Upload
koen
View
80
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KEUANGAN DAERAH. Perencanaan Keuangan Daerah. TUJUAN PEMBELAJARAN. Memperkenalkan Perencanaan strategis daerah: Jk.Panjang, Menengah,Pendek RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD Paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
TUJUAN PEMBELAJARAN
Memperkenalkan• Perencanaan strategis daerah:
Jk.Panjang, Menengah,Pendek• RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD,
Renja SKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD• Paradigma baru dalam perencanaan dan
penganggaran• Keterpaduan perencanaan dan
penganggaran
MERUPAKAN SUATU GAMBARAN PROSES YANG MENJELASKAN:
– KEADAAN MASA DEPAN YANG DIINGINKAN– CARA UNTUK MENCAPAI KEINGINAN
BERDASARKAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI– SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time
bond)
RENCANA STRATEGIS
Keterkaitan Antarundang-undang dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
UU No. 25 tahun 2004 UU No. 17 tahun 2003
UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah
DAFTAR ISI RPJP Berdasarkan SE Mendagri No 050 / 2020 / SJ RPJP Nasional 2005-2025
Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan Landasan Hukum 1.3 Hubungan RPJ P Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Sistematika Penulisan Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Kondisi dan Analisis
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.1.2 Demografi 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.1.4 Sosial Budaya dan Politik 2.1.5 Prasarana dan sarana 2.1.6 Pemerintahan 2.1.7 Data informasi lainnya yang mendukung dan dianggap
penting 2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Arah Pembangunan Daerah
Bab IV PENUTUP
Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengantar (latar belakang penyusunan RPJ P nasional) 1.2 Pengertian 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Landasan (landasan idiil dan operasional) 1.5 Tata urut (sistematika penulisan) Bab II KONDISI UMUM 2.1 Kondisi Saat ini 2.2 Tantangan 2.3 Modal Dasar Bab III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005- 2025 Bab IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005- 2025 4.1 Mewujudkan Daya Saing Bangsa 4.2 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum 4.3 Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, bersatu 4.4 Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 4.5 Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari 4.6 Mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya 4.7 Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam percaturan Internasional Bab V PENUTUP
DAFTAR ISI RPJM Berdasarkan SE Mendagri No 050 / 2020 / SJ RPJM Nasional 2005-2009
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan RPJ M Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Geografis 2.2. Perekonomian Daerah 2.3. Sosial Budaya Daerah 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah 2.5. Pemerintahan Umum BAB III VISI DAN MISI 3.1 Visi 3.2 Misi BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 5.3. Kebijakan Umum Anggaran BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah
7.2.1. Program SKPD 7.2.2. Program Lintas SKPD 7.2.3. Program Kewilayahan
7.2. Rencana Kerja 7.2.4. Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.2.5. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan
BAB VIII PENUTUP 8.1. Program Transisi 8.2. Kaidah Pelaksanaan
BAGIAN I: PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2004-2009 Bab 1 Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
A . Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 B. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat
BAGIAN II: AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI (7 Bidang) BAGIAN III: AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS (7 Bidang) BAGIAN IV: AGENDA MENINGKATKAN KESEJ AHTERAAN RAKYAT (18 Bidang) BAGIAN V: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Bab 34 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan BAGIAN VI: PENUTUP Bab 35 Kaidah Pelaksanaan Bab 36 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
Alur Perencanaan dan Penganggaran Jangka Panjang, Menengah & Tahunan
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP RPJM Nasiona
l
RPJP Nasional
RKP Daerah
Renstra KL
Renja - KL
Renstra SKPD
Renja - SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Dijabar-kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar-kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN UU KN
Pem
erin
tah
Pusa
tPem
erin
tah
Daera
h
Perencanaan Pembangunan Penganggaran
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPENGANGGARAN
• VISI• MISI• ARAH PEMB.DAERAH
• VISI• MISI• ARAH PEMB.DAERAH
RPJP - D
R A P B DR A P B D
RENCANA PEMBANGUNAN 20 TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN 20 TAHUNAN
• VISI• MISI• STRATEGI• ARAH & KEBIJK.
• VISI• MISI• STRATEGI• ARAH & KEBIJK.
