PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH · 2018. 11. 8. · ada PP No. 97/2012 ttg retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi terkait ERP). 6. Pajak Rokok dipungut sebagai pajak provinsi

MINISTRY OF FINANCE THE REPUBLIC OF INDONESIA

Disampaikan oleh:

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH

www.djpk.kemenkeu.go.id

Berupa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang

dan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan

sebutan lain di luar yang diatur dalam UU.

UU 23 Tahun 2014 (Pasal 286 dan 287)

UU 33 Tahun 2004 (Pasal 7)

Daerah dilarang menetapkan Perda tentang Pendapatan yang:

Menyebabkan ekonomi biaya tinggi

Menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa, dll

UU 28 Tahun 2009 (Pasal 95 dan Pasal 156)

Pajak Daerah ditetapkan dengan Perda

Retribusi Daerah ditetapkan dengan Perda

LANDASAN HUKUM

2

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain dikenai

sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan.

Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah

di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas

negara.


Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

1. Daerah hanya boleh memungut Jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam UU No. 28/29.

2. Diskresi penetapan tarif oleh pemerintah daerah sesuai dengan batasan yang diatur dalam UU No. 28/29.

3. Diskresi penentuan pemungutan jenis PDRD sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

4. PDRD dapat dipungut setelah adanya Perda.

5. Khusus untuk Retribusi, sesuai dengan kriteria yg diatur dalam Pasal 150 UU No.28/2009, dimungkinkan adanya tambahan retribusi setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (telah ada PP No. 97/2012 ttg retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi terkait ERP).

6. Pajak Rokok dipungut sebagai pajak provinsi mulai tahun 2014, BPHTB dipungut sebagai pajak kab/kota mulai tahun 2011, dan PBB-P2 dipungut sebagai pajak kab/kota paling lambat tahun 2014.

UU No. 28/2009 tentang PDRD Provinsi: 1. Pajak Kend. Bermotor 2. Pajak BBNKB 3. Pajak BBKB 4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Kabupaten/Kota: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral BL & B 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet

10.PBB-P2 11.BPHTB

Retribusi Umum : 1. Ret. Pely. Kesehatan 2. Ret. Pely. Persampahan /kebersihan 3. Ret. Penggantian BC KTP & ACS 4. Ret. Pely Pemakaman & pengabuan mayat 5. Ret. Pely Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Ret. Pely Pasar 7. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta 10.Ret. Penyediaan dan/atau penyedotan

kakus 11.Ret. Pengolahan limbah cair 12.Ret. Pely Tera/tera ulang 13.Ret. Pely pendidikan; 14.Ret. Pengendalian menara telekomunikasi 15.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (PP 97

tahun 2012) Retribusi Jasa Usaha: 1. Ret. Pemakaian kekayaan daerah 2. Ret. Pasar grosir dan/atau pertokoan 3. Ret. Tempat pelelangan 4. Ret. Terminal 5. Ret tempat khusus parkir 6. Ret. Tempat penginapan

/pesanggrahan/villa 7. Ret. Rumah potong hewan 8. Ret. Pely Kepelabuhan 9. Ret. Tempat rekreasi dan OR 10.Ret. Penyebarangan di air 11.Ret. Penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perizinan Tertentu: 1. Ret. IMB 2. Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol 3. Ret. Izin Gangguan 4. Ret. Izin Trayek 5. Ret.Izin Usaha Perikanan 6. Retribusi Perpanjangan IMTA (PP 97

Tahun 2012)

Ketentuan Pemungutan

3

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

No. Jenis Pajak Daerah Tarif Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009

1.

Pajak Provinsi

Pajak Kenderaan Bermotor • Pemilikan I = 1% - 2%

• Kepemilikan II = 2% -10%

2. Bea Balik Nama Kenderaan

Bermotor

• Penyerahan I = 20%

• Penyerahan II dst = 1%

3. Pajak Bahan Bakar

Kenderaan Bermotor

• maksimum 10%

• Kendaraan umum 50% dari tarif kenderaan

pribadi

4. Pajak Air Permukaan maksimum 10%

5. Pajak Rokok 10% dari cukai rokok

6.

