View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
1/22
Percepatan Penggunaan HPK yang telah
dicadangkan di Kalbar dan Kalteng :Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
Baba Barus
Ketua Dep Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, IPB
Email : bbarus@i[pb.ac.iddan [email protected]
Focus Group Discussion: Upaya Percepatan Pemanfaatan Kawasan HPK
yang telah dicadangkan sebagai lahan tanaman pangan di Kalimantan
07 Oktober 2014, Hotel Salak, Bogor
mailto:bbarus@i[pb.ac.idmailto:bbarus@i[pb.ac.idmailto:bbarus@i[pb.ac.idmailto:bbarus@i[pb.ac.id8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
2/22
Materi
1. Pendahuluan
2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pangan
4. Sumber lahan untuk ekstensifikasi5. Penetapan dan lembaga
6. Upaya percepatan penggunaan ruang
7. Penutup
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
3/22
1. Pendahuluan
Lahan pangan sawah (2013, 7.9 -8.1 juta ha)
Sebagai lahan strategis , berapa yang mau dikendalikan ?
Berada di daerah tertentu (fisik alami, infrastruktur, sosial,ekonomi, kelembagaan)
Penurunan luasan sawah
RTRW pra 2000, merencanakan konversi 3 juta ha (BPN, 2004)UU No 41,2009 dan RTRW pasca 2000, masih direcanakan konversisawah yang besar (kabupaten/kota tertentu 40 persen)
Upaya peningkatan luasan lahan (pencetakan, lahan
terlantar, konversi status kawasan) Saat ini sudah dicadangkan lahan potensi pangan 65 ribuha
(kalbar) dan 59 ribu ha dari HPKtapi tidak dimanfaatkan
Bagaimana percepatan pemanfaatan ?
percepatan penetapan status
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
4/22
Kebijakan pengendalian Lahan yaitu Penetapan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)yang terdiri dari:
(1) Penetapan KP2B Nasional yang diatur dalam PP
RTRWN,(2) Penetapan KP2B provinsi yang diatur dalam
Perda RTRWP,
(3) Penetapan KP2B Kabupaten/Kota yang diaturdalam Perda RTRW Kabupaten/Kota.
2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi (1)
Luas sawah atau lainnya yang mau dikendalikan secara nasional ?
Luas sawah atau lainnya yang mau dikendalikan secara prov/kab ?
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
5/22
Usulan penetapan lahan
instansi terkait
kepala SKPD yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
penataan ruang wilayah
kabupaten/kota
disampaikan oleh Kepala Dinas
kabupaten/kota kepada
untuk dikoordinasikan dengan
Usulan penetapan lahan
yang telah
dikoordinasikan
Kepala Dinas kab/kota
Lahan PertanianPangan Berkelanjutan
kabupaten/kota dalam
rencana rinci tata
ruang wilayah
kabupaten/kota
Mengusulkan kepada
disampaikan kembali oleh
kepala SKPD yangmenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
penataan ruang wilayah
kab/kota kepada
Bupati
untuk ditetapkan menjadi
4. DIAGRAM ALIR PENETAPAN LP2B
Sumber : Sumardjo, 2012
2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi (2)
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
6/22
2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi (3) RTRW adalah instrumen menahan dan melegalisasi konversi lahan
kawasan pertanian bermakna tidak boleh menjadi pemukiman apalagi lahan
basah !!! UU no 41, 2009 bersifat menguatkan khususnya dalam insentif
LP2B yang sudah ditetapkan masih terbatas:
2012 Secara substansi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 13
RTRW provinsi dan 200 RTRW Kabupaten/Kota melalui Forum Persetujuan Substansi pada
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). (Tunggul, 2012)
100 kab/kota, ada perda KPL2B (dari 511 kab/kota); Jaba memiliki sawah 900,000 ha, yang
dilindungi dalam RTRW hanya 400,000 ha) (Mentan, Kompas, 17 September 2014)-- sudah menetapkan perda, belum secara spasial
-- secara lokal adaPerdes (tuban, dll), budaya lokal (Mamasa)
Lahan tanaman pangan lainnya (sagu, jagung, ubijalar, dll-- belum ada dilindungi oleh pemerintah
-- di level lokal, desa tertentu adafaktor sosial-budaya
Kecepatan konversi lahan pangan
sawah 110.000 ha per tahun secara nasional
perubahan terstruktur dari kebijakan masih besar
konversi lahan pertanian yang lain juga besar
Kenapa pemkab/kot tidak menetapkan ?
Kenapa pemkab/kot menetapkan ?
Kenapa pemkab/kot menetapkan tabular?
Kenapa wil lokal tertentu menetapkan?
