PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT RIWAYAT KESEHATAN …

Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 1, Februari 2021

55

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT RIWAYAT KESEHATAN

PASIEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14

TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Andi Nurhana

Email: [email protected]

Universitas Tadulako

Abstrak

Pengaturan dan penyelenggaraan sistem informasi publik dilaksanakan oleh Pemerintah,

termasuk sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan yang

dilakukan melalui sistem pelaporan, pendataan dan pemetaan kasus-kasus kesehatan,

termasuk kejadian penyakit. Melalui sistem informasi kesehatan inilah pemerintah

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan

kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hak atas informasi

kesehatan sendiri merupakan hak dasar sosial yakni the rights to health care yang bersumber

dari hak asasi manusia. Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya hak atas

rahasia medis (medical secrecy). Pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,

diatur pula bahwa informasi kesehatan termasuk informasi publik, tetapi informasi kesehatan

yang berisi data kesehatan seseorang termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka

kepada publik. Bagaimana jika hal tersebut terkait dengan medikolegal yang mana

mengharuskan seorang dokter untuk membuka rekam medis pasien untuk kepentingan

hukum.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik; Medikolegal; Rahasia Kedokteran; Sistem

Informasi Publik

PENDAHULUAN

Demokrasi secara sederhana diartikan

sebagai pemerintahan oleh rakyat.

Demokrasi berdiri berdasarkan asumsi

bahwa dalam sebuah negara yang berdaulat

adalah rakyat. Secara teoritis, demokrasi

mendapatkan pembenaran berdasarkan teori

perjanjian sosial membentuk organisasi

negara untuk kepentingan seluruh rakyat (res

publica). Dari sisi hukum, perjanjian tersebut

terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai

hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas

dari constituent power, yaitu rakyat itu

sendiri.

Sebagai wujud dari ide kedaulatan

rakyat, dalam sistem demokrasi harus

dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya

memiliki negara dengan segala

kewenangannya untuk menjalankan semua

fungsi kekuasaan negara, baik di bidang

legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Rakyatlah yang sesungguhnya berwenang

merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan

mailto:[email protected]


56

melakukan pengawasan serta menilai

pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.1

Jika publik tidak mengetahui segala

sesuatu tentang penyelenggaraan negara,

maka dengan sendirinya tidak dapat

menjalankan fungsi kedaulatannya.

Akibatnya, negara menjadi organ yang

terpisah dan otonom dari publik.

Pemerintahan berubah menjadi pemerintahan

birokratik otoriter.2 Demokrasi mensyaratkan

adanya keterbukaan , seperti keterbukaan

informasi publik. Keterbukaan atau

transparansi dalam perkembangannya

menjadi salah satu prinsip atau pilar negara

demokrasi demi terwujudnya kontrol sosial.

Transparansi dan kontrol sosial dibutuhkan

untuk dapat memperbaiki kelemahan

mekanisme kelembagaan demi menjamin

kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara

langsung sangat dibutuhkan karena

mekanisme perwakilan di parlemen tidak

selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya

saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk

representation in ideas yang tidak selalu

inherent dalam representation in presence.3

1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan

Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:

Konstitusi Press, hlm. 144.

2Roberto Mangabeira Unger, Law In Modern

Society: Toward a Criticism of Social Theory,

(New York: The Free Press, 1976), hlm. 58.

3Asshiddiqie, Konstitusi dan

Konstitusionalisme Indonesia, hal. 161-162.

Bandingkan dengan pendapat Robert A. Dahl yang

menyatakan sumber informasi alternatif sebagai salah

satu cirri negara demokrasi modern. Robert A. Dahl,

Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek

Demokrasi Secara Singkat, Judul Asli: On

Hak atas informasi atau right to know

merupakan hak fundamental yang menjadi

perhatian utama para perumus DUHAM.

Pada 1946, majelis umum Perserikatan

Bangsa Bangsa (PBB) menilai bahwa hak ini

penting bagi perjuangan hak-hak yang

lainnya. Hak ini menjadi sokoguru

pemerintahan yang transparan dan

partisipatoris, yang dengannya menyediakan

jalan lempang bagi tersedianya jaminan

pemenuhan hak-hak fundamental dan

kebebasan lainnya. Dengan pertimbangan itu

pula, maka hak atas informasi sebagai bagian

dari kebebasan berpendapat kemudian

dimasukkan ke dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di dalam

Pasal 19 DUHAM dinyatakan bahwa setiap

orang berhak atas kebebasan berpendapat

dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup

kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu

pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk

mencari, menerima dan menyampaikan

informasi dan buah pikiran melalui media

apa saja dan tanpa memandang batas-batas

wilayah.

