PERSPEKTIF ISSN : 2085

PERSPEKTIF ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013 220

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI

KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

Jusmaleara Senja

Email : [email protected]

Jl. T.M. Hanafiah No. 1 Program Studi Magister Studi Pembangunan

Universitas Sumatera Utara

Diterima 30 Agustus 2013/ Disetujui 13 September 2013

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the Government’s role of the GayoLues

District whilw realizing The Farmers Society Movement Welfare Programme

(GEMASIH) in order to improve the welfare of farmers and the obstacles encountered in

the effort to improve the welfare of the farming community.The type of this research is

descriptive. The results clarify that the government’s role in the development of the

welfare GayoLues farmers are realized through the implementation of the tasks and work

associated with the development of the agricultural sector in the district of Gayo been

implemented. Nevertheless there are still some side action effectiveness and quality of

human resources that need more intensive attention in the future

Keywords : Roles, Government of Gayo Lues, Movement, Farmers.

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peran Pemerintah

Kabupaten Gayo Lues mewujudkan Program Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera

(GEMASIH) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa peran pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam pembangunan

kesejahteraan masyarakat petani yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan

pekerjaan yang terkait dengan dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gayo

sudah dilaksanakan dengan baik. Meski demikian masih terdapat beberapa sisi

efektivitas tindakan serta kualitas sumber daya manusia yang perlu mendapatkan

perhatian lebih intensif lagi di masa yang akan datang.

Kata Kunci :Peran, Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues, Gerakan, Petani.

PENDAHULUAN

Petani merupakan sosok yang sangat

pokok di negara ini, bahwa Indonesia adalah

negara agraris dimana sebagian besar

penduduknya bercocok tanam. Data

memperlihatkan bahwa kesejahteraan petani

sangatlah rendah, ini disebabkan biaya

produksi yang sangat tinggi dan ini tidak

diimbangi dengan produksi yang tidak

menentu serta faktor hama dan cuaca yang

sangat berpengaruh dalam kegagalan panen.

Lebih dari 70% petani di Indonesia adalah

petani kecil/ gurem. Dapat dikatakan petani

gurem ialah : petani yang pendapatanya

rendah, yaitu kurang dari setara 240 kg beras

per kapita per tahun Petani yang memilki

lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar

lahan di Jawa atau 0,5 hektar di luar jawa. Bila

petani tersebut juga mempunyai lahan tegal,

maka luasnya 0,5 hektar dijawa dan 1,0 hektar

diluar jawa, petani yang kekurangan modal

dan memiliki tabungan yang terbatas, Petani

yang memiliki pengetahuan terbatas adan

kurang dinamik.

Hasil sensus dari BPS (Badan Pusat

Statistik) pada tahun 2010 bahwa rata-rata

penduduk di Indonesia yang hidup dibawah

garis kemiskinan adalah petani angka

kemiskinan masih di atas 10 persen. Sejak

tahun 2005 hingga kini, angka kemiskinan

secara umum memang terus menurun secara

konsisten, namun sanyangnya, penurunan ini



sangat lambat dan tidak sebanding dengan

banyaknya dana yang telah digelontorkan oleh

pemerintah untuk program-rogram

pengentasan kemiskinan yang telah naik

berlipat-liapat sejak 2004 hingga kini.

Revitalisasi sektor pertanian dan

perdesaan telah terbukti tidak berkontribusi

secara maksimal terhadap pengentasan

kemiskinan di daerah perdesaan. Penurunan

persentase penduduk miskin di perdesaan

cenderung lambat, dan hingga kini masih tetap

tinggi. Sektor perdesaan merupakan kunci

utama keberhasilan pengentasan kemiskinan di

Indonesia, karena 2/3 penduduk miskin kita

ada di desa. Karenanya, pembangunan sektor

perdesaan melalui penguatan sektor pertanian

dan pengembangan sektor non pertanian

perdesaan merupakan suatu keharusan demi

berhasilnya upaya pengentasan kemiskinan di

Indonesia

Permasalahan mendasar yang dihadapi

petani adalah kurangnya akses terhadap

sumber permodalan, teknologi dan pasar.

Pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan

perdesaan secara langsung/tidak langsung akan

berdampak pada pengurangan penduduk

miskin. Konsep pembangunan agribisnis

perdesaan selama ini masih bersifat

parsial,tidak fokus dan tak terjaga

kontinyuitasnya.

Melihat banyaknya hal yang menghambat

para petani dalam mewujudkan

kesejahteraanya dan dalam mewujudkan

swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kebijakan di masa lalu yang mengharuskan

petani menggunakan pupuk kimia, pestisida

kimia yang bertujuan dalam swasembada

pangan akan tetapi kondisi lapangan banyak

sekali penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi :Penggunaan pestisida dan pupuk kimia

yang berlebih bahkan melebihi dosis

menyebabkan kondisi tanah dalam jangka

panjang akan menjadi mati karena unsur hara

didalam tanah akan menjadi hilang.Kondisi

petani kita yang penggunaan pupuk kimia dan

pestisida secara berlebih justru banyak

dilakukan oleh para petani kecil yang notabene

hanya memiliki lahan yang sempit.

Apabila permasalahan-permasalahan di

atas tidak segera ditangani dengan benar dan

secara berkelanjutan, maka sangat mengancam

di segala sektor dimana : mengancam kondisi

ketahanan pangan didalam negeri sebab

berkurangnya hasil pertanian bahkan bisa

mengakibatkan gagal panen secara global .

Sektor ekonomi akan menambah jumlah

kemiskinan ditingkat petani, khususnya petani

kecil. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia

akan mengakibatkan pencemaran lingkungan

baik pencemaran air, tanan dan pencemaran

udara. Bahan pangan yang mengandung B3

bila masuk dalam tubuh maka dapat memicu

penyakit kanker, sehingga apabila kondisi

seperti masih berlanjut maka kondisi

kesehatan bangsa Indonesia juga sangat

terancam.

