Click here to load reader

Bahan Paparan Satpol Pp Pussenif

  • View
    1.347

  • Download
    77

Embed Size (px)

Text of Bahan Paparan Satpol Pp Pussenif

  • DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMASDIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUMKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAKEBIJAKAN UMUM DALAM PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

  • SATPOL PP MRPKN APARAT PEMERINTAH, KHUSUSNYA PEMDA YG MENJALANKAN FUNGSI PENEGAKKAN PERDA, STABILISASI, PEMELIHARAAN TIBUM & TRAMAS

  • MANUSIA SALING BERINTERAKSI, SALING MEMBUTUHKAN & TERGANTUNG SATU DGN LAINNYA, AGAR HUB INI BISA BERJALAN DGN BAIK MAKA DIBUTUHKAN ATURAN2/KAIDAH2 AGAR TERTIB, AMAN DAN TENTERAM.

    ATURAN2/KAIDAH2 YG MENJADI RAMBU2 KEHIDUPAN MASY TSB JUGA PERLU DIKAWAL OLEH ALAT NEGARA/APARAT NEGARA SESUAI DGN ATURAN PER-UU-AN.

    MUH. MARWAN - 2010

  • PENTINGNYA PEMBERDAYAAN DINAS DAERAH DENGAN CARA :

    MENGISI ORGANISASI DGN ORANG2 YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL SESUAI DGN KARAKTERISTIK URUSAN YG DITANGANI.MEMBERI KEWENANGAN YANG LEBIH LUAS SERTA DUKUNGAN FASILITAS DAN BIAYA YANG MEMADAI.MENGUKUR KINERJA PELAYANAN YANG DIBERIKAN SERTA MELAKUKAN KOMPETISI ANTAR DINAS.

    MUH. MARWAN - 2010

  • Pola rekrutmen >> Aparat yang tidak Profesional.1234Pemberitaan Media yang tdk seimbangObjek penertiban dilakukan terutama pada kelompok marjinal dan kaum rentan (pengamen, pekerja seks, PKL, gelandangan, pengemis, dll) yang diperhatikan para penggiat HAM.Sarana Prasarana yang dimiliki kurang memadai

  • MEMBANGUN CITRA POSITIF;

    MELAKUKAN SELEKSI AWAL POL PP DAN SCR SELEKTIF;

    MENINGKATKAN ESELONERING;

    MENINGKATKAN SARPRAS MENAMBAH INDEKS SATPOL PP

    MELAKUKAN DIKLAT SCR PERIODIK;

    MEMBANGUN ALIANSI STRTEGIS DGN PIHAK TERKAIT;

    MEREFISI REGULASI POL PP

  • MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MELALUI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

    MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ATAS KEPENTINGAN UMUM.

    MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

    MENINGKATKAN CITRA PENEGAKAN ATURAN HUKUM

    MUH. MARWAN - 2010

  • PSL 30 Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja.Gubernur, Bupati Dan Walikota Melakukan Pembinaan Teknis Operasional Satpol PP.PENJELASAN PASAL 30 AYAT :Pembinaan Umum Meliputi Pemberian Pedoman dan Standard, Bimbingan, Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Satpol PP.Pembinaan Teknis Operasional Meliputi Pembinaan Kemampuan Polisi Pamong Praja Melalui Pembinaan Etika Profesi, Pengembangan Pengetahuan Dan Pengalaman Di Bidang Pamong PrajaPP NOMOR 6 TAHUN 2010TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

  • FASILITASIREGULASI

    MONITORING

    EVALUASI

    MUH. MARWAN - 2010

  • UU 32/2004 PASAL 148 Ayat (1).PP No. 6/2010.PERMENDAGRI NO. 40 TAHUN 2011 TENTANG SOTK SATPOL PP DI DAERAH DAN PERMENDAGRI NO. 41 TAHUN 2011 TENTANG SOTK PROV. DKI JAKARTAPERMENDAGRI No. 31/2009 TTG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PPNS DAERAHPERMENDAGRI No. 38/2010 TTG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR SATPOL PPSE MENDAGRI No : 331.1/2333/SJ TTG FORMASI CALON PNS BAGI TENAGA HONORER/KONTRAK BANTUAN POLISI SE MENDGRI No : 585/3940/SJ TTG PENGGUNAAN UNIFORM, FORMASI CPNS DAN PEMBERIAN ASURANSI BAGI APARAT SATPOL PP.SE MENDAGRI No. 182.32/4083/SJ TTG IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 40 TAHUN 2011 DAN PERMENDAGRI NO. 41 TAHUN 2011.SE. MENDAGRI NO. 331.1/822/5J TTG PENGISIAN JABATAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA KODE MATA ANGGARAN SKPD SATPOL PP. SE. MENDAGRI NO. 182.1/661/PUM. TTG PENYAMPAIAN NAMA PESERTA DIKLAT CALON PEJABAT PPNS.

    BA

    MUH. MARWAN - 2010

  • APBN : DANA DEKONSENTRASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS DANA ALOKASI UMUM

    APBD : PROVINSI KABUPATEN / KOTAPERMENDAGRI No. 54 TAHUN 2011 TTG SOP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.PERMENDAGRI No. 35 TAHUN 2005 TTG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATPOL PP. PERMENDAGRI No. 26 TAHUN 2010 TTG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPERMENDAGRI No. 27 TAHUN 2010 TTG PEDOMAN PELAPORAN POL PP.PERMENDAGRI No. 44 TAHUN 2010 TTG KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM.CD

    MUH. MARWAN - 2010

  • KEPOLISIAN RISATPOL PP WILAYAH LAININSTANSI TERKAIT LAINNYA

  • KERJASAMA DIDASARKAN ATAS HUBUNGAN FUNGSIONAL, SALING MEMBANTU, DAN SALING MENGHORMATI DG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM DAN MEMPERHATIKAN HIERARKI DAN KODE ETIK BIROKRASISatpol PP dlm meminta bantuan kpd Kepolisian dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku koordinasi operasi lapangan

  • Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi maka Rapat Koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

  • *

    MUH. MARWAN - 2010

  • RUANG LINGKUP KERJASAMA

    Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Penegakan peraturan perundang-undangan.Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

    MUH. MARWAN - 2010

  • Penyusunan pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan.Bantuan operasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan.Penangangan kerawanan sosialPendidikan dan pelatihanPengkajian. penelitian penyuluhan, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya.Monitoring dan evaluasi.

    MUH. MARWAN - 2010

  • MUH. MARWAN - 2010

  • KEDEPAN KITA BERHARAP KINERJA SATPOL PP SEMAKIN LEBIH BAIK, LEBIH ARIF, PEDULI & TULUS DLM MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASY.PENCIPTAAN TRAM & TIB SERTA LINMAS ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA (SINERGITAS PARA PIHAK).HILANGKAN KESAN NEGATIF, TDK PROFESIONAL & TDK PROPORSIONAL DGN MENGEDEPANKAN FUNGSI PENATAAN BUKAN PENERTIBAN.PEM. PUSAT & PEMDA HARUS KONSISTEN MELAKSANAKAN ESENSI PENGEMBANGAN SATPOL PP YG PROFESIONAL MELALUI IMPLEMENTASI PP NO 6 TAHUN 2010 BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

    MUH. MARWAN - 2010

  • MUH. MARWAN - 2010

    **Paparan Kapus Diklat V Kemendagri: "Penyiapan SDM Aparatur Pemerintah dari Segi Kualitas dan Kuantitas Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah"Bengkulu, 20 April 2010*****************