PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

3. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437).

5. Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 4347).

6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643).

9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

10. Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo0nesia Tahun 1983 Nomor 3258).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD.

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Koemring Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur. 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati dibidang Perpajakan

atau Retribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun

Warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

13. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun.

14. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

15. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.

16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak lahir

17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil yang dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

18. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan pernikahan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

19. Pengangkatan anak adalah anak yang diangkat oleh seorang Warga Negara Indonesia setelah mendapat pengakuan dari pengadilan (adopsi anak).

20. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung tersebut.

21. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lain yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan atau kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapa yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Pemerintah Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda.

31. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atau kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasrkan Peraturan Perubdabg-undangan yang berlaku.

33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI Pasal 2

Dengan Nama Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan yang berhubungan dengan Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

a KK b KTP c Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Pengakuan dan

Pengesahan Anak, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, Akta Kematian.

Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.yang dicetak.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya penyediaan jasa Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan :

A. Penerbitan Kartu Keluarga 1. Blanko Kartu Keluarga perset ……………….. Rp. 3.000,- 2. Formulir Kartu Keluarga perset ……………… Rp. 500,- 3. Penerbitan Kartu Keluarga perset …………… Rp. 3.000,-

B. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 1. Blanko Kartu Kartu Tanda Penduduk perset ….. Rp. 1.500,- 2. Formulir Kartu Tanda Penduduk perset ……… Rp. 500,- 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI perset Rp. 3.000,- 4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA perset Rp. 7.000,-

C. Surat Keterangan Pindah … …………………….. Rp. 10.000,- D. Biodata Penduduk ………………………………… Rp. 5.000,-

(2) Pelayanan Akta Pencatatan Sipil : A. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

1. Blanko Kelahiran …….………………………… Rp. 5000,- 2. Formulir Kelahiran ……………………………… Rp. 500,- 3. Warga Negara Indonesia

a. Anak Pertama dan Kedua …………………. Rp. 10.000,- b. Anak Kedua dan Seterusnya ………………. Rp. 20.000,-

4. Warga Negara Asing a. Anak Pertama dan Kedua ………………….. Rp. 25.000,- b. Anak Kedua dan seterusnya ……………….. Rp. 50.000,-

B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 1. Blanko Perkawinan …………………………….. Rp. 5000,- 2. Formulir Perkawinan …………………………... Rp. 500,- 3. Warga Negara Indonesia

a. Di Dalam Kantor ……………………………. Rp. 30.000,- b. Di Luar Kantor ………………………………. Rp. 60.000,-

4. Warga Negara Asing a. Di Dalam Kantor …………………………….. Rp. 60.000,- b. Di Luar Kantor ………………………………. Rp. 80.000,-

5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan agama : a. Warga Negara Indonesia di dalam Kantor Rp. 50.000,- b. Warga Negara Indonesia di Luar Kantor Rp. 80.000,- c. Warga Negara Asing di Dalam Kantor Rp. 80.000,- d. Warga Negara Asing di Luar Kantor Rp.100.000,-

C. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian 1. Warga Negara Indonesia …………………….. Rp. 60.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………. Rp. 120.000,- 3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang melebihi waktu 1

(satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan mempunyai hokum tetap. a. Warga Negara Indonesia ………………….. Rp. 80.000,- b. Warga Negara Asing ………………………. Rp. 180.000,-

D. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 1. Warga Negara Indonesia …………………….. Rp. 5.000,- 2. Warga Negara Asing ………………………….. Rp. 20.000,-

E. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak 1. Warga Negara Indonesia ……………………… Rp. 70.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 100.000,-

F. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak Kedua dan seterusnya. 1. Warga Negara Indonesia ……………………… Rp. 70.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 120.000,-

G. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak. 1. Warga Negara Indonesia …………………….. Rp. 50.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 100.000,-

H. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Pengangkatan Anak. Yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap. 1. Warga Negara Indonesia ………………………. Rp. 70.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 120.000,-

I. Pencatatan Perubahan Nama ………………………. Rp. 20.000,- J. Penerbitan Salinan Akta Kelahiran

1. Warga Negara Indonesia ……………………….. Rp. 30.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 60.000,-

K. Penerbitan Salinan Akta Perkawinan 1. Warga Negara Indonesia ………………………. Rp. 40.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 80.000,-

L. Penerbitan Salinan Akta Perceraian 1. Warga Negara Indonesia ………………………. Rp. 40.000,- 2. Warga Negara Asing …………………………… Rp. 80.000,-

M. Penerbitan Salinan Akta Kematian 1. Warga Negara Indonesia ………………… Rp. 20.000,- 2. Warga Negara Asing ……………………… Rp. 20.000,-

N. Penerbitan Salinan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak 1. Warga Negara Indonesia …………………. Rp. 40.000,- 2. Warga Negara Asing ……………………….. Rp. 80.000,-

O. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan dan Surat 1. Surat Keterangan Catatan Sipil

a. Warga Negara Indonesia …………………. Rp. 5.000,- b. Warga Negara Asing ……………………… Rp. 10.000,-

2. Tanda Bukti Pelaporan a. Pelaporan WNI yang peristiwanya berada di Luar Negeri Rp. 20.000,- b. Pelaporan WNA yang peristiwanya berada di Luar Neger yang melebihi

1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 40.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKBT, STRD. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus di lunasi sekaligus di muka (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran

Retribusi di atur dengan Peratura Bupati Pasal 12

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 13 (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi. (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 ini

dibuat daftar penerimaan dan tunggakan sejenis Retribusi. (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) pasal ini dibuat laporan relisasi penerimaan dan tunggakan sejenis sesuai masa retribusi.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 14 (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pemberian pengurangan. Keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Bupati. BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

(3) Dalam hal ditertibkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapt dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiamna dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara pengahpusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA Pasal 20

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai

unsur yang berlaku; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Pendudukan dan Akta catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

SYAMSU SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2011 NOMOR 13