PERATURAN BUPATI BERAU - · PDF filetentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar ... 828/MENKES/SK/IX/2008 ... Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV- AIDS : a)

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167

ayat (3) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan standar pelayanan minimal;

b. bahwa Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Berau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang ( Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/ MENKES/ PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

- 3 -

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;

Memperhatikan : Surat Bupati Berau Nomor : 065/222/Org. Tanggal 24 Mei 2010

perihal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Berau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan

organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. 6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Kesehatan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.

9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.

10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.

- 4 - 11. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi

penyelenggaraan Kesehatan yang diharapkan sampai pada tahun 2015. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang

bersangkutan. 13. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan

evaluasi SPM bidang Kesehatan. 14. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada

Daerah. 15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh

Pemerintah. 16. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau

sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi SKPD Penyelenggara Kewenangan daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan kesehatan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah: a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan; c. Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan

pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib kesehatan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM bidang Kesehatan adalah : a. Sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu

berupa akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata; b. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah; c. Sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya

biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;

- 5 - d. Menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan

kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. Menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan Pembiayaan Kesehatan

di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; f. Alat Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di Daerah.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.

(2) SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2011- 2015 terdiri dari : a. Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Wajib dilaksanakan Kabupaten Sesuai

SPM (Standar Pelayanan Minimal ) : 1. Pelayanan Kesehatan Dasar;

1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015; 2) Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015; 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015; 4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015; 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 90 % pada

Tahun 2015; 6) Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2015; 7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada

Tahun 2015; 8) Cakupan pelayanan anak balita 75% pada Tahun 2015; 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24

bulan keluarga miskin 100% pada Tahun 2015; 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2015; 11) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada

Tahun 2015; 12) Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2015; 13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada

Tahun 2015; a) AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 2 /100.000 penduduk

anak pada tahun 2015; b) Presentasi Penemuan penderita pneumonia balita 50 % pada tahun

2015; c) Presentasi Penemuan pasien baru TB BTA positif 402 kasus ( 100 %

tahun 2015); d) Penderita DBD yang ditangani 100 % tahun 2015; e) Penemuan penderita diare 100 % tahun 2015;

- 6 -

14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan: a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%

pada Tahun 2015; b) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100% pada Tahun 2015. 3. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015;

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : a) Cakupan Desa Siaga 80% pada Tahun 2015; b) Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015;

b. Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Wajib lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Berau: a. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan penyehatan

Lingkungan : 1) Kesembuhan penderita TBC (BTA Positif) < 85% Tahun 2015 ; 2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV- AIDS :

a) Infeksi menular seksual yang ditemukan dan diobati 100% Tahun 2015 ;

b) Klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS 100% Tahun 2015; 3) Penderita Malaria yang diobati 100 % pada Tahun 2015; 4) Pelayanan kesehatan penyakit menular lainnya (Kusta, Filariasis,

Cikunguya, Flu Burung, Flu babi dll) lingkungan, institusi yang dibina 100% Tahun 2015;

5) Pelayanan pengendalian vektor, rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 95% Tahun 2015;

6) Pelayanan kesehatan lingkungan, institusi yang dibina 95% Tahun 2015; 7) Pelayanan hygiene sanitasi ditempat, tempat umum yang memenuhi

syarat 85% Tahun 2015; 8) Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dengan klinik Sanitasi

100% Tahun 2015; 9) Pelayanan Kesling Terhadap Pengawasan Air bersih dan Sanitasi Dasar

90 % Tahun 2015; 10) Pelayanan Pembinaan Kesling terhadap Peningkatan kualitas Depot Air

Minum 100 % Tahun 2015; 11) Pelayanan pembinaan Kesling terhadap Tempat Pengolahan dan

Pengelolaan Makanan 90 % Tahun 2015; 12) Pelayanan Pembinaan Kesling Terhadap PIRT-P 90 % tahun 2015; 13) Pelayanan Kesling terhadap Pengembangan / Pembentukan Kabupaten

sehat 100 % tahun 2015; 14) Pelayanan Kesling terhadap cakupan rumah sehat 85% tahun 2015;

b. Penyuluhan perilaku sehat : 1) Rumah tangga ber PHBS 65% Th2015 :