Melihat karakteristik dan topografi

wilayah Kabupaten Gayo Lues maka dalam

upaya percepatan pembangunan lebih

menitikberatkan pada sektor pertanian yang

merupakan salah satu andalan dalam upaya

menggerakan roda pembangunan ekonomi

daerah dan upaya untuk menambah inkam

perkapita daerah disamping itu juga dapat

menambah PAD (Pendapatan Asli

Daerah).selain potensi atau sumberdaya lahan

yang tersedia cukup luas untuk pengelolaan

pertanian dan lahan usaha lainnya yang

bergerak dalam uasaha tani,sebahagian besar

masyarakat Kabupaten Gayo Lues

menggantungkan hidupnya pada sektor

pertanian terutama tanaman pangan.

Untuk mewujutkan Visi Misi Bupati

Gayo Lues maka dicanangkan suatu gerakan

masyarakat yang diberi nama Gerakan

Masyarakat Petani Sejahtera yang disingkat

dengan GEMASIH. Dengan Program ini

lahan-lahan tidur akan dimanfaatkan dengan

kegiatan budidaya tanaman jagung hibrida.

Tanaman jagung selain dibudidayakan secara

monokultur dapat dimanfaatkan sebagai

tanaman sela tanaman perkebunan seperti kopi



dan kakao.Setelah program penanaman jagung

hibrida berjalan dengan baik maka diharapkan

pada lahan tersebut diarahkan untuk

membudidayakan tanaman perkebunan seperti

kopi dan kakao.Dengan program ini

diharafkan dapat mengurangi aktivitas

masyarakat untuk melakukan penebangan dan

perambahan hutan secara liar dalam membuka

lahan pertanian Kabupaten Gayo Lues dalam

Pengelolaan hutan dengan Moto “Hutan

Lestari Masyarakat Sejahtera”

Keberhasilan program Gemasih sangat

ditentukanoleh dukungan pemerintahdan

masyarakat secara bahu-membahu bekerja

sama untuk kesuksesan,hal lain yang ikut

menentukan adalah dukungan penerapan

tehnologi pertanian,akses transportasi dalam

upaya pendistribusian sarana produksi dan

hasil panen,disamping aspek kelembagaan

petani dan permodalan.Untuk meningkatkan

keberhasilan program pengembangan tanaman

pangan khusus jagung,maka pendekatan yang

dapat dilakukan antara lain adalah

pemanfaatan lahan tidur dan peningkatan

aktivitas penanaman dari 1(satu) kali

penanaman untuk ditingkatkan menjadi 2

(dua) kali penanaman setahun secara

introduksi novasi tehnologi pertanian melalui

penerapan Tehnologi dan penggunaan alat-alat

dan mesin Pertanian(alsitan)

Keberhasilan program Gemasih yang

diluncurkan oleh pemerintah daerah tidak

terlepas dari segala peran dari lini ataupun

lapisan masyarakat baik ditingkat desa atau

kecamatan maupun tingkat Kabupaten karna

dengan adanya saling menopoang untuk

keberhasilan suatu program maka pemerintah

mempunyai peranan penting untuk hal ini

demi menciptakan masyarakat yang sejahtera

melalui perogram Gerakan Masyarakat Petani

Sejahtera(gemasih).

Secara ideal, kehadiran program ini tidak

lain adalah adanya keinginan untuk

mewujudkan cita-cita kesejahteraan

masyarakat di daerah. Berbagai literature

menjelaskan bahwa sejahtera menunjuk ke

keadaan yang baik, kondisi manusia di mana

orang-orangnya dalam keadaan makmur,

dalam keadaan sehat dan damai. Dalam

ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan

keuntungan benda. Sejahtera memliki arti

khusus resmi atau teknikal, seperti dalam

istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam

kebijakan pembangunan, kesejahteraan sosial

menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah

istilah yang digunakan dalam ide negara

sejahtera(welfare state).

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia

adalah makhluk sosial, yang mana semua yang

kita lakukan tidak dapat lepas dari orang lain.

Dan setiap manusia ingin hidup dengan

sejahtera. Kondisi Sejahtera yang dimaksud

menunjuk pada kesejahteraan sosial, yaitu

tercukupinya kebutuhan material dan non-

material. Dalam masyarakat Indonesia, kondisi

sejahtera itu diartikan hidup aman dan bahagia

karena semua kebutuhan dasar dapat

terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi,

kesehatan, tempat tinggal, pendidikan,

pendapatan yang layak, dan perlindungan.

Orientasi kesejahteraan sosial”, definisi

kesejahteraan sosial dibedakan menjadi 3

kelompok, yaitu; kesejahteraan sebagai sebuah

kegiatan atau pelayanan, keadaan dan ilmu.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai

sebuah keadaan adalah kesejahteraan yang

melipti jasmaniah, rohaniah dan bukan

merupakan perbaikan dan pemberantasan

keburukan sosial tertentu saja.

Tentu pemahaman penulis terhadap

kesenjangan yang cukup signifikan antara

permasalahan seputar kesejahteraan petani di

Gayo Luwes dengan cita-cita mewujudkan

masyarakat yang sejahtera khususnya dalam

status petani semakin memberikan gambaran

bahwa permasalahan ini merupakan suatu

problema yang penting untuk dicarikan

solusinya.



Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, secara

jelas dapat menggambarkan rumusan masalah

yang akan diteliti yakni;

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam

Rangka meningkatkan kesejahteraan

Petani melalui Gerakan Masyarakat

Petani Sejahtera ?

