bangunan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan

keindahan daerah di Kota Serang.

Penyalahgunaan fungsi trotoar yang seyogyanya menjadi sarana bagi

pejalan kaki justru tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. hal ini disebabkan

PKL yang menyalahgunakan fungsi trotoar sebagai lokasi berjualan menyebabkan

pejalan kaki tidak dapat menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan kaki namun

terpaksa harus turun ke jalan untuk berjalan yang tentunya dapat membahayakan

keselamatan pejalan kaki, trotoar menjadi kotor akibat sampah dari barang jualan

yang dibuang tidak pada tempatnya dan menyebabkan area di pinggir jalan raya

atau sepanjang jalur trotoar tampak kumuh.

Selain berdampak negatif, keberadaan PKL juga dapat memberikan dampak

positif terkait kegiatan perekonomian rakyat atau individu yang menjadikan PKL

sebagai mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dan kegiatan

perekonomian daerah karena PKL merupakan rantai terakhir (pengecer) dari

komoditi produk yang dihasilkan produsen hingga dapat dikonsumsi konsumen.

45

Kondisi inilah yang membuat PKL hanya bisa ditangani melalui upaya penataan

dan pemberdayaan PKL yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah

melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang adalah tugas dan

wewenang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tugas Satpol PP Kota

Serang, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Upaya penegakkan Perda dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Adanya pelanggaran yang dilakukan PKL terkait Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dimana pelanggaran

tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun

bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak

diperuntukkan mendirikan bangunan yang dijadikan lokasi berjualan dan

mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kota Serang.

Atas kondisi tersebut, peran Satpol PP Kota Serang dalam melakukan tindakan

penertiban non yustisial dilaksanakan melalui penghapusan lokasi PKL atau

penertiban PKL yang diantaranya berlokasi di Kawasan Pasar Royal Pocis Kota

Serang.

Untuk memudahkan dalam memahami alur penelitian ini, peneliti menyusun

kerangka berfikir yang disajikan pada gambar berikut :

46

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

INPUT

Permasalahan Satpol PP Kota Serang dalam penertiban PKL antara lain : 1. Pelaksanaan tindakan penertiban PKL di Kawasan Pasar Royal Kota

Serang dinilai masih kurang 2. Tidak optimalnya kualitas pelaksanaan pekerjaan terkait penertiban PKL

yang ditandai oleh petugas masih cenderung berperilaku kurang baik 3. Kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota

Serang dengan para PKL yang ditandai oleh kurang dilakukannya sosialisasi secara langsung kepada PKL

4. Satpol PP Kota Serang dianggap kurang dapat menyerap aspirasi dan keluhan dari para pemilik toko yang berada di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

5. Adanya dugaan praktek pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol PP Kota Serang kepada para PKL yang ditunjukkan pemberian uang bulanan.

6. Minimnya kendaraan operasional yang dimiliki Satpol PP Kota Serang dalam penataan PKL, dimana saat ini hanya memiliki 2 kendaraan operasional untuk patroli berbentuk mobil pickup tertutup dan 1 mobil berbentuk semi truk terbuka untuk mengangkut barang sitaan dari PKL

Sumber : Peneliti, 2018

PROSES

Peran Satpol PP Kota Serang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Simpang 3 Royal Kota Serang

1. Regulatory Role (Perencana Kebijakan) 2. Enabling Role (Pelaksana Kebijakan) 3. Direct Role (Pengawas Kebijakan)

Sumber : Jones (dalam Mahsun, 2006:8)

OUTPUT

Mengetahui bagaimana peran yang dilakukan Satpol PP Kota Serang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

OUTCOME

Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

47

2.8 Asumsi Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini yang berfokus kepada analisis Peran Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018. Peran Satpol PP Kota

Serang dalam melakukan tindakan penataan dilaksanakan melalui perannya

sebagai Regulatory Role (perencana kebijakan), Enabling Role (pelaksana

kebijakan) dan Direct Role (pengawas kebijakan).

Peneliti memiliki asumsi dasar bahwa apabila peran Satpol PP Kota Serang

dilaksanakan dengan optimal maka penataan PKL di Kawasan Pasar Royal dapat

terlaksana dengan baik sehingga membuat PKL tidak lagi menyalahgunakan

fungsi sarana prasarana publik, meminimalisir pelanggaran peraturan daerah oleh

PKL atau masyarakat lainnya, terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan

masyarakat di Kota Serang, khususnya pihak-pihak lain yang terkait dengan usaha

perdagangan di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

48

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:3). Sedangkan pengertian

lainnya menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti

dalam mengumpulkan data penelitian.

Dalam konteks penelitian sosial, masalah dalam penelitian, tema dan judul

penelitian memiliki perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Baik substansial

maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan

metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat

variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah-

masalah kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang

rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Penelitian yang

berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018”

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2011:4) menyatakan metode penelitian deskripstif dengan

pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dengan maksud untuk

memahami suatu fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,

dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian.

49

Pada pendekatan ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata,

laporan terinci dari informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:3) mengemukakan metodologi

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari

orang dan perilaku yang diamati. Marshal (dalam Sugiyono, 2011:13)

mendefinisikan kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dalam interaksi manusia.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada peran Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di

Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Selanjutnya analisis peran Satpol PP Kota

Serang didasarkan kepada perannya sebagai Regulatory Role (perencana

kebijakan), Enabling Role (pelaksana kebijakan) dan Direct Role (pengawas

kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4

Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang sebagai instansi pemerintah yang

bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban

50

umum dan ketenteraman masyarakat, dimana kewenangan yang dimilikinya

diantaranya dengan melakukan tindakan penertiban non yustisial.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Variabel penelitian adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota

Serang. Selanjutnya analisis peran Satpol PP Kota Serang didasarkan kepada

kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait

penegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan PKL.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk mempermudah memahami

penelitian ini peneliti membuat definisi operasional variabel yang antara lain :

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2002:243).

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 ayat 8).

3. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta baik yang

51

sementara atau menetap (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 1 ayat 8).

4. Penataan PKL merupakan tindakan penataan PKL yang dilakukan dengan cara pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini pelanggaran atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 6)

5. Peran Satpol PP Kota Serang dalam penataan PKL merupakan tindakan penataan melalui pelaksanaan penertiban non yustisial terkait penghapusan lokasi PKL atau penertiban PKL yang melanggar Perda berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik yang digunakan sebagai lokasi berjualan.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah orang atau human instrument, yakni peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi

instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga

mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-

kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi

dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah penelitian, yakni

peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam penataan Pedagang Kaki

Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

Selain itu, hal-hal yang terdapat di dalam penelitian kualitatif merupakan

sesuatu yang belum jelas dan pasti masalahnya, sumber data, hasil yang

diharapkan semuanya belum jelas. Nasution (dalam Sugiyono, 2011:14),

menyatakan penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadi manusia

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya

52

belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur

penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya

tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya serta dirasa perlu

dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti, peneliti

itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapainya.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2011:17).

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara terang-

terangan, yaitu observasi yang melakukan pengumpulan data dengan

menyatakan terus terang kepada sumber data atau informan bahwa

sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber

utama data. Peneliti adalah pewawancara dan sumber data adalah

orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

melalui wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (structured

interview) adalah wawancara yang terstruktur, dimana peneliti

53

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar yang berkaitan

dengan fokus penelitian, yakni peran Satuan Polisi Pamong Praja

dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal

Kota Serang.

Data sekunder diambil dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

serta dokumentasi yang antara lain :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) adalah pengumpulan data dari

literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku referensi,

laporan kerja instansi terkait dan jurnal penelitian sejenis.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari

dokumen resmi dan relevan dengan penelitian yang berupa tulisan,

gambar, foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu

dokumentasi juga catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan

pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari peraturan

perundang-undangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta

menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisisnya dengan

masalah yang diteliti.

54

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,

khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

a. Buku catatan, digunakan untuk mencatat pencatatan dengan

sumber data.

b. Kamera, digunakan untuk memotret kegiatan yang berkaitan

dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

keabsahan penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi

hal yang sangat penting karena informan merupakan sumber data kualitatif.

Informan kunci yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang yang terdiri dari Kepala

Satpol PP Kota Serang, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Komandan Regu

Penertiban PKL dan Petugas Satpol PP Kota Serang. Sedangkan informan

sekunder terdiri dari unsur Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik pertokoan di

Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

Kategori informan kunci dan informan sekunder dalam penelitian ini lebih

lanjut diuraikan pada tabel di bawah ini :

55

Tabel 3.1

Informan Penelitian

Jenis Kategori Kode Informan Keterangan

Key Informan

Satpol PP Pamong Praja

I1 Kepala Satpol PP Kota Serang

Organisasi Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memiliki kewenangan melakukan penertiban non yustisial

I2 Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

I3 Komandan Regu Penertiban PKL

I4 Petugas Satpol PP Kota Serang

Secondary Informan

Pengelola Pasar Royal

I5 Kepala Pengelola Pasar Royal

Pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pasar Royal

Pedagang Kaki Lima

I6 PKL Penjual Makanan Minuman di Badan Jalan

Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, baik yang sementara atau menetap

I7 PKL Penjual Pakaian di Badan Jalan

I8 PKL Penjual Plat Nomor di Trotoar

Pemilik Pertokoan

I9 Pedagang Ritel Produk Elektronik

Pelaku usaha yang memiliki lokasi permanen (toko) dengan izin perdagangan I10 Pedagang Ritel

Produk Kusen

Sumber : Peneliti, 2018

56

Pedoman wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian

dari informan penelitian disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

Konsep

Variabel Dimensi Indikator Informan

Peran Satpol

PP Kota

Serang dalam

melakukan

penataan

PKL di

Kawasan

Pasar Royal

Kota Serang

Regulatory

Role

(Perencana

Kebijakan )

1. Perencanaan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

2. Perencanaan jadwal kegiatan

penataan PKL

3. Perencanaan target lokasi

penataan PKL

I1, I2, I3, I4

Enabling

Role

(Pelaksana

Kebijakan)

1. Pelaksanaan penertiban PKL

2. Koordinasi penegakkan perda

dengan instansi lain terkait

pelaksanaan penertiban PKL

I1, I2, I3, I4,

I5, I6, I7, I8,

I9, I10

Direct Role

(Pengawas

Kebijakan)

1. Pengawasan melalui koordinasi

dengan pengelola Pasar Royal

2. Pengawasan melalui inspeksi

langsung kepada PKL

I1, I2, I3, I4,

I5,I6, I7, I8,

I9, I10

Sumber : Peneliti, 2018

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan

setelah selesai di lapangan.

57

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2013:13) mengemukakan aktivitas analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada

setiap tahap penelitian sehingga tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas analisis

disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1

Komponen Analisis Data (Interactive Model) dari Miles dan Huberman

Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2013:13) menyatakan kegiatan

analisis data penelitian kualitatif meliputi kegiatan berikut ini :

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar”

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang

Data Collection

Data Display

Data Reduction

Conclusions Drawing / Verifying

58

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan

rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera

dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali

bila diperlukan. Reduksi data ini membantu utnuk memberikan kode-

kode pada aspek tertentu.

2. Penyajian data (Data Display)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data.

Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada

masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk

penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan

bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks

naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusions Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalalh penarikan

kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan

penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan

59

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Uji Keabsahan Data

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan data yang

di laporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2011:55). Untuk menguji validitas data

menggunakan teknik Triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk itu

teknik triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan

teknik Triangulasi Sumber.

Teknik Triangulasi Sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh

melalui beberapa sumber (Moleong, 2013). Peneliti melakukan wawancara

dengan berbagai macam informan penelitian. Selain teknik Triangulasi, untuk

mendukung kevalidan suatu data hasil penelitian digunakan juga membercheck.

60

Membercheck merupakan proses pengecekkan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data

yang diperoleh dan disajikan oleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh

sumber data, hal ini untuk mencegah adanya data yang bukan berasal dari

informan penelitian.

3.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 30

Kota Serang Banten. Prakiraan jadwal penelitian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

No Keterangan Tahun 2018

Tahun

2019

Jan – Mar Apr – Jun Jul – Des Jan

1 Observasi awal

2 Penyusunan proposal

3 Bimbingan Bab I – III

4 Pendaftaran seminar proposal

5 Seminar proposal

6 Revisi proposal

7 Penelitian lapangan

8 Bimbingan Bab IV – V

9 Sidang dan revisi skripsi

Sumber : Peneliti, 2018

61

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penetidakan

Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Dalam Wikipedia, Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menetidakkan

Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

menyatakan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat

pemerintah daerah dalam penetidakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

tenteram, tertib, dan teratur.