- 7 -

a. Persalinan oleh Nakes 95 % Tahun 2015 ; b. Bayi yang mendapat ASI Ekslusif 95 % Tahun 2015 ; c. Penimbangan Bayi/Balita 85 % Tahun 2015 ; d. Cuci tangan 95 % tahun 2015 ; e. Rumah bebas jentik 95 % tahun 2015; f. Jamban sehat 90 % tahun 2015 ; g. Air bersih 100 % tahun 2015 ; h. Makan sayur dan buah 95 % tahun 2015 ; i. Aktifitas fisik 100 % tahun 2015; j. Tidak Merokok dalam ruangan 60 % tahun 2015 ;

2) Konsumsi garam beryodium tingkat RT. 90% Tahun 2015; 3) Posyandu purnama mandiri 75% Tahun 2015.

c. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat oleh petugas kesehatan 100% Tahun 2015;

d. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan : 1. ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% Tahun 2015; 2. pengadaan obat esensial 100% Tahun 2015; 3. pengadaan obat generik 100% Tahun 2015.

e. Penggunaan obat generik , penulisan obat generik 90% Tahun 2015; f. Perizinan Sarana Kesehatan :

1. % Sarana kesehatan berizin 100 % Tahun 2015; 2. Waktu pemrosesan Surat Izin 1 minggu – 4 bulan Tahun 2015, antara lain:

1) Surat Ijin Toko Obat 1 – 2 minggu Tahun 2015; 2) Surat Ijin Klinik, Balai Pengobatan 2 minggu – 4 bulan Tahun 2015; 3) Surat Ijin Apotik 1 minggu – 3 bulan Tahun 2015; 4) Surat Ijin Tenaga Kesehatan 1 hari – 1 minggu Tahun 2015.

g. Peningkatan IPM (Index Pembangunan manusia) : 1. Peningkatan umur harapan hidup 70 % Tahun 2015; 2. Penurunan angka kematian ibu 102/100.000 kelahiran hidup Tahun 2015; 3. Penurunan angka kematian bayi 26,99/1000 kelahiran hidup Tahun 2015.

h. Cakupan sarana kesehatan terakreditasi : 1. Rumah Sakit 100 % Tahun 2015; 2. Puskesmas dan jaringannya serta sarana penunjang kesehatan lainnya 50%

Tahun 2015. i. Cakupan sarana Kesehatan dan Penunjangnya di Kecamatan dan Kampung :

1. Tersedia Puskesmas Induk sesuai standar di Kecamatan / Kampung 100 %; 2. Tersedia Puskesmas yang dilengkapi dengan Puskesmas Perawatan sesuai

standar di Kec/ Kampung; 3. Tersedia Puskesmas / Puskesmas Perawatan yang mampu memberikan

pelayanan kesehatan 24 jam di Kec/ Kampung serta sesuai standar 100 %; 4. Semua Kampung Tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) 100 %;

- 8 -

5. Semua Kampung Tersedia Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes) 18 Kp (100 %);

6. Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Dokter / Rumah Dokter gigi dan dilengkapi dengan perlengkapan nya yang sesuai standar 100 %;

7. Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Paramedis dan dilengkapi dengan perlengkapannya yang sesuai standar 90 %;

8. Tersedianya Data Inventaris Sarana Kesehatan 100 %. j. Alat Kesehatan Medis dan Penunjang di sarana kesehatan Kecamatan dan

Kampung : 1. Puskesmas dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai

standar 3 Pusk (100%); 2. Puskesmas Perawatan dilengkapi dengan Peralatan Medis dan

Penunjangnya sesuai standar 2 Pusk (100%); 3. Puskesmas / Puskesmas Perawatan dengan pelayanan kesehatan 24 jam

tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar 3 Pusk (100%); 4. Puskesmas Pembantu dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya

sesuai standar 5 Pustu (100%); 5. Pos kesehatan desa (Poskesdes) tersedia peralatan medis dan

penunjangnya sesuai standar 17 Kp (100%); 6. Tersedianya Dokumen data Peralatan Medis dan Penunjangnya 100 %.

