PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_1991.pdf · Desa/Kelurahan. 4 Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal

1 Desember 1990, Nomor 061/3710/SJ, perihal perubahan Tipe

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Badung dari Tipe B

ke Tipe A;

b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas serta untuk lebih

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya

mewujudkan otonomi daerah yang dinamis nyata dan bertanggung

jawab dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/Perda/1980 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b,

dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali

pembentukannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung.

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

3. Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan

Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1287);

4. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan

Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 12 88);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan

Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3315);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang

Bentuk Peraturan Daerah;

3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat

Desa/Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang

Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;


Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah;


Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-264 Tahun 1986

tentang Susunan dan Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah

serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Kotamadya

Daerah Tingkat II Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda,

Banjarmasin, dan Kabupaten Daerah II Badung;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988

tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan

Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Tingkat II;


Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah

Tingkat II;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah

Desa/Kelurahan.

4

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN

DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II

Badung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

d. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung adalah Dinas

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat

II Badung;

e. Kepala Dinas/Sedahan Agung adalah Kepala Dinas Pendapatan

Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

5

f. Unit Penyuluh adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

g. Unit Pelaksanaan Teknis adalah unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat

II Badung.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang

disingkat Dipenda/Pasedahan Agung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung adalah unsur pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dibidang

Pendapatan Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang

Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati

Kepala Daerah kepadanya.

6

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung mempunyai fungsi :

a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan

dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang

diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan

Wajib Retribusi Daerah;

c. Membuat melakukan pekerjaan pendataan Obyek dan Subyek PBB

yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB

dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak;

d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana

Administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada

Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP yang

dibuat Dirjen Pajak kepada petugas pemungutan PBB yang ada

dibawah pengawasannya;

f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran;

g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya.

h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian Operasional dibidang

pendataan penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Penerimaan Asli Daerah dan PBB;

i. Melakukan Penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Pendapatan Daerah lainnya serta PBB;

j. Melakukan Urusan Tata Usaha.

7

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tipe 4/Pasedahan Agung

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi – seksi

d. Unit Penyuluhan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum

b. Urusan Kepegawaian

c. Urusan Keuangan.

Pasal 8

(1) Seksi-seksi yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah :

a. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan

b. Seksi Penetapan

c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

d. Seksi Penagihan

e. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

f. Seksi persubakan.

8

(2) Seksi Pendaftaran dan Pendataan dimaksud ayat (1) huruf a terdiri

dari :

a. Sub Seksi Pendaftaran

b. Sub Seksi Pendataan

c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

(3) Seksi Penetapan dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Sub Seksi Penghitungan

b. Sub Seksi Penerbitkan Surat Ketetapan

c. Sub Seksi Angsuran

(4). Seksi Pembukuan dan Pelaporan dimaksud ayat (1) huruf c terdiri

dari :

a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan

b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan

c. Sub Seksi Pelaporan

(5) Seksi Penagihan dimaksud ayat (1) d terdiri dari :

a. Sub Seksi Penagihan

b. Sub Seksi Keberatan

c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

(6) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dimaksud ayat (1)

huruf e terdiri dari :

a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan

b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan

(7) Seksi Persubakan terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Usaha Persubakan

b. Sub Seksi Pertahanan

c. Sub Seksi Pembinaan Subak dan Sedahan

9

Pasal 9

Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai tugas

memimpin Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas

pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Sub Bagian

Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melakukan urusan umum;

b. Melakukan urusan kepegawaian;

c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan

d. Melakukan urusan keuangan

10

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Dinas

Pasal 13

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya.

b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,

pembayaran gaji pegawai dan perjalanan Dinas, serta pengadaan

dan pemeliharan perlengkapan.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Membantu Kepalaa Sub Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya.

b. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi data,

pengangkatan, mutasi, pembinaan, karier pemberhentian/pensiun

Pegawai.

c. Merencanakan kebutuhan pegawai.

d. Merencanakan dan melaksanakan usaha kegiatan yang

berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai

e. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya.

