TUGAS MATA KULIAH

UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN

“Perizinan Dinas Peternakan Kabupaten Bandung Barat”

Jajat Rohmana

200110110030

Kelas A

Fakultas Peternakan

Universitas Padjadjaran

Sumedang

2012

Perizinan Bidang Peternakan di Kabupaten Bandung Barat

Usaha peternakan maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan hewan perlu mendapatkan perizinan untuk legalitas dan kejelasan hukumnya. Maka, perizinan harus menjadi priorotas dalam mendirikan usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan peternakan. Bagi penduduk kabupaten Banudng Barat, dapat memproses perizinannya ke :

Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kab.Bandung Barat yang terletak di Jl. Raya Tagog sebelah Kantor Desa, Padalarang. (Telp. 022-6809295).

Dinas tersebut memiliki beberapa bidang. Bidang Peternakan sendiri terdiri dari :a. Seksi Pembibitanb. Seksi Produksi Ternakc. Seksi Pengembangan.

Salahsatu tugas Seksi Pembibitan adalah Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bimbingan perizinan produksi ternak bibit. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produk (P2HP) Ternak salahsatu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Salahsatu rincian tugas dari Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Perikanan adalah:

a. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha budidaya pelayanan peternakan dan perikanan

b. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan

c. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin praktek dokter hewan

d. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet

e. Melaksanakan pendaftaran usaha peternakanf. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha

RPH/RPUg. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha

peternakanh. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin

pengadaan dan peredaran alat dan mesin pelayanan peternakan dan perikanan

i. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo,toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop and pet shop

j. Melaksanakan penyusunan dan analisis data pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan

k. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan

Diagram alir/Bagan perizinan peternakan di kabupaten Bandung Barat, mengacu kepada perizinan di tingkat provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

Jenis-jenis perizinan

Jenis Layanan Izin Bidang Peternakan

Jenis Layanan non-izin Bidang Peternakan

Persyaratan Izin

Keterangan Jenis Persyaratan :

a. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

b. Surat Rekomendasi dari Dinas Kab./Kota yang membidangi

c. Akte Pendirian Perusahaan

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

e. Tanda Daptar Perusahaan (TDP)

f. Hak Guna Bangunang. Izin Lokasi, Surat

keterangan RUTL dan memenuhi persyaratan AMDAL

h. Izin HO, Surat Keterangan Domisili

i. SITUj. Rekomendasi dari

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)

k. Surat Keterangan dari Dokter Hewan dan Apoteker

l. Daftar Sarana sebagai Distributor/Importir (Obat Hewan/Pakan Ternak)m. Daftar Obat Hewan/Pakan Hewann. Jenis Bahan Persentase dalam Permulaan untuk (Pakan, Obat Hewan), Serta

untuk Pakan Campuran Perlengkapan Pakan dan Imbuhan yang digunakan.o. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

p. Angka Pengenal Impor (API-U / APIT)q. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asalr. Surat Keterangan lain yang diperoleh tergantung jenis PAH/Hewan missal

Sertifikat Vaksinasi Rabies.s. Foto Copy Izin Karantina Hewan Sementara (IKHS)t. Rencana Pemasukan/Pengeluaran ternak BAH dan lampiran Realisasi

sebelumnyau. Foto Copy NKV/SPP pemasukan BAH dan HBAHv. Surat Izin/Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dari Provinsi Penerimaw. Hasil Tes Bebas AI dari Badan/Instansi yang di tunjuk Pemerintahx. Laporan Produksi dari Distribusi Bulan sebelumnya (Form.C)y. Copy Sertifikat of Origin dari Breeder Negara asal (Form.A)z. Copy Sertifikat of Farm dari Breeder Negara asal (Form.B)aa. Lokasi Penggemukan, kandang inti dan plasma dan rencana per- shipmenbb. Kondisi Sapi saat Pengajuan, Lokasi Karantina, Kartu kendali dan Laporan

Perkembangan Agribisnis setiap 2 bulancc. Peninjauan Lapangan / KTP Direktur

Layanan Non Izin Bidang Peternakan Belum Dikenakan Retribusi. Ini berdasarkan dari Tujuan BPPT Bidang Peternakan

a. Mewujudkan Pelayanan perizinan yang tepat, mudah, transparan dan memberikan kepastian hukum.