62

4.1.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, Pasal 4 menyatakan Satpol PP mempunyai tugas menetidakkan Perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP mempunyai beberapa fungsi

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja, Pasal 5 menyatakan fungsi tersebut antara lain :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penetidakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penetidakan Perda dan peraturan kepala daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 5. Pelaksanaan koordinasi penetidakan Perda dan peraturan kepala

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

4.1.3 Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, dalam Bab III (3) menjelaskan tentang wewenang, hak dan kewajiban

Satpol PP yang diatur dalam tiga pasal. Pasal 6 menjelaskan wewenang dari

Satpol PP, diantaranya :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan

63

tindakan penertiban non yustisial dalam Pasal 6 tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak sampai proses peradilan.

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah; dan

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

4.2 Informan Penelitian

Penelitian dengan berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

Tahun 2018” menggunakan beberapa informan sebagai sumber data yang

kemudian diklasifikasikan ke dalam informan kunci (key informan) dan informan

pembantu (secondary informan). Informan tersebut memiliki informasi yang

dibutuhkan peneliti, karena informan dalam kesehariannya senantiasa

berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan kunci yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang yang terdiri dari Kepala

Satpol PP Kota Serang, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Komandan Regu

Penertiban PKL dan Petugas Satpol PP Kota Serang. Sedangkan informan

sekunder terdiri dari unsur Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik pertokoan di

Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

64

Jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang

informan. Informan tersebut antara lain :

1. Maman Lutfi, Kepala Satpol PP Kota Serang, informan ini merupakan

informan kunci.

2. Zainal, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, informan ini

merupakan informan kunci.

3. Asdi Suparya, Komandan Regu Penertiban PKL, informan ini

merupakan informan kunci.

4. Mulya, Petugas Satpol PP Kota Serang, informan ini merupakan

informan kunci.

5. Sulaiman, Kepala Pengelola Pasar Royal, informan ini merupakan

informan sekunder.

6. Asep, Pedagang Kaki Lima Penjual Makanan Minuman di Badan

Jalan, informan ini merupakan informan sekunder.

7. Deny Setyadi, Pedagang Kaki Lima Penjual Pakaian di Badan Jalan,

informan ini merupakan informan sekunder.

8. Zaenuri, Pedagang Kaki Lima Penjual Plat Nomor di Trotoar,

informan ini merupakan informan sekunder.

9. Aceng, Pedagang Ritel Produk Elektronik, informan ini merupakan

informan sekunder.

10. Agung Wijaya, Pedagang Ritel Produk Kusen, informan ini

merupakan informan sekunder.

65

4.3 Deskripsi dan Analisis Data

Penelitian mengenai “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

Tahun 2018”, data yang peneliti dapatkan berupa kata-kata melalui proses

wawancara dan observasi terang-terangan. Selain data berupa kata-kata dan

tindakan, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi foto guna menguatkan data

penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan aktifitas analisis

data dilakukan secara bersamaan. Seperti yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya, bahwa dalam proses analisis data menggunakan model interaktif

yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Validitas data menggunakan teknik

triangulasi sumber dan membercheck.

Matriks triangulasi sumber disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Matriks Triangulasi Sumber

Item Data Wawancara Observasi Validasi Jumlah

Informan Kunci (Unsur Satpol PP Kota Serang

√ √ √ 4 Informan

Informan Sekunder (Pengelola Pasar Royal dan Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Royal)

√ √ √ 6 Informan

Sumber : Peneliti, 2018

66

Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti menggunakan

lembar wawancara menggunakan teori peran menurut Jones (dalam Mahsun,

2006:8) sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian

berkenaan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Model teori

peran menurut Jones (dalam Mahsun, 2006:8), meliputi kriteria peran sebagai

Regulatory Role (Perencana Kebijakan), Enabling Role (Pelaksana Kebijakan)

dan Direct Role (Pengawas Kebijakan) yang diuraikan berikut ini.

4.3.1 Perencana Kebijakan (Regulatory Role)

Dimensi perencana kebijakan (regulatory role) merupakan deskripsi

dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones.

Dalam regulatory role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satpol PP

mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penetidakan Perda,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang

bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) perencanaan

standar operasional prosedur (SOP), (2) perencanaan jadwal kegiatan penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL), dan (3) perencanaan target lokasi penataan Pedagang

Kaki Lima (PKL).

67

1. Perencanaan Standar Operasional Prosedur

Informasi berkenaan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

terkait kegiatan penataan PKL di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan Pasar

Royal. Apa saja yang diatur dalam SOP, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Serang didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. SOP yang dipakai itu mencakup daerah yang dituju saat patroli dan kalau sudah memenuhi kriteria dilakukan penertiban langsung berdasarkan jadwal patroli yang ada, jumlah personil yang bertugas, lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penertiban untuk satu lokasi yang dituju, dan lain sebagainya

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Ya betul, kita punya prosedur yang mengatur saat melaksanakan tugas pekerjaan. Biasanya tiap hari melakukan patroli ke lokasi-lokasi yang sudah ditargetkan dalam agenda bulanan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Ada, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kita gunakan menjadi acuan petugas Satpol PP Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Yang saya ketahui untuk prosedur yang menjadi patokan atau acuan kita bertugas dari SOP. Kalau detailnya saya kurang hafal sebab ada banyak, tapi umumnya punya fokus kepada upaya pengawasan langsung melalui kegiatan patroli rutin ke beberapa lokasi yang sudah dijadwalkan dan jumlah personil yang bertugas dan target utama dari kegiatan penertiban, itupun kalau sudah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu

68

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Serang dalam melaksanakan tugas

penegakkan Perda didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP

tersebut mencakup daerah yang dituju saat patroli, jumlah personil yang bertugas,

lama waktu yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

Informasi berkenaan dengan apa yang menjadi acuan atau dasar hukum

dalam penyusunan SOP terkait penataan PKL, hasil wawancara dengan Maman

Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Satpol PP Kota Serang punya tugas pokok penegakkan perda, jadi peraturan yang menjadi acuan Satpol PP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peraturan lainnya yang masih dalam konteks penegakkan Peraturan Daerah

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Kalau terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Ada regulasi-regulasi yang mengatur penyusunan SOP untuk penataan PKL, tapi saya tidak ingat semuanya. Contoh yang saya ingat itu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sama Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang biasa jadi dasar kita untuk penataan PKL

69

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Untuk penertiban PKL itu dasarnya dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa peraturan yang menjadi acuan Satpol PP Kota

Serang dalam bertugas diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10

Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah

Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Serang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peraturan lainnya dalam rangka

penegakkan Peraturan Daerah.

Informasi berkenaan dengan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan SOP

terkait penataan PKL di Kota Serang, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Jajaran pimpinan, seperti saya selaku Kepala Satpol PP Kota Serang, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian,dan Kepala seksi lainnya

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Yang menyusun SOP itu dari Kepala Satpol PP Kota Serang, saya selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan pimpinan dari seksi lainnya

70

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Yang terlibat itu seperti Kepala Satpol PP Kota Serang dan Kepala-kepala Seksi lainnya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Saya kurang tahu pasti siapa saja yang terlibat dalam penyusunan SOP itu, saya dan teman-teman selaku petugas hanya melaksanakan saja SOP

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa Kepala Satpol PP Kota Serang, Kepala Seksi

Operasi dan Pengendalian,dan Kepala seksi adalah pihak-pihak yang terlibat

dalam penyusunan SOP terkait dengan penataan PKL.

Informasi berkenaan dengan pelaksanaan penataan PKL di Kota Serang,

diantaranya PKL di Kawasan Pasar Royal sudah sesuaikah dengan SOP, hasil

wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang

mengatakan :

Setiap pelaksanaan penataan, termasuk di dalamnya pasti sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Pastinya pelaksanaan penataan PKL di lokasi-lokasi yang kita agendakan untuk dimonitor secara berkelanjutan itu sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku

71

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Ya sudah sesuai dengan SOP, misalkan untuk dilaksanakan penataan itu kan tahapannya kita memberikan himbauan, memberikan surat peringatan, apabila surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan kita pasti akan tertibkan dengan cara merobohkan apabila mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dan menyita aset dagangan milik PKL

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan selama ini sudah sesuai dengan SOP dan peraturan

yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan penataan PKL di lokasi-lokasi

yang kita agendakan atau dijadwalkan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan

peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator perencanaan standar

operasional prosedur dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang

dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP Kota

Serang sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hal ini

ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari petugas Satpol PP Kota Serang ke

lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas serta kegiatan

penertiban yang dilakukan, diantaranya kawasan Pasar Royal sudah sesuai dengan

SOP yang berlaku, seperti pelaksanaan tahapan pemberian himbauan, pemberian

surat peringatan pertama hingga ketiga serta melakukan tindakan penertiban jika

peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun peneliti

tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan ditinjau dari

72

perencanaan standar operasional prosedur yang menjadi acuan bagi Satpol PP

Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya.

2. Perencanaan Jadwal Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan jadwal kegiatan penataan PKL di Kota Serang,

diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Sepengetahuan saya ada, cuma untuk detailnya nanti adik (peneliti) bisa minta ke bagian administrasi langsung

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Ada, kita punya jadwal rutin bulanan untuk patroli yang dilakukan setiap harinya di lokasi-lokasi yang kita targetkan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Betul, kita punya jadwal kegiatan untuk setiap harinya, jadi kita bisa bekerja sesuai dengan yang dijadwalkan karena daerah-daerah yang kita tetapkan itu tergolong potensial untuk disalahgunakan oleh PKL yang berjualan, untuk di kawasan simpang 3 royal masuk ke kategori lokasi patroli alun-alun Kota Serang, karena di sana dekat dengan rumah dinas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dan Walikota Serang. Tapi jujur saja itu kawasan pasar royal jarang dilakukan penindakana karena lokasinya deket dengan kawasan perdagangan pasar royal dan pasar lama jadi PKL biasanya hanya dihimbau saja untuk tidak menggunakan badan jalan atau trotoar sama menjaga kebersihannya saja

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Kawasan pasar royal biasanya cuma patroli saja dengan penekanan lokasi di alun-alun Kota Serang, penertiban bisa dikatakan sangat jarang dilakukan

73

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa jadwal kegiatan untuk setiap harinya sehingga

petugas Satpol PP Kota Serang saat bekerja sesuai dengan yang dijadwalkan,

mengingat setiap lokasi yang ditetapkan tergolong potensial untuk disalahgunakan

oleh PKL yang berjualan, diantaranya kawasan pasar royal.

Informasi berkenaan dengan hal-hal yang menjadi acuan dalam proses

penyusunan jadwal kegiatan PKL di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan

Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota

Serang mengatakan :

Ya itu tadi, aturan yang sudah sempat saya jelasin tadi. Maksudnya seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peraturan lainnya yang masih dalam konteks penegakkan Peraturan Daerah

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Peraturan yang digunakan itu mengacu kepada dua regulasi yang penting, yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peraturan lainnya yang terindikasi ada pelanggaran di dalamnya yang dilakukan oleh masyarakat

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peraturan lainnya

74

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan saya hanya tahu peraturan tentang penataan PKL.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa acuan dalam penegakkan Perda didasarkan kepada

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang dan Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Informasi berkenaan dengan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan

penyusunan jadwal kegiatan PKL di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan

Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota

Serang mengatakan dari unsur pimpinan Satpol PP Kota Serang

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Dari pimpinan, seperti Kepala Satpol PP Kota Serang, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan seksi lainnya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan jajaran pimpinan Satpol PP Kota Serang

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas itu fungsinya

pimpinan.

