Upload
gunawan-msjr
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
1/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 1
PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TENTANG
REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahankedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000tentang usaha dan peran masyarakat asa konstruksimenugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi!adan usaha asa konstruksi yang meliputi klasi"ikasi dankuali"ikasi
b. bahwa dalam Pasal 28! Peraturan Pemerintah Nomor 92tahun 2010 mengenai perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha danPeran masyarakat asa konstruksi mengamanatkan#embaga untuk membentuk $nit %erti"ikasi !adan $sahauntuk menyelenggarakan "ungsi serti"ikasi&
'. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (0Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan asakonstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaanterhadap penyedia asa) pengguna asa dam masyarakatdapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama*sama
dengan #embaga&
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
2/73
2 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
d. bahwa pemerintah) melalui Peraturan Menteri Pekeraan$mum Nomor 08+P,T+M+2011 tentang Pembagian%ubklasi"ikasi dan %ubkuali"ikasi $saha -asa onstruksi)telah menetapkan a'uan dalam rangka pelaksanaan
penerbitan serti"ikat usaha asa konstruksi&e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huru" a sampai dengan huru" d) perlu menetapkanPeraturan #embaga Pengembangan -asa onstruksitentang ,egistrasi $saha -asa Pelaksana onstruksi
Mengingat : 1. $ndang*undang Nomor 18 tahun 1999 tentang -asaonstruksi /#embaran Negara , Tahun 1999 Nomor 3&
2. $ndang*$ndang Nomor 0 Tahun 2004 tentang PerseroanTerbatas&
(. $ndang*$ndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenanaman Modal
. $ndang*$ndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang $sahaMikro e'il dan Menengah&
. Peraturan Pemerintah Nomor (0 tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan -asa onstruksi&
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentangPerubahan 6tas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun2000 tentang penyelenggaran -asa onstruksi&
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang
Perubahan edua 6tas Peraturan Pemerintah Nomor 28tahun 2000 tentang $saha dan Peran masyarakat -asaonstruksi&
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentangPengadaan !arang+-asa Pemerintah sebagaimana diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentangPerubahan edua Peraturan Presiden Nomor Tahun2010 tentang Pengadaan !arang + -asa Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pekeraan $mum Nomor10+P,T+M+2010 tentang Tata 7ara pemilihan Pengurus)Masa bakti) Tugas Pokok dan ungsi) serta Mekanisme
era #embaga Pengembangan -asa onstruksisebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Pekeraan$mum Nomor 2+P,T+M+2010 tentang PerubahanPeraturan Menteri Pekeraan $mum Nomor
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
3/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 3
10+P,T+M+2010 tentang Tata 'ara Pemilihan Pengurus)Masa !akti) Tugas Pokok dan ungsi) serta Mekanismeera #embaga Pengembangan -asa onstruksi&
10. eputusan Menteri Pekeraan $mum Nomor22(+PT%+M+2011 tentang penetapan rganisasi dan
Pengurus #embaga Pengembangan -asa onstruksi&11. Peraturan Menteri Pekeraan $mum Nomor
08+P,T+M+2011 tentang Pembagian %ubklasi"ikasi dan%ubkuali"ikasi $saha -asa onstruksi&
12. Peraturan Menteri Pekeraan $mum Nomor08+P,T+M+2012 tentang Petunuk Teknis Pembentukan$nit %erti"ikasi dan Pemberian #isensi&
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI USAHAJASA PELAKSANA KONSTRUKSI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Ba!an Ke"at#
Pene$t!anPa"a% 1
alam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. #embaga Pengembangan -asa onstruksi yang selanutnya disebut #P-adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2000 tentang $saha dan Peran Masyarakat -asa onstruksisebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2010 tentang Perubahan edua 6tas Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2000 tentang $saha dan Peran Masyarakat -asa onstruksi.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
4/73
4 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
2. #embaga Pengembangan -asa onstruksi Tingkat Nasional yangselanutnya disebut #P- Nasional adalah #P- yang berkedudukan di ibukota Negara.
(. #embaga Pengembangan -asa onstruksi Tingkat Pro;insi yang selanutnyadisebut #P- Pro;insi adalah #P- yang berkedudukan di ibu kota Pro;insi.
. Pengurus #P- adalah wakil dari unsur*unsur yang dikukuhkan oleh Menteriuntuk #P- Nasional dan oleh
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
5/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 5
1. %ubklasi"ikasi adalah pembagian penggolongan usaha asa pelaksanakonstruksi menurut klasi"ikasi pekeraan konstruksi.
15. uali"ikasi adalah penggolongan usaha asa pelaksana konstruksi menuruttingkat +kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha ataupenggolongan pro"esi dan keahlian kera orang perseorangan di bidang asa
konstruksi menurut tingkat+kedalaman kompetensi dan kemampuan pro"esidan keahlian.
14. %ubkuali"ikasi adalah pembagian penggolongan usaha asa pelaksanakonstruksi menurut kuali"ikasi pekeraan konstruksi.
18. Tanda a"tar $saha rang Perseorangan yang selanutnya disebut T$Padalah serti"ikat tanda bukti pengakuan "ormal atas tingkat + kedalamankemampuan usaha asa pelaksana konstruksi orang perseorangan denganketetapan subklasi"ikasi dan subkuali"ikasi usaha.
19. %erti"ikat !adan $saha yang selanutnya disebut %!$ adalah serti"ikat tandabukti pengakuan "ormal atas tingkat + kedalaman kompetensi dankemampuan usaha dengan ketetapan klasi"ikasi dan kuali"ikasi !adan
$saha.
20. Nomor ,egistrasi $saha yang selanutnya disebut N,$ adalah nomor yangditetapkan oleh #P- Nasional yang di'antumkan pada %!$ dan T$Psebagai bukti telah di'atatnya %erti"ikat di dalam %*#P- Nasional.
21. !uku ,egistrasi !adan $saha yang selanutnya disebut !,!$ adalah bukuberisi da"tar nama !adan $saha yang telah memiliki %erti"ikat) yangditerbitkan oleh #P-) yang memuat tingkat kemampuan) klasi"ikasi) dankuali"ikasi.
22. !uku ,egistrasi $saha rang Perseorangan yang selanutnya disebut!,$P adalah buku berisi da"tar usaha orang perseorangan yang telahmemiliki T$P.
2(. $nit %erti"ikasi !adan $saha Tingkat Nasional yang selanutnya disebut$%!$ Nasional adalah unit kera yang dibentuk oleh #P- Nasional untukmelakukan proses serti"ikasi !adan usaha kuali"ikasi besar dan penyetaran!adan usaha asing
2. $nit %erti"ikasi !adan $saha Tingkat Pro;insi yang selanutnya disebut$%!$ Pro;insi adalah unit kera yang dibentuk oleh #P- Pro;insi untukmelakukan proses serti"ikasi !adan usaha kuali"ikasi menengah dan ke'il.
2. Pemangku epentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingandan+atau kegiatan yang berhubungan dengan asa konstruksi.
25. Tim >eri"ikasi dan >alidasi 6sosiasi yang selanutnya 6wal disebut T>>6
adalah satuan kera tetap dalam 6sosiasi yang bertugas melaksanakan>eri"ikasi dan >alidasi 6wal !adan $saha anggotanya.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
6/73
6 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
24. 6sesor emampuan !adan $saha yang selanutnya disebut 6!$ adalahasesor yang telah terda"tar di #P- Nasional.
28. %erti"ikat eahlian era yang selanutnya disebut %6 adalah %erti"ikatyang diterbitkan #P- dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yangtelah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan)
ke"ungsian dan+atau keahlian tertentu.29. %erti"ikat eterampilan era yang selanutnya disebut %T adalah
%erti"ikat yang diterbitkan #P- dan diberikan kepada tenaga terampilkonstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkandisiplin keilmuan) ke"ungsian dan+atau keterampilan tertentu.
(0. Penanggung -awab !adan $saha yang selanutnya disebut P-!$ adalahpimpinan !adan $saha yang ditetapkan sebagai Penanggung -awab !adan$saha.
(1. Penanggung -awab Teknik selanutnya disebut P-T adalah tenaga keratetap yang ditunuk P-!$ untuk bertanggungawab terhadap aspekketeknikan dalam operasionalisasi !adan usaha asa konstruksi.
(2. Penanggung -awab lasi"ikasi yang selanutnya disebut P- adalah tenagaahli tetap yang ditunuk pimpinan !adan usaha untuk bertanggung awabterhadap aspek keteknikan satu klasi"ikasi tertentu yang dimiliki !adanusaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
((. %istem n"ormasi onstruksi ndonesia #P- yang selanutnya disebut %*#P- Nasional adalah sistem in"ormasi berbasis teknologi in"ormasi yangmenghimpun semua data dan in"ormasi asa konstruksi yang dimiliki #P-Nasional.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
7/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 7
BAB II
Mak"#&' T#(#an &an R#an L!nk#p
Pa"a% 2
Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan serti"ikasi danregistrasi usaha asa pelaksana konstruksi) yang waib dipatuhi oleh semua pihakyang terkait dengan persyaratan usaha asa pelaksana konstruksi untuk dapatmelaksanakan pekeraan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan danperaturan perundang*undangan.
Pa"a% 3
Peraturan ini bertuuan untuk mewuudkan tertib pelaksanaan serti"ikasi danregistrasi usaha asa pelaksana konstruksi sesuai dengan persyaratan
kemampuan usaha) klasi"ikasi+subklasi"ikasi dan kuali"ikasi+subkuali"ikasi bidangusaha asa pelaksana konstruksi yang telah ditetapkan.
Pa"a% )
,uang lingkup pengaturan pelaksanaan serti"ikasi dan registrasi $saha -asaPelaksana onstruksi ini meliputi ketentuan tentang bentuk) si"at) persyaratan!adan usaha) penggolongan klasi"ikasi dan pembagian subklasi"ikasi)penggolongan kuali"ikasi dan pembagian subkuali"ikasi) persyaratan dokumenpermohonan registrasi ) penyelenggaraan registrasi) penyelenggaraan serti"ikasi)penyelenggaraan ;eri"ikasi dan ;alidasi awal) monitoring dan e;aluasipenyelenggaraan serti"ikasi) serta sanksi atas pelanggaran.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
8/73
8 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
BAB III
BENTUK DAN SI*AT' PERSYARATAN' SERTA KLASI*IKASI DANKUALI*IKASI USAHA
Ba!an Ke"at#
Bent#k &an S!+at U"a,a
Pa"a% -
/13 !entuk usaha asa pelaksana konstruksi meliputi :a. rang perseorangan& danb. !adan $saha
/23 rang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" a meliputi :
a. rang perseorangan&
b. $saha agang /$3&
'. Perusahaan !angunan /P!3& atau
d. !iro Teknik /!T3)
/(3 !adan $saha sebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" b meliputi:
a. !adan $saha nasional& atau
b. !adan $saha asing.