Pajak

Kabupaten/Kota

Pajak Hotel maksimum 10%

7. Pajak Restoran maksimum 10%

8. Pajak Hiburan maksimum 35%

9. Pajak Parkir maksimum 30%

10. Pajak Reklame maksimum 25%

11. Pajak Penerangan Jalan • Maksimum 10%

• Industri dari sumber lain 3%

• Sumber sendiri 1,5%

12. Pajak Air Tanah maksimum 20%

13. Pajak MBLB maksimum 25%

14. PBB P2 maksimum 0,3%

15. BPHTB maksimum 5%

16. Pajak Sarang Burung Walet maksimum 10%


Dalam Miliar Rp

Pemda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-rata

Pertumbuhan

Kab. Badung 713,26 852,96 1.037,25 1.151,74 1.454,57 1.581,05 1774.63 9%

Provinsi DKI Jakarta 744,25 858,34 1.028,52 1.173,80 1.384,10 1.276,99 1.499,80 17%

Kota Bandung 87,91 112,01 142,73 177,49 204,15 215,29 274,75 28%

Kota Surabaya 100,51 108,21 126,54 151,42 181,53 187,82 216,18 15%

Kota Denpasar 82,92 92,20 103,91 113,50 118,81 133,35 149,19 12%

Pajak Hotel

Pemda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-Rata

Pertumbuhan

DKI Jakarta 880,92 1.032,00 1.238,57 1.552,35 1.822,77 2.291,56 2.453,44 7%

Kab. Badung 85,62 116,21 163,48 199,52 264,63 323,91 1.774,00 22%

Kota Surabaya 115,46 131,14 172,88 211,76 242,62 289,18 330,84 14%

Kota Tangerang 46,76 89,89 115,07 147,78 182,11 211,73 230,41 16%

Kota Bandung 73,86 83,56 97,36 118,70 142,40 181,87 241,79 33%

Pajak Restoran

5 PEMDA DENGAN PAJAK DAERAH TERTINGGI SE INDONESIA (1/2)

Dalam Miliar Rp


Dalam Miliar Rp

Pemda 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-Rata

Pertumbuhan

Prov. DKI Jakarta 3,375.95 5,657.14 6,808.53 7,010.14 30%

Kota Surabaya 498.64 572.29 606.06 683.02 834.03 851.20 12%

Kota Bandung 280.10 372.58 399.91 417.14 15%

Kab. Tangerang 279.75 327.27 330.68 9%

Kab. Bekasi 211.24 250.78 316.49 363.04 20%

Rata-Rata Pemda 498.64 97.43 64.10 28.18 32.18 49.89

Jumlah Pemda Yg Memungut 1 17 122 461 473 259

PBB P2

Pemda 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-Rata

Pertumbuhan

Prov. DKI Jakarta 2.885,53 3.224,57 3.419,93 3.700,94 3.609,34 3.913,36 6%

Kota Surabaya 416,31 575,35 740,08 789,59 854,41 985,92 19%

Kab. Bekasi 278,02 333,33 375,83 538,94 673,69 673,69 20%

Kab. Tangerang 269,01 334,88 552,44 402,61 471,00 488,93 17%

Kota Tangerang Selatan 258,60 326,87 402,31 397,02 448,76 441,11 15%

BPHTB

5 PEMDA DENGAN PAJAK DAERAH TERTINGGI SE INDONESIA (2/2)

Dalam Miliar Rp

Typologi Klassen Dua Indikator Pokok Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Daerah

• Perbandingan antara realisasi

penerimaan jenis pajak daerah

tertentu dengan rata-rata

penerimaan pajak daerah

Ratio

proporsi

•Perbandingan pertumbuhan

jenis pajak tertentu dengan

pertumbuhan total pajak

daerah.