75

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam penyusunan jadwal kegiatan

Satpol PP Kota Serang meliputi Kepala Satpol PP Kota Serang, Kepala Seksi

Operasi dan Pengendalian dan seksi

Informasi berkenaan dengan apakah terdapat perubahan jadwal kegiatan

penataan PKL di Kota Serang, salah satunya di kawasan Pasar Royal, diantaranya

PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku

Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Ya sebenarnya untuk jadwal kegiatan itu pasti dilakukan jika Satpol PP Kota Serang tidak diberikan tugas khusus lainnya, misalkan pada saat yang sama PKL diminta bantuannya untuk mengawal aksi demonstrasi di Kota Serang, mau tidak mau harus di kawal aksi itu jadi konsekuensi logisnya jadwal rutin tidak jadi dilaksanakan pada hari itu karena benturan kegiatan yang sifatnya krusial dan dadakan pada saat yang sama

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Selama ini kita laksanakan jadwal penataan PKL itu sesuai dengan jadwal, termasuk jadwal di kawasan pasar royal maupun lokasi lainnya yang masih berdekatan yang dilakukan sambil menyisir jalan yang petugas lewati

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Pada waktu-waktu tertentu ada perubahan jadwal, misalka ada kegiatan yang membutuhkan Satpol PP Kota Serang, akhirnya jadwal rutin yang harusnya kita laksanakan jadi tidak dilakukan atau dipindahkan pada hari lain yang lebih longgar kegiatannya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

76

Ya betul, terkadang ada perubahan jadwal kegiatan, misalkan harusnya hari ini kita patroli rutin terus karena ada hal lain, seperti mahasiswa demo, buruh demo, ada acara di alun-alun Kota Serang ya dan lain-lainnya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa perubahan jadwal kegiatan dari Satpol PP Kota

Serang tidak akan terjadi apabila tidak ada tugas khusus lainnya, seperti pada saat

jadwal patroli ruitn Satpol PP Kota Serang diminta bantuannya untuk mengawal

aksi demonstrasi di Kota Serang, sehingga Satpol PP Kota Serang akan

melakukan tugas pengawalan aksi demonstrasi tersebut sehingga jadwal patroli

rutin tidak dilaksanakan pada hari tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator perencanaan jadwal kegiatan

penataan Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh

temuan yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya berkenaan dengan adanya

jadwal kegiatan rutin atau jadwal patroli petugas Satpol PP Kota Serang pada tiap

bulannya. Hal ini membuat lokasi-lokasi yang memiliki potensi terbesar untuk

dilakukannya pelanggaran Peraturan Daerah, seperti pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan

Keindahan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan PKL dan peraturan daerah lainnya yang dilakukan oleh

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dapat ditekan seoptimal

mungkin. Selain itu, dalam jadwal kegiatan bulanan menerangkan jumlah dan

personil yang bertugas melaksanakan tugas melakukan kegiatan patroli rutin.

Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan

ditinjau dari perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima.

77

3. Perencanaan Target Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan target lokasi penataan PKL di Kota Serang,

diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Target lokasi penataaan itu adalah badan jalan raya dan trotoar harus steril dari PKL atau parkir liar yang menggangu pengguna kendaraan lainnya

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Ada, biasanya kepada upaya sterilisasi fasilitas publik dari PKL, kayak badan jalan, trotoar, bangunan liar, reklame tidak resmi, dan banyak lagi

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Ya biasanya pedagang yang jual di trotoar, seperti pedagang batu cincin, tukang plat nomor, pkl yang jualan makanan minuman

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Biasanya kita targetnya ke PKL yang pakai trotoar dan yang membuat kesan kumuh

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi target lokasi penataaan itu adalah

badan jalan raya dan trotoar harus steril atau sesuai fungsi utamanya tanpa adanya

PKL yang berjualan dan parkir liar yang menggangu pengguna kendaraan

bermotor dan pejalan kaki.

78

Informasi berkenaan dengan yang menjadi acuan atau pertimbangan

sehingga menetapkan suatu lokasi sebagai target lokasi penataan PKL di Kota

Serang, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan

Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Menggunakan badan jalan raya dan trotoar dan sarana prasarana publik lainnya, menimbulkan ketidaknyaman dan keindahan lingkungan, atau adanya pengaduan dari masyarakat

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Karena adanya pelanggaran terhadap Perda, membuat situasi lingkungan menjadi kumuh, menimbulkan kemacetan atau gangguan bagi pengendara, adanya pengaduan masyarakat, lokasi tersebut merupakan lokasi strategis dan lain-lain pertimbangan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Biasanya acuan utamanya itu lokasi yang paling banyak pelanggaran PKL terkait memakai jalan dan trotoar, adanya bangunan liar semi permanen, mengganggu lalu lintas

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Ya PKL yang suka pakai sarana prasarana umum buat lokasi berjualan yang jadi target utama dari lokasi penataan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan menetapkan suatu lokasi sebagai

target penataan adalah adanya penyalahgunaan fungsi badan jalan raya dan trotoar

dan sarana prasarana publik lainnya sebagai lokasi berjualan, menimbulkan

79

ketidaknyaman dan keindahan lingkungan, atau adanya pengaduan dari

masyarakat atas sesuatu hal yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan

lingkungan masyarakat.

Informasi berkenaan dengan adakah lokasi yang disediakan bagi PKL di

Kota Serang, setelah dilakukan penertiban PKL, diantaranya PKL di kawasan

Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota

Serang mengatakan :

Seharusnya ada, hanya saja itu fungsi dan tanggungjawab dari Dinas lainnya, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan sebagainya. Sedangkan fungsi PKL hanya bersifat penegakkan Perda dengan cara membuat daerah tersebut kembali ke fungsi awalnya bukan ke tindakan rehabilitasi seperti itu

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Sampai saat ini upaya merelokasi PKL yang ditertibkan belum dapat terlaksana. Hal ini mengingat dana yang dibutuhkan untuk membuat lokasi baru yang dijadikan PKL berjualan membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Selain itu, memperhatikan PKL di Kota lainnya, seperti di DKI Jakarta yang sudah memberikan lokasi baru bagi PKL yang ditertibkan ternyata tidak mau menggunakan lokasi tersebut karena dinilai sepi pengunjung yang akhirnya PKL itu balik lagi ke tempatnya semula atau kembali berjualan di badan jalan raya atau di trotoar

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Belum ada lokasi khusus yang disediakan untuk PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP Kota Serang. Memang fungsi untuk merelokasi, dalam artian menyediakan lokasi berjualan bagi PKL itu ditangani oleh Dinas lainnya, meski sampai saat ini belum pernah terelealisasi

80

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Sepengetahuan saya tidak ada lokasi yang diperuntukkan bagi PKL yang telah ditertibkan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa upaya merelokasi PKL yang ditertibkan belum

dapat terlaksana. Relokasi PKL menjadi fungsi dan tanggungjawab dari Dinas

lainnya, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan sebagainya.

Hal ini mengingat kebijakan relokasi membutuhkan konsekuensi pembangunan

lokasi baru yang dijadikan lokasi PKL berjualan membutuhkan pembiayaan yang

relatif besar.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator perencanaan target lokasi

penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari informan penelitian, peneliti

memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan kejelasan

dari target dari lokasi penataan PKL di Kota Serang, yakni penyalahgunaan badan

jalan raya dan trotoar serta sarana prasarana publik lainnya untuk kepentingan

pribadi, seperti menjadi lokasi berjualan oleh PKL yang menimbulkan kerugian

bagi masyarakat luas.

4.3.2 Pelaksana Kebijakan (Enabling Role)

Dimensi pelaksana kebijakan (enabling role) merupakan deskripsi dimensi

variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam

enabling role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 menyatakan Satpol PP

81

mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan penetidakan Perda dan peraturan kepala

daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah, pelaksanaan kebijakan perlindungan

masyarakat dan pelaksanaan koordinasi penetidakan Perda dan peraturan kepala

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah,

dan/atau aparatur lainnya.

Pada fungsi pelaksanaan penegakkan Perda ini diikuti dengan kewenangan

Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda

dan atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Kawasan Pasar Royal.

Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang

bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) pelaksanaan

penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), dan (2) koordinasi penegakkan Perda

dengan instansi lain terkait pelaksanaan penertiban PKL.

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan apa yang menjadi objek dari pelaksanan

penertiban PKL di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil

wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang

mengatakan :

Objeknya adalah masyarakat, baik secara individu seperti PKL atau kelompok seperti perusahaan yang melanggar Perda. Pelanggaran individu seperti PKL yang berjualan di jalan dan trotoar, sedangkan yang kelompok

82

seperti perusahaan yang memasang reklame atau spanduk (iklan) yang tidak resmi di fasilitas umum, seperti jalan raya, halte, pohon, dan sebagainya

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Objek penertibannya adalah pelaku pelanggar Perda, kalau PKL itu melanggar Perda karena memakai badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan maka PKL itu akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Serang

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Umumnya individu yang melanggar Perda, seperti PKL yang melanggar Perda karena jualan di sarana prasarana publik, jalan dan trotoar sehingga mengganggu masyarakat selaku pengguna sarana prasarana publik

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan biasanya individu masyarakat, seperti PKL.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan para PKL yang jualan di badan jalan raya sama yang

jualan di trotoar.

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan objeknya sebetulnya kayak saya ini, karena

berjualannya di pinggir jalan raya.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan saya dan temen-temen ini yang jadi

objek penertiban PKL, karena berjualan ini pinggir jalan

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

83

Para PKL yang jualan di atas trotoar itu, termasuk saya juga yang kalau mau jujur memang menyalahi peraturan tapi mau bagaimana lagi karena ini satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan karena sulitnya cari kerja, terlebih lagi orang kayak saya yang cuma tamatan SMP, jadi akhirnya belajar usaha dan bertahan sampai sekarang untuk nafkahin keluarga

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa objek penertiban adalah pelaku pelanggar Perda,

apabila PKL melanggar Perda karena memakai badan jalan dan trotoar sebagai

tempat berjualan maka PKL akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Serang.

Informasi berkenaan dengan kapan dilakukannya kegiatan penertiban PKL

di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara

dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Tidak ada jadwal khusus pada setiap bulannya, jadwal khusus itu hanya berkaitan dengan patroli

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Jadwal penertibannya tidak pasti, tapi kalau kegiatan pengawasan, baik melalui kegiatan patroli Satpol PP Kota Serang maupun himbauan kita lakukan sesuai jadwal kegiatan bulanan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Setahu saya tidak ada jadwal rutin untuk penertiban PKL di kawasan pasar royal, tergantung situasi dan arahan pimpinan, yang lebih banyak penertiban itu biasanya di waktu-waktu tertentu, seperti ada kunjungan dari pejabat di lokasi tertentu sehingga kita harus merapihkan area sekitar lokasi tersebut, bulan puasa atau ada pengaduan dari masyarakat

84

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Kalau itu saya tidak tahu pasti, sebab kegiatan penertiban juga hitungannya paling 1 bulan kali

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Tidak ada jadwal rutinnya untuk penertiban PKL di pasar royal ini, memang yang rutin dilakukan patroli dari Satpol PP Kota Serang, tapi saat patroli mereka tidak langsung menertibkan PKL hanya sekadar lewat saja, selebihnya ya komunikasi lewat telepon sama saya supaya ngasih himbauan sama pedagang dan PKL di pasar royal

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan jarang dilakukan kegiatan penertiban.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Yang pasti tidak setiap bulan sekali, itu juga menurut saya hanya sekedar formalitas (rutinitas) saja biar kelihatan mereka ada kerjaannya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Setahu saya sejak bulan agustus tidak ada penertiban, kalau pun ada penertiban paling saya pindahin bangunan toko (bangunan semi permanen tempat jualan plat nomor) ke gang yang di samping Dispenda itu karena di lokasi itu jarang ditertibkan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jadwal khusus pada setiap bulannya

untuk melakukan penertiban PKL, jadwal khusus hanya berkaitan dengan

kegiatan patroli rutin dari petugas Satpol PP Kota Serang.

85

Informasi berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan penertiban

PKL di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara

dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Waktu terakhir kita melaksanakan penertiban itu tidak ada kendala berarti, kira-kira bulan Juli atau Agustus gitu

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Seperti biasa, penertiban yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan menghapuskan lokasi PKL yang berjualan di badan jalan dan trotoar

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Lancar terkendali, tapi memang di tiap pelaksanaan penertiban PKL itu pasti disikapi negatif oleh PKL, seperti tidak mau ditertibkan dengan cara merubuhkan bangunan semi permanennya, mentidaku sudah pernah bayar ke orang instansi tapi maaf saya tidak bisa sebutkannya, tidak mau disita aset jualannya meskipun barang tersebut bisa diambil kembali di kantor Satpol PP Kota Serang dengan syarat-syarat tertentu

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Umumnya diwarnai sama penolakan dari PKL, khususnya yang bangunannya (semi permanen) kami rubuhkan, gerobak jualan kami sita, alat jualannya kami sita seperti kotak gendong untuk jual rokok. Sejujujurnya saya juga tidak tega melakukan seperti itu, tapi tindakan mereka menyalahi peraturan yang ada jadi harus ditindak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, selain itu juga sebenarnya sebelum ditertibkan itu para PKL sudah mendapatkan himbauan dan disusul surat peringatan untuk supaya tidak berjualan lagi di lokasi yang dilarang, karena tetap membandel (menolak) maka kami tindak (tertibkan) para PKL

86

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Menurut saya sih berjalan lancar, kalau ada penolakan dari PKL itu mah wajar aja sebab PKL itu pasti disita barang jualannya

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan :

Kurang bagus penertibannya, masa kalau lagi ada penertiban tiba-tiba mereka datang, ngasih tau sama kita kalau kita melanggar terus main angkut aja deh gerobak jualan saya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Kalau saya memang mengakui salah karena jualan di pinggir jalan jadi kalau harus ditertibin juga saya bersedia, paling saya buru-buru pindahin gerobaknya sebab kalau sampe di sita saya tidak bisa jualan lagi kan di tempat lainnya kalau memang disini udah tidak boleh

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Penertibannya kalau bisa tidak hanya menyasar PKL atau pedagang kecil saja, coba di lihat para pedagang mebel itu, mereka juga pakai trotoar untuk berjualan tapi ketika ditertibkan ternyata mereka tidak disita tuh barang-barangnya padahal mereka juga kan terbukti pakai trotoar untuk naro barang jualannya. Jadi kesannya keliatan membeda-bedakan orang yang melanggarnya, kalau yang kecil disikat kalau yang besar dibiarin aja

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa penertiban yang dilakukan sesuai dengan prosedur

yang berlaku dengan menghapuskan lokasi PKL yang berjualan di badan jalan dan

trotoar dengan kondisi dan situasi aman terkendali.

