PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2017 - bi.go.id · terjadi secara lebih merata. Membaiknya pertumbuhan ekonomi global diikuti ... terjadi pada negara-negara penghasil komoditas seperti

MEMPERKUATMOMENTUM

SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

PERTEMUAN TAHUNANBANK INDONESIA

2017Jakarta, 28 November 2017

Daftar Isi

Salam Pembuka ...................................................................................................................... 1

Pendahuluan ............................................................................................................................. 2

Dinamika Ekonomi Global ................................................................................................... 3

Dinamika Ekonomi Domestik ............................................................................................. 5

Tantangan Perekonomian ................................................................................................... 12

Prinsip Dasar Kebijakan Publik dan Elemen Utama Pertumbuhan Ekonomi ..... 22

Arah Kebijakan Bank Indonesia ......................................................................................... 25

Koordinasi Kebijakan ............................................................................................................. 34

Prospek Perekonomian ........................................................................................................ 35

Penutup ..................................................................................................................................... 37

1

Memperkuat Momentum

Agus D.W. MartowardojoGubernur Bank Indonesia

Sambutan Gubernur Bank Indonesia padaPertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017

Jakarta, 28 November 2017

Yang kami muliakan dan kami banggakan,● Presiden Republik Indonesia, Kepala Pemerintahan, dan Kepala Negara Kesatuan RI : Bapak Joko Widodo

Yang kami hormati,● Para Pimpinan Lembaga Negara: MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ● Para Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga Pemerintah● Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung dan Ketua KPK● Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner OJK● Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan● Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi XI DPR RI● Para Gubernur Kepala Daerah dari Seluruh Indonesia● Para Pendahulu kami sebagai Gubernur Bank Indonesia● Para Pimpinan Perbankan dan Korporasi Non-Bank● Para Akademisi, Pengamat Ekonomi, Pemimpin Media Nasional● Undangan lain yang kami hormati

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,Om Swastiastu,Namo Buddhaya.

Perkenankan kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan perkenan-Nya kita semua dapat berkumpul malam ini, dalam keadaan sehat dan baik, di “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017”.

Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan seluruh undangan. Kehadiran Bapak Presiden dan para hadirin menunjukkan adanya keinginan kita semua untuk menyatukan derap langkah ke depan guna membangun perekonomian Indonesia menjadi ekonomi yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.

Momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan merupakan tahapan awal yang harus kita rawat dan perkuat agar dapat tertransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Kompleksitas permasalahan yang ada menyiratkan perlunya upaya yang tersinergi untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan kebijakan pada tiap tahapan menuju terwujudnya cita-cita mulia bersama ini.

Pada pertemuan malam ini, perkenankan kami menyampaikan pemikiran Bank Indone-sia tentang kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia yang dirangkum dalam paparan bertema “Memperkuat Momentum”. Tema tersebut menurut kami sangat relevan untuk mengawal langkah maju perekonomian Indonesia ke depan.

2

MEMPERKUAT MOMENTUMPertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017

Dinamika Ekonomi Global

Tahun 2017 adalah tahun pemulihan ekonomi global, di mana kita menyaksi-kan bangkitnya momentum pemulihan ekonomi global setelah menyentuh titik terendah (turning point) pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi global tidak hanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun juga terjadi secara lebih merata. Membaiknya pertumbuhan ekonomi global diikuti meningkatnya harga komoditas interna-sional dan respons pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju secara gradual yang telah diantisipasi oleh pasar dengan baik, sehingga berdampak positif terhadap stabilitas pasar keuangan internasional tahun ini.

Ekonomi global tahun ini kami perkirakan dapat tumbuh hingga 3,6%, lebih tinggi baik dibandingkan perkiraan kami pada awal tahun maupun capaian tahun sebelumnya (Tabel 1). Kami juga mencatat adanya sumber pertumbuhan ekonomi global yang lebih merata, di mana motor pertumbuhan ekonomi dunia tidak hanya bersumber dari negara maju, namun juga dari negara berkembang. Di negara maju, perkembangan sampai triwulan III 2017mengon�rmasi berlanjutnya proses

perbaikan ekonomi AS yang didukung oleh membaiknya kondisi tenaga kerja dan investasi. Ekonomi Eropa dan Jepang juga mengindikasikan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi.

Negara berkembang juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2017. Tiongkok, perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia, terhindar dari risiko penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara drastis dengan mengimplemen-tasikan secara lebih gradual program rebalancing ekonomi, yang memfokus-kan pertumbuhan pada permintaan domestik. Strategi ini juga dipadukan dengan berbagai kebijakan lain untuk mengurangi kerentanan sektor keuangan dan tekanan capital out�ows, termasuk melalui relaksasi aturan investasi asing, dan kebijakan struktural. Dengan bauran kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok diperkirakan mampu tumbuh 6,8% pada 2017 (Gra�k 1).

Kinerja ekonomi Tiongkok yang solid berdampak pada perbaikan ekonomi negara berkembang yang lain. Dampak perbaikan ekonomi Tiongkok terutama terjadi pada negara-negara penghasil komoditas seperti negara-negara

3

Dinamika Ekonomi Global

Dunia

Negara Maju

Jepang

Amerika Serikat

Uni Eropa

Negara Berkembang

Tiongkok

India

2015

Pertumbuhan Ekonomi(Persen, yoy)Negara / Kawasan

2015 2016 2017*

3,4

1,8

(0,1)

2,4

0,9

4,6

7,3

7,3

3,4

2,1

1,2

2,6

2,0

4,3

6,9

7,9

3,2

1,7

1,0

1,5

1,8

4,3

6,7

7,1

3,6

2,1

1,4

2,2

2,2

4,6

6,8

6,9

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Sumber: World Economic Outlook Database.*Proyeksi Bank Indonesia.

Industri Primer Industri Sekunder Industri Tersier PDB

Gra�k 1. Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok

Sumber: National Bureau of Statistics of China, diolah.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016 2017

Persen, yoy

Amerika Latin yang diperkirakan tumbuh 1% pada 2017 setelah mengalami kontrak-si ekonomi -1% pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan pentingnya posisi Tiongkok sebagai salah satu sumber pertumbuhan utama ekonomi dunia (Gra�k 2). Perbaikan ekonomi Tiongkok ini pula yang menyebabkan peningkatan volume perdagangan dunia pada 2017. Di tengah berlanjutnya pemu-lihan ekonomi negara berkembang, kinerja ekonomi India justru melemah akibat berbagai kebijakan dan permasa-lahan domestik di India.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi global membawa dampak pada peningkatan harga komoditas internasional. Melanjut-kan tren perbaikan sejak pertengahan 2016, harga komoditas internasional seperti batubara dan mineral, kembali menguat pada tahun ini sejalan dengan masih tingginya permintaan dari Tiong-kok. Dengan perkembangan tersebut, kami memperkirakan harga komoditas

4


ekspor non migas Indonesia dapat tumbuh hingga 22% pada 2017 (Gra�k 3). Di sisi komoditas energi, harga minyak meningkat seiring dengan realisasikesepakatan (compliance rate) pemo-tongan produksi minyak negara-negara Organization of the PetroleumExporting Countries (OPEC) dan Non OPEC yang cukup baik dan naiknya permintaan minyak dunia sejalan dengan perbaikan ekonomi global.

Menguatnya perbaikan ekonomi global direspons secara berhati-hati oleh otoritas moneter di negara maju. The Fed diperkirakan melanjutkan normalisasi kebijakan moneter AS secara gradual melalui kenaikan Fed Fund Rate (FFR) secara bertahap sebanyak 3 kali pada tahun ini dan dimulainya balance sheet reduction yang terukur sejak Oktober 2017. Pengetatan kebijakan moneter juga ditempuh di Kanada dan Inggris, semen-tara European Central Bank (ECB) telah mulai mengurangi stimulus moneter.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Asia EksportirKomoditas

Negara MajuSistemik

Eropa Timur Negara Lainnya

Persen

Gra�k 2. Dampak Permintaan Tiongkok TerhadapEkspor Negara Lain1

Sumber: IMF, 2016.Keterangan: dampak shock 1% permintaan Tiongkok ke ekspornegara lain di tahun berikutnya.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV*

2014 2015 2016 2017

Pertumbuhan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI)

Rata-rata Pertumbuhan Tahunan

Persen, yoy

Gra�k 3. Perkembangan Harga Komoditas EksporIndonesia

Sumber: Bank Indonesia.*Proyeksi.

1. Asia: HKG, IDN, KOR, PHL, SGP, THA. Eksportir Komoditas: AUS, BRA, CHL, COL, RUS, ZAF. Eropa Timur: CZE, EST, HUN, LTU, LVA, POL, SVK, SVN, TUR. Negara Maju Sistemik: DEU, JPN, USA. Negara Lainnya: ARG, AUT, BEL, CAN, CHE, DNK, ESP, FRA, FIN, GBR, GRC, ISR, IRL, ISL, ITA, LUX, MEX, NLD, NOR, NZL, PRT, SWE.

5

Dinamika Ekonomi Domestik

Kami menilai bahwa strategi komunikasi yang tepat dan transparan dalam menyampaikan rencana pengetatan kebijakan moneter telah membantu pelaku pasar untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga tidak mendorong gejolak yang berlebihan di pasar keuangan internasional.

Secara keseluruhan, risiko eksternal tahun 2017 membaik sehingga ketidakpastian pasar keuangan global menurun. Perbai-kan risiko ditopang oleh menguatnya pemulihan ekonomi global dan penge-tatan kebijakan moneter di beberapa negara maju yang gradual dan telah diantisipasi oleh pasar secara baik. Risiko geopolitik secara umum telah mereda, sejalan dengan berakhirnya pemilu di berbagai negara maju, meski kita tetap harus mencermati perkembangan politik di semenanjung Korea yang cenderung memanas akhir-akhir ini. Sejauh ini kami memandang bahwa pelaku pasar internasional nampaknya telah mengan-tisipasi dengan baik berbagai riak-riak kecil konstelasi politik global tersebut sehingga tidak berdampak signi�kan terhadap stabilitas pasar keuangan internasional.


Perkembangan ekonomi Indonesia sebagai suatu perekonomian yang terbu-ka tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai perkembangan eksternal yang terjadi. Asesmen terkini kami menunjuk-kan bahwa perbaikan kondisi eksternal yang terjadi telah berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi domestik.

Momentum pertumbuhan ekonomi domestik kembali menguat pada paruh kedua 2017, setelah sempat tertahan pada semester I 2017. Perbaikan kinerja ekspor telah memberikan dorongan bagi peningkatan investasi oleh swasta pada 2017. Strategi Pemerintah mempercepat penyaluran belanja pada semester II dengan tetap memelihara governance yang baik dan menyeimbangkan kebija-kan jangka pendek dengan jangka panjang terbukti mampu mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi. Kami memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5,1% tahun ini, angka pertumbuhan yang patut disyukuri karena lebih baik dibandingkan dengan mayori-tas pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain (Gra�k 4).