Penguatan atas hak informasi ini

dinyatakan dalam Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966

(Kovenan Sipol) yang sudah diratifikasi

melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang

Pengesahan Internasional Covenant On Civil

and Political Rights (Kovenan Internasional

Democracy, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin,

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm .118.


57

tentan Hak-hak Sipil dan Politik). Di dalam

Pasal 19 Kovenan Sipol dinyatakan bahwa

setiap orang berhak atas kebebasan untuk

menyatakan pendapat; hak ini termasuk

kebebasan untuk mencari, menerima dan

memberikan informasi dan ide apapun, tanpa

memperhatikan medianya, baik secara lisan,

tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam

bentuk seni, atau melalui media lainnya,

sesuai dengan pilihannya. Norma yang

tercantum di dalam instrumen-instrumen

pokok ini mengikat Negara Indonesia dan

berlaku sebagai hukum nasional (supreme

law of the land). Pemerintah Indonesia

selanjutnya mempunyai kewajiban untuk

menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kewajiban yang diembannya terdiri atas tiga

bentuk, yaitu menghormati (to respect),

melindungi (to protect) dan memenuhi (to

fulfil). Kewajiban untuk menghormati

(obligation to respect) adalah kewajiban

negara untuk menahan diri untuk tidak

melakukan intervensi, kecuali atas hukum

yang sah (legitimate).

Terhadap hak atas informasi juga

berlaku batasan tersebut. Batasan untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan

hak dan kebebasan orang lain, keadilan,

pertimbangan moral, dan nilai-nilai agama

adalah batasan yang terkait dengan informasi

privat. Sedangkan batasan berdasarkan

pertimbangan keamanan dan ketertiban

umum adalah batasan dalam lingkup

informasi publik. Dalam proses perjanjian

sosial, tidak semua hal masuk dalam wilayah

yang diperjanjikan. Terdapat hal-hal yang

sifatnya pribadi yang tetap menjadi masalah

tiap-tiap orang. Informasi yang sifatnya

pribadi tersebut pada prinsipnya bersifat

rahasia. Hal ini diakui dalam Pasal 28G

UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

bendanya.

Untuk menjamin kepastian hukum,

serta jaminan pelaksanakan hak rakyat untuk

mendapatkan informasi publik tersebut

khususnya terhadap kinerja pemerintah

dalam hal penyelenggaraan negara atau

pemerintahannya, maka dibentuklah

peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Keterbukaan Informasi

Publik, yakni Undang-Undang Republik

Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (yang

selanjutnya disebut UU KIP), (LNRI No. 61

Tahun 2008, TLNRI No. 4846) ,

Hadirnya UU KIP merupakan tonggak

penting bagi perkembangan demokrasi di

Indonesia. Sebagai sebuah bentuk freedom of

information act , undang-undang ini

mengatur pemenuhan kebutuhan informasi

yang terkait dengan kepentingan publik.

Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan

penegasan bahwa keterbukaan informasi

publik bukan saja merupakan bagian dari hak

asasi manusia secara universal, namun juga

merupakan Constitutional Rights


58

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F

UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengelola, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia. Hal ini menjadi

penting agar pelayanan publik yang

notabene dilaksanakan oleh pemerintah bisa

berjalan dengan baik.

Adanya keterbukaan informasi,

menjadikan semua hal seolah menjadi

“layak” bahkan “harus” diketahui oleh

masyarakat (setiap orang), sehingga batas

antara ruang pribadi dan ruang publik

menjadi sangat tipis.

hal ini akan menimbulkan persoalan

hukum yang cukup serius jika ternyata

informasi yang dimaksud menyangkut

tentang kondisi kesehatan seseorang

(pasien). Informasi menyangkut data diri

pasien adalah hal yang berhubungan dengan

rahasia pasien (rahasia medis/rahasia

kedokteran). Rahasia kedokteran merupakan

hak pasien yang harus dihormati. Jika hal ini

dilanggar maka akan timbul tanggung jawab

hukum berupa sanksi bagi yang

membukanya. Mengingat pentingnya rahasia

kedokteran yang merupakan salah satu hak

pasien tersebut, maka diaturlah hak atas

rahasia medis ini dalam beberapa peraturan

perundang-undangan di bidang kesehatan,

terutama dalam Undang-undang (UU)

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratek

Kedokteran (UU Praktek Kedokteran).

METODE

Tipe Penelitian

Dalam berbagai literarur yang

membahas tentang metodologi penelitian

hukum, terdapat dua jenis tipe penelitian,

yaitu tipe penelitian hukum normatif dan tipe

penelitian hukum empiris. Dalam penelitan

ini, peneliti merujuk pada metode penelitian

yang bertipe penelitian hukum normatif

dengan dukungan bahan-bahan hukum

terkait dengan isu hukum dalam penelitian

ini.

Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, dikenal

beberapa jenis bahan hukum.

Pengklasifikasian bahan hukum tersebut

sebagaimana peneliti maksud dan gunakan

dalam penelitian ini ialah Bahan Hukum

Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan

Hukum Tertier. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat

autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan

hukum primer merupakan bahan hukum

yang bersifat mengikat dan resmi, meliputi

peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan. Bahan

hukum sekunder adalah bahan hukum yang


59

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang

bahan hukum primer yang merupakan semua

publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi,

meliputi buku-buku teks, makalah-makalah

hukum, artikel dalam berbagai majalah

ilmiah dan jurnal-jurnal hukum. Sedangkan

bahan hukum tertier adalah bahan hukum

yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, meliputi kamus,

ensiklopedia indeks kumulatif dan

sebagainya.

Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang

telah dikumpulkan dan di inventarisasi

tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis

secara mendalam sehingga diperoleh ratio

decidendi mengenai persoalan hukum yang

diteliti. Bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder maupun bahan hukum tertier yang

telah disinkronisasi secara sistematis

kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan

teori-teori hukum yang ada sehingga

diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab

persoalan hukum yang dibahas dalam

penelitian hukum ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak- Hak Pasien dan Bentuk

Perlindungan Hukumnya dalam

Pelayanan Medis

I. Hak atas informasi medik

Dalam hal ini pasien berhak

mengetahui segala sesuatu yang berkaitan

dengan keadaan penyakit, yakni tentang

diagnosis, tindak medik yang akan

dilakukan, risiko dari dilakukan atau tidak

dilakukannya tindak medik tersebut.

Informasi medik yang berhak diketahui

pasien, termasuk pula identitas dokter yang

merawat serta aturan- aturan yang berlaku di

rumah sakit tempat ia dirawat (misalnya

tentang tarif dan cara pembayarann pada

rumah sakit tersebut) Dokter dapat menahan

informasi medik, apabila hal tersebut akan

melemahkan daya tahan pasien4

II. Hak memberikan persetujuan

tindakan medik

Persetujuan tindakan medik merupakan

hal yang sangat prinsip dalam hukum

kedokteran. Dari sudut perdata, hubungan

professional dokter pasien merupakan suatu

kontrak terapeutik dan dengan demikian

hukum perikatan berlaku sepenuhnya, hanya

saja perlu diingat bahwa kontrak terapeutik

itu bukanlah perikatan berdasarkan hasil

(resultaatsverbintennis), melainkan termasuk

dalam kategori perikatan berdasarkan upaya /

usaha yang maksimal

(inspanningverbintennis). Dapat disebut

wanprestasi (ingkar janji) apabila salah satu

pihak tidak melaksanakan,terlambat

4 Chrisdiono M. , Pernak – Pernik Hukum

Kedokteran:Melindungi Pasien dan Dokter, Jakarta:

Widya Medika,1996, hlm 5.


60

melaksanakan atau salah melaksanakan hal

yang diperjanjikan.

Hak atas informasi medik dan Hak

memberikan persetujuan tindakan medik

umumnya disebut sebagai “informed

consent”.

III. Hak atas rahasia medis

Rahasia medis adalah salah satu hak

dari hak pasien sekaligus merupakan

kewajiban sebagai tenaga kesehatan.

Menurut CST. Kansil, rahasia medis adalah

segala sesuatu yang diketahui oleh orang-

orang seperti.5

1. Tenaga kesehatan yang menurut

undang – undang kesehatan;

2. Mahasiswa kedokteran, mahasiswa lain

yang bertugas dalam lapangan

pemeriksaan, pengobatan dan/ atau

perawatan serta orang lain yang di

tetapkan oleh menteri kesehatan,

dan pengetahuan tersebut harus

dirahasiakan oleh orang – orang di

atas, kecuali apabila sesuatu peraturan

lain yang sederajat atau lebih tinggi

daripada peraturan pemerintah yang

menentukan.

IV. Hak untuk menolak pengobatan atau

perawatan serta tindak medik

Beberapa penulis menyebut hak ini

sebagai hak untuk memutusakan hubungan

5

Hendrik ,Etika & Hukum Kesehatan,Jakarta : EGC, 2011, hlm 11.

dokter – pasien dan hal ini memeberikan

keleluasan kepada pasien untuk memperoleh

alternatif tindak medik yang lain hak ini

merupakan perwujudan pasien untuk

menentukan nasibnya sendiri (The Right of

Self-determination) Dengan demikian dokter

atau rumah sakit tidak boleh memaksa pasien

untuk menerima suatu tindak medik

tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan

risiko atau kemungkinan yang terjadi bila

tindak medik itu dilakukan. Bila setelah

menerima penjelasan pasien tetap menolak,

maka pasien harus menandatangani

penolakannya itu.