87

Informasi berkenaan dengan sikap petugas Satpol PP Kota Serang yang

bertugas saat pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di kawasan Pasar Royal, hasil

wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang

mengatakan :

Sejauh ini sikap petugas Satpol PP Kota Serang dalam melaksanakan penertiban sudah sesuai dengan prosedur, berusaha untuk tetap ramah dan tenang menghadapi PKL

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Sudah baik, petugas berusaha seoptimal mungkin menyikapi PKL yang sedang ditertibkan dengan pelayanan yang menyejukkan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Sikap kami selaku petugas saat di lapangan seperti memberikan informasi atau keterangan yang sejelasnya kepada PKL bahwa mereka telah melanggar Perda karena berjualan di fasilitas umum sehingga harus ditindak atau ditertibkan, melayani dengan sikap ramah, tenang dan merangkul dan sebisa mungkin dapat menerima aspirasi keluhan mereka sebagai masukan bagi kami untuk ke depannya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Semua petugas bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan sebisa mungkin bertindak dengan ramah, walau itu berat karena situasi lapangan bisa berubah dengan cepat kalau ada oknum yang menyulut pelaksanaan kegiatan penertiban.

88

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Petugas Satpol PP Kota Serang sudah bekerja dengan seoptimal mungkin waktu penertiban PKL, misalkan ada perilaku yang terkesan kasar mungkin disebabkan PKL nya juga yang melawan saat akan disita barangnya atau karena petugasnya sedang kurang stabil emosinya

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan :

Kalau petugasnya itu kelihatan ketus (tidak ramah) dan suka maen perintah-perintah saja, tau-tau barang kita udah di ambil-ambilin sama petugas untuk diangkut ke truk penyitaan barang

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Ada yang ramah tapi ada juga yang kurang ramah karena saat melihat kita seperti penjahat gitu, jadi udah lebih menghakimi saja mentang-mentang aparat pemerintah

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Sikapnya lumayan tegas dengan gayanya yang galak sedikit, biar PKL nya jadi takut sama mereka

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa petugas Satpol PP Kota Serang sudah bekerja

seoptimal saat penertiban PKL, namun apabila terdapat perilaku yang terkesan

kasar mungkin disebabkan para PKL melakukan perlawanan saat akan disita

barangnya atau karena petugasnya sedang kurang stabil emosinya.

89

Informasi berkenaan dengan sikap petugas Satpol PP Kota Serang jika

terjadi penolakan dari PKL di kawasan Pasar Royal yang sedang dilakukan

penertiban, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota

Serang mengatakan :

Petugas di lapangan tetap akan melakukan tugasnya, karena setiap penertiban yang kami lakukan sudah melalui prosedur yang berlaku

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Penolakan itu sebetulnya sesuatu yang wajar terjadi, tapi masa iya orang yang melanggar dibiarkan terus-terusan untuk melanggar tanpa adanya pihak yang menegurnya dan menindaknya, seperti kami (Satpol PP Kota Serang) ini yang berfungsi untuk menegur PKL dengan cara ngasih himbauan dan surat peringatan. Tapi kalau tetap membandel (menolak) pindah dengan sukarela maka ya akan ditertibkan dengan cara disitas barang jualannya dan dirubuhkan bangunan semi permanen untuk tempat berjualan yang jelas-jelas itu melanggar peraturan yang berlaku

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Ya memang tidak ada yang namanya penerimaan dari tindakan penertiban yang Satpol PP Kota Serang lakukan. Yang pasti kami terima adalah penolakan PKL yang sebenarnya merupakan orang-orang yang tidak mau diatur dan taat terhadap peraturan

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Itu mah hal biasa, setiap penertiban pastilah akan ditolak sama PKL. Kalau saya merasa yang salah itukan PKL yang jualan di sarana umum, jadi kalau harus ditertibkan sebenarnya salah mereka sendiri, kenapa tetap melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang melanggar peraturan. Bahkan kalau harus jujur sebenarnya PKL itu cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri dengan mengatasnamakan kebutuhan mencari uang buat keluarganya namun mengorbankan kepentingan orang banyak, seperti kalau pinggir jalan dan trotoar yang dipakai sebagai lokasi jualan itu merugikan masyarakat

90

yang menggunakan jalan dan trotoar tersebut dan menimbulkan masalah lain, seperti lingkungan tidak tertata, kesan kumuh, menimbulkan kemacetan karena penyempitan jalan, orang harus turun ke pinggir jalan untuk berjalan yang jelas-jelas membahayakan keselamatannya. Jadi menurut saya, mencari nafkah itu wajib tapi dengan cara yang baik atau halal dengan tidak merugikan orang lain

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Ya sikapnya sesuai dengan instruksi yang mereka terima, kalau instruksinya angkut ya mereka pasti angkut

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan :

Bicara sama mereka mah percuma, kita tidak pernah didengerin, bisanya cuma nyalahin PKL aja, orang kecil yang lagi nyari nafkah di jalan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Satpol PP Kota Serang itu tidak mau dengar keluhan dan saran dari PKL, ketika waktunya ditertibkan yah mereka langsung tertibkan kita, ngomong sebentar dan langsung angkut barang jualan kita ke truk penyitaan barang sampe kita perebutan tapi tetap aja kita yang salah jadi mau tidak mau di relain. Kalau ada uang bisa diambil lagi karena ada denda yang harus dibayar

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Mau penolakannya itu semua PKL juga mereka tidak mau mendengarkan, yang pasti mereka harus bisa menertibkan PKL saja

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa petugas Satpol PP Kota Serang tetap melakukan

tugasnya, karena setiap kegiatan penertiban yang dilakukan sudah melalui

91

prosedur yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap Perda akan dikenai sanksi,

diantaranya berupa tindakan penertiban PKL yang berjualan di pinggir jalan raya

dan trotoar.

Informasi berkenaan dengan sikap petugas Satpol PP Kota Serang jika

terjadi bentrokan atau kericuhan dengan PKL di kawasan Pasar Royal yang

sedang dilakukan penertiban, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku

Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Jika bentrokan itu terjadi kami arahkan agar petugas menghindari adanya tindakan memukul PKL karena tindakan itu dapat di pidanakan dan membuat kesan buruk bagi Satpol PP Kota Serang

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Kita akan menangkap pihak yang menjadi provakator karena bentrokan itu sebenarnya dipicu sama oknum provokator saja

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Biasanya bentrokan itu terjadi karena adanya PKL yang memprokasi PKL lainnya untuk melawan petugas yang kami prioritaskan untuk ditangkap, memecah kerumunan kelompok dengan terus menekan PKL sampai terpecah konsentrasinya, melawan balik jika mendapatkan kekerasan, memisahkan PKL yang melakukan perlawanan dengan yang tidak dan lain sebagainya sampai keadaan menjadi tenang

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Bentrokan dengan PKL itu umumnya cuma perlawanan PKL yang tidak mau barang jualannya, kayak gerobak, kotak rokok, dan barang lainnya, terus sama aksi dorong-dorongan aja antara PKL dengan petugas, kalau aksi pukul-pukulan jarang terjadi, kecuali waktu pengamanan aksi demonstrasi baru suka terjadi kayak begitu

92

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Biasanya mereka mengikuti prosedurnya, yang pasti mereka dilarang untuk memulai pemukulan. Kalau dorong-dorongan atau tarik-tarikan barang sitaan mereka masih diperbolehkan

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan :

Memang waktu ada kericuhan ya mereka suka ngotot-ngototan begitu, lagi pula mau bagaimanapun tetap kita juga yang salah jadi paling kita cuma sedih aja melihat barang kita diangkut

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Hampir semua PKL yang ada di sini itu PKL yang dulunya pernah diangkut barang jualannya, cuma mereka bikin lagi yang lebih kecil lagi, misal gerobak biar gampang disimpan dan dibawa kabur saat penertiban

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Seringnya mereka diam saja, tapi sambil ngambil atau menyita barang jualan kita atau sambil ngerubuhin bangunan yang kita bangun, kayak punya saya. Dulunya saya bikin tertutup penuh sekarang saya bikinnya setengah tertutup biar gampang dipindahinnya juga, jadi kalau dengar ada penertiban kita udah mindahin dulu lapak kita ke tempat yang aman, kan kita juga bayar sama oknum Satpol PP Kota Serang itu, tapi ya sekedar timbal baliknya dia (oknum) ngasih info terkait jadwal penertiban di pasar royal ini

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa apabila terjadi bentrokan maka petugas Satpol PP

Kota Serang diarahkan untuk menghindari tindakan kekerasan, seperti memukul

PKL, oknum PKL yang memprokasi PKL lainnya untuk melawan petugas yang

93

kami prioritaskan untuk ditangkap, memecah kerumunan kelompok dengan terus

menekan PKL sampai terpecah konsentrasinya, melawan balik jika mendapatkan

kekerasan, memisahkan PKL yang melakukan perlawanan dengan yang tidak dan

lain sebagainya sampai keadaan menjadi tenang dan kondusif kembali.

Informasi berkenaan dengan status dari aset (gerobak,barang jualan) milik

PKL yang diangkut/dibawa petugas Satpol PP Kota Serang saat pelaksanaan

penertiban PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Barang PKL itu kami sita dan bisa diambil lagi sama PKL bersangkutan dengan membuat kesepakatan dan membayar denda tertentu

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Ya memang barang PKL yang didapetin dari hasil penertiban itu kami bawa ke kantor Satpol PP Kota Serang. Bagi PKL yang ingin mengambil kembali barang-barangnya bisa dilakukan setelah bayar denda dan membuat perjanjian untuk tidak kembali berjualan yang melanggar peraturan yang berlaku, khususnya berjualan di jalan dan trotoar

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Statusnya milik PKL, kita cuma sita aja. Jadi barang bisa diambil lagi sama PKL di kantor setelah membayar denda, besarnya bervariasi mulai dari Rp. 200.000 sampai 500.000 tergantung barang yang kami sita. Terus PKL yang sudah kita data kita buatkan perjanjian berupa surat pernyataan untuk tidak kembali berjualan di jalan dan trotoar. Apabila nanti didapati mereka kembali saat penertiban berikutnya maka barang yang kita sita tidak akan dikembalikan atau dihancurkan di tempat atau dihancurkan di gudang penyimpanan Satpol PP Kota Serang

94

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Barang yang disita bisa diambil balik sama PKL nya setelah dipenuhi semua ketentuannya

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Barang yang disita bisa diambil lagi sama PKL ke kantor Satpol PP Kota Serang, tapi bayar denda

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan :

Bisa diambil lagi setelah kita bayar denda dan buat pernjanjian untuk tidak jualan lagi di pingir jalan raya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Memang bisa ditebus lagi barang yang disita tapi kita harus bayar denda begitu, besarnya beda-beda tapi minimal Rp. 200.000 sampai 750.000

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Bisa diambil lagi cuman kita harus bayar denda dan bikin surat pernyataan supaya tidak mengulangi berjualan di trotoar lagi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa barang dagangan milik PKL yang terkena tindakan

penertiban di sita dan dapat diambil kembali oleh PKL setelah yang bersangkutan

membuat kesepakatan dan membayar sejumlah denda tertentu.

