PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

Oleh:

DODON 15408041HENDRA BUDIMAN 15408071YUDI ASMARA 15408076

OUTLINE

KONSEP DASAR PERIZINAN JENIS, MEKANISME IZIN, dan SANKSI STUDI KASUS

KONSEP DASAR PERIZINAN

PERIZINAN Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau

perilaku individu atau kolektivitas, hukum memiliki kaidah yang bersifat preventif, yaitu melalui perizinan.

Ateng Syafrudin membedakan perizinan menjadi empat macam, yaitu:

• Izin• Dispensasi• Lisensi• Konsesi

1. 1ZIN, berarti menghilangkan halangan,hal yang dilarang menjadi boleh.

2. DISPENSASI, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan.

3. LISENSI, izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

4. KONSENSI, izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah namun oleh pemerintah diberikan penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pemerintah.

PENGERTIAN

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. (Sjachran Basah, 1995:3)

Izin dikeluarkan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan.

Izin memiliki sifat-sifat keputusan tata usaha negara, yaitu:

Konkret: obyek yang diputuskan tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan.

Individual: harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin.

Final: seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya, yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

TUJUAN PERIZINAN

Adanya kepastian hukum Perlindungan kepentingan umum Pencegahan kerusakan atau

pencemaran lingkungan Pemerataan distribusi barang tertentu

KEDUDUKAN PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG

LEMBAGA PENYELENGGARA PERIZINAN

UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 1:

“Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sejalan dengan perkembangan hukum administrasi, maka pelayanan publik yang kompleks perlu diserahkan kepada administrasi tingkat daerah, termasuk pelayanan perizinan.

Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai wilayah yang luas, keberagaman budaya, sosial, ekonomi, agama dan kepercayaan, serta tingkat kebutuhan yang berbeda-beda di tiap daerah.

Perbedaan tersebut hanya bisa diantisipasi dengan baik jika pemerintah daerah setempat yang mengatur dan mengurusnya.

JENIS, MEKANISME IZIN, dan SANKSI

IZIN PRINSIP (1)Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah

kepada badan usaha atau perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau investasi di suatu daerah.

• Dasar Hukum1. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan

Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.2. Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1993

tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal Jo. Nomor 2/1999 tentang Ijin Lokasi.

3. Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

• PersyaratanMengisi formulir permohonan dengan dilampiri :1. Foto copy KTP.2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan.3. Foto copy NPWP.4. Foto copy surat persetujuan Presiden/Kepala BKPM bagi pemohon yang

menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk badan usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal.

5. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah.

6. Uraian/garis besar rencana proyek.7. Ijin Dari Bina marga bagi bangunan ditepi jalan Propinsi.8. Gambar/Sketsa tanah yang dimohonkan.

IZIN PRINSIP (2)• Mekanisme/Prosedur/Tata Cara 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada bupati

Wonosobo melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo

2. Pemeriksaan berkas3. Pemeriksaan Lapangan dengan instansi teknis

terkait dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut permohonan dapat disetujui atau ditolak

• Waktu Proses dan Biaya1. Waktu proses 7 hari kerja setelah ACC.2. Segala biaya yang timbul dari pekerjaan lapangan

dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.

Izin Lokasi (1)• Dasar Hukum

– Keputusan Walikota Bandung No. 170 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

– Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahum 1999.

• Sasaran/Objek– Perusahaan yang belum memiliki hak penguasaan atas tanah.

• Masa Berlaku– Luas tanah ≤ 25 Ha 1 tahun– Luas tanah > 25 Ha 2 tahun

• Biaya– Tanpa biaya

• Jangka Waktu Penyelesaian– Maksimal 14 hari, terhitung setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

• Persyaratan1. Izin Lokasi Permohonan Baru, dan2. Izin Lokasi Perpanjangan.

Izin Lokasi (2)

1. Izin Lokasi Permohonan Barua. Mengisi dan menandatangani formulir

permohonan,b. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan

berbadan hukum atau surat izin usaha bagi perseorangan,

c. Surat NPWP,d. Sketsa tanah yang dimohon,e. Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi

bagi pemilik tanah,f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun,g. Surat persetujuan Presiden dan Menteri Negara

Investasi/Ketua BKPM,h. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang

telah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang satu grup.