Ratio

tambahan

Analisis Potensi Pajak Daerah

Klasifikasi Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan prima

•Rasio tambahan (pertumbuhan) > atau =satu

Penerimaan potensial

• Rasio tambahan (pertumbuhan) < satu

• Ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total

penerimaan pajak atau retribusi daerah > atau = satu

Berkembang

•Rasio tambahan (pertumbuhan) > atau = satu

•Ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-

rata total penerimaan pajak daerah < satu.

Terbelakang

•Rasio tambahan (pertumbuhan) atau

sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan

pajak daerah keduanya < satu.

Rumusan Matriks Klasifikasi

Potensi Penerimaan Pajak

Rasio Proporsi

Rasio

Pertumbuhan

Xi > 1

Xi < 1

Rata-rata X Rata-rata X

rPXi

>

1 Prima Berkembang

rPXtotal

rPXi <

1 Potensial Terbelakang

rPXtotal

Keterangan:

Xi Jenis Pajak Daerah tertentu

Rata-rata X Rata-rata Pajak Daerah

rPXi Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah

rPXtotal Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah

Potensi Pajak Daerah Kabupaten ABC Tahun 2015

10

Jenis Pajak Daerah 2014 2015 Pertumbuhan

2015

Rasio Pertumbuhan

2015

Rasio Proporsi

2015

Klasifikasi Potensi Pajak Daerah 2015

Pajak MBLB 224,169.05 260,142.20 16% 1.03 9.69 Prima Pajak Penerangan Jalan 9,862.76 11,918.42 21% 1.34 0.44 Berkembang Pajak Hotel 5,423.19 6,117.96 13% 0.82 0.23 Terbelakang PBB P2 4,745.17 5,229.20 10% 0.66 0.19 Terbelakang BPHTB 4,579.83 4,367.23 -5% (0.30) 0.16 Terbelakang Pajak Restoran 3,850.31 4,303.16 12% 0.76 0.16 Terbelakang Pajak Hiburan 1,412.41 1,676.60 19% 1.20 0.06 Berkembang Pajak Reklame 1,422.71 1,484.27 4% 0.28 0.06 Terbelakang Pajak Air Tanah 98.97 114.36 16% 1.00 0.00 Terbelakang Pajak Sarang Burung Walet 63.76 55.45 -13% (0.84) 0.00 Terbelakang Pajak Parkir 0.00 0.00 - Total Pajak Daerah 255,628.16 295,408.85 16% Rata-rata Pajak Daerah 23,238.92 26,855.35

1 •Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2 •Pertambangan dan Penggalian

3 •Industri Pengolahan

4 •Pengadaan Listrik dan Gas

5 •Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6 •Konstruksi

7 •Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8 •Transportasi dan Pergudangan

9 •Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10 •Informasi dan Komunikasi

11 •Jasa Keuangan dan Asuransi

12 •Real Estat

13 •Jasa Perusahaan

14 •Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

15 •Jasa Pendidikan

16 •Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17 •Jasa lainnya

• Pajak Restoran

• Pajak Hiburan

• Pajak Reklame

• Pajak Penerangan Jalan

• Pajak Parkir

• Pajak Air Tanah

• Pajak Sarang Burung Walet

• Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

• PBB Perdesaan & Perkotaan

• BPHTB

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

6.

10.

11.

• Pajak Hotel

Sektor Lapangan Usaha PDRB

Tax Effort Pajak Hotel dan Restoran

12

Tahun 2015 Tahun 2016

1 Kabupaten Aceh Besar 1,94% 2,31%

2 Kabupaten Kuantan singingi 3,39% 2,31%

3 Kabupaten Bungo 0,89% 0,73%

4 Kabupaten Serang 1,45% 1,53%

5 Kabupaten Jeneponto 0,45% 0,42%

6 Kabupaten Buton Utara 0,34% 0,20%

7 Kabupaten Banggai Laut 4,37% 5,89%

8 Kabupaten Maluku Barat Daya 0,11% 5,91%

Tax Effort Pajak Hotel dan RestoranNo. Pemda

PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH

Potensi Pajak Daerah Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8)

• Potensi Pajak Daerah merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.

• Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut.

• Dengan demikian, besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode.

• Hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

• Pertanyaannya: Bagaimana kondisi di tiap pemda?