/3 !adan $saha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat /(3 huru" ameliputi:
a. !adan $saha berbadan hukum meliputi:
13 Perseroan Terbatas& atau
23 operasi.
b. !adan $saha bukan badan hukum meliputi:
13 7ommanditer >enos'hap /7>3& atau
23 irma.
/3 !adan $saha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat /(3 huru" atermasuk !adan $saha patungan yang dibentuk dalam rangka penanamanmodal asing.
/53 !adan $saha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat /3 adalah !adan$saha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang*undangan ,epublik ndonesia terkait dengan penanaman modal asing.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
9/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 9
/43 !adan $saha asing sebagaimana dimaksud pada ayat /(3 huru" b diaturtersendiri dalam peraturan #P-.
Pa"a% .
/13 $saha asa pelaksana konstruksi meliputi:
'. $saha bersi"at umum&
d. $saha bersi"at spesialis& dan
e. $saha orang perseorangan yang berketerampilan kera.
/23 $saha yang bersi"at umum sebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" adiberlakukan kepada !adan $saha yang mempunyai kemampuan untukmelaksanakan sebagian atau semua klasi"ikasi bidang usaha bersi"at umum.
/(3 $saha yang bersi"at spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" bdiberlakukan kepada !adan $saha yang mempunyai kemampuanmelaksanakan klasi"kasi bidang usaha bersi"at spesialis.
/3 $saha orang perseorangan yang berketerampilan kera sebagaimanadimaksud pada ayat /13 huru" ' diberlakukan kepada usaha orangperseorangan yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasi"ikasibidang usaha bersi"at keterampilan tertentu.
Ba!an Kea
Pe$"/a$atan U"a,a
Pa"a%
/13 $saha rang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat /13huru" a) waib memiliki %T dan+atau %6 yang diregistrasi oleh #P-)dibuktikan dengan kepemilikan T$P.
/23 !adan $saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat /13 huru" b waibmemiliki %!$.
/(3 T$P dan %!$ sebagaimana dimaksud pada ayat /13 dan ayat /23
diterbitkan oleh #P-.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
10/73
10 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
Ba!an Ket!a
K%a"!+!ka"! &an K#a%!+!ka"! B!&an U"a,a
Pa"a%
/13 lasi"ikasi bidang usaha bersi"at umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat /13 meliputi:
a. bangunan gedung&
b. bangunan sipil&
'. instalasi mekanikal dan elektrikal& dan
d. asa pelaksana lainnya.
/23 lasi"ikasi bidang usaha bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaayat /13 huru" a meliputi subklasi"ikasi bidang usaha asa pelaksanakonstruksi sebagai berikut:
a. bangunan hunian tunggal dan koppel&
b. bangunan multi atau banyak hunian&
'. bangunan gudang dan industri&
d. bangunan komersial&
e. bangunan hiburan publik&
". bangunan hotel) restoran) dan bangunan serupa lainnya&
g. bangunan pendidikan&
h. bangunan kesehatan& dan
i. bangunan gedung lainnya.
/(3 lasi"ikasi bidang usaha bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat/13 huru" b meliputi subklasi"ikasi bidang usaha asa pelaksana konstruksisebagai berikut:
a. saluran air) pelabuhan) dam) dan prasarana sumber daya air lainnya&
b. instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan
pengolahan sampah&
'. alan raya /ke'uali alan layang3) alan) rel kereta api) dan landas pa'u
bandara&
d. embatan) alan layang) terowongan dan subways&
e. perpipaan air minum arak auh&
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
11/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 11
". perpipaan air limbah arak auh&
g. perpipaan minyak dan gas arak auh&
h. perpipaan air minum lokal&
i. perpipaan air limbah lokal&
. perpipaan minyak dan gas lokal&k. bangunan stadion untuk olahraga outdoor& dan
l. bangunan "asilitas olah raga indoor dan "asilitas rekreasi.
/3 lasi"ikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimanadimaksud pada ayat /13 huru" ' meliputi subklasi"ikasi bidang usaha asapelaksana konstruksi sebagai berikut:
a. pemasangan pendingin udara /6ir 7onditioner3) pemanas dan ;entilasi&
b. pemasangan pipa air /plumbing3 dalam bangunan dan salurannya&
'. pemasangan pipa gas dalam bangunan&
d. insulasi dalam bangunan&
e. pemasangan li"t dan tangga beralan&
". pertambangan dan manu"aktur&
g. instalasi thermal) bertekanan) minyak) gas) geothermal /pekeraanrekayasa3&
h. instalasi alat angkut dan alat angkat&
i. instalasi perpipaan) gas) dan energi /pekeraan rekayasa3&
. instalasi "asilitas produksi) penyimpanan minyak dan gas /pekeraanrekayasa3&
k. instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya&
l. instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 M?&
m. instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan&n. instalasi aringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi+ekstra
tegangan tinggi&
o. instalasi aringan transmisi telekomunikasi dan+atau telepon&
p. instalasi aringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah&
@. instalasi aringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah&
r. instalasi aringan distribusi telekomunikasi dan+atau telepon&
s. instalasi sistem kontrol dan instrumentasi&
t. instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik& dan
u. instalasi elektrikal lainnya.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
12/73
12 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
/3 lasi"ikasi bidang usaha asa pelaksana lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat /13 huru" d meliputi subklasi"ikasi bidang usaha sebagai berikut:
a. asa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau
pekeraan sipil lainnya dengan operator&
b. asa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi pra"abrikasi untukkonstruksi bangunan gedung&
'. asa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi pra"abrikasi untuk
konstruksi alan dan embatan serta rel kereta api& dan
d. asa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi pra"abrikasi untuk
konstruksi prasarana sumber daya air) irigasi) dermaga) pelabuhan)
persungaian) pantai serta bangunan pengolahan air bersih) limbah dan
sampah /insinerator3.
/53 lasi"ikasi bidang usaha bersi"at spesialis sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat /(3 meliputi subklasi"ikasi pekeraan sebagai berikut:
a. penyelidikan lapangan&
b. pembongkaran&
'. penyiapan dan pematangan tanah+lokasi&
d. pekeraan tanah) galian dan timbunan&
e. persiapan lapangan untuk pertambangan&
". peran'ah&
g. pondasi) termasuk peman'angannya&
h. pengeboran sumur air tanah dalam&
i. pekeraan atap dan kedap air /waterproo"ing3&
. beton&
k. pekeraan baa dan pemasangannya) termasuk pengelasan&
l. pemasangan batu&
m. konstruksi khusus lainnya&
n. pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus&
o. lansekap+pertamanan& dan
p. perawatan bangunan gedung.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
13/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 13
/43 lasi"ikasi bidang usaha keterampilan tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat /3 meliputi subklasi"ikasi pekeraan sebagai berikut:
a. ka'a dan pemasangan ka'a endela&
b. plesteran&
'. penge'atan&d. pemasangan keramik lantai dan dinding&
e. pemasangan lantai lain) penutupan dinding dan pemasangan wall
paper&
". kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain&
g. dekorasi dan pemasangan interior&
h. pemasangan ornamen&
i. pemasangan gipsum&
. pemasangan pla"on akustik& dan
k. pemasangan 'urtain wall.
Pa"a%
/13 uali"ikasi $saha rang Perseorangan asa pelaksana konstruksi meliputisubkuali"ikasi perseorangan /P3.
/23 uali"ikasi !adan $saha asa pelaksana konstruksi meliputi:
a. usaha ke'il&
b. usaha menengah& dan
'. usaha besar.
/(3 uali"ikasi !adan $saha ke'il sebagaimana dimaksud pada ayat /23 huru" ameliputi subkuali"ikasi:
a. ke'il 1 /13&
b. ke'il 2 /23& dan
'. ke'il ( /(3&
/3 uali"ikasi !adan $saha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat /23huru" b meliputi subkuali"ikasi:
a. menengah 1 /M13& dan
b. menengah 2 /M23&
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
14/73
14 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
/3 uali"ikasi !adan $saha besar sebagaimana dimaksud pada ayat /23 butir 'meliputi subkuali"ikasi:
a. besar 1 /!13& dan
b. besar 2 /!23.
/53 Pembagian subkuali"ikasi usaha pelaksana konstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat /(3) ayat /3) dan ayat /3 ditentukan berdasarkan padapemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:
a. ekayaan bersih&
b. Pengalaman& dan
'. Tenaga kera
Pa"a% 10
/13 uali"ikasi !adan $saha asa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat /23 didasarkan pada kriteria tingkat+kedalamankompetensi dan potensi kemampuan usaha) serta kemampuan melakukanpelaksanaan pekeraan.
/23 riteria tingkat+kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usahasebagaimana dimaksud pada ayat /13 meliputi kriteria risiko dan+atau kriteriapenggunaan teknologi dan+atau kriteria besaran biaya.
/(3 riteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat /23 meliputi :
a. risiko ke'il) men'akup pekeraan konstruksi yang pelaksanaannya
dan peman"aatan bangunan*konstruksinya tidak membahayakankeselamatan umum dan harta benda&
b. risiko sedang) men'akup pekeraan konstruksi yang pelaksanaannya
dan peman"aatan bangunan*konstruksinya dapat membahayakan
keselamatan umum) harta benda) dan iwa manusia& dan
'. risiko tinggi) men'akup pekeraan konstruksi yang pelaksanaannya dan
peman"aatan bangunan*konstruksinya sangat membahayakan
keselamatan umum) harta benda) iwa manusia) dan lingkungan.
/3 riteria penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat /23ditentukan berdasarkan besaran biaya dan ;olume pekeraan) meliputi:
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
15/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 15
a. teknologi sederhana) men'akup pekeraan konstruksi yang
pelaksanaannya menggunakan alat kera sederhana dan tidak
memerlukan tenaga ahli&
b. teknologi madya) men'akup pekeraan konstruksi yang
pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan
tenaga ahli& dan
'. teknologi tinggi) men'akup pekeraan konstruksi yang
pelaksanannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak
memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
/3 !adan $saha dengan kuali"ikasi ke'il dapat melaksanakanpekeraan konstruksi dengan kriteria risiko ke'il) berteknologi sederhana)dan berbiaya ke'il.
/53 !adan $saha dengan kuali"ikasi menengah) dapat melaksanakan pekeraandengan kriteria risiko sedang) berteknologi madya dan berbiaya sedang.
/43 !adan $saha dengan kuali"ikasi besar) yang berbentuk PerseroanTerbatas /PT3 dapat melaksanakan pekeraan berisiko tinggi) berteknologitinggi) dan berbiaya besar.
/83 $saha rang Perseorangan hanya dapat melaksanakan pekeraankonstruksi yang beresiko ke'il) berteknologi sederhana) dan berbiaya ke'il.