b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan Anggaran Rutin

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

11

(4) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 14

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib

Retribusi Daerah serta Pendataan obyek Retribusi Daerah dan membantu

melakukan Pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh

Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 14, Seksi

Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

b. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi

Daerah melalui formulir Pendaftaran serta menghimpun dan

mengolah data obyek dan subyek wajib Pajak dan Retribusi

daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta

pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat Dinas dari

instansi lain;

c. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah,

menyimpan surat perpajakan dan Retribusi Daerah, yang berkaitan

dengan pendaftaran dan pendataan;

d. Membantu melakukan penyampaian SPOPPBB yang yang

diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada para Wajib Pajak

serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari pada Wajib

Pajak;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12

(2) Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Dinas.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan dibidang

tugasnya;

b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran

yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;

c. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan

retribusi daerah, yang belum diterima kembali;

d. Mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi

Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi

Daerah;

e. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Pendaftaran dan Pendataan.

(2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan di bidang

tugasnya.

b. Menghimpun, mengolah dan mencatat data obyek dan subyek

pajak dan Retribusi Daerah.

c. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan

hasilnya.

13

d. Membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima

kembali.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Pendaftaran dan Pendataan.

(3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan di bidang

tugasnya;

b. Membuat dan memelihara daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi Daerah;

c. Memberikan Kartu Pengenal NPWP;

d. Menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang

berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

e. Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para

Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para

Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi

pendaftaran dan pendataan.

(4) Masing-masing Sub seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi


Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Bagian Keempat

Seksi Penetapan

Pasal 17

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan

penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang serta

menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi

daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya

14

dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPTT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP)

PBB.

Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17,

Seksi Penetapan mempunyai fungsi :


b. Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;

c. Melakukan penghitungan jumlah angsuran

pemungutan/pembayaran/penyetoran atau permohonan Wajib

Pajak dan retribusi daerah yang disetujui;

d. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat

perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan

penetapan;

e. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP-

PBBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan Direktorat

Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib pajak

dan Kepala Unit lain yang terkait;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Penetapan dibidang tugasnya;

b. Melaksanakan penghitungan penetapan, baik penetapan secara

jabatan maupun penetapan tambahan pajak Retribusi daerah;

15

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi

Penetapan.

(2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Penetapan dibidang tugasnya;

b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan

Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat

ketetapan Pajak lainnya;

c. Mendistribusikan dan menyimpan arsip perpajakan dan retribusi

Daerah;

d. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan

penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB dan dokumen

PBB lainnya;


Penetapan.

(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Penetapan di bidang tugasnya;

b. Menerima Surat Permohonan Angsuran;

c. Menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan

Angsuran Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran Pajak dan

Retribusi Daerah;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Penetapan.

(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi


Seksi Penetapan.

16

Bagian Kelima

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan

Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 21

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 20, Seksi

Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :


b. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari

pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dari Retribusi Daerah

ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib

Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan

Pembayaran PBB (KPPBB4) dan Daftar Himpunan Pokok

Pembayaran (DHPP);

c. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran

Benda Berharga serta penerimaan Uang dari hasil penugasan

Benda Berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga;

d. Menyiapkan laporan Realisasi penerimaan dan tunggakan

pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah,

realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda

Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan, serta realisasi

penerimaan dan anggaran PBB;


(2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Dinas.

17

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi pembukuan dan pelaporan di bidang

tugasnya;

b. Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat

ketetapan pajak lainnya serta SPPT PBB;

c. Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat

ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas;

d. Mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta

menghitung tunggakannya;


Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan bidang

tugasnya;

b. Menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti

Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/pengambilan

Benda Berharga, Penerimaan uang hasil pemungutan dengan

Benda Berharga;

c. Menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga;



(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan di bidang

tugasnya;

18

b. Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan

dan tunggakan pajak retribusi daerah serta PBB;

c. Menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan

persediaan Benda Berharga;





Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Keenam

Seksi Penagihan

Pasal 23

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo,

melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan

mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 23,

Seksi Penagihan mempunyai fungsi :


b. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

c. Melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding

sesuai dengan batas kewenangannya;

19

d. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerima

lainnya di luar pajak dan retribusi daerah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

(1) Sub Seksi Penagihan di bidang tugasnya :

a. Membantu Kepala Seksi Penagihan dibidang tugasnya;

b. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan

dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Penagihan.