V. Hak atas second opinion

Dalam usaha mendapatkan “second

opinion” dari dokter lain, maka dokter

pertama tidak perlu tersinggung, demikian

pula dengan keputusan pasien setelah

mendapatkan “second opinion”. Tentu saja

akibat yang timbul dari perbuatan pasien

itu merupakan konsekuensi pasien itu

sendiri.

VI. Hak untuk mengetahui isi rekam

medik (Inzagerecht)

Secara umum telah diketahui bahwa

pasien adalah pemilik isi rekam medik, tetapi

dokter atau rumah sakit adalah pemilik

berkas rekam medik serta bertanggung jawab

sepenuhnya atas rekam medik tersebut.

Apabila pasien menghendaki keluarga atau

pengacaranya untuk mengetahui isi rekam


61

tersebut, maka pasien harus membuat surat

ijin tertulis atas surat kuasa untuk itu.

Berdasarkan ijin itu, dokter atau rumah sakit

dapat memberikan ringkasan atau fotokopi

rekam medik tersebut, meskipun dokter atau

rumah sakit harus tetap menjaga rekam

medik tersebut dari orang yang tidak berhak.

Di beberapa negara yang menganut

kebebasan individu secara mutlak, hak ini

dilaksanakan dengan ketat, sehingga seorang

suami (misalnya) tidak bisa demikian saja

memperoleh rahasia medik istrinya. Hak-hak

pasien atas rekam medis ini muncul karena

pasien adalah pemilik dari rekam medis

yang telah diisi. Pada saat masa

pengobatan pasien di suatu sarana

pelayanan kesehatan telah selesai, pasien

tersebut berhak atas informasi mengenai

rekam medisnya, dan dari segi praktis hal

ini memberikan hak untuk memeriksa

dan membuat fotocopy. Walaupan pasien

telah menerima informasi mengenai

rekam medisnya, pihak sarana pelayanan

kesehatan tetap wajib menjaga kerahasiaan

rekam medis pasien, mengingat rekam

medis merupakan unsur dari kerahasiaan

kedokteran.

Agar menjadi lebih jelas, hak-hak

pasien atas rekam medis akan diulas lebih

lanjut dalam uraian seperti yang diatur

dalam undang- undang praktek kedokteran

di bawah ini:

Hak Akses Pasien Terhadap Isi

Rekam Medis

Hak akses pasien terhadap isi dari

rekam medisnya merupakan kalanjutan dari

hak atas badan sendiri. Hak akses ini

memastikan wewenang pasien untuk

melihat atau mengcopy data rekam

medisnya sendiri. Menurut J. Guwandi,

dasar dari hak akses pasien terhadap

rekam medisnya adalah:6

a. Data medik yang tercantum di dalam

berkas rekam medis adalah data-

data pribadi pasien yang merupakan

tindak lanjut dari pengungkapan

penayakit yang dideritanya oleh

pasien kepada dokternya. Oleh karena

itu pasien pun berhak untuk

memperoleh informasi untuk

mengetahui apa-apa saja yang telah

dilakukan terhadap dirinya dalam

rangka penyembuhannya.

b. Hubungan hukum yang ada antara

pasien dan dokter untuk berusaha

menyembuhkan

(inspanningsverbintenis). Untuk

mengetahui usaha dokter tersebut,

pasien dapat melihat berkas rekam

medisnya. Di dalam prakteknya hak

akses pasien terhadap rekam

medisnya hanya dapat terwujud

dengan memberikan fotocopynya.

6 Guwandi. Hukum Medik. Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 1992, hlm. 51-52.


62

c. Kelanjutan dari hak-hak asasi

manusia. Hak akses pasien terhadap

medical record adalah sebagai

kelanjutan dari kewajiban dokter

untuk memberi informasi kepada

pasien. Apabila pasien boleh

mengetahui apa yang dideritanya,

maka pasien itu pun boleh

mengetahui pengobatannya.