Ba!an Keepat
Pe$"/a$atan K%a"!+!ka"! &an K#a%!+!ka"! B!&an U"a,a
Pa"a% 11
/13 Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat /53huru" a sebagai berikut:
a. subkuali"ikasi P) memiliki kekayaan bersih sampai dengan ,p.
0.000.000)* /lima puluh uta rupiah3&
b. subkuali"ikasi 1 memiliki kekayaan bersih lebih dari ,p. 0.000.000)*
/lima puluh uta rupiah3 sampai dengan ,p. 200.000.000)* /dua ratus
uta rupiah3&
'. subkuali"ikasi 2 memiliki kekayaan bersih lebih dari ,p. 200.000.000)*
/dua ratus uta rupiah3 hingga ,p. (0.000.000)* /tiga ratus lima puluh
uta rupiah3&
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
16/73
16 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
d. subkuali"ikasi () memilki kekayaan bersih lebih dari ,p. (0.000.000)*
/tiga ratus lima puluh uta rupiah3 sampai dengan ,p. 00.000.000)*
/lima ratus uta rupiah3&
e. subkuali"ikasi M1) memiliki kekayaan bersih lebih dari ,p. 00.000.000)*
/lima ratus uta rupiah3 sampai dengan ,p. 2.000.000.000)* /dua milyar
rupiah3&
". subkuali"ikasi M2) memiliki kekayaan bersih lebih dari ,p.
2.000.000.000)* /dua milyar rupiah3 sampai dengan ,p.
10.000.000.000)* /sepuluh milyar rupiah3&
g. subkuali"ikasi !1) memiliki kekayaan bersih lebih dari ,p.
10.000.000.000)* /sepuluh milyar rupiah3 sampai dengan ,p.
0.000.000.000)* /lima puluh milyar rupiah3& dan
h. subkuali"ikasi !2) memiliki kekayaan bersih paling sedikit ,p.
0.000.000.000)* /lima puluh milyar rupiah3.
/23 Persyaratan pengalaman melaksanakan pekeraan konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat /53 huru" b sebagai berikut:
a. subkuali"ikasi P tidak dipersyaratkan&
b. subkuali"ikasi 1 tidak dipersyaratkan&
'. subkuali"ikasi 2) memiliki pengalaman melaksanakan pekeraan
dengan total nilai kumulati" perolehan sekarang paling sedikit ,p
1.000.000.000)* /satu milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu
10 /sepuluh3 tahun&
d. subkuali"ikasi () memiliki pengalaman melaksanakan pekeraan
dengan total nilai kumulati" perolehan sekarang paling sedikit ,p1.40.000.000)* /satu milyar tuuh ratus lima puluh uta rupiah3 yang
diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun&
e. subkuali"ikasi M1) memiliki pengalaman melaksanakan pekeraan
dengan total nilai kumulati" perolehan sekarang paling sedikit ,p
2.00.000.000)* /dua milyar lima ratus uta rupiah3 yang diperoleh dalam
kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi
,p. 8((.000.000)* /delapan ratus tiga puluh tiga uta rupiah3 yang
diperoleh selama kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun&
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
17/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 17
". subkuali"ikasi M2) memiliki pengalaman melaksanakan pekeraan
dengan total nilai kumulati" perolehan sekarang paling sedikit ,p
10.000.000.000)* /sepuluh milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun
waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi
pekeraan subkuali"ikasi M1 ,p. (.((0.000.000)* /tiga milyar tiga ratus
tiga puluh tiga uta rupiah3 yang diperoleh selama kurun waktu 10/sepuluh3 tahun&
g. subkuali"ikasi !1) memiliki pengalaman melaksanakan pekeraan
dengan total nilai kumulati" perolehan sekarang paling sedikit ,p
0.000.000.000)* /lima puluh milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun
waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi
pekeraan subkuali"ikasi M2 ,p. 15.500.000.000)* /enam belas milyar
enam ratus uta rupiah3 yang diperoleh selama kurun waktu 10
/sepuluh3 tahun& dan
h. subkuali"ikasi !2) memiliki pengalaman melaksanakan pekeraan
subkuali"ikasi !1 dengan total nilai kumulati" perolehan sekarang palingsedikit ,p 20.000.000.000)* /dua ratus lima puluh milyar rupiah3 yang
diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai
pengalaman tertinggi pekeraan subkuali"ikasi !1 ,p. 8(.((0.000.000)*
/delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah3 yang diperoleh
selama kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun.
/(3 Persyaratan tenaga kera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat /53 huru"
' untuk usaha dengan kuali"ikasi P waib memiliki 1 /satu3 orang P-T yang
berserti"ikat paling rendah %T dengan subkuali"ikasi kelas 1 dan memiliki
subklasi"ikasi sesuai dengan subklasi"ikasi usahanya&
/(3 Persyaratan tenaga kera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat /53 huru"
' untuk badan usaha sebagaimana termuat dalam #ampiran 26
Pa"a% 12
/13 !adan $saha dan $saha rang Peseorangan dapat memiliki klasi"ikasi dansubklasi"ikasi bidang usaha sesuai dengan kemampuannya dan si"at usahasebagaimana diatur dalam Pasal 5.
/23 Pembatasan umlah klasi"ikasi dan subklasi"ikasi !adan usaha sebagaimanadimaksud pada ayat /13 untuk setiap subkuali"ikasi meliputi:
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
18/73
18 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
a. subkuali"ikasi 1 dapat memiliki 2 /dua3 klasi"ikasi berbeda dan paling
banyak /empat3 subklasi"ikasi berbeda&
b. subkuali"ikasi 2 dapat memiliki 2 /dua3 klasi"ikasi berbeda dan paling
banyak 5 /enam3 subklasi"ikasi berbeda&
'. %ubkuali"ikasi ( dapat memiliki ( /tiga3 klasi"ikasi berbeda dan paling
banyak 8 /delapan3 subklasi"ikasi berbeda&
d. subkuali"ikasi M1 dapat memiliki /empat3 klasi"ikasi berbeda dan
paling banyak 10 /sepuluh3 subklasi"ikasi berbeda&
e. subkuali"ikasi M2 dapat memiliki /empat3 klasi"ikasi berbeda dan
paling banyak 12 /duabelas3 subklasi"ikasi berbeda&
". subkuali"ikasi !1 dapat memliki /empat3 klasi"ikasi berbeda dan paling
banyak 1 /empat belas3 subklasi"ikasi berbeda& dan
g. subkuali"ikasi !2 dapat memliki /empat3 klasi"ikasi berbeda dan
semua subklasi"ikasi .
/(3 alam hal !adan $saha bersi"at spesialis dapat memiliki beberapasubklasi"ikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat /53.
/3 $saha orang perseorangan dapat memiliki subklasi"ikasi bidang usahasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat /43 sesuai dengan %Tatau %6 yang dimiliki.
Pa"a% 13
/13 !adan $saha dengan subkuali"ikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat /23 huru" b dapat memiliki maksimum /empat3 subklasi"ikasi padasubkuali"ikasi 1.
/23 !adan $saha dengan subkuali"ikasi ( sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat /23 huru" ' dapat memiliki maksimum 5 /enam3 subklasi"ikasi padasubkuali"ikasi 2 dan subkuali"ikasi 1 termasuk maksimum /empat3subklasi"ikasi pada subkulai"ikasi 1.
/(3 !adan $saha subkuali"ikasi M1) M2) !1 dan !2 tidak boleh memilikisubklasi"ikasi usaha pada subkuali"ikasi () 2 dan 1.
/3 !adan $saha subkuali"ikasi M2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat /23 huru" e dapat memiliki maksimum 10 /sepuluh3 subklasi"ikasi padasubkuali"ikasi M1.
/3 !adan $saha subkuali"ikasi !1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
/23 huru" " dapat memiliki maksimum 12 /dua belas3 subklasi"ikasi padasubkual"iaksi M2 dan M1 termasuk maksimum 10 /sepuluh3 subklasi"ikasipada subkulai"ikasi M1.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
19/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 19
/53 !adan $saha subkuali"ikasi !2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat/23 huru" g dapat memiliki maksimum 1 /dua belas3 subklasi"ikasi padasubkual"iaksi !1)M2 dan M1 termasuk maksimum 10 /sepuluh3 subklasi"ikasipada subkulai"ikasi M1.
/43 !adan $saha berbentuk usaha patungan hanya dapat memiliki subklasi"ikasi
usaha dengan subkuali"ikasi !2.
BAB I4
PENYELENGGARA REGISTRASI' SERTI*IKASI SERTA 4ERI*IKASI DAN4ALIDASI A5AL
Ba!an Ke"at#
Pen/e%ena$a Re!"t$a"!
Pa"a% 1)
/13 #P- Nasional bertanggung awab atas penyelenggaraan ,egistrasi $saha-asa Pelaksana onstruksi nasional.
/23 Penyelenggaraan ,egistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13)dilaksanakan oleh :
a. #P- Nasional) untuk !adan $saha yang memiliki salah satu
subklasi"ikasi dengan subkuali"ikasi !1 dan+atau !2& dan
b. #P- Pro;insi) untuk usaha orang perseorangan dan !adan usaha
dengan subkuali"ikasi 1) 2) () M1 dan M2.
/(3 alam hal #P- Pro;insi tidak dapat memberikan pelayanan registrasi diwilayah pro;insinya sebagaimana dimaksud ayat /23 butir b) pelaksanaanpelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh #P- Nasional.
/3 #P- Pro;insi dinyatakan tidak dapat melaksanakan "ungsinyasebagaimana dimaksud pada ayat /(3 ika telah terbukti :
a. dengan sengaa memperlambat penyelesaian registrasi selama lebih
dari satu bulan dan sebanyak lebih dari 2 /dua3 kali selama satu tahun.&
dan
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
20/73
20 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi
kepada !adan usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan
registrasi yang berlaku.
/3 Proses registrasi usaha diselenggarakan 1 /satu3 tahun dalam /empat3periode) masing*masing periode memiliki angka waktu ( /tiga3 bulan
/53 Penyelengaraan proses registrasi di tingkat Nasional sebagaimana dimaksuddalam ayat /23 butir a dan ayat /3 dilaksanakan paling sedikit 1 /satu3 kalidalam ( /tiga3 bulan.
/43 Pelaksanaan registrasi di tingkat Pro;insi sebagaimana dimaksud dalam ayat/23 butir b dan ayat /3 dilakanakan paling sedikit 1 /satu3 kali dalam ( /tiga3bulan.
Pa"a% 1-
Peabat yang berwenang untuk menandatangani %!$ sebagai bukti telahdiregistrasi sebagai berikut:
a. irektur ,egistrasi dan Aukum !adan Pelaksana #P- Nasional untukpenandatanganan %!$ bagi !adan $saha -asa Pelaksana kuali"ikasi !esar&
atau
b. Manaer Bksekuti" !adan Pelaksana #P- Pro;insi untuk penandatanganan
%!$ bagi !adan $saha -asa Pelaksana kuali"ikasi ke'il) menengah dan
usaha orang perseorangan.