Gra�k 4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Negara Peers 2017

0,7

1,4

6,8 6,9

5,15,4

6,6

0,7

3,7

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Brazil Chili Tiongkok* India* Indonesia* Malaysia Filipina Afrika Selatan Thailand

Persen, yoy

Rata-rata = 4,1

Sumber: World Economic Outlook Database, October 2017.*Proyeksi Bank Indonesia.

6


Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga pada tahun 2017. In�asi terus dalam tren menurun dan akan berada dalam kisaran sasarannya pada 2017. Sementara itu, de�sit transaksi berjalan juga tetap terpelihara di bawah level yang aman. Di sisi sistem keuangan, stabilitas industri perbankan tetap terjaga ditopang oleh kondisi permodalan yang kuat dan risiko kredit yang masih jauh berada di bawah batas aman.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi implementasi bauran kebija-kan dalam menstabilkan perekonomian

Indonesia selama ini. Masih segar di ingatan kami terganggunya stabilitas perekonomian Indonesia pada 2013 berupa meningkatnya in�asi melebihi targetnya dan memburuknya de�sit transaksi berjalan hingga sempat menyentuh 4,2% PDB pada triwulan II 2013. Menyikapi hal tersebut, kami memandang perlunya mengedepankan strategi stability over growth untuk menstabilkan perekonomian sehingga tercipta pijakan yang kuat bagi pertum-buhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini kami terjemahkan dengan memperkuat bauran kebijakan untuk

Gra�k 5. In�asi Daerah

Inf > 5.0%

4.0% < Inf < 5.0%

3.0% < Inf < 4.0%

Inf < 3.0%

ACEH3,9

SUMATERA UTARA

3,0

RIAU4,7

JAMBI1,5

SUMATERASELATAN

3,1

KEPULAUANBANGKA BELITUNG

3,8

KEPULAUANRIAU4,3

KALIMANTANBARAT

4,8

KALIMANTANTENGAH

4,0

KALIMANTANTIMUR

3,5

KALIMANTANUTARA

2,9

KALIMANTANSELATAN

3,9

BANTEN4,1

DKIJAKARTA

3,5

JAWABARAT

3,8JAWA

TIMUR4,0

BALI2,8

JAWATENGAH

3,5

DI YOGYAKARTA3,8

BENGKULU2,9

SUMATERABARAT

2,0

LAMPUNG3,5

Keterangan: in�asi yoy, Oktober 2017.Sumber: BPS, diolah.

7


stabilisasi melalui penyesuaian suku bunga kebijakan, penguatan operasi moneter, stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, penguatan kebijakan makroprudensial, dan koordinasi yang erat dengan Pemer-intah dan otoritas kebijakan yang lain.

Tanpa bermaksud berpuas diri, koordina-si erat dengan Pemerintah dan konsisten-si kebijakan yang ditempuh selama ini berhasil mengembalikan stabilitas perekonomian. In�asi selama tiga tahun terakhir berhasil dikendalikan sesuai dengan targetnya. In�asi 2017 kami

perkirakan mencapai 3,0-3,5%, sesuai dengan sasaran in�asi 2017, di tengah tekanan kenaikan in�asi administered prices akibat kenaikan tarif tenaga listrik sebagai bagian dari reformasi energi (Gra�k 6). Tetap terkendalinya in�asi ini ditopang oleh terjangkarnya ekspektasi in�asi, nilai tukar yang stabil, minimalnya in�asi dari sisi permintaan, harga pangan global yang turun, dan terkelolanya in�asi volatile food. Terjaganya in�asi volatile food juga merupakan kunci bagi penurunan in�asi di hampir seluruh wilayah Indonesia (Gra�k 5). Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang

NUSA TENGGARABARAT

3,3

SULAWESISELATAN

3,9

SULAWESIBARAT

4,2

SULAWESITENGAH

4,2

GORONTALO4,5

SULAWESIUTARA

3,3

MALUKUUTARA

2,3

MALUKU2,2

PAPUABARAT

2,4

PAPUA1,6

SULAWESITENGGARA

2,1

NUSA TENGGARATIMUR

2,8

sebesar-besarnya terhadap upaya Pemerintah dalam mengelola in�asi pangan melalui pengendalian harga-harga komoditas strategis, memperlancar distribusi, dan menurunkan biaya logistik di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Pengendalian In�asi Daerah (TPID) atas kerja keras yang telah dilakukan dalam mengendalikan in�asi di daerah.

Stabilitas makroekonomi yang terjaga juga tercermin pada de�sit transaksi berjalan yang terus menunjukkan perbai-kan. Terkendalinya permintaan domestik, nilai tukar yang stabil, dan membaiknya ekonomi global berkontribusi positif terhadap perkembangan de�sit tranksasi berjalan 2017, yang kami perkirakan mem-baik di bawah 2% dari PDB. Surplus neraca transaksi modal dan �nansial masih tinggi ditopang peningkatan aliran modal asing pada 2017 seiring dengan kuatnya keyakinan investor terhadap ekonomi Indonesia dan meredanya risiko eksternal (Gra�k 7).

Nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah meningkatnya tekanan dari eksternal

8


sejak akhir September 2017 yang dipicu oleh penguatan mata uang dolar AS secara global, sejalan dengan perbaikan ekonomi AS. Secara rata-rata tahunan, rupiah sampai Oktober 2017 hanya terde-presiasi sekitar 0,36% dengan volatilitas yang terjaga di level 3,2% (ytd), lebih rendah dari negara peers (Gra�k 8). Kiner-ja positif rupiah ini tidak lepas dari terja-ganya persepsi positif investor terhadap risiko investasi di Indonesia (Gra�k 9),dan konsistensi Bank Indonesia dalam mengelola ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Konsistensi kebijakan yang ditempuh ini mampu meningkatkan con�dence pelaku pasar domestik untuk mulai menjadi penyedia valuta asing di pasar valuta asing di Indonesia.

Stabilnya nilai tukar rupiah juga ditopang oleh adanya perbaikan struktural di pasar keuangan domestik. Upaya pendalaman pasar keuangan yang ditempuh Bank Indonesia mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Volume transaksi pasar uang dan pasar valas semakin meningkat disertai dengan semakin e�siennya harga transaksi, mencerminkan tingginya

Gra�k 6. In�asi IHK dan Kisaran Target

Sumber: BPS dan Bank Indonesia.*Proyeksi Bank Indonesia.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

Kisaran Target Aktual Nilai Tengah

Persen, yoy

Gra�k 7. Transaksi Berjalan dan Transaksi Modaldan Finansial

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Transaksi Berjalan Investasi Langsung InvestasiPortofolio

Investasi Lainnya Neraca Keseluruhan

Miliar USD

Sumber: Bank Indonesia.*Angka sementara.

9


con�dence pelaku pasar terhadap arah pasar keuangan Indonesia yang semakin likuid, dalam, dan e�sien (Gra�k 10 dan 11). Perbaikan kondisi pasar keuangan juga ditopang oleh penerbitan regulasi Serti�kat Deposito dan Surat Berharga Komersial yang mendukung inovasi instrumen keuangan dengan membuka alternatif-alternatif pendanaan baru bagi pelaku pasar.

Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga di tengah intermediasi perbankan yang masih belum sepenuhnya pulih. Resiliensi industri perbankan masih kuat ditopang oleh kecukupan modal yang

tinggi dan likuiditas yang memadai. Meski demikian, fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya pulih seperti yang diharapkan. Kredit tahun 2017 diperkira-kan tumbuh sekitar 8%, membaik dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,86% namun lebih rendah dari perkiraan kami pada awal tahun (Gra�k 12). Lambat-nya pertumbuhan kredit tersebut disebabkan tidak hanya oleh masih terbatasnya permintaan kredit akibat dari strategi konsolidasi yang ditempuh dunia usaha, namun juga permasalahan suplai kredit akibat perilaku bank yang masih selektif dalam memberikan kredit baru. Sejalan dengan intermediasi bank yang

Gra�k 8. Volatilitas Rupiah

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah.

25,2

16,3

20,7

13,3

6,1 7,1 7,3 6,0

13,7

8,4

18,2 17,2

13,5

8,7

5,0 5,1 4,8 4,7 4,5 3,2

0

5

10

15

20

25

30

ZAR TRY BRL KRW INR PHP SGD THB MYR IDR

2016 ytd Oktober 2017 Rata-rata ytd Oktober 2017

Persen

8,5

Gra�k 9. CBOE Volatility Index (VIX) dan CreditDefault Swap (CDS) Indonesia

Sumber: Bloomberg, diolah.

0

20

40

60

80

100

120

140

02468

1012141618

Mei Jun Jul Ags Sep Okt

VIX Index CDS (skala kanan)

2017

IndeksIndeks

Gra�k 10. Indikator Pasar Valuta Asing Indonesia

Sumber: Bloomberg dan Bank Indonesia.

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017

Rata-rata Harian Volume Transaksi Pasar Valuta asing

Bid-Ask Spread USD/IDR (skala kanan)

Miliar USD Rp

Gra�k 11. Indikator Pasar Uang Rupiah Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, KSEI, dan Kemenkeu.

Rata-rata Harian Volume Transaksi Pasar Uang

Outstanding Pasar Uang Rupiah/PDB (skala kanan)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017

Triliun Rp Persen

terbatas, risiko kredit perbankan cenderung naik meski masih jauh di bawah batas aman NPL (Gra�k 13).

Di tengah terbatasnya kredit, pembiayaan non perbankan semakin marak pada tahun 2017 (Gra�k 14). Total pembiayaan dari pasar keuangan (gross) yang bersumber dari pasar modal, pasar obligasi, dan pasar uang sampai dengan Oktober 2017 sudah mencapai Rp256 triliun, jauh lebih besar dari periode yang sama tahun 2016 yang mencapai Rp 177

10


triliun. Semakin bergairahnya pembia-yaan dari pasar keuangan tidak terlepas dari positifnya ekspektasi prospek ekonomi Indonesia dan masih derasnya aliran masuk modal asing yang berdampak pada penurunan tingkat yield obligasi pemerintah dan swasta (Gra�k 15). Perkembangan ini kami pandang positif karena memperluas alternatif pembiayaan aktivitas ekonomi, mening-katkan resiliensi sistem keuangan secara keseluruhan terhadap shock likuiditas, dan mendukung terbentuknya suku bunga pembiayaan yang lebih e�sien.

Gra�k 12. Pertumbuhan Kredit Perbankan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 3 5 7 9 11

2012

1 3 5 7 9 11

2013

1 3 5 7 9 11

2014

1 3 5 7 9 11

2015

1 3 5 7 9 11

2016

1 3 5 7 9

2017

Total Kredit

Kredit Modal Kerja

Kredit Investasi

Kredit Konsumsi

Persen, yoy

Gra�k 13. Rasio Pemenuhan Kecukupan ModalMinimum dan Non Performing Loan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

19

20

21

22

23

24

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2014 2015 2016 2017

Capital Adequacy Ratio (CAR) NPL (skala kanan)

Persen Persen

Gra�k 14. Pembiayaan Bank dan Non Bank (Flows)

Sumber: KPEI dan Otoritas Jasa Keuangan, diolah.Keterangan: data �ow kumulatif tahun berjalan.