RPJMD
• PROGRAM SKPDPROGRAM SKPD• PROGRAM KEWILAYAHANPROGRAM KEWILAYAHAN• PROGRAM LINTAS SATKERPROGRAM LINTAS SATKER• PROGRAM KEWILAYAHANPROGRAM KEWILAYAHAN
• STRATEGI• KEBIJAKAN• PROGRAM
• STRATEGI• KEBIJAKAN• PROGRAM
RPJP-NAS• STRATEGI• KEBIJAKAN• PROGRAM
• STRATEGI• KEBIJAKAN• PROGRAM
RPJP-PROP
• KERANGKA EKONOMI• PRIORITAS PEMB• RENJA• PENDANAAN
• KERANGKA EKONOMI• PRIORITAS PEMB• RENJA• PENDANAAN
RKPD
• VISI• MISI• TUJUAN• STRATEGI• KEBIJAKAN
• VISI• MISI• TUJUAN• STRATEGI• KEBIJAKAN
RENSTRA - SKPD
• PROGRAM PROGRAM • KEGIATANKEGIATAN
RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUNAN
RENCANA TAHUNANRENCANA TAHUNAN
• KEBIJAKAN• PRIOGRAM• KEGIATAN
• KEBIJAKAN• PRIOGRAM• KEGIATAN
RENJA - SKPD
PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH
PEMDA(EKSEKUTIF)
KEBIJAKAN UMUMAPBD
PRIORITAS DANPLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RANCANGAN AWALRKPD
DPRD(LEGISLATIF)
MONITORING& EVALUASI(MONEV)
R / APBDTahun Anggaran
yang Direncanakan
RKA SKPD(TAHUN BERIKUTNYA)
EVALUASI TAHUNAN
1. Analisis Kebijakan Nasional2. Analisis Ekonomi Daerah3. Proyeksi Estimasi Pendapatan4. Survey Kepuasan Masyarakat5. Survey Penjaringan Aspirasi
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5
MUSRENBANG
MUSRENBANGDES /MUSRENBANGKEL
MUSRENBANGKECAMATAN
MUSRENBANGKABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM
(TAHUN BERJALAN)
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
APBD (TAHUN BERJALAN)
RKA-SKPD
RANCANGAN AKHIRRKPD
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
Syahroni & Charles P. Poluan Jr. (GTZ SfDM)Planning and Budgeting Flowchart File (October 2004)
RENSTRA SKPD / RENSTRA DINASRENJASKPD-1
RENJASKPD-2
RENJASKPD-3
RENJASKPD-4
RENJASKPD-5
RANCANGANAWAL RENJA
SKPD
RANCANGANAKHIR RENJA
SKPD
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD
KUAKUA PPASPPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
RAPERDAAPBD
TimAnggaran Pemda
TimAnggaran Pemda
RKA-SKPDRKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahunRKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
PERANAN RENCANA TAHUNAN
• Rencana Tahunan berfungsi menjamin operasionalisasi, keterpaduan dan fleksibilitas suatu perencanaan;
• Begitu pentingnya peranan Rencana Tahunan, UU 25/2004 merubah namanya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
• RKPD berfungsi melakukan penyesuaian RPJMD dengan perubahan kondisi dan kemampuan dana daerah (Rolling Plan);
• RKPD berperanan menjaga keterpaduan antara perencanaan, program dan anggaran.
RKPD DAN RENJA SKPD
• RKPD dan RENJA SKPD adalah perencanaan tahunan dan merupakan jabaran RPJM dan Renstra SKPD;
• Untuk menjaga konsistensi, RKPD disusun dengan menggunakan Renja SKPD dan dikoordinasikan melalui Forum RKPD;
• RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja pemerintah sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.
• RENJA SKPD mencakup program dan kegiatan dilaksanakan langsung oleh SKPD selain melalui partisipasi masyarakat.