k. Sistem Informasi Kesehatan : 1. Tersedianya data dan informasi kesehatan dalam bentuk Profil Kesehatan

100 % Tahun 2015; 2. Sistem Informasi Kesehatan berbasis Teknologi 100% Tahun 2015.

l. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan : 1. Cakupan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 100 % Th. 2015; 2. Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan

masyarakat rentan 100 % Tahun 2015. m. Cakupan Pencapaian Peningkatan pelayanan kesehatan gizi:

1. Presentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif 80% Tahun 2015; 2. Persentase Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 100%

Tahun 2015; 3. Persentase anak 6-59 bulan dapat vitamin A 90% Tahun 2015; 4. Persentase Ibu hamil mendapat tablet Fe 85% Tahun 2015; 5. Persentase Kabupaten yang melaksanakan surveilance gizi 100%

Tahun 2015; 6. Persentase balita yang ditimbang berat badannya 85% Tahun 2015; 7. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana 100%

Tahun 2015; n. Penyusunan Program Pembangunan Kesehatan:

1. Ketersediaan Rencana Strategis Bidang Kesehatan lima tahunan 100% Tahun 2015;

2. Ketersediaan dokumen Perencanaan Program / Kegiatan Tahunan Pembangunan Kesehatan 100% Tahun 2015;

- 9 -

3. Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana program/ kegiatan Kesehatan di Puskesmas wilayah Kecamatan 100% Tahun 2015;

4. Ketersediaan dokumen Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahunan 100% Tahun 2015;

5. Cakupan Sosialisasi Renstra bidang kesehatan lima tahunan dan tahunan di Wilayah Puskesmas / Kecamatan 100% Tahun 2015;

6. Penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) bidang kesehatan 100% Tahun 2015;

7. Tersusunnya Evaluasi dan laporan program akuntabilitas kinerja yang akurat dan akuntabel 100% Tahun 2015;

8. Penyusunan laporan program / kegiatan bulanan / triwulan dan tahunan 100% Tahun 2015;

o. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan : 1. Tersedianya data tenaga Kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan

Kesehatan 100% Tahun 2015; 2. Puskesmas induk Non Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis

tenaga yang memenuhi kebutuhan 100% Tahun 2015 Yaitu : - 1 orang Dokter Umum - 1 orang Dokter Gigi - 1 orang Tenaga Kesmas (S1) - 1 orang Tenaga Promkes (D IV) - 1 orang Epidemologis (D IV) - 4 orang Bidan (D III) - 1 orang Sanitarian - 1 orang Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) - 1 orang Perawat Gigi (D III) - 1 orang Asisten Apoteker - 1 orang Analis Kesehatan (D III) - 1 orang Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) - 1 orang Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) - 1 orang Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) - 2 orang Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) - 1 orang Juru Mudi (Supir / Motoris) - 1 orang Penjaga Puskesmas / Satpam - 1 orang Petugas Kebersihan / Cleaning Service - 1 orang Tukang Kebun / Taman

3. Puskesmas Induk Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100% Tahun 2015 yaitu : - 2 orang Dokter Umum - 1 orang Dokter Gigi

- 10 -

- 1 orang Apoteker - 1 orang Tenaga Kesmas (S1) - 1 orang Perawat (S1 - Ners) - 1 orang Tenaga Promkes (D IV) - 1 orang Epidemologis (D IV) - 6 orang Bidan (D III) - 10 orang Perawat (D III) - 1 orang Sanitarian - 1 orang Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) - 1 orang Perawat Gigi (D III) - 1 orang Asisten Apoteker - 1 orang Analis Kesehatan (D III) - 1 orang Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) - 1 orang Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) - 1 orang Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) - 2 orang Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) - 1 orang Juru Mudi (Supir / Motoris) - 1 orang Penjaga Puskesmas / Satpam - 1 orang Petugas Kebersihan / Cleaning Service - 1 orang Tukang Kebun / Taman - 1 orang Petugas Laundry - 1 orang Juru Masak