d. Dokter berkewajiban untuk

menyerahkan berkas rekam medis

yang telah diisi pada petugas rumah

sakit bagian rekam medis. Dalam

proses pelaksanaan upaya pengobatan

terhadap seorang pasien di sarana

pelayanan kesehatan, hubungan

hukum antara tenaga kesehatan dan

pasien merupakan suatu hubungan

berdasarkan usaha yang maksimal

(inspanningsverbintenis). Usaha

maksimal itu dapat diwujudkan

dengan melakukan tindakan

berdasarkan keahlian sesuai dengan

standar profesi medis.7

Oleh karena segala tindakan tersebut

berkaitan dengan jiwa seorang pasien,

maka jelas bahwa pasien berhak untuk

mengetahui segala tindakan serta

pengobatan apa saja yang telah dilakukan

dan diberikan kepadanya. Hal ini

berkaitan juga dengan dengan kewajiban

7 Bekti Suryani. Paduan Yuridis Penyelenggeraan

Praktek Kedokteran. Dunia Cerdas. Yogyakarta, 2013. Hlm,

107.

pasien untuk membayar biaya perawatan

yang pada umumnya ditentukan

berdasarkan banyaknya obat-obatan yang

dikonsumsi oleh pasien, jumlah dokter yang

menangani, terapi- terapi yang sudah

dijalani, juga lamanya perawatan.8

Keseluruhan data tersebut dicatat secara

lengkap di dalam berkas rekam medis. Oleh

karena itu, kepada pasien diberikan hak

untuk mengakses materi / data rekam

medis, sehingga tidak akan ada keraguan

yang timbul mengenai tindakan-tindakan

medis yang telah diterimanya serta

besarnya biaya perawatan yang dibebankan

kepadanya.

Hak Atas Kerahasiaan Rekam

Medis

Salah satu hak sekunder dalam bidang

kesehatan adalah hak atas privacy. Inti dari

hak ini adalah suatu kewenangan untuk tidak

diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak

dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain

tanpa persetujuannya. Termasuk juga bebas

dari penderitaan yang tidak

dikehendakinya.

Hak atas privacy ini melahirkan hak

atas rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran

secara singkat dapat diartikan sebagai segala

sesuatu yang menyangkut keadaan diri

pasien berkaitan dengan penyakitnya yang

disadari atau tidak disampaikan kepada

8 Darda Syahrizal & Senja Nilasari. Undang-

Undang Praktek Kedokteran & Aplikasinya. Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 33.


63

dokter, atau dapat juga diartikan sebagai

segala sesuatu yang diketahui oleh dokter

dalam rangka mengobati atau merawat

pasien.

B. Rahasia Kedokteran

Menurut pendapat ahli, yang dimaksud

dengan rahasia kedokteran adalah:

1. Segala sesuatu yang oleh pasien secara

sadari atau tidak disadari disampaikan

kepada dokter, dan

2. Segala sesuatu yang oleh dokter

diketahuinya dalam rangka mengobati

atau merawat pasien.

Dalam pelayanan kesehatan, dokter

memperoleh informasi penyakit pasien yang

sesungguhnya merupakan sesuatu yang

sifatnya privasi yang terpaksa

disampaikan kepada dokter demi

kesembuhan penyakitnya. Sejak dulu,

rahasia pasien ini tetap terjaga dan terjamin

di tangan kalangan tenaga kesehatan. Dalam

hal ini, harus dibedakan antara “berkas” yang

memuat rahasia medis dan “isi” (materi dari

berkas rekaman medis tersebut). Rahasia

kedokteran adalah rahasia dibidang

kedokteran, dan bukan rahasia sang dokter.

Kata “kedokteran” (dibandingkan dengan

istilah „dokter‟) dalam kaitan ini adalah

sebuah kata sifat (adjective) yang

menunjukkan sifat dari rahasia tersebut, yaitu

sifatnya yang terletak di bidang medis.

Seorang dokter hanya diwajibkan

berdasarkan profesinya untuk untuk

menyimpan rahasia yang dipercayakan

pasien kepadanya, seperti halnya profesi

lainnya di mana unsur kepercayaan

merupakan sesuatu yang mutlak, misalnya:

pengacara, pastor, pendeta, dan sebagainya.

Oleh karena istilah “kedokteran” maka tidak

mengherankan apabila masih ada sebagian

kecil kalangan dokter (tenaga medis) yang

menganggap bahwa rahasia itu adalah

rahasia dokternya, milik dokter dan bukan

milik pasien. Maka dianggapnya bahwa

dokterlah yang berwenang untuk

memutuskan boleh atau tidaknya membuka

rahasia tersebut kepada pihak lain. Selain itu

biasanya masih ditambah anggapan bahwa

rahasia itu paling-paling bisa diberitahu

kepada teman sejawatnya saja, tidak kepada

pihak diluar disiplin kedokteran, walaupun

atas persetujuan pasiennya.

C. Klasifikasi Informasi menurut

Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik mengatur

jenis dan klasifikasi informasi publik.

Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik

dibagi menjadi sebagai berikut:9

a. Informasi yang wajib diumumkan

secara berkala/reguler (pasal 9);

b. Informasi yang wajib diumumkan

9Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi publik


64

secara serta merta (Pasal 10);

c. Informasi yang wajib tersedia setiap

saat (Pasal 11);

d. Informasi yang dikecualikan (Pasal

17).

Sedangkan jenis-jenis informasi dari

klasifikasi informasi tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala yaitu:

1. informasi yang berkaitan dengan Badan

Publik;

2. informasi mengenai kegiatan dan

kinerja Badan Publik terkait;

3. informasi mengenai laporan keuangan;

dan/atau

4. informasi lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Informasi ini wajib diumumkan paling

lambat 6 bulan sekali.

b. Informasi yang wajib diumumkan

secara serta merta

Informasi yang masuk dalam kategori ini

adalah informasi yang berkaitan dengan

kebutuhan mendesak bagi hajat hidup

orang banyak dan ketertiban umum.

Misalnya informasi tentang kemungkinan

akan datangnya bencana alam dan

penyebaran suatu penyakit ber- bahaya

seperti flu burung, SARS, demam

berdarah, dan sebagainya.

c. Informasi yang wajib tersedia setiap

saat

Termasuk dalam kategori informasi ini

adalah:

1. Daftar seluruh Informasi Publik yang

berada di bawah penguasaannya;

2. Hasil keputusan Badan Publik dan

pertimbangannya;

3. Seluruh kebijakan yang ada berikut

dokumen pendukungnya;

4. Rencana kerja proyek termasuk di

dalamnya perkiraan pengeluaran

tahunan Badan Publik;

5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak

ketiga;

6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan

Pejabat Publik dalam pertemuan yang

terbuka untuk umum;

7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik

yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat ; dan/atau

8. Laporan mengenai pelayanan akses

Informasi Publik sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

d. Informasi yang dikecualikan.

Termasuk kategori informasi ini adalah:

1. Informasi publik yang dapat menghambat

proses penegakan hukum, yaitu informasi

yang dapat:

a. Menghambat proses penyelidikan

dan penyidikan suatu tindak pidana;

b. Mengungkapkan identitas

informan, pelapor, saksi, dan/atau


65

korban yang mengetahui adanya

tindak pidana;

c. Mengungkapkan data intelijen

kriminal dan rencana-rencana yang

berhubungan dengan pencegahan dan

penanganan segala bentuk kejahatan

transnasional;

d. Membahayakan keselamatan dan

kehidupan penegak hukum dan/atau

keluarganya; dan/atau;

e. Membahayakan keamanan peralatan,

sarana, dan/ atau prasarana penegak

hukum.

2. Informasi publik yang dapat mengganggu

kepentingan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual dan perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat.

3. Informasi yang dapat membahayakan

pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

a. Informasi tentang strategi, intelijen,

operasi, taktik dan teknik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan

sistem pertahanan dan keamanan

negara, meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengakhiran atau

evaluasi dalam kaitan dengan

ancaman dari dalam dan luar negeri;

b. Dokumen yang memuat tentang

strategi, intelejen, operasi, teknik dan

taktik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan sistem pertahanan

dan keamanaan negara yang

meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengakhiran atau

evaluasi;

c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau

dislokasi kekuatan dan kemampuan

dalam penyelenggaraan sistem

pertahanan dan keamanan negara

serta rencana pengembangannya;

d. Gambar dan data tentang situasi dan

keadaan pangkalan dan/atau

instalasi militer;

e. Data perkiraan kemampuan militer

dan pertahanan negara lain terbatas

pada segala tindakan dan/atau

indikasi negara tersebut yang dapat

membahayakan kedaulatan negara

kesatuan republik indonesia dan/atau

data terkait kerjasama militer dengan

negara lain yang disepakati dalam

perjanjian tersebut sebagai rahasia

atau sangat rahasia;

f. Sistem persandian negara; dan/atau

g. Sistem intelijen negara.

4. Informasi publik yang dapat

mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

5. Informasi yang dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional:

a. Rencana awal pembelian dan

penjualan mata uang nasional atau

asing, saham dan aset vital milik

negara;

b. Rencana awal perubahan nilai tukar,

suku bunga, model operasi institusi

keuangan;


66

c. Rencana awal perubahan suku bunga

bank, pinjaman pemerintah,

perubahan pajak, tarif, atau

pendapatan negara/daerah lainnya;

d. Rencana awal penjualan atau

pembelian tanah atau properti;

e. Rencana awal investasi asing;

f. Proses dan hasil pengawasan

perbankan, asuransi, atau lembaga

keuangan lainnya; dan/atau

g. Hal-hal yang berkaitan dengan proses

pencetakan uang.