Izin Lokasi (3)

Izin Lokasi (4)2. Izin Lokasi Perpanjangan

a. Surat permohonan izin lokasi,b. Peta lokasi tanah yang dimohonkan,c. Peta penggunaan detail tanah yang dimohon saat

ini,d. Peta tata ruang lokasi yang bersangkutan,e. Peta site plan dari tanah yang dimohon,f. Hasil monitoring pelaksanaan izin lokasi saat

diajukan dispensasi (daftar dan peta) : luas tanah yang dimiliki, luas tanah yang telah bersertifikat, luas tanah yang telah dibangun,

g. Rencana pembangunan lengkap dan waktu penyelesaian proyek,

h. Foto lokasi,i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan

pembangunan dalam 10 tahun terhitung sejak penerbitan SK izin lokasi pertama.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (1)

• Dasar Hukum– Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2002 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

• Sasaran/Objek– Setiap orang atau badan hukum yang ingin memanfaatkan lahan.

• Masa Berlaku– Satu tahun.– Jika ditindaklanjuti dengan IMB, sepanjang tidak ada perubahan peruntukan.


• Persyaratan1. Mengisi dan menandatangani formulir

permohononan,2. Fotocopy KTP atau identitas lainnya,3. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah,4. Gambar rencana bangunan,5. Fotocopy PBB tahun terakhir, dan6. Surat kuasa jika menguasakan.

• Jangka Waktu Penyelesaian– Maksimal 12 hari terhitung setelah persyaratan dipenuhi.


• Biaya1. Bangunan 1 lantai

(indeks fungsi x indeks lokasi x luas persil x tarif dasar fungsi) + biaya pengukuran.

2. Bangunan 2 lantai atau lebih [indeks fungsi x indeks lokasi x (luas persil + luas denah) x tarif dasar fungsi] + biaya pengukuran.

3. Titik tower dan reklame indeks fungsi x indeks ketinggian x indeks lokasi x tarif dasar fungsi x ketinggian tower/reklame.

Izin Mendirikan Bangunan (1) Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kota Bandung No. 14 tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Daerah Tingkat II Kota Bandung.

2. Peraturan Daerah Tingkat II Kota Bandung No. 24 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3. Keputusan Walikota BandungNo. 640/Kep.554-Huk/2004 tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar Bangunan.

• Sasaran/Objek– Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan dan atau bangun bangunan (pagar, menara, bangunan, reklame, SPBU, kolam renang, lapangan olah raga terbuka, Instalasi Pengolahan Air, perkerasan halaman, sumur, utilitas, jembatan, reservoar).

Izin Mendirikan Bangunan (2)

• Masa Berlaku– Selama bangunan berdiri dan tidak mengalami perubahan.

• Waktu Penyelesaian– Maksimal 12 hari kerja setelah persyaratan dipenuhi.

Persyaratan IMB1. Untuk bangunan rumah tinggal, dan2. Untuk bangunan bukan rumah tinggal.

Izin Mendirikan Bangunan (3)1. Untuk Bangunan Rumah Tinggal

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan,b. Fotocopy bukti pemilihan tanah,c. Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum,d. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi

pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya,e. Surat kuasa pengurusan apabila diwakilkan,f. IPPT,g. Gambar rencana teknis bangunan skala 1 : 100,h. Perhitungan konstruksi beton/baja apabila

bertingkat,i. Gambar instalasi listrik, air bersih, air kotor,

dsb,j. Fotocopy KTP, dank. PBB tahun terakhir.

Izin Mendirikan Bangunan (4)2. Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal

a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan,b. Fotocopy bukti pemilihan tanah,c. Salinan akta pendirian untuk pemohon Badan Hukum,d. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang

menggunakan tanah bukan miliknya,e. Surat kuasa pengurusan apabila diwakilkan,f. IPPT,g. Gambar rencana teknis bangunan skala 1 : 100,h. Perhitungan konstruksi beton/baja apabila bertingkat,i. Gambar instalasi listrik, air bersih, air kotor, dsb,j. Fotocopy KTP,k. PBB tahun terakhir, danl. Hasil penelitian tanah untuk bangunan besar dan atau

bertingkat 3 atau lebih dan atau terletak di daerah yang struktur rawan bertingkat.