Pembiayaan Non Bank Kredit

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

3 6 9 12

2009

3 6 9 12

2010

3 6 9 12

2011

3 6 9 12

2012

3 6 9 12

2013

3 6 9 12

2014

3 6 9 12

2015

3 6 9 12

2016

3 6 9

2017

Triliun Rp

Gra�k 15. Yield Obligasi Korporasi

Sumber: KPEI dan Bank Indonesia.

0

2

4

6

8

10

12

14

01/

2016

02/

2016

03/

2016

04

/20

16

05

/20

16

06

/20

16

07/

2016

08

/20

16

09

/20

16

10/2

016

11/2

016

12/2

016

01/

2017

02/

2017

03/

2017

04

/20

17

05

/20

17

06

/20

17

07/

2017

08

/20

17

09

/20

17

Kredit Korporasi Non Keuangan

Obligasi Pemerintah Tenor 10 Tahun

Persen

Dengan semakin kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia kembali melakukan penyesuaian bauran kebijakan Bank Indonesia. Melanjutkan berbagai langkah pelonggaran kebijakan yang telah kami tempuh sejak 2016, suku bunga kebijakan BI7DRR kembali kami turunkan 50 bps tahun ini merespons menurunnya ekspektasi dan perkiraan in�asi 2017 dan 2018 serta proyeksi de�sit transaksi berjalan yang masih aman. Penurunan kembali BI7DRR telah melengkapi satu siklus kebijakan moneter untuk stabilisasi yang kami tempuh tahun 2013 (Gra�k 16). Konsistensi implementasi kebijakan moneter, kebijakan �skal yang berha-ti-hati, dan koordinasi erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta otoritas lainnya terbukti mampu menciptakan stabilitas dan resiliensi ekonomi yang lebih kuat dari sebelumnya (Gra�k 17). Kami yakin bahwa kondisi ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya memperkuat momen-tum pemulihan ekonomi menuju pertum-buhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

11


Terjaganya stabilitas makroekonomi yang ditopang oleh kredibilitas kebijakan dan prospek ekonomi yang positif mendapat pengakuan dari berbagai lembaga. Standard & Poor’s (S&P) menaikkan rating kredit Indonesia menjadi investment grade (BBB-) dengan stable outlook pada bulan Mei 2017 melengkapi penila-ian dari dua lembaga rating utama lainnya (Gra�k 18). Hal ini merupakan perkembangan positif mengingat pada tahun yang sama banyak negara peers yang mengalami downgrade rating seperti Turki, Brazil, dan Azerbaijan. Di sektor riil, kemajuan juga terlihat dari sisi daya saing. Setelah selama tiga tahun peringkat daya saing (Global Competi-tiveness Index (GCI)) Indonesia mengala-mi penurunan, pada tahun 2017 peringkat GCI Indonesia meningkat ke 36 dari 137 negara. Perbaikan nilai daya saing terjadi di semua kategori utama, yaitu basic requirement, e�ciency enhancers, dan innovation & sophistication factors. Perbaikan iklim usaha Indonesia juga terus menunjukkan kemajuan tercermin pada membaiknya peringkat ease of doing business di Indonesia dari posisi 91 menjadi 72 untuk tahun 2018 (Gra�k 19).

Gra�k 17. Indikator Stabilitas Ekonomi Makro

6,4%

99,4

M USD

-3,2% PDB

8,4%

3,5%**

126,5 M USD*

De�sit<2% PDB**

3,2%*

In�asi

Cadangan Devisa

Neraca TransaksiBerjalan

Volatilitas Rupiah

2013 2017

Sumber: BPS dan Bank Indonesia.Keterangan: semakin kecil skor indikator, semakin baik stabilitas makroekonomi.

*Per Oktober 2017; **Proyeksi Bank Indonesia.

Gra�k 16. Siklus Kebijakan Moneter

Sumber: Bank Indonesia.

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2013 2014 2015 2016 2017

BI Rate Suku Bunga OM 12 Bulan

BI 7-Day (Reverse) Repo Rate Suku Bunga OM 1 Minggu

Persen

12


investor terhadap risiko investasi yang diikuti oleh meningkatnya harga asetpasar keuangan secara signi�kan. Hal initercermin antara lain pada naiknya price earning ratio (PER) saham di berbagai negara ke level PER sebelum terjadinya krisis keuangan dunia (Gra�k 20). Di samping itu, kerentanan juga bersumber dari kenaikan leverage perusahan-perusahaan non keuangan yang diikuti kenaikan debt service ratio (Gra�k 21), seperti yang terjadi di negara anggota G-20 (IMF, 2017). Berbagai kerentanan ini berisiko termaterialisasi menjadi insta-bilitas dan menganggu pertumbuhan ekonomi global jika terjadi perubahan

Tantangan Perekonomian

Di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang terjadi, kami memandang perekonomian masih akan dihadapkan pada tantangan baik global dan domes-tik. Di sisi global, tantangan berupa tren pengetatan kebijakan moneter di bebe-rapa negara maju, terutama kenaikan FFR dan pengurangan aset neraca The Fed yang telah dimulai bulan Oktober 2017. Tantangan juga muncul dari sisi geopolitik berupa ketegangan di semenanjung Korea. Berbagai perkembangan ini akan memengaruhi dinamika pasar keuangan global dan arah pergerakan likuiditas dunia yang dapat memberikan tekanan kenaikan tingkat suku bunga di negara-negara berkembang. Selain itu, adanya gejala proteksionisme dapat meng-ganggu prospek kesinambungan pertum-buhan ekonomi global dan perdagangan internasional.

Prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi dunia juga dihadapkan pada meningkatnya akumulasi kerentanan sistem keuangan global. Rendahnya volatilitas pasar keuangan internasional di tengah likuiditas global yang berlimpah telah mendorong perbaikan persepsi

Gra�k 18. Peringkat Utang Indonesia

Sumber: JCRA, Fitch, Moody’s, R&I, dan S&P.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JCRA Fitch Moody's R&I S&P

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

Below Investment Grade

Investment Grade

Gra�k 19. Peringkat Ease of Doing Business Indonesia

Sumber: Doing Business, World Bank.

122 121

129 128

120114

106

91

72

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Peringkat

Gra�k 20. PER Beberapa Negara

Sumber: Bloomberg, diolah.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tiongkok AmerikaSerikat

BrazilArgentinaAfrikaSelatan

Rata-rata 2000-2006 Terendah Pasca Krisis Keuangan Global 2017

Persen

persepsi risiko investor dalam penge-lolaan investasi.

Dalam jangka menengah panjang, berbagai kinerja positif ekonomi global saat ini belum menjamin terciptanya keberlanjutan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Kami menilai bahwa momentum pemulihan ekonomi global saat ini masih rentan dan berisiko tempo-rer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan �skal yang ditem-puh di berbagai negara, bukan karena perbaikan produktivitas. Dalam konteks ini, perkenankan kami merujuk hasil kajian IMF (2017) yang mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas dunia, yang dilihat dari Total Factor Productivity (TFP) pada saat ini masih lebih rendah dibandingkan TFP periode sebelum krisis keuangan global (Gra�k 22).

13


Belum pulihnya produktivitas tidak terlepas dari investasi dunia yang masih terbatas. Di samping faktor struktural seperti population aging dan penurunan perdagangan global, penyebab utama penurunan TFP global adalah rendahnya investasi yang kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi capital dan inovasi teknologi. Dalam hal ini, studi OECD (2017) menunjukkan bahwa meski tingkat investasi negara-negara OECD pasca krisis keuangan dunia telah mulai pulih, namun perbaikan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan historis pemulihan investasi pada krisis sebelumnya (Gra�k 23). Fenomena ini terutama disebabkan oleh belum kuatnya ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan masih adanya ketidakpastian kebijakan (policy uncer-tainty) jangka menengah.

Gra�k 21. Perubahan Utang Perusahaan Non Keuangan dan DSR 2006-2016

AUS

CAN

FRA

DEUITAJPN

KOR

GBR

USA

BRA

CHN

IND MEX

IDN

RUS

ZAF

TUR

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Pe

rub

ah

an

De

bt

Se

rvic

e R

ati

o

Perubahan Rasio Hutang terhadap PDB

Poin Persentase

Poin Persentase

Peningkatan

Tekanan

Pembayaran

Hutang

Sumber: IMF, 2017.Keterangan: ukuran lingkaran menggambarkan rasio hutang terhadap PDB tahun 2016.

14


bat bagi ekonomi dunia untuk tumbuh lebih tinggi dari 4% dalam jangka mene-ngah.

Sementara di sisi domestik, kami melihat pertumbuhan ekonomi 2017 masih menyiratkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama. Kami menilai perekonomian domestik belum cukup responsif terhadap mem-baiknya ekonomi global pada tahun 2017.

Berbagai permasalahan struktural global tersebut berisiko menghambat kemam-puan ekonomi dunia untuk tumbuh lebih tinggi dalam jangka menengah. Kami meyakini bahwa pemulihan ekonomi global masih akan terus berlanjut pada tahun 2018 yang diperkirakan tumbuh 3,6% dengan lintasan pertumbuhan jangka menengah yang meningkat secara gradual. Namun, permasalahan stuktural global yang ada akan menjadi pengham-

Gra�k 22. Petumbuhan Total Factor Productivity (TFP) Negara-Negara di Dunia

Sumber: IMF, 2017.Keterangan: rata-rata pertumbuhan 5 tahun.

-3

-2

-1

0

1

2

3Negara Maju

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Persen

1990 1995 2000 2005 2010 2015 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Tidak TermasukTiongkok

Negara Berkembang Negara Low Income

Krisis Keuangan Global '08-'09

Gra�k 23. Perbandingan Pemulihan Investasi di Negara-Negara OECD

Sumber: OECD 2017.Keterangan: pemulihan sejak triwulan I 2008, termasuk proyeksi (garis putus-putus).

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemulihan Saat Ini

Jumlah Tahun Setelah Peak

Rata-rata 3 Pemulihan Sebelumnya

Peak pra resesi =100

15


Peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik sampai dengan triwulan III 2017 belum cukup kuat, di tengah meratanya pemulihan ekonomi global dan masih tingginya harga komoditas serta volume perdagangan dunia. Lebih lanjut, struktur pertumbuhan ekonomi masih belum cukup solid dalam beberapa hal.