KETERKAITAN ANTARA RKPD DAN RENJA SKPD
• RKPD merupakan jabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD untuk tahun bersangkutan;
• Renja SKPD merupakan jabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra SKPD untuk tahun bersangkutan;
• Sinkronisasi antara program dan kegiatan dalan RKPD dan Renja SKPD dilakukan melalui Forum SKPD;
PROSES PENYUSUNAN RKPD
• Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;• Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD dengan
menggunakan Renja SKPD untuk tahun bersangkutan;• Rancangan awal RKPD tersebut selanjutnya dibahas dalam
Musrenbang untuk mendapatkan masukan dari SKPD dan masyarakat setempat;
• Bappeda menyiapkan rancangan akhir RKPD setelah memasukkan hasil Musrenbang;
• RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD dan RENJA SKPD
• Pelajari Visi dan misi, kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD
• Lakukan evaluasi mendalam tentang kondisi daerah menggunakan analisis SWOT
• Berdasarkan hasil tersebut rumuskan kebijakan dan program pembangunan yang diperlukan untuk tahun bersangkutan;
• Tentukan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kemampuan bersinergi serta manfaat program serta kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.
KETERKAITAN ANTARA RKPD DAN KUA
• KUA merupakan dokumen untuk memilah program dan kegiatan dalam RKPD sesuai dengan kewenangan /urusan daerah bersangkutan;
• KUA menjadi penting karena dalam era otonomi kewenangan/urusan berbeda pada setiap tingkatan pemerintahan sehingga sebuah program dan kegiatan dapat dilaksanakan oleh beberapa tingkat pemerintahan;
• Program dan kegiatan yang dapat dibiayai APBD seyogjanya sesuai dengan kewenangan dan urusan daerah bersangkutan.
LANDASAN HUKUM
• Pasal 18 UU No. 17/2003, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan;
• DPRD membahas KUA yang diajukan Pemerintah Daerah
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun berikutnya;
• Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafond Sementara Anggaran (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
PENGERTIAN KUA
• Pasal 84, Permendagri 13/2006, KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
• Program dalam KUA diselaraskan dengan prioritas pembangunan dalam RKPD;
• Asumsi yang melandasi adalah perkembangan ekonomi makro dan atau perobahan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah;
RINCIAN URUSAN DAERAH
A. Urusan Wajib1. Pendidikan2. Kesehatan3. Pekerjaan Umum4. Perumahan Rakyat5. Penataan Ruang6. Perencanaan
Pembangunan7. Perhubungan8. Lingkungan Hidup9. DLL
B. Urusan Pilihan1. Pertanian2. Kehutanan3. Energi dan Sumber
Daya mineral4. Pariwisata5. Kelautan dan Perikanan6. Perdagangan7. Perindustrian8. Transmigrasi
Undang-Undang No. 32/2004 menentukan urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
TARGET PENCAPAIAN KINERJA DALAM KUA
KODEBIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
TARGET (%)
ORGA
NI
SASI
PAGU INDIKATIF
(Juta Rupiah)
URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program
Kegiatan
. . .
1 02 Kesehatan
Program
Kegiatan
tabel 1 di subbab 2 pada KUA
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
NO URAIANJUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp %
1. PENDAPATAN DAERAH
. . .
2. BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
. . .
. . .
Belanja Langsung
3 PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
tabel 1 di subbab 3 pada KUA
RINGKASAN PROYEKSI APBD T.A 20XX
NO URAIANJUMLAH BERTAMBAH / BERKURANG
TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp %
1. PENDAPATAN DAERAH
. . .
2. BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
. . .
. . .
Belanja Langsung
3 PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
tabel 1 di subbab 3 pada PPAS
PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
• Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan:
– program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
– untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
– Plafon anggaran yang disepakati bersifat sementara, dan harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap.
PP 58 Th 2005 Pasal 1 (47)
Pengertian Prioritas
• Suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain
• Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
• Penetapan prioritas:– apa yang penting untuk dilakukan,– menentukan skala atau peringkat
wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
Proses Penyusunan PPAS
• UU No. 17/2003, PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 menentukan bahwa PPAS disusun setelah KUA disepakati DPRD
• PPAS disusun dengan tahapan berikut: a. Menentukan skala prioritas urusan wajib; b. Menentukan program setiap urusan; c. Menyusun Plafond Anggaran Sementara;
• Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS ke DPRD pertengahan bulan Juli untuk dibahas dan disepakati yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan;
MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN
NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN ORGANISASIJUMLAH PLAFON
ANGGARAN
tabel 1 di subbab 4 pada PPAS
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
KODEURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI
PLAFON ANGGARAN
JUMLAHBELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
01 Dinas Pendidikan
02 Kantor Perpustakaan Daerah
1 02 KESEHATAN
01 Dinas Kesehatan
. . .