• Jangka Waktu Penyelesaian– Maksimal 12 hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan

Izin Mendirikan Bangunan (5) Biaya1. Bangunan 1 lantai

a. Bangunan 1 lantai Luas x tarif dasar x 1%

b. Perbaikan bangunan Luas x tarif dasar x 0,5%

c. Pembongkaran bangunan Luas x tarif ongkos

2. Bangunan vertikal > 5 metera. Basement : 1,2b. Lantai dasar : 1,0c. Lantai II : 0,09d. Lantai III : 1,12e. Lantai IV : 1,135f. Lantai V : 1,162g. Lantai VI : 1,197h. Lantai VII : 1,236i. Lantai VIII : 1,265j. Selanjutnya ditambah 0,03 setiap kenaikan 1 lantai.

Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya (1)

Dasar Hukum─ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah.

Sasaran/Objek─ Setiap penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk pemasangan tiang pancang reklame, billboard, jembatan penyeberangan, bangunan shelter bus/halte, dan sejenisnya.

Masa Berlaku─ Sesuai dengan perjanjian

Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya (2)

• Persyaratan1. Mengisi dan menandatangani formulir pemohonan,2. Fotocopy KTP,3. Peta lokasi dan gambar rencana,4. Perhitungan struktur konstruksi, dan5. RAB konstruksi.

• Waktu Penyelesaian– Maksimal 14 hari setelah persyaratan dipenuhi.

• Biaya– 5% dari jumlah fisik sesuai harga standar yang berlaku.

Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan (1)

Keterangan─ Merupakan izin yang diberikan kepada orang

pribadi atau badan hukum untuk membangun jalan masuk hingga ke pekarangan/kavling tanah yang bersangkutan dengan melalui ruang milik jalan.

Dasar Hukum : ─ Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Daerah.

Objek yang diatur : ─ Setiap pembuatan jalan masuk pekarangan yang

melalui ruang milik jalan (RUMIJA).

Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan (2)

Tarif : Rp 50.000/m²

Persyaratan :1. Mengisi formulir permohonan,2. Fotokopi KTP dan badan hukum (bila

pemohon a/n badan hukum),3. Peta Lokasi,4. Gambar Rencana Pemanfaatan Kekayaan

Daerah, dan5. Fotokopi PBB persil yang bersangkutan.

Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan Sejenisnya (1)

Keterangan─ Merupakan izin bagi orang pribadi atau badan

hukum untuk membangun jalan dalam komplek perumahan, pertokoan/komersil.

Dasar Hukum : ─ Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah.

Objek yang diatur : ─ Setiap pembuatan jalan dalam komplek

perumahan, pertokoan/ komersil.

Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan Sejenisnya (2)

Tarif : Rp 50.000/m²

Persyaratan :1.Mengisi formulir permohonan,2.Fotokopi KTP,3.Peta Lokasi, dan4.Gambar Rencana Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran (1)

Keterangan─ Merupakan izin yang diberikan kepada pengguna trotoar,

berm dan saluran air hujan yang sifatnya sementara dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

Dasar Hukum : ─ Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah.

Objek yang diatur : ─ Setiap pengguna trotoar, berm dan saluran air hujan yang

sifatnya sementara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tarif : ─ Rp 25.000/m²

Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran (2)

Persyaratan :1.Mengisi formulir permohonan,2.Fotokopi KTP dan badan hukum (bila pemohon a/n badan hukum),

3.Peta Lokasi4.Gambar Rencana Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan

5.Fotokopi PBB persil yang bersangkutan.

Izin Pematangan Lahan (1)

Keterangan─ Merupakan izin yang diberikan kepada orang pribadi

atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pematangan lahan untuk kawasan perumahan dan usaha.

Dasar Hukum : ─ Perda Kota Bandung No. 05 Tahun 2002 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah.

Objek yang diatur : ─ Setiap kegiatan pematangan lahan untuk kawasan

perumahan dan usaha.