Ekonomis
Pembangunan
Sosial-budaya
lingkungan
Strategis
Sebagai
kawasan
bersama?
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
7/22
3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan pangan
Kedaulatanmelalui intensifikasi
-- peningkatan produktivitas; teknologi yg sudah dikuasai
-- mengurangi permintaan dari sisi konsumen (diversifikasi)
-- peningkatan teknologi yang baruJawa & Sumatra kepemilikan terbatastidak ekonomis
Konsolidasi pengelolaan (atau kepemilikan ??)
Kedaulatanmelalui ekstensifikasi
-- perluasan lahan pangan -- proses panjang
skala besar (perusahaan, koperasi)
-- redistribusi lahan (reformasi agraria ?)skala kecil dan ekonomis
berbeda ukuran, sesuai daya dukung fisik dan sosial
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
8/22
4. Sumber lahan untuk ekstensifikasi (1)
Lahan terlantar di lahan tertentu (HGU terlantar)
- perundangan masih belum mendukung
- pemantapan perundangan
Lahan yang dapat atau sudah dikonversi (HPK)
- sudah terbatas di lokasi tertentu- sudah ada khusus untuk pangandgn komitmendapat diperolehtetapi belum ditetapkan
Sumber lain: Kaw Lindung, HPT/HPB
- intensifikasi : ada sawah atau lainnya
- ekstensifikasi : kenyataan ada aktual sawah dariHPT/HPB atau potensi dijadikan sawah
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
9/22
Karakter lahan dari HPK yang dicadangkan
Sudah pasti lokasinya (yang sebagian sudah ditetapkandalam perda, tetapi belum secara spasial)
Kualitas lahan bervariasi
Produktivitas masih harus dimantapkan
apakah tidak ada sudah berbentuk sawah ??
Ukuran lahan : kecilbesar, terpencar, klaster
Infrastruktur : ada, tidak ada, buruk dst
SosialBudaya:
- kepemilikan / penguasaan lahan rendah ?
- jumlah SDM terbatas- budaya bukan petani sawahperlu waktu
- mendatangkan pihak luarperlu adaptasi
4. Sumber lahan untuk ekstensifikasi (2)
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
10/22
Ilustrasi ruang hasil pencadangan dari HPK
HPT/B
PT A/B/C
S1 S2
S3
PT K (HGU)
4. Sumber lahan untuk ekstensifikasi (3)
HPK
APL
Karakter : Sudah jelas posisinya
Kesesuaian lahan bervariasi
(S1,S2, S3)
Kesesuaian untuk komoditas
bervariasi
Luasan dan lokasi tidak layak
secara ekonomis
Infrastruktur terbatas
Pekerja terbatas
Sosialbudaya belum tentu
sesuai
Kelembagaan belum ada
Pemukiman
Apakah posisi jelas lebih baik ?
Irigasi yang sudah ada banyak tidak
diperlihara (Priatna, 2012. Membuatirigasi baru adalah beban ??!!!
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
11/22
5. Lembaga penetapan lahan dan pengelola (1)
Kebijakan:
3 lembaga utama : Dinas, Bappeda, Bupati/walipelaku penetapan
Pelaku utama lain : Pemerintah
pendorong ke pihak lain
seharusnya lebih kuat perannya
Pelaku penting lainnya : DPR, DPRD
Pelaku : Masyarakat/rakyat : koperasi / komunitas
Perusahaan swasta : insentif
Perusahaan pemerintah : insentif
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
12/22
pemilikan dan penguasaan lahan sawah dan
lahan lainnya di lapangan
Ketimpangan pemilikan tanah perlu dikurangi (indeks Gini
penguasaan semakin besar) Perlunya mengoptimalkan berbagai sumber dengan
berbagai pola pemanfaatan
Pengembangan data yang detil memerlukan pendekatan
berbeda untuk mengetahui sasaran dan objek agraria
5. Lembaga penetapan lahan dan pengelola (2)
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
13/22(Sumber: BPN, 2012)
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
14/22(Sumber: BPN, 2012)
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
15/22
Studi pencarian lahan potensial pemanfaatan yang
tidak produktif di Kabupaten Bogor
Sumber : Rustiadi, et al. 2013
Proses pencarian dilakukan pada semua kawasan, dan pada saat
dimanfaatkan ditujukan untuk meningkatkan eskonomi masyarakat
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
16/22(Sumber : Barus et al, 2012)
Bagaimana Pemda Kab Garut menyelamatkan sawah ?
Neraca pangan Surplus hingga 25 tahun y.a.d
Karakter sawah bervariasi dari sisi produktivitas dan lokasLP2B teks dan Lampiran di RTRW ???
Praktek Penentuan LP2B di Kab Garut
Total luas sawah 45 521 Ha (2012)
dalam Perda no 29, 2011 KP2B, terdiri dari LP2B 39 980 ha dan LCP2B 4,048 ha
1st 19 881 Ha
2nd 14 970 Ha
3rd 10 670 Ha
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
17/22
Data level persil Ds Sirnasari, Kec Bayongbong
Validasi : persil/petak sawah
Kerja lapangan :Sumber : Tim P4w Garut, 2014
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
18/22
Identifikasi persil pengelolaan lahan sawah Kab Garut, 2014
Pemkab Garut ingin mendapatkan informasi lahan sampai tingkat persil
Sudah terdeteksi lebih dari 1 juta persil penggunaan lahan sawah dari citra
Persi akan diverifikasi tahap pertama dari data objek pajak / NJOP
Pada tahun 2015, akan diverifikasi ke lapang, sehingga data lebih akurat
Pelibatan tenaga aparat desa dan penyuluh diutamakan
Proses pelatihan dan pendampingan dilakukan
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
19/22
6. Upaya percepatan pemanfaatan lahan (1)
Pertimbangan strategis yang diimplementasikan
penetapan melalui perundangan dan secara spasialapakah sudah ada insentif secara rielperlu revisi ??
Bersifat wajib dan ada konsekuensi
ditetapkan dari kombinasi topdown-down-up ; duluan topdown !!!
UU No 41, 2009 bertanya ke pemilik. Apa kondisi yang harus dipenuhi ?
ada batas waktu
c. Perusahaan Swasta
Insentif riel dan tidak terlepas dari pengembangan kemampuan masyarakatjaminan akan menguntungkan
a. Masyarakat / Petani
penduduk yang sudah beradaptasi secara lokal
Perlunya membangun rasa memilikimilik bersama
perluasan kepemilikan atau hak mengelolaan yang ekonomis
2. Pelaku operasional
b. Perusahaan pemerintah
insentif riel dan tidak terlepas dari pengembangan kemampuan masyarakat
jaminan akan menguntungkan
1.Kebijakan dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah:
f l h ( )
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
20/22
6. Upaya percepatan pemanfaatan lahan (2)
3. Pertimbangan ekonomi harus mengikuti
komoditas menguntungkan; bukan hanya sawah
Pilihan sumber pengembangan lahan pangan lain hendaknya dipertimbangkan
4. Perdekatan atau Regulasi baru dalam proses penetapan-- Moratorium konversi l atau ahan yang sudah disediakan
-- Tukar guling
-- Konsolidasi lahan dan Redistribusi--- Pola spesifik sesuai kebutuhan lokal
5. Inventarisasi data secara akurat-- Data fisik
-- Data sosial dan budadaya
-- data administrasi
Percepatan pembuatan data yang berbasis partisipasi semua pihak
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
21/22
7. Penutup
Sosialisasi perlunya penetapan Kawasan/Lahan P2B
/LCP2B sebagai sumberdaya bersama danrevitalisasi pemaknaan kawasan di RTRW
Penetapan bersifat kepentingan umum; sehinggabersifat top-down
Penetapan status dari Pemerintah perlu dilakukandan didukung regulasi baru
Pemberian keuntungan (ekonomis, insentiflainnya) bagi pihak yang melakukan percepatan
penetapan dan pemanfaatan lahan tersebut; danada batasan waktu
Pendataan akurat menyangkut semua aspekmemerlukan pendekatan baru
R f i
8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B
22/22
Referensi
Barus, B. 2014. Pemantapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Garut:
Sumbang Saran. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemerintahan. 18 September 2014, Gedung Pendopo,
Garut, Kab Garut
Barus, B. 2012. Koordinasi Perencanaan Ruang dan Izin Pemanfaatan Lahan dalam Upaya Mengatasi Tumpang-
tindih. Seminar : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, Bogor, 11 Oktober 2012,
diselenggarakan oleh Kemenko Ekonomi
BPN, 2012. Inventariasi luas sawah dan tanah terlantar serta pemanfaatan tanah terlantar sebagai cadangan
lahan pertanian pangan berkelanjutan. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, BPN RI. Seminar:
Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, Bogor, 11 Oktober 2012, diselenggarakan
oleh Kemenko Ekonomi
Priatna, DS. 2012. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan jaringan Irigasi dan Pencetakan Sawah di Lokasi LP2B
dan LCP2B. Seminar : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, Bogor, 11 Oktober
2012, diselenggarakan oleh Kemenko Ekonomi
Rustiadi, E, B Barus, DR Nurrohmat, LS Iman, Setyardi PM, Handian, P dan R Kusumo. 2013. Inventarisasi Lahan
Potensial Pertanian Tidak Producktif di Kabupaten Bogor, IPB 2013