Perhitungan Potensi Pajak Daerah

•Potensi Pajak Daerah = Tarif Pajak Daerah x Basis Pajak Daerah

• Tarif Pajak adalah Tarif Pajak sesuai yg ditetapkan dalam Perda.

• Informasi Basis Pajak relatif sulit didapatkan.

Penghitungan Potensi Pajak Daerah

• Penghitungan potensi, perlu dibedakan secara tegas dengan proyeksi. Potensi Pajak Daerah didasarkan atas data basis Pajak, sedangkan proyeksi Pajak didasarkan atas data realisasi.

• Metode yang akan digunakan sangat tergantung dari ketersediaan data yang ada untuk setiap Pemda (kondisi Pemda sangat bervariatif datanya)

• Semakin rinci jenis pajak yang dilakukan penghitungan, semakin baik hasil yang akan diperoleh (karena masing-masing jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri)

Pilihan Metode

17

• Baseline Survei kepada masing-masing wajib pajak atau lembaga yang memungut untuk setiap jenis pajak (+) : Akurasi tinggi jika menggunakan sampel yang akurat

(-) :Waktu lama, biaya mahal

• Analisis Empirik terhadap data sekunder (+) : Waktu lebih cepat dan biaya lebih murah

(-) :Validitas data akan mempengaruhi hasil estimasi

Langkah Penghitungan Potensi Pajak Daerah

1. Identifikasi jenis basis data yang relevan dan diduga menjadi driver dari setiap jenis Pajak Daerah. Contoh: Jumlah kunjungan dan Jumlah hotel untuk perhitungan pajak hotel.

2. Pengumpulan data untuk setiap jenis basis data dari setiap jenis Pajak Daerah (bisa data sekunder sampai dengan melakukan survey (baseline survey)) dan data realisasi untuk setiap jenis Pajak Daerah dari tahun 2010

3. Tentukan jenis data basis Pajak Daerah yang signifikan menjadi driver untuk setiap jenis Pajak Daerah

4. Lakukan penghitungan potensi untuk setiap jenis Pajak Daerah dengan menggunakan rumus = Tarif x Data Basis Pajak Daerah

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Daerah

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Keterangan :

A = Perhitungan Kamar : ∑Jk x Tk x 365 hari x AR

B = Food & Beverage : (M + P) x N x H

C = Ruang Pertemuan : {(JR x Tr) x H + (Hp x Jml Org x AR)}

D = Others

Jk = Jumlah Kamar berdasarkan klasifikasi kamar

Tk = Tarif Kamar berdasarkan klasifikasi kamar

AR = Akupansi Rate : Tingkat Hunian

M = Harga Rata-rata makan per orang

JR = Jumlah Ruangan

Tr = Tarif Ruangan

Hp = Harga Paket makanan per orang

20

( A + B + C + D) x Tarif Pajak Hotel

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Restoran

Keterangan :

M = Harga rata-rata makanan per orang

P = Harga rata-rata minuman per orang

N = Jumlah rata-rata pengunjung

(∑ Kursi x AR x Jam efektif) + (∑ Kursi x AR x Jam tidak efektif)

21

(M + P) x N x 365 hari x Tarif Pajak Restoran

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:

Keterangan :

Jt = Jumlah Theatre

Jp = Jumlah Pertunjukan

Kk = Kapasitas tempat duduk

AR = Akupansi rate

HTM = Harga Tanda Masuk

H = Jumlah hari

F&B = Food & Beverage per tahun 22

{(Jt x Jp x Kk x AR) x HTM x H) + F&B} x Tarif Pajak Hiburan

A. Bioskop


Keterangan :

JP = Jumlah Pengunjung

H = Jumlah hari


23

JP x HTM x H x Tarif Pajak Hiburan

B. Pagelaran Musik & Tari, Hiburan HTM, Pertunjukan Insidental, Pertunjukan Wisata, Taman

Rekreasi dan Hiburan Lainnya, Pasar Malam, Kolam Pemancingan, Pameran, Seluncur Es dan

sejenisnya


Keterangan :