Tarif :─ Rp 500/m³

Izin Pematangan Lahan (2)

Persyaratan :1.Mengisi formulir permohonan,2.Fotokopi KTP dan identitas badan hukum (bila pemohon a/n badan hukum),

3.Peta Lokasi/Gambar Rencana,4.Persetujuan Pemanfaatan Ruang atau IPPT, dan

5.Sertifikat/bukti kepemilikan tanah yang akan dimatangkan.

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (1)

Dasar Hukum─ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2002

tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Sasaran/objek─ Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan

eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan, dan pengambilan air bawah tanah untuk berbagai keperluan selain:

1. Keperluan air minum rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100m3/bulan dengan kedalaman sumur bor 40-60 m dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

2. Keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penilitian dengan kedalaman sumur bor 40-60 m.

3. Keperluan pembuatan sumur imbuhan.4. Keperluan pembuatan sumur pantau.


Masa Berlakua. Izin Usaha Pengeboran ABT berlaku 3

tahun dan dapat diperpanjang,b. Izin Pengeboran/Penggalian/Penurupan

ABT berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali 3 bulan,

c. Izin Pengambilan ABT berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang,

d. Izin Eksplorasi ABT berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang,

e. Izin Juru Bor berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Persyaratan1. Photo copy KTP pemohon,2. Rekomendasi dan saran teknik dari Dinas Pertambangan &

Energi Provinsi Jawa Barat,3. Sertifikat dan Asosiasi dan Herregistrasi LPJK,4. Bukti kepemilikan instalasi bor,5. IMB, site plan, gambar/peta lokasi dan situasi,6. Sertifikat tanah/keterangan kepemilikan tanah dan PBB

terkahir,7. Akta pendirian perusahaan (bagi Badan Hukum) dan HO,8. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar

proyek,9. Pernyataan konservasi dan kelestarian alam.

─ Surat izin lama,─ Kartu herregistrasi,─ KTP dan PBB terakhir.

Jangka waktu pemrosesan : 14 hari Biaya : sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) (1)

Dasar Hukum─ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah.

Sasaran/objek─ Setiap kegiatan penggalian perkerasan jalan, trotoar, berm dan saluran untuk penanaman instalasi telepon, listrik, air ledeng, gas , dan lain-lain.

Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) (2)

Persyaratan :1. Photo copy KTP,2. Photo copy identitas badan hokum,3. Peta/lokasi yang akan

dipakai/dimanfaatkan,4. Rencana pemanfaatan kekayaan daerah.

Jangka waktu penyelesaian : 10 hari setelah persyaratan lengkap

Biaya : tanpa biaya

Izin Pengambilan Air Permukaan (1)

Dasar Hukum1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

06 Tahun 2002 tentang Pengairan di Kota Bandung,

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan.

• Sasaran/objek─ Setiap orang atau badan hukum yang

melakukan kegiatan pengambilan air permukaan.

Persyaratan 1. Mengisi dan menandatangani permohonan,2. Photo copy KTP pemohon,3. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya,4. Photo copy IMB, site plan berikut lampiran gambar denah atau situasi,5. Photo copy Surat Kepemilkan Tanah/keterangan kepemilikan /pemakaian tanah,6. Keterangan domosili perusahaan dari lurah/camat setempat,7. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi

penyelenggaraan pengairan tanah,8. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/menaati ketentuan pelestarian

lingkungan,9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir,10. Peta lokasi pengambilan air permukaan skala 1:100 dan peta situasi skala

1:1000/1:1000011. Photo copy izin lokasi dan izin usaha,12. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan

persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat dengan Input Study Water Balance,

13. Gambar konstruksi bangunan yang telah mendapat persetujuan dari instansi terkait lengkap dengan bangunan ukur serta memperhatikan garis sempadan sungai/saluran,

14. Rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan,15. Rekomendasi/serbaguna dari lurah dan camat setempat.



Jangka Waktu Penyelesaian─ Izin baru maksimal 10 hari kerja setelah pemohon

memenuhi persyaratan,─ Herregistrasi maksimal 3 hari kerja

Biaya1. Retribusi Tanda Daftar Gudang ditetapkan berdasarkan

Untuk penerbitan izin tidak diperlukan biaya tetapi untuk pengambilan air permukaan, retribusi yang dibebankan kepada pemohon antara lain:Retribusi pemanfaatan lahan untuk bangunan intake pada daerah sempalan sungai/saluran dengan ketentuan besarnya adalah = F x Tarif Dasar, di mana F = luas lahan yang dimanfaatkan oleh bangunan intake (m2).