2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi

dalam upayameningkatkan

kesejahteraan masyarakat

petani.melalui Gerakan Masyarakat

Petani Sejahtera ?

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian adalah analisis deskriptif

dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan

untuk memberikan gambaran dan penjelasan

umum dan penjelasan dengan berdasarkan data

dan informasi, dalam kaitannya. Teknik

pengumpulan data melalui wawancara,

observasi dan data yang tersedia dikantor.

Informan penelitian adalah Ketua Tim

Sekretariat Pelaksanaan Program Gemasih di

kabupaten Gayo Lues sebanyak 1 orang.

Kordinator Tim Teknis Dinas Pertanian.

Kordinator kelompok masyarakat petani di

setiapkecamatan yang berjumlah 4 orang.

TELAAH PUSTAKA

Peranan

Peran merupakan aspek yang dinamis

dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu.

Apabila seseorang melakukan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto

2002; Soekamto 1984: 237).

Ketentuan peranan adalah pernyataan

formal dan terbuka tentang perilaku yang

harus ditampilkan oleh seseorang dalam

membawa perannya. Gambaran peranan

adalah suatu gambaran tentang perilaku yang

secara aktual ditampilkan seseorang dalam

membawakan perannya. Dari berbagai

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan

mengenai pengertian peranan dalam hal ini

peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi

dan tujuannya dalam pelayanan,

pembangunan, pemberdaya, dan pengatur

masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan

oleh Sarjono Sukamto (1984) bahwa peranan

adalah merupakan aspek dinamis dari

kedudukan apabila seseorang melaksanakan

hal-hal serta kewajiban sesuai dengan

kedudukannya maka ia telah melakukan

sebuah peranan.

Menilik dari beberapa pernyataan

mengenai peranan diatas tergambar bahwa

peranan menyangkut pelaksanaan sebuah

tanggung jawab seseorang atau organisasi

untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Hal lain yang menggambarkan mengenai

peranan, adalah Horoepoetri, Arimbi dan

Santosa (2003), yang mengemukakan

beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut

paham ini berpendapat bahwa peran

merupakan suatu kebijkasanaan yang

tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham

ini mendalilkan bahwa peran merupakan

strategi untuk mendapatkan dukungan

dari masyarakat (public supports).

Pendapat ini didasarkan pada suatu

paham bahwa bilamana masyarakat

merasa memiliki akses terhadap

pengambilan keputusan dan kepedulian

masyarakat pada tiap tingkatan

keputusan didokumentasikan adalah

Horoepoetri, Arimbi dan Santosa

(2003), yang mengemukakan beberapa

dimensi peran sebagai berikut :

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran

didayagunakan sebagai instrumen atau

alat untuk mendapatkan masukan

berupa informasi dalam proses

pengambilam keputusan. Persepsi ini

dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa

pemerintahan dirancang untuk melayani

masyarakat, sehingga pandangan dan

preferensi dari masyarakat tersebut

adalah masukan yang bernilai guna



mewujudkan keputusan yang responsif

dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian

sengketa, peran didayagunakan sebagai

suatu cara untuk mengurangi atau

meredam konflik melalui usaha

pencapaian konsesus dari pendapat-

pendapat yang ada. Asumsi yang

melandasi persepsi ini adalah bertukar

pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi

serta mengurangi rasa ketidakpercayaan

(mistrust) dan kerancuan (biasess)

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi

ini, peran diakukan sebagai upaya

”mengobati” masalah-masalah

psikologis masyarakat seperti halnya

perasaan ketidakberdayaan (sense of

powerlessness), tidak percaya diri dan

perasaan bahwa diri mereka bukan

komponen penting dalam masyarakat.

Tinjauan Tentang Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal

dari kata ”perintah” yang kemudian mendapat

imbuhan ”pe” menjadi kata ”pemerintah” yang

berarti badan atau organ elit yang melakukan

pekerjaan mengurus suatu negara.

Pemerintah juga merupakan satu badan

penyelenggaraan atas nama rakyat untuk

mencapai tujuan negara, sedangkan proses

kegiatannya disebut pemerintahan dan besar

kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari

rakyat, dengan demikian pemerintah dalam

menjalankan proses kegiatan Negara harus

berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah

yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses

berjalannya suatu negara.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6)

pemerintah adalah:

Organ yang berwenang memproses pelayanan

publik dan berkewajiban memproses

pelayanan civil bagi setiap orang melalui

hubungan pemerintahan, sehingga setiap

anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai

dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.

Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah

Indonesia, berhak menerima layanan civil

tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Sementara Samuel Edwird Finer (dalam

Inu Kencana Syafi’ie, 2001:46), menjelaskan

bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan

yang terus menerus (process), wilayah negara

tempat kegiatan itu berlangsung (state),

pejabat yang memerintah (the duty), dan cara,

metode serta sistem (manner, menthod, and

system), dari pemerintah terhadap

masyarakatnya.

Pemerintah daerah yang terdiri atas

Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil

kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil

bupati. Kepala dan wakil kepala daerah

memiliki tugas, wewenang dan kewajiban

serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai

kewajiban untuk memberikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

Pemerintah, dan memberikan laporan

keterangan pertanggungjawaban kepada

DPRD, serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat

dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul

Bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sekretaris Daerah karena

kedudukannya sebagai pembina pengawai

negeri sipil di daerahnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh

sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD Provinsi

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris

DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan

DPRD Kabupaten.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh

kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan

oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil

http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah


http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_DPRD

http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah



yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris

Daerah.