Pertama, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi domestik masih terbatas. Di tengah besarnya peran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian (54% PDB), kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir tertahan pada level 2,7%, lebih rendah dari rata-rata 2011-2014 yang mencapai 2,9%. Tertahannya perbaikan konsumsi rumah tangga ini antara lain disebabkan oleh fenomena consumption smoothing, penundaaan konsumsi yang diimbangi oleh peningkatan simpanan baik ke perbankan maupun aset-aset keuangan yang lain, dan adanya shifting perilaku konsumsi yang dibarengi dengan perilaku konsumsi yang lebih rasional. Meski demikian, kita bersama perlu mencermati perkembangan indikator mikro rumah tangga yang kurang meng-gembirakan seperti pertumbuhan upah riil yang belum kuat, surplus usaha tani

yang menurun (Gra�k 24), serapan tenaga kerja formal oleh industri mikro dan kecil yang terbatas, dan masih tingginya sektor informal yang banyak diisi oleh masya-rakat kelas menengah ke bawah (Gra�k 25). Hal ini perlu kita waspadai bersama karena dapat berimbas pada ketidak-pastian pendapatan masyarakat golo-ngan tersebut yang pada gilirannya dapat bergulir menjadi pusaran risiko (vicious circle) yang dapat menghambat pemuli-han ekonomi domestik yang tengah berlangsung.

Kedua, struktur pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung kurang optimal dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. Meski lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, lapangan usaha (LU) yang tumbuh tinggi pada triwulan III 2017 adalah LU yang memiliki daya serap tenaga kerja terbatas, seperti LU kons-truksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta jasa keuangan. Sebalik-nya, LU yang berdaya serap tenaga kerja tinggi, seperti LU industri dan pertanian, tumbuh terbatas (Gra�k 26). Struktur pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan ini menjadi salah satu penyebab turunnya elastisitas penyera-pan tenaga kerja oleh perekonomian. Lebih lanjut, terbatasnya penyerapan

Gra�k 25. Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Formaldan Informal

Sumber: BPS, diolah.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lapangan Kerja Formal Lapangan Kerja Informal

Persen

Gra�k 24. Nilai Tukar Petani dan Upah Riil

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

I II III IVI II III IV I II III Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

2015 2016 2017 2017

Nilai Tukar Petani Upah Riil Buruh Bangunan

Upah Riil Buruh Tani Konsumsi RT dan LNPRT (skala kanan)

Persen, yoyPersen, yoy


16


Pertumbuhan yang tinggi memicu impor karena terbatasnya kapasitas perekono-mian memenuhi permintaan domestik yang pada gilirannya menghambat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Terlebih dengan meningkatnya kelas menengah dengan konsumsi yang semakin kompleks mendorong impor menjadi lebih tinggi. Terbatasnya kapasitas perekonomian ini disebabkan antara lain oleh produktivitas yang belum tinggi, infrastruktur �sik yang belum memadai, dan iklim investasi yang belum kondusif.

Kapasitas industri yang terbatas juga tercermin pada struktur ekspor kita yang belum broad-based, masih terpaku pada komoditas. Ekspor kita masih mengandalkan komoditas sumber daya alam mentah, yang dalam catatan kami, pangsa ekspor terkait komoditas ini lebih dari 50%, sementara ekpor barang manu-faktur belum mengindikasikan perbaikan yang signi�kan. Ketergantungan ini sangat memengaruhi dinamika pertumbuhan spasial Indonesia. Wilayah Sumatera yang kaya akan minyak dan gas alam (migas) mengalami tekanan pada semester I 2017 seiring dengan masih rendahnya harga

tenaga kerja juga berdampak pada tertahannya perbaikan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi domestik.

Belum kuatnya struktur pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari belum tuntasnya permasalahan struktural yang kita hadapi sampai saat ini. Permasalahan struktural ini memengaruhi sisi suplai perekonomian sehingga setiap upaya kita memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi seringkali diikuti dengan meningkatnya kerentanan atau instabilitas dalam perekonomian. Secara empiris terlihat bahwa pada periode-periode saat pertumbuhan tinggi, seringkali diwarnai dengan de�sit transaksi berjalan yang meningkat (Tabel 2).

Gra�k 26. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Penyerapan Tenaga Kerja


35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29,7

23,3

16,9

14,1

Pertanian

Perdagangan

Jasa Kemasyarakatan

Industri

Konstruksi

Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

Keuangan

Pertambangan dan Penggalian

Listrik, Gas dan Air

6,7

4,8

3,1

1,1

0,3

2,9

5,4

4,0

4,8

7,1

8,9

6,0

1,8

4,9

Distribusi Tenaga Kerja Agustus 2017 (persen) Pertumbuhan Ekonomi Tw III 2017 (persen, yoy)

Pertumbuhan EkonomiTw III 2017 : 5,06%

Tabel 2. PDB dan Rasio Neraca Transaksi Berjalanterhadap PDB

Sumber: BPS dan Bank Indonesia.

Variabel 1981 - 1997 1998 - 2011 2012 - 2016

Current Account / PDB

Pertumbuhan Ekonomi

-2,5 %

6,8 %

2,2 %

3,8 %

-2,5 %

5,3 %

17


minyak. Di sisi lain, ekonomi Kalimantan bangkit seiring dengan perbaikan harga batu bara serta minyak kelapa sawit (CPO) di pasar global. Ketergantungan pada komoditas juga terlihat pada �uktu-asi pertumbuhan ekonomi di Maluku-Papua serta Bali dan Nusa Tenggara yang sangat dipengaruhi oleh kinerja produksi dan ekspor mineral tembaga. Adapun Sulawesi juga merupakan wilayah yang pertumbuhan ekonominya kerap kali mengikuti kinerja mineral nikel (Gra�k 27).

Tidak hanya dari sisi jenis produk ekspor, kerentanan ekspor Indonesia juga tercer-min pada berkurangnya tingkat penye-baran perdagangan Indonesia. Berbeda dengan tren perdagangan global yang lebih menyebar, tingkat penyebaran perdagangan Indonesia menjadi lebih terpusat ke Tiongkok (Gra�k 28). Keter-gantungan ini menyebabkan Indonesia menjadi lebih rentan terhadap shock

ekonomi Tiongkok, terlebih pertumbuhan ekonomi Tiongkok ke depan yang diperkirakan melambat.

Terbatasnya kapasitas perekonomian dalam memenuhi permintaan domestik maupun ekspor erat kaitannya dengan pertumbuhan industri pengolahan yang terbatas. Sejak 2011, pertumbuhan sektor industri menurun dan selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi (Gra�k 29). Di sisi lain, sektor yang terkait komoditas mulai meningkat mendekati pertumbu-han sektor industri. Pangsa sektor industri juga turun drastis sejak tahun 2000. Lebih jauh lagi, penurunan pangsa sektor industri ini terjadi pada saat pendapatan per kapita yang relatif masih rendah dibandingkan negara lain (Gra�k 30). Pada umumnya penurunan pangsa sektor industri terjadi pada saat suatu negara sudah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi, di mana sektor industri diambil alih oleh sektor jasa.

Gra�k 28. Ketergantungan Perdagangan Indonesia ke Tiongkok


2007 2016

18


Terbatasnya kapasitas industri juga ditan-dai dengan fenomena missing in the middle dalam piramida distribusi industri kita. Industri skala menengah jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan-perusahaan mene-ngah di beberapa negara sekelas (Gra�k 31). Di sisi lain, distribusi industri kita lebih

didominasi oleh perusahaan skala kecil.Perusahaan-perusahaan skala kecil ini kurang mampu memenuhi kebutuhan domestik karena kapasitasnya terbatas, terlebih untuk memenuhi ekspor dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Bebe-rapa faktor yang menyebabkan sulitnya perusahaan kecil untuk naik kelas men-

Gra�k 27. Pertumbuhan Ekonomi Regional

ACEH4,78

SUMATERA UTARA

5,21

RIAU2,85

JAMBI4,76

SUMATERASELATAN

5,56

KEPULAUANBANGKA BELITUNG

3,69

KEPULAUANRIAU2,41

KALIMANTANBARAT

5,13

KALIMANTANTENGAH

6,13

KALIMANTANTIMUR

3,54

KALIMANTANUTARA

6,62

KALIMANTANSELATAN

6,44

BANTEN5,62

DKIJAKARTA

6,29

JAWABARAT

5,19JAWA

TIMUR5,16

BALI6,22

JAWATENGAH

5,13

DI YOGYAKARTA5,41

BENGKULU4,83

SUMATERABARAT

5,38

Keterangan: pertumbuhan PDRB triwulan III 2017, dalam persen, yoy.Sumber: BPS, diolah.

PDRB ≥ 7,0% 5,0% ≤ PDRB < 6,0%6,0% ≤ PDRB < 7,0%

1,37 2,01

4,92 4,44 4,67

2015 2016 I'17 II'17 III'17

Kalimantan (8%)

3,53 4,29 4,09 4,11 4,43

2015 2016 I'17 II'17 III'17

Sumatera (22%)

5,47

5,59 5,68

5,43 5,51

2015 2016 I'17 II'17 III'17

Jawa (58%)

LAMPUNG5,21

19


jadi industri menengah dan besar adalah hambatan dari sisi legal baik perizinanserta masalah akses pembiayaan. Terbatasnya kapasitas perekonomian tidak hanya terjadi di sektor barang, namun terjadi juga di sektor jasa yang tercermin pada neraca jasa yang selalu mengalami de�sit. Jika dilihat lebih jauh,

de�sit ini lebih banyak terjadi pada jasatransportasi, asuransi dan keuangan (Gra�k 32). De�sit di jasa transportasi yang menduduki porsi terbesar, atau sekitar 80%, terkait dengan kegiatan ekspor-impor. Tidak hanya mayoritas ekspor Indonesia diangkut oleh armada asing, bahkan seluruh produk impor diangkut

NUSA TENGGARABARAT

4,09

SULAWESISELATAN

6,25

SULAWESIBARAT

6,94

SULAWESITENGAH

8,68

GORONTALO5,29

SULAWESIUTARA

6,49

MALUKUUTARA

7,78

MALUKU5,26

PAPUABARAT

3,48

PAPUA3,40

SULAWESITENGGARA

6,54

NUSA TENGGARATIMUR

4,91

4,0% ≤ PDRB < 5,0% PDRB < 0%0% ≤ PDRB < 4,0%

10,45

5,89 5,24 2,47 3,24

2015 2016 I'17 II'17 III’17

Bali-NusaTenggara (3%)

NASIONAL

4,88 5,02 5,01 5,01 5,06

2015 2016 I'17 II'17 III'17

6,35 7,45

3,99 4,49 3,98

2015 2016 I'17 II'17 III'17

Maluku-Papua (3%)8,19

7,42 6,83 6,49 6,69

2015 2016 I'17 II'17 III'17

Sulawesi (6%)

20


oleh armada asing melalui Singapura danMalaysia. Kondisi ini antara lain disebab-kan oleh terbatasnya kapabilitas jasa pelayaran domestik, sehingga setiap kenaikan ekspor impor akan selalu diikuti oleh kenaikan de�sit jasa transportasi. Kondisi serupa juga terjadi di jasa

asuransi dan keuangan. Selain di sektor riil, permasalahan struktural juga terjadi di sektor keuangan. Sumber pembiayaan domestik masih terbatas dalam mem-biayai proyek-proyek jangka menengah-panjang yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing

Gra�k 30. Pangsa Industri Pengolahan BeberapaNegara

Sumber: World Development Indicator, World Bank.