(2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas :


b. Menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan

Banding atau materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;

c. Menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan;

d. Meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis

Pertimbangan Pajak;


Penagihan.

20

(3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai

tugas :


b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan

lainnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Penagihan.



Seksi Penagihan.

Bagian Ketujuh

Seksi Perencanaan dan

Pengendalian Operasional

Pasal 26

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan,

pendataan, penggalian dan peningkatan Pendapatan Daerah.

Pasal 27

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 26,

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;

21

b. Melakukan perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya

serta dari PBB;

c. Melakukan pembinaan teknis Operasional, bimbingan dan

petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan

pemungutan pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan

Daerah lainnya serta pemungutan PBB;

d. Melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah

lainnya;


(2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan

mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Operasional dibidang tugasnya;

b. Menyusun rencana pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi

pemungutan Pendapatan Daerah;

c. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan

kerja;

d. Melaksanakan pembinaan penggunakan sarana dan prasarana

perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah

lainnya;


Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

22

(2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Operasional dibidang tugasnya;

b. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan

Daerah;

c. Merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan

Pendapatan Daerah lainnya;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Seksi

Perencanaan dan Pengendalian Operasional;



Seksi Perencana dan Operasional.

Bagian Kedelapan

Seksi Persubakan

Pasal 29

Seksi Persubakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

upakara/upacara, polatanam, pola pembagian air, pembinaan subak dan

sedahan.

Pasal 30

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 29, Seksi

Persubakan mempunyai fungsi :

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;

b. Melaksanakan ketatausahaan Persubakan;

23

c. Melaksanakan pencatatan, penggunaan tanah Negara dan laporan

mutasi atas tanah;

d. Melaksanakan pola tanam, pola pengairan dan pembinaan Subak

dan Sedahan;


(2). Seksi Persubakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

(1). Sub Seksi Tata Usaha Persubakan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Persubakan dibidang tugasnya;

b. mengurus proses pemilihan pekaseh;

c. mengurus peralatan dan perbekalan Subak;

d. mengurus keuangan yang menyangkut kegiatan persubakan;

e. melaporkan kegiatan Seksi persubakan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Persubakan.

(2). Sub Seksi Pertanahan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Persubakan dibidang tugasnya;

b. mengurus pencatatan dan penggunaan serta pendataan Tanah

Negara;

c. melaksanakan laporan mingguan mutasi atas tanah;

d. melaksanakan/mengikuti kegiatan sidang pembebasan tanah;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Persubakan.

(3). Sub Seksi Pembinaan Subak dan Sedahan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Pembinaan Subak dan Sedahan dibidang

tugasnya;

b. melaksanakan kegiatan Subak dan Sedahan;

c. melaksanakan kegiatan pola tanam dan mengatur pembagian air;

d. melaksanakan pengaturan pembangunan, pemeliharaan sarana dan

prasarana pengairan;

24

e. melaksanakan kegiatan pembinaan lain dibidang persubakan dan

pasedahan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Persubakan.


yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Seksi Persubakan.

Bagian Kesembilan

Unit Penyuluhan

Pasal 32

(1). Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala

Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab jawab

langsung kepada Kepala Dinas;

(2). Unit penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini

mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan

kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan

retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, PBB serta

mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan

Daerah.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

(1) Unit pelaksana teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana

koordinasi kegiatan Dinas dibidang Pemungutan Retribusi Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Fungsi dan Tugas Unit Pelaksana Teknis akan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah.

25

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan

Daerah Tingkat I.

Pasal 35

(1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan

prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi,

baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-

instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang

tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seksi-seksi dan unit penyuluhan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi,

Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan

bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-

hasil pelaksanaan tugasnya menurut Hierarchis jabatan masing-

masing.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit

Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala

Seksi.