Pa"a% 1.
#P- Nasional atau #P- Pro;insi dapat menolak melakukan registrasi kepada
!adan $saha apabila belum menyelesaikan kewaiban keuangan yang terkaitdengan serti"ikasi dan registrasi !adan $saha kepada #P-.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
21/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 21
Ba!an Kea
Pen/e%ena$a Se$t!+!ka"!
Pa"a% 1
/13 Penyelenggaraan proses serti"ikasi !adan $saha dan $saha rangPerseorangan dilakukan oleh $%!$ :
a. Tingkat Nasional dilakukan oleh $%!$ Nasional untuk kuali"ikasi besar&
dan
b. Tingkat Pro;insi dilakukan oleh $%!$ Pro;insi untuk kuali"ikasi
menengah) ke'il dan usaha orang perseorangan.
/23 alam hal $%!$ Pro;insi belum memiliki #isensi dari #P- Nasional)penyelenggaraan proses serti"ikasi !adan $saha di pro;insi tersebutdilaksanakan oleh $%!$ Nasional.
/(3 Pelaksanaan proses serti"ikasi di tingkat Nasional dan Pro;insi dilaksanakansetiap hari kera.
Pa"a% 1
/13 $%!$ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat /13 melakukan penilaiankemampuan !adan $saha dan $saha rang Perseorangan terhadappemenuhan persyaratan klasi"ikasi dan kuali"ikasi.
/23 Penilaian kemampuan !adan $saha dan $saha rang Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat /13 dilakukan terhadap dokumenpermohonan registrasi %!$) dituangkan dalam bentuk berita a'ara hasilpenilaian kelayakan klasi"ikasi dan kuali"ikasi.
/(3 !erita a'ara sebagaimana dimaksud pada ayat /23 ditanda tanda tanganioleh ketua pelaksana $%!$.
/3 !atas waktu penyerahan berkas permohonan disampaikan paling lambat (0/tiga puluh3 hari kera sebelum pelaksanaan proses registrasi.
/3 alam hal berkas permohonan disampaikan setelah batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat /3) pelaksanaan proses registrasi
dilakukan paling lama pada proses registrasi berikutnya.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
22/73
22 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
Ba!an Ket!a
Pen/e%ena$a 4e$!+!ka"! &an 4a%!&a"! A6a%
Pa"a% 1
/13 Penyelenggara >eri"ikasi dan >alidasi 6wal adalah 6sosiasi Perusahaanyang memperoleh kewenangan melakukan >eri"ikasi dan >alidasi 6walterhadap dokumen permohonan registrasi %!$ anggotanya.
/23 Penyelenggaraan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal sebagaimana dimaksud padaayat /13 meliputi :
a. Tingkat Nasional untuk !adan $saha yang memiliki salah satu
subklasi"ikasi dengan subkuali"ikasi !1 dan+atau !2& dan.
b. Tingkat Pro;insi untuk !adan $saha dengan subkuali"ikasi 1) 2) ()
M1 dan M2.
/(3 6sosiasi Perusahaan yang tidak memiliki 'abang di Tingkat Pro;insi tidakdiberikan kewenangan menyelenggarakan >eri"ikasi dan >alidasi 6walTingkat Pro;insi.
/3 6sosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan>eri"ikasi dan >alidasi 6wal sebagaimana dimaksud pada ayat /13 telahmemenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan #P- Nasional.
/3 Penyelenggaraan ;eri"ikasi dan ;alidasi awal Tingkat Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat /23 huru" a dan Penyelenggaraan >eri"ikasi dan >alidasi6wal Tingkat Pro;insi di setiap pro;insi sebagaimana dimaksud pada ayat/23 huru" b ditetapkan oleh #P- Nasional.
/53 6sosiasi Perusahaan yang memperoleh wewenang >eri"ikasi dan >alidasi6wal sebagaimana dimaksud pada ayat /13 waib membentuk T>>6 yangmerupakan satuan kera tetap dalam 6sosiasi Perusahaan.
/43 T>>6 sebagaimana dimaksud pada ayat /53 ditetapkan oleh 6sosiasiPerusahaan terdiri dari ketua) petugas database dan asesor yang memilikiserti"ikat pelatihan 6!$ atau pelatihan ;eri"ikasi dan ;alidasi yangdilaksanakan #P- Nasional.
/83 6sosiasi Perusahaan waib menamin atas kebenaran dan keabsahanseluruh dokumen permohonan registrasi %!$ berupa berita a'ara >eri"ikasi
dan >alidasi 6wal yang ditandatangani oleh etua $mum+etua 6sosiasiPerusahaan atau pengurus 6sosiasi Perusahaan yang diberi kewenangandengan melampirkan Penilaian ata %endiri /P%3.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
23/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 23
/93 !erita a'ara >eri"ikasi dan >alidasi 6wal sebagaimana dimaksud pada ayat/83 waib memiliki nomor yang ditetapkan oleh 6sosiasi Perusahaan danmerupakan nomor spesi"ik 6sosiasi Perusahaan untuk di unggah ke %*#P- Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam #ampiran .
/103 etua $mum+etua 6sosiasi Perusahaan atau pengurus 6sosiasi
Perusahaan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat /83adalah badan pimpinan 6sosiasi Perusahaan Tingkat Nasional atau TingkatPro;insi sesuai kewenangannya.
/113 6sosiasi Perusahaan waib menyampaikan surat pernyataan yangditandatangani oleh ketua umum+ketua 6sosiasi Perusahaan kepada #P-Nasional atau #P- Pro;insi) menyatakan bahwa menyetuui tanda tangandan nama etua $mum+etua 6sosiasi Perusahaan ter'etak kering padahalaman belakang %!$.
/123 alam hal 6sosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyataansebagaimana dimaksud pada ayat /113) proses permohonan registrasi %!$
anggotanya ditunda pelaksanaannya.
/1(3 6pabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumenpermohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud pada ayat /83 lebih dari10 /sepuluh3 persen dari umlah permohonan registrasi %!$ dalam satuperiode registrasi) asosiasi perusahaan penamin yang melakukan >eri"ikasidan >alidasi 6wal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pen'abutanwewenang >eri"ikasi dan >alidasi 6wal.
BAB 4
PERSYARATAN REGISTRASI
Ba!an Ke"at#
Pe$7,7nan Ba$#
Pa"a% 20
/13 Permohonan baru registrasi %!$ dapat dilakukan oleh !adan $saha yangbelum memiliki %!$.
/23 Permohonan baru registrasi %!$ sebagaimana dimaksud pada ayat /13waib menyerahkan data !adan $saha se'ara lengkap dalam dokumen
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
24/73
24 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
permohonan dan data terstruktur !adan usaha dalam bentuk digitalsebagaimana ter'antum dalam #ampiran 4.
/(3 ata !adan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat /23) melengkapi datasebagaimana ter'antum dalam #ampiran 8 beserta berkas pendukungnya)meliputi:
a. #ampiran 8*1 : ormulir Permohonan %!$&
b. #ampiran 8*2 : %urat Pengantar Permohonan %ubklasi"ikasi dan
subkuali"ikasi&
'. #ampiran 8*( : %urat Permohonan lasi"ikasi dan uali"ikasi
on;ersi&
d. #ampiran 8* : !entuk %urat Pernyataan !adan $saha&
e. #ampiran 8* : ormulir sian ata 6dministrasi&
". #ampiran 8*5 : ormulir sian ata Pengurus&
g. #ampiran 8*4 : ormulir sian ata Penanggung -awab&h. #ampiran 8*8 : ormulir %urat Pernyataan !ukan Pegawai
Negeri&
i. #ampiran 8*9 : ormulir ata euangan&
. #ampiran 8*10 : !entuk Nera'a&
k. #ampiran 8*11 : ormulir sian ata Personalia. /P-!$+ P-T+P-3&
l. #ampiran 8*12 : %urat Pernyataan Penanggung -awab Teknik&
m. #ampiran 8*1( : !entuk a"tar ,iwayat Aidup& dan
n. #ampiran 8*1 : ormulir sian Pengalaman !adan $saha.
/3 Permohonan registrasi %!$ bagi !adan $saha sebagaimana dimaksudpada ayat /13 dapat diberikan subkuali"ikasi 1 atau subkuali"ikasi M1 tanpakeharusan melampirkan pengalaman kera.
/3 Permohonan baru registrasi T$P dapat dilakukan oleh $saha rangPerseorangan yang untuk pertama kalinya mengaukan permohonanregistrasi T$P.
/53 Permohonan registrasi T$P sebagaimana dimaksud pada ayat /3 waibmenyerahkan data $saha rang Perseorangan se'ara lengkap denganmengisi "ormulir permohonan T$P sebagaimana pada #ampiran 9 meliputi:
a. #ampiran 9*1 : ormulir Permohonan T$P&
b. #ampiran 9*2 : %urat Permohonan T$P& dan
'. #ampiran 9*( : %urat Pernyataan usaha orang perseorangan.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
25/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 25
Pa"a% 21
/13 Permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 waibmenyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :
a. untuk subkuali"ikasi 1) melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat
oleh !adan $saha dan ditandatangani diatas materai dengan kekayaan
bersih lebih dari ,p. 0.000.000)* /lima puluh uta rupiah3 sampai
dengan ,p. 200.000.000)* /dua ratus uta rupiah3& dan
b. untuk subkuali"ikasi M1) melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat
oleh !adan $saha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan
yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik) dengan kekayaan bersih
lebih dari ,p. 00.000.000)* /lima ratus uta rupiah3 sampai dengan ,p.
2.000.000.000.000)* /dua milyar rupiah3.
/23 Permohonan registrasi T$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 waibmenyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya denganmenggunakan "ormat pada #ampiran 9.
/(3 okumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat /23 berupasuratpernyataan kepemilikan harta pribadi
Pa"a% 22
/13 Permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 waibmenyertakan dokumen pendukung tenaga kera dengan persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat /3
/23 Permohonan registrasi T$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 waibmenyertakan dokumen tenaga kera dengan persyaratan sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 ayat /(3
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
26/73
26 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
Ba!an Kea
Pe$7,7nan Pe$#8a,an
Pa"a% 23
/13 !adan $saha asa pelaksana konstruksi dapat mengaukan permohonanregistrasi %!$ untuk perubahan subklasi"ikasi dan subkuali"ikasi.
/23 Perubahan subklasi"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 meliputipenambahan atau pengurangan subklasi"ikasi.
