Upload
lamtuyen
View
290
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PERIZINAN PENELITIAN ASING DI INDONESIA (PP 41/ 2006)
Mekanisme Perizinan Peneliti AsingDenpasar, 22 September 2016
SEKRETARIAT TKPIPA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN DIKTI
DARATAN : ± 1.900.000 km²
LAUT : ± 5.800.000 km²
JUMLAH PULAU : ± 17.480
YANG BERNAMA : ± 5.707
GARIS PANTAI : ± 95.181 km (Ke empat Terpanjang)
± 92 PULAU TERLUAR (BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN)
Alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu:• Selat Malaka (merupakan SLoC), • Selat Sunda (ALKI 1), • Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan • Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya
Kebesaran dan Kedaulatan IndonesiaProdusen besar di dunia untuk berbagai komoditas:• kelapa sawit (penghasil dan
eksportir terbesar di dunia), • kakao (no. 2),• timah (no. 2), • nikel (cadangan no. 4)• bauksit (cadangan no. 7)• komoditas unggulan lainnya: besi
baja, tembaga, karet dan perikanan.
Indonesia merupakan “Laboratorium Alam “• Geologi• Klimatologi
• Bencana alam: gempa bumi, tsunami, badai (iklim)
• Biodiversity• Biology (marine biology, Zoology, primatology)
• Kehutanan/ Konservasi
• Kelautan• Ekologi• Geografi• Kesehatan• Antropologi• Sosial• Agama• Budaya
Alasan Perizinan Penelitian• Pengembangan Iptek harus didukung oleh
penelitian• Persaingan penguasaan Iptek semakin ketat• Penelitian lintas negara semakin banyak
(globalisasi)• Minat peneliti asing ke Indonesia semakin
meningkat (keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bencana alam, sosial budaya)
→ Pengendalian atas SDA dan keamanan Nasional
→ Perlu pengaturan perizinan bagi peneliti asing
Kemanfaatan Penelitian Asing
• Peningkatan Kerjasama Internasional khususnya bidang Iptek→ Pertukaran data dan informasi iptek→ Peningkatan kemampuan dan pengalaman
peneliti Indonesia -> transfer teknologi.• Peningkatan peran Indonesia dalam penanganan
isu-isu global• Peningkatan Capacity Building: misal
studentship, lectureship, pembentukan Research Centre, pelatihan untuk penduduk lokal, dsb
Dasar Hukum
Pembentukan Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing
1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.
2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek
4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
Pasal 17
Perundang-Undangan Terkait
• UU Keimigrasian dan turunannya:– UU no. 06/2011)– PP no. 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan– Permenkumham no 27/2014 tentang izin
Tinggal– Peraturan Dirjen Imigrasi no.
F434.IZ.0.1.10/2006• UU no. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara RI • Permendagri no. 49/ 2010 tentang Pengawasan
Orang Asing di Daerah• PP No 9 of 2014 tentang Pelaksanaan UU No 9 /
2014 tentang Informasi Geospacial
Perundang-Undangan Terkait
• UU no 11 of 2013 tentang Ratifikasi Nagoya Protocol tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian yang adil dan seimbang t Terhadap Keuntungan yang Ditimbulkan dari Pemanfaatannya terhadap CBD
• UU no. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati• UU No. 5/1994 tentang Ratifikasi CBD• UU No.4/2006 tentang Ratifikasi International
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
• PP No 8/1999 tentang Pemanffatan TSL
ASPEK PENILAIAN PERIZINAN• Kemanfaatan Iptek• Hubungan Luar Negeri• Kelestarian Lingkungan Hidup• Politik• Pertahanan & Keamanan• Sosial• Budaya• Agama• Ekonomi• Komposisi peneliti Asing dan Ind
Kelengkapan Dokumen Permohonan
1 Surat permohonan untuk melakukan penelitian di Indonesia, ditujukan kepada SESMEN RISTEK
2 Surat Rekomendasi dari Perwakilan RI 3 Proposal Penelitian 4 Daftar Riwayat Hidup Peneliti 5 Surat Rekomendasi dari Profesor/ Peneliti
Senior & Instansi asal peneliti6 Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja di Indonesia7 Surat Rekomendasi dari Lembaga Penjamin di
Indonesia8 Surat Keterangan Jaminan Biaya Riset9 Surat Keterangan Sehat
10 Daftar Barang yang akan dibawa (jika ada)11 Fotokopi Paspor peneliti 12 Pas foto 4x6 cm 4 lembar
Pemohon Izin
Dokumen Aplikasi Riset
Pemberitahuan ke Pemohon
Siap Masuk ke Indonesia
KBRI/KJRI
On Line
VISA No 315