b. Menjamin ketersedian protein hewani di pasaran, mengatasi rawan gizi, membangkitkan dunia usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dibidang peternakan.

c. Melindungi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dari resiko bahaya yang ditimbulkan oleh hewan sakit (zonosis) bahan makanan asal hewan melalui kontamin, toksin atau organisme penyebab penyakit.

d. Mencegah, membatasi atau mencabut izin yang sudah terbit, keluar masuk hewan, bahan asal hewan antar Pulau maupun antar Negara sesuai Permentan. Nomor 482/KPTS/PD.620/8/2006 untuk mencegah kerusakan terhadap sebuah Negara yang diakibatkan oleh masuknya, berkembangnya atau menyebarkan suatu penyakit.

Diagram alur Mekanisme Pelayanan Perizinan

Penjelasan

Tahap pertama adalah pendahuluan. pemohon perizinan mencari informasi kemana ia akan menguruskan perizinannya. Bisa bertanya ke loket Informasi untuk mendapatkan berkas permohonan, diisi kemudian dikirim ke loket Pendaftaran untuk pemeriksaan kelengkapan. Di loket pendaftaran berkas yang lengkap diteruskan ke ruang proses di bidang Pelayanan untuk verifikasi kajian teknis dan kajian lapangan.

Tahap kedua adalah pemrosesan. Tim teknis melakukan pemeriksaan/pengkajian teknis pada objek perizinan pemohon. Laporannya ditandatangani oleh kepala BPPT dalam bentuk Naskah perizinan/penolakan.

Tahap ketiga adalah pemberian keputusan perizinan. Selanjutnya informasi perizinan dari OPD Teknis dan Kepala BPPT yang telah selesai diverifikasi (naskah perizinan) diberikan oleh Bidang pelayanan kepada pemohon. Pemohon kemudian memberikan retribusi izin kepada loket pembayaran, dengan bukti pembayaran dipakai sebagai syarat mendapat penomoran perizinan/penolakan dari bidang pelayanan. Bukti pembayaran perizinan diteruskan oleh pemohon ke loket pengambilan untuk diarsipkan di bidang pelayanan dan pemberian tembusan izin ke OPD teknis. Sehingga dengan surat izin yang diperoleh, pemohon dapat mencapai tujuannya.

Bila timbul pertanyaan, mengapa untuk mengurus perizinan peternakan harus begitu rumit dan prosesnya memakan waktu? Jawabannya, selain untuk mencapai 3 tujuan BPPT Bidang Peternakan, juga karena perizinan ini telah memiliki dasar hukum, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahum 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/KPTS/PD/8/2008 tentang pemasukan hewan

Ruminansia dan produknya dari Negara atau bagian dari Negara (zone) terjangkit penyakit Bovine Spongiform Enccephalopathy (BSE) kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18 /Permentan /OT.140/1/2008 tentang syarat dan tata cara tata cara pemberian Usaha Obat Hewan

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pakan.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/ Permentan /OT.140/4/2009 tentang pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karka Daging dan/Jeroan dari Luar Negeri serta Pemasukan Lainnya yang berlaku,

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT,140/1/2008 tentang syarat dan tata cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2008 tentang Pemasukan Ternak Rumanansia dan Produknya

10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.

11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/TN.560/1/1984 tentang Pernyataan Indonesia Bebas dari Sebelas Jenis Penyakit Menular.

12. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain provinsi Jawa Barat.

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 1 September 2011 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan

15. Peraturan Menteri Peternakan Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara RI

16. Peraturan Menteri Peternakan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran benih atau bibit ternak ke dalam dan keluar Negera RI

17. Peraturan Menteri Peternakan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dalam dan keluar Negara RI

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peirjinan Terpadu

Daftar Pustaka

http://bppt.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/688 diakses tanggal 4 Oktober 2012 pukul 09.30 WIB

http://www.bandungbaratkab.go.id/dinas-peternakan-dan-perikanan%20kbb.htm diakses tanggal 4 Oktober 2012 pukul 10.07 WIB