Lembaga Teknis Daerahmerupakan unsur

pendukung tugas kepala daerah dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor,

atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor

atau rumah sakit umum daerah sebagaimana di

maksud dipimpin oleh kepala badan, kepala

kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah

yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai

negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul

sekretaris daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah

Kabupaten dengan Perda Kabupaten yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang bupati atau

walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah. Camat diangkat oleh Bupati

atas usul sekretaris daerah kabupaten dari

pegawai negeri sipil yang menguasai

pengetahuan teknis pemerintahan dan

memenuhi persyaratan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Kelurahan dibentuk di wilayah

kecamatan dengan Perda Kabupaten/Kota

yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah

diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat

dari pegawai negeri sipil yang menguasai

pengetahuan teknis pemerintahan dan

memenuhi persyaratan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan lokasi penelitian ini

tentu penelitian memerlukan pemahaman

secara teoritis mengenai model pemerintahan

yang berjalan di lokasi penelitian.Hal ini

dikarenakan modelnya justru berbeda

denganKabupaten/ Kota yang ada di Indonesia

secara umum.Yakni eksisnya penggunaan

istilah Gampong di Provinsi Nanggro Aceh

Darussalam.

Gampong terbentuk pada masa Sultan

Iskandar Muda (1607 s.d 1636), yakni bentuk

teritorial yang terkecil dari susunan

pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, sebuah

gampong terdiri dari kelompok rumah yang

letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan

gampong disebut keuchik, yang dibantu

seseorang yang mahir dalam masalah

keagamaan dengan sebutan teungku

meunasah. Gampong merupakan pemerintahan

bawahan dari mukim.

Menurut Hurgronje, gampong itu

merupakan satuan teritorial terkecil. Sebuah

gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh

satu pintu gapura dengan jalan raya (rèt atau

rót), suatu jalan yang melewati blang atau

lampoih serta tamah yang menuju ke gampong

lain. Dulu setiap gampong mencakup satu

kawom (satuansatuan baik dalam artian

territorial maupun kesukuan) atau sub kawom

yang hanya akan bertambah warganya dengan

perkawinan dalam lingkungan sendiri, atau

paling tidak, dengan meminta dari warga

sesuku yang bermukim berdekatan.

Gampong dan meunasah, adakalanya

dipersepsikan dalam pemahaman terpisah. Ada

yang memandang bahwa meunasah dan

gampong sebagai wilayah atau teritorial. Ada

pula yang memandang meunasah sebagai

tempat ibadah saja, yakni tempat aktivitas

keagamaan dan aktivitas sosial dijalankan

dalam sebuah gampong.Lembaga meunasah

sebagai sarana masyarakat adat menjalankan

roda pemerintahan tingkat gampong, dan

keberadaan lembaga meunasah

menggambarkan ciri khas sebuah gampong,

karena setiap gampong ada meunasah. Kalau

tidak ada meunasah, tidak dapat disebut

gampong.Namun, ada juga yang menegaskan

bahwa meunasah merupakan sebutan lain dari

sebuah gampong.

Gampong dipimpin oleh keuchik. Dalam

sejarahnya, jabatan itu turuntemurun, dilantik


http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan



imuem mukim. Keuchik didasarkan pada

kenyataan hakiki bahwa dialah yang membela

kepentingan dan keinginan warga, baik

berhadapan dengan ulèèbalang maupun

gampong lain. Keuchik menguasai satu

gampong, namun ada juga yang mengepalai 23

gampong. Jadi keuchik betulbetul embah,

teungku ma (keuchik sebagai bapak dan

teungku sebagai ibu). Dibandingkan dengan

tugasnya dalam memelihara ketertiban dan ke-

amanan serta mengusahakan kesejahteraan

penduduk dengan sepenuh kemampuannya,

maka pendapatan keuchik sangatlah kurang.

Menurut Hurgrunje, hanya sebatas ha’ katib

atau hak cupéng (imbalan untuk bantuan yang

diserahkan dari keuchik itu untuk pernikahan

wanita warga gampongnya) saja, atau kira-kira

tarif seperempat ringgit (semaih atau seemas).

Sedangkan untuk jasa-jasa yang diberikan

keuchik kepada warganya akan dikerjakan

dengan ikhlas dan tekun, sesuai dengan jumlah

hadiah yang diberi yang disebut ngoen bloe

ranub (uang pembeli sirih).

Mengenai Pemerintahan Gampong

beserta aparaturnya, dapat dijelaskan lewat

penelusuran berbagai peraturan perundangan-

undangan. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU No.

44/1999 disebutkan bahwa konsep gampong

menurut UU ini adalah sama yang dimaksud

dengan desa menurut UU No. 22/1999.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (13) UU No.

18/2001 menyebutkan bahwa “Gampong

adalah kesatuan masyarakat hukum yang

merupakan organisasi pemerintahan terendah

langsung berada di bawah mukim yang

menempati wilayah tertentu yang dipimpin

oleh keuchik atau nama lain dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Konsep gampong seperti di atas, terdapat

dalam Pasal 1 ayat (5) Qanun No. 3/2003

tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan

Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi

NAD, Pasal 1 ayat (5) Qanun No. 4/2003

tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan

Mukim dalam Provinsi NAD, dan Pasal 1 ayat

(6) Qanun No. 7/2004 tentang Pengelolaan

Zakat. Konsep ini juga digunakan dalam Pasal

1 ayat (6) Qanun No. 5/2003 tentang

Pemerintahan Gampong. Sementara dalam

Pasal 1 ayat (9) Perda No. 7/2000, yang

dimaksudkan dengan gampong adalah suatu

wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang

terendah dan berhak menyelenggarakan rumah

tangganya sendiri.

Dari konsep gampong, jelas bahwa

gampong terletak di bawah mukim yang

dipimpin keuchik dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Qanun No.