/(3 Penambahan subklasi"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapatdilakukan dengan memenuhi persyaratan :
a. tambahan subklasi"ikasi tidak melebihi umlah subklasi"ikasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 1(.
b. tambahan %ubklasi"ikasi baru untuk kuali"ikasi ke'il dapat diberikan
subkuali"ikasi 1.
'. tambahan %ubklasi"ikasi baru untuk kuali"ikasi menengah dan besar
dapat diberikan subkuali"ikasi M1.
/3 Perubahan subklasi"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /23 dapatdilakukan paling 'epat setelah 5 /enam3 bulan seak %!$ diterbitkan.
/3 Perubahan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 meliputipeningkatan atau penurunan subkuali"ikasi pada setiap subklasi"ikasi yangdimilikinya.
/53 Perubahan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud ayat /3 hanya dapatdiberikan untuk satu tingkat di atas atau di bawah dari subkuali"ikasi yangdimilikinya.
/43 Perubahan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /3 dapatdilakukan paling 'epat 1 /satu3 tahun seak %!$ diterbitkan.
/83 !adan $saha yang melakukan perubahan subklasi"ikasi dan+atausubkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /23 dan ayat /3 waibmengisi "ormulir isian se'ara lengkap dengan menyertakan data pendukungsebagai berikut:
a. #ampiran 10*1 : ormulir Permohonan Perubahan lasi"ikasi danuali"ikasi
b. #ampiran 10*2 : %urat Permohonan Perubahan lasi"ikasi danuali"ikasi
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
27/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 27
'. #ampiran 10*1 : Permohonan lasi"ikasi dan uali"ikasi
d. #ampiran 8*( : %urat pernyataan !adan $saha& dan
e. okumen pendukung perubahan subklasi"ikasi dan+atau subkuali"ikasi.
/93 !adan usaha asa pelaksana konstruksi dapat mengaukan permohonan
perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahansubklasi"ikasi dan subkuali"ikasi setiap saat.
Pa"a% 2)
/13 Peningkatan subkuali"ikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(ayat /3 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
a. penambahan pengalaman pekeraan untuk setiap subklasi"ikasi sesuai
yang diaukan peningkatan kuali"ikasinya&
b. melampirkan bukti autentik berita a'ara serah terima pertama pekeraan
atau Provisional Hand Over /PA3 yang diperoleh dalam 1 /satu3 tahun
terakhir dari permohonan peningkatan subkuali"ikasi&
'. perolehan pekeraan sebagaimana dimaksud huru" b) di'atat pada
lembar "ormulir Nomor ontrak Perolehan Pekeraan /NP3
sebagaimana #ampiran 20& dan
d. peningkatan kuali"ikasi usaha dilakukan oleh $%!$ melalui penilaian
kelayakan klasi"ikasi dan kuali"ikasi paling 'epat 1 /satu3 tahun setelah
diterbitkannya %!$.
/23 Penurunan subkuali"ikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(ayat /(3 waib melalui penilaian kelayakan klasi"ikasi dan kuali"ikasi oleh$%!$.
Pa"a% 2-
/13 Peningkatan subkuali"ikasi !adan usaha untuk setiap subklasi"ikasi dapatdilakukan sebagai berikut:
a. dari subkuali"ikasi 1 menadi subkuali"ikasi 2
b. dari subkuali"ikasi 2 menadi subkuali"ikasi (
'. dari subkuali"ikasi ( menadi subkuali"ikasi M1
d. dari subkuali"ikasi M1 menadi subkuali"ikasi M2
e. dari subkuali"ikasi M2 menadi subkuali"ikasi !1
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
28/73
28 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
". dari subkuali"ikasi !1 menadi subkuali"ikasi !2
/23 Peningkatan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" adapat diberikan dengan persyaratan:
a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi
1 dengan nilai perolehan sekarang se'ara kumulati" paling kurang ,p
1.000.000.000)* /satu milyar rupiah3 dalam kurun waktu 10 /sepuluh3
tahun terakhir&
b. kekayaan bersih lebih dari ,p. 200.000.000)* /dua ratus uta rupiah3
sampai dengan ,p. (0.000.000)* /tiga ratus lima puluh uta rupiah3
dengan melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat oleh !adan
usaha dan ditandatangani diatas materai& dan
'. P-T dan P- dengan kuali"ikasi paling rendah sebagai tenaga terampil
dan subkuali"ikasi paling rendah kelas 2
/(3 Peningkatan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 b dapatdiberikan dengan persyaratan:
a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi
2 dengan nilai perolehan sekarang se'ara kumulati" paling kurang ,p
1.40.000.000)* /satu milyar tuuh ratus lima puluh uta rupiah3 dalam
kurun waktu 10 /sepuluh3 terakhir&
b. kekayaan bersih lebih dari ,p.(0.000.000)* /tiga ratus lima puluh uta
rupiah3 sampai dengan ,p. 00.000.000)* /lima ratus uta rupiah3
dengan melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat oleh !adan
usaha ditandatangani diatas materai& dan
'. P-T dan P- dengan kuali"ikasi paling rendah sebagai tenaga terampil
dan subkuali"ikasi paling rendah kelas 1.
/3 Peningkatan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 ' dapatdiberikan dengan persyaratan:
a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi( dengan nilai perolehan sekarang se'ara kumulati" paling sedikit ,p2.00.000.000)* /dua milyar lima ratus uta rupiah3 yang diperoleh dalamkurun waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi,p. 8((.000.000)* /delapan ratus tiga puluh tiga uta rupiah3 yang
diperoleh selama kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun terakhir.b. kekayaan bersih lebih dari ,p. 00.000.000)* /lima ratus uta rupiah3sampai dengan ,p. 2.000.000.000.)* /dua milyar rupiah3 denganmelampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat oleh !adan usaha
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
29/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 29
ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkanoleh kantor akuntan publik& dan
'. P-T dan P- dengan kuali"ikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dansubkuali"ikasi paling rendah ahli muda.
/3 Peningkatan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 d dapat
diberikan dengan persyaratan:
a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi
M1 dengan nilai perolehan sekarang se'ara kumulati" paling sedikit ,p
10.000.000.000)* /sepuluh milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun
waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi
pekeraan subkuali"ikasi M1 ,p. (.((0.000.000)* /tiga milyar tiga ratus
tiga puluh tiga uta rupiah3 yang diperoleh selama kurun waktu 10
/sepuluh3 tahun terakhir&
b. kekayaan bersih lebih dari ,p. 2.000.000.000.)* /dua milyar rupiah3
sampai dengan ,p. 10.000.000.000.)* /sepuluh milyar rupiah3 dengan
melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat oleh !adan usaha
ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan
oleh kantor akuntan publik& dan
'. P-T dan P- dengan kuali"ikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan
subkuali"ikasi paling rendah ahli madya.
/53 Peningkatan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 e dapatdiberikan dengan persyaratan:
a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi
M2 dengan nilai perolehan sekarang se'ara kumulati" paling sedikit ,p
0.000.000.000)* /lima puluh milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun
waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi
pekeraan subkuali"ikasi M2 ,p. 15.500.000.000)* /enam belas milyar
enam ratus uta rupiah3yang diperoleh selama kurun waktu 10 /sepuluh3
tahu&
b. kekayaan bersih lebih dari ,p. 10.000.000.000)* /sepuluh milyar rupiah3
sampai dengan ,p. 0.000. 000.000)* /lima puluh milyar rupiah3 dengan
melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat oleh !adan usaha
ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan
oleh kantor akuntan publik& dan
'. P-T dan P- dengan kuali"ikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan
subkuali"ikasi paling rendah ahli madya.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
30/73
30 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
/43 Peningkatan subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 " dapatdiberikan dengan persyaratan:
a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi
!1 dengan nilai perolehan sekarang se'ara kumulati" paling sedikit ,p
20.000.000.000)* /dua ratus lima puluh milyar rupiah3 yang diperoleh
dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun atau memiliki nilai pengalaman
tertinggi pekeraan subkuali"ikasi !1 ,p. 8(.((0.000.000)* /delapan
puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah3 yang diperoleh selama
kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun&
b. kekayaan bersih lebih dari ,p. 0.000.000. 000)* /lima puluh milyar
rupiah3 dengan melampirkan nera'a tahun terakhir yang dibuat oleh
!adan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang
diterbitkan oleh kantor akuntan publik& dan
'. P-T dan P- dengan kuali"ikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan
subkuali"ikasi paling rendah ahli madya selama paling sedikit 5 /enam3
tahun.
Ba!an Ket!a
Pe$7,7nan Re!"t$a"! U%an
Pa"a% 2.
/13 %!$ dengan masa berlaku ( /tiga3 tahun terhitung seak tanggal ditetapkan)
waib melakukan registrasi ulang tahun ke*2 dan tahun ke*( sebagaimanatanggal yang tertera pada halaman depan %!$.
/23 ,egistrasi*ulang pada tahun ke*2 dan tahun ke*( sebagaimana dimaksudpada ayat /13 dilakukan dengan men'etak C,*'ode pada halaman belakang%!$.
/(3 C,*'ode sebagaimana dimaksud pada ayat /23 di'etak melalui %*#P-Nasional setelah berita a'ara registrasii ditandatanagi oleh Pengurus #P-sesuai kewenangannya dan bukti pembayaran disampaikan ke #P-.
/3 %!$ yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat /13dikenakan sanksi penghapusan sementara data !adan $saha padawww.lpk.net.
/3 %!$ yang tidak diregistrasi ulang tahun ke*2 sebagaimana dimaksud padaayat /13 sampai dengan tanggal registrasi ulang tahun ke*( yang tertera pada
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
31/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 31
halaman depan %!$ dikenakan denda sebesar 10 /lima3 kali biaya registrasiulang.
/53 %!$ yang tidak di registrasi ulang tahun ke*2 dan tahun ke*( berturut*turutmaka %!$ tidak dapat diperpanang dan permohonan selanutnya mengikutiketentuan permohonan baru.
/43 !adan $saha yang mengaukan permohonan registrasi ulang %!$ pada tahunke*2 dan tahun ke*( sebagaimana dimaksud pada ayat /13 waib mengisi"ormulir isian se'ara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagaiberikut:
a. #ampiran 11*1 : %urat Permohonan ,egistrasi Tahun e 2+ Tahun
e(
b. #ampiran 11*2 : %urat Pernyataan !adan $saha
'. #ampiran 11*( : ata Tenaga era
d. sian laporan perolehan pekeraan dalam 1 /satu3 tahun sebagiman
dimaksud pada #ampiran 19.
/83 okumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat /43
disampaikan kepada 6sosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan
melakukan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal.
Ba!an Keepat
Pe$7,7nan Pe$pan(ananPa"a% 2
/13 !adan $saha asa pelaksana konstruksi dapat mengaukan permohonanregistrasi %!$ untuk perpanangan masa berlaku %!$ yang telah habismasa berlakunya.