95

Informasi berkenaan dengan hal-hal apa saja yang dikeluhkan oleh PKL dari

pelaksanaan penertiban kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman

Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Keluhan PKL umumnya kenapa setelah ditertibkan itu PKL tidak disediakan atau diarahkan ke tempat lain untuk bisa berjualan. Paling yang kita serap untuk masukan Pemerintah Kota Serang untuk penanganan PKL itu dengan cara menyediakan lokasi khusus untuk berjualan. Salah satu contohnya itu PKL boleh berjualan di sekitar area Stadion Serang yang waktunya mulai dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, di sana juga banyak PKL yang main di permainan anak seperti odong-odong (komedi putar mobil anak), permainan rumah balon dan lain sebagainya

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Mereka (PKL) menganggap kalau pemerintah tidak memperhatikan nasib rakyat kecil, seperti PKL yang mencari nafkah. Padahal pemerintah tidak melarang mencari nafkah, karena yang dilarang itu kegiatannya dalam rangka mencari nafkah dengan melanggar peraturan yang berlaku

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Maunya PKL itu kalau ada penertiban sih boleh-boleh saja dilakukan, tapi jangan sampe nyita barang jualan mereka karena kalau disita mereka tidak bisa berjualan lagi

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Kalau yang saya rasain selama ini mereka cuma pengen petugas Satpol PP Kota Serang waktu pelaksanaan penertiban begitu tidak langsung maen angkut barang jualan mereka, diberikan pengertian dulu terus dibiarkan untuk PKL bawa barang jualan

96

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Keluhannya biar tidak langsung digusur begitu saja, katanya mereka rela bayar retribusi biar tidak terkena kegiatan penertiban

Tanggapan yang disampaikan oleh Asep selaku PKL Penjual Makanan

Minuman di Badan Jalan menyatakan :

Penertibannya kenapa harus jualan kami harus disita, kadang kalau yang pakai gerobak itu ketika mau diambil ada yang rusak karena waktu diangkut paksa itu, jadi hitungannya kitanya rugi tiga kali lipat sebab harus nanggung perbaikan gerobak yang rusak, bayar denda dan rugi tidak ada penghasilan karena tidak bisa berjualan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Keluhannya itu kita kebanyakan di kasih surat peringatan supaya jangan jualan lagi di jalan atau trotoar, jadi karena seringnya sampai kita bosan sendiri karena tidak ngasih solusi sama kita. Jadi kebanyakan dari kita akhirnya bikin paguyuban sebagai naungan pedagang kaki lima yang ada di pasar royal ini supaya kalau ada hal-hal seperti penertiban kita bisa lebih aman karena ikut paguyuban

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Kita minta supaya dikenakan biaya retribusi harian, kan setiap hari juga kita bayar uang kebersihan sama oknum dari dinas kebersihan sebesar Rp. 1.000 tapi tidak pakai kwitansi. jadi kalau mau dihitung setiap bulan kita ngeluarin uang sebesar Rp. 30.000, dan uang jatah preman Rp. 1.000 perhari, dan biaya lainnya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa keluhan PKL umumnya diantaranya setelah

ditertibkan PKL tidak disediakan atau diarahkan ke tempat lain untuk bisa

97

berjualan. Paling yang kita serap untuk masukan Pemerintah Kota Serang untuk

penanganan PKL itu dengan cara menyediakan lokasi khusus untuk berjualan.

Salah satu contohnya itu PKL boleh berjualan di sekitar area Stadion Serang yang

waktunya mulai dari jam 4 sore sampai jam 12 malam untuk pemindahan

sementara dari PKL yang berjualan di kawasan pasar royal dan alun-alun

Kota Serang.

Informasi berkenaan dengan pemilik pertokoan melakukan pengaduan atau

keluhan kepada petugas Satpol PP Kota Serang terkait keberadaan PKL yang

berjualan di lokasi pertokoannya, hasil wawancara dengan Aceng selaku

Pedagang Ritel Produk Elektronik mengatakan :

Ya kita memberi tahu ke PKL, keluhannya itu karena PKL waktu jualan menggunakan trotoar bikin konsumen yang mau ke toko tidak jadi karena jalannya sempit, kadang suka dipakai nongkrong sama teman-temannya jadi menghalangi konsumen yang tadinya mau masuk justru tidak jadi dan pindah ke toko lainnya

Tanggapan yang disampaikan oleh Agung Wijaya selaku Pedagang Ritel

Produk Kusen menyatakan :

Sudah bosan bikin pengaduan tapi tidak ada respon dari petugas Satpol PP Kota Serang untuk mentertibkan PKL yang saya adukan tersebut tapi tidak ada tindak lanjutnya

Informasi berkenaan dengan respon petugas Satpol PP Kota Serang atas

pengaduan atau keluhan dari pemilik pertokoan terkait keberadaan PKL yang

berjualan di lokasi pertokoannya, hasil wawancara dengan Aceng selaku

Pedagang Ritel Produk Elektronik mengatakan sampai sekarang ini tidak ada

kegiatan penertiban PKL di pasar royal.

98

Tanggapan yang disampaikan oleh Agung Wijaya selaku Pedagang Ritel

Produk Kusen menyatakan :

Tidak ada tindak lanjut dari pengaduan saya selaku pihak yang dirugikan secara langsung dari keberadaan PKL

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa pedagang ritel yang mengadukan keluhannya

kepada Satpol PP Kota Serang menilai tidak ada tindak lanjut dari pengaduan

selaku pihak yang dirugikan secara langsung dari keberadaan PKL karena

berjualan di depan pelataran toko sehingga mengganggu kegiatan usaha dari

pemilik ritel.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator pelaksanaan penertiban

Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang

dinilai menjadi kelemahan diantaranya terkait waktu pelaksanaan penertiban PKL

yang cukup jarang dilakukan, bahkan berdasarkan informasi informan diketahui

pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Pasar Royal pada bulan Juli. Dengan

kata lain, saat dilakukan wawancara yang berlangsung di bulan November peneliti

mendapatkan temuan pelaksanaan penertiban dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.

Sikap petugas dalam melakukan penertiban pun dinilai masih harus

ditingkatkan kembali. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kota Serang saat

melakukan penertiban kurang persuasif terhadap PKL karena langsung

mengambil barang-barang jualan milik PKL tanpa diawali dengan pembicaraan

atau komunikasi dengan PKL. Artinya ketika petugas Satpol PP Kota Serang

mendatangi lokasi PKL, mereka langsung menyita aset jualan PKL seperti

99

gerobak, barang-barang jualan serta merubuhkan tempat berjualan PKL seperti

gubuk semi permanen.

Adanya pemberian denda bagi PKL yang ingin mengambil aset dan barang

jualan dianggap memberatkan PKL. Hal ini mengingat adanya sejumlah uang

yang harus dibayarkan, berkisar Rp. 200.000 sampai Rp. 750.000 dianggap

memberatkan para PKL. Selain itu, terkadang ditemukan kondisi aset PKL, seperti

gerobak yang kondisinya rusak akibat pengangkutan barang saat penertiban.

Kondisi ini dianggap membuat PKL mengalami kerugian yang besar.

Selain itu, respon Satpol PP Kota Serang atas pengaduan dari pedagang ritel

yang memiliki toko di kawasan pasar royal tidak pernah direspon secara langsung

atas keluhannya dari keberadaan PKL yang menggunakan trotoar sehingga

mengganggu kegiatan usaha pedagang ritel karena menghalangi pandangan

konsumen atas tokonya serta menghalangi konsumen yang ingin masuk ke

tokonya. Dengan kata lain, pengaduan dari pedagang ritel atas gangguan yang

ditimbulkan dari PKL tidak mendapatkan respon langsung dari Satpol PP Kota

Serang sebagaimana yang diharapkan.

Temuan yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terkait dengan

kejelasan objek penertiban, yaitu masyarakat yang secara individu yang

melanggar peraturan daerah lainnya, dalam hal ini PKL yang menyalahgunakan

fungsi sarana prasarana publik untuk lokasi berjualan.

100

2. Koordinasi Penegakkan Peraturan Daerah Dengan Instansi Lain

Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan pihak yang terlibat pelaksanaan penertiban

PKL di Kota Serang, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara

dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Untuk penertiban biasanya kita tidak melibatkan pihak-pihak lain, kita melaksanakan sendiri karena memang tugas utama Satpol PP Kota Serang, paling kita berkoordinasi dengan pihak pengelola pasar kalau itu PKL nya berlokasi di sekitar area pasar

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Yang terlibat itu Satpol PP Kota Serang, kalau pun penertibannya di lokasi PKL yang berdekatan dengan pasar, seperti di kawasan Pasar Royal kita melibatkan pihak pengelola pasar

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Hanya Satpol PP Kota Serang yang terlibat, untuk pihak lainnya tidak ada yang dilibatkan, kecuali pengelola pasar yang apabila penertibannya di lokasi pasar

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Selama ini saya sama teman-teman Satpol PP Kota Serang aja yang melaksanakan penertiban PKL

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa penertiban PKL tidak melibatkan pihak-pihak lain,

kita melaksanakan sendiri karena memang tugas utama Satpol PP Kota Serang,

101

apabila berkoordinasi hanya dilakukan dengan pihak pengelola pasar kalau lokasi

PKL nya berlokasi di sekitar area pasar.

Informasi berkenaan dengan hal-hal apa saja yang dikoordinasikan dengan

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Serang,

diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Koordinasinya terkait kita minta pengelola pasar royal untuk memberikan peringatan bahwa PKL harus berjualan di lokasi yang sudah ditentukan oleh pengelola pasar, tidak jualan di jalan dan trotoar

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Kita minta kepada pihak pengelola itu untuk selalu menghimbau PKL agar tidak menggunakan sarana publik sebagai lokasi jualan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Biasanya koordinasi terkait ada penambahan atau pengurangan jumlah PKL nya sama kendala yang dialami oleh pengelola pasar saat melakukan ajakan atau himbauan untuk tidak jualan di lokasi-lokasi yang dilarang berjualan

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan kalau itu saya kurang tau pasti.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa koordinasinya terkait pengelola pasar royal diminta

untuk memberikan peringatan kepada PKL untuk berjualan di lokasi yang sudah

ditentukan, tidak berjualan di jalan dan trotoar, ada tidaknya penambahan atau

pengurangan jumlah PKL dan kendala pengelola pasar dalam menghimbau PKL.

102

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator koordinasi penegakkan

peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dari

informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan

diantaranya terkait koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena hanya

mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat telepon saja, namun tidak

melakukan pertemuan atau rapat yang terjadwal.

Koordinasi yang hanya dilakukan kepada pengelola pasar, salah satunya

pengelola Kawasan Pasar Royal. Padahal dalam pelaksanaan penertiban, juga

memunculkan resiko kerusuhan atau tindakan yang mengarah kepada

pengrusakan sehingga keberadaan dari aparat penetidak hukum, yaitu unsur

kepolisian sangat diperlukan namun ternyata dalam pelaksanaan Satpol PP Kota

Serang tidak melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka

menjamin keamanan dari pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di

kawasan Pasar Royal.

Selain itu, diketahui pula bahwa adanya kegiatan penertiban PKL akan

menimbulkan permasalahan baru, yakni meningkatnya jumlah angka

pengangguran karena PKL yang semula dapat bekerja dengan cara berjualan

akhinya setelah penertiban tidak dapat lagi bekerja. Dengan kata lain, adanya

tindakan penertiban seharusnya memiliki konsekuensi pelaksanaan kebijakan lain

untuk penanganan PKL, yakni dengan melaksanakan relokasi. Namun sampai

dengan saat ini, PKL yang ditertibkan tidak pernah mendapatkan relokasi atau

lokasi berjualan yang baru yang diizinkan oleh Pemerintah Kota Serang. Sehingga

penertiban PKL yang dilakukan di suatu lokasi tertentu tidak akan pernah

103

menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik,

seperti jalan dan trotorar sebagai bentuk pelanggaran peraturan daerah, karena

PKL yang ditertibkan akan mencari lokasi baru untuk kembali berjualan yang

menggunakan sarana prasarana publik, jalan dan trotoar.

4.3.3 Pengawas Kebijakan (Direct Role)

Dimensi pengawas kebijakan (direct role) merupakan deskripsi dimensi

variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam direct

role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan

menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah.

Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang

bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) pengawasan

melalui koordinasi dengan pengelola pasar royal, dan (2) pengawasan melalui

inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

1. Pengawasan Melalui Koordinasi Dengan Pengelola Pasar Royal

Informasi berkenaan dengan cara apa petugas Satpol PP Kota Serang

melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar royal, seberapa sering

dilakukannya koordinasi tersebut, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku

Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Biasanya lewat telepon saja, kan sekarang zaman sudah canggih jadi tidak perlu datang langsung. Adapun persuratan tetap kami lakukan untuk memenuhi aturan yang berlaku terkait pelaksanaan penertiban

104

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Koordinasinya lewat telepon dan tergantung jadwal penertibannya, kalau lagi tidak ada jadwalnya ya kita paling chattingan dengan wa (aplikasi pesan instanst what’s up messenger)

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Paling saya langsung telepon ke pengelola pasarnya kalau kita mau turun petugas di sana untuk penertiban

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan itu bukan tugas saya jadi tidak bisa menjelaskannya.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan koordinasinya melalui telepon sama melalui surat untuk

memenuhi formalitas pelaporan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa kegiatan koordinasi antara Satpol PP Kota Serang

dengan pengelola Pasar Royal dilakukan melalui telepon dan koordinasi apabila

ada jadwal penertiban di kawasan Pasar Royal.

Informasi berkenaan dengan hal-hal yang dikoordinasikan dengan pihak

pengelola Pasar Royal terkait kendala dalam kegiatan koordinasi, hasil wawancara

dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Hampir sama kayak yang saya jelasin sebelumnya, kalau koordinasinya terkait waktu pelaksanaan penertiban sama target objek penertibannya

105

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan waktu pelaksanaan, jumlah personil dan target objek

penertibannya.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Saya koordinasi berkenaan dengan waktu pelaksanaan penertiban itu, jumlah personil dan peralatan yang dibawa, target PKL yang akan ditertibkan

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan saya kurang tahu soal tersebut.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Umumnya kepada waktu pelaksanaan penertiban, jumlah personil dan target objek penertibannya. Tapi itu juga jarang dilakukan penertibannya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan berkenaan dengan

waktu pelaksanaan penertiban itu, jumlah personil dan peralatan yang dibawa,

target PKL yang akan ditertibkan.

Informasi berkenaan dengan apa saja kendala atau hambatan dari koordinasi

dengan pengelola pasar royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku

Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Biasanya perilaku PKL yang tidak perduli dengan himbauan atau peringatan dari pengelola pasar royal sekalipun. Sekarang di kasih tahu jangan jualan di jalan, paling bisa bertahan beberapa hari saja terus akhirnya mereka turun kembali berjualan di jalan

106

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Paling kepada alasan PKL kenapa mereka jualannya pindah lagi ke jalan atau trotoar jalan karena alasan klasik, si pembeli jarang yang mau masuk pasar dan lebih suka beli di pinggir jalan karena lebih praktis begitu

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Kendalanya PKL sulit diberikan peringatan, karena mereka menganggap dengan membayar sejumlah uang retribusi pasar setiap harinya mereka punya hak untuk berjualan di lokasi yang menurut mereka paling strategis

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Yang saya sering dengar lebih kepada kebiasan PKL yang susah di ajak untuk tidak berjualan di jalan atau trotoar

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Sulaiman selaku Kepala Pengelola

Pasar Royal mengatakan :

Tidak ada kendala berarti, tapi baiknya memang petugas Satpol PP Kota Serang juga koordinasi dengan mengunjungi kami selaku pengelola pasar royal agar mengetahui persis kondisi dan harapan PKL nya secara langsung

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa hambatannya terkait dengan perilaku PKL yang

tidak perduli dengan himbauan atau peringatan dari pengelola pasar royal

sekalipun. Meski sudah diberitahu untuk tidak berjualan di pinggir jalan, trotoar

itu hanya bertahan beberapa hari saja dan seterusnya mereka kembali turun

berjualan di jalan raya dan trotoar.

107

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator pengawasan melalui

koordinasi dengan pengelola pasar royal terkait penertiban Pedagang Kaki Lima

dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi

kelemahan diantaranya terkait koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena

hanya mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat telepon saja, namun

tidak melakukan pertemuan atau rapat yang terjadwal.

Selain itu, koordinasi yang dilakukan cenderung hanya meminta pengelola

pasar royal untuk selslu memberikan himbauan dan meneruskan surat peringatan

dari Satpol PP Kota Serang kepada para PKL di kawasan pasar royal untuk tidak

menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi berjualan, tapi Satpol PP

Kota Serang saat melakukan patroli rutin harian yang selalu melintasi kawasan

pasar royal tidak mau turun secara langsung untuk memberikan himbauan kepada

PKL secara langsung. Hal ini yang kemudian dinilai mengurangi kredibilitas dari

Satpol PP Kota Serang dalam sudut pandang PKL karena dinilai tidak sepenuh

hati dalam melaksanakan penataan PKL serta mengurangi serapan informasi

berkaitan dengan keluhan dan harapan dari PKL kepada pemerintah kota serang

melalui Satpol PP Kota Serang.

2. Pengawasan Melalui Inspeksi Langsung Kepada Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan apakah Petugas Satpol PP Kota Serang

melakukan pengawasan secara langsung (inspeksi langsung) kepada PKL, apa

saja yang dibicarakan kepada para PKL, hasil wawancara dengan Maman Lutfi

selaku Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

108

Betul, kita selalu melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan langsung dan berkelanjutan dalam upaya penegakkan Perda

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Ya, Satpol PP Kota Serang melakukan pengawasan langsung melalui kegiatan patroli setiap harinya ke lokasi-lokasi yang dijadwalkan pada setiap bulannya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Setiap hari saya dan tim petugas Satpol PP Kota Serang yang saya pimpin selalu berpatroli sesuai agenda jadwal bulanan. Apabila kami mendapati PKL di lokasi-lokasi strategis seperti di pinggir jalan dan trotoar yang ramai lalu lintasnya kita usahakan untuk memberikan himbauan agar tidak berjualan di lokasi tersebut

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan memang itulah kerjaan saya sama petugas lainnya.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Asep selaku PKL Penjual

Makanan Minuman di Badan Jalan mengatakan :

Ya mereka dari Petugas Satpol PP Kota Serang sering lewat pasar royal untuk patroli rutin setiap hari

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Setiap hari mobil Satpol PP Kota Serang selalu melewati pasar royal dan sering berhenti di alun-alun Kota Serang. Tapi jarang berhenti untuk memberikan himbauan secara langsung kepada PKL

109

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Memang pekerjaan harian mereka patroli rutin yang sering lewatin pasar royal tapi jarang berhenti di sini dan jarang juga bicara atau ngobrol untuk sekedar memberikan himbauan supaya tidak jualan lagi, tau-tau kita (PKL) dapet surat peringatan aja

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Serang melakukan pengawasan

langsung melalui kegiatan patroli setiap harinya ke lokasi-lokasi yang dijadwalkan

pada setiap bulannya. Meski melakukan patroli, ternyata petugas Satpol PP Kota

Serang tidak memberikan himbauan kepada PKL secara langsung untuk tidak

berjualan di badan jalan dan trotoar.

Informasi berkenaan dengan seberapa sering Petugas Satpol PP Kota Serang

melakukan pengawasan secara langsung (inspeksi langsung) kepada PKL, berapa

kali dalam tiap minggu/bulan, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku

Kepala Satpol PP Kota Serang mengatakan :

Patroli rutin dilaksanakan setiap hari karena itu merupakan tugas pokok dari petugas Satpol PP Kota Serang

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan setiap hari kita laksanain patroli.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Tiap hari itu selalu patroli, kecuali ada kegiatan lain yang membutuhkan Satpol PP Kota Serang baru kita tidak ngelaksanain patroli rutin

110

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan ya kerjaan setiap hari patroli.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Asep selaku PKL Penjual

Makanan Minuman di Badan Jalan mengatakan setiap hari mereka pengawasan

langsung walaupun sekedar numpang lewat.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan setiap hari mereka selalu patroli,

biasanya jam 10an dan jam 3-4an.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan seperti yang dibilang tadi itu, sering lewat patroli

setiap hari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa kegiatan patroli rutin dilaksanakan setiap hari

karena itu merupakan tugas pokok dari petugas Satpol PP Kota Serang meski ada

kekurangannya, yakni sekedar melintasi lokasi yang padat PKL nya namun tanpa

memberikan himbauan secara langsung.

Informasi berkenaan dengan manfaat apa yang diperoleh Satpol PP Kota

Serang dan manfaat yang diperoleh PKL di kawasan pasar royal dari

dilakukannya pengawasan secara langsung (inspeksi langsung) tersebut, hasil

wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota Serang

mengatakan :

Banyak sekali manfaatnya, tapi yang utama meminimalisir pelaku pelanggaran Perda, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL

111

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Manfaatnya seperti PKL jadi takut untuk berjualan di pinggir jalan atau trotoar setelah diberikan himbauan sama petugas, fungsi jalan raya jadi optimal karena seluruh badan jalan dapat digunakan oleh pengendara, trotoar bisa dipakai sama pejalan kaki, lingkungan di sepanjang jalan tidak kumuh dan sebagainya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan jalan raya dan trotoar bisa digunakan

masyarakat sebagaimana mestinya.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan pengurangan jumlah PKL yang berjualan di jalan dan

trotoar.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Asep selaku PKL Penjual

Makanan Minuman di Badan Jalan mengatakan tidak ada manfaatnya karena

cuma sekedar lewat saja.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Kita (PKL) tidak ngerasain manfaat langsung dari kegiatan patroli rutin mereka, sebab mereka juga tidak pernah memberikan himbauan sama kita secara langsung, jadi seperti ada pemisah antara aparat pemerintah begitu dengan rakyatnya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Belum jelas manfaatnya dari patroli itu ke PKL, tapi kalau patroli itu kan memang kayaknya semacam jadwal kerja rutin Satpol PP

112

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa manfaatnya seperti PKL jadi takut atau tidak

berani berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Hal tersebut dapat terjadi apabila

petugas Satpol PP Kota Serang sudah memberikan himbauan kepada PKL karena

dalam pelaksanaannya petugas tidak memberikan himbauan kepada PKL secara

langsung.

Informasi berkenaan dengan apa saja kendala atau hambatan pengawasan

secara langsung (inspeksi langsung) yang dilakukan saat ini, baik yang berasal

dari petugas Satpol PP Kota Serang dan yang berasal dari PKL di kawasan pasar

royal, hasil wawancara dengan Maman Lutfi selaku Kepala Satpol PP Kota

Serang mengatakan :

Kendalanya ada banyak, tapi tidak berpengaruh kepada kinerja petugas selama ini. Kalau kendala dari PKL itu lebih ke perilaku mereka yang susah diberikan peringatan, bahkan ada beberapa juga PKL yang meskipun sudah pernah kita sita barangnya terus tetap jualan lagi dengan barang jualan yang baru, perilaku masyarakat yang gemar berbelanja di pinggir jalan di banding belanja di toko karena mungkin pertimbangan harga, upaya penanganan PKL yang terkesan setengah-setengah, karena pemerintah melalui Satpol PP Kota Serang hanya mengandalkan tindakan penertiban untuk menghapuskan PKL namun tidak menyediakan relokasi atau tempat berjualan yang disediakan khusus PKL sehingga PKL setelah ditertibkan memiliki lokasi baru yang legal untuk lokasi baru mereka jualan, walaupun terkendala dengan kebutuhan dana yang besar dan belum menjamin PKL akan tetap menggunakan lokasi baru yang disediakan pemerintah

Tanggapan yang disampaikan oleh Zainal selaku Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian menyatakan :

Ya kita minim kendaraan operasional untuk melakukan patroli, jumlah petugas yang minim dan harus dibagi ke beberapa tim, kurangnya asupan data jumlah PKL dari dinas terkait. Kendala dari PKL lebih kepada perilaku yang selalu berulang kali melanggar dengan jualan di jalan dan trotoar karena alasan kebutuhan hidup keluarganya dan masih adanya oknum

113

aparatur pemerintah yang memungut iuran dari PKL dengan timbal balik informasi terkait jadwal penertiban dan sebagainya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Asdi Suparya selaku Komandan

Regu Penertiban PKL yang menyatakan :

Kendalanya lebih kepada jumlah personil yang ada masih minim dan itu pun harus dibagi-bagi menurut seksinya masing-masing. Selain itu, jadwal kerja harian yang harus turun lapangan membuat resiko stres petugas makin tinggi sehingga berpotensi menyebabkan sikap petugas dalam bertugas seperti penertiban itu lebih bersikap agresif. Adapun kendala dari PKL ya kita semua tahu, karena alasan kebutuhan hidup mereka berjualan di jalan dan di lokasi lain yang melanggar peraturan dan penanganan PKL yang menurut saya bersifat temporer, karena setelah ditertibkan tidak ada tindakan lain untuk menangani PKL tersebut sehingga potensi PKL tersebut berjualan kembali sangat tinggi atau munculnya PKL yang baru karena berbagai faktor. Hal yang patut jadi perhatian juga terkait PKL yang berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan mobil pribadi itu juga menjadi tren PKL yang baru dan potensi menimbulkan masalah yang sama seperti PKL lainnya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulya selaku Petugas Satpol PP Kota

