Upload
melyansyah-sa
View
524
Download
40
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Merupakan sebuah essay yang ditulis untuk memabndingkan kesejahteraan antara Indonesia dan Finlandia dari perspektif Social-Democratic Welfare State
Citation preview
POLITICSPERBANDINGAN KESEJAHTERAAN INDONESIA DAN FINLANDIA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
POLITICSPERBANDINGAN KESEJAHTERAAN INDONESIA DAN FINLANDIA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
POLITICSPERBANDINGAN KESEJAHTERAAN INDONESIA DAN FINLANDIA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Essay Ilmiah
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?(Perbandingan Kesejahteraan Indonesia dan Finlandia)
Essay ini ditulis untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Perbandingan Politik dan
Pemerintahan. Secara substantif essay ini akan membandingkan kesejahteraan
antara Indonesia dan Finlandia.
Ditulis Oleh :
Melyansyah
1216021072
Dosen Pengampu :
Dr. Ari Darmastuti
Budi Kurniawan, S.IP., M.Pub.Pol.
“Ketika Mahasiswa tidak ada lagi rasa ingin tahu, maka hilanglah sudah
kehidupan kampus – Syarief Makhya”
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?(Perbandingan Kesejahteraan Indonesia dan Finlandia)
Melyansyah1
Pendahuluan
Disparitas kesejahteraan antara Indonesia dan Finlandia bagaikan langit dan bumi.
Meskipun kedua negara sama-sama tenggelam dalam arus demokratisasi namun
hasil capaian kedua negara sangat berbanding terbalik. Jika melihat kondisi sosial
ekonomi Indonesia sekarang cukup memperihatinkan. Angka buta huruf di
Indonesia masih cukup tinggi yaitu mencapai 4,2 % dari jumlah penduduk
Indonesia.2 Kemudian kualitas kesehatan di Indonesia juga masih sangat rendah
ditambah lagi dengan semakin melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar.
Keadaan ironis tersebut direfleksikan juga dalam human development index
Indonesia yang masih menempati urutan 108 dari 187 negara.3
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pun masih
sebatas jargon belaka. Rendahnya komitmen pemerintah tersebut dipertegas
dengan social expenditure Indonesia yang sangat rendah di antara negara-negara
di dunia yaitu di bawah 2 %. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan
Finlandia yang benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan negara yang
sejahtera, yaitu dengan menjamin terwujudnya kondisi sosial ekonomi yang baik.
Hal tersebut dapat dilihat dari sosial expenditure Finlandia yang menyentuh
angkat 28,3 % di bawah Perancis, Denmark dan Belgia.4 Berdasarkan argumentasi
dan deskripsi di atas, thesis utama yang diangkat dalam essay ini adalah Indonesia
bukanlah sebuah negara yang sejahtera dan tidak memiliki komitmen untuk
mewujudkan welfare state.
1Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UniversitasLampung. Sekarang sedang aktif belajar sebagai peneliti muda di Laboratorium Politik Lokal danOtonomi Daerah FISIP UNILA.2 Laporan Tahunan Kemendikbud RI.3The 2013 Human Development Report, "The Rise of the South: Human Progress in a DiverseWorld". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme.hlm. 144–147. Diakses tanggal 12 Juni 2015 Pukul 17.34 WIB.4 OECD, Social Expenditure Update, the OECD Social Expenditure database, November 2014.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Gambar 1. Peta Negara berdasarkan Indeks Pembangunan ManusiaSumber : UNDP 2013
Theory Of Welfare State : Perspektif “Social-Democratic WelfareCapitalism”
Negara sejahtera, adil dan makmur merupakan dambaan setiap negara di dunia.