/23 okumen Permohonan registrasi %!$ untuk perpanangan masa berlaku%!$ sebagaimana dimaksud pada ayat /13 disampaikan kepada 6sosiasiPerusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan >eri"ikasi dan>alidasi 6wal.
/(3 #P- Pro;insi tidak dibenarkan untuk menerima permohonan registrasi %!$untuk perpanangan %!$ dengan masa berlaku 1 /satu3 tahun yang telahhabis masa berlakunya.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
32/73
32 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
/3 %!$ yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat/13 adalah %!$ yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
/3 Permohonan registrasi %!$ untuk perpanangan masa berlaku sebagamanadimaksud pada ayat /13 waib memperbaharui database !adan $sahakedalam %*#P- Nasional sesuai "ormat sebagaimana ter'antum dalam
#ampiran 4 beserta dokumen pendukungnya./53 Permohonan registrasi %!$ untuk perpanangan masa berlaku sebagamana
dimaksud pada ayat /13 waib melengkapi data sebagaimana "ormulir yangter'antum dalam #ampiran 12 meliputi:
a. #ampiran 12*1 : ormulir Permohonan Perpanangan %!$&
b. #ampiran 12*2 : %urat Pengantar Permohonan Perpanangan
%ubklasi"ikasi dan subkuali"ikasi&
'. #ampiran 12*( : %urat Permohonan lasi"ikasi Perpanangan
%ubklasi"ikasi dan subkuali"ikasi&
d. #ampiran 8* : !entuk %urat Pernyataan !adan $saha&
e. #ampiran 8* : ormulir sian ata 6dministrasi&
". #ampiran 8*5 : ormulir sian ata Pengurus&
g. #ampiran 8*4 : ormulir sian ata Penanggung -awab&
h. #ampiran 8*8 : ormulir %urat Pernyataan !ukan Pegawai
Negeri&
i. #ampiran 8*9 : ormulir ata euangan&
. #ampiran 8*10 : !entuk Nera'a&
k. #ampiran 8*11 : ormulir sian ata Personalia. /P-!$+ P-T+P-3&
l. #ampiran 8*12 : %urat Pernyataan Penanggung -awab Teknik&
m. #ampiran 8*1( : !entuk a"tar ,iwayat Aidup& dan
n. #ampiran 8*1 : ormulir sian Pengalaman !adan $saha.
/43 $saha rang Perseorangan dapat mengaukan permohonan registrasiT$P untuk perpanangan masa berlaku.
/83 Permohonan registrasi T$P sebagaimana dimaksud pada ayat /53 waibmengisi "ormulir yang memuat data $saha rang Perseorangan meliputi :
a. #ampiran 9* : ormulir Permohonan Perpanangan T$P&
b. #ampiran 9* : %urat Permohonan Perpanangan T$P& dan
'. #ampiran 9*( : %urat Pernyataan usaha orang perseorangan.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
33/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 33
/93 6lur kera serti"ikasi dan registrasi permohonan registrasi T$P untukperpanangan masa berlaku T$P dan 6lur kera serti"ikasi dan registrasipermohonan registrasi %!$ untuk perpanangan masa berlaku %!$mengikuti alur kera yang diatur dalam Pasal 0 dan Pasal 1.
Pa"a% 2
Permohonan registrasi %!$ untuk perpanangan masa berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 dapat disertai permohonan perubahan klasi"ikasi dankuali"ikasi dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2() Pasal 2) dan Pasal 2.
Ba!an Ke%!a
Pe$7,7nan P!n&a, A"7"!a"!
Pa"a% 2
/13 !adan $saha yang mengaukan permohonan registrasi %!$ dapatmelakukan perpindahan keanggotaan 6sosiasi Perusahaan denganmemenuhi persyaratan meliputi:
a. %urat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari 6sosiasi
Perusahaan sebelumnya&
b. %urat keterangan keanggotaan 6sosiasi Perusahaan yang baru& dan
'. #ampiran 1*2 : %urat pernyataan pindah asosiasi dari !adan usaha
bersangkutan.
/23 alam hal asosiasi perusahaan sebelumnya tidak memberikan suratketerangan lolos butuh sebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" a) #P-dapat melakukan mediasi atas permintaan !adan usaha yang bersangkutan.
/(3 alam hal upaya mediasi oleh #P- sebagimana dimaksud pada ayat /23tidak menghasilkan kesepakatan) #P- dapat mengambil keputusan yangbersi"at "inal.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
34/73
34 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
BAB 4I
KRITERIA PENILAIAN KLASI*IKASI DAN KUALI*IKASI
Ba!an Ke"at#
4e$!+!ka"! &an 4a%!&a"!
Pa"a% 30
/13 >eri"ikasi dan ;alidasi berkas dokumen permohonan registrasi %!$dilakukan terhadap berkas administrasi meliputi :
a. legalitas Perseroan Terbatas) 6kte pendirian dan 6kte perubahannya
yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte
pendirian dan persetuuan akte perubahan dari Menteri Aukum dan Aak
6sasi Manusia&
b. dalam hal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada huru" aadalah usaha patungan waib memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huru" a) dilengkapi surat persetuuan dari !adan
oordinasi Penanaman Modal&
'. legalitas operasi) 6kte pendirian dan 6kte perubahannya yang terakhir
yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte pendirian dan
persetuuan akte perubahan dari Menteri terkait&
d. legalitas !adan $saha bukan badan hukum meliputi 7> dan irma)
waib memiliki akte pendirian+akte perubahannya yang dibuat oleh
notaris dan dilengkapi bukti penda"taran di Pengadilan Negeri setempat&
e. surat keterangan domisili atau %T$ yang masih berlaku&". NP?P& dan
g. %!$ tahun sebelumnya) dengan mempertimbangkan klasi"ikasi dan
kuali"ikasi yang tertera di %!$ dan persyaratan registrasi.
/23 Tahapan e;aluasi sahnya berkas dilakukan dengan mendahulukan penilaianatas data administrasi
Pa"a% 31
/13 >eri"ikasi dan ;alidasi berkas dokumen permohonan registrasi %!$dilakukan terhadap berkas pengalaman pekeraan meliputi :
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
35/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 35
a. da"tar pengalaman !adan usaha melaksanakan pekeraan diisi
berdasarkan "ormulir isian permohonan registrasi yang dikelompokan
dalam setiap subklasi"ikasi&
b. rekaman kontrak pekeraan dengan meneliti keabsahan kontrak) adwal
pelaksanaan) lingkup pekeraan dan nilai pekeraan&
'. rekaman berita a'ara serah terima pekeraan pertama dan+atau berita
a'ara serah terima pekeraan akhir dengan meneliti keabsahan berita
a'ara serah terima pekeraan tersebut& dan
d. aktur Paak Pertambahan Nilai /PPN3 dengan meneliti nilai PPN
dengan nilai pekeraan.
/23 alam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontraksebagaimana dimaksud pada ayat /13 huru" b) $%!$ dapat melakukanpembuktian dengan menghubungi pengguna asa pemberi kera.
Pa"a% 32
/13 >eri"ikasi dan ;alidasi dokumen permohonan registrasi %!$ terhadap berkaskeuangan meliputi :
a. nera'a dua tahun terakhir yang dibuat oleh !adan $saha dan
ditandatangani diatas materai dengan memperhatikan nilai modal
disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan& dan
b. nera'a dua tahun terakhir yang dibuat oleh !adan usaha ditandatangani
diatas materai dan laporan keuangan yang ditandatangani kantor
akuntan publik dengan memperhatikan nilai modal yang disetor samadengan yang tertera di akte perusahaan.
/23 >eri"ikasi dan ;alidasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat/13 huru" a dilakukan terhdapat permohonan !adan usaha dengansubkuali"ikasi 1) 2 dan (
/(3 >eri"ikasi dan ;alidasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat/13 huru" b dilakukan terhdapat permohonan !adan usaha dengansubkuali"ikasi M1) M2) !1 dan !2.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
36/73
36 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
Pa"a% 33
/13 >eri"ikasi dan ;alidasi dokumen permohonan registrasi %!$ terhadap berkastenaga kera meliputi P-!$) P-T) dan P- dengan persyaratan:
a. P-!$ untuk !adan $saha berbadan hukum waib ter'antum di dalam
akte pendirian !adan usaha dan+atau perubahannya serta bukanpegawai negeri sipil) bukan anggota Tentara Nasional ndonesia atau
bukan anggota epolisian ,epublik ndonesia&
b. P-!$ untuk !adan $saha berbadan hukum merupakan pengurus yang
ter'antum pada akte pendirian !adan $saha dan+atau perubahannya
dan bukan pegawai negeri sipil) bukan anggota Tentara Nasional
ndonesia atau bukan anggota epolisian ,epublik ndonesia&
'. P-!$ untuk !adan $saha bukan badan hukum adalah pimpinan !adan
$saha yang telah ditetapkan oleh !adan $saha dan bukan pegawai
negeri sipil) bukan anggota Tentara Nasional ndonesia atau bukan
anggota epolisian ,epublik ndonesia&
d. P-T dan+atau P- adalah tenaga kera tetap !adan $saha yang
ditetapkan oleh !adan usaha sebagai P-T dan+atau P- dan bukan
pegawai negeri sipil) bukan anggota Tentara Nasional ndonesia atau
bukan anggota epolisian ,epublik ndonesia&
e. P-!$) P-T) dan P- dengan persyaratan sebagaimana ter'antum
dalam #ampiran 2 dan menyertakan dokumen pendukung:
13 oto 'opy %6+%T yang berlaku /tidak waib bagi P-!$3
23 oto 'opy asah /tidak waib bagi P-!$3
(3 oto TP
3 oto 'opy NP?P /tidak waib bagi pemegang %T3
3 a"tar riwayat hidup
53 %urat penyataan bukan pegawai negeri) bukan anggota TentaraNasional ndonesia atau bukan anggota epolisian ,epublikndonesia
/23 Penelusuran keabsahan %6+%T sebagai persyaratan P-T) dan P-dapat dilakukan klari"ikasi kepada #P- penerbit %6 atau melalui %*#P- Nasional.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
37/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 37
Pa"a% 3)
/13 !erkas administrasi yang diteliti dan diproses adalah keabsahan berkasadministrasi) keuangan) dan pengalaman si"atnya mutlak.
/23 alam hal berkas administrasi dan+atau pengalaman dan+atau keuangan
dan+atau P-!$) P-T) dan P- yang disampaikan tidak lengkap dan tidakbenar) maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi %!$dikembalikan.
Ba!an kea
Pen!%a!an Pena%aan Peke$(aan Ba&an U"a,a
Pa"a% 3-
/13 Penilaian pengalaman pekeraan !adan $saha dilakukan untuk menetapkansubklasi"ikasi dan subkuali"ikasi terhadap permohonan registrasi %!$ sertapenetapan kemampuan dasar pada setiap subklasi"ikasi.