26

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi diangkat

dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali atas usul

Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul

Kepala Dinas.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas

Pendapatan/Pasedahan Agung diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undang yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pendapatan/Pasedahan

Agung disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta subsidi atau Bantuan dari

Pemerintah Daerah Tingkat I dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah

yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut pelaksanaan

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala

Daerah.

27

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/Perda/1980 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Denpasar, 15 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG

K E T U A,

ttd. ttd.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk. I G.B. ALIT PUTRA

Disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

dengan Keputusan

Tanggal 9 Mei 1992 Nomor 279 Tahun 1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 11 Tanggal : 20 Juli 1992

Seri : D Nomor : 5

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung

ttd

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada

Pembina

Nip. 010045843

28

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II BADUNG.

I. Umum

Dalam usaha meningkatkan dan lancarnya pembangunan Daerah disegala

bidang yang menjadi tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari

otonomi yang dinamis nyata dan bertanggung jawab dalam sistem anggaran yang

berimbang dengan adanya usaha pemupukan dan daya tercapainya maksud tersebut

diatas, dipandang perlu membentuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1990 Nomor

061/3710/SJ, telah disetujui perubahan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat

II Badung dari Tipe B ke Tipe A yang pembentukannya disesuaikan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman

Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat

II. Didalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Budaya Bali maka

hendaknya penamaan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mencantumkan Pasedahan

Agung atas dasar Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Oktober

1990 Nomor 188.342/19454/ortal. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

disamping bertugas untuk memungut/meningkatkan pendapatan daerah di bidang

pajak dan retribusi daerah serta PBB juga mempunyai tugas dibidang pengairan, pola

tanam yang mengatur dan membina subak perlu dipelihara identitasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung.

29

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan pasal 40 cukup jelas.

30

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TINGKAT II BADUNG

TANGGAL : 15 AGUSTUS 1991

NOMOR : 3 TAHUN 1991

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN

DAERAH / PASEDAHAN AGUNG

KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II BADUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

KETUA,

ttd. ttd.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SM HK I G.B. ALIT PUTRA

KEPALA DINAS

UNIT PENYULUHAN

SUB BAG. TATA USAHA

UR. UMUM UR. KEPEGAWAIAN UR. KEUANGAN

SEKSI

PERENCANAAN

&

PENGENDALIAN

OPERASIONAL

SEKSI

PENAGIHAN

SEKSI

PEMBUKUAN

& PELAPORAN

SEKSI PENETAPAN

SEKSI

PENDAFTARAN &

PENDATAAN

SEKSI

PERSUBAKAN

SUB SEKSI

PENDAFTARAN

SUB SEKSI

PENDATAAN

SUB SEKSI

DOKUMENTASI

&

PENGOLAHAN

DATA

SUB SEKSI

PERHITUNGAN

SUB SEKSI

ANGSURAN

SUB SEKSI

PENERBITAN

SURAT

KETETAPAN

SUB SEKSI

PELAPORAN

SUB SEKSI

PEMBUKUAN

PERSEDIAAN

SUB SEKSI

PEMBUKUAN

PENERIMAAN

SUB SEKSI

PENAGIHAN

SUB SEKSI

KEBERATAN

SUB SEKSI

PENGELOLAAN

PENERIMAAN

SUMBER LAIN-

LAIN

SUB SEKSI

PENGENDA

LIAN &

PENGANG-

KATAN

SUB SEKSI

PERENCANA

AN &

PEMBINAAN

TEKNIS

PEMUNGU-

TAN

SUB SEKSI

TU.

PERSUBA-

KAN

SUB SEKSI

PERTANA-

MAN

SUB SEKSI

PEMBINA-

AN SUBAK

&

SEDAHAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

URUSAN TATA USAHA

SUB SEKSI / UNIT PEMUNGUTAN SUB SEKSI / UNIT KANTIB SUB SEKSI / UNIT KEBERSIHAN

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_1991.pdf · Desa/Kelurahan. 4 Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH