RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DANAKTA CATATAN SIPIL.

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR 06" TAHUN 201..(.

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 110 avat (1) huruf c Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenisRetribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh PemerintahDaerah:

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya CetakKartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang PenetapanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang PembentukanDaerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah-Daerah SwatantraTingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2104); t

3. Undang-Undang nomor 8 Talum 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999·' tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaren NeQaraNomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanNegara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarg PerbendaharaanNegara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

7. Undanq-Undano Nomor 10 Tahun 2004 tentanq PembentukanPeraturan Perundang-Ur.dangan (Lembaran Negara IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4319);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Necara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) Sebagaimana te!ah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang PembentukanKota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4747);

13. Undang-U dang Nornor 28 Tehun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

3

14. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983· tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor (3 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidarri (Lernbaran Neqara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nornor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraTahun 2006 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86,Tambahan t.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daereh (LembaranDaerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan danKelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nornor 03, seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukcn Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Tahun 2009Nomor 03).

4

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWAN PERWAKrlAN RAKYAT DAERJlH KOTA TUAl

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAl TENTANG RETRlBUSIPENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUKDAN AKTA CATATA,N SIPIl

BAB IKETENTUAN UMUM

PasallDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1-.- Daerah adalah Kota Tual;2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.yang selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;6. as Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tual;7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang

perRetribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial polltik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan lalnnva:

9. Retribusi Daerah adalah pungutan oaerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

10. Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmatioleh orang pribadi atau Badan;

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehorang pribadi atau 6adan;

12. Wajlb Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah yang bersangkutan;

5

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi varu, telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah:

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusiyang terutang;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripadaretribusi yang terutang atau seharusnya tic1akterutang;

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah suratuntuk rnelakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga

_ dan/ atau denda;18. Pemeriksaan adalah serangkaian keqiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/ atau bukti vane dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan .retribusi daerah;

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyaflg di!akukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang~2rjadi serta menemukan tersangkanya.

BABIINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AktaCatatan Sipll dipungut retribusi atas pelayanan penggantian brava cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal3Objek Retribusi adalah:a. Kartu Tanda Penduduk;b. Kartu keterangan bertempat tinggal;c. Kartu identitas kerja;d. Kartu penduduk sementara;e. Kartu identitas penduduk musiman;f. Kartu Keluarga; dang. Akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi wargaNegara asing, dan akta kematian.

Pasal4(1) Subjek Retribusi adalah orang prihadi atau badan yang menggunakan pelayanan

jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk rnelakukan

6

pembayaran Retribusi, terrnasuk pernunqut atau pemotong·· Retribusipenggantian biaya cetak kartu tznda penduduk dan akta catatan sipil.

BABHIGOLONGAN RETRIBU51

PasalSRetribusi Penggantian Bi(lya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipildigolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6Tingkat penqounaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis Pelayanant-'ellygantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

BABVPRINSIP OAN SASARAN PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7 ,(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanantersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan danpengadministrasian.

BABVISTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal8(1) Tarif Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan

sipil ditetapkan sebagai berikut:a. Kartu Tanda Pendudukb. Kartu Keterangan bertempat tinggalc. Kartu Identitas Kerjad. Kartu Penduduk Sementarae. Kartu Identitas Penduduk Musirnanf. Kartu Keluargag. Akta Catatan Sipil yang meliputi:

a. Akta Kelahiranb. Akta perkawinanc. Akta perceraiaand. Akta pengesahan dan pengakuan anake. Akta ganti nama baqi warga Negara asingf. Akta kematian

Rp.5.000,-/cetakRp. 5.000,-/cetakRp. 5.000,-/cetakRp. 5.000,-/cetakRp. 5.000,-/cetakRp. 5.000,-/cetak

Rp. 5.000,-/cetakRp. 100.000,-/cetakRp. 250.000,-/cetakRp. 15.000,-/cetakRp. 1.000.000,-/cetakRp. 10.500,-/cetak.

7

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dirnaksud ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua)tahun sekaii untuk disesuaikan.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal9Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Penggantian Biaya CetakI<artuTanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dlbertkan.

BAB VIIIPEMUNGUTAN

Pasall0(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersarnakan yang diterbitkan oleh Walikota.(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. .(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyarnpaian SKRDatau dokumen lain yang

dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABIXTATA CARA PEMBAYARAN

Pasalll(1) Pembayaran Retribusi yang terutano dilunasi sekaligus;(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan yang merupakantanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi terternu tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yangditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal12,(1) Pembayaran Retribusi yang terutanq dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Walikota.