4. Puskesmas Induk DTPK mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100 % Tahun 2015; Yaitu : - Dokter Umum 2 orang - Dokter gigi 1 orang - Tenaga Kesmasy (S1) 1 orang - Perawat (Nurse(S1.Kep) 1 orang - Tenaga Promkes (D IV) 1 orang - Epidemologis (D IV) 1 orang - Bidan (D III) 4 orang - Perawat (D III) 8 orang - Sanitarian 1 orang - Nutrisionist (Ahli Gizi / D III) 1 orang - Perawat Gigi (D III) 1 orang - Asisten Apoteker 1 orang - Analis Kesehatan (D III) 1 orang

- 11 -

- Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes) 1 orang - Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes) 1 orang - Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes) 1 orang - Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi) 1 or - Juru Mudi (Supir / Motoris) 1 orang - Penjaga Puskesmas / Satpam 1 orang - Petugas Kebersihan / Cleaning Service 1 orang - Tukang Kebun / Taman 1 orang

5. Puskesmas Pembantu di Kampung Mempunyai Jumlah dan Jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan 100% Tahun 2015; yaitu - 1 orang Perawat (D3 Keperawatan) - 1 orang Bidan (D3 Kebidanan)

6. Poskesdes di Kampung mempunyai jumlah dan jenis tenaga kesehatan yaitu : - (Bidan (D3) bidan) 1 orang tiap kampung sesuai kebutuhan Tahun 2015

7. Terciptanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam proses kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain lain 100% Tahun 2015;

8. Terciptanya tertib administrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya 100% Tahun 2015;

9. Tersedianya data perlengkapan dan aset (barang bergerak/ tidak bergerak) kantor Dinas kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan 100 % Tahun 2015;

(3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan Urusan Wajib bidang kesehatan menurut Wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang Kesehatan.

(2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang kesehatan.

- 12 - (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 peraturan ini, SKPD yang membidangi Urusan wajib bidang kesehatan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang Undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM bidang kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 8 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan SPM bidang kesehatan dapat dikerjasamakan dengan lembaga

mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang kesehatan untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan;

c. SKPD penyelenggara SPM bidang kesehatan melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan / dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan ;

d. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM bidang kesehatan, melakukan Survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang kesehatan;

e. Tim Evaluasi SPM melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja SKPD SPM bidang kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10 Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Kesehatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- 13 -

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11 Bupati sebagai Pemerintah di Daerah melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi: a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan

sesuai SPM Kesehatan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Kesehatan; c. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan penayelenggaraan SPM bidang kesehatan

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 13 Tim evaluasi sebagaimana yang dimaksud pasal (9) dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan.

Pasal 14

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM kepada Bupati dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 15 Hasil monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipergunakan sebagai: a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam

pencapaian SPM Kesehatan; b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM

Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16 Dinas Kesehatan Kabupaten secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

- 14 -

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

NO NAMA JABATAN PARAF

1. Hj. Harlina, SH Kasubbag Pert. PerUU

2. Sri Eka Takariyati, SH, MM Kabag Hk & Per-UU

3. H. Bakhtiar Kelana, S. Sos Ass. Adm. Pem

4. Drs. H. Ibnu Sina Asyari Sekda

5. Ir. H. Ahmad Rifai, MM Wakil Bupati Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMO13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR : 13 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 MEI 2011

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BERAU

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA SPM Satuan Kondisi Thn.2009 Target Nasional Target Berau ( Tahun )

2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDIKATOR KINERJA WAJIB SESUAI SPM

Pelayanan Kes. Dasar :