/23 Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasi"ikasisebagaimana dimaksud pada ayat /13 dilakukan terhadap setiapsubklasi"ikasi sesuai dengan lingkup pekeraan konstruksi dalam rekamankontrak pekeraan konstruksi.
/(3 Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkuali"ikasi sebagaimanadimaksud pada ayat /13 meliputi nilai kontrak pekeraan yang diperoleh daripenilaian subklasi"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /23.
/3 Penetapan subkuali"ikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontrak pekeraansebagaimana dimaksud pada ayat /(3 sebagai berikut:
a. !adan $saha subkuali"ikasi 1 tidak dipersyaratkan pengalaman&
b. !adan $saha subkuali"ikasi 2 dipersyaratkan memiliki pengalaman
melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi 1 dengan total nilai kumulati"
perolehan sekarang paling sedikit ,p 1.000.000.000)* /satu milyar
rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun&
'. !adan $saha subkuali"ikasi ( dipersyaratkan memiliki pengalaman
melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi 2 dengan total nilai kumulati"
perolehan sekarang paling sedikit ,p 1.40.000.000)* /satu milyar tuuhratus lima puluh uta rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu 10
/sepuluh3 tahun&
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
38/73
38 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
d. !adan $saha subkuali"ikasi M1 dipersyaratkan memiliki pengalaman
melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi ( dengan total nilai kumulati"
perolehan sekarang paling sedikit ,p 2.00.000.000)* /dua milyar lima
ratus uta rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun
atau memiliki nilai pengalaman tertinggi ,p. 8((.000.000)* /delapan
ratus tiga puluh tiga uta rupiah3 yang diperoleh selama kurun waktu 10/sepuluh3 tahun&
e. !adan $saha subkuali"ikasi M2 dipersyaratkan memiliki pengalaman
melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi M1 dengan total nilai kumulati"
perolehan sekarang paling sedikit ,p 10.000.000.000)* /sepuluh milyar
rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun atau
memiliki nilai pengalaman tertinggi pekeraan subkuali"ikasi M1 ,p.
(.((0.000.000)* /tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga uta rupiah3 yang
diperoleh selama kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun&
". !adan $saha subkuali"ikasi !1 dipersyaratkan memiliki pengalaman
melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi M2 dengan total nilai kumulati"perolehan sekarang paling sedikit ,p 0.000.000.000)* /lima puluh
milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun
atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekeraan subkuali"ikasi M2 ,p.
15.500.000.000)* /enam belas milyar enam ratus uta rupiah3yang
diperoleh selama kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun& dan
g. !adan $saha subkuali"ikasi !2 dipersyaratkan memiliki pengalaman
melaksanakan pekeraan subkuali"ikasi !1 dengan total nilai kumulati"
perolehan sekarang paling sedikit ,p 20.000.000.000)* /dua ratus lima
puluh milyar rupiah3 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 /sepuluh3tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekeraan subkuali"ikasi
!1 ,p. 8(.((0.000.000)* /delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh
rupiah3 yang diperoleh selama kurun waktu 10 /sepuluh3 tahun.
/3 Nilai perolehan sekarang / present value3 sebagaimana dimaksud pada ayat/3 dihitung dari Nilai Paket Pekeraan pengalaman masa lalu denganmenggunakan persamaan sebagai berikut :
dengan ketentuan :
NPs D Nilai Pekeraan %ekarang /Net Present Value3
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
39/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 39
NPo D Nilai Paket Pekeraan yang diperoleh berdasarkan pengalamanmenangani pekeraan dalam kurun 10 /sepuluh3 tahun untuksubkuali"ikasi 2) () M1) M2) !1 dan !2) yaitu Nilai Pekeraankeseluruhan termasuk eskalasi /bila ada3 pada saat penyerahanpertama + provisional hand over /PA3.
o D lndeks dari !P% pada tahun peyelesaian pekeraan.
s D ndeks dari !P% pada tahun penilaian pengalaman pekeraan
/53 ndeks dari !P% yang digunakan adalah indeks yang ditetapkan #P-Nasional dan dapat diperoleh dari %*#P- Nasional.
Pa"a% 3.
/13 emampuan dasar /3 adalah kemampuan kuantitati" !adan usaha pada
setiap subklasi"ikasi yang dimilikinya.
/23 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat /13 dihitung denganrumus:
dengan ketentuan :
a. NPt adalah Nilai Paket Pekeraan %ekarang tertinggi /Nps tertinggi3yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekeraan&
b. dalam hal hanya terdapat 1 /satu3 paket pekeraan maka NPt samadengan NPs paket pekeraan tersebut& dan
'. apabila dalam satu kontrak digunakan untuk beberapa subklasi"ikasibidang pekeraan maka NPt sebagaimana dimaksud pada huru" a danb) diperhitungkan hanya nilai pekeraan yang sesuai dengansubkuali"ikasi bidang tersebut yang dapat dilihat dari rin'ian anggaranbiaya pekeraan.
/(3 sebagaimana dimaksud pada ayat /13 yang ter'antum dalam serti"ikatdapat berubah berdasarkan pengalaman pekeraan !adan $saha terkinidengan bukti autentik.
/3 sebagaimana dimaksud pada ayat /13 hanya diberlakukan untuk !adan$saha subkuali"ikasi Menengah dan !esar.
KD = 3 NPt
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
40/73
40 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
Pa"a% 3
alam waktu yang bersamaan) $saha rang Perseorangan atau !adan $sahahanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekeraan + Proyek /P3maksimum sebagai berikut:
a. rang Perseorangan D 1
b. uali"ikasi e'il D '. uali"ikasi Menengah D 5
d. uali"ikasi !esar D 5 atau 1)2 N
N adalah umlah paket pekeraan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu tahun terakhir.
Ba!an ket!a
Pen!%a!an Keap#an Ke#anan Ba&an U"a,a
Pa"a% 3
/13 Penilaian kemampuan keuangan !adan $saha dilakukan untuk menetapkansubkuali"ikasi terhadap permohonan registrasi %!$.
/23 Penilaian subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 meliputipenilaian kekayaan bersih !adan $saha yang tertuang pada nera'akeuangan !adan usaha.
/(3 Penilaian kekayaan bersih !adan $saha dihitung dari nilai total ekuitasdikurangi nilai asset tanah dan bangunan.
/3 Penetapan subkkuali"ikasi berdasarkan hasil kekayaan bersih sebagaimanadimaksud pada ayat /(3 diatur sesuai Pasal 11 ayat /13.
Ba!an keepat
Pen!%a!an S#8e$ Da/a Man#"!a
Pa"a% 3
/13 Penilaian kemampuan %umber aya Manusia !adan usaha dilakukan untukmenetapkan subkuali"ikasi terhadap permohonan registrasi %!$.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
41/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 41
/23 Penilaian subkuali"ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat /13 meliputipenilaian persyaratan kuali"ikasi dan klasi"ikasi %6 atau %T terhadapP-T dan+atau P-.
/(3 Penetapan subkkuali"ikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratankuali"ikasi dan klasi"ikasi %6 atau %T sebagaimana dimaksud pada ayat
/23 memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat /(3 dan ayat/3.
/3 alam hal P-T dan+atau P- mengundurkan diri dari !adan $saha) maka!adan $saha yang bersangkutan harus segera menggantinya danmelaporkan kepada #P-.
/3 P- dan P-T yang diangkat oleh !adan $saha harus memiliki %6 atau%T dengan klasi"ikasi yang sesuai dengan klasi"ikasi yang dimiliki !adanusaha.
BAB 4II
MEKANISME REGISTRASI
Ba!an Ke"at#
A%#$ Ke$(a Se$t!+!ka"! &an Re!"t$a"!
Pa"a% )0
/13 6lur kera serti"ikasi dan registrasi usaha orang perseorangan :
a. rang perseorangan mengaukan permohonan registrasi T$P kepada#P- Pro;insi.
b. #P- Pro;insi melalui !adan Pelaksana #P- Pro;insi memeriksakelengkapan dokumen permohonan registrasi T$P dan mengisi"ormulir kelengkapan permohonan registrasi T$P yang tersedia pada% #P-) kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonanregistrasi T$P.
'. !adan Pelaksana #P- Pro;insi mendistribusikan dokumen permohonan
registrasi T$P ke $%!$ untuk dilakukan penilaian kelayakan klasi"ikasidan kuali"ikasi.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
42/73
42 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
d. 6!$ pada $%!$ melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen)memeriksa keabsahan berkas permohonan registrasi T$P)mengunggah data orang perseorangan) e;aluasi kemampuan orangperseorangan dan membuat rekomendasi kelayakan klasi"ikasi dankuali"ikasi.
e. etua Pelaksana $%!$ menerbitkan !erita 6'ara elayakan lasi"ikasidan uali"ikasi permohonan registrasi T$P untuk selanutnyadisampaikan kepada !adan Pelaksana #P- Pro;insi.
". !adan Pelaksana #P- Pro;insi mempersiapkan da"tar ren'anaregistrasi usaha perseorangan beserta berkas kelayakan klasi"ikasi dankuali"ikasi untuk dibahas pada ,apat Pengurus #P-.
g. ,apat Pengurus #P- Pro;insi sebagaimana dimaksud huru" "menetapkan keputusan registrasi yang dituangkan dalam !erita 6'ara,egistrasi $saha rang Perseorangan.
h. #P- Pro;insi menerbitkan T$P berdasarkan !erita 6'ara ,egistrasi$saha rang Perseorangan.
/23 alam hal permohonan registrasi tahun ke*2 dan tahun ke*( T$P)permohonan disampaikan kepada #P- dengan alur kera sebagai berikut:a. #P- melalui !adan Pelaksana #P- menerima dokumen permohonan
registrasi T$P dari pemohon) memeriksa kelengkapan dokumen)mengisi "ormulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada %*#P-Nasional) dan mengunggah database badan usaha kemudianmemberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi T$P.
b. ,egistrasi %!$ dilakukan dengan mengunduh data pemohon %!$ yangtelah tersedia pada pangkalan data %*#P- Nasional untuk di'etak
C,*'ode pada T$P.
'. #P- men'etak C,*'ode pada halaman belakang T$P dengan "ormatyang ditetapkan oleh %*#P- Nasional
Pa"a% )1
/13 6lur kera serti"ikasi dan registrasi !adan usaha:
a. !adan $saha baru mengaukan permohonan registrasi %!$ kepada#P- melalui 6sosiasi Perusahaan atau kepada #P- sesuaikewenangannya.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
43/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 43
b. !adan $saha yang telah memiliki %!$ sebelumnya mengaukanpermohonan registrasi %!$ kepada #P- melalui 6sosiasi Perusahaan.