Rekomendasi
RISTEKDIKTI
Sekretariat TKPIPA
Data Permohonan Izin Penelitian
Update Data Permohonan
Permohonan Otorisasi VISA
Salinan Teleks Otorisasi Visa
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENELITIAN(Pra Kedatangan Di Indonesia)
Waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan izin penelitian paling lama 2 minggu terhitung sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi semua persyaratan sedangkan proses penerbitan otorisasi visa paling lama 10 hari kerja terhitung sejak data diinput
Rapat TKPIPA
Ditjen Imigrasi
Disetujui
Teleks Otorisasi Visa
Ditolak
Anggota Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)
Jangka Waktu Izin dan Perpanjangan
paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 12 bulan
Kelengkapan Persyaratan (Pasal 12 ayat (3); diajukan selambatnya 30 hari sebelumnya
Persyaratan Permohonan Perpanjangan
• Surat permohonan disertai alasan mengapa harus diperpanjang
• Proposal Perpanjangan • Laporan Kemajuan Penelitian• Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja
Sbg persetujuan permohonan Perpanjangan
• Kajian /Evaluasi singkat dari Mitra ttg penelitian yg telah dilakukan
AktivitasPelaksana Mutu Baku
Pemohon RISTEK POLRI Ditjen Imigrasi
Kantor Lain Kelengkapan Waktu Output
Pemohon (peneliti) yg telah disetujui datang ke Indonesia; melapor ke Ristek
passpor, arrival card, pass foto,
formulir
24 jam
Pembayaran biaya izin penelitian sesuai jabatan dan status pemohon
bukti pembayaran
Penerbitan surat izin Peneliti (SIP) dan surat pengantar untuk melapor ke Mabes POLRI/ Mapolda, Kantor Imigrasi lokal, Kemendagri, dan PHKA
SIP, Surat Pengantar
lainnya
Penelitii Asing lapor ke Mabes POLRI SIP 1 hari
Menerima SKJ dari Mabes POLRI 1 hari Surat
Keterangan Jalan (SKJ)
Peneliti Asing lapor ke Kantor Imigrasi lokal, dan Kantor Kementerian Dalam Negeri
SIP 3-10 hari KITAS
Memperoleh KITAS dari Kantor Imigrasi, dan SPP dari Kantor Kemdagri
1 hari SPP (pusat)
Peneliti Asing melaporkan diri ke Kantor Kepolisian Daerah
SIP 7-14 hari SKLD
Jika akan memasuki kawasan Konservasi, Peneliti Asing melapor ke Kantor PHKA
SIP 7-14 hari Simaksi
Peneliti Asing melapor ke Kantor Kesbang Linmas, membawa SPP
SIP, SPP (pusat) 7 hari SPP (daerah)
Siap untuk melakukan penelitian
Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan di Indonesia
Dalam praktek, total waktu dpt mencapai 4 minggu
DIHAPUS SEJAK JANUARI 2014
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja
Lembaga PenjaminOrang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian – (Pasal 1 ayat 9)
Mitra KerjaLembaga litbang dan/ atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – (Pasal 1 ayat 10)
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja (cont..)
Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh tim koordinasi – Pasal 14 ayat (2) Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15 Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – Pasal 17
MITRA KERJA• Mitra Kerja merupakan Lembaga Penelitian, bisa:
– Pemerintah/ Swasta– Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta– Lembaga Ilmiah lainnya
• Peran:– Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis
mengenai pelaksanaan penelitian– Bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian
• Wajib– menunjuk pendamping untuk bersama-sama
melakukan penelitian di lapangan– melaporkan kepulangan Peneliti Asing kepada RISTEK– membuat perjanjian (MoU) dan MTA yang mengatur
sharing data atau HKI• Berhak: membuat perjanjian mengenai hak
penulisan bersama dalam publikasi ilmiah, paten, dan IPR lainnya.
Kewajiban Peneliti Asing
Pemantauan - Pelaporan
• Pasal 19 PP 41/2006:• Perguruan Tinggi asing, lembaga litbang asing,
BU asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala
• Pasal 2 (2) Permen 8/2007:• Laporan disampaikan secara tertulis kepada
Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemda di wilayah kegiatan penelitian.
• Pasal 4 Permen 8/2007 :• Laporan terdiri dari Laporan Kemajuan dan
Laporan Akhir hasil pelaksanaan litbang
SanksiPelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa:
a)teguran lisan;b)teguran tertulis;c)pemberhentian sementara kegiatan;d)pembatalan dan/atau pencabutan izin.