JA = Jumlah Anggota

Bk = Biaya Keanggotaan

B = Jumlah Bulan

F&B = Food & Beverage

24

((JA x Bk B) + F&B) x Tarif Pajak Hiburan

C. Fitness


Keterangan :

N = Jumlah rata-rata pengunjung

(∑ Meja atau Kamar x AR x Jam efektif) + (∑ Meja atau Lamar x AR x Jam tidak efektif)


M = Harga rata-rata makanan per orang

P = Harga rata-rata minuman per orang

H = Jumlah hari

25

(N x HTM) + (N x (M + P)) x H x Tarif Pajak Hiburan

D. Diskotik, Club Malam, Pub, Lounge, Musik Hidup, Ruang Musik, Balai

Gita dan sejenisnya


Keterangan :

Jk = Jumlah lamar berdasarkan klasifikasi

Tk = Tarif kamar berdasarkan klasifikasi

Je = Jam Efektif

F&B = Food and Beverage

O = Lain-lain, seperti jasa pendamping dsb

H = Jumlah hari 26

{(Jk x Tk x Je) + F&B + O} x H x Tarif Pajak Hiburan

F. Karaoke


Keterangan :

Jk = Jumlah lamar berdasarkan klasifikasi

Tk = Tarif kamar berdasarkan klasifikasi

AR = Akupansi Rate

TO = Turn Over

F&B = Food and Beverage

O = Lain-lain, seperti jasa pendamping dsb

H = Jumlah hari 27

{(Jk x Tk x AR x TO) + F&B + O} x H x Tarif Pajak Hiburan

G. PPT, Mandi Uap, Spa dan sejenisnya

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Reklame:

28

Jumlah Realisasi Ketetapan Tahun Lalu +

(Prosentase rata-rata Kenaikan per tahun x

Realisasi Ketetapan Tahun lalu)

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan:

29

Realisasi penerimaan PPJ tahun lalu + (Prosentase

rata-rata kenaikan penerimaan PPJ x realisasi

penerimaan PPJ tahun lalu)

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Parkir:

Keterangan :

JP = Jumlah marka parkir mobil & motor

TO = Turn Over

TP1 = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Pertama

TP2 = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Kedua dst.

JO = Jam Operasional

AR = Akupansi Rate

H = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun

30

{(JP x TP1 x TO) + (JP x TP2 x (JO-1))} x AR x H x Tarif Pajak Parkir

Rumus Perhitungan Potensi BPTHB:

31

Realisasi BPHTB tahun lalu + (% Pertumbuhan Properti

di pemda x Realisasi BPHTB Tahun lalu)

Rumus Perhitungan Potensi PBB-P2:

32

((Ketetapan Bumi Total + (Ketetapan Bumi Total x %

Inflasi Harga Tanah)) + ((Ketetapan Bangunan Total +

(Ketetapan Bangunan Total x % Inflasi Harga

Komponen dan Bahan Bangunan))

RUMUS PENGHITUNGAN POTENSI SETIAP JENIS PAJAK

DAERAH

Menghitung Potensi Pajak Hotel Langkah-langkah yang dilakukan :

1. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi seluruh hotel yang ada meliputi hotel bintang, hotel melati, motel, wisma, dan sebagainya.

2. Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan. Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan pengambilan sampel.

3. Melakukan observasi untuk memperoleh data :

a. Kelas/jenis kamar

b. Tarif kamar

c. Jumlah kamar

d. Tingkat hunian kamar

e. Menghitung rata-rata hunian kamar

f. Menghitung potensi pajak

4. Menghitung rata-rata hunian kamar

5. Menghitung potensi pajak

Rumus Penghitungan Potensi Pajak Hotel (individu)

Potensi Pajak Hotel = Rata-rata hunian kamar x Tarif rata-rata x 360 hari x Tarif Pajak

Contoh penghitungan

Tipe Kamar Jumlah Tarif Kamar

VVIP 1 1.000.000

VIP 4 750.000

Superior 25 400.000

Delux 30 300.000

Standar 10 200.000

Jumlah Kamar 70

Tingkat Hunian (Bed Occupancy Rate) 45%

Tarif Pajak Hotel 10%

Langkah 1 : Menghitung rata-rata hunian kamar Rata-rata hunian kamar dihitung dalam tiga situasi :

ramai, normal, dan sepi.

