Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah dan telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
c. bahwa bekenaan dengan dimaksd huruf a dan b maka
Struktur Organisasi Dinas Daerah dipandang perlu untuk ditinjau dan diatur kemabali pembentukannya dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465 );
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3592 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Peyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000
tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5) .
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; c. Walikota adalah Kepala Daearh Kota Denpasar; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Denpasar; e. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota Denpasar; f. Kepala Dinas adalah Kepala-Kepala Dinas Daerah Kota Denpasar yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Serketaris Daerah;
g. Kepala Bagian adalah nama jabatan pimpinan Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
h. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
i. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian;
j. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada Bidang dilingkungan Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :
a. Dinas Pekerjaan Umum; b. Dinas Tata Kota dan Bangunan ; c. Dinas Kebakaran ; d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; e. Dinas Kesehatan ; f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; g. Dinas Pertanian dan Kelautan; h. Dinas Perhubungan ; i. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; j. Dinas Lingkungan Hidup; k. Dinas Pariwisata; l. Dinas Pendapatan; m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; n. Dinas Kesejahteraan Sosial.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3
(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Kota Denpasar; (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4
Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
Bagian Keempat
Sturktur Organisasi
Pasal 6
(1) Sturktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1) Kepala Dinas; 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian : a. Seksi Perencanaan dan Pemetaan; b. Seksi Penelitian dan Pengendalian.
4) Bidang Pengairan : a. Seksi Manfaat dan Pembangunan; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
5) Bidang Bina Marga : a. Seksi Pengendalian dan Pembangunan; b. Seksi Operasional dan Pemliharaan.
6) Bidang Pemukiman : a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman. 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Stuktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Bangunan terdiri dari :
1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Tata Ruang : a. Seksi Penyusunan Tata Ruang; b. Seksi Survey dan Pemetaan.
4) Bidang Perkotaan : a. Seksi Sarana dan Prasarana Kota; b. Seksi Evaluasi Perkembangan Kota.
5) Bidang Pengawasan / Penetiban Bangunan : a. Seksi Operasional Penertiban; b. Seksi Penerapan Sanksi.
6) Bidang Perijinan Bangunan : a. Seksi Penelitian Teknis; b. Seksi Penetapan IMB.
7) Kelompok Jabatan Fungsional. c. Stuktur Organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :
1) Kepala Dinas 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Pencegahan Kebakaran : a. Seksi Pendataan; b. Seksi Penyuluhan.
4) Bidang Pemadaman : a. Seksi Operasional; b. Seksi Bantuan Teknik.
5) Bidang Sarana dan Pemeliharaan : a. Seksi Pengadaan; b. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan
6) Kelompok Jabatan Fungsional. d. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri
dari : 1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Operasional Kebersihan :
a. Seksi Kebersihan Jalan; b. Seksi Pengangkutan Sampah.
4) Bidang Pertamanan : a. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan, Pembibitan dan Penghijauan; b. Seksi Penerangan Jalan, Reklame dan Dekorasi Kota.
5) Bidang Pembuangan Akhir : a. Seksi Pengelolaan TPA, Air Limbah dan Tinja b. Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah.
6) Bidang Sarana dan Prasarana : a. Seksi Pengadaan, Pemeliaharaan Peralatan dan Angkutan; b. Seksi Gudang.
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Bina Penyusunan Program dan Informasi Kesehatan :
a. Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program Kesehatan; b. Seksi Pengumpulan Data, Evaluasi, dan Laporan & Informasi
Kesehatan. 4) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b. Seksi Sertifikasi dan Perijinan Bidang Kesehatan.
5) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat : a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; b. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
6) Bidang Bina P2M dan Penyehatan Lingkungan : a. Seksi Pengamatan dan Penanggulangan Peyakit; b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penyakit.
7) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri
dari : 1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Pendidikan Dasar : a. Seksi Manajemen Sekolah dan Kesiswaan; b. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian.
4) Bidang Pendidikan Menengah : a. Seksi Manajemen Sekolah dan Kesiswaan; b. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian.
5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Usia Dini dan Kebudayaan : a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Usia Dini; b. Seksi Kebudayaan.
6) Bidang Tenaga Kependidikan : a. Seksi Penilaian; b. Seksi Pemberhentian/Pensiun dan Penghargaan.
7) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kelautan terdiri dari :
1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Bina Program : a. Seksi Perencanan; b. Seksi Data dan Statistik.
4) Bidang Produksi : a. Seksi Pengembangan Produksi; b. Seksi Perlindungan Sumberdaya Hayati.