Sanksi pembatalan dan/ atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat (3)
Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan – Pasal 25
Material Transfer Agreement
Material Transfer AgreementPeraturanMenteri Kesehatan No 647/MENKES/PER//VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik, materi biologi dan muatan informasinyaKeputusan Menteri kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang pendoman pengiriman specimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan kesehatan;Peraturan Menteri Pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang pendoman penyusunan perjanjian pengalihan material (MTA)Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Materiak di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Total Number of Foreign Researches that were granted for Permit
Top 10 Bidang Penelitian yang Diminati Peneliti Asing 2014
Top 10 of Field Study 2015
Top 10 Mitra Kerja Peneliti Asing 2014
Top 10 Negara Asal Peneliti Asing 2014
Top 10 Daerah Penelitian 2014
TN Danau Sentarum: Ecology, Health
FISH-DIVA: Aqua-Culture & Zoology
Siberut; Mentawai primatology
TN Bali Barat; primatologyBali Menjangan Island Reef: Marine Biology
Konserv. Lindu, Lore: primatology, AgroEcology
TN Gunung Palung: primatology
TN Berbak: EcologyTN Bukit Tigapuluh; primatology
TN Kutai; Zoology
TN Batang Toru; primatology
TN Bantimurung; primatology
CIMTROP, Sebangau; Ecology/ ForestryJoloi River: BiologyBukit Raya Expedition: Botany
Ferns Diversity: Botany
CRD-ERID: MicroBiology
ICBG: MekonggaLambusango Project: Wakatobi
Nantu: Ecology
Sumatran Plate Boundary: Paleoseismology
Timika: Health
Rajaampat: Biology
Beberapa HOT-SPOTS Penelitian Asing
Suaq Balimbing; primatology
Paserine Birds: Zoology
Mangrove; ecology
Merapi: Vulcanology
Bioresource in Tropical Forest: Resources Management
TN Komodoi: EcologyTN Gn Halimun, Gn Gede: Primatology
Coral Reef: Oceanography
Flores: Geology
TN Hutan Harapan, TN Bukit Duabelas: Forestry
TN Gn Salak: Forestry
Donggala; Poso: Forestry
SM Lambusango: Forestry
Forestry
Contoh Kasus Kerjasama Penelitian Perikanan antara IRD-KKP
• Penelitian antara Balitbang KP-IRD membuahkan 2 patent atas nama IRD, yang diterbitkan di Perancis, tanpa menyebutkan kontribusi peneliti Indonesia
• Sample ikan Indonesia ada yang masih disimpan di Perancis tanpa kejelasan apakah akan dikembalikan
• MoU antara Balitbang KP-IRD akan berakhir dan belum jelas penandatangan MoU yang baru, namun IRD sudah mengajukan perpanjangan bagi penelitinya
• Sementara itu salah satu peneliti IRD meminta pembatalan suatu proyek dengan Puslitbang Budidaya Perikanan, dan mengusulkan permohonan dengan bermitra dengan LIPI, sedangkan MoU antara LIPI-IRD pada saat itu belum ditandatangani
Tarif Perizinan Peneliti Asing(PP no. 13/ 2014); IDR
*Tarif dalam ribuan
CATEGORIE
S
New
(<1
month)
New
(<6
months)
New
(6 – 12
months)
Extensio
n
(<1
month )
Extension
(<6
months )
Extension
(6-12
months)
New
Travel
Docume
nt for
Spouse
&
Depend
ent
Extension
Travel
Document
for
Spouse &
Dependen
t
Registratio
n Fee
100 100 100 100 100 100 100 -
University 1.750 2.500 5.000 750 1.250 2.500 1.000 500
R&D
Institution
1.750 2.500 5.000 750 1.250 2.500 1.000 500
Company 3.000 5.000 10.000 1.750 2.500 5.000 1.000 500
Individuals 750 1.300 1.500 500 650 750 1.000 500
TERIMA KASIH
Terima kasih ….
Alamat Sekretariat
Contoh Kasus (2)3. Kerjasama Penelitian Biodiversity antara UC Davies-LIPI
1. Telah dipagari dengan MoU dan MTA yang mengatur kepemilikan hasil-hasil penelitian, patent, publikasi, ketentuan pengiriman sampel, dsb.
2. Salah seorang peneliti LIPI menemukan tawon raksasa yang merupakan spesies baru, dan dia yang memberi nama dan akan dimintakan ke Presiden RI untuk meresmikan dan mengumumkannya.
3. Sementara Presiden belum menjadwalkan event tsb, salah seorang PA telah mempublikasikan temuan tersebut di Jurnal Internasional tanpa menyebutkan peneliti Indonesianya.