Dapat menggunakan dua metode, yakni:

metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang.

1) Metode rata-rata sederhana

Situasi Jumlah Kamar Terpakai (JKT) Keterangan

Ramai 50 Rata-rata hunian kamar : JKT = 93/3 = 31 n

Normal 30

Sepi 13

Jumlah 93

2) Metode rata-rata tertimbang

Situasi JKT Frekuensi (Jml Hari) JKT x Frekuensi Keterangan

Ramai 50 100 hari 5.000 Rata-Rata Tetimbang JKT x Frek hari 14,250 31,30 360

Normal 30 170 hari 5.100

Sepi 13 90 hari 1.170

Jumlah 360 hari 11.270

Langkah 2 : Menghitung Tarif Rata-Rata PER Kamar

Jenis Kamar Jumlah (N) Tarif Kamar (T) T x N

VVIP 1 1.000.000 1.000.000

VIP 4 750.000 3.000.000

Superior 25 400.000 10.000.000

Delux 30 300.000 9.000.000

Standar 10 200.000 2.000.000

Jumlah Kamar 70 25.000.000

Tarif Rata-Rata per Kamar (TxN) = 25.000.000 / 70 = 357,143 N

Langkah 3 : Menghitung Potensi Pajak Hotel Potensi Pajak Hotel

= Rata-rata Hunian Kamar x Tarif Rata-Rata x 360 hari x Tarif Pajak

= 31 kamar x Rp 357.143 x 360 hari x 10%

= Rp 398.571.588 per tahun

Menghitung Potensi Pajak Restoran

Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran adalah : • Mengidentifikasi objek pendapatan pajak restoran, yakni identifikasi

seluruh restoran yang ada

• Menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya

• Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan, jumlah pengungjung restoran, jumlah meja/kursi tersedia, daftar menu dan harga, dan sebagainya.

• Menghitung potensi pajak restoran

Rumus Penghitungan Potensi Pajak Restoran

Potensi Pajak Restoran = Rata-Rata Omzet Penjualan x 360 hari x Tarif Pajak Restoran

Langkah 1 : Menghitung Rata-Rata Omzet Penjualan

• Metode rata-rata sederhana

• Metode Rata-Rata Tertimbang

Situasi Omzet Penjualan Keterangan

Ramai 3.000.000 =Rata-rata Omzet Penjualan = Jml Omzet n =5.850.000 / 3 = 1.950.000

Normal 2.000.000

Sepi 850.000

Jumlah 5.850.000

Situasi Omzet Frekuensi-Jumlah Hari

Omzet x Frekuensi

Keterangan

Ramai 3.000.000 110 hari 330.000.000 Rata-rata tertimbang = Jml Omzet hari =715.000.000/360 = 1.986.111

Normal 2.000.000 150 hari 300.000.000

Sepi 850.000 100 hari 85.000.000

Jumlah 360 hari 715.000.000

Langkah 2 : Menghitung Potensi Pajak Restoran

Potensi Pajak Restoran = Rata-Rata Omzet Penjualan x 360 hari x Tarif Pajak Restoran

= 1.950.000 x 360 hari x 10%

= 70.200.000 per tahun


Perhitungan Potensi Pajak Daerah Menggunakan Statistik

45


Perhitungan Potensi Pajak Daerah

Pertimbangan dalam melakukan Estimasi 1. Terbatasnya data yang akurat dan konsisten. 2. Metode serta variabel independen yang digunakan untuk

mengestimasi masing-masing potensi pajak dapat berbeda satu sama lain, dan

3. Metode yang digunakan juga dapat berbeda apabila hendak melakukan estimasi penerimaan jangka panjang atau pada periode tertentu.