1 Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

75,68

95,00

95,00

87,00

90,00

92,00

93,00

94,00

95,00

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

36,11

80,00

80,00

70,00

70,00

75,00

75,00

80,00

80,00

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

89,46

90,00

90,00

85,00

85,00

87,00

89,00

89,00

90,00

4 Cakupan Pelayanan Nifas %

73,57

90,00

90,00

84,00

86,00

86,00

88,00

88,00

90,00

5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

90,38

80,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

6 Cakupan Kunjungan Bayi %

72,85

90,00

90,00

75,00

78,00

80,00

85,00

88,00

90,00

7 Cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI)

%

79,44

100,00

100,00

85,00

85,00

90,00

95,00

95,00

100,00

8 Cakupan Pelayanan anak Balita %

37,98

90,00

90,00

50,00

60,00

65,00

70,00

75,00

75,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9 Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga Miskin

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

%

78,95

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

8,58

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12 Cakupan peserta KB Aktif %

73,65

70,00

70,00

65,00

65,00

67,00

70,00

70,00

70,00

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

a. AFP Rate per 100.000 penduduk <

15 tahun

per 100.000

pddk anak

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

b. Presentasi Penemuan penderita pneumonia balita

%

19,44

100,00

100,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

- Sasaran target penemuan penderita pneumonia balita

kasus

1.687

1.731

1.775

1.821

1.868

1.916

c. Presentasi Penemuan pasien baru TB BTA positif

%

36,86

100,00

100,00

70,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

- Sasaran target penemuan penderita pasien TB BTA-Positif

kasus

354

363

373

382

392

402

d. Penderita DBD yang ditangani %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

e. Penemuan penderita diare %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

14 Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pelayanan Kesehatan Rujukan :

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

3,53

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16 Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) di Kabupaten /Kota

%

42,11

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian luar biasa /KLB :

17 Cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam

%

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif %

61,11

60,00

80,00

65,00

70,00

75,00

80,00

80,00

80,00

Cakupan Desa siaga %

16,82

80,00

80,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN KESEHATAN WAJIB LAINNYA YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN :

Program Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan penyehatan Lingkungan :

1 Kesembuhan penderita TBC (BTA Positif) < 85% Tahun 2015

%

75,44

85,00

85,00 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85

2 Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV- AIDS :

a.Infeksi menular seksual yang diobati 100% Tahun 2015.

% -

50,00

75,00

50,00

75,00

80,00

90,00

100,00

100,00

b. Klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS 100% Tahun 2015

% -

50,00

100,00

50,00

75,00

80,00

100,00

100,00

100,00

3 Penderita Malaria yang diobati 100 % pada Tahun 2015

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 Pelayanan kesehatan penyakit menular

lainnya (Kusta, Filariasis, Ckunguya, Flu Burung, Flu babi dll) lingkungan, institusi yang dibina 100% Tahun 2015

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5 Pelayanan pengendalian vektor, rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 95% Tahun 2015

%

95,00

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

6 Pelayanan Kesling, Institusi yang dibina 95 % 2015 % 60,00 75,00 90,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 95,00

7 Pelayanan higiene sanitasi tempat tempat umum yang memenuhi persyaratan 85 % tahun 2015

% 65,00 82,00 85,00 70,00 72,00 75,00 78,00 80,00 85,00

8 Pelayanan Kesling Puskesmas dengan klinik Sanitasi 100% tahun 2015

% - - - - - 25,00 50,00 75,00 100,00

9 Pelayanan Kesling Terhadap Pengawasan Air bersih dan Sanitasi Dasar 90 % tahun 2015 % 70,00 70,00 74,00 72,00 75,00 80,00 83,00 85,00 90,00

10 Pelayanan Pembinaan Kesling terhadap Peningkatan kualitas Depot Air Minum 100 % % 70,00 70,00 95,00 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11 Pelayanan pembinaan Kesling

terhadap Tempat Pengolahan dan Pengelolaan Makanan 90 % % 70,00 82,00 88,00 75,00 78,00 80,00 85,00 88,00 90,00

12 Pelayanan Pembinaan Kesling Terhadap PIRT-P 90 % tahun 2015

% 68,00 - - 70,00 72,00 75,00 78,00 85,00 90,00

13 Pelayanan Kesling terhadap Pengembangan / Pembentukan Kabupaten sehat 100 % tahun 2015 % - 57,00 - - - 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Pelayanan Kesling terhadap cakupan rumah sehat 85% tahun 2015

% 72,00 73,00 75,00 75,00 78,00 80,00 82,00 84,00 85,00

Penyuluhan Perilaku Sehat

1 Rumah tangga ber PHBS 65% Th2015 % 31,43 32,00 65,00 32,00 37,00 40,00 45,00 55,00 65,00

Persalinan oleh Nakes % 91,25 92,00

95,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00

Bayi yang mendapat ASI Ekslusif 95 % Tahun 2015

%

46,90

65,00

95,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

95,00

Penimbangan Bayi/Balita %

58,32

60,00

85,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Cuci tangan %

66,67

70,00

95,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

Rumah bebas jentik %

70,95

72,00

95,00

65,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jamban sehat

%

85,71

87,00

90,00

70,00

73,00

75,00

80,00

85,00

90,00 Air bersih

%

93,81

95,00

100,00

80,00

83,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Makan sayur dan buah %

79,52

80,00

95,00

80,00

85,00

90,00

95,00

97,00

95,00

Aktifitas fisik %

89,52

90,00

100,00

90,00

90,00

93,00

95,00

97,00

100,00

Tidak Merokok dalam ruangan %

39,05

40,00

60,00

40,00

42,00

45,00

47,00

49,00

60,00

2 Konsumsi garam beryodium tingkat RT. 90% Tahun 2015

% -

65,00

90,00

55,00

60,00

65,00

70,00

85,00

90,00

3 Posyandu purnama mandiri 75% Tahun 2015

%

38,00

45,00

75,00

50,00

65,00

60,00

65,00

70,00

75,00

Penyalahgunaan pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktuf (P3 NAPZA) berbasis masyarakat

1 Upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat oleh petugas kesehatan 100% Tahun 2015

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan

1 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% Tahun 2015

%

90,00

92,00

100,00

92,00

94,00

96,00

97,00

99,00

100,00

2 Pengadaan obat esensial 100% Tahun 2015

%

89,00

91,00

100,00

91,00

93,00

95,00

96,00

98,00

100,00

3 Pengadaan obat generik 100% Tahun 2015

%

93,00

94,00

100,00

94,00

95,00

97,00

98,00

99,00

100,00

Penggunaan Obat Generik

1 Penulisan Obat Generik 90% Tahun 2015

%

80,00

82,00

90,00

82,00

83,00

85,00

87,00

89,00

90,00

Perizinan Sarana Kesehatan

1 % Sarana Kesehatan Berizin Th.2015 %

60,00

70,00

90,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

100,00

2 Waktu Pemrosesan Surat izin Th. 2015 Minggu - Bulan

1 minggu - 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

1 minggu

- 4 bulan

- Surat Ijin Toko Obat Minggu - Bulan

1 minggu -2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu

1 minggu

-2 minggu


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Surat Ijin Klinik , Balai Pengobatan Minggu - Bulan

2 minggu - 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

2 minggu

- 4 bulan

- Surat Ijin Apotik Minggu - Bulan

1 minggu - 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

1 minggu

- 3 bulan

- Surat Ijin Tenaga Kesehatan Minggu - Bulan

1 hari - 1 minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu

1 hari - 1

minggu Peningkatan IPM (Index Pembangunan manusia)

1 Peningkatan umur harapan hidup 70 tahun pada Tahun 2015

tahun

67,00

70,70

72,00

68,00

68,00

69,00

69,00

69,50

70,00

2 Penurunan angka kematian ibu (Mdgs) (Kasus/100.000 KLH) 104/ 100.000 klh Tahun 2015

/100.000

klh

178,68

150,00

102,00

163,49

149,59

136,87

125,24

114,59

102,00

Penurunan kasus kematian ibu ( per Kasus KLH)

per kasus

6,00 5

3

6,00

5,00

5,00

4,00

3,00

3,00

3 Penurunan angka kematian bayi (/1000 KLH) 26,99/ 1000 kelahiran hidup Tahun 2015

/1000 klh

43,36

40,00

23,00

40,06

37,02

34,21

31,61

29,21

26,99

Penurunan kematian bayi (per kasus KLH)

per kasus

63,00

40

23 40,00

38,00

35,00

32,00

30,00

27,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cakupan sarana kesehatan terakreditasi