10

15

20

25

30

35

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Tiongkok '90

Tiongkok '95

Tiongkok '13

Thailand '95

Thailand '10

Thailand '15

Indonesia '90

Indonesia '00

Indonesia '15

Malaysia'90

Malaysia'00

Malaysia'15

Industri Pengolahan (% terhadap PDB)

PDB Per Kapita, PPP (USD,konstan 2011)

Gra�k 29. Pertumbuhan PDB Menurut Sektor


-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Komoditas Industri Lainnya PDB

Persen, yoy

Gra�k 31. Distribusi Industri

MISSINGMIDDLE

FILIPINAVIETNAM BRAZIL

1,5%Besar

13,0%Besar

27,4%Sedang

59,6%Kecil

7,4%Besar

28,0%Sedang

64,6%Kecil

16,9%Besar

46,5%Sedang

36,6%Kecil

93,4%Kecil

5,1%Sedang

Sumber: World Bank.

21


nasional. Keterbatasan ini mendorongketergantungan terhadap luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Kita tidak bisa menghindari peran luar negeri ini meski besarnya porsi dana luar negeri, khususnya jangka pendek, berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi saat terjadi gejolak global (Gra�k 33). Dalam kondisi ini, pembiayaan asing yang bersifat jangka panjang lebih diutamakan, terlebih jika ditujukan untuk pembiayaan investasi yang meningkatkan ekspor dan menyerap tenaga kerja.

Kombinasi dari ketergantungan pada pembiayaan luar negeri dengan pene-

rimaan ekspor yang kurang optimal berisiko mengganggu ketahanan ekonomi domestik yang berasal dari eksternal. Hal ini terlihat misalnya pada debt service ratio yang cukup tinggi dengan kecen-derungan yang meningkat (Gra�k 34). Untuk itu, upaya-upaya untuk mengim-bangi beban utang luar negeri melalui peningkatan nilai tambah ekspor barang dan jasa menjadi penting. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan mobilisasi sumber dana domestik. Dalam kaitan ini, reformasi �skal untuk meningkatkan penerimaan negara perlu terus diupaya-kan agar dapat membiayai pengeluaran pembangunan dan menurunkan

Gra�k 32. Neraca Jasa Indonesia


-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transportasi PerjalananBiaya Penggunaan Kekayaan Intelektual Jasa bisnis lainnyaLainnya Neraca Jasa

Juta USD

Gra�k 33. Tren Posisi Kepemilikan SBN

Sumber: KPEI.*Per September 2017.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Non Residen Residen Porsi Non Residen (skala kanan)

Triliun Rp Persen

Gra�k 34. Debt Service Ratio Indonesia

Sumber: Bank Indonesia.*Annualised.

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tw II 2017*

Tier 1 Tier 2

Persen

Gra�k 35. Perbandingan Rasio Penerimaan Pajak

Sumber: CEIC.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2012 2013 2014 2015 2016

IDN MYS PHL BRA IND TUR THA

Persen terhadap PDB

ketergantungan pada utang luar negeri. Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah dan cenderung menurun (Gra�k 35).

Tantangan struktural lainnya berasal dari perkembangan pesat teknologi digital. Tren ini tidak hanya memengaruhi proses produksi, namun juga mengubah setiap aspek kehidupan manusia seperti cara kita membuat keputusan, cara kita berint-eraksi, dan sekaligus telah mendorong munculnya model-model bisnis baru yang jauh lebih e�sien dan inovatif. Perkembangan teknologi digital ini, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan digital dividens dalam bentuk peningkatan e�siensi dan produk-tivitas di berbagai sektor ekonomi, mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru, dan menciptakan ekosistem perekonomian yang lebih inklusif. Hal tersebut akan membawa perekonomian kepada lintasan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di sisi lain, perkem-bangan ini juga akan mengubah proses bisnis, meningkatkan otomasi dan mengurangi peran sektor-sektor tertentu sehingga akan berdampak pada penyera-pan tenaga kerja dalam jangka pendek.

Di sektor keuangan, teknologi digital menawarkan perluasan akses, kecepatan transaksi, dan biaya yang murah. Namun, inovasi model bisnis dan teknologi digital juga mengubah fungsi konvensional, khususnya perbankan. Risiko di sektor keuangan juga akan semakin kompleks seperti risiko pencucian uang dan kemu-ngkinan pendanaan terorisme, cyber threat, risiko pada aspek perlindungan konsumen, serta risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

22


Prinsip Dasar Kebijakan Publik dan Elemen Utama Pertumbuhan Ekonomi

Dalam menyikapi tantangan ini, kami memandang, semua pemangku kebijakan telah melakukan langkah-langkah pembenahan. Di sektor riil, proyek-proyek infrastruktur telah diakselerasi. Reformasi struktural dalam bentuk dere-gulasi dan debirokratisasi juga digalakkan. Di sektor keuangan, kami, Pemerintah, dan otoritas keuangan terkait telah berupaya melakukan langkah-langkah pendalaman pasar keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong sumber pembiayaan pembangunan. Langkah-langkah dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan inovasi teknologi di pasar keuangan juga telah kami lakukan bersama otoritas terkait.

Namun demikian, jalan panjang reformasi struktural masih terbentang dan mem-bumikannya bukanlah pekerjaan yang mudah. Upaya-upaya yang telah dilaku-kan perlu diperkuat dari sisi implementasi kebijakan agar berdampak kuat pada proses pemulihan. Kita perlu mem-perkuat momentum pemulihan ini, mengingat keberhasilan ekonomi untuk melalui fase pemulihan ekonomi akan menjadi fondasi bagi upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Guna mencapai tujuan tersebut, kita harus menempuh kebijakan ekonomi yang progresif yang dapat mentransfor-masikan perekonomian Indonesia secara baik. Kebijakan ekonomi agar diarahkan terutama pada beberapa area yang masih perlu penguatan yakni institusi, sumber daya manusia, dan inovasi(Gambar 1).

persepsi risiko investor dalam penge-lolaan investasi.

Dalam jangka menengah panjang, berbagai kinerja positif ekonomi global saat ini belum menjamin terciptanya keberlanjutan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Kami menilai bahwa momentum pemulihan ekonomi global saat ini masih rentan dan berisiko tempo-rer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan �skal yang ditem-puh di berbagai negara, bukan karena perbaikan produktivitas. Dalam konteks ini, perkenankan kami merujuk hasil kajian IMF (2017) yang mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas dunia, yang dilihat dari Total Factor Productivity (TFP) pada saat ini masih lebih rendah dibandingkan TFP periode sebelum krisis keuangan global (Gra�k 22).

Belum pulihnya produktivitas tidak terlepas dari investasi dunia yang masih terbatas. Di samping faktor struktural seperti population aging dan penurunan perdagangan global, penyebab utama penurunan TFP global adalah rendahnya investasi yang kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi capital dan inovasi teknologi. Dalam hal ini, studi OECD (2017) menunjukkan bahwa meski tingkat investasi negara-negara OECD pasca krisis keuangan dunia telah mulai pulih, namun perbaikan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan historis pemulihan investasi pada krisis sebelumnya (Gra�k 23). Fenomena ini terutama disebabkan oleh belum kuatnya ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan masih adanya ketidakpastian kebijakan (policy uncer-tainty) jangka menengah.

Dalam konteks ini, kami perlu mengajak kita semua untuk kembali berpegang teguh pada tiga prinsip dasar kebijakan publik, dengan strategi yang terfokus kepada tiga elemen utama pertumbuhan ekonomi.

Prinsip dasar yang pertama, kebijakan harus berorientasi ke masa depan (forward looking). Dalam kaitan ini, kita harus memiliki dan menyepakati “sasaran akhir” dari perekonomian yang akan menjadi basis perumusan kebijakan yang diperlukan untuk melakukan transformasi ekonomi saat ini. “Sasaran akhir” ini harus bersifat forward looking dalam arti telah memperhitungkan dinamika perekono-mian dunia ke depan.

Kedua, kebijakan harus berkesinam-bungan dan tersinergi. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi harus terstruktur dan jelas pentahapannya untuk mencapai “sasaran akhir” yang sudah ditetapkan. Pemangku kebijakan harus menghindari terjadinya perubahan substansi kebijakan dalam jangka waktu yang terlalu pendek, misalnya karena kurangnya koordinasi

23

Prinsip Dasar Kebijakan Publik danElemen Utama Pertumbuhan Ekonomi

lintas sektor atau pengaruh dinamika politik. Dengan menjaga kesinambungan kebijakan, kepastian jangka panjang akan dapat terbentuk sehingga mendorong con�dence pelaku usaha untuk peren-canaan dan investasi jangka panjang.

Ketiga, kebijakan harus berimbang. Dalam konteks kebijakan yang berimbang, ada tiga dimensi keseimbangan yang dalam pandangan kami relevan dengan kondisi saat ini.

Dimensi pertama, yaitu keseimbangan antara kebijakan struktural dengan siklikal atau antara kebijakan yang berorientasi jangka panjang dengan jangka pendek. Kami memandang bahwa kebijakan struktural merupakan suatu keniscayaan yang harus ditempuh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Namun demikian, reformasi struktural seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berbuah dan membu-tuhkan pengorbanan dalam jangka pendek berupa perlambatan ekonomi. Pada saat yang sama kita juga dihadap-kan pada berbagai permasalahan siklikal,

Gambar 1. Distance to Frontier Indicators

35%

Human Capital & Research

38%

Innovation

Frontier= Korea(Global Competitiveness Index 2017)

123

123

1. Research & development (R&D) 2. Tertiary education3. Basic education

1. Knowledge creation2. Knowledge di�usion3. Knowledge impact

72%

Quality of Overall Infrastructure

1234

1. Roads2. Railroad infrastructure3. Port infrastructure4. Air transport infrastructure

Frontier= Korea(Global Innovation Index 2017)

47%

Institutions

1. Barriers to trade and investment2. Barriers to entrepreneurship3. State control

123

Frontier= Hungary(Product Market Regulation – OECD 2013)

Frontier= USA(Global Innovation Index 2017)

Sumber: INSEAD, World Intellectual Property Organization, IMF, OECD, Bank Indonesia.

24


yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, kebijakan struktural yang diarahkan untuk memperbaiki sendi-sendi dasar pereko-nomian perlu diimbangi kebijakan siklikal yang terukur guna mengatasi permasala-han jangka pendek.

Dimensi kedua, yaitu keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pertumbu-han ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi semestinya diiringi dengan perbaikan kualitas pertumbuhan. Kami memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menjamin adanya keterlibatan semua elemen masyarakat baik dalam bentuk partisipasi aktivitas perekonomian maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Untuk itu, perlu dukungan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berjalan beriringan dengan membaiknya ketimpa-ngan pendapatan dan meningkatnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Ketimpangan antar daerah juga perlu diperhatikan. Perbaikan ketimpangan pendapatan dan ketimpan-gan antar daerah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sebaliknya, ketimpangan pada tingkat tertentu berpotensi mengganggu stabili-tas politik yang berisiko mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam kaitan ini, kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah dalam membangun infrastruktur di daerah-daerah.