6. Informasi yang dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri:

a. Posisi, daya tawar dan strategi yang

akan dan telah diambil oleh negara

dalam hubungannya dengan

negosiasi internasional;

b. Korespondensi diplomatik

antarnegara;

c. Sistem komunikasi dan persandian

yang dipergunakan dalam

menjalankan hubungan

internasional; dan/atau

d. Perlindungan dan pengamanan

infrastruktur strategis indonesia di

luar negeri.

7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi

akta otentik yang bersifat pribadi dan

kemauan terakhir ataupun wasiat

seseorang;

8. Informasi yang dapat mengungkap

rahasia pribadi, yaitu:

a. Riwayat dan kondisi anggota

keluarga;

b. Riwayat, kondisi dan perawatan,

pengobatan kesehatan fisik, dan

psikis seseorang;

c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan,

dan rekening bank seseorang;

d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan

dengan

kapabilitas,intelektualitas dan

rekomendasi kemampuan seseorang;

dan/atau Catatan yang menyangkut

pribadi seseorang yang berkaitan

dengan kegiatan satuan pendidikan

formal dan satuan pendidikan

nonformal

e. Catatan yang menyangkut pribadi

seseorang yang berkaitan dengan

kegiatan satuan pendidikan formal

dan satuan pendidikan nonformal.

9. Memorandum atau surat-surat antar

Badan Publik atau intra Badan Publik,

yang menurut sifatnya dirahasiakan

kecuali atas putusan Komisi Informasi

atau pengadilan;

10. Informasi yang tidak boleh

diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang.

D. Akibat hukum dibukanya Riwayat

kesehatan Pasien

Kewajiban menjaga rahasia kedokteran

ini harus di junjung tinggi oleh dokter dan

tenaga kesehatan lain, karena kerahasiaan ini

merupakan hak atas privacy oleh sipasien


67

dan haknya kepada siapa iya akan

mengungkapkannya, Masalah kerahasiaan

kedokteran ini mempunyai dasar perbuatan

melawan hukum, antara lain karena adanya

kewajiban kepedulian (duty of care) dari

dokter terhadap pasiennya. Kewajiban

tersebut merupakan salah satu unsur utama

dari setiap perbuatan melawan hukum,

sehingga apabila dokter tanpa alasan yang

sah membuka rahasia pasiennya, maka

tindakan dokter tersebut secara hukum dapat

digolongkan kedalam suatu perbuatan

melawan hukum.

Dokter dan tenaga kesehatan juga

merupakan makhluk sosial, berinteraksi

dengan anggota masyarakat lain, dalam

menjalankan tugasnya bentukan hukum

dokter dan tenaga kesehatan juga

berkedudukan sebagai subyek hukum,

dengan adanya sumber-sumber hukum yang

mengatur masalah hukum kedokteran, maka

dokter melanggar harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban dokter disini

merupakan suatu masalah dari banyak segi.10

Karena hukum kesehatan sendiri mempunyai

tiga aspek hukum, kedudukan dokter

didalam masyarakat mempunyai fungsi

ganda disamping itu sebagai anggota

masyarakat dan pelayan kesehatan

masyarakat itu sendiri. Sebagai anggota

masyarakat, maka keseluruhan hukum

10 Muhamad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan,

(Jakarta:Prenamedia Group, 2015), hlm. 95.

(pidana, administrasi, dan perdata) berlaku

bagi dokter. Selain sanksi dan penerapan

hukum atas pelanggaran kerahasiaan

kedokteran, dokter dan tenaga kesehatan

lainnya juga melakukan pelanggaran etik

yang sanksi akan diberikan oleh profesi

masing-masing.

Pelanggaran terhadap Rahasia

kedokteran bukan saja terkait pelanggaran di

ruang lingkup kedokteran atau tenaga

kesehatan saja, pelanggaran atas rahasia

kedokteran juga merupakan pelanggaran

rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam

KUHP Pasal 322 (1) barang siapa dengan

sengaja membuka rahasia yang wajib

disimpannya, karena jabatan atau

pencahariannya, baik yang sekarang ataupun

yang dahulu, diancam dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau denda

sebanyak enam ratus rupiah. (2) apabila

kejahatan ini dilakukan seorang tertentu,

kejahatan ini hanya dapat dituntut atas dasar

pengaduan orang itu. Pembocoran rahasia

kedokteran atau rahasia jabatan merupakan

delik aduan.