3/2003, disebutkan ”kedudukan gampong

tidak lagi berada di bawah kecamatan, tapi di

bawah mukim”. Hal ini kemudian dipertegas

dengan Pasal 2 Qanun No. 4/2003, ”Mukim

membawahi gampong yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Camat.” Dalam

Pasal 5 poin (d) Qanun No. 3/2003, disebutkan

bahwa posisi Camat berkenaan dengan fungsi

pembinaan pemerintahan mukim dan

gampong. Dalam Pasal 39 Qanun No. 3/2003,

dengan tegas diatur bahwa kecamatan yang

belum memiliki mukim tapi memiliki

gampong, maka perangkat pelaksana di

wilayahnya adalah Pemerintah Gampong.

Tinjauan Tentang Pembangunan Pertanian

Pengertian pembangunan mungkin

menjadi hal yang paling menarik untuk

diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu

disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan

kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian

pemikiran tentang pembangunan telah ber-

kembang, mulai dari perspektif sosiologi

klasik (Durkheim, Weber, dan Marx),

pandangan Marxis, modernisasi oleh

Rostow, strukturalisme bersama

modernisasi memperkaya ulasan pen-

dahuluan pembangunan sosial, hingga

pembangunan berkelanjutan. Namun, ada

tema-tema pokok yang menjadi pesan di

dalamnya. Dalam hal ini,

pembangunandapat diartikan sebagai `suatu

upaya terkoordinasi untuk menciptakan



alternatif yang lebih banyak secara sah

kepada setiap warga negara untuk me-

menuhi dan mencapai aspirasinya yang

paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin

Dahuri, 2004).

Siagian (1994) memberikan

pengertian tentang pembangunan sebagai

“Suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana

dan dilakukan secara sadar oleh suatu

bangsa, negara dan pemerintah, menuju

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa

(nation building)”. Sedangkan Ginanjar

Kartasasmita (1994) memberikan pengertian

yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu

proses perubahan ke arah yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara

terencana”.

Secara umum pengertian dari

pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang

termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam,

peternakan, perikanan dan juga kehutanan.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat

di Negeri Indonesia adalah sebagai petani,

sehingga sektor pertanian sangat penting untuk

dikembangkan di negara kita.

Sejalan dengan peningkatan peradaban

manusia, pertanianpun berkembang menjadi

berbagai sistem. Mulai dari sistem yang paling

sederhana sampai sistem yang canggih dan

padat modal. Berbagai teknologi pertanian

dikembangkan guna mencapai produktivitas

yang diinginkan.

Kemajuan ilmu dan teknologi,

peningkatan kebutuhan hidup manusia,

memaksa manusia untuk memacu produktifitas

menguras lahan, sementara itu daya dukung

lingkungan mempunyai ambang batas

toleransi. Sehingga, peningkatan produktivitas

akan mengakibatkan kerusakan lingkungan,

yang pada ujungnya akan merugikan manusia

juga. Berangkat dari kesadaran itu maka

muncullah tuntutan adanya sistem pertanian

berkelanjutan.

Bentuk-Bentuk Pertanian Di Indonesia

:

1. Sawah

2. Tegalan 3. Pekarangan 4. Ladang Berpindah

Beberapa Hasil-Hasil Pertanian Di

Indonesia : Pertanian Tanaman Pangan, seperti

: Padi, Jagung, Kedelai Kacang Tanah, Ubi

Jalar, Ketela Pohon. Sedangkan, Pertanian

Tanaman Perdagangan meliputi : Kopi, Teh,

Kelapa, Karet, Kina, Cengkeh, Kapas,

Tembakau, Kelapa Sawit, Tebu.

Pembangunan pertanian merupakan

sebuah program dalam meningkatkan

kemampuan sumberdaya manusia sehingga

nantinya masyarakat dapat memiliki sebuah

kemandirian dari sisi ekonomi hingga sosial

politik di lingkungannya. Jadi pembangunan

pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau

terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang

tinggi dan sekaligus terjadi perubahan

masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi

lebih baik (Dr. Soekartawi, 1994;1). Dengan

begitupan proses pemerintahan akan lebih

memberikan pelayanan yang efektif

dikarenakan adanya sebuah partisipasi aktif

dari masyarakat karena adanya suatu

kesadaran untuk berkontribusi dalam

pemerintahan khususnya di daerah.

Menurut Suhendra (2004) di banyak

negara, sektor pertanian yang berhasil

merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor

industri dan jasa. Para perancang

pembangunan Indonesia pada awal masa

pemerintahan Orde Baru menyadari benar hal

tersebut, sehingga pembangunan jangka

panjang dirancang secara bertahap. Pada tahap

pertama, pembangunan dititikberatkan pada

pembangunan sektor pertanian dan industri

penghasil sarana produksi peratnian. Pada

tahap kedua, pembangunan dititikberatkan

pada industri pengolahan penunjang pertanian

(agroindustri) yang selanjutnya secara

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sis-ind.htm

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-prod-dunia.htm

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sust.htm

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sust.htm



bertahap dialihkan pada pembangunan industri

mesin dan logam.

Menurut Arifin (2004) tidak

berkembangnya sektor pertanian berakar pada

terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor

industri sejak pertengahan tahun 1980-an.

Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor

pertanian satu dekade sebelumnya, pemerintah

seolah menganggap pembangunan pertanian

dapat bergulir dengan sendirinya. Asumsi ini

membuat pemerintah mengacuhkan pertanian

dalam strategi pembangunannya. Hal ini tidak

terlepas dari pengaruh paradigm pembangunan

saat itu yang menekankan industrialisasi.

Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada

sektor industri, yang kemudian diterjemahkan

dalam berbagai kebijakan proteksi yang

sistematis. Akibatnya, proteksi besar-besaran

ini telah merapuhkan basis pertanian pada

tingkat petani.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat

Kesejahteraan Petani

Faktor-faktor yang sangat

mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani

antara lain:

1. Tanah atau lahan pertanian, banyaknya

lahan kosong yang disia-siakan serta

keberpihakan pemerintah terhadap

pengusaha besar menjadikan lahan

pertanian abadi semakin

menurun.Rentang waktu antaratahun

2002-2010 laju tahunan konversi lahan

baru 110 ribu hektar. Kini sudah naik

menjadi 145 ribu hektar/tahun.

2. Harga-harga pupuk,bibit,peralatan

pertanian dan biaya-biaya lain yang

harus dikeluarkan oleh petani biasanya

tidak sebanding dengan pendapatan

petani itu sendiri.

3. Peraturan perundangan sangat penting

pengaruhnya dalam peningkatan

kesejahteraan petani mulai dari

Undang-undang No.5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok

Agraria,Undang-undang No.56 tahun

1960 tentang penetapan luas tanah

pertanian,Peraturan pemerintah No.36

tahun 1998 tentang penertiban dan

pendayagunaan Tanah Telantar, dan

peraturan Perundangan lainnya

sangatlah mempengaruhi tingkat

kesejahteraan petani.

4. Peran aparat Pemerintah dan

organisasinya dalam meningkatkan

kesejahteraan petani dengan cara

menjalankan berbagai kegiatan agar

mampu menunjang kesejahteraan

petani.

Ekonomi Rumah Tangga Petani dalam

Meningkatkan Kesejahteraan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, dilakukan melalui upaya

stabilisasi ekonomi, pemanfaatan sumber daya

dalam negeri yang potensial, dan upaya

promosi ekspor yang merupakan tendensi

pembangunan dunia saat itu. Secara

keseluruhan dapat dikatakan bahwa periode ini

sentrum aktivitas pembangunan masih terpusat

di darat, terhadap lapisan masyarakat yang

menjanjikan potensi produksi yang tinggi, dan

unit aktivitas yang sanggup mendatangkan

akumulasi modal dan devisa negara terbesar.

Kecendrungan ini belum berjalan secara

proporsional bila dikaitkan dengan luas

wilayah, dan luas kelompok masyarakat yang

menguntungkan nasib pada pengelolahan

sumber daya alam di area pertanian.

Permasalahan petani dan kemiskinan

memiliki akar yang cukup kompleks. Terdapat

banyak hal yang turut mempengaruhi

kehidupannya. Namun, dalam hal ini

dikemukakan empat masalah dasar yang

dihadapi dalam peningkatan kualitas hidup

masyarakat petani, paling tidak dipengaruhi

oleh empat hal pokok :

1. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat petani. Kualitas hidup yang dimaksud dapat dalam arti luas yang meliputi kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan aspek sosial lainnya. Acuan yang digunakan pada kajian ini adalah kualitas SDM yang berkaitan langsung dengan tingkat produktivitas dan



kualitas hasil kerja yang dipunyai. Hal yang terakhir ini berkaitan langsung dengan keterampilan yang dimiliki kelompok masyarakat petani tersebut.

2. Keterbatasan daya jangkau pemasaran hasil produksi sumber daya hasil pertanian yang dipunyai oleh para petani. Keterbatasan daya jangkau pemasaran dapat berkaitan erat dengan masalah dasar sebelumnya yang berakibat pada mutu hasil produksi yang rendah, skala produksi yang tidak ekonomis, dan ketepatan distribusi. Kelompok petani, disamping memiliki keterbatasan sumber daya manusia, juga memiliki keterbatasan aset produksi, serta kekuatan organisasi dan manajemen yang lemah.

3. Keterbatasan akses kelompok masyarakat petani terhadap sumber daya finasial, teknologi, dan informasi, melengkapi kedua masalah dasar sebelumnya. Kelambatan adaptasi teknologi kelompok masyarakat petani bukan merupakan keterbatasan melekat pada diri petani, melainkan terbatasnya kemudahan yang diberikan untuk beradaptasi.

4. Keterbatasan kualitas kelembagaan yang dimiliki. Keterbatasan kelembagaan bukan hanya bersumber dari sisi internal kalangan petani, melainkan juga berasal dari faktor eksternal, seperti perangkat hukum melindungi, pengembangan organisasi, tingkat kemajuan koperasi petani, dan atau lingkungan yang menempatkan kelembagaan petani khsusnya pada saat berhadapan dengan kekuatan kelembagaan swasta nasional dan asing, pada kondisi yang tidak berimbang.

Keluarga merupakan kelompok primer

yang terpenting dalam masyarakat. Secara

historis keluarga terbentuk paling tidak dari

satuan yang merupakan organisasi terbatas dan

mempunyai ukuran yang minimum, terutama

pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan

suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap

merupakan bagian dari masyarakat lokal yang

lahir dan berada didalamnya, yang secara

berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri

tersebut karena tumbuhnya mereka kearah

pendewasaan (Khairuddin, 1985:10).

Istilah ekonomi berasal dari bahasa

Yunani yang berarti tata pelaksanaan rumah

tangga yang berupa kegiatan unutk memenuhi

kebutuhan pokok yaitu makanan,peralatan

rumah tangga, pakaian, dan perumahan.

Berbicara mengenai ekonomi selalu dikaitkan

dengan manajemen serta pola pengambilan

keputusan dalam keluarga serta upaya

pemenuhan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga.

Manajemen di dalam sebuah keluarga

akan melibatkan suami maupun istri sebagai

pengendali dalam keluarga. Aktivitas dalam

sebuah keluarga tidak akan berjalan lancar

tanpa adanya kerja sama diantara anggota

keluarga di bawah pimpinan suami selaku

pencari nafkah dan bekerja sama dengan istri.