Dimensi ketiga, yaitu keseimbangan antara pengembangan sektor konven-sional dengan modern. Kami meman-dang teknologi digital akan membawa perubahan besar dan ketidakpastian yang tinggi pada model ekonomi ke depan. Kita sebagai pemangku kebijakan perlu mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang dibawa oleh perubahan fundamental ini. Sektor-sektor terkait dengan arus perubahan ini perlu dikembangkan untuk memberikan

manfaat pada perekonomian. Di sisi lain, sektor ekonomi yang berbasis teknologi konvensional seperti manufaktur juga perlu dikembangkan. Pada saat bersa-maan sektor konvensional yang masih relevan perlu diperkuat dengan meman-faatkan berbagai kesempatan baru yang ditawarkan oleh ekonomi digital.

Di sisi implementasi, penguatan kebijakan perlu difokuskan pada tiga elemen utama pertumbuhan ekonomi. Pertama, penguatan “modal �sik” melalui akselera-si proyek infrastruktur. Kami sangat mengapresiasi seluruh upaya Pemerintah selama ini dalam membangun dan mem-percepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di seluruh wilayah NKRI. Kami memandang kebijakan yang sedang berjalan akan memberikan hasil yang lebih baik jika diberikan penguatan dari aspek pembiayaan dan keikutsertaan pihak swasta. Kedua, kebijakan untuk memperkuat “modal manusia”. Dalam kaitan ini, kita perlu memperkuat pendidikan dan keahlian sumber daya manusia yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan, antara lain dalam bentuk sekolah kejuruan. Hal tersebut semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan agar bonus demogra� yang dalam bebe-rapa waktu ke depan akan mencapai puncaknya dapat dioptimalkan dampak positifnya. Selain itu, reformasi di bidang kesehatan juga perlu diteruskan dan diperkuat. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah upaya untuk melipat-gandakan nilai tambah faktor-faktor produksi tadi melalui kebijakan yang difokuskan pada “peningkatan produk-tivitas”. Reformasi di sektor ketenaga-kerjaan, penerimaan negara, kepastian regulasi bisnis, pemberantasan korupsi, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan inovasi adalah beberapa area yang perlu diperkuat untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Dengan produktivitas yang tinggi, niscaya kita

bauran kebijakan nasional yang tersinergi sangat diperlukan untuk menjaga keber-langsungan, bahkan memperkuat momentum pemulihan ekonomi domes-tik (Gambar 3).

Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah tercapai. Kami percaya bahwa terjaganya stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Arah kebijakan ini kami perkuat dengan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan e�siensi dan produktivitas sehingga pemulihan ekonomi dapat segera tertransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Arah kebijakan ini kami terjemahkan ke dalam bauran kebijakan Bank Indonesia

25

Arah Kebijakan Bank Indonesia

mampu secara bertahap menjadi negara berpendapatan tinggi.

Terkait dengan upaya penguatan kapasi-tas industri, kami memandang investasi di sektor industri harus didasarkan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dari hasil kajian Growth Strategy, kami telah mengidenti�kasi industri potensial kompetitif daerah (IPKD) berdasarkan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja yang ada, kondisi permintaan dunia, keterkaitan dengan industri lain, serta potensi penyerapan tenaga kerja (Gam-bar 2).


Berbagai risiko dan tantangan yang mengemuka dapat menganggu proses pemulihan yang sedang terjadi. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi seluruh pemangku kebijakan dalam merumuskan

Gambar 3. State Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan Menurun

Pertumbuhan Meningkat

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tingkat UtangMeningkat

Ekspansi

Penurunan

Pemulihan

Konsolidasi

Tingkat UtangMenurun

2022

26


yang terdiri dari tiga pilar kebijakan, yakni kebijakan moneter, kebijakan makro-prudensial, dan kebijakan sistem pemba-yaran dan pengelolaan uang rupiah.

Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga in�asi

dalam kisaran sasarannya, serta mengen-dalikan de�sit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indo-nesia akan terus memperkuat operasi moneter, menempuh kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya, dan melanjut-kan upaya pendalaman pasar keuangan.

Gambar 2. Fokus Industri Potensial Kompetitif Daerah (IPKD) Pilihan

LAMPUNG3.90


SUMATERA Industri Jasa Pariwisata Industri Pengolahan Perikanan Industri Semikonduktor Industri Pembuatan Logam Dasar Industri Pengolahan Kopi Industri Kimia

KALIMANTAN Industri Oleokimia Industri Pengolahan Biodiesel Industri Pengolahan Lidah Buaya Industri Pengolahan Alumina

Industri Pembekuan Udang Industri Decorative Plywood Industri Jasa Pariwisata

JAWA Industri Karoseri Industri Jasa Pariwisata Industri Obat Tradisional Industri Pengolahan Perikanan Industri Makanan Industri Serat/Benang/Strip Filamen

Industri Batu Baterai Primer Industri Pengolahan Kopi dan Teh Industri Kapal dan Perahu Industri Kreatif (Animasi, Film, Aplikasi,

Games dan Fashion)

27


SULAWESI Industri Pengolahan Kelapa Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Rumput Laut Industri Manufaktur Perkapalan Industri Jasa Reparasi Kapal Industri Jasa Pariwisata

MALUKU-PAPUA Industri Pengolahan Perikanan Industri Manufaktur Perkapalan Industri Pengolahan Kelapa Industri Jasa Pariwisata

BALI-NUSA TENGGARA Industri Pengolahan Kopi dan Teh Industri Jasa Pariwisata Industri Pengolahan Jagung

Industri Pengolahan Rumput Laut Industri Kreatif dan Agrowisata

Penguatan operasi moneter terus ditem-puh untuk memberikan ruang �eksibilitas pengelolaan likuiditas bank dalam mengelola likuiditas, yang kami yakini akan membantu terjaganya stabilitas suku bunga pasar uang. Dalam kaitan ini, kami akan memperkuat implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Rata-rata. Kami memandang bahwa

kebijakan yang telah diimplementasikan sejak Juli tahun ini berdampak positif baik bagi ekonomi makro maupun mikro perbankan. Di sisi makro, kebijakan ini membantu percepatan pendalaman pasar keuangan, melalui penciptaan instrumen-instrumen baru untuk menyerap tambahan likuditas pada masa pemenuhan GWM Rupiah Rata-rata, dan

28


memperkuat stabilitas pasar uang. Di sisi mikro, kebijakan ini membantu bank meningkatkan e�siensi pengelolaan likuiditas harian dan mengoptimalkan pendapatan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Penyempurnaan kebijakan akan ditempuh dengan mem-perluas implementasi GWM Rata-rata hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valuta asing baik bank konvensional maupun bank syariah. Penyempurnaan juga akan kami tempuh dengan menyesuaikan rasio dan memperpanjang masa pemenuhan GWM Rata-rata. Penyempurnaan ini tentunya akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan dan kesiapan perbankan.

Upaya pengelolaan nilai tukar juga akan tetap ditempuh secara terukur dan berhati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya, dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Guna memperkuat pengelolaan stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu. Untuk itu, kami akan memperkuat kerjasama bilateral untuk meningkatkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan mengggu-nakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Upaya ini ditempuh melalui pengembangan skema LCS yang difasilitasi oleh otoritas/bank sentral seperti Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dan skema LCS berbasis Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) yang melibatkan peran otoritas dan sektor swasta, yang di imple-mentasikan mulai awal tahun depan. Selain itu, kami akan terus mengembang-kan swap lindung nilai non dolar AS kepada Bank Indonesia dengan memper-luas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan.

Mitigasi risiko nilai tukar dari utang luar negeri juga akan terus kami perkuat. Bank Indonesia akan menyempurnakan peng-aturan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non bank, khususnya perluasan cakupan utang luar negeri. Sejalan dengan itu, kami akan terus mendorong perbankan domestik untuk mampu menyediakan instrumen lindung nilai yang lebih e�sien bagi korporasi, antara lain melalui penggunaan structured product seperti Call-Spread Options.

Bank Indonesia juga akan terus mening-katkan e�siensi dan kredibilitas di pasar keuangan dengan melakukan penguatan baik di sisi regulasi maupun kelembagaan. Dari sisi regulasi, kami akan menerbitkan regulasi mengenai penyelenggara sarana transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (market operator) untuk mencipta-kan pasar keuangan yang adil, teratur, dan transparan. Di sisi kelembagaan, Bank Indonesia dan otoritas terkait akan membentuk lembaga penyelesaian tran-saksi keuangan (Central Clearing Coun-terparty) untuk transaksi keuangan derivatif yang dilakukan secara over-the-counter. Di samping itu, kami terus mem-perkuat kredibilitas pasar keuangan dengan mendorong pelaku pasar untuk memenuhi kewajiban serti�kasi tresuri guna meningkatkan profesionalisme dan daya saing di tingkat global.

Tidak berhenti di sana, Bank Indonesia senantiasa membangun sinergi dengan otoritas terkait untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan ekonomi baru. Melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan akan menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendala-man Pasar Keuangan (SN-PPPK). SN-PPPK akan memuat elaborasi

29


LFR, RIMP akan mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan inves-tasi bank pada surat berharga seperti obligasi korporasi, Medium Term Notes (MTN), dan Floating Rate Notes (FRN) yang memenuhi persyaratan tertentu ke dalam perhitungan.

Dari aspek peningkatan efektivitas instru-men, kami akan terus menempuh upaya peningkatan efektivitas instrumen makro-prudensial, termasuk opsi penerapan Loan to Value (LTV) secara targeted untuk memitigasi risiko terjadinya bubble sektor tertentu secara lebih spesi�k.

Sesuai mandat Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas harga, kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) akan diselaraskan dengan upaya pengendalian in�asi dari sisi suplai. Dalam kaitan ini, kami akan memperkuat pengembangan klaster UMKM yang terkait dengan upaya pengendalian in�asi dari sisi suplai, khususnya pada komodi-tas pangan yang memengaruhi in�asi volatile food yaitu bawang merah, cabai merah, bawang putih, daging sapi, dan beras. Pengembangan dilakukan dengan pendekatan value chain (hulu-hilir) mulai dari mendorong anggota kelompok tani memproduksi suatu komoditi, mempro-sesnya untuk meningkatkan nilai tambah, sampai memasarkannya. Di samping terus memperkuat inovasi pada klaster yang telah ada, kami akan melakukan pula penambahan klaster baru serta pengembangan klaster komoditas pangan lainnya untuk wilayah yang mengalami kesulitan dalam mengem-bangkan komoditas volatile food sesuai hasil pemetaan masing-masing daerah yang dimuat dalam blueprint TPI/TPID.

Untuk meningkatkan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia akan menyiapkan kebija-

rencana kerja yang dibangun atas tiga pilar pengembangan yang meliputi: 1) sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, 2) pengembangan infrastruktur pasar keuangan, dan 3) koordinasi kebijakan, harmonisasi keten-tuan, dan edukasi. Melalui SN-PPPK ini untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki visi bersama dan program kerja yang terukur menuju terbentuknya pasar keuangan Indonesia yang lebih kuat.

Di sisi makroprudensial, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang makropruden-sial akan melanjutkan penguatan kebija-kan makroprudensial guna meningkatkan resiliensi sistem keuangan terhadap potensi risiko sistemik di tengah tantan-gan dan kompleksitas dinamika sistem keuangan yang ada.

Penguatan kebijakan makroprudensial akan difokuskan pada tiga aspek penting. Dari aspek penguatan likuiditas, Bank Indonesia akan mengimplementasikan Bu�er Likuiditas Makroprudensial (Macroprudential Liquidity Bu�er, MPLB) sebagai bentuk penyempurnaan Giro Wajib Minimum Sekunder (GWM Sekunder). Di dalam MPLB, bank wajib memelihara instrumen likuid dalam jumlah tertentu yang mencakup seluruh surat berharga bank yang dapat direpo-kan ke Bank Indonesia sesuai ketentuan Operasi Moneter. Besaran rasio MPLB akan kami tentukan antara lain dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan kondisi likuiditas di sistem keuangan. Berbeda dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR), MPLB akan dikenakan kepada seluruh bank.

Dari aspek penguatan fungsi intermediasi yang berkualitas, Bank Indonesia akan mengimplementasikan Rasio Interme-diasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan dari Loan to Funding Ratio (LFR). Berbeda dengan konsep

kan dan infrastruktur pada berbagai aspek, di antaranya kemudahan berusa-ha, produksi, pemasaran, dan keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memperkuat program pengembangan wirausaha yang telah dilakukan selama ini. Melalui program ini, bonus demogra� diharapkan dapat dimanfaatkan melalui penciptaan wirausaha baru yang handal dan inovatif yang akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru sehingga meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan baru. Peningkatan kapabilitas yang dilakukan perlu di-dukung peningkatan intermediasi oleh perbankan kepada UMKM. Untuk itu kami akan memperkuat komitmen untuk mendorong bank umum memenuhi target rasio kredit UMKM sebesar 20% tahun 2018 dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai pelengkap ekonomi konvensional di Indonesia, Bank Indonesia akan mendo-rong implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah yang telah diluncurkan tahun ini. Kami akan mem-perkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan terkait untuk secara konsisten mendorong tiga pilar strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan keuangan syariah untuk pembangunan akan ditempuh dengan mendorong penerbitan instru-men keuangan syariah berbasis wakaf, penerbitan instrumen sukuk berbasis wakaf dan pembiayaan berbasis Islamic Social Finance, dan penerbitan instru-men likuiditas Bank Indonesia yang berbasis syariah seperti yang sudah kami singgung sebelum ini.

30


Kedua, pemberdayaan ekonomi syariah akan dilaksanakan dengan melanjutkan program pengembangan halal supply chain melalui penguatan dan implemen-tasi model-model bisnis pemberdayaan ekonomi syariah, dukungan pendirian kawasan ekonomi syariah, penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendu-kung termasuk dukungan pendirian World Islamic Investment Bank dan Islamic Inclusive Financial Service Board.

Ketiga, penguatan riset, asesmen, dan edukasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah akan ditempuh antara lain dengan akselerasi aktivasi sistem informasi zakat dan wakaf yang tengah dibangun bersama Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta memperkuat dukungan penyusunan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai jenjang tingkat pendidikan.

Di bidang Sistem Pembayaran, kami akan terus mendukung e�siensi perekonomian dengan berpedoman pada Blueprint Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) 2017-2024. Kami akan memastikan setiap transaksi ekonomi, tunai dan non tunai, berlangsung aman, e�sien, dan lancar. Hal ini kami perlukan guna memperkuat pelaksanaan tugas kami dalam memeli-hara stabilitas makro dan sistem keuan-gan, sekaligus mendukung Pemerintah merealisasikan 9 agenda prioritasnya.

Pada sistem pembayaran non tunai, kebijakan diarahkan untuk membentuk ekosistem pembayaran non tunai yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, kompetitif, dan melindungi penggunanya melalui tiga strategi.

31


Pertama, kami akan mendorong inter-koneksi dan interoperabilitas instru-men, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedudukan dan fungsi Lembaga Standar, Services, dan Switching sebagai pihak penyeleng-gara GPN akan diperkokoh guna menga-wal interoperabilitas sistem kartu debit dan uang elektronik (UE). Bank Indonesia akan terus mendukung upaya mencapai dan menjaga ekosistem sistem pemba-yaran non tunai yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan kapabel dalam melakukan routing domestik. Untuk itu, standardisasi instrumen dan transaksi, baik teknologi, skema harga, aturan main, maupun logo nasional telah kami formal-kan dalam ketentuan GPN. Ke depan, GPN akan menjadi tulang punggung kemajuan pemrosesan transaksi pemba-yaran ritel nasional dan terus dikembang-kan secara bertahap untuk mengakomo-dasi berbagai transaksi non tunai seperti Electronic Billing and Invoicing Present-ment and Payment (EBIPP), kartu kredit, e-commerce, payment hub, dan layanan pembayaran ritel lainnya.

Kedua, kami akan memperkuat elektroni-�kasi untuk mendukung berbagai program pemerintah. Di bidang pengen-tasan kemiskinan, sinergi elektroni�kasi dengan program pemerintah ditempuh melalui peningkatan target penyaluran bantuan sosial secara non tunai, baik Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai, menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018. Realisasi pada tahun ini yang mampu membukakan akses keua-ngan pada 24% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah akan dilipat-gandakan, selaras dengan target yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Untuk itu, sinergi antara agen Layanan Keuangan Digital

dengan agen Laku Pandai akan kami perkuat bersama OJK.

Bank Indonesia juga akan mendukung upaya Pemerintah memperkuat e�siensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah mulai Januari 2018 sebagaimana instruksiMenteri Dalam Negeri. Hal ini akan kami realisasikan melalui perluasan program elektroni�kasi, di antaranya penyaluran Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah secara non tunai, dan Smart City.

Elektroni�kasi sarana dan prasarana transportasi publik untuk meningkatkan e�siensi dan tata kelola yang baik juga akan terus kami dorong. Interoperabilitas uang elektronik sebagai basis pemba-yaran di sektor tersebut akan kami reali-sasikan dibawah payung GPN. Pendirian Electronic Fare Collection akan kami dorong untuk mengintegrasikan sistem pembayaran antar-moda dan antar-operator sebagai persiapan integrasi transportasi yang akan dimulai di Jabode-tabek pada 2018. Solusi ini hadir dalam kelembagaan Electronic Toll Collection di ruas jalan tol menuju transaksi dengan teknologi berbasis nirsentuh (Multilane Free Flow) mulai Desember 2018.

Ketiga, kami akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi �nansial (tek�n), termasuk e-commerce, guna melaksana-kan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. Level playing �eld dengan lembaga keuangan formal, perlu dijaga. Kami mewajibkan seluruh penggiat tek�n yang bergerak di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Kami juga akan berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan otoritas

32


rupiah layak edar dalam jumlah yangcukup dengan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke seluruh pelosok wilayah NKRI melalui Centralized Cash Network Planning (CCNP), serta melindungi masyarakat dari risiko uang palsu. Kebija-kan ini akan kami tempuh dengan tiga strategi utama.

Pertama, kami akan terus memperkuat sinergi layanan kas dengan berbagai pihak. Melalui kerjasama dengan per-bankan dalam bentuk Kas Titipan, layanan kas telah dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun 2017. Bank Indonesia juga memperluas jangkauan layanan kas hingga tingkat kecamatan dan di wilayah 3T yaitu Terde-pan, Terluar, dan Terdalam melalui program BI-Jangkau dan Kas Kepulauan. Selain itu, sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan negara dan menjadi-kan rupiah sebagai mata uang yang berdaulat di seluruh wilayah Indonesia, kami bersama perbankan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah membangun dan menyediakan layanan ATM dan Money Changer di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Papua), Entikong (Kalimantan Barat), Badau (Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Barat), dan Motaain (Nusa Tenggara Timur). Kami juga sedang mempersiapkan fasilitas yang sama di PLBN Motamasin dan Wini di Nusa Tenggara Timur. Kedua, kami akan memastikan terjaganya pasokan uang rupiah yang berkualitas dan terus memperkuat �tur keamanan-nya. Ketiga, kami akan terus meningkat-kan kualitas uang rupiah dan melindungi masyarakat dari risiko uang rupiah palsu. Untuk itu, pembinaan terhadap Perusa-haan Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) akan diintensifkan. Upaya ini kami padukan dengan peningkatan kualitas edukasi dan koordinasi dengan aparat

terkait lainnya dalam mendata dan memetakan kegiatan tek�n dan e-com-merce secara utuh. Kami melarang penyelenggara tek�n dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pemba-yaran menggunakan dan memproses virtual currency, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, guna mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di NKRI. Kami juga mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum NKRI yang dapat merusak struktur industri. Peraturan telah kami tuangkan dalam ketentuan teknologi �nansial dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik dan APU-PPT.

Kami menyambut baik kolaborasi dengan OJK, Kementerian Perdagangan, Kemen-terian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sinergi kebijakan yang baik antar otoritas kita butuhkan untuk merespons pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Di samping itu, kami menghimbau komit-men dan kepatuhan seluruh pelaku tek�n untuk bersama-sama membangun industri keuangan nasional secara sehat.Berbagai kebijakan tersebut akan kami kawal melalui fungsi pengawasan. Kami akan memperkuat kerangka pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum atas praktek bisnis ilegal. Kami akan fokus pada pemenuhan komitmen kewajiban penggunaan rupiah, pemrosesan domes-tik, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, sekaligus mengawal tahapan operasio-nalisasi GPN dan implementasi standar nasional kartu ATM/Debit.

Pada area pengelolaan uang rupiah, kami akan memastikan pemenuhan uang

dan instansi terkait, mengintegrasikan sistem informasi BI-Counterfeit Analysis Center dengan perbankan dan aparatkepolisian, serta mendirikan laboratorium analisa uang palsu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk mendukung berjalannya transmisi berbagai kebijakan di atas dengan baik di seluruh daerah, dan menegaskan komit-men kami untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini, kami akan melanjutkan peningkatan kualitas penyusunan asesmen dan pene-litian perekonomian daerah, pengenda-lian in�asi daerah, implementasi Region-al Financial Surveillance untuk meman-tau stabilitas keuangan daerah, dan pengawasan bidang sistem pembayaran. Sumber daya manusia di KPwDN juga diperkuat dengan rekruitmen talenta-talenta terbaik dari seluruh Indonesia dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkualitas agar dapat menghasilkan rekomendasi yang reliable, timely, dan applicable bagi daerah.

Di sisi internal, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kapasitas dan kapabilitas internal untuk mengop-timalkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Penyempurnaan akan difokus-kan pada 3 (tiga) aspek utama organisasi yakni penguatan tata kelola dan manaje-men risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan infras-truktur.