Analisis Tren Waktu

47

• Mengestimasi potensi suatu pajak berdasarkan Satu Variabel, yaitu Variabel Penerimaan Pajak Itu Sendiri yang dihubungkan dengan waktu.

• Kebutuhan data tidak banyak

• Cocok jika digunakan ketika kondisi stabil, dimana tidak ada perubahan mendasar di sosial ekonomi yang dapat mempegaruhi perubahan basis bajak dan perilaku objek pajak.

• Mengasumsikan bahwa semua perubahan sosial ekonomi antar ditangkap oleh variabel waktu

• Estimasi dan Interpretasi mudah

• Metodenya, umumnya adalah Ordinary Least Square (OLS)

Ilustrasi

Penerimaan Pajak Hotel (PPH)

PDB

238,431.00 5,693,579.00

327,498.00 6,023,497.00

317,615.00 6,302,094.00

357,045.00 6,683,680.00

431,122.00 7,142,634.00

465,069.60 7,560,263.00

506,442.80 7,953,312.00

546,180.90 8,352,660.00

602,308.13 8,695,000.00

855,842.70 9,131,103.00

Ingin dibuat model dengan dengan hipotesis bahwa PDB mempengaruhi penerimaan PPH Bagaimana pembuatan model regresinya di Excel?

1. Menambahkan Menu ‘Data Analysis’

2. Klik FILE OPTIONS ADD-INS GO

3. Setelah Go Ceklis ‘Analysis ToolPak’

4. Setelah itu, di Menu DATA akan muncul

‘Data Analysis’

Regresi pada Excel

Regresi pada Excel 1. Klik DATA Data Analysis Pilih Regression

2. Input Range dari Y (PPH)

3. Input Range dari X (PPH)

4. Hasil output regresi dapat ditempatkan

pada sheet baru atau sheet yang sama

5. Sheet baru : ‘New Worksheet Ply’

6. Sheet sama : Tentukan cell pada ‘Output Range’

Regresi pada Excel

PPH = −582,850 + 0.14245 PDB

Regresikan dengan Waktu : Linear

T PPH

1 238,431.00

2 327,498.00

3 317,615.00

4 357,045.00

5 431,122.00

6 465,069.60

7 506,442.80

8 546,180.90

9 602,308.13

10 855,842.70

1. Model 1.

PBB = 𝑏0 + 𝑏1𝑡

P𝑃𝐻 = 161,244 + 55183.9 t

Regresikan dengan Waktu : Kuadratis

2. Model 2.

P𝑃𝐻 = 𝑏0 + 𝑏1𝑡 + 𝑏2𝑡

2

P𝑃𝐻 = 276,763 − 2,575.61 t + 5,250.9 𝑡2

Contoh Persamaan Estimasi Pajak

• Pajak Kendaraan Bermotor

PKB = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB pengangkutan darat, NTB manufaktur, NTB perdagangan, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dummy variabel)

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BBNKB = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB pengangkutan darat, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dummy variabel)

Contoh Persamaan Estimasi Pajak • Pajak Hotel dan Restoran

PHR = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB hotel dan restoran, jumlah penduduk, jumlah turis domestik, jumlah turis asing, tingkat hunian hotel, dummy variabel)

• Pajak Hiburan

PHIB = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB hotel dan restoran, NTB jasa hiburan, jumlah penduduk, jumlah turis domestik, jumlah turis asing, dummy variabel)

• Pajak Reklame

PREKLA = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB manufaktur, NTB perdagangan, NTB

hotel dan restoran, NTB jasa usaha, NTB hiburan, jumlah penduduk,

dummy variabel)


Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah

56


Proyeksi dengan TIME trend terbaik:

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: RETRIBUSI (1/2)

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: RETRIBUSI (2/2)

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN PROVINSI (1/2)

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN (2/2)

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: PAD (1/2)

Proyeksi dengan TIME trend terbaik: PAD (2/2)

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN www.djpk.kemenkeu.go.id

Documents

PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH · 2018. 11. 8. · ada PP No. 97/2012 ttg retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi terkait ERP). 6. Pajak Rokok dipungut sebagai pajak provinsi