Ketentuan tentang rahasia kedokteran

selain diatur dalam Kitab Undang- undang

Hukum Pidana (KUHP) ketentuan ini juga

diatur dalam Undang-undang khusus dalam

hukum kesehatan, sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 48 Undang-Undang No 24

Tahun 2009 tentang praktek kedokteran

berbunyi: ayat (1) setiap dokter atau dokter


68

gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

wajib menyimpan rahasia kedokteran; ayat

(2) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya

untuk kepentingan kesehatan pasien,

memenuhi permintaan aparatur penegak

hukum dalam rangka penegakkan hukum,

permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pelanggaran-pelanggaran

terhadap ketertiban umum relevansinya

dengan pelanggaran pidana terkadang dokter

dipanggil sebagai saksi ahli dalam proses

penyelidikan dan proses peradilan di

pengadilan yang di dalamnya harus

memberikan keterangan yang wajib

disimpannya, tidak dipidana. Hal ini

disebabkan perbuatan memberikan

keterangan tersebut kehilangan sifat

melawan hukumnya yaitu mendahulukan

kepentingan yang lebih besar yang berupa

kepentingan hukum untuk tegaknya keadilan.

Meskipun demikian ketentuan Pasal 48 UU

Nomor 29 Tahun 2004 tersebut tidak

mengkriminalisasikan perbuatan menyimpan

rahasia kedokteran, tetapi ketentuan pasal

322 KUHP tetap dapat diberlakukan

terhadap pekerjaan dokter.

Pelanggaran terhadap kerahasiaan

kedokteran selain pelanggaran hukum pidana

juga pelanggaran hukum administrasi dan

pelanggaran etik, pelanggaran admisnitrasi

dan etik dapat diberikan oleh masing-masing

organisasi profesi baik profesi dokter

ataupun organisasi profesi lain, misalnya

perawat, bidan dan seabagainya. Dalam pasal

64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

dijelaskan bahwa tugas dari Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

antara lain: menerima pengaduan, memeriksa

dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan

menyusun pedoman dan tata cara

penanganan kasus pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi. Hal ini berarti bahwa

keberadaan Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia hanya sebatas

memeriksa dan memutus kasus pelanggaran

disiplin dokter dan dokter gigi dan tidak

diberikan tugas atau kewenangan memeriksa

dan memutus perkara pidana. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang- Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, yaitu: “Pengaduan sebagaimana

diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak

menghilangkan hak setiap orang untuk

melaporkan adanya dugaan tindak pidana

kepada pihak yang berwenang dan/atau

menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah

diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut :


69

1. Perlindungan hukum riwayat

kesehatan atau yang dikenal sebagai

rekam medis seorang pasien menurut

Undang-Undang Nomor 29 tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran,

telah dikualifikasikan sebagai data

yang harus dirahasiakan. Meskipun

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik telah diberlakukan namun

tidak menjadikan data terkait rekam

medis pasien dapat dibuka untuk

umum. Sehingga rekam medis

tersebut wajib untuk dilindungi dan

dijaga kerahasiaannya.

2. Akibat hukum dalam pelanggaran

terkait rekam medis yaitu dapat berupa

berbagai sanksi yaitu berupa Sanksi

keperdataan dapat berupa digugatnya

seorang dokter akibat perbuatan

melawan hukum maupun

wanprestasi. Kemudian untuk sanksi

pidana, seorang dokter yang membuka

rahasia kedokteran tanpa alasan dan

prosedur dapat dikenakan sanksi

berdasarkan pasal 322. Serta sanksi

administrasi bagi dokter yang

melanggar kewajiban simpan rahasia

kedokteran dapat dikenakan sanksi

berupa teguran tertulis, pencabutan izin

operasionalnya

Rekomendasi

Dibutuhkan instrumen hukum untuk

merespon pelanggaran terhadap data pribadi

pasien. Diantaranya dengan pembentukan

hukum perlindungan data pribadi yang lebih

khusus dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:

Konstitusi Press.

Chrisdiono M, 1996, Pernak – Pernik Hukum Kedokteran:Melindungi Pasien dan Dokter,

Jakarta: Widya Medika.

Hendrik ,2011, Etika & Hukum Kesehatan,Jakarta : EGC.

Guwandi.1992, Hukum Medik. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Muhamad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan, Jakarta:Prenamedia Group.


70

Bekti Suryani, 2013, Paduan Yuridis Penyelenggeraan Praktek Kedokteran. Dunia Cerdas.

Yogyakarta.

Darda Syahrizal & Senja Nilasari, 2013, Undang-Undang Praktek Kedokteran &

Aplikasinya. Dunia Cerdas, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar NRI tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On

Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentan Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Documents

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT RIWAYAT KESEHATAN …