Karena pada esensinya tujuan hidup bernegara adalah untuk mencapai
kesejahteraan. Namun konsepsi negara yang sejahtera mengalami diskursus
definitif dan perspektif. Meskipun demikian konsepsi welfare state yang dipahami
secara umum adalah sebagai “its involves state responsibility for securing some
basic modicum of welfare for its citizens.”5 Secara garis besar memang welfare
5 Gøsta Esping-Andersen, 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: PrincetonUniversity Press, hlm. 19.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
state dipahami sebagai tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar
bagi warga negaranya. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dapat dilihat melalui
dua perspektif, yaitu ; pendekatan liberal (liberal approach) yang mengutamakan
kekayaan dan pendekatan sosialis (socialist approach) yang menepatkan
kesamarataan di atas segalanya.6
Kedua pendekatan tersebut berakhir pada topologi welfare state yang terdiri dari
tiga jenis yaitu ; liberal welfare capitalism, conservative welfare capitalism dan
social-democratic welfare capitalism.7 Namun dalam pembahasan kali ini penulis
akan menggunakan social-democratic welfare capitalism sebagai panduan serta
kaca mata untuk melihat dan mengukur kesejahteraan Indonesia dan Finlandia.
Konsep ini memahami kesejahteraan sebagai pemenuhan social security dalam
equality on the highest standards. Konsep ini dinilai relevan untuk menilai
kesejahteraan kedua negara karena sama-sama menganut sistem demokrasi dalam
aktualisasi politik dan pemerintahan.
Instrumen Perbandingan (Comparison Instrument)
Instrumen untuk membandingkan kesejahteraan antara Indonesia dan Finlandia
dapat menggunakan beberapa instrumen atau indikator yaitu diantaranya ;
Pertama, Pendapatan per kapita. Menurut aliran klasik ekonomi pembangunan,
kesejahteraan dan pembangunan suatu negara dikatakan berhasil apabila memiliki
pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, salah satunya adalah peningkatan
Gross Domestic Product (GDP) setiap tahunnya.8 Kedua, Indeks Pembangunan
Manusia. Selain pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sebuah negara juga bisa
dilihat dari kualitas hidup warga negara dengan melihat keadaan sosial di suatu
wilayah berdasarkan kemapanan elemen-elemen sosial di masyarakat seperti
pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.9 Ketiga, Belanja Sosial
6 Kenneth Newton & Jan W. Van Deth, 2010, Foundations of Comparative Politics : Democraciesof the Modern World, New York : Cambridge University Press.7 Loc.cit.8 Sylvia Chant dan Cathy Mcllwaine, 2009, Geographies Of Development in the 21st Century,Cheltenham, MPG Books Ltd.9 Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2012, Economic Development, New York : Pearson.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
(Social Expenditure). Penjaminan kehidupan sosial yang mapan adalah kewajiban
negara untuk mewujudkan welfare state. Kapasitas ekonomi yang diukur dengan
GDP serta keadaan sosial kekinian hanya sekedar motivasi bagi negara untuk
berkomitmen lebih dalam menciptakan negara yang sejahtera yang ditujukkan
oleh anggaran belanja di bidang sosial. 10
Negara Penjaga Malam “Naachtwachterstaate” : Indonesia Vs Finlandia
Welfare state merupakan sebuah konsep yang menekankan peran negara agar bisa
memberikan pelayanan sosial kepada seluruh warga negara secara universal dan
komprehensif.11 Pemenuhan kebutuhan sosial tersebut tidak bisa dilakukan tanpa
adanya sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sangat
penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri
maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial,
serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan,
pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial.12 Kemapanan ekonomi
sebuah negara bisa termanifestasi dalam pendapatan per kapita. Dengan adanya
pendapatan perkapita yang tinggi, sebuah negara memiliki kesempatan dan
potensi yang lebih besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu,
sangatlah penting membandingkan GDP per kapita antara Indonesia dan
Finlandia.
Tabel 1. Pendapatan per kapita Indonesia dan Finlandia
TahunGDP Per Capita ($)
Indonesia Finlandia2009 7,661 36,6942010 8,030 37,7552011 8,442 38,6052012 8,856 38,104
Sumber : United Nations Development Programme (UNDP)
10 Kenneth Newton & Jan W. Van Deth, 2010, Op.Cit.11 Abdul Rahman, Kontribusi Paham Liberal Dan Islam Terhadap Konsep Welfare State DalamUUD 1945, Jurnal Al-Fikr Volume 15 No. 3 Tahun 2011.12 Edi, Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian StrategisPembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Gambar 2. Pendapatan per kapita Indonesia dan FinlandiaSumber : United Nations Development Programme (UNDP)
Pembangunan ekonomi yang mapan akan memberikan kesempatan yang sangat
besar bagi negara untuk memberikan pelayanan dasar kepada rakyat. Dengan
GDP yang sangat besar Finlandia memilki kesempatan yang sangat besar untuk
memberikan pelayanan dasar kepada warga negaranya. Sehingga tidak
mengherankan jika layanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan di
Finlandia diperoleh secara gratis serta memperoleh pelayanan maksimal. Keadaan
tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia. Pembangunan ekonomi di
Indonesia masih lemah malah cenderung tidak stabil. Instabilitas tersebut dapat
terlihat dengan semakin melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar, bahkan hampir
menembus angka Rp 14.000/Dollar. Realitas tersebut dipertegas oleh Haque
bahwa di negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas yang
menuntut pertumbuhan ekonomi malah telah memperlebar kesenjangan,
menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta
memperparah kemiskinan.13
13 Ibid
7.661 8.030 8.442 8.856
36.694 37.755 38.605 38.104
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2009 2010 2011 2012
GD
P P
er C
apit
a ($
)
Tahun
Indonesia
Finlandia
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Pembangunan ekonomi yang tinggi ditujukkan oleh GDP Per kapita tidaklah
cukup untuk membuktikan sebuah negara tergolong dalam negara yang sejahtera.
Pembangunan di aspek lain juga sangat penting diamati terutama pada aspek
sosial dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan setiap warga
negara. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh negara sebagai pemangku kuasa
tertinggi. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan menciptakan kepuasan dan
kebahagiaan bagi warga negara. Seperti yang dinyatakan oleh “Bapak
Kesejahteraan Negara” (father of welfare state) Jeremy Bentham (1748-1832),
bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest
happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Menurutnya,
aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian
sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham ini berkontribusi dalam reformasi
hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan
sosial.14
Argumen Bentham di atas juga dipertegas oleh Amartya Sen (1998), seorang
pakar ekonomi modern yang mendapatkan Nobel Laureate in Economic, yang
menyatakan bahwa “Development can be seen.... as a process of expanding the
real freedoms that people enjoy.”15 Pentingnya keadaan sosial warga negara
memang menjadi salah satu tolak ukur dalam kesejahteraan. Secara global,
keadaan sosial suatu negara dapat termanifestasi dalam human development index
atau indeks pembangunan manusia. Sehingga dalam anailis ini perlu
membandingkan indeks pembangunan manusia antara Indonesia dan Finlandia.
Perbandingan indeks pembangunan manusia antar Indonesia dan Finlandi
digambarkan sebagai berikut :
14 Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, 2006, Talking Policy: How SocialPolicy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin.15 Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2012, op.cit.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Finlandia
TahunIPM
Indonesia Finlandia2009 0.65 0.892010 0.66 0.92011 0.67 0.92012 0.67 0.92013 0.68 0.9
Sumber : Human Development Report 201416
Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan FinlandiaSumber : Human Development Report 2014
Melalui gambar di atas dapat diketahui bahwa Finlandia memilki kualitas
kehidupan bangsa yang nyaris sempurna. Sedangkan Indonesia masih dalam
kategori menengah. Jika coba melihat realita yang ada, keadaan Indonesia
memang masih sangat memperihatinkan. Masih banyak warga negara di pelosok-
pelosok negeri yang masih belum terjamah oleh pelayanan pemerintah terutama di
wilayah-wilayah perbatasan, dimana mereka masih terombang-ambing akibat
sengketa teritorial. Padahal dalam idelaitas negara harusnya memfasilitasi setiap
