PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE - hukum.papua.go.· bupati nabire peraturan daerah kabupaten nabire

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE - hukum.papua.go.· bupati nabire peraturan daerah kabupaten...

BUPATI NABIRE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

Menimbang : a.

b

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Daerah secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab sejalan dengan adanya perubahan-perubahan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan

daerah, Perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Nabire tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun

2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 );

5. Undang-Undang ./2

-2-

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan./3

-3-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nabire;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama../4

-4-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE DAN

BUPATI NABIRE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.

3. Bupati ialah Bupati Nabire.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nabire.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.

7. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung Jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam

menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Distrik

dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan Kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang

dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

12. Pemegang./5

-5-

12. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara

umum daerah.

14. Kas Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

BUD.

15. Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas

melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetiap unit kerja

pengguna anggaran daerah.

16. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan

pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dipimpinnya.