1 Rumah Sakit 100 % Tahun 2015 % 3.53 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Puskesmas dan jaringannya serta sarana penunjang kesehatan lainnya 50% Tahun 2015 % - - 45,00 - - 25,00 35,00 40,00 50,00

Cakupan sarana Kesehatan dan Penunjangnya di Kecamatan dan Kampung

1 Tersedia Puskesmas Induk sesuai standar di Kecamatan / Kampung

Unit

17 -

-

17

17

18

19

20

20

2 Tersedia Puskesmas yang dilengkapi dengan Puskesmas Perawatan sesuai standar di Kec/ Kampung

Unit

8 -

-

9

10

11

12

14

16

3 Tersedia Puskesmas / Puskesmas Perawatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan 24 jam di Kec/ Kampung sesuai standar

unit

2

-

-

9

10

11

12

14

16

4 Semua Kampung Tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) kampung 92 92 93 95 97 98 99


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Semua Kampung Tersedia Pos

Kesehatan Desa ( Poskesdes) kampung 18 18 22 45 65 85 99

6 Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Dokter / Rumah Dokter gigi dan dilengkapi dengan perlengkapan nya yang sesuai standar Rumah 15 15 16 17 18 19 20

7 Semua Puskesmas tersedia Fasilitas pendukung berupa Rumah Paramedis dan dilengkapi dengan perlengkapan nya yang sesuai standar Rumah 17 17 17 17 18 19 20

8 Tersedianaya Data Inventaris Sarana Kesehatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Alat Kesehatan Medis dan Penunjang di sarana kesehatan Kecamatan dan Kampung

1 Puskesmas dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar Pusk 2 100% 100% 2 3 6 8 10 12


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 Puskesmas Perawatan dilengkapi

dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar Pusk RRI 2 - - 2 3 6 8 10 12

3 Puskesmas / Puskesmas Perawatan dengan pelayanan kesehatan 24 jam tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar Pusk 2 - - 9 10 11 12 14 16

4 Puskesmas Pembantu dilengkapi dengan Peralatan Medis dan Penunjangnya sesuai standar pustu 70 - - 92 93 95 97 98 99

5 Pos kesehatan desa (Poskesdes) tersedia peralatan medis dan penunjangnya sesuai standar

Kp

18 - - 18

22

45

65

85

99

6 Tersedianya Dokumen data Peralatan Medis dan Penunjangnya

%

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sistem Informasi Kesehatan

1 Tersedianya data dan informasi kesehatan dalam bentuk Profil Kesehatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 Sistem Informasi Kesehatan berbasis Tekhnologi %

- -

-

25,00

75,00

100,00

100,00

100,00

100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1 Cakupan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 100. % Th. 2015

%

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan masyarakat rentan 100 % Tahun 2015

%

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan Pencapaian Peningkatan pelayanan kesehatan gizi

1 Presentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif

%

63,80 65,00

80,00

65,00

67,00

70,00

75,00

80,00

80,00

2 Peresentase Rumah Tangga yang menkonsumsi garam beryodium

% -

75,00

90,00

75,00

77,00

80,00

85,00

90,00

100,00

3 Presentase anak 6-59 bulan dapat vitamin A

%

82,80 75,00

85,00

75,00

78,00

80,00

83,00

85,00

90,00

4 Peresentase Ibu hamil mendapat tablet Fe

%

70,00 71,00

85,00

71,00

74,00

78,00

81,00

85,00

85,00

5 Presentase Kabupaten yang melaksanakan surveilance gizi

%

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 Presentase balita yang ditimbang berat

badannya %

68,20

65,00

85,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

85,00

7 Presentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana

% 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Penyusunan Program Pembangunan Kesehatan

1 Ketersediaan Rencana Strategis Bidang Kesehatan lima tahunan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 Ketersediaan dokumen Perencanaan Program / Kegiatan Tahunan Pembangunan Kesehatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3 Pelaksanaan pembinaan tekhnis penyusunan rencana program/ kegiatan Kesehatan di Puskesmas wilayah Kecamatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4 Ketersediaan dokumen Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahunan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5 Cakupan Sosialisasi Renstra bidang kesehatan lima tahunan dan tahunan di Wilayah Puskesmas / Kecamatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 Penyusunan Lakip (Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah) bidang kesehatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7 Tersusunnya Evaluasi dan laporan program akuntabilitas kinerja yang akurat dan akuntabel

%

80,00

85,00

100,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

8 Penyusunan laporan program / kegiatan bulanan / triwulan dan tahunan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1 Tersedianya Data tenaga Kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan Kesehatan

%

80,00

100,00

100,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

2 Puskesmas induk Non Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :

%

78,26

100,00

100,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

1 Dokter Umum

1 Dokter Gigi

1 Tenaga Kesmas (S1)

1 Tenaga Promkes (D IV)

1 Epidemologis (D IV)


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 Bidan (D III)

6 Perawat (D III)

1 Sanitarian

1 Nutrisionist (Ahli Gizi / D III)

1 Perawat Gigi (D III)

1 Asisten Apoteker

1 Analis Kesehatan (D III)

1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes)

1 Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes)

1 Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes)

2 Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi / DIII Akuntansi)

1 Juru Mudi (Supir / Motoris)

1 Penjaga Puskesmas / Satpam

1 Petugas Kebersihan / Cleaning Service

1 Tukang Kebun / Taman


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 Puskesmas Induk Perawatan mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :

%

79,17

100,00

100,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

2 Dokter Umum

1 Dokter Gigi

1 Apoteker


1 Perawat (S1 - Ners)

1 Tenaga Promkes (D IV)


6 Bidan (D III)

10 Perawat (D III)

1 Sanitarian



1 Asisten Apoteker



2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes)







1 Tukang Kebun / Taman

1 Petugas Laundry

1 Juru Masak

4 Puskesmas Induk DTPK mempunyai minimal Jumlah dan jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :

1 Pusk

76,19 -

-

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

2 Dokter Umum

1 Dokter Gigi


1 Perawat (S1 - Ners)


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tenaga Promkes (D IV)


4 Bidan (D III)

8 Perawat (D III)

1 Sanitarian



1 Asisten Apoteker


1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes)








2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tukang Kebun / Taman

5 Puskesmas Pembantu di Kampung Mempunyai Jumlah dan Jenis tenaga yang memenuhi kebutuhan yaitu :

%

82,57

100,00

100,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

100

1 Orang Perawat per Pustu

1 Orang Bidan per Desa

6

Poskesdes di Kampung mempunyai jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang memenuhi kebutuhan

%

58,72

100,00

100,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

100,00

1 orang Bidan (D3 Bidan)

6 Terciptanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam proses kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain lain

%

80,00

100,00

100,00

85,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7 Terciptanya tertib administrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya

%

85,00

100

100

85

90

95

100

100

100


2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 Tersdianya data perlengkapan dan aset

(barang bergerak/ tidak bergerak) kantor Dinas kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan

%

75,00

100

100

75

80

95

100

100

100

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

NO NAMA JABATAN PARAF 1. Hj. Harlina, SH Kasubbag Pert. PerUU 2. Sri Eka Takariyati, SH, MM Kabag Hk & Per-UU 3. H. Bakhtiar Kelana, S. Sos Ass. Adm. Pem 4. Drs. H. Ibnu Sina Asyari Sekda 5. Ir. H. Ahmad Rifai, MM Wakil Bupati

Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 3 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 13

Documents

PERATURAN BUPATI BERAU - · PDF filetentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar ... 828/MENKES/SK/IX/2008 ... Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV- AIDS : a)