warga negara tanpa terkecuali, seperti disebutkan dalam Pasal 40 dari piagam
HAM PBB tahun 1948 yang mengatur: “setiap orang mempunyai hak atas
standar hidup yang memadai untuk hidup sehat dan sejahtera bagi diri dan
16 United Nations Development Programme diakses pada tanggal 12 Juni 2015 Pukul 18.30.
0,65 0,66 0,67 0,67 0,68
0,89 0,9 0,9 0,9 0,9
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
2009 2010 2011 2012 2013
Inde
ks P
emba
ngun
an M
anus
ia
Tahun
Indonesia
Finlandia
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
keluarganya,...”17 kemudian dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”.18 Namun realitas berbicara berbeda berupa kenyataan pahit, ketika
sebagian besar warga negara di perbatasan tidak tersentuh oleh negara bahkan
tidak jarang jika negara tetangga yang memberi makan anak bangsa ini.
Realitas yang ada harusnya menjadi motivasi dan beban moral bagi Indonesia
untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Komitmen untuk
mewujudkan kesejahteraan memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Namun
komitmen tersebut masih merupakan mimpi semata. Hal tersebut dibuktikan
dengan sangat rendahnya belanja sosial (social expenditure) Indonesia yang
dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Permasalahan utamanya adalah
bagaimana program-program kesejahteraan akan dapat dilaksanakan jika alokasi
sumber daya sangat terbatas bahkan sangat sedikit. Keadaan tersebut berbanding
terbalik dengan Finlandia. Jaminan kesejahteraan di Finlandia hampir memakan
anggaran 1/3 dari APBN. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari
pemerintah Finlandia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.
Disparitas belanja sosial (social expenditure) kedua negara dapat dilihat pada
gambar di bawah ini :
17 Universal Declaration of Human Right, 1948, United Nations.18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Gambar 4 & 5. Social Expenditure Indonesia dan FinlandiaSumber : OECD 2014
Belanja sosial Indonesia memperlihatkan betapa rendahnya komitmen untuk
menciptakan kesejahteraan di Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas dari belanja
sosial Indonesia yang di bawah 5 % bahkan lebih rendah dari India yang memiliki
belanja sosial 2,5 %. Dengan angka belanja sosial yang sangat rendah tersebut
Indonesia hampir sama saja tidak memiliki komitmen untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara atau bisa dinyatakan bahwa
kehadiran negara sebagai pelayan publik dinilai “tidak ada”. Sangatlah wajar jika
Indonesia tergolong dalam model kesejahteraan minimal, ditandai dengan
pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil, kemudian
program pembangunan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan umumnya
hanya diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pegawai swasta yang
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
mampu membayar lebih. (Stephens, 1997; Esping-Andersen, 1997; Spicker, 1995;
Spicker, 2002; Suharto, 2005; Suharto, 2006).
Ironi komitmen pemerintah Indonesia berbanding terbalik dengan Finlandia.
Finlandia dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi, berani dan mampu
menggelontorkan hampir 1/3 dari APBN untuk belanja sosial, tepatnya adalah
28,3 %. Alokasi yang besar tersebut terbagi dalam pendanaan para pensiun
sebesar 10,3 %, kemudian tidak hanya para pensiun yang menjadi tanggungan
negara, bagi warga negara yang bekerja juga mendapatkan income support dengan
alokasi 6.5 %. Selain itu alokasi untuk pelayanan kesehatan sebesar 5,7 % dan
sisanya 4,8 % ditujukan untuk pelayanan sosial selain dari kesehatan. Belanja
sosial yang sangat besar tersebut semata-mata ditujukan hanya untuk menjamin
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sekaligus menjadi bukti bahwa
kehadiran negara sangat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen
welfare state Finlandia ini lebih dipahami sebagai model kesejahteraan universal,
yaitu pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh
penduduknya. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare States.
Melalui diskursus singkat di atas dapat dipahami bahwa Indonesia masih jauh dari
makna welfare state. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan Finlandia yang
memilki kemapanan serta komitmen untuk menciptakan serta mempertahankan
kesejahteraan. Oleh karena itu penulis mencoba meminimalisir persepsi disparitas
yang terlalu jauh antara kesejahteraan Indonesia dan Finlandia dengan meminjam
spektrum pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (dalam Suharto, 2005 :
26). Tujuannya agar tercipta segmentasi dan pengelompokan sehingga ada
kemungkinan negara-negara lemah dapat berpindah spektrum menuju negara
sejahtera. Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE) dan
pembangunan sosial (PS) adalah sebagai berikut :
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Gambar 6. Kategori Negara berdasarkan Pembangunan Ekonomi (PE) danPengeluaran Sosial (PS)
Simpulan
Welfare state bagi Indonesia masih merupakan sebuah mimpi. Keadaan dan
realitas yang ada belum bisa menjadi cambuk bagi Indonesia untuk bisa
mewujudkan welfare state. Komitmen yang rendah pun semakin memperparah
ironi tersebut. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia dari
negara-negara di dunia baik itu dari negara-negara kapitalis maupun sosialis.
Konsepsi welfare state yang sudah ada bisa menjadi acuan bagi Indonesia namun
lebih baik lagi jika Indonesia mampu menciptakan konsep welfare state yang
ideal dengan nilai dan budaya Indonesia dengan tetap mengedepankan
kesejahteraan yang bermakna holistik, preventif, melembaga dan berkelanjutan.
Karena pada dasarnya menciptakan kesejahteraan bukanlah membantu orang
miskin tetapi memberikan perlindungan sosial agar semua orang terhindar dari
kemiskinan.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Referensi
Bessant, Judith. Rob Watts, Tony Dalton & Paul Smith. 2006. Talking Policy:How Social Policy in Made. Crows Nest: Allen and Unwin.
Chant, Sylvia & Mcllwaine, Cathy. 2009. Geographies Of Development in the21st Century. Cheltenham. MPG Books Ltd.
Esping-Andersen, Gøsta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism.Princeton: Princeton University Press.
Laporan Tahunan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth. 2010. Foundations of ComparativePolitics : Democracies of the Modern World. New York : CambridgeUniversity Press.
OECD. Social Expenditure Update. the OECD Social Expenditure database,November 2014.
Rahman , Abdul. Kontrbusi Paham Liberal Dan Islam Terhadap Konsep WelfareState Dalam UUD 1945. Jurnal Al-Fikr Volume 15 No. 3 Tahun 2011.
Spicker, Paul. 1995. Social Policy: Themes and Approaches. London: PrenticeHall.
Spicker, Paul. 2002. Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths.London: Catalyst
Stephens, John D. 1997. “The Scandinavian Welfare States: Achievements, Crisis,and Prospects” dalam Gosta Esping-Andersen. Welfare States in Transition:National Adaptations in Global Economics.
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : KajianStrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.Bandung: Refika Aditama
Suharto, Edi. 2006. Teori Feminis dan Social Work. Makalah yang disampaikanpada Workshop on Feminist Theory and Social Work. Pusat Studi Wanita,Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga, Yogyakarta 13 April 2006.
Suharto, Edi. Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: PelajaranApa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?. Disampaikan PadaSeminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Terobosan Melalui
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Desentralisasi otonomi Di Indonesia”, Institute For Research AndEmpowerment (Ire) Yogyakarta Dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta,Bertempat Di Wisma Mm Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli2006.
The 2013 Human Development Report. "The Rise of the South: Human Progressin a Diverse World". HDRO (Human Development Report Office) UnitedNations Development Programme. hlm. 144–147. Diakses tanggal 12 Juni2015 Pukul 17.34 WIB.
Todaro, Michael P. & C. Smith, Stephen. 2012. Economic Development. NewYork : Pearson.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
United Nations Development Programme diakses pada tanggal 12 Juni 2015Pukul 18.30.
Universal Declaration of Human Right, 1948, United Nations.
Comparative Politics Kesejahteraan Indonesia Vs Finlandia
Perspektif “Social-Democratic Welfare” : Apakah Indonesia Sejahtera?
Lampiran : Hasil Scanning Plagiarism