4. Disamping itu atas dasar kepercayaan, peneliti LIPI memperbolehkan PA meminjam species tsb ke Amerika. Species tsb ternyata ditunjukkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin LIPI
Perizinan sebagai Pelayanan Publik
(UU 25/ 2009)• Standar Pelayanan:– Frekwensi sidang 2x perbulan– hasil keputusan sidang disampaikan dalam waktu
2 hari• Maklumat Pelayanan• Sistem Informasi Pelayanan Publik:
– Registrasi Online• Biaya/ Tarif Pelayanan• Pengelolaan Pengaduan • Penilaian KinerjaSertifikasi ISO 9001: 2008
STANDAR PELAYANAN FRP
No. Layanan Persyaratan Biaya Produk Waktu 1. Registrasi online aplikasi
riset No. 1-15 Tidak ada
biaya Dokumen aplikasi riset
1 jam
2. Sidang TKPIPA 1. Matrix data aplikasi riset
2. Abstrak riset 3. Proposal riset 4. CV
Tidak ada biaya
Keputusan rapat terhadap aplikasi riset
3 jam (setiap dua minggu)
3. Rekomendasi otorisasi VITAS 315 dan 317
Rekomendasi RISTEKDIKTI Surat jaminan sponsor visa CV Foto copy paspor
Tidak ada biaya
Surat rekomendasi
1 jam
4. Penerbitan SIP 1. Paspor asli 2. Vitas 315 3. Materai 6000 4. Pass photo
PP No. 13/2014
Surat Ijin Penelitian
2 jam
5. Rekomendasi ITAS dan MERP
1. Paspor asli 2. Vitas 315
Tidak ada biaya
Surat rekomendasi
1 jam
6. Rekomendasi dokumen perjalanan
1. Paspor asli 2. Vitas 315
Tidak ada biaya
Surat rekomendasi
1 jam
7. Rekomendasi EPO Rekomendasi mitra kerja Tentative Final Report
Tidak ada biaya
Surat rekomendasi
1 jam
INDEKS KEPUASAN PELANGGAN 2016
Instansi Layanan Persyaratan Biaya Waktu Produk Keterangan
1. Telex Otorisasi Visa 2. Itas 3. MERP 4. EPO
1. Rekomendasi Sponsor 2. Surat Jaminan 3. Copy Paspor 4. CV 5. Copy Visa 315 6. Finger Print
PP No. 45/2014
Telex visa (14 hari) KITAS (4 hari) EPO (1 hari)
1. KITAS 2. Exit Permit
SKJ
1. Rekomendasi Ristekdikti 2. Copy SIP 3. Copy Paspor 4. Copy Visa 315 5. Pass photo
Tidak ada biaya
SKJ (4 jam) SKJ
SPP
1. Rekomendasi Ristekdikti 2. Copy SIP 3. Copy SKJ 4. Copy Paspor 5. Copy Visa 315 6. Pass photo
Tidak ada biaya
SPP (4 hari) SPP
Rekomendasi Ilmiah Pengambilan Sampel Riset
1. Surat Permohonan 2. Copy SIP 3. Proposal Riset
Tidak ada biaya
15 hari kerja Rekomendasi Ilmiah
1. Simaksi 2. SATDN 3. SATLN
1. Surat Permohonan 2. Rekomendasi ilmiah LIPI 3. Proposal riset 4. Copy SIP 5. Copy SKJ 6. Copy SPP 7. Copy Paspor 8. Copy Visa 315 9. Pass photo
PP No. 12/2014
Simaksi (5 hari) SATDN (10 hari) SATLN (10 hari)
1. Simaksi 2. SATDN 3. SATLN
1. Security Clearance 2. Security Officer
1. Rekomendasi RISTEKDIKTI 2. SK ITAS Perairan 3. CV 4. Rencana operasi 5. Gambar dan spek kapal
Tidak ada biaya
14 hari SC dan SO
Isu-isu Global dan Kerjasama Internasional
• Penggundulan Hutan; REDD+• Gas Rumah Kaca; Perlindungan Lapisan Ozon• Pelestarian dan Pemanfaatan Lahan Basah• Kyoto Protocol• Nagoya Protocol:
– akses dan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya genetik.
– persetujuan terlebih dahulu – ‘Prior Informed Consent’ dari negara pemilik.
– berdasarkan kesepakatan kontrak tertulis; Mutually Agreed Terms.• Convention on Biodiversity (CBD)
– hukum internasional yang mengikat dalam melindungi keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dan folklore dari penyalahgunaan dan pencurian.
Komunitas Ilmiah Internasional