'. 6sosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huru" a dan huru" badalah 6sosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenanganmenyelenggarakan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal sebagaimana diatur
dalam Pasal 19.
d. dalam hal !adan usaha mengaukan permohonan registrasi %!$ kepada#P- melalui 6sosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huru" adan huru" b) 6sosiasi Perusahaan melaksanakan >eri"ikasi dan >alidasi6wal dan mengunggah database !adan usaha ke %*#P- Nasional.
e. #P- melalui !adan Pelaksana #P- menerima dokumen permohonanregistrasi %!$ dari 6sosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huru"d) memeriksa kelengkapan dokumen) memeriksa database !adan$saha dari %*#P- Nasional) kemudian memberikan tanda terimapermohonan registrasi %!$.
". !adan Pelaksana #P- mendistribusikan dokumen permohonanregistrasi %!$ ke $%!$ untuk dilakukan penilaian kelayakan klasi"ikasidan kuali"ikasi !adan $saha.
g. 6!$ pada $%!$ melakukan pemeriksaan dokumen) memeriksakeabsahan berkas) penilaian kemampuan !adan $saha berdasarkanpada dokumen permohonan registrasi %!$ dan database !adan $saha)kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasi"ikasi dan kuali"ikasi.
h. etua Pelaksana $%!$ menerbitkan !erita 6'ara elayakan lasi"ikasidan uali"ikasi permohonan registrasi %!$ untuk selanutnya
disampaikan kepada !adan Pelaksana #P-.
i. !adan Pelaksana #P- mempersiapkan da"tar ren'ana registrasi !adan$saha disertai berita a'ara kelayakan klasi"ikasi dan kuali"ikasi untukdibahas pada ,apat Pengurus #P-.
. ,apat Pengurus #P- sebagaimana dimaksud pada huru" i menetapkankeputusan yang dituangkan dalam !erita 6'ara ,egistrasi !adan $saha.
k. #P- menerbitkan %!$ berdasarkan !erita 6'ara ,egistrasi !adan$saha.
/23 alam hal permohonan registrasi berupa registrasi tahun ke*2 dan tahun ke*( %!$) permohonan disampaikan kepada #P- melaui asosiasi dengan alurkera sebagai berikut:
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
44/73
44 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
a. 6sosiasi waib menamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumendalam bentuk !erita 6'ara Aasil >eri"ikasi dan >alidasi awal yangditandatangani oleh etua $mum + etua 6sosiasi sebagaimana#ampiran 1( dan mengunggah database badan usaha ke %*#P-Nasional.
b. #P- melalui !adan Pelaksana #P- menerima dokumen permohonanregistrasi %!$ dari asosiasi) memeriksa kelengkapan dokumen) danmemeriksa database badan usaha dari %*#P- Nasional) kemudianmemberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi %!$.
'. dalam hal dokumen permohonan registrasi %!$ berasal dari asosiasiyang tidak diberi wewenang untuk melaksanakan ;eri"ikasi E ;alidasiawal) maka !adan Pelaksana #P- memeriksa kelengkapan dokumen)mengisi "ormulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada %*#P-Nasional) dan mengunggah database badan usaha kemudianmemberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi %!$.
d. ,egistrasi %!$ dilakukan dengan mengunduh data pemohon %!$ yangtelah tersedia pada pangkalan data %*#P- untuk di'etak C,*'odepada %!$.
e. #P- men'etak C,*'ode pada halaman belakang %!$ dengan "ormatyang ditetapkan oleh %*#P- Nasional
/(3 alam hal registrasi tahun ke*2 dan tahun ke*( melalui 6sosiasi yang diberiwewenang untuk melaksanakan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal pen'etakanC,*'ode pada halaman belakang %!$ dapat dilakukan di asosiasi.
Pa"a% )2
/13 !adan pelaksana #P-) $%!$ dan 6sosiasi perusahaan dalam setiaptahapan proses serti"ikasi dan registrasi harus menggunakan %*#P-Nasional.
/23 Database !adan usaha yang telah di unggah ke %*#P- Nasionalmenadi data #P- Nasional.
/(3 Penulisan data !adan $saha dan data klasi"ikasi dan kuali"ikasi !adan$saha menggunakan "ormat yang ditetapkan oleh %*#P- Nasional.
/3 alam hal %*#P- Nasional mengalami gangguan maka pelayanandown load dari ser;er #P- Nasional dapat dilakukan langsung antarapetugas %*#P- Nasional melalui E-mail.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
45/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 45
/3 %tatus permohonan registrasi %!$ pada setiap tahapan proses dapatdiakses melalui situs #P- Nasional /www.lpk.net3.
Ba!an Kea
Tata 9a$a Pe$7,7nan
Pa"a% )3
/13 !adan $saha dapat mengunduh borang atau "ormulir permohonan registrasi%!$ beserta persyaratannya melalui situs resmi #P- /www.lpk.net3.
/23 rang perseorangan dapat mengunduh borang atau "ormulir permohonanregistrasi T$P beserta persyaratannya melalui situs resmi #P-/www.lpk.net3.
Pa"a% ))
/13 !adan $saha yang memiliki salah satu subklasi"ikasi dengan subkuali"ikasi!1 dan atau !2 menyampaikan :
a. dokumen permohonan registrasi %!$ kepada 6sosiasi Perusahaan
yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan ;eri"ikasi dan
;alidasi awal tingkat nasional&
b. dalam hal 6sosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenanganmenyelenggarakan ;eri"ikasi dan ;alidasi awal tingkat nasional memiliki
'abang pro;insi) permohonan registrasi %!$ disampaikan melalui
asosiasi 'abang pro;insinya&
'. dokumen permohonan registrasi %!$ terdiri dari 1 /satu3 dokumen asli
disampaikan kepada 6sosiasi Perusahaan yang memperoleh
kewenangan menyelenggarakan ;eri"ikasi dan ;alidasi awal tingkat
nasional dan 1 /satu3 dokumen salinan disampaikan kepada #P-
Pro;insi di tempat !adan usaha berdomisili&
d. dokumen asli permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud pada
huru" ' dsampaikan kepada !adan Pelaksana #P- Tingkat Nasionalsetelah terlebih dahulu dilakukan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal dengan
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
46/73
46 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
melampirkan Penilaian ata %endiri /P%3 sebagaimana pada
#ampiran 25& dan
e. dokumen asli permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud pada
huru" ' melampirkan bukti pembayaran biaya serti"ikasi melalui
transaksi !ank yang ditetapkan oleh #P- Nasional.
/23 !adan $saha yang memiliki subkuali"ikasi 1)2)()M1 atau M2menyampaikan :
a. dokumen permohonan registrasi %!$ kepada 6sosiasi Perusahaan
yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan >eri"ikasi dan
>alidasi 6wal tingkat pro;insi di pro;insi !adan $saha berdomisili&
b. dokumen permohonan registrasi %!$ terdiri dari 1 /satu3 dokumen asli
disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh
kewenangan menyelenggarakan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal tingkat
pro;insi di pro;insi !adan $saha berdomisili&
'. dokumen asli permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud pada
huru" b disampaikan kepada !adan Pelaksana #P- Tingkat Pro;insi
setelah terlebih dahulu dilakukan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal dengan
melampirkan Penilaian ata %endiri /P%3 sebagaimana pada
#ampiran 2&
d. dokumen asli permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud pada
huru" ' melampirkan bukti pembayaran biaya serti"ikasi melalui
transaksi !ank yang ditetapkan oleh #P- Pro;insi& dan
e. !adan Pelaksana #P- Pro;insi sebagaimana dimaksud huru" ' tidak
dibenarkan menerima permohonan registrasi %!$ dari 6sosiasi
Perusahaan yang belum memperoleh kewenangan menyelenggarakan
>eri"ikasi dan >alidasi 6wal tingkat pro;insi di pro;insinya.
Ba!an Ket!a
Tata 9a$a 4e$!+!ka"! &an 4a%!&a"! A6a%
Pa"a% )-
/13 Pemerikasaan keabsahan okumen permohonan registrasi %!$ oleh
6sosiasi Perusahaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas yangdipersyaratkan telah lengkap.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
47/73
Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013 | 47
/23 6sosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat /13 adalah 6sosiasiPerusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan>eri"ikasi dan >alidasi 6wal sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
/(3 Petunuk pemeriksaan keabsahan okumen permohonan registrasi %!$sebagaimana dimaksud pada ayat /13 dilakukan dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal (9.
Pa"a% ).
/13 6sosiasi Perusahaan waib mengunggah seluruh data !adan $saha yangdipersyaratkan oleh %*#P- Nasional setelah melakukan >eri"ikasi dan>alidasi 6wal dokumen permohonan registrasi %!$.
/23 6sosiasi Perusahaan mengunduh) men'etak dan menandatangani P%!adan $saha anggota asosiasi sebagai #ampiran !erita 6'ara >eri"ikasi dan
>alidasi 6wal.
/(3 P% !adan $saha ditandatangani oleh 6sesor 6sosiasi Perusahaan danpetugas atabase.
/3 6sosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat /13) ayat /23 danayat /(3 adalah 6sosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenanganmenyelenggarakan >eri"ikasi dan >alidasi 6wal sebagaimana diatur dalamPasal 19.
Ba!an Keepat
Tata 9a$a Pen!%a!an Ke%a/akan Ba&an U"a,aPa"a% )
/13 okumen permohonan registrasi %!$ yang telah di >eri"ikasi dan >alidasi6wal sebagaimana dimaksud dalam Pasal diserahkan ke #P- sesuaikewenangannya.
/23 #P- melalui %*#P- Nasional melakukan unduh 'hek*list kelengkapan!adan $saha dimaksud) mengisi lembar 'hek*list kelengkapan berkas)mengungguh data hasil permeriksaan berkas kemudian men'etak tandaterima permohonan %!$.
/(3 Tanda terima permohonan registrasi %!$ sebagaimana dimaksud ayat /23
adalah status awal dimulainya proses serti"ikasi dan registrasi sebagaimanadimaksud Pasal 18 ayat /3.
8/17/2019 Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi-4_3.pdf
48/73
48 | Peraturan LPJK Nasional No. 10 Tahun 2013
/3 alam hal permohonan registrasi berasal dari !adan $saha baru) tandaterima permohonan %!$ sebagaimana dimaksud pada ayat /(3 belummerupakan status awal proses serti"ikasi dan registrasi.
/3 %tatus awal proses serti"ikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud padaayat /3 dimulai setelah 6!$ $%!$ melakukan unggah data !adan usaha
ke %F#P- Nasional.
/53 #P- dan 6sosiasi Perusahaan dilarang menerbitkan %urat eteranganklasi"ikasi dan kuali"ikasi sementara ataupun surat keterangan dalam bentukapapun yang menyangkut kompetensi !adan $saha.
Pa"a% )
/13 okumen permohonan registrasi %!$ dipergunakan oleh 6!$ sebagaimateri ui kelayakan kl