5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil : a. Seksi Bina Mutu dan Perijinan; b. Seksi Bina Usaha dan Promosi.
6) Bidang Sarana dan Prasarana : a. Seksi Pengembangan Kelembangan dan SDM; b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
7) Kelompok Jabatan Fungsional. h. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha:
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Operasional Kebersihan: a. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas; b. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu lintas.
4) Bidang Angkutan, Pos dan Telekounikasi: a. Seksi Angkutan Darat dan Terminal; b. Seksi Angkutan Udara, Laut, Pos dan Telekomunikasi.
5) Bidang Teknik Kendaraan: a. Seksi Akreditasi dan Serifikasi Perbengkelan. b. Seksi Pengujian Kendaraan.
6) Bidang Teknik Prasarana/Fasilitasi Perhubungan: a. Seksi Teknik Prasarana/Fasilitasi Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
b. Seksi Teknik Prasarana/Fasiitasi Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi.
7) Kelompok Jabatan Fungsional. i. Struktur Organisasi Dinas Perindrustian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terdiri Dari :
1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Perindustrian : a. Seksi Bina Sarana dan Usaha Industri; b. Seksi Bina Produksi dan Promosi.
4) Bidang Perdagangan : a. Seksi Bina Sarana Usaha Perdagangan; b. Seksi Perlindungan Konsumen.
5) Bidang Bina Lembaga Koperasi a. Seksi Penyuluhan Badan Hukum; b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana.
6) Bidang Bina Usaha Koperasi : a. Seksi Permodalan dan Aneka Jasa; b. Seksi Penilaian dan Pengawasan Simpan Pinjam
7) Kelompok Jabatan Fungsional. j. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan : a. Seksi Pengkajian dan Pembinaan AMDAL; b. Seksi Laboratorium Lingkungan.
4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian : a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan : a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; b. Seksi Pengembangan Informasi Dampak Lingkungan.
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
k. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari : 1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan. 3) Bidang Promosi :
a. Seksi Data dan Analisa Pasar; b. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi.
4) Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata : a. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum; b. Seksi Objek dan Atraksi Wisata.
5) Bidang Usaha jasa dan Sarana Wisata : a. Seksi Usaha Jasa dan Akomodasi Pariwisata; b. Seksi Usaha Rumah Makan, Bar dan jasa Boga.
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
l. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : 1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Perencanaan dan Persubakan : a. Seksi Perencanaan dan Penyuluhan; b. Seksi Persubakan.
4) Bidang Pendaftaran dan Penetapan : a. Seksi Pendaftaran; b. Seksi Penetapan.
5) Bidang Penagihan : a. Seksi Penagihan Penerimaan Daerah; b. Seksi Keberatan dan Angsuran.
6) Bidang Pembukuan dan Pelaporan: a. Seksi Pembukuan Penerimaan Daerah; b. Seksi Pelaporan.
7) Kelompok Jabatan Fungsional. m. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
terdiri dari : 1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Analisis Data : a. Seksi Perencanaan ; b. Seksi Data Laporan.
4) Bidang Kependudukan : a. Seksi Administrasi Kependudukan; b. Seksi Pelayanan Kependudukan.
5) Bidang Catatan Sipil : a. Seksi Administrasi Catatan Sipil;
b. Seksi Pelayanan Catatan Sipil. 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
n. Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
1) Kepala Dinas. 2) Bagian Tata Usaha :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial : a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat; b. Seksi Pembinaan Karang Taruna Indonesia, dan Kepeloporan,
Keperintisan dan Kepahlawanan. 4) Bidang Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial :
a. Seksi Bimbingan Orsosmas, Sumbangan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial;
b. Seksi Bantuan Korban Bencana.
5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi PACA : a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi PACA; b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi ANKN dan Tuna Sosial
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah dimaksud ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7
Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN
Pasal 8
(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon Iib; (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa; (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon Iva.
Pasal 9
(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 11
Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini
sudah selesai selambat-lambat 3 (tiga) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) Bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar Pada tanggal 25 Juni 2004
WALIKOTA DENPASAR,
Ttd
PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 9 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
Ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI D NOMOR 2
PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
I. UMUM
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perubahan dalam sistem perubahan penyelenggaraan Pemerintahan membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan di Daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan berkembangan Penataan Pemerintah Daerah, serta telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Pengertian berdasarkan kebutuhan yang
dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN VI I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN VI II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR
LAMPIRAN XI I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN XI II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA DENPASAR