Dalam konteks penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko di Bank Indonesia, kami akan membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu untuk meningkatkan e�siensi proses perizinan bagi Bank Umum yang akan melakukan kegiatan tertentu dalam bidang Moneter,

33


Makroprudensial, dan Sistem Pemba-yaran – Pengelolaan Uang Rupiah. Di samping itu, Bank Indonesia akan melakukan penguatan pengelolaan aset valas untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan pengelolaan cadangan devisa dengan tetap mengacu kepada best practice dalam peer group bank sentral.

Di sisi pengembangan sumber daya manusia, kami melakukan penguatan riset dan publikasi riset srategis, menjadi frontier untuk pembelajaran, serta berkontribusi mencari solusi permasa-lahan ekonomi nasional. Untuk itu, kami telah berkolaborasi dengan research fellow serta lembaga penelitian terke-muka di dalam dan luar negeri.

Di sisi infrastruktur, kami melakukan penyempurnaan sistem informasi di Bank Indonesia dengan mengembangkan sistem informasi strategis 3 Commercial O� The Shelf (COTS) yang berfungsi sebagai penyedia layanan jasa bank kepada stakeholders, pengelolaan devisa, dan kegiatan perencanaan, pelak-sanaan, pengendalian dan pelaporan proses bisnis keuangan guna menghasil-kan informasi keuangan Bank Indonesia yang lebih baik. Bank Indonesia juga telah menginisiasi Bank Indonesia – Export Proceed Integrated Monitoring (BI – EPIM) sebagai solusi ke depan bagi pengelolaan transaksi devisa ekspor dan impor yang terintegrasi dan komprehensif yang selama ini dikelola oleh beberapa instansi. Kami juga terus memperkuat penggunaan big data dalam proses perumusan kebijakan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia dan Pemerintah terus mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang tidak hanya dapat digunakan oleh publik, namun juga oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi kebijakan

34


Terkait stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keua-ngan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi informasi hasil pengawasan bank-bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik (Domestic Systemically Important-Banks/DSIBs) telah dilaksanakan secara periodik sebagaimana amanat pasal 17 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kerjasama Bank Indonesia dengan LPS akan terus diperkuat, termasuk dalam hal pertukaran data dan informasi kepemi-likan SBN LPS, menyusul telah disepaka-tinya Perjanjian Kerjasama Pembelian SBN LPS oleh Bank Indonesia.

Terkait penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran, penguatan koordinasi dilakukan terhadap seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yang terdiri dari BIN, Polri, Kejaksaaan Agung, Kementerian Keua-ngan, dan Bank Indonesia dalam mence-gah, mengungkap dan menindak tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Bank Indonesia mengapresiasi kesungguhan aparat Polri dalam mengungkap jaringan pembuat dan pengedar uang palsu sampai kepada aktor intelektualnya, serta mengenakan sanksi hukum yang maksi-mal bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam tatanan internasional, kami memandang perlunya penguatan koordi-nasi untuk mengantisipasi meningkatnya intensitas kerja sama perjanjian perda-gangan internasional di masa depan dan kecenderungan negara peers dalam menjalin kerja sama serupa. Untuk itu, kita perlu mendesain suatu strategi dan mekanisme kerja yang komprehensif agar Indonesia dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya dari keterbukaan

pembangunan, termasuk di bidang kedaulatan pangan nasional dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar daerah.

Koordinasi Kebijakan

Untuk mencapai cita-cita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, kami menyadari bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap otoritas terkait harus bersi-nergi satu sama lain. Maka dari itu, kebija-kan Bank Indonesia akan selalu dikoor-dinasikan dan diselaraskan dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Media koordinasi BI dan Pemerintah yang selama ini sudah berjalan baik akan terus diperkuat, termasuk dalam bentuk Round Table Policy Dialogue (RTPD), Tim Pengendalian In�asi (TPI) dan Tim Pengendalian In�asi Daerah (TPID), Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat/Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda), Investor Relation Unit (IRU) baik di tingkat pusat maupun daerah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Forum Koordi-nasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK), serta Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI).

Dalam mewujudkan stabilitas pasar uang, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengelola likuiditas secara optimal. Komunikasi bersama kedua lembaga kepada pelaku pasar mengenai komitmen menjaga likuiditas akan terus diperkuat sebagai langkah antisipatif, terutama saat terjadi lonjakan permintaan likuiditas pada waktu-waktu tertentu. Kami mengapre-siasi komitmen pemerintah memperkuat sistem perencanaan dan pengelolaan likuiditas pemerintah ke depan.

tersebut. Dalam konteks kerjasama internasional yang lebih luas, keterlibatan Bank Indonesia dalam Free Trade Agrre-ment (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dijalin Pemerintah dilakukan untukmengamankan ruang kebijakan serta menjaga konsistensi komitmen liberali-sasi dengan arah pengembangan sektor jasa sistem pembayaran/tek�n yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, kami secara aktif mendukung Pemerintah dalam proses integrasi sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk memperkuat proses perumusan posisi Indonesia dan koordi-nasi di level nasional, kami akan terus mendukung dan memfasilitasi pelaksa-naan dedicated team meeting sektor keuangan untuk dijadikan sarana koordi-nasi dan kalibrasi posisi masing-masing instansi terkait pada kerja sama FTA/CEPA.

Bank Indonesia secara konsisten akan mendukung Pemerintah dalam mendo-rong perbaikan Sovereign Credit Rating Indonesia, termasuk memastikan terciptanya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia akan terus mem-perkuat Regional Investor Relation Unit (RIRU) dan Global IRU (GIRU) melalui penajaman fungsi hubungan investor di kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri dan luar negeri. Penguatan fungsi RIRU dan GIRU ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi aliran modal asing ke Indonesia guna mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui linkage antar tiga unit hubungan investor yakni IRU (Investor Relation Unit) di Kantor Pusat, RIRU di kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri, dan GIRU di kantor perwa-

35

Koordinasi Kebijakan dan Prospek Perekonomian

kilan Bank Indonesia di luar negeri. Penguatan dilakukan di tiga elemen utama unit hubungan investor, yakni: kelembagaan, strategi hubungan investor, serta diseminasi data dan informasi.

Prospek Perekonomian

Dinamika perekonomian global, tanta-ngan ekonomi, dan arah kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia akan menentukan prospek perekonomian ke depan. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang. Dalam jangka pendek sumber pertumbuhan ekonomi akan merata, berasal dari negara maju maupun berkembang, namun dalam jangka menengah panjang, negara berkembang akan memainkan peranan lebih besar sebagai sumber pertum-buhan ekonomi global. Negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan Tiongkok dan India sebagai motor utamanya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang akan tumbuh lebih rendah karena permasalahan aging population dan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi global yang meningkat gradual ini akan diikuti oleh pertumbuhan harga komoditas dengan pola serupa. Pertumbuhan harga komo-ditas tahun depan kami perkirakan melambat, meskipun pada tahun-tahun berikutnya harga komoditas akan tumbuh secara gradual sejalan dengan pertum-buhan ekonomi global. Di sektor keua-ngan, kami memperkirakan suku bunga dunia akan meningkat sejalan dengan tren pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Suku bunga kebijakan AS diperkirakan akan meningkat sekali lagi

36


gradual. Harga komoditas juga mulai tumbuh positif sejalan dengan permin-taan yang mulai meningkat. Di sisi domestik, kami meyakini, reformasi struktural yang dicanangkan Pemerintah akan berjalan dengan baik, dilandasi oleh komitmen yang tinggi dari Pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur Pemerintah akan terakselerasi dan berdampak signi-�kan pada perekonomian. Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintah juga akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Reformulasi regulasi-regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di tingkat pusat dan daerah, akan memberikan keyakinan dan dampak signi�kan pada minat berin-vestasi. Integrasi sistem perijinan dan kemudahan berusaha akan mempermu-dah aktivitas ekonomi. Percepatan reformasi struktural yang terjadi tentu saja akan meningkatkan produktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang disertai sisi suplai yang lebih kuat pada gilirannya memungkinkan pereko-nomian tumbuh lebih tinggi tanpa meng-ganggu stabilitas.

Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode 2019-2022 akanberada dalam lintasan yang meningkat, hingga mencapai kisaran 5,8-6,2% pada 2022. Dengan sisi suplai yang lebih kuat dalam mengakomodasi permintaan, in�asi akan terkendali dalam kisaran 3±1% pada 2022, sementara de�sit transaksi berjalan akan menurun dan tetap berada pada level yang sehat di bawah 3% dari PDB. Kami berkeyakinan, kebijakan-kebijakan penguatan momentum pemuli-han ekonomi jangka pendek yang diimbangi kebijakan-kebijakan dalam mempercepat transformasi ekonomi, dapat membawa perekonomian tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

tahun ini dan meningkat tiga kali pada tahun depan.

Dengan perkembangan ekonomi global tersebut, kami meyakini pertumbuhanekonomi pada 2018 akan berada pada kisaran 5,1-5,5% yang didorong terutama oleh permintaan domestik. Dalam jangka pendek, stimulus dari Pemerintah akan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Stimulus Pemerintah, momen Pilkada, dan Asian Games pada 2018 akan berpengaruh pada permintaan domestik, khususnya konsumsi. Investasi Pemerintah dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur tetap akan mewarnai pertumbuhan investasi ke depan. Di sisi lain, ekspor diperkirakan tetap tumbuh namun melambat dibandingkan tahun ini dengan struktur ekspor yang masih bertumpu pada komoditas. Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi ini, dan komitmen Bank Indonesia untuk mencapai target in�asi secara konsisten, in�asi 2018 akan berada dalam kisaran targetnya sebesar 3,5±1%.

Dengan prospek perekonomian tersebut, kami memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit perbankan tahun 2018 masing-masing akan berada dalam kisaran 9-11% dan 10-12%. Sementara itu, sejalan dengan meningkatnya investasi dan semakin intensifnya proyek-proyek infrastruktur, de�sit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat namun tetap pada level yang sehat di bawah 3% dari PDB.

Prospek perekonomian dalam jangka pendek tersebut akan menjadi landasan yang kuat bagi perekonomian dalam jangka menengah dan panjang. Dalam jangka menengah, perekonomian global kami perkirakan mulai meningkat secara

Penutup

Demikian pemikiran dan arah kebijakan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami menyadari, di tengah pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung ini, masih banyak tantangan yang kita hadapi baik dari dalam negeri maupun perubahan-peruba-han yang mewarnai konstelasi global. Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak bisa mengedepankan kepentingan sektoral. Kita tetap perlu menyamakan pandangan dan terus bersinergi menyatukan gerak langkah ke depan. Langkah-langkah yang seirama akan menambah kepercayaan masyarakat yang telah kita bangun selama ini.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, secara khusus kami ingin menyampaikan penghar-gaan, rasa terima kasih dan bangga kepada seluruh Anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia, atas sumbangsih, dedikasi, dan kerja keras yang diberikan, sehingga Bank Indonesia dapat secara konsisten menjalankan mandatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Agus D.W. MartowardojoGubernur Bank Indonesia

37

Penutup

Documents

PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2017 - bi.go.id · terjadi secara lebih merata. Membaiknya pertumbuhan ekonomi global diikuti ... terjadi pada negara-negara penghasil komoditas seperti