2. Retribusi dikenakan selama pemohon memanfaatkan lahan untuk bangunan pengambilan air permukaan.

Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air (1)

Dasar Hukum1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota bandung,

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan.

• Sasaran/objek─ Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan

kegiatan membuang air buangan ke sumber air.


Persyaratan :1. Mengisi dan menandatangani permohonan,2. Photo copy KTP pemohon,3. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya,4. Photo copy IMB, site plan, berikut lampiran gambar atau denah atau situasi,5. Photo copy Surat Kepemilikan Tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian

tanah,6. Keterangan domisili perusahaan dari lurah/camat setempat,7. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi

penyelenggaraan pengairan,8. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan

pelestarian lingkungan,9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun akhir,10. Peta lokasi pembuangan ke sumber air skala 1:100 dan peta situasi skala

1:100011. Photo copy izin lokasi dan izin usaha,12. Proposal teknis rencana volume air yang akan dibuang ke sumber air

saluran/sungai,13. Gambar konstruksi bangunan yang telah mendapat persetujuan dari instansi

terkait lengkap dengan bangunan ukur serta memperhatikan garis sempadan sungai/saluran.


Jangka waktu penyelesaian :─ Izin baru maksimal 10 hari kerja setelah pemohon memenuhi

persyaratan,─ Herregistrasi maksimal 4 hari kerja.

Biaya :1. Untuk penerbitan izin yang tidak dikenakan biaya, tetapi untuk

pembuangan air buangan ada dua pengenaan retribusi kepada pemohon, yaitu:

2. Sebesar Rp 25/m3 air buangan dibayar sesuai dengan volume yang dibuang ke sumber air dengan dibayar tiap bulan ke Kas Daerah,

3. Retribusi pemanfaatan lahan sempadan sungai/saluran dengan ketentuan besarnya adalah = F x Tarif Dasar, di mana F = luas lahan yang dimanfaatkan oleh bangunan pembuangan (m2), Tarif Dasar = 1% x NJOP terakhir.

4. Retribusi dikenakan selama pemohon membuang air buangan ke sumber air.

Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai (1)

Dasar hukum1. Perda Kota Bandung no.06 tahun 2002 tentang

penyelenggaraan pengairan di Kota Bandung.2. Perda Kota Bandung no.07 tahun 2002 tentang

retribusi pengairan.

Sasaran/ objek─ Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/sungai.

Masa berlakuIzin diberikan selama 1 (satu) tahun.


Persyaratan1. Mengisi dan menandatangani permohonan2. Photo copy KTP pemohon3. Photo copy akta pendirian perusahaan dan/ atau

perubahannya4. Photo copy IMB, Site Plan berikut lampiran gambar

denah atau situasi5. Photo copy surat kepemilikan tanah/ keterangan

kepemilikan/ pemakaian tanah 6. Keterangan domisili perusahaan dari lurah/ camat

setempat7. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang

bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW)

8. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memnuhi/ mentaati ketentuan pelestarian lingkungan

Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, Dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai (3)

9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun akhir10. Peta lokasi saluran yang ada pada lokasi yang dimohon

dengan skala 1 : 500 atau 1 : 1000 dan perencanaan propil memanjang dan melintang dari saluran baru

11. Photo copy izin lokasi12. Berita acara serah terima lahan saluran lama dan baru

• Jangka waktu penyelesaian─ Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan.


Biaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku1. Retribusi izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/sungai ditetapkan berdasarkan

F x Tarif dasardimana, F = Luas perubahan saluran

Tarif dasar = 1% x NJOP terakhir

2. Biaya ini dikenakan hanya satu kali saat adanya pelaksanaan perubahan

Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan Serta Perkuatan Tanggul yang Dibuat oleh Masyarakat (1) Dasar hukum

1. Perda Kota Bandung no.06 tahun 2002 tentang penyelenggaraan di Kota Bandung.

2. Perda Kota Bandung no.07 tahun 2002 tentang retribusi pengairan.

Sasaran/ objek─ Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dibuat oleh masyarakat.


Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan Serta Perkuatan Tanggul yang Dibuat oleh Masyarakat (2)








Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan Serta Perkuatan Tanggul yang Dibuat oleh Masyarakat (3)

9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun akhir10. Peta situasi gambar konstruksi baik bangunan

atau perkuatan tanggul saluran/ sungai pada lahan dimaksud dengan skala 1 : 500 dan 1 : 1000

• Jangka waktu penyelesaian─ maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan

Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan Serta Perkuatan Tanggul yang Dibuat oleh Masyarakat (4)• Biaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku1. Retribusi izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dibuat oleh masyarakat ditetapkan berdasarkan = F x Tarif dasar

dimana, F = Luas tanah sempadan yang digunakan untuk perkuatan tanggul atau bangunan pengairan(m2)

Tarif dasar = 1% x NJOP terakhir

2. Biaya ini dikenakan pertahun dan selama perkuatan tanggul tersebut dimanfaatkan oleh pemohon

Izin Pembangunan Lintasan yang Berada di bawah/di atasnya (1) Dasar hukum1. Perda Kota Bandung no.06 tahun 2002 tentang

penyelenggaraan di Kota Bandung.2. Perda Kota Bandung no.07 tahun 2002 tentang


Sasaran/ objekSetiap orang atau badan hukum yang membangun lintasan yang berada dibawah/diatasnya


Izin Pembangunan Lintasan yang Berada di bawah/di atasnya (2) Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani permohonan2. Photo copy KTP pemohon3. Photo copy akta pendirian perusahaan dan/ atau







Izin Pembangunan Lintasan yang Berada di bawah/di atasnya (3)

9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun akhir10. Peta situasi saluran dengan skala 1 : 500 dan

1 : 1000 dengan gambar perencanaan propil memanjang dan melintang saluran serta konstruksi dan detailnya

• Jangka waktu penyelesaianmaksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan

Izin Pembangunan Lintasan yang Berada di bawah/di atasnya (4)

Biaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku1. Lintasan yang luasnya lebih dari 10 m2

sampai 20 m2 dikenakan Rp. 300.000/ tahun/ lintasan2. Lintasan yang luasnya lebih dari 20 m2

sampai 30 m2 dikenakan Rp. 500.000/ tahun/ lintasan3. Lintasan yang luasnya kurang dari 10 m2

dikenakan Rp. 150.000/ tahun/ lintasan4. Yang dimaksud lintasan disini berupa jembatan, pipa PDAM, PLN, Telkom, Pertamina, papan reklame

Izin Pemanfaatan Bangunan Perairan Dan Lahan Pada Daerah Sempadan Dan Saluran/Sungai (1)

• Dasar hukum1. Perda Kota Bandung no.06 tahun 2002 tentang



Sasaran/ objekSetiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan bangunan perairan dan lahan pada daerah sempadan dan saluran/sungai











9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun akhir10. Peta situasi sungai/ saluran pada lahan yang

dimohon dengan skala 1 : 100 dan 1 : 1000


Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air Dan Lahan Pengairan Lainnya (1)

Dasar hukum1. Perda Kota Bandung no.06 tahun 2002 tentang



Sasaran/ objekSetiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya



Persyaratan1. Mengisi dan menandatangani permohonan2. Photo copy KTP pemohon3. Photo copy akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya4. Photo copy IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah

atau situasi5. Photo copy surat kepemilikan tanah/ keterangan kepemilikan/

pemakaian tanah 6. Keterangan domisili perusahaan dari lurah/ camat setempat7. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan

dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui RT dan RW)


9. Photo copy bukti pelunasan PBB tahun akhir10. Peta situasi sungai/ saluran pada lahan yang dimohon dengan

skala 1 : 100 dan 1 : 100011. Gambar konstruksi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Biaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku1. Retribusi izin lahan mata air dan lahan pengairan lainnya ditetapkan berdasarkan = F x Tarif dasar

dimana, F = Luas tanah sempadan yang digunakan untuk perkuatan tanggul atau bangunan

pengairan(m2) Tarif dasar = 1% x NJOP terakhir

2. Izin berlaku selama satu tahun dan lahan sempadan belum ditata

SANKSIUU Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 Pasal 61 (c) :