Serang dengan mengatakan :

Kalau dari unsur Satpol PP Kota Serang kendala lebih ke jumlah petugasnya harus ditambah, kendaraan operasional untuk patroli dan kendaraan truk pengangkutan barang sitaan perlu di tambah, jam kerja yang terlalu padat bahkan pindah tugas secara mendadak sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental petugas. Kendala dari PKL itu cuma satu, tetap berjualan karena perilakunya yang memang tidak takut melanggar peraturan

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Asep selaku PKL Penjual

Makanan Minuman di Badan Jalan mengatakan :

Kendala dari petugas itu tidak mau memberikan himbauan langsung, mereka selalu mengandalkan surat untuk ngasih pemberitahuan yang itu juga sifatnya sudah berupa surat peringatan

114

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Deny Setyadi selaku PKL Penjual

Pakaian di Badan Jalan yang menyatakan :

Petugas Satpol PP Kota Serang kelihatannya melaksanakan penertiban itu sekedar formalitas saja, sebab mereka patroli rutin dan melewati lokasi kita berjualan setiap hari tapi tidak pernah memberikan himbauan sama PKL

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zaenuri selaku PKL Penjual Plat Nomor

di Trotoar dengan mengatakan :

Tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Serang kepada PKL dan rutinitas patroli hanya sebagai formalitas

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa kendala dari unsur Satpol PP Kota Serang lebih

kepada minimnya jumlah petugas Satpol PP Kota Serang, minimnya kendaraan

operasional untuk patroli dan kendaraan truk pengangkutan barang sitaan, jam

kerja yang terlalu padat bahkan pindah tugas secara mendadak sangat berpengaruh

terhadap fisik dan mental petugas. Sedangkan kendala dari PKL lebih kepada

perilaku PKL yang tidak takut melanggar peraturan, seperti berjualan di pinggir

jalan dan trotoar.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator pengawasan melalui inspeksi

langsung kepada Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti

memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terkait kegiatan

patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Serang hanya menjadi

kegiatan formalitas semata. Hal ini mengingat kegiatan patroli tersebut yang

setiap hari dilakukan, dimana mobil Satpol PP Kota Serang yang selalu melintasi

115

sepanjang jalan pasar royal tidak pernah berhenti untuk memberikan himbauan

atau memberikan surat peringatan langsung kepada PKL.

Selain itu, Satpol PP Kota Serang juga tidak dapat melakukan komunikasi

yang baik dengan PKL apabila melakukan kegiatan patroli rutin. Hal ini

mengingat petugas Satpol PP Kota Serang yang tidak pernah turun dari mobil

patroli untuk mendatangi langsung PKL yang sedang berjualan di badan jalan,

trotoar hingga petugas parkir ilegal untuk diberikan himbauan, ajakan, saran untuk

tidak berjualan di lokasi yang dilarang. Hal ini yang kemudian menyebabkan

penilaian yang kurang baik atau sikap antipati dari PKL kepada Satpol PP Kota

Serang yang dinilai hanya sekedar bekerja, khususnya pelaksanaan penertiban jika

ada kepentingan seperti ada kunjungan dari pejabat pemerintah pusat dan hal lain

sebagainya.

Tidak adanya himbauan dari petugas Satpol PP Kota Serang secara

langsung menyebabkan PKL tidak dapat menyampaikan keluhan, kritik dan

sarannya kepada Satpol PP Kota Serang. Sebab PKL ingin mendapatkan perhatian

dan harapannya diserap oleh Satpol PP Kota Serang sebagai aparatur pemerintah

Kota Serang yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan keluhan warga

masyarakatnya demi tercapainya kepentingan bersama, dimana PKL tidak lagi

berjualan dengan cara yang melanggar hukum seperti berjualan di jalan raya,

trotoar dan sarana prasarana publik lainnya.

116

4.4 Pembahasan

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir semua pemerintah

daerah di Indonesia diantaranya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sutrisno (2016) mengemukakan fenomena PKL kini seakan-akan menjadi

masalah sosial ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai akibat dari rendahnya

kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya

persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, pendapatan

yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan PKL pada

setiap daerah, tidak terkecuali di Kota Serang.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pasal 1 ayat 8 menyatakan PKL

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan

sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota,

fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta baik yang sementara atau

menetap. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa PKL adalah seseorang yang

melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana

prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus

dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap.

Menyadari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan

dampak negatif karena penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana publik serta

dapat mengurangi kebersihan, keindahan, kenyamanan dan faktor estetika lainnya

maka tindakan penataan PKL menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan.

117

Hal ini mengingat selain berdampak negatif, keberadaan PKL juga memberikan

dampak positif terkait kegiatan perekonomian rakyat atau individu yang

menjadikan PKL sebagai mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dan

kegiatan perekonomian daerah karena PKL merupakan rantai terakhir (pengecer)

dari komoditi produk yang dihasilkan produsen hingga dapat dikonsumsi

konsumen. Kondisi inilah yang membuat PKL hanya bisa ditangani melalui upaya

penataan PKL yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

(PKL), Pasal 4 ayat 2 diantaranya meliputi penghapusan lokasi PKL melalui

tindakan penertiban. Penataan PKL yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah

tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan potensi

PKL melalui upaya penataan sebagai usaha perekonomian sektor informal yang

juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan

peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), unsur utama sebagai

pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Kota Serang. Dalam hal ini,

kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Serang. Upaya penataan dengan cara melaksanakan tindakan penertiban non

yustisial kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan adanya pelanggaran

Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun

2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah Kota

118

Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang

dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima (PKL). Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi

sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau

bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan dan

mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kota Serang.

Salah satu lokasi umum di Kota Serang yang menjadi tempat Pedagang

Kaki Lima (PKL) berjualan terdapat di Kawasan Pasar Royal Kecamatan Serang

Kota Serang. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis bagi para PKL untuk

berjualan karena kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa

yang ditandai dengan banyak berdirinya gedung pertokoan dan ritel lainnya dan

berdekatan dengan lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang, yakni Kantor

Bupati Serang yang juga berdekatan dengan alun-alun Serang.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait Peran Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di

Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018 dianalisis menggunakan teori

peran dari Jones, yaitu regulatory role (perencana kebijakan), enabling role

(pelaksana kebijakan) dan direct role (pengawas kebijakan) menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait

penegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan PKLendapatkan temuan-temuan, dimana peneliti

mengklasifikasikannya kedalam kategori keunggulan dan kelemahannya.

119

Perannya sebagai Regulatory role (perencana kebijakan), temuan yang

berkenaan dengan indikator perencanaan standar operasional prosedur dari

informan penelitian yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan

pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Serang sudah mengikuti Standar Operasional

Prosedur yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari

petugas Satpol PP Kota Serang ke lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk

didatangi oleh petugas serta kegiatan penertiban yang dilakukan, diantaranya

kawasan Pasar Royal sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, seperti pelaksanaan

tahapan pemberian himbauan, pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga

serta melakukan tindakan penertiban jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan

oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai

sebagai kelemahan ditinjau dari perencanaan standar operasional prosedur yang

menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, pada indikator perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang

Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai

menjadi keunggulan, meliputi: (1) Adanya jadwal kegiatan rutin atau jadwal

patroli petugas Satpol PP Kota Serang pada tiap bulannya. Hal ini membuat

lokasi-lokasi yang memiliki potensi terbesar untuk dilakukannya pelanggaran

Peraturan Daerah, seperti pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10

Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

(PKL) dan peraturan daerah lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara

individu maupun kelompok dapat ditekan seoptimal mungkin, dan (2) Jadwal

120

kegiatan bulanan tersebut juga menerangkan jumlah dan siapa saja personil yang

bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut untuk melakukan kegiatan patroli

rutin. Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan

ditinjau dari perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima.

Indikator perencanaan target lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi

keunggulan berkenaan dengan kejelasan dari target dari lokasi penataan PKL di

Kota Serang, yakni penyalahgunaan badan jalan raya dan trotoar serta sarana

prasarana publik lainnya untuk kepentingan pribadi, seperti menjadi lokasi

berjualan oleh PKL yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Perannya sebagai enabling role (pelaksana kebijakan), temuan berkenaan

dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian,

peneliti memperoleh temuan sebagai kelemahan, meliputi: (1) Waktu pelaksanaan

penertiban PKL yang cukup jarang dilakukan, bahkan berdasarkan informasi

informan diketahui pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Pasar Royal pada

bulan Juli. Dengan kata lain, saat dilakukan wawancara yang berlangsung di bulan

November peneliti mendapatkan temuan pelaksanaan penertiban dilakukan 1 kali

dalam 3 bulan, (2) Sikap petugas dalam melakukan penertiban pun dinilai masih

harus ditingkatkan kembali. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kota Serang

saat melakukan penertiban kurang persuasif terhadap PKL karena langsung

mengambil barang-barang jualan milik PKL tanpa diawali dengan pembicaraan

atau komunikasi dengan PKL. Artinya ketika petugas Satpol PP Kota Serang

mendatangi lokasi PKL, mereka langsung menyita aset jualan PKL seperti

121

gerobak, barang-barang jualan serta merubuhkan tempat berjualan PKL seperti

gubuk semi permanen, (3) Adanya pemberian denda bagi PKL yang ingin

mengambil aset dan barang jualan dianggap memberatkan PKL. Hal ini

mengingat adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan, berkisar Rp. 200.000

sampai Rp. 750.000 dianggap memberatkan para PKL. Selain itu, terkadang

ditemukan kondisi aset PKL, seperti gerobak yang kondisinya rusak akibat

pengangkutan barang saat penertiban. Kondisi ini dianggap membuat PKL

mengalami kerugian yang besar, dan (4) Respon Satpol PP Kota Serang atas

pengaduan dari pedagang ritel yang memiliki toko di kawasan pasar royal tidak

pernah direspon secara langsung atas keluhannya dari keberadaan PKL yang

menggunakan trotoar sehingga mengganggu kegiatan usaha pedagang ritel karena

menghalangi pandangan konsumen atas tokonya serta menghalangi konsumen

yang ingin masuk ke tokonya. Dengan kata lain, pengaduan dari pedagang ritel

atas gangguan yang ditimbulkan dari PKL tidak mendapatkan respon langsung

dari Satpol PP Kota Serang sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, temuan

yang diperoleh peneliti yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terkait

dengan kejelasan objek penertiban, yaitu masyarakat yang secara individu

melanggar peraturan daerah lainnya, dalam hal ini PKL yang menyalahgunakan

fungsi sarana prasarana publik, yaitu badan jalan dan trotoar yang dijadikan lokasi

berjualan maka akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Serang.

Selain itu, temuan yang diperoleh dari indikator koordinasi penegakkan

peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dari

informan penelitian yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: (1) Koordinasi

122

yang dilakukan kurang optimal karena hanya mengandalkan kepada komunikasi

melalui perangkat telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat

yang terjadwal, (2) Koordinasi yang hanya dilakukan kepada pengelola pasar,

salah satunya pengelola Kawasan Pasar Royal. Padahal dalam pelaksanaan

penertiban, juga memunculkan resiko kerusuhan atau tindakan yang mengarah

kepada pengrusakan sehingga keberadaan dari aparat penetidak hukum, yaitu

unsur kepolisian sangat diperlukan namun ternyata dalam pelaksanaan Satpol PP

Kota Serang tidak melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka

menjamin keamanan dari pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di

kawasan Pasar Royal, dan (3) Adanya tindakan penertiban seharusnya memiliki

konsekuensi pelaksanaan kebijakan lain untuk penanganan PKL, yakni dengan

melaksanakan relokasi. Namun sampai dengan saat ini, PKL yang ditertibkan

tidak pernah mendapatkan relokasi atau lokasi berjualan yang baru yang diizinkan

oleh Pemerintah Kota Serang melalui instansi terkait.

Perannya sebagai direct role (pengawas kebijakan), temuan berkenaan

dengan indikator pengawasan melalui koordinasi dengan pengelola pasar royal

terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti

memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: (1) Koordinasi

yang dilakukan kurang optimal karena hanya mengandalkan kepada komunikasi

melalui perangkat telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat

yang terjadwal, dan (2) Koordinasi yang dilakukan cenderung hanya meminta

pengelola pasar royal untuk selslu memberikan himbauan dan meneruskan surat

peringatan dari Satpol PP Kota Serang kepada para PKL di kawasan pasar royal

123

untuk tidak menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi berjualan, tapi

Satpol PP Kota Serang saat melakukan patroli rutin harian yang selalu melintasi

kawasan pasar royal tidak mau turun secara langsung untuk memberikan

himbauan kepada PKL secara langsung. Hal ini yang kemudian dinilai

mengurangi kredibilitas dari Satpol PP Kota Serang dalam sudut pandang PKL

karena dinilai tidak sepenuh hati dalam melaksanakan penataan PKL serta

mengurangi serapan informasi berkaitan dengan keluhan dan harapan dari PKL

kepada pemerintah kota serang melalui Satpol PP Kota Serang.

Selain itu, temuan pada indikator pengawasan melalui inspeksi langsung

kepada Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh

temuan yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: (1) Kegiatan patroli rutin yang

dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Serang hanya menjadi kegiatan formalitas

semata. Hal ini mengingat kegiatan patroli tersebut yang setiap hari dilakukan,

dimana mobil Satpol PP Kota Serang yang selalu melintasi sepanjang jalan pasar

royal tidak pernah berhenti untuk memberikan himbauan atau memberikan surat

peringatan langsung kepada PKL, (2) Satpol PP Kota Serang juga tidak dapat

melakukan komunikasi yang baik dengan PKL apabila melakukan kegiatan patroli

rutin. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kota Serang yang tidak pernah turun

dari mobil patroli untuk mendatangi langsung PKL yang sedang berjualan di

badan jalan, trotoar hingga petugas parkir ilegal untuk diberikan himbauan,

ajakan, saran untuk tidak berjualan di lokasi yang dilarang. Hal ini yang kemudian

menyebabkan penilaian yang kurang baik atau sikap antipati dari PKL kepada

Satpol PP Kota Serang, dan (3) Tidak adanya himbauan dari petugas Satpol PP

124

Kota Serang secara langsung menyebabkan PKL tidak dapat menyampaikan

keluhan, kritik dan sarannya kepada Satpol PP Kota Serang. Sebab PKL ingin

mendapatkan perhatian dan harapannya diserap oleh Satpol PP Kota Serang

sebagai aparatur pemerintah Kota Serang yang memiliki kewajiban untuk

mendengarkan keluhan warga masyarakatnya demi tercapainya kepentingan

bersama, dimana PKL tidak lagi berjualan dengan cara yang melanggar hukum

seperti berjualan di sarana prasarana publik.

Keberadaan Satpol PP Kota Serang dalam upaya penetidakan Peraturan

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota

Serang sangatlah vital. Oleh karena itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja

yang telah diketahui berdasarkan hasil penelitian ini untuk segera ditangani

dengan tepat agar peran Satpol PP Kota Serang sebagai Regulatory Role

(perencana kebijakan), Enabling Role (pelaksana kebijakan) dan Direct Role

(pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kota

Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat

lebih optimal.

125

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

Tahun 2018” yang dianalisis dengan menggunakan Teori Peran menurut Jones

(dalam Mahsun, 2006:8) sebagai panduan dalam menggali informasi dari

informan penelitian. Model teori peran dari jones, yaitu Regulatory Role

(perencana kebijakan), Enabling Role (pelaksana kebijakan) dan Direct Role

(pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kota

Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dinilai

belum optimal. Dengan demikian, peran Satpol PP Kota Serang dalam penataan

PKL melalui tindakan penertiban harus lebih ditingkatkan.

Temuan penelitian terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang

Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Peran sebagai regulatory role (perencana kebijakan)

Temuan pada peran sebagai regulatory role (perencana kebijakan)

yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terdapat pada indikator

perencanaan standar operasional prosedur, yaitu pelaksanaan tugas

Satpol PP Kota Serang sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur

126

yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari

petugas Satpol PP Kota Serang ke lokasi-lokasi yang sudah

dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas serta kegiatan penertiban

yang dilakukan. Pada indikator perencanaan jadwal kegiatan penataan

Pedagang Kaki Lima meliputi: (a) adanya jadwal kegiatan rutin atau

jadwal patroli petugas Satpol PP Kota Serang pada tiap bulannya, (b)

jadwal kegiatan bulanan tersebut juga menerangkan jumlah dan siapa

saja personil yang bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut untuk

melakukan kegiatan patroli rutin. Sedangkan peran sebagai regulatory

role (perencana kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan.

2. Peran sebagai enabling role (pelaksana kebijakan)

Temuan pada peran sebagai enabling role (pelaksana kebijakan) yang

dinilai menjadi kelemahaan diantaranya terdapat pada indikator

pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang meliputi: (a) waktu

pelaksanaan penertiban PKL yang cukup jarang dilakukan atau hanya

dilakukan 1 kali dalam 3 bulan, (b) sikap petugas dalam melakukan

penertiban kurang persuasif terhadap PKL karena langsung

mengambil barang-barang jualan milik PKL tanpa diawali dengan

pembicaraan atau komunikasi dengan PKL, (c) adanya pemberian

denda bagi PKL yang ingin mengambil aset dan barang jualan

dianggap memberatkan PKL. Hal ini mengingat adanya sejumlah

uang yang harus dibayarkan, berkisar Rp. 200.000 sampai Rp.

750.000 dianggap memberatkan para PKL. Pada indikator koordinasi

127

penegakkan peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban

PKL yang meliputi: (a) koordinasi yang dilakukan kurang optimal

karena hanya mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat

telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat yang

terjadwal, (b) koordinasi yang hanya dilakukan kepada pengelola

pasar, salah satunya pengelola Kawasan Pasar Royal. Padahal dalam

pelaksanaan penertiban, juga memunculkan resiko kerusuhan atau

tindakan yang mengarah kepada pengrusakan sehingga keberadaan

dari aparat penegak hukum, yaitu unsur kepolisian sangat diperlukan

namun dalam pelaksanaan Satpol PP Kota Serang tidak melakukan

koordinasi dengan kepolisian. Sedangkan peran sebagai enabling role

(pelaksana kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan.

3. Perannya sebagai direct role (pengawas kebijakan)

Temuan pada peran sebagai direct role (pengawas kebijakan) yang

dinilai menjadi kelemahaan diantaranya terdapat pada indikator

pengawasan melalui koordinasi dengan pengelola pasar royal terkait

penertiban Pedagang Kaki Lima meliputi: (a) koordinasi yang hanya

mengandalkan melalui telepon namun tidak melakukan pertemuan

rutin yang terjadwal, (b) koordinasi yang dilakukan cenderung hanya

meminta pengelola pasar royal untuk selalu memberikan himbauan

dan meneruskan surat peringatan dari Satpol PP Kota Serang kepada

para PKL di kawasan pasar royal untuk tidak menggunakan trotoar

dan badan jalan sebagai lokasi berjualan, tapi Satpol PP Kota Serang

128

saat melakukan patroli rutin harian yang selalu melintasi kawasan

pasar royal tidak mau turun secara langsung untuk memberikan

himbauan kepada PKL secara langsung. Indikator pengawasan melalui

inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima yang meliputi, (a)

kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Serang

hanya menjadi kegiatan formalitas semata. Hal ini mengingat kegiatan

patroli tersebut yang setiap hari dilakukan, dimana mobil Satpol PP

Kota Serang yang selalu melintasi sepanjang jalan pasar royal tidak

pernah berhenti untuk memberikan himbauan atau memberikan surat

peringatan langsung kepada PKL, (b) Satpol PP Kota Serang juga

tidak dapat melakukan komunikasi yang baik dengan PKL apabila

melakukan kegiatan patroli rutin, (c) tidak adanya himbauan dari

petugas Satpol PP Kota Serang secara langsung menyebabkan PKL

tidak dapat menyampaikan keluhan, kritik dan sarannya kepada Satpol

PP Kota Serang. Sedangkan peran sebagai direct role (pengawas

kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat menginstruksikan

kepada bawahannya pada saat melakukan kegiatan patroli rutin yang

dilaksanakan setiap hari tidak hanya sekedar mengawasi saja namun

juga turun secara langsung ke lokasi yang banyak dilakukan

129

pelanggaran atas peraturan daerah, khususnya pelanggaran yang

dilakukan oleh PKL yang menggunakan sarana prasarana publik

sebagai lokasi berjualan.

2. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang mengarahkan kepada

bawahannya agar melakukan komunikasi persuasif terhadap PKL

untuk menghimbau, mengajak dan menasehati untuk tidak berjualan

dengan melanggar peraturan daerah yang berlaku.

3. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat meningkatkan

koordinasi dengan pihak pengelola pasar dengan cara melakukan

pertemuan rapat yang rutin dan terjadwal guna menginventarisir

potensi kendala yang dialami dalam rangka meminimalisir

pelanggaran peraturan daerah oleh PKL.

4. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat menjalin koordinasi

dengan pihak aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dalam rangka

menjamin pelaksanaan kegiatan penertiban yang lebih kondusif dan

dapat menindak oknum PKL yang melakukan tindakan kriminalitas

seperti oknum PKL yang menjadi provokator keributan saat

penertiban atau oknum PKL yang melakukan pemukulan untuk

diproses secara hukum.

5. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat menjalin

komunikasi dengan perwakilan PKL secara langsung dalam kegiatan

musyawarah untuk menyerap aspirasi PKL sebagai masukan untuk

upaya penataan PKL yang lebih baik.

130

6. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat mengajukan

penambahan petugas guna dapat mengoptimalisasi peran Satpol PP

Kota Serang dalam penegakkan Perda, mengingat penegakkan Perda

tidak hanya berfokus kepada upaya penataan PKL saja namun juga

penegakkan Perda terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh

oknum individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran atas

Perda, seperti penertiban spanduk promosi produk, pemasangan baliho

dan lain sebagainya.

7. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat mengajukan

penambahan kendaraan operasional, khususnya penambahan jumlah

kendaraan yang dipergunakan untuk kegiatan patroli rutin agar

petugas Satpol PP Kota Serang dapat melakukan pengawasan dan

penataan secara lebih menyeluruh pada daerah-daerah di Kota Serang

yang banyak terjadi penyalahgunaan fungsi jalan raya dan trotoar

sebagai lokasi berjualan PKL.

8. Sebaiknya Pimpinan Satpol PP Kota Serang dapat mengajukan

pendirian posko atau kantor jaga Satpol PP Kota Serang di lokasi-

lokasi yang padat PKL, seperti membuat posko atau kantor jaga di

dekat lampu merah alun-alun kota Serang guna meningkatkan

pengawasan langsung dan koordinasi antar petugas Satpol PP Kota

Serang dalam penataan PKL di Kawasan Pasar Royal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Banten Dalam Angka. 2017. Statistik Daerah; Banten Dalam Angka Tahun 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Dunn, William N. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Handayaningrat, Soewarno. 2006. Pelayanan Publik. Jakarta: Gunung Jati.

Kanfer, Paul B. Horton. 2007. Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

Kartono, Demartoto. 2008. Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Penebar Swadaya.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Moleong, Lexy J, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.

Nedler. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Slamet, S. Wirawan. 2005. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Research & Design. Bandung: Alfabeta.

Susanto. 2008. Manajemen Sumberdaya Manusia; Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutarto. 2009. Dasar – dasar Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.

Sutrisno, Hadi. 2016. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Syafi’i. 2008. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Taliziduhu, Ndraha. 2011. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Tangkilisan. 2005. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.

Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Sumber Lain

Ely, Rajab. 2014. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari. Artikel E-Journal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Fransisca, Lidya Monalisa. 2015. Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1.. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pratiwi, Dyah. 2017. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tidak Dipublikasi.

Septiana, Dwi. 2011. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. Skripsi. Semarang. UNNES. Tidak Dipublikasi.

Sriyanto. 2006. Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang). Forum Ilmu Sosial. Nomor 3.

Kamal, Ubaidillah. 2008. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang. Integralistik. Nomor 7.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ervin Zulpiansyah

Tempat dan Tanggal Lahir : Lebak, 6 Juli1994

JenisKelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : ervinzulpiansyah@gmail.com

Alamat: Kp. Bolang RT 008/RW 002 Kel.DesaBolang

KecamatanMalingpingKabupatenLebakBanten

Riwayat Pendidikan

Periode Sekolah / Universitas

2000– 2006 SDN 1 Bolang

2006–2009 SMP Negeri1 Malingping

2009 – 2012 SMA Negeri 1 Malingping

2013–2018 S-1 Fakultas IlmuSosialdan IlmuPolitikUniversitas

Sultan Ageng Tirtayasa