8

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan denganPeraturan Walikota.

BABXTATA CARA PENAGIHAN

Pasal13(1) -Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika

Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat padawaktunya atau kurang memhayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahuluidengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRDsebaqairnana dimaksudpada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABXIKEBERATAN

Pasal14(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat 'iang

ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasanyang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKRD diterbitkan, kecuah jika Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda «ewajiban membavar Retribusi danpelaksanaanpenagihan Retribusi.

'. , lPasal15(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan :<eberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya Retriousi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danWalikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

PasallG(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota

menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pernbayaran Retribusi

9

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 12 (dua belas) bulan.

12) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal17(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada walikota.~2; '.Valikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus rnernberlkan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danWalikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut,

(5) Pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB,

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2- (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.(7) Tata cara pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIIIt'EDALUWARSA

Pasal 18(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung rnaupun

tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Tequran sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

10

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pernbavaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasai 19(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2) vvalikota menetapkan Keputusan Penghapusan PiutaTlg Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang Retrtbusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

-eraturan Walikota.I BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 20(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk rnenguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objekRetribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan rnemberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c.' memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut rnenqenat tsta cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

. BABXVPE~ANFAATAN

Pasal21(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus

disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk DanAkta Catatan Sipil.

(3) Penqalokasiansebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) .ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

BAB XVIINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal22(1) InStansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

11

_ (2) Pemberian insentif sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIIPENYIDIKAN

Pasal23~.!.;Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenru di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenanq khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud paca ayat (1) adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keteranqan. atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam ranqka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;i. mernanqqil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;j. menghentikan penyic!ikan; dan/ atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Unc!ang-UndangHukum Acara Pidana.

12

BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal24(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidakatau kurang dibayar.

Cl} Oenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIXKETENTUAN PENUTUP

Pasal25(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor

16 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk danAkte Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjarig mengenaipelaksanaannyadiatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- '

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tuel.

Ditetapkan di T alPada tanggal September 2011

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di TualPadatanggal ''- September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TU.~L,

111Hi. ALl WAFIE RAH

LEMBARANDAERAHKOTATUA TAHUN 2011 NOfvlOR

13

PENJElASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAlNOMOR 06" TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN 8IAYA CETAK KARTU TANDJ' PENDUDUK DANAKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah rnerupakan salah satu sumber pendanaanyang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penvetenqcaraan OtonomiDaerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untukmemberikan daya ungkit terhadap penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi

- Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkanagar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya daJam halpenyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-UndangNornor 2.8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adaJahPergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Sesuai ketentuan Pasal 156ayat (1) Undang-Undang NomOI 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan RetribusiDaerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hat tersebut,penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah DaerahKota TuaJ dapat memungut Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan AktaCatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegasmengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pergantian Biaya Cetak KTPdan Akta catatan Sipil. Selain itu juga telah diatur hal - hal yang berkaitandengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada peraturanperundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkander.gan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

11. PENJElASAN PASAl DEMI PASAlPasal1 s / d Pasal3Pasal 4 Ayat (1)

: Cukup Jelas,: Yang c'lrnaksud dengan Badan adalah suatu

bentuk badan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, PerseroanLainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerahdengan nama dan daiarn bentuk apapun,

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATUAL NOMOR~OISt)

Ayat (2)Pasal5 5 j d Pasal 17Pasal18 Ayat (1)

Ayat (2) huruf a

huruf b

Ayat (3)

20 5 j d Pasal21Pasal22 Ayat (1)

Ayat (2) & ayat (3)Pasal23 5 j d Pasal26

14

persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi,Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis,L.embaga, dana pensiun, bentuk usaha tetapserta bentuk badan usaha lainnya.

: Cukup jelas.: Cukup Jelas.: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu

ditetapkan untuk memberikan kepastian hukumkapan utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.Dalam hill diterbitkan Surat Teguran dan SuratPaksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penvarnpalan surat paksa tersebut.Yang dimaksudkan dengan pengakuan utangRetribusi secara langsung adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belummelunasinya kepada Pemerintah Daerah.Yang dimaksudkan dengan pengakuan secara

tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidaksecara nyata langsung menyatakan bahwa iamempunyai utang Retribusi kepada PemerintahDaerah.Contoh :- Wajib Retribusi mengajukan permohonan

angsuranjpenundaan pembayaran;- Wajib Retribusi mengajukan permohonan

keberatan.: Cukup Jelas.: Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui

pembahasan oleh pemerintah daerah denganalat kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang membidangi rnasalah keuangan.

: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.