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
01 Dinas Pertanian
. . .
tabel 1 di subbab 5 pada PPAS
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
SASARAN
BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN BELANJAPenyusunan Anggaran
Evaluasi Kinerja
TOLOK UKUR DAN EVALUASI KINERJA
EKONOMIS MASUKAN (INPUT)
KELUARAN (OUTPUT)EFISIEN
EFEKTIF HASIL (OUTCOME)
adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.
RPJMD – Aspek KeuanganRPJMD – Aspek Keuangan
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
• Penyusunan APBD Yang Efektif dan Efisien• Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat• Privatisasi Pelayanan Publik• Kebijakan Untuk Menarik Investor• Penyelenggaraan Sistem Informasi dan
Pelaporan
Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah:
• Pendapatan Asli Daerah• Dana Perimbangan• Lain-lain Pendapatan Yang Sah• Pinjaman• Hibah• Swasta• Masyarakat
RPJMD – Aspek KeuanganRPJMD – Aspek Keuangan
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN
DAERAHANALISIS DAN PROYEKSI
KEUANGAN DAERAHANALISIS DAN PROYEKSI
KEUANGAN DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA PEMBIAYAAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBIAYAAN
RPJMD – Aspek KeuanganRPJMD – Aspek KeuanganLangkah-langkah penting:Langkah-langkah penting:Langkah-langkah penting:Langkah-langkah penting:
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan
Penggalangan Investasi Swasta dan Masyarakat
RPJMD – Aspek KeuanganRPJMD – Aspek Keuangan
Peningkatan Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah:
Intensifikasi PAD:– peningkatan pendapatan yang sudah ada
• Penggalangan Investasi Swasta dan Masyarakat
– Kemampuan Dana Pemerintah yang terbatas
RPJMD – Aspek KeuanganRPJMD – Aspek Keuangan
Ekstensifikasi PAD:– sumber pendapatan baru (SWOT)
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Jangka Menengah
RPJMD – Aspek KeuanganRPJMD – Aspek Keuangan
Teknik Proyeksi:– Parameter atau Variabel tertentu– Pertumbuhan periode sebelumnya– Trend
Dana Perimbangan (DAU,DAK,dll):– Kebutuhan fiskal (kebutuhan pendanaan daerah)– Kapasitas fiskal (sumber pendanaan daerah)
Parameter atau Variabel tertentu
• PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Proyeksi Pendapatan dan Belanja DaerahProyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Manfaat :– Sebagai evaluasi terhadap tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu
daerah– Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah– Sebagai salah satu indikator mengenai tingkat kemakmuran suatu wilayah/ daerah
dengan mengetahui besarnya pendapatan perkapita– Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan/perubahan harga (inflasi/deflasi)– Sebagai salah satu bahan evaluasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi para
pengambil kebijakan untuk meletakkan dasar Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang.
• Pertumbuhan Jumlah Penduduk
• Laju Inflasi
Pertumbuhan Periode sebelumnya
Jumlah Tahun Terakhir – Jumlah Tahun AwalJumlah Tahun Awal
• Memperkirakan Jumlah Tahun Berikutnya:(100 + Angka Pertumbuhan) x (Jumlah Tahun Sebelumnya)
X 100% = …. %
Proyeksi Pendapatan dan Belanja DaerahProyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Proyeksi Pendapatan dan Belanja DaerahProyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Trend:
Tahun Realisasi
2004 3,101,000,000
2005 3,901,581,626
Proyeksi
2006 4,702,163,250
2007 5,502,744,875
2008 6,303,326,500
2009 7,103,908,125
2010 7,904,489,750
= Trend ( $B$2:$B$3,$A$1:$A$2,A4,True)
= Trend ( $B$2:$B$3,$A$1:$A$2,A7,True)