Peran perempuan dalam ekonomi petani tidak

terbatas pada aspek sumbangan tunai saja,

tetapi juga pada aspek manajemen dalam

keluarga. Di dalam sebuah manajemen

keuangan ekonomi keluarga petani sebahagian

besar berada ditangan perempuan atau istri

khususnya, dan kemudian suami pada

umumnya tidak ikut campur tangan dalam

urusan rumah tangga. Sebagai seorang petani

selalu tergantung dari anugerah alam yang

kemungkinan besar mengalami banyak

rintangan. Banyak tidaknya hasil panen yang

diperoleh sangat tergantung pada kondisi alam.

Mely G. Tan mengemukakan bahwa

kehidupan sosial ekonomi dalam ilmu

kemasyarakatan sudah lazim mencakup tiga

unsur yaitu pekerjaan, pendidikan dan

kesehatan. Sedangkan kehidupan sosial

ekonomi dalam pengertian umum menyangkut

beberapa aspek yaitu pendidikan, kepercayaan,



status perkawinan, keadaan rumah tangga,

kesehatan, status pekerjaan dan penghasilan.

Adapun pendapat lain yang

menambahkan unsur kehidupan sosial yaitu

yang dikemukakanoleh Koelleb(dalam

Dahriani 1985). Unsur tersebut yaitu aspek

kesejahteraan sosial. Dimana ukuran-ukuran

yang dinyatakan bahwa adanya kesejahteraan

sosial adalah sebagai berikut :

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti : keadaan rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan dan sebagainya.

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisikseperti : kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

3. Dengan melihat kualitas dari segi spritiual seperti : moral, etika keserasian, penyusaian dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial dalam kehidupan

masyarakat pada dasarnya diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketatakramaan

lahir batin yang memungkinkan bagi setiap

warga masyarakat untuk menjalani usaha-

usaha pemenuhan jasmani, rohani dan

sosialnya yang sebaik-baiknya bagi diri

sendiri, keluarga serta masyarakatdengan

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Dalam undang-undang Nomor 11

Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

bahwa : Kesejahteraan sosial adalah suatu

tatanan kehidupan dan penghidupan sosial

materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan keterampilan

lahir batin yang memungkinkan bagi sitiap

warga negara untuk mengadakan usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani,

rohania dan sosialnya dengan sebaik-baiknya

bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi

manusia sesuai dengan pancasila.

PEMBAHASAN

Mencermati berbagai hasil analisis

deskriptif terhadap seluruh rangkaian

pertanyaan yang diajukan kepada sumber

informasi penelitian, selanjutnya perlu

dijelaskan mengenai kondisi peran pemerintah

Kabupaten Gayo Lues saat ini.Hasil analisis

terhadap informasi penelitian menunjukkan

gambaran bahwa secara keseluruhan peran

pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues

sebagaimana terfokus pada wujud pelaksanaan

Program Gemasih sudah cukup baik. Meski

demikian masih terdapat beberapa sisi

efektivitas tindakan serta kualitas sumber daya

manusia yang perlu mendapatkan perhatian

lebih intensif lagi di masa yang akan datang.

Sebagaimana pemahaman yang telah

ibangun sebelumnya bahwa pembangunan

kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten

Gayo Lues merupakan suatu rangkaian

kegiatan masyarakat petani yang termasuk di

dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan,

perikanan dan juga kehutanan.Sehingga

keberadaan sustainibilitas program Gemasih

ini menjadi sangat penting mengingat wilayah

tempat penelitian ini berlangsung sarat akan

warna aktivitas agraris tersebut.

Peran pemerintah dan segala

aparaturnya sangat penting dalam mendukung

program Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera

(Gemasih) yang dicanangkan oleh Bupati

Gayo Lues sebagai program unggulan di

samping tanaman pertanian yang lain,

terutama dalam pembentukan konsep dan

strategi pemerintah melalui Dinas Pertanian

dan Tanaman pangan kabupaten gayo Lues,

mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan petani yaitu

dengan cara memanfaatkan atau

mengoktimalkan lahan-lahan tidur sebagai

lahan pertanian seiring bibit jagung dari APBD

I dan II serta pusat.dengan banyaknya bantuan

dan pembiayaan diharafkan petani bisa lebih

meningkatkan produksi pertaniannya dengan

menjadikan pasca tanam 1 tahun 2 kali masa

tanam.



Kemudian juga untuk meningkatkan

hasil dari pertanian pemerintah juga harus

membina kelompok tani dengan mengadakan

pelatihan/penyuluhan dan workshop atau

sistem dalam pengelolaan keuangan dalam

program Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera

(gemasih) sebagai program Bupati Gayo Lues

dengan para muspida Plus yang terlibat

langsung dalam mengelola program tersebut

guna menjadikan masyarakat petani terampil,

profesional dan mandiri dengan demikian

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

melalui pertanian khususnya petani jagung

dapat meningkatkan kesejahteraan petani,

namun hal ini akan sia-sia apabila terdapat

kebijakan-kebijakan lain dalam dalam

pelaksanaan keuangan dalam mengelola

program tersebut.

Terdapat beberapa hambatan yang

dihadapi dalam rangka pelaksanaan Program

Gerakan Petani Sejahtera (Gemasih) di

kabupaten Gayo Lues baik dari Pemerintah

Daerah maupun pihak petani itu sendiri yang

dijelaskan sebagai berikut : pada pihak

pemerintah, Pemerintah merasa kesulitan

dalam pengadaan alat-alat/mesin pertanian

disamping harga dipasaran mahal dan

minimnya pengetahuan petani dalam

mengoprasionalkan alat-alat pertanian

tersebut,pemerintah juga terkendala dalam

merealisasikan bantuan-bantuan bibit, pupuk,

obat-obatan, untuk di distribusukan ke

masyarakat-masyarakat yang ada di 11

kecamatan dalam kabupaten Gayo Lues yang

mana jarak tempuh dan inpra struktur yang

payah karna kabupaten Gayo Lues masih

dalam pembenahan mengingat kabupaten

Masih berusia dini dari Kabupaten Induk

Kotacane (AcehTenggara).

Pada Pihak petan, masih minimnya

pengetahuan masyarakat tentang bertani

khususnya tanaman jagung hibrida,terdapat

pemikiran dari pada bertani bahwa lebih

mengutamakan bekerja sebagi buruh di kota

daripada bertani di kampung atau di desa

tempat mereka tinggal.

Disamping itu partisipasi

stakeholderpembangunan sektor pertanian

yang ada di Kabupaten Gayo Lues juga

menunjukkan perannya melalui penciptaan

lapangan usaha tani baru yang seiring dengan

upaya optimalisasi lahan tidur sebagaimana

gambaran penelitian ini. Sehingga akses serta

pembentukan modal akan meningkat dan

tentunya akan memperkuat pelaksanaan

program Gemasih atau program pembangunan

kesejahteraan masyarakat petani lainnya di

Kabupaten Gayo Lues.

Dengan hasil pemikiran ini baik

pemerintah, stakeholder sektor pertanian serta

masyarakat petani maka pemerintah daerah

membuat langkah-langkah penting dalam

pembentukan program pemerintah yaitu

Gerakan Masyarakat Petani

Sejahtera(Gemasih) untuk meningkatkan

kesejahteraan petani di samping bertani padi

yang selama ini telah terlaksana dan

menunjukkan manfaat yang sangat berarti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dideskripsikan dengan jelas pada

bahagian penelitin ini sebelumnya, selanjutnya

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan

penelitianini yakni sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat petani yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gayo sudah dilaksanakan dengan baik. Meski demikian masih terdapat beberapa sisi efektivitas tindakan serta kualitas sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian lebih intensif lagi di masa yang akan datang.

2. Bebagai hambatan dalam perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Gayo Lues



mencakup beberapa hal yakni; (1) Penguasaan dan Pengusahaan Lahan yang mengarah kepada kepemilikan petani atas lahan semakin sempit. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian baik untuk pemukiman maupun fasilitas umum, (2) Degradasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (3) Masalah Perubahan Iklim, (4) Keterbatasan Infrastruktur yang merupakan komponen yang sangat penting baik dalam pembangunan desa-desa pertanian di kabupaten Gayo Lues secara umum maupun dalam usaha tani secara khusus, (5) Keterbatasan Akses Permodalan sebagaimana adanya kesulitan petani umumnya untuk memperoleh akses permodalan dari sektor perbankan, serta (6) Faktor-faktor non pertanian. mempunyai dampak tersendiri bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani dimana harga barang-barang konsumsi keluarga yang pada gilirannya juga berdampak pada peningkatan harga barang-barang yang dibayar oleh masyarakat petani.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta

kesimpulan di atas perlu dilakukan perbaikan

sekaligus menjadi saran dari pelaksanaan

penelitian ini yang mencakup:

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat lebih meningkatkan perannya secara khusus terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan masyarakat petani Gayo Lues yang sejahtera. Disamping itu upaya peningkatan tersebut tidak hanya sebatas hardware belaka melainkan juga mencakup peningkatan brainware selayaknya tingkat kesadaran dan disiplin yang

senantiasa mewarnai segala bentuk program pembangunan kesejahtaraan masyarakat petani.

2. Sinergisitas antara Pemerintah, masyarakat petani di Kabupaten Gayo Luwes serta stakeholder khususnya dalam rangkaian pembangunan setor pertanian harus dapat dijaga dinamikanya secara harmoni sehingga menghasilkan nilai dan kekuatan kerjasama yang solid dalam pembangunan dari sisi pertanian tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penguatan terhadap forum komunikasi bersama yang dapat menghasilkan pelbagai gagasan perbaikan secara fungsional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA Arifin, Bustanul, 2005, Pembangunan

Pertanian: Paradigma Kebijakan dan

StrategiRevitalisasi, Grazido, Jakarta.

Harjono, joan.1990.Tanah, Pekerjaan dan

Nafkah di pedesaan di Jawa

Barat.jogjakarta:gajah Mada

University Press

Hernanto, f. 1984.Petani Kecil, Potensi dan

Tantangan Pembangunan. Ganesia.

Jakarta.

Kuswardhani, A.H. 1998. Hubungan

Antara Status Sosial dan Partisipasi

Anggota KUD (Studi Kasus di KUD

Sawit Kabupaten Boyolali Skripsi

Sarjana. Fakultas Pertanian. UNS.

Surakarta.

Novi, Y.S. 2003.Hubungan Faktor-Faktor

Sosial Ekonomi Petani Dengan Partisipasi Petani Dalam Proyek

Percontohan Hutan Rakyat

Tanaman Jati Unggul di Kecamatan

Bringin Kabupaten

Semarang.Skripsi Sarjana. Fakultas

Pertanian. UNS. Surakarta. Suharto, Edi, 1997, Analisis Kebijakan

Sosial, Diakses 12 Februari 2007.



http://www.policy.hu/suharto/modul_a

/makindo_17.htm

Sutanto, Rachman.2002.Penerapan pertanian

organik pemasyarakatan dan

pengembangan. Jakarta:kanisius

BPS. Berbagai terbitan.

Documents

PERSPEKTIF ISSN : 2085