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 62 dan 63 :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif, yang dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Pasal 64 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 71 :

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-

STUDI KASUS

IPPT KAWASAN PUNCLUTKawasan Punclut telah dikembangkan untuk Kawasan Hunian dan Pariwisata Terpadu yang dilaksanakan oleh PT Dam Utama Sakti Prima (PT. DUSP). Kegiatan ini didasarkan pada Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota No. 503.640/3095/DTK/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut :

SIPPT tersebut dikeluarkan atas dasar Keputusan Walikota Nomor 640/Kep.641-Huk/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang kelayakan lingkungan pembangunan kawasan wisata dan hunian terpadu punclut sebagai bentuk izin amdal baru untuk PT DUSP.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Pasal 33.

IMB HOTEL VUE PALACEPelanggaran terhadap IMB no. 503.6143/SI-1876/DISBANG/2004

antaralain :- pengurangan garissempadan bangunan

Harusnya24meter menjad i20,2meter- penambahan ketinggian dan lantaibangunan

Harusnya tinggi bangunan 28 meter dengan jumlah lantai maksimal 4 lantai menjadi 46 meter dengan jumlah lantai 6 lantai ditambah kubah

- penambahan jumlah kamarHarusnyajumlahkamar29kamarmenjadi90kamar

- perubahan fungsi ruangTempatparkirdibasementdirancangmenjaditempatkaraoke

PTUN Bandung memenangkan pihak HVP atas gugatannya kepada Pemkot. Hakim menyatakan pembatalan terhadap SK WaliKota Bandung yang mengatur soal pembongkaran lantai lima dan enam Hotel Vue Palace (HotelPlanet). Alasan majelis hakim PTUN menetapkan kekalahan Pemkot adalah SK Walikota itu cacat hukum dan perintah pembongkaran juga tidak memerhatikan azas keadilan.

SEKIANDAN

TERIMA KASIH

TANYA JAWAB (1)CHIKO: semua izin keluar dari lembaga apa?

› Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

pembayaran masuk ke mana?› Ke PAD sebagai retribusi untuk pengelolaan izin

tersebut, jadi biaya perizinan digunakan untuk keperluan pengelolaan izin yang bersangkutan.

tim teknis ngapain? izin apa yg perlu tim teknis?› Tim teknis bekerja untuk melayani masyarakat yang

membutuhkan bimbingan dalam penyediaan syarat2 yg dikenakan atas suatu izin. Contohnya, bagi masyarakat yg tidak mampu membayar arsitek maka dalam mengurus IMB dapat meminta bimbingan Tim Teknis.

TANYA JAWAB (2)ENENG: mekanisme berapa lama?

› Tergantung izin apa yang diurus (sudah ada di slide), waktu perhitungan dimulai ketika persyaratan sudah lengkap.

berlaku untuk semua pembangunan kah? besar kecil?› Iya, yang membuat lama biasanya dalam

melengkapi persyaratan, setelah persyaratan lengkap maka waktu mekanisme sesuai yg ada di slide.

TANYA JAWAB (3)FACHMI: izin tiang reklame pakai amdal atau

fiskal impact gak?› Tidak

IPPT, site plan skala berapa?› Skala tidak diatur secara spesifik

IMB dan penggunaan air tanah, izin per satu rumah atau bagaimana?› Untuk developer semua izin digabung

terpadu, mulai dari izin prinsip, izin lokasi, izin IPPT, izin IMB, dst.

TANYA JAWAB (4)ALI: reklame jatuh, salah izinnya kah?

› Lebih lanjut akan diusut oleh kepolisian. Kalau membahas tentang izinnya maka masuk ke PTUN, tetapi kalau kecelakaannya maka masuk ke hukum perdata.

lembaga pengawasan?› Satpol PP

TANYA JAWAB (5)FANNI: warga ngecek ketentuan dari izin

pemda. ketentuan tidak sesuai. yg salah developer atau pemda?› warga menyampaikan ketidaksesuaian

kriteria ke pemda, kemudian pemda mengusut developer. Yang salah bisa Pemda dan bisa juga developer (jika melanggar ketentuan izin).

Documents

PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN