PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - … · Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Tahun 2016 - 2021

6

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

2016 - 2021

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA DEPOK


Tahun 2016 - 2021

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan

penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Depok menyusun RPJMD Tahun

2016 – 2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat

strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarakan kondisi dan

potensi daerah yang dimiliki. Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Depok, dilakukan revisi terhadap RPJMD tersebut sesuai dengan nomenklatur nama

Perangkat Daerah yang baru. Mengacu pada Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 tersebut, Badan Keuangan dan Aset

menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima)

tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD untuk mewujudkan

visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Renstra

menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat sesuai

dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Disamping itu Renstra merupakan tolok

ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan misi, mencapai

tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan progam, kegiatan , indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun,

dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

Adapun fungsi dari Renstra adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan

RPJMD, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sebagai instrumen


Tahun 2016 - 2021

8

pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD, merupakan kontrak kinerja kepala

SKPD dengan Kepala Daerah serta merupakan landasan dalam mengupayakan

terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota

Depok Tahun 2016 - 2021 berlandaskan pada:

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3828);

b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

c. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

e. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Tahun 2016 - 2021

9


Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5887);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Pertaturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor

04);

m. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Depok 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor

01;

n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok

Tahun 2016 Nomor 05);

o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21;


Tahun 2016 - 2021

10

r. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota

Depok adalah :

a. tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kota

Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

b. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok, sehingga

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat;

c. tersedianya sinkronisasi kebijakan program / kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota

Depok dengan capaian program Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah

Kota Depok :

a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumberdaya yang dimiliki Badan

Keuangan Daerah Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM,

serta prasarana dan sarana;

b. menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan

yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan

kegiatan guna perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah sesuai Perubahan Rencana

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.

c. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Dinas dalam lima tahun ke depan; dan

d. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan Badan Keuangan Daerah untuk periode lima tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :


Tahun 2016 - 2021

11

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika

penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-

2021.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK

Menggambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja

Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Keuangan Daerah Kota Depok

Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan

Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Telaahan Renstra

Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu- Isu

Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah,

serta Strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII: PENUTUP


Tahun 2016 - 2021

12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah sebelumnya adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 109

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Keuangan Daerah, tugas pokok Badan ini adalah membantu walikota

melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dalam melaksanaan sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah

mempunyai fungsi :

a) Perumusan Kebijakan Teknis bidang Keuangan Daerah;

b) Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Keuangan Daerah;

c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d) Pelaksanaan Administrasi Badan;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdiri dari Kepala,

Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Bidang yang masing

masing membawahi 2 (dua) dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dengan susunan sebagai

berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Keuangan;


Tahun 2016 - 2021

13

3. Bidang Anggaran, terdiri dari:

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung;

c. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;

4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;

b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

c. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;

5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

c. Sub Bidang Penagihan;

6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

b. Sub Bidang Pengeluaran;

c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Belanja Pegawai

7. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari:

a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan

8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:

a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;

b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;

c. Sub Bidang Pengamanan Aset.

9. Unit Pelaksana Teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat serta masing –

masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan

mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan dan

tugas pembantuan bidang keuangan daerah meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak

Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaaan dan Pengelolaan Belanja


Tahun 2016 - 2021

14

Pegawai serta Bidang Akuntansi dan Data Keuangan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggaran fungsi :

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis

(Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD);

b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

d. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

e. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah;

f. pelaksanaan fungsi BUD;

g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian

dan rumah tangga badan;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang

Anggaran, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengelolaan Aset,

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai dan Bidang Akuntansi

dan Data Keuangan;

k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;

l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKIP);

m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang

tugasnya;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian

perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan badan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan renstra badan ;

b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis badan;


Tahun 2016 - 2021

15

c. penyelenggaraan administrasi umum;

d. penyusunan evaluasi dan laporan;

e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;

f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah badan;

g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegiatan sekretariat;

h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegiatan badan;

i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset badan;

j. pengelolaan Keuangan badan;

k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;

l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja badan; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Anggaran, mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan,

merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran

pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis badan;

b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan produk hukum terkait

pengelolaan keuangan daerah;

c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan

urusan pemerintahan kota meliputi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara;

d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan

Perubahan APBD;

e. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah;

f. pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;


Tahun 2016 - 2021

16

g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang

Anggaran;

h. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian penganggaran;

i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;

j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

pimpinan.

4. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan,


mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah yang

terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah serta mengkoordinasikan target

penerimaan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi badan;

b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pemungutan pajak

daerah;

c. Pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak daerah;

d. Pembinaan kepada wajib pajak;

e. Penerapan standar operasional pengelolaan pemungutan pajak daerah;

f. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-

undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah;

g. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak;

h. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;

i. Pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;

j. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding;

k. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang Pajak Daerah I;

l. Pelaksanaan pengkoordinasian terkait target penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah;

m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;

n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

pimpinan.


Tahun 2016 - 2021

17

5. Bidang Pajak Daerah II, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi

kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penyampaian SPPT

PBB, dan penyampaian SPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian

penerimaan PBB dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis badan;

b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;

c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengelolaan dan pelayanan PBB dan BPHTB;

d. Pelaksanaaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan PBB dan

BPHTB tingkat Kota Depok;

e. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah

strategis penerimaan PBB dan BPHTB;

f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;

g. Melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan PB dan BPHTB;

h. Pelaksanaan pemeliharaan data elektronik dan non elektronik PBB dan BPHTB

i. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

pimpinan.

6. Bidang Pengelolaan Aset, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Aset mengacu pada renstra badan;

b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pengelolaan aset;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi kebijakan pengelolaan aset;

d. penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengelolaan

aset;

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

pimpinan.


Tahun 2016 - 2021

18

7. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, mempunyai tugas


mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan dan

pengelolaan belanja pegawai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai menyelengarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja

Pegawai mengacu pada rencana strategis badan;

b. pengelolaan penatausahaan kas daerah;

c. pengelolaan kas dana transfer;

d. pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung;

e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan

perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai;

f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan kegiatan belanja dan pembiayaan daerah;

g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;

h. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja

Pegawai mengacu pada rencana strategis badan;

i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

pimpinan.

8. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, mempunyai tugas menyusun kebijakan,


mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang akuntansi dan data

keuangan atas pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Akuntansi dan Data Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana strategis badan;

b. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;

c. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan dan

kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian Sistem Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah;

e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;


Tahun 2016 - 2021

19

f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagaimana gambar

berikut :


Tahun 2016 - 2021

20

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERWAL N0MOR 109 TAHUN 2016

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBAG UMUM SUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBAG KEUANGAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PAJAK DAERAH I

BIDANG PAJAK DAERAH II BIDANG PENGELOLAAN

ASET

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA

PEGAWAI

U P T D

SUB BIDANG PERENCANAAN

ANGGARAN

SUB BIDANG PERENCANAAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

OPERASIONAL

SUB BIDANG

PENDAFTARAN DAN

PENDATAAN

SUB BIDANG PENETAPAN

DAN PENAGIHAN

SUB BIDANG

PENGELOLAAN GAJI

PEGAWAI

SUB BIDANG PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMASI

SUB BIDANG INTENSIFIKASI DAN

EKTENSIFIKASI

SUB BIDANG PENAGIHAN

SUB BIDANG

PENGELUARAN

SUB BIDANG

PENATUSAHAAN ASET

SUB BIDANG

PEMANFAATAN ASET

SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS

DAERAH

SUB BIDANG AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA

KEUANGAN

SI PENGOLAHAN DATA

KEUANGAN

BIDANG AKUNTANSI DAN

DATA KEUANGAN

SUB BIDANG PENYUSUNAN

DAN ADMINISTRASI

ANGGARAN

SUB BIDANG

PENGAMANAN ASET


Tahun 2016 - 2021

21

2.2. SUMBER DAYA

Sumber Daya yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2.1 Sumber daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sampai saat ini (data per

November 2017) Badan Keuangan Daerah Kota Depok memiliki sumber daya aparatur

sebanyak 94 orang. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut digambarkan pada tabel

sebagai berikut:

Tabel a. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Pegawai

1. Laki - Laki 66 Orang

2. Perempuan 28 Orang

Jumlah 94 Orang

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan status

No. Status Pegawai Jumlah Pegawai

1. PNS 94 Orang

2. CPNS 0 Orang

Jumlah 94 Orang

Tabel c. Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1. Pasca Sarjana / S2 5 Orang

2. Sarjana / S1 49 Orang

3. Sarjana Muda / D3 14 Orang

4. SMU / SLTA 27 Orang

Jumlah 94 Orang


Tahun 2016 - 2021

22

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan golongan

No. Golongan Jumlah Pegawai

1. Golongan IV 2 Orang

2. Golongan III 61 Orang

3. Golongan II 31 Orang

4. Golongan I - Orang

Jumlah 94 Orang

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No. Jabatan Struktural Jumlah Pegawai

1. Eselon IIa 1 Orang

2. Eselon IIIa 1 Orang

3. Eselon IIIb 6 Orang

4. Eselon IVa 19 Orang

Jumlah 27 Orang

Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

No. Pendidikan Penjenjangan Jumlah Pegawai

1. Diklat Pim II 0 Orang

2. Diklat Pim III 7 Orang

3. Diklat Pim IV 19 Orang

Jumlah 26 Orang

Tabel f. Data Pegawai Per Bidang / Sekretariat

No. Bidang Jumlah Pegawai

1. Sekretariat 20 Orang

2. Pajak Daerah I 20 Orang

3. Pajak Daerah II 16 Orang

4. Anggaran 8 Orang

5. Perbendaharaan dan Pengelolaan

Belanja Pegawai

14 Orang

6. Akuntansi dan Data Keuangan 7 Orang

7. Pengelolaan Aset 9 Orang


Tahun 2016 - 2021

23

No. Bidang Jumlah Pegawai

Jumlah 94 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Keuangan Daerah menempati Kantor di Komplek Balaikota Depok

Gedung Dibaleka I Lantai II, namun khusus untuk Bidang Pajak Daerah II menempati

gedung tersendiri di komplek Balaikota Depok yang menyatu dengan tempat pelayanan

PBB dan BPHTB.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 6

Bidang dan Sekretariat tersebut, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja

sebagai berikut :

No. JENIS BARANG JUMLAH SATUAN

1. Minibus 4 Unit

2. Pick Up 1 Unit

3. Sepeda Motor 49 Unit

4. Alat Ukur Meteran 1 Unit

5. Filling Kabinet 10 Unit

6. Brankas 1 Unit

7. Peta Wilayah 2 Unit

8. Lemari Besi 2 Unit

9. Jam Elektonik 1 Unit

10. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Unit

11. Alat Pemadam Api Ringan (Apar) 3 Unit

12. PABX 1 Unit

13. White Board 3 Unit

14. Mesin Penghancur Kertas 3 Unit

15. Papan Informasi (Plang Papan Nama Dinas) 1 Unit

16. Plang Papan Nama Aset Kota Depok 50 Unit

17. Mesin Antrian 2 Unit

18. Kunci Elektronik Ruangan 2 Unit

19. Meja Kerja 1 Unit


Tahun 2016 - 2021

24


20. Kursi Rapat 23 Unit

21. Kursi Ruang Tunggu (Paralel 4 Set) 6 Unit

22. Kursi Kerja 33 Unit

23. Meja Rapat 4 Unit

24. Meja Kerja Pejabat Eselon II 6 Unit

25. Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 Unit

26. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 5 Unit

27. Meja Kerja 32 Unit

28. Kursi Besi 56 Unit

29. Kursi Putar 5 Unit

30. Kursi Biasa 15 Unit

31. Kursi Lipat 49 Unit

32. Sofa 1 Unit

33. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 9 Unit

34. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 10 Unit

35. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 Unit

36. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 Unit

37. Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II 8 Unit

38. Kursi Hadap 3 Unit

39. Kursi Tamu 3 Unit

40. Kursi Tunggu 4 Unit

41. Kursi Kerja Pejabat 2 Unit

42. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 4 Unit

43. Kursi Putar Kabid 4 Unit

44. Kursi Putar Kasie 6 Unit

45. AC 2 PK 5 Unit

46. AC 1 PK 1 Unit

47. AC ½ PK 2 Unit

48. AC Split 20 Unit


Tahun 2016 - 2021

25


49. AC Unit 2 Unit

50. Televisi 5 Unit

51. UPS 6 Unit

52. Kipas Angin 4 Unit

3. Dispenser 3 Unit

54. Troli 1 Unit

55. Handycam 1 Unit

56. CCTV 3 Unit

57. Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner) 1 Unit

58. Komputer PC 27 Unit

59. Komputer (Monitor) 17 Unit

60. Laptop 6 Unit

61. CPU 2 Unit

62. Hard Disk Eksternal 3 Unit

63. Memory Laptop 4 Unit

64. Battery Laptop 1 Unit

65. Memory Server 4 Unit

66. Printer 15 Unit

67. Printer Faximile 1 Unit

68. Firewall 1 Unit

69. Network (PC Client) 7 Unit

59. Wireless Acces Point 2 Unit

60. Electricity Treatment System (ETS) 1 Unit

61. Switch Security 1 Unit

62. Software Aplikasi 27 Unit

63. Kamera Digital SLR 1 Unit

64. Kamera Digital 4 Unit

65. Proyektor LCD / Infocus 1 Unit

66. Layar Proyektor Tripod 1 Unit


Tahun 2016 - 2021

26


67. Breket Proyektor LCD / Infocus 1 Unit

68. Handy Talkie 1 Unit

Sumber : KIB DPPKA Tahun 2016

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Mengingat bahwa Badan Keuangan Daerah semula adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka penjelasan terkait dengan Capaian Kinerja

Pelayanan SKPD didasarkan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset 2011 – 2016 yang digambarkan sesuai tabel berikut :


Tahun 2016 - 2021

27

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya indeks / tingkat

kemudahan dan kenyamanan

pelayanan DPPKA bagi:

1. 1. OPD - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. 2. Wajib Pajak - - - 70% 70% 75% 80% 85% 90% 70% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.

Meningkatnya pelayanan

pengelolaan bantuan sosial, hibah,

tak terduga dan pembiayaan

- - - 80% 0 0 0 0 0 80% 0 0 0 0 0 100% % 0 0 0 0

4. Tersusun/ Revisinya regulasi - - - 2 Perwal 3 Perwal 2 Perwal 1 Perwal 1 Perwal 1 Perwal 3 Perwal 2 Perwal 3 Perwal 9 Perwal 4 Perwal 2 Perwal 150% 66,67% 150% 900% 400% 200%

5.

Meningkatnya persentasi pegawai

yang sesuai persyaratan kompetensi

(latar belakang pendidikan,

pelatihan dan keahlian

- - - 75% 80% 85% 90% 95% 100% 24,55% 37,27% 76,67% 101,50% 125% 156,06% 32,73% 46,59% 90,20% 112,78% 131,58% 156,06%

6.

Meningkatnya presentasi

pemenuhan sarana prasarana

aparatur

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.

Meningkatnya persentasi

pemenuhan sarana pendukung

administrasi perkantoran

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABEL 2.1

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA DEPOK

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS

DAN FUNGSI SKPD

Rasio Capaian pada Tahun ke-

No.

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

TARGET

IKK

TARGET

SPM


Tahun 2016 - 2021

28

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Indikator Kinerja Utama

8.Tersusunnya laporan keuangan

DPPKA- - - 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9.Tersusunnya Renstra, Renja, LAKIP

dan Laporan Monev- - - 7 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 7 dok 7 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 7 dok 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Tersedianya data sektor / urusan - - - 1 Data 1 Data 1 Data 1 Data 1 Data 1 Data 2 Data 3 Data 20 Data 16 Data 3 Data 4 Data 200% 300% 2000% 1600% 300% 400%

11.

Meningkatnya penerimaan dana

perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah

- - - -3,99% 7,69% 10,99% 11,06% 11,15% 11,25% 7,95% 10,88% 15,52% 15,56% 6,15% -4,85 % 399,25% 141,48% 141,22% 140,69% 55,16% -43,11%

12.Meningkatnya realisasi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)- - - 99,33% 26,29% 15% 15% 15% 15% 99,78% 67,89% 22,44% 13,41% 24,13% 12,67% 100,45% 258,24% 149,60% 89,40% 160,87% 84,47%

13.

Meningkatnya persentasi alokasi

anggaran untuk program / kegiatan

pelayanan dasar masyarakat

terhadap APBD

- - - 51,08% 48,37% 51,88% 53,65% 51,10% 49,96% 47,59% 39,88% 39,25% 41,09% 36,62% 40,16% 93,17% 82,45% 75,66% 76,59% 71,66% 80,38%

14.Tersusunnya Raperda APBD dan

Raperda APBD Perubahan - - - 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15Terlayaninya penatausahaan dan

pengelolaan keuangan daerah - - - 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 50 OPD 61 OPD 61 OPD 100% 100% 100% 119,05% 145,24% 145,24%

16.Meminimalisir hilangnya aset

daerah yang dikelola oleh OPD- - - 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 50 OPD 61 OPD 61 OPD 100% 100% 100% 119,05% 145,24% 145,24%

17.Opini atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Depok- - - WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP 100 133,33% 100% 100% 100% 100%

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA DEPOK

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS

DAN FUNGSI SKPD

Rasio Capaian pada Tahun ke-

No.

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

TARGET

IKK

TARGET

SPM


Tahun 2016 - 2021

29

Berdasarkan tabel tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok untuk periode Tahun

2011-2016 yang ditinjau dari indikator kinerja utama sasaran strategis dapat diuraikan

bahwa :

Rasio capaian meningkatnya indeks / tingkat kemudahan dan kenyamanan

pelayanan DPPKA untuk OPD maupun wajib pajak , dari tahun 2011 sampai dengan 2016

memiliki kecenderungan meningkat sesuai target yang ditetapkan yaitu memperoleh

capaian sebesar 100 %.

Rasio capaian meningkatnya pelayanan pengelolaan bantuan sosial, hibah, tak

terduga dan pembiayaan hanya ditargetkan untuk Tahun 2011 dan memperoleh rasio

capaian 100 %, karena pada tahun - tahun selanjutnya kegiatan yang mendukung

pencapaian kegiatan tersebut digabungkan dengan kegiatan yang lain untuk efisiensi.

Sedangkan untuk indikator tersusun / revisinya regulasi, realisasi capaian

kinerjanya memiliki kecenderungan melebihi target yaitu pada Tahun 2011, 2013, 2014,

2015 dan 2016. Sedangkan pada Tahun 2012 tidak dapat mencapai target karena dari

target tersusun 3 Perda / Perwal hanya dapat tersusun 2 Perda / Perwal.

Untuk rasio capaian meningkatnya persentasi pegawai yang sesuai persyaratan

kompetensi (latar belakang pendidikan, pelatihan dan keahlian) memperoleh rasio

capaian yang terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2016 dimana selama tiga

tahun yaitu Tahun 2011, 2012 dan 2013 memperoleh rasio capaian di bawah 100 % atau

tidak dapat mencapai target dan baru mulai Tahun 2014 dapat memperoleh rasio

capaian di atas 100 %.

Untuk rasio capaian meningkatnya persentasi pemenuhan sarana prasarana

aparatur, meningkatnya persentasi pemenuhan sarana pendukung administrasi

perkantoran, tersusunnya laporan keuangan DPPKA serta indikator kinerja sasaran

tersusunnya Renstra, Renja, LAKIP dan Laporan Monev dari Tahun 2011 sampai dengan

Tahun 2016 memperoleh rasio capaian sebesar 100 % secara terus menerus sesuai

dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk rasio capaian data sektor/ urusan selalu memperoleh capaian

di atas 100 % dari Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Rasio capaian meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain – lain

pendapatan yang sah, dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 memperoleh capaian

kinerja di atas 100 % atau melebihi target akan tetapi dengan nilai yang cenderung


Tahun 2016 - 2021

30

menurun yaitu berturut turut dari tahun 2011 sebesar 399,25 %; 141,48 %; 141,22% ; 140,69

% . Tahun 2015 hanya tercapai sebesar 55,16 % atau tidak mencapai target. Dan pada

Tahun 2016 kembali tidak mencapai target yaitu sebesar minus 43,11 % , menurun secara

signifikan dibandingkan tahun lalu.

Rasio capaian meningkatnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 memperoleh capaian di atas 100 % atau

melebihi target akan tetapi dengan nilai yang cenderung menurun dari Tahun 2012. Dan

pada Tahun 2014 hanya memperoleh rasio capaian sebesar 89,40 % atau target tidak

dapat tercapai. Sedangkan untuk Tahun 2015 memperoleh capaian sebesar 126,60 %

atau mencapai target. Namun pada Tahun 2016 kembali tidak mencapai target, hanya

memperoleh rasio capaian sebesar 84,47 %. Pada Tahun 2011 dan 2012 sasaran ini

memperoleh rasio capaian yang sangat besar karena beralihnya pengelolaan BPHTB

dan PBB dari semula pajak pusat menjadi pajak daerah, dimulai dengan BPHTB pada

Tahun 2011 dan PBB pada Tahun 2012. Dan kemudian pada tahun 2014 tidak mencapai

target karena terdapat beberapa jenis pajak yang penerimaannya tidak dapat mencapai

target. Setelah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor

PAD, pada Tahun 2015 capaian kinerja sasaran strategis ini mengalami peningkatan dan

dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2016 capaian sasaran ini

tidak mencapai target karena penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan serta dari Lain-lain PAD yang Sah

di bawah target yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja meningkatnya persentase alokasi anggaran untuk program /

kegiatan pelayanan dasar masyarakat terhadap APBD, dari Tahun 2011 sampai 2015

memperoleh capaian di bawah 100 % atau tidak dapat mencapai target. Dan pada

Tahun 2012 serta 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini karena mulai

Tahun 2012 terdapat perubahan kebijakan mekanisme penyaluran dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat. Semula dana ini

disalurkan oleh pemerintah pusat ke sekolah melalui pemerintah kab/kota sehingga

alokasi anggarannya ditetapkan dalam APBD pemerintah kab/kota. Namun mulai Tahun

2012 disalurkan oleh pemerintah pusat ke sekolah melalui pemerintah provinsi tanpa

melalui pemerintah kab/kota sehingga alokasi anggarannya tidak ditetapkan dalam

APBD pemerintah kabupaten/kota. Rasio capaian pada Tahun 2016 tetap tidak


Tahun 2016 - 2021

31

mencapai target yaitu sebesar 80,38 %, namun mengalami kenaikan yang cukup

signifikan dibandingkan dengan rasio capaian Tahun 2015.

Capaian kinerja tersusunnya Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan dari

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 memperoleh rasio capaian kinerja 100 % secara

terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rasio capaian terlayaninya penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah

dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 memperoleh capaian kinerja 100 % secara

terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan pada Tahun 2014, 2015 serta

2016 memperoleh capaian kinerja di atas 100 % karena adanya penambahan SKPD di

Kota Depok sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi.

Rasio capaian meminimalisir hilangnya aset daerah yang dikelola, dari Tahun

2011 sampai dengan Tahun 2013 memperoleh capaian 100 % secara terus menerus

sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan pada Tahun 2014, 2015 serta 2016

memperoleh rasio capaian di atas 100 % karena adanya penambahan SKPD di Kota

Depok sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi.

Sedangkan untuk opini atas laporan keuangan, pada Tahun 2011 memperoleh

capaian kinerja sebesar 100 %. Pada Tahun 2012 memperoleh rasio capaian di atas 100 %

karena perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok dapat

dicapai pada Tahun 2012 dari yang ditargetkan dicapai Tahun 2013. Opini WTP pada

Tahun 2012 atas Laporan Keuangan Tahun 2011 diperoleh dengan paragraf penjelasan,

sedangkan laporan Keuangan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 mendapatkan

opini WTP murni.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah selama

kurun waktu Tahun 2011 – 2016 menggunakan data anggaran dan realisasi pendanaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tabel berikut :


Tahun 2016 - 2021

32

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.259.528.583.275,21 1.518.159.679.590,97 1.828.095.198.325,65 2.162.862.096.060,16 2.279.681.188.020,00 2.120.043.137.478,53 1.293.316.718.881,76 1.594.416.128.478,18 1.874.333.603.570,36 2.131.615.985.917,23 2.326.307.757.711,00 2.333.647.518.067,15 102,68% 105,02% 102,53% 98,56% 102,05% 110,08% 11,43% 12,80%

219.163.055.176,74 354.202.664.905,00 472.860.089.693,55 572.236.868.969,00 580.959.517.521,00 691.391.660.062,01 246.926.354.303,76 434.228.467.870,18 534.138.395.760,36 582.922.916.541,23 682.373.112.627,00 769.475.164.046,15 112,67% 122,59% 112,96% 101,87% 117,46% 111,29% 26,73% 27,56%

- Pajak Daerah 169.205.044.125,00 305.284.661.000,00 423.512.506.718,05 505.203.051.345,00 540.080.698.574,00 626.906.035.586,56 202.203.952.537,00 379.488.343.501,00 456.570.927.631,00 494.172.635.913,00 618.870.326.330,00 683.925.218.835,00 119,50% 124,31% 107,81% 97,82% 114,59% 109,10% 31,84% 30,39%

- Retribusi Daerah 96.139.312,50 91.536.250,00 105.266.687,50 113.183.205,00 142.843.515,00 424.473.765,00 137.172.160,00 108.152.175,00 102.148.085,00 65.196.115,00 171.118.331,00 500.952.201,00 142,68% 118,15% 97,04% 57,60% 119,79% 118,02% 22,06% 58,47%

- Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

5.345.662.646,00 5.000.000.000,00 5.470.961.595,00 11.005.792.223,00 14.893.575.432,00 11.005.792.223,00 7.345.662.646,00 5.470.961.595,00 10.040.329.713,00 11.005.792.223,00 10.311.292.640,00 7.596.550.886,00 137,41% 109,42% 183,52% 100,00% 69,23% 69,02% 20,82% 7,00%

- Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

44.516.209.093,24 43.826.467.655,00 43.771.354.693,00 55.914.842.196,00 25.842.400.000,00 53.055.358.487,45 37.239.566.960,76 49.161.010.599,18 67.424.990.331,36 77.679.292.290,23 53.020.375.326,00 77.452.442.124,15 83,65% 112,17% 154,04% 138,92% 205,17% 145,98% 4,72% 19,74%

Dana Perimbangan 670.534.565.738,00 804.427.210.250,00 882.959.151.918,00 988.939.408.957,00 1.005.358.032.192,00 973.219.267.222,00 679.024.056.556,00 815.919.647.774,00 879.183.182.460,00 971.981.431.339,00 975.526.903.366,00 1.118.681.655.636,00 101,27% 101,43% 99,57% 98,29% 97,03% 114,95% 8,02% 10,70%

- Bagi Hasil Pajak / Bagi

Hasil Bukan Pajak

117.787.870.738,00 78.312.981.250,00 78.702.377.918,00 105.453.494.957,00 97.764.049.192,00 105.261.084.000,00 131.022.561.556,00 89.805.418.774,00 91.003.761.460,00 99.723.799.339,00 73.559.860.366,00 105.872.242.136,00 111,24% 114,68% 115,63% 94,57% 75,24% 100,58% 0,16% -0,57%

- Dana Alokasi Umum 533.766.495.000,00 674.052.719.000,00 774.683.814.000,00 838.572.784.000,00 879.459.283.000,00 709.100.885.572,00 533.766.495.000,00 674.052.719.000,00 774.683.814.000,00 838.572.784.000,00 879.459.283.000,00 865.880.956.000,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 122,11% 6,06% 10,56%

- Dana Alokasi Khusus 18.980.200.000,00 52.061.510.000,00 29.572.960.000,00 44.913.130.000,00 28.134.700.000,00 158.857.297.650,00 14.235.000.000,00 52.061.510.000,00 13.495.607.000,00 33.684.848.000,00 22.507.760.000,00 146.928.457.500,00 75,00% 100,00% 45,63% 75,00% 80,00% 92,49% 45,58% 172,17%

369.830.962.360,47 359.529.804.435,97 472.275.956.714,10 601.685.818.134,16 693.363.638.307,00 455.432.210.194,52 367.366.308.022,00 344.268.012.834,00 461.012.025.350,00 576.711.638.037,00 668.407.741.718,00 445.490.698.385,00 99,33% 95,76% 97,61% 95,85% 96,40% 97,82% 3,79% 7,05%

- Pendapatan Hibah 6.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.499.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Lainya

169.567.052.460,47 222.852.744.935,97 299.113.093.314,10 357.665.790.134,16 435.198.913.792,00 438.036.499.194,52 167.643.540.122,00 214.952.386.334,00 295.395.892.920,00 363.042.161.237,00 423.763.082.778,00 433.858.878.685,00 98,87% 96,45% 98,76% 101,50% 97,37% 99,05% 21,51% 21,53%

- Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

168.454.452.400,00 109.629.910.000,00 143.850.136.000,00 196.153.428.000,00 209.743.485.000,00 5.000.000.000,00 168.948.452.400,00 109.629.910.000,00 143.850.136.000,00 196.153.428.000,00 208.183.485.000,00 5.000.000.000,00 100,29% 100,00% 100,00% 100,00% 99,26% 100,00% -811,06% -11,80%

- Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

25.309.457.500,00 27.047.149.500,00 29.312.727.400,00 47.866.600.000,00 48.421.239.515,00 12.395.711.000,00 24.274.350.500,00 19.685.716.500,00 21.765.996.430,00 17.516.048.800,00 36.461.173.940,00 6.631.819.700,00 95,91% 72,78% 74,25% 36,59% 75,30% 53,50% -42,19% -0,30%

BELANJA DAERAH 266.140.584.599,46 187.961.734.022,55 122.047.214.536,00 188.303.290.085,00 246.213.655.565,42 232.233.189.086,01 210.651.374.666,00 97.356.563.198,00 87.084.085.745,00 94.917.529.664,00 145.869.186.265,00 170.657.459.064,00 79,15% 51,80% 71,35% 50,41% 59,24% 73,49% 2,92% 3,07%

Belanja Tidak Langsung 254.379.614.809,46 177.443.165.700,55 107.254.039.436,00 170.920.521.765,00 235.163.674.265,42 220.647.313.956,01 201.043.946.101,00 88.601.395.372,00 75.392.454.351,00 82.895.071.861,00 137.408.861.971,00 161.650.083.608,00 79,03% 49,93% 70,29% 48,50% 58,43% 73,26% 4,11% 4,50%

- Belanja Pegawai 25.764.391.233,91 29.832.400.716,00 38.131.290.132,00 45.305.017.524,00 49.476.303.827,00 56.894.914.507,00 23.055.140.042,00 24.527.838.556,00 27.279.043.047,00 32.242.127.567,00 37.890.325.175,00 42.336.826.973,00 89,48% 82,22% 71,54% 71,17% 76,58% 74,41% 16,93% 13,01%

- Belanja Bunga 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.366.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Belanja Hibah 48.801.460.500,00 22.330.605.000,00 28.887.272.000,00 34.066.910.000,00 101.130.685.500,00 76.515.760.000,00 47.039.340.500,00 21.224.965.000,00 26.248.762.000,00 32.004.090.000,00 84.950.222.000,00 69.831.840.000,00 96,39% 95,05% 90,87% 93,94% 84,00% 91,26% 31,55% 27,67%

- Belanja Bantuan Sosial 135.710.634.613,00 47.689.567.757,00 27.659.280.000,00 27.433.000.000,00 50.912.000.000,00 69.181.893.000,00 126.151.812.050,00 41.636.964.876,00 20.057.134.500,00 16.743.250.000,00 13.475.300.204,00 45.946.117.427,00 92,96% 87,31% 72,52% 61,03% 26,47% 66,41% 0,86% 17,22%

- Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Provinsi / Kabupaten /

Kota dan Pemerintahan

Desa

870.816.804,00 870.816.804,00 870.816.804,00 870.816.804,00 870.816.804,00 1.037.378.134,00 870.816.804,00 870.816.804,00 870.816.804,00 870.815.835,00 704.255.474,00 907.683.368,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,87% 87,50% 3,21% 1,95%

- Belanja Tidak Terduga 43.012.311.658,55 76.719.775.423,55 11.705.380.500,00 63.244.777.437,00 32.773.868.134,42 17.017.368.315,01 3.708.469.724,00 340.810.136,00 936.698.000,00 1.034.788.459,00 388.759.118,00 2.627.615.840,00 8,62% 0,44% 8,00% 1,64% 1,19% 15,44% 58,63% 121,59%

TABEL 2.2

Rata rata Pertumbuhan

(1)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA DEPOK

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-


Tahun 2016 - 2021

33

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Belanja Langsung 11.760.969.790,00 10.518.568.322,00 14.793.175.100,00 17.382.768.320,00 11.049.981.300,00 11.585.875.130,00 9.607.428.565,00 8.755.167.826,00 11.691.631.394,00 12.022.457.803,00 8.460.324.294,00 9.007.375.456,00 81,69% 83,24% 79,03% 69,16% 76,56% 77,74% 3,15% 0,87%

- Belanja Pegawai 3.004.836.500,00 1.267.715.000,00 2.177.152.000,00 2.037.232.000,00 2.747.806.000,00 2.738.568.000,00 2.629.904.000,00 1.043.666.000,00 1.635.898.000,00 1.822.485.000,00 2.074.764.000,00 2.236.316.550,00 87,52% 82,33% 75,14% 89,46% 75,51% 81,66% 8,41% 5,89%

- Belanja Barang dan Jasa 6.003.935.540,00 6.624.285.467,00 10.214.206.100,00 12.939.219.320,00 7.252.556.800,00 7.536.805.730,00 4.534.867.065,00 5.270.586.926,00 7.797.029.009,00 8.307.796.814,00 5.455.487.294,00 5.613.052.166,00 75,53% 79,56% 76,34% 64,21% 75,22% 74,48% 10,21% 7,85%

- Belanja Modal 2.752.197.750,00 2.626.567.855,00 2.401.817.000,00 2.406.317.000,00 1.049.618.500,00 1.310.501.400,00 2.442.657.500,00 2.440.914.900,00 2.258.704.385,00 1.892.175.989,00 930.073.000,00 1.158.006.740,00 88,75% 92,93% 94,04% 78,63% 88,61% 88,36% -9,88% -10,02%

PEMBIAYAAN 281.238.720.517,82 302.710.195.925,58 544.512.376.320,76 560.341.092.838,29 767.178.559.581,52 902.649.033.219,48 280.754.507.481,82 301.363.539.084,58 544.512.376.320,76 560.340.607.838,29 767.804.806.500,52 938.275.280.138,48 99,83% 99,56% 100,00% 100,00% 100,08% 103,95% 28,47% 30,03%

Penerimaan Pembiayaan 282.545.035.377,82 311.245.973.725,58 564.712.376.320,76 582.691.092.838,29 781.878.559.581,52 1.051.349.033.219,48 282.045.052.236,82 309.210.081.884,58 564.712.376.320,76 582.690.607.838,29 782.504.806.500,52 1.076.975.280.138,48 99,82% 99,35% 100,00% 100,00% 100,08% 102,44% 30,92% 33,47%

- Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

244.764.375.665,82 259.807.078.073,58 564.712.376.320,76 582.691.092.838,29 756.878.559.581,52 1.051.349.033.219,48 244.764.288.165,82 258.482.862.299,58 564.712.376.320,76 582.690.607.838,29 756.878.559.581,52 1.051.349.033.219,48 100,00% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,92% 39,21%

- Pencairan Dana

Cadangan

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.626.246.919,00 25.626.246.919,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,50% 0,00% 0,00% 0,00%

- Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Penerimaan Pinjaman

Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Penerimaan Piutang

Daerah

37.780.659.712,00 51.438.895.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.280.764.071,00 50.727.219.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68% 98,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.306.314.860,00 8.535.777.800,00 20.200.000.000,00 22.350.000.000,00 14.700.000.000,00 148.700.000.000,00 1.290.544.755,00 7.846.542.800,00 20.200.000.000,00 22.350.000.000,00 14.700.000.000,00 138.700.000.000,00 98,79% 91,93% 100,00% 100,00% 100,00% 93,28% 151,32% 297,08%

- Pembentukan dana

cadangan

0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Penyertaan modal

(investasi) pemerintah

daerah

0,00 600.000.000,00 10.200.000.000,00 12.350.000.000,00 14.700.000.000,00 148.700.000.000,00 0,00 600.000.000,00 10.200.000.000,00 12.350.000.000,00 14.700.000.000,00 138.700.000.000,00 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,28% 0,00% 0,00%

- Pembayaran pokok hutang 1.306.314.860,00 2.935.777.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.544.755,00 2.246.542.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,79% 76,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Pemberian pinjaman

daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TABEL 2.2

Rata rata Pertumbuhan

(1)

Pengeluaran Pembiayaan

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA DEPOK

URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-


Tahun 2016 - 2021

31

Kinerja pendapatan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, termasuk Dana

Perimbangan dan Lain – lain PAD yang Sah menunjukkan peningkatan sejak Tahun 2011

dengan rata – rata pertumbuhan realisasi pendapatan sebesar 12,80 %. Pada Tahun 2011

Pendapatan Asli Daerah yang khusus dikelola BKD adalah sebesar Rp 246.926.354.303,76

meningkat menjadi Rp 769.475.164.046,15 pada Tahun 2016. Jika melihat tabel di atas,

keseluruhan komponen pendapatan Kota Depok menunjukkan nilai pertumbuhan yang

positif kecuali komponen transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana bagi hasil

pajak serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang menunjukkan nilai pertumbuhan

negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh penerimaan pajak nasional yang juga menurun.

Pajak daerah menunjukkan nilai pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 30,39 %.

Pencapaian Pajak Daerah pada Tahun 2015 adalah senilai Rp 683.925.218.835,00. Angka

ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada Tahun 2011

sebesar Rp 202.203.952.537,00.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola Badan Keuangan

Daerah dalam kurun waktu enam tahun telah menunjukkan hasil yang terus meningkat.

Pada Tahun 2011 retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut hanya mencapai angka

Rp 137.172.160,00 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2016 sebesar Rp

500.952.201,00. Dengan demikian rata – rata perumbuhan retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah dari Tahun 2011 – 2016 mencapai pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar

58,47 %.

Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam waktu

kurun enam tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 7 %. Pada tahun 2011,

realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan adalah sebesar Rp

7.345.662.646,00 dan meningkat sebesar Rp 7.596.550.886,00 pada Tahun 2016, yaitu

dari komponen Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Jabar dan dari Bagi Hasil dari

pelaksanaan kegiatan PDAM Kabupaten Bogor.

Pendapatan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam kurun waktu enam

tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif tiap tahunnya. Pada tahun 2016,

realisasi Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 77.452.442.124,15

meningkat dibandingkan Tahun 2011 sebesar Rp 37.239.566.960,76. Adapun komponen

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah

yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah,


Tahun 2016 - 2021

32

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan

Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD dan PAD lainnya.

Untuk Dana Perimbangan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, realisasi

penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Depok menunjukkan

tren positif, hal ini terlihat dari realisasi dana Perimbangan Tahun 2011 sebesar

Rp 679.024.056.556,00 dan meningkat sebesar Rp 1.118.681.655.636,00 pada Tahun

2016.

Adapun realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah

dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya realisasi pada Tahun 2016 sebesar

Rp 445.490.698.385,00 jika dibandingkan pada Tahun 2011 yang hanya sebesar

Rp 367.366.308.022,00. Termasuk dalam kelompok ini adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak

dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah

serta Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Kinerja Belanja Badan Keuangan Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun

Belanja Langsung, selama kurun waktu Tahun 2011 – 2016 menunjukkan rata – rata

pertumbuhan realisasi sebesar 3,07 %. Pada Tahun 2011 Total Belanja adalah sebesar

210.651.374.666,00 menurun menjadi Rp 170.657.459.064,00 pada Tahun 2016. Jika

melihat tabel di atas, komponen Belanja yang menunjukkan nilai pertumbuhan negatif

Belanja Modal pada Belanja Langsung yaitu sebesar minus 10,02 %. Sedangkan untuk

komponen belanja lainnya mengalami pertumbuhan yang positif.

Realisasi Pembiayaan Kota Depok mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dengan pertumbuhan sebesar 30,03 %. Hal ini terlihat pada Tahun 2016 realisasi

penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 938.275.280.138,48 atau mengalami

peningkatan dibandingkan Tahun 2011 sebesar Rp 280.754.507.481,82.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah

selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Sistem pengawasan dan penertiban terhadap wajib pajak daerah masih kurang

optimal.


Tahun 2016 - 2021

33

2. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

3. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Depok.

4. Pelaksanaan e – audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

5. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset termasuk

aplikasi pendapatan.

6. Ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan. Proses pencaiaran anggaran

kegiatan masih menumpuk di Triwulan IV.

7. Prosedur pembaruan data kepegawaian belum optimal.

8. Adanya aset Pemerintah Kota Depok yang belum terdata atau tersertifikat atau

dikuasai pihak lain.

9. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

10. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat.

2.4.2 Peluang

1. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan

publik yang makin meningkat.

2. Masih terbukanya pemanfaatan potensi – potensi pendapatan baik untuk

diintensifikasi maupun ekstensifikasi terlebih karena Kota Depok merupakan

kota penyangga ibukota negara.

3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di

lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan SKPD lain yang terkait

untuk memecahkan masalah bersama secara baik dan inovatif.


Tahun 2016 - 2021

34

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu

merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan

pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Keuangan

Daerah meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang

Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai serta Bidang Akutansi dan Data

Keuangan, menunjukkan bahwa keberadaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sangat

strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota

Depok yang baik sesuai kaidah good governance .

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah juga

bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

1. Pembayaran pajak daerah meliputi pembayaran PBB, BPHTB dan dan pembayaran

pajak daerah lainnya;

2. Pembayaran Santunan Kematian;

3. Pembayaran Bantuan Keuangan / Hibah dan belanja tidak terduga

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Badan Keuangan Daerah juga

melayani pengelolaan keuangan dan aset OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kota Depok,

meliputi :

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA - OPD);

2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA - OPD);

3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM dan SP2D);

4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan laporan keuangan;

5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan barang daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, tentu tidak terlepas

dari permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja

pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi


Tahun 2016 - 2021

35

Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan selama kurun waktu

lima tahun terakhir antara lain :

1. Adanya lost potensi pajak daerah dimana banyak pelaku usaha potensial yang tidak

menjadi wajib pajak.

2. Adanya pembatasan jumlah omzet sebagai persyaratan ditetapkannya pribadi atau

badan sebagai wajib pajak restoran.

3. Adanya pembatasan jumlah kamar untuk rumah kost (di atas 10 kamar) sebagai

persyaratan ditetapkannya pribadi atau badan sebagai wajib pajak hotel.

4. Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk Kota Depok termasuk paling rendah jika

dibandingkan dengan kabupaten / kota sekitarnya yang berdampak rendahnya

realisasi pajak reklame.

5. Terus bertambahnya jumlah angka Piutang PBB Wajib Pajak setiap tahunnya.

6. Belum efektifnya koordinasi antar OPD yang terkait dengan pajak daerah.

7. Proses pencairan anggaran kegiatan yang menumpuk di Triwulan IV.

8. Belum adanya aplikasi BPJS Kesehatan yang memudahkan sinkronisasi dan updating

data antara Pemkot dan BPJS.

9. Masih minimnya perhatian OPD terhadap pengelolaan barang milik daerah.

10. Pimpinan OPD belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan riil dalam menyusun

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Secara sistematis, permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Badan

Keuangan Daerah diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Kota Depok

Aspek Kajian Capaian / Kondisi Saat

Ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPD Internal

(Kewenangan SKPD)

Eksternal (Di

luar Kewenangan

SKPD )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran

Pelayanan SKPD

Nilai IKM Pembayaran

Pajak Daerah adalah A

Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Melakukan

upaya peningkatan kualitas aparatur

Kewenangan

yang berada lebih dari satu instansi,

Apabila suatu

permasalahan bersentuhan dengan OPD lain


Tahun 2016 - 2021

36


Ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(Kewenangan SKPD)

Eksternal (Di

luar Kewenangan

SKPD )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nomor 16 Tahun

2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

misalnya

kewenangan pemecahan sertifikat tanah untuk PBB yang

berada di BPN yang selanjutnya berdampak pada

pelayanan BPHTB

Kajian terhadap

Renstra SKPD Provinsi

Tidak seimbangnya penerimaan retribusi

daerah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah, dimana proporsi retribusi

daerah masih dibawan 10 %

Minimal 15 % Kewenangan BKD hanya

bersifat koordinasi penentuan target retribusi

daerah

Enforcement kepada SKPD

penghasil terhadap penentuan target

Terdapat retribusi yang tidak selalu

berorientasi profit, misalnya pemakaian gedung

serbaguna / balai rakyat

Kajian terhadap Renstra K/L

Masih kurang optimalnya pengendalian internal

atas aset

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Melakukan pengamanan, pematokan dan

pemagaran terhadap aset daerah

Pengamanan berupa sertifikasi aset

sangat tergantung kepada BPN

Sulitnya melakukan kontrol terhadap

perubahan fungsi lahan

Kajian terhadap RTRW

Pertumbuhan kawasan vertikal semakin pesat

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

2. Peraturan Derah Kota Depok Nomor 2

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

Kurang terdeteksinya pemakaian air

tanah oleh apartemen

Proses perijinan pajak air tanah ada di provinsi

Pemakaian air oleh apartemen akan

mempengaruhi debit air di lingkungan sekitarnya

Kajian terhadap KLHS

Pengamanan terhadap fasos dan fasum masih

beresiko

Peraturan Daerah Kota

Depok Nomor 14 Tahun 2013

Melakukan pengamanan,

pematokan dan pemagaran

Makin banyaknya

perubahan peruntukan /

Kurang optimalnya

alokasi lahan untuk RTH


Tahun 2016 - 2021

37


Ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(Kewenangan SKPD)

Eksternal (Di

luar Kewenangan

SKPD )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

tentang

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dan Permukiman oleh

Pengembang di Kota Depok

terhadap aset

daerah

alih fungsi lahan

Selain permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah,

terdapat isu – isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Keuangan

Daerah dari faktor faktor eksternal sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Identifikasi Isu – Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.

Isu Strategis

Dinamika

Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain – Lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Menurunnya harga minyak menjadi 35 US Dolar per barrel

Pemotongan dana transfer dari pusat

Pemotongan dana transfer dari pusat

----

2 Maraknya peredaran

narkoba

Maraknya kriminalitas Maraknya kriminalitas

Kepemilikan aset nasional yang tidak seimbang

Maraknya praktek politik uang dalam upaya pemenangan pemilu baik nasional maupun

kabupaten / kota

Kurang terkendalinya impor beras ketika terjadi panen

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WA KDH TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi

faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.


Tahun 2016 - 2021

38

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 – 2021, Visi Pemerintah Kota Depok yaitu “Kota Depok yang Unggul,

Nyaman dan Religius ”.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam

memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan

berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih,

sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan

masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam

menjalankan kewajiban agama bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin dalam

peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq,

moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan lima (5) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan

dan ramah keluarga

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa isu strategis kepala

daerah yang akan melandasi program - program unggulan kepala daerah yang telah

menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu –

isu strategsi tersebut yaitu :

1. Infrastruktur

2. Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi

3. Kualitas Lingkungan Hidup

4. Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal

5. Tata Kota


Tahun 2016 - 2021

39

6. Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan

7. Ketimpangan

8. Kemiskinan dan Pengangguran

9. Kesehatan

10. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari keseluruhan visi dan misi di atas, pembangunan Depok dalam 5 tahun ke

depan akan ditekankan pada tiga program unggulan utama yang menjadi payung besar

dari program – program lainnya yaitu :

1. Depok Kota Sehat (Smart Healthy City)

2. Depok Kota Bersih (Zero Waste City)

3. Depok Kota Ramah Keluarga ( Family Friendly City)

Disamping itu terdapat 10 janji walikota dan wakil walikota terpilih yang telah

disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan

walikota dan wakil walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman dan religius. Adapun

kesepuluh janji tersebut adalah :

1. Program Depok Peduli Pendidikan

2. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di Setiap Kecamatan dan Pembangunan

RSUD di Wilayah Timur

3. Pembangunan Taman Terpadu di Setiap Kelurahan

4. Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya dan Kreatif

5. Revitalisasi / Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih dan Nyaman dan Penyediaan

1000 Kios / Los UMKM

6. Pengembangan Sentra Industri Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya

Pamer)

7. Peningkatan Insentif RT, RW dan LPM

8. Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu

9. Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani

10. Pembangunan Alun - Alun Kota Depok

Dengan memperhatikan rangkaian visi, misi, program unggulan serta janji kepala

daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, dapat

ditarik relevansinya sebagai berikut :


Tahun 2016 - 2021

40

1. Secara umum, keberhasilan Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan

fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan

sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda kepemimpinan

daerah

2. Secara teknis, peran Badan Keuangan Daerah harus mampu berkontribusi terhadap

keberhasilan menjalankan misi kesatu dan ketiga

Relevansi hubungan antara visi, misi, program unggulan kepala daerah dan

program - program operasional dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok Badan

Keuangan Daerah serta identifikasi tentang faktor – faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Badan Keuangan Daerah digambarkan pada tabel berikut:


Tahun 2016 - 2021

41

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Daerah

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

NO. MISI DAN PROGRAM

KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN

KEUANGAN DAN

DAERAH

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

(1) (2) (3) (4) (5)

MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan

Transparan

1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kurang efektifnya pengendalian internal atas transaksi

Kurangnya pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD terhadap

pengendalian kas

Diterapkannya transaksi non tunai di Tahun 2018

Belum optimalnya proses penyusunan APBD

Kurang cermat dalam penyusunan RKA

Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi

informasi

Besaran penerimaan pendapatan daerah selain PAD bergantung kepada kewenangan dan

formulasi pemerintah dan provinsi

Sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi atau data

sehingga menyulitkan dalam menyusun estimasi target

penerimaan yang bersumber dari pendapatan non PAD

SK kemenkeu, SK Kemendagri dan SK Gubernur tentang alokasi dana pusat dan propinsi

Kurang optimalnya pengelolaan aset

daerah

1. Kurangnya kepedulian dan

tanggungjawab pejabat terkait di masing masing OPD terhadap fungsi

pengelolaan aset 2. Kurang tertibnya

penatausahaan

aset di masing – masing OPD

1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan

pengelolaan barang daerah

2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan

eksternal pemerintah

2. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas

yang telah ditetapkan

1. Pengelola kegiatan tidak disiplin dalam melaksanakan

kegiatan 2. Penyusunan

anggaran kas tidak cermat

Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK

Ukuran capaian kinerja

belum seluruhnya

Belum

dimanfaatkannya LAKIP

Dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja


Tahun 2016 - 2021

42

dirumuskan secara

kuantitatif

untuk perbaikan

perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan,

dan peningkatan kinerja

Instansi Pemerintah

(SAKIP) BKD telah disusun sesuai peraturan yang berlaku dan selaras dengan

dokumen atasannya (RKPD dan RPJMD)

3. Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan Pembangunan

1. Data dasar yang ada

tidak akurat. 2. Data yang sudah ada

tidak pernah di update sehingga

perencanaan tidak berdasarkan data yang terkini

Kegiatan pendataan

yang dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan

1. Adanya target

2. Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan

4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Aparatur

Belum semua aparatur menguasai tugas dan

fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang

berkaitan tugas pokok dan fungsinya

Belum meratanya kesempatan aparatur

untuk mengikuti pelatihan

Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis

untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Pelayanan

Belum adanya standar pelayanan di BKD

Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2019

Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap

pelayanan

6. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kurang cermat dalam dalam penyusunan RKBMD

Kurang perhatiannya para pejabat terkait

Pengenaan sanksi bagi yang tidak menyusun RKBMD

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Belum adanya ketentuan kapan suatu langkah

pemeliharaan harus dilakukan

Tidak ada standar pemeliharaan sarana

dan prasarana

Telah terdapat Perwal tentang standar satuan

harga belanja daerah

8.

Program Pembangunan dan Pengembangan

Teknologi Informatika

Belum ada sistem pengaduan berbasis teknologi informasi di

BKD

Tidak adanya SDM IT yang ditugaskan di BKD

1. Makin dikenalnya konsep good governance bagi

instansi pemerintah 2. Sudah ada sistem

pengaduan di Diskominfo

MISI III :

Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

9.

Program Peningkatan

Penerimaan PAD

Belum optimalnya

pemungutan pajak daerah

1. Sulitnya

penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib

pajak 2. Kurangnya

kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak 3. Kurang optimalnya

provider sistem dalam memberikan

pelayanan jaringan

1. Pelayanan Pajak

daerah sudah berbasis teknologi informasi

2. Memiliki potensi pajak

daerah yang cukup besar

3. Letak geografis Kota Depok yang strategis

berbatasan dengan ibukota negara


Tahun 2016 - 2021

43

internet

4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik

5. Belum adanya SDM penegak hukum bidang perpajakan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD PROVINSI

Dokumen Renstra Kementerian / Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah adalah dokumen Renstra Kementerian

Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Keuangan. Telaahan atas keterkaitan tersebut

digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok berdasarkan Sasaran Renstra

K/L

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO. SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA K/L

PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA DEPOK

SEBAGAI FAKTOR


(1) (2) (3) (4) (5)

I KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Penerimaan pajak

negara yang optimal

Belum optimalnya

pemungutan pajak daerah

1. Sulitnya penyampaian

surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak

2. Kurangnya kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak

3. Kurang optimalnya

provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet

4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik

5. Belum adanya SDM

penegak hukum bidang perpajakan

1. Pelayanan Pajak

daerah sudah berbasis teknologi informasi

2. Memiliki potensi

pajak daerah yang cukup besar

3. Letak geografis Kota

Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas

Kurang efektifnya pengendalian internal atas transaksi

Kurangnya pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD terhadap

pengendalian kas

Diterapkannya transaksi non tunai di Tahun 2018



Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan

berbasis teknologi informasi

3. Pengelolaan Kekayaan Kurang optimalnya 1. Kurangnya kepedulian 1. Adanya Peraturan


Tahun 2016 - 2021

44

Negara yang Optimal pengelolaan aset daerah dan tanggungjawab

pejabat terkait di masing masing OPD terhadap fungsi

pengelolaan aset 2. Kurang tertibnya

penatausahaan aset di masing – masing

OPD

Daerah terkait

dengan pengelolaan barang daerah

2. Audit aset dari

aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah

3. Aset daerah mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan

penerimaan daerah bila dikelola dengan sebaik - baiknya

4. Organisasi yang fit for purpose

Indeks Kepusasan Masyarakat (IKM) pada

Tahun 2016 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 87,30

atau kategori A (Kinerja Sangat Baik) dengan nilai gap tertinggi pada prosedur pelayanan dan waktu

pelayanan

Masih kurang optimalnya fasilitas baik

sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

yang berkualitas semakin tinggi

5. Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi

Sistem teknologi informasi yang ada di setiap bidang belum seluruhnya terintegrasi satu sama lain.

1. Konsultan dari masing masing sistem berbeda sehingga proses integrasi

memerlukan waktu yang cukup lama

2. Tidak adanya SDM IT

yang ditugaskan di BKD

1. Sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi

2. Makin dikenalnya

konsep good governance bagi instansi pemerintah

II.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah

Indeks Kepusasan Masyarakat (IKM) pada

Tahun 2016 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 87,30 atau kategori A (Kinerja

Sangat Baik) dengan nilai gap tertinggi pada prosedur pelayanan dan waktu pelayanan

Masih kurang optimalnya fasilitas baik

sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

yang berkualitas semakin tinggi

2. Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif,

efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Kurang efektifnya

pengendalian internal atas transaksi

2. Belum optimalnya

proses penyusunan APBD

3. Proses transparansi informasi keuangan

masih dalam proses

1. Kurangnya

pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD terhadap

pengendalian kas 2. Kurang cermat dalam

penyusunan RKA

1. Diterapkannya

transaksi non tunai di Tahun 2018

2. Memiliki sistem

perencanaan dan pengelolaan

keuangan berbasis teknologi informasi

3. Sudah 6 kali berturut turut memperoleh

capaian WTP atas

3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Kementerian Dalam Negeri


Tahun 2016 - 2021

45

pembinaan oleh

Kementerian Dalam Negeri

laporan Keuangan

Pemerintah Kota Depok

4. Meningkatnya kinerja

dalam mendukung reformasi birokrasi


belum seluruhnya dirumuskan secara kuantitatif

Belum dimanfaatkannya

LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan

kegiatan, dan peningkatan kinerja

Kota lain sudah

mendapatkan nilai LAKIP yang lebih baik

Sumber data : Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019; Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Adapun telaahan terhadap Renstra Provinsi, dalam hal ini Renstra Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka

dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok berdasarkan Sasaran Renstra

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat


NO. SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA

SKPD PROVINSI

PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN

KEUANGAN DAERAH

SEBAGAI FAKTOR


(1) (2) (3) (4) (5)

I. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

1. Tercapaianya penerimaan pendapatan daerah

Belum optimalnya pemungutan pajak daerah

1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib

pajak 2. Kurangnya kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak

3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan

pelayanan jaringan internet

4. Masih terbatasnya akses pembayaran

secara elektronik 5. Belum adanya SDM

penegak hukum bidang perpajakan

1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi

2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar

3. Letak geografis Kota

Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara

2. Efektifnya pemungutan

seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

3. Terdatanya potensi

pajak daerah dan bukan pajak daerah

1. Data dasar yang ada

tidak akurat. 2. Data yang sudah ada

tidak pernah di update sehingga perencanaan

tidak berdasarkan data

Kegiatan pendataan yang

dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan

1. Adanya target

2. Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan


Tahun 2016 - 2021

46

yang terkini

4. Meningkatnya tingkat

kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

Indeks Kepusasan

Masyarakat (IKM) pada Tahun 2016 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 87,30

atau kategori A (Kinerja Sangat Baik) dengan nilai gap tertinggi pada prosedur

pelayanan dan waktu pelayanan

Masih kurang optimalnya

fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak

Tuntutan masyarakat

terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi

5. Meningkatnya

ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang

menopang pengelolaan pendapatan daerah

Masih terbatasnya sentra

pelayanan dengan jumlah wajib pajak yang harus dilayani

Masih kurang optimalnya

fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak

Tuntutan masyarakat

terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi

6. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan

daerah

Pelayanan pajak daerah belum seluruhnya dilayani secara on line

Perlunya waktu dalam pelaksanaan MOU dengan bank persepsi

Perkembangan Teknologi Informatika yang sangat pesat mendukung

terealisasinya sistem pelayanan pajak daerah secara on - line

sepenuhnya

7. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan

Masih kurangnya sinergitas di antara OPD penghasil pendapatan

Kurangnya komitmen untuk memecahkan masalah bersama

Pencapaian target RPJMD

8. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan

pelaporan kinerja

Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan

dengan anggaran kas yang telah ditetapkan

1. Pengelola kegiatan tidak disiplin dalam

melaksanakan kegiatan

2. Penyusunan anggaran kas tidak cermat

Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK


belum seluruhnya dirumuskan secara kuantitatif

Belum dimanfaatkannya

LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan

kinerja

Dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKD telah disusun sesuai peraturan yang

berlaku dan selaras dengan dokumen atasannya (RKPD dan

RPJMD


SDM

Belum semua aparatur

menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi

informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya

Belum meratanya

kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan

Telah dilaksanakannya

berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya

aparatur BKD

II. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


sistem pengelolaan, pengendalian dan informatif keuangan

Kurang efektifnya

pengendalian internal atas transaksi

Kurangnya pemahaman

aparatur pengelola keuangan OPD terhadap pengendalian kas

Diterapkannya transaksi

non tunai di Tahun 2018


Tahun 2016 - 2021

47

daerah dalam rangka

mewujudkan pelayanan Prima

2. Terwujudnya aparat pengelola keuangan yang profesional

Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan

terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya

Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan

Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan

kualitas sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah

3. Terpenuhinya kebutuhan

pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang teknologi

informasi dan akuntansi

4. Terwujudnya penyusunan APBD yang

aspiratif, transparan, dan akuntabel yang berorientasikan kepada anggaran kinerja

(Activities Based Costing)



Memiliki sistem perencanaan dan

pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi

Sumber data : Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018; Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS (KLHS)

3.4.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032, Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang

berisi rencana operasonal pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi

wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi : 1)

kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota, 2) kebijakan dan

strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan 3) kebijakan dan strategi penetapan

kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategis tersebut menjadi landasan dalam

pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota

merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota

Depok terdiri dari :

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagai pusat pelayanan primer yang melayani

seluruh wilayah kota dan/atau regional;


Tahun 2016 - 2021

48

2. Sub pusat Pelayanan Kota (SPK) Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan dan Citayam

sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota; dan

3. Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala

lingkungan wilayah kota

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok meliputi:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan

pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;

2. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara

hirarkis; dan

3. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan,

perdagangan dan jasa.

Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang

untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pengembangan pola

ruang di Kota Depok dilaksanakan melalui perlindungan terhadap kawasan bawahannya,

dan dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan

menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air

tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk

memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk

keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk

kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air

adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk

geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan

air di Kota Depok memiliki luas ± 882,30 Ha yang tersebar di Kelurahan Meruyung,

Kelurahan Grogol, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bedahan,

Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok

Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Tapos,

dan Kelurahan Leuwinanggung.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung :

a. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan

b. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh

wilayah kota.


Tahun 2016 - 2021

49

2. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya:

a. Pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa secara seimbang;

b. Pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang

kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan;

c. Penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang;

d. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan Strategis Kota merupakan merupakan aglomerasi dari berbagai

kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang

dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memiliki potensi ekspor, didukung dengan

jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang

memanfaatkan teknologi tinggi, dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat

produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi , terdiri dari:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka,

Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan

jasa skala pelayanan kota dan regional.

2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan,

Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren

Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk

pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.

3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata

meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat

penjualan produk lokal Kota Depok.

4. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok

Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan

kawasan pendidikan terpadu.

Adapun permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah berserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


Tahun 2016 - 2021

50

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.

RTRW KOTA DEPOK TAHUN 2012 - 2032 TERKAIT TUGAS

DAN FUNGSI BADAN

KEUANGAN DAERAH


SEBAGAI FAKTOR


(1) (2) (3) (4) (5) 1 Peningkatan dan

penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota

Peraturan yang ada

kemungkinan akan menghambat para pebisnis. Contoh : Rumah dengan luas

minimal kavling 120 m2

Daya beli masyarakat

pada umumnya masih rendah

Bencana alam yang

disebabkan karena tidak adanya zona resapan air

2. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa baru ke wilayah Kota Depok bagian selatan, barat dan

timur

Semakin banyaknya pendatang / urban dari kota lain

Tumbuhnya / bertambahnya kantong – kantong umum

Potensi PAD meningkat

3. Penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan

jasa

Banyaknya parkir liar dan sulit ditertibkan

Kurangnya law enforcement / penegakan hukum

Potensi PAD meningkat

4. Fasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal

Penyediaan kebutuhan air rumah tangga semakin besar

Ketaatan dan kesadaran WP dalam membayar pajak air tanah masih rendah

Potensi PAD meningkat. Pajak air tanah pada tahun mendatang

diarahkan menjadi pajak propinsi

5. Zona permukiman dengan kepadatan tinggi, sedang

dan rendah adalah untuk pembangunan perumahan dengan luas minimum kavling sebesar 120 (seratus

dua puluh) meter persegi

Menurunnya bisnis properti di Depok yang berdampak pada

menurunnya transaksi BPHTB

Daya beli masyarakat pada umumnya masih

rendah

Target PAD yang semakin meningkat

Sumber data : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032

3.4.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah


Tahun 2016 - 2021

51

dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. KLHS merupakan suatu kerangka kerja

atau framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksd agar di masa

mendapatang dapat dicapai harmoni antara pembanunan dengan lingkungan hidup.

Penerapan kajian lingkungan hidup strategis bertujuan untuk memberi masukan,

pertimbangan – pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan

(Kebijakan / perencanaan/program) di Kota Depok .

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Analisis KLHS

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya terhadap

Dokumen KLHS dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.2

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Analisis KLHS


NO. HASIL KLHS TERKAIT TUGAS

DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH


SEBAGAI FAKTOR


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pengamanan terhadap fasos

dan fasum masih beresiko

Berkurangnya alokasi lahan

untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kurangnya

pengawasan terhadap alih fungsi lahan

Resiko lingkungan mulai

dirasakan masyarakat

2. Kurang terdeteksinya pemakaian air tanah

terutama di apartemen

Kurangnya pengawasan terhadap pemakaian air tanah

Kurang efektifnya koordinasi antar

instansi

Semakin kuatnya tuntutan masyarakat

terhadap ketertiban lingkungan

Sumber data : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Depok

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik

bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Metode penentuan isu - isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan

dengan cara menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :


Tahun 2016 - 2021

52

a. menentukan skor terhadap masing masing kriteria yang telah ditetapkan seperti tabel

berikut :

Tabel 3.5.1

Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

No. Kriteria Bobot

1. Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K / L atau Renstra Provinsi

20

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 15

6. Prioritas janji politik yang harus diwujudkan 25

Total 100

b. melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan

skala tersebut seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.2

Nilai Skala Kriteria

No. Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke - Total

Skor 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Kompetensi sumber daya aparatur Badan

Keuangan Daerah

15 5 20 7 8 25 80

2. Kualitas pelayanan pajak 20 10 20 10 10 15 85

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

20 7 20 10 10 15 82

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang

transparan dan akuntabel sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

20 10 10 8 8 15 71

5. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi

10 8 20 10 8 20 76

c. menghitung rata – rata skor / bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan

nilai tiap – tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria sebagaimana dituangkan dalam tabel

berikut:

Tabel 3.5.3

Rata - Rata Skor Isu – Isu Strategis


Tahun 2016 - 2021

53

No. Isu – Isu Strategis Total Skor Rata – rata Skor

(1) (2) (3) (4)

1. Kompetensi sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah 80 13,33

2. Kualitas pelayanan pajak 85 14,17

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

82 13,67

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

71 11,83

5. Pembangunan dan PengembanganTeknologi Informasi

yang Terintegrasi

76 12,67

Berdasarkan hasil pembobotan seperti diuraikan pada tabel di atas dan dengan

mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam

memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian /

Lembaga / Renstra OPD Provinsi serta dengan mengacu kepada telaahan visi, misi, dan

program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka disusunlah Isu-Isu Strategis Badan

Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan pajak

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3. Kompetensi sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah

4. Pembangunan dan Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi

5. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Sistem

Akuntansi Berbasis Akrual


Tahun 2016 - 2021

54

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BADAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 272 ayat (2)

disebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi dan misi, namun langsung pada tujuan,

sasaran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa visi dan misi SKPD adalah sama dengan visi

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD).

4.1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang ingin

dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan

Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 –

2021, maka Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai dengan visi Kota Depok

adalah “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius ”.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam

memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan

berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih,

sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan

masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam

menjalankan kewajiban agama bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin dalam

peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq,

moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

4.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 –


Tahun 2016 - 2021

55

2021, terdapat dua visi Kota Depok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Keuangan Daerah, yaitu:

1. Misi ke I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan

fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan

memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan

publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

2. Misi ke III : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga

kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM,

meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing,

meningkatkan ketahahan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang

terpadu.

Di dalam Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, termuat 1 (satu)

indikator kinerja daerah yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan

Keuangan Daerah Kota Depok yaitu pada pelaksanaan misi ke 1 yang disajikan dalam

tabel berikut :

No. Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Awal (2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Akhir (2021 2017 2018 2019 2020

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

1. Opini BPK kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Adapun program prioritas pada RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

No. Indikator Program Satuan Kondisi

Awal (2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Akhir (2021 2017 2018 2019 2020

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN : OPINI BPK

I PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Status Laporan kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP

MISI 3 : MENGEMBANGKAN EKONOMI YANG MANDIRI, KOKOH DAN BERKEADILAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN : LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

II PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAD


Tahun 2016 - 2021

56

1. Persentase PAD

terhadap pendapatan daerah

% 37,09 37,85 38,93 39,20 41,49 43,19

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang

dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi

yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Badan Keuangan

Daerah yaitu antara Tahun 2016 – 2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula

indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan

rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang

ada, maka tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021

adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Tujuan Misi I (Pertama) adalah : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; dengan indikator

sasaran Opini BPK

2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik; dengan

indikator sasaran :

a. Predikat SAKIP BKD

b. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah


Tahun 2016 - 2021

57

MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan

Tujuan Misi III (Ketiga) adalah : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD;

dengan indikator sasaran: Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah secara sistematis

dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan

akuntabilitas keuangan dan aset daerah

Meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Meningkatnya

kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan

publik

Predikat SAKIP

BKD

B B BB BB A

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran

Pajak Daerah

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya proporsi pajak daerah

Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD

74,83 % 76,21 % 76,65 % 77,99 % 78,50 %

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan

dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan

adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan

strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena

itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan

Keuangan Daerah secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi

dan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam

RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas,

selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dari masing – masing misi , yaitu :


Tahun 2016 - 2021

58

Misi ke- I adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan

Transparan

Strategi dan kebijakan pada misi ini ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; dengan arah kebijakan

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; dengan arah kebijakan

Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; dengan arah kebijakan

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Misi III adalah : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan

Strategi dan arah kebijakan pada misi ini adalah Meningkatkan penerimaan pajak daerah;

dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan

sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS

MISI I: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. 3. Peningkatan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

MISI III: Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD

Meningkatkan penerimaan pajak daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah


Tahun 2016 - 2021

59

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Depok, maka perlu dijabarkan lebih

lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 – 2021. Berikut ini

merupakan tabel indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran beserta pendanaannya :


Tahun 2016 - 2021

60

Dana (Rp) Rp Rp Rp

3 01 01 02 BADAN KEUANGAN DAERAH 11,211,704,142.00 12,587,058,750.00 13,279,835,850.00 13,151,168,000.00

(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)

MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN

3 01 01 02 017 Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Status Laporan 3,013,970,000.00 3,277,542,500.00 3,044,552,300.00 3,478,157,250.00

3 01 01 02 017 01 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Kota Depok

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 48,280,000.00 1 Dokumen 44,999,900.00 1 Dokumen 49,999,900.00 1 Dokumen 62,456,600.00

3 01 01 02 017 02 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan

Walikota tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


3 01 01 02 017 03 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD, Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD,

Rancangan Peraturan

Walikota tentang

Penjabaran APBD dan

Penjabaran Perubahan

APBD


3 01 01 02 017 05 Penyusunan KUA/PPAS

dan KUPA / PPAS

Perubahan


3 01 01 02 017 07 Penelitian RKA SKPD dan

RKA - P SKPD


3 01 01 02 017 09 Penelitian DPA SKPD dan

DPPA SKPD

Jumlah Dokumen

DPA dan DPPA OPD

52 Dokumen 86 Dokumen 150,000,000.00 86 Dokumen 114,600,000.00 86 Dokumen 115,000,000.00 86 Dokumen 170,336,250.00

3 01 01 02 017 11 Penerbitan SP2D se-Kota

Depok


3 01 01 02 017 13 Penatausahaan

Penerimaan dan

Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Laporan

Penerimaan dan

Pendapatan Daerah

Non PAD

2 Laporan 2 Laporan 202,750,000.00 2 Laporan 89,692,000.00 2 Laporan 88,210,900.00 2 Laporan 170,336,250.00

2018 Tahun ke - 3 (2019) Tahun ke - 4 (2020) Tahun ke - 5 (2021)

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


KOTA DEPOK

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

(4) (7) (8) (10) (12) (14)

Target Target Target Target

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

VISI : KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS

Meningkatkan

Akuntabilitas

Keuangan dan

Aset Daerah

Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Opini BPK :

WTP

WTP WTP WTP WTP WTP


Tahun 2016 - 2021

61

Dana (Rp) Rp Rp Rp


(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)

Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Aset

30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen

Jumlah Dokumen

Penghapusan Aset

- - 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

Jumlah Kajian 1 Kajian

Jumlah Revisi Perda 1 Revisi

Perda

3 01 01 02 017 17 Penyerahan Prasarana,

Sarana Utilitas Perumahan,

Permukiman dan TPU

Jumlah Dokumen

Penyerahan

30 Dokumen 30 Dokumen 91,362,000.00 30 Dokumen 13,502,000.00 30 Dokumen 14,999,500.00 30 Dokumen 113,147,550.00

3 01 01 02 017 19 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Barang Milik

Daerah yang

terpelihara

4 Balai

Rakyat

4 Balai

Rakyat

157,619,000.00 4 Balai

Rakyat

386,823,800.00 4 Balai

Rakyat

399,999,900.00 4 Balai

Rakyat

124,707,700.00

3 01 01 02 017 20 Jumlah Bidang yang

terukur

1 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang

Jumlah bidang yang

tersertifikat

25 Bidang - -

Jumlah dokumen

penelitian tanah

0 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen

3 01 01 02 017 22 Sinkronisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 250,000,000.00 0 - - 0 - - 2 Dokumen 340,672,500.00

Jumlah Raperda

BMD

1 Raperda

3 01 01 02 017 24 Jumlah Plang Papan

Nama Aset

40 Buah 122 Buah 120 Plang 120 Buah 50 Buah

Jumlah Patok Batas

Tanah

50 Buah 250 Buah 500 Patok 300 Buah 200 Buah

3 01 01 02 017 25 Pemeliharaan Kendaraan

Pool

Jumlah Kendaraan 10 Unit - - - 10 Unit 97,000,000.00 16 Unit 99,350,000.00 10 Unit 110,250,000.00

3 01 01 02 017 27 Inventarisasi Barang Milik

Daerah

Jumlah Jenis Barang Milik

Daerah yang Didata2 Jenis 577,558,500.00 3 Jenis 429,999,900.00

Jumlah Stiker 49685 lembar .

3 01 01 02 017 31 Penatusahaan Gaji Pegawai Jumlah PD 38 PD 184,199,800.00 38 PD 149,481,000.00

2018 Tahun ke - 3 (2019) Tahun ke - 4 (2020) Tahun ke - 5 (2021)Tujuan Sasaran Indikator


(4) (7) (8) (10) (12) (14)


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


3 01 01 02 017 15

Sertifikasi Aset tanah 250,843,000.00 103,248,000.00 104,999,500.00 327,321,400.00

Pemanfaatan dan

Penghapusan Aset Daerah

157,936,000.00 240,812,600.00 75,000,000.00 122,569,300.00

Pengamanan Aset Milik

Pemerintah Kota Depok

485,180,000.00 324,848,000.00 324,999,000.00 550,958,200.00


Tahun 2016 - 2021

62

Dana (Rp) Rp Rp Rp


(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)

3 01 01 02 006 Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

NILAI SAKIP 80,000,000.00 40,999,900.00 41,000,000.00 90,846,000.00

3 01 01 02 006 01 Penyusunan Pelaporan

Keuangan dan Capaian

Kinerja


3 01 01 02 001 Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Persentase

penyediaan

administrasi

perkantoran

100 % 100 % 2,249,491,500.00 100 % 2,300,852,950.00 100 % 2,229,978,900.00 100 % 2,457,455,800.00

3 01 01 02 001 03 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jenis Alat Tulis

Kantor

80 Jenis 100 Jenis 550,000,000.00 117 Jenis 562,300,000.00 102 Jenis 570,000,000.00 100 Jenis 624,566,250.00

3 01 01 02 001 04 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jenis Barang Cetakan

dan Penggandaan


3 01 01 02 001 05 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jenis Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- Jenis Jenis - 18 Jenis 15,000,000.00 18 Jenis 9,992,000.00 12 Jenis 16,537,500.00

3 01 01 02 001 06 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jenis Peralatan

Rumah Tangga


3 01 01 02 001 07 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jenis Makanan dan

Minuman

10 Jenis 12 Bulan 300,000,000.00 10 Jenis 324,994,000.00 8 Jenis 299,988,000.00 10 Jenis 340,672,500.00

3 01 01 02 001 08 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Aparatur

Mengikuti Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Luar

Daerah

718 Orang 668 Orang 849,991,500.00 700 OH 887,659,000.00 668 Orang 860,000,000.00 668 Orang 851,681,250.00

3 01 01 02 002 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

penyediaan sarana

dan prasarana

aparatur

100 % 100 % 794,500,000.00 100 % 1,339,404,000.00 100 % 682,651,850.00 100 % 656,830,900.00

3 01 01 02 002 02 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah Kendaraan

Dinas

43 Unit 57 Unit 310,500,000.00 49 Unit 183,765,000.00 50 Unit 220,000,000.00 46 Unit 202,600,900.00

3 01 01 02 002 03 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jenis Perlengkapan

Gedung Kantor




(4) (7) (8) (10) (12) (14)


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

dalam

Pelayanan

Publik

Predikat SAKIP

BKD : A

B B B BB A

Survey

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Pembayaran

Pajak Daerah :

Sangat Baik


Tahun 2016 - 2021

63

Dana (Rp) Rp Rp Rp


(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)

3 01 01 02 002 07 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jenis Inventaris

Kantor



Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai

yang mendapatkan

pengembangan

kompetensi

85 % 5 % 841,150,000.00 94 % 952,479,200.00 97 % 828,247,900.00 100 % 955,188,850.00

3 01 01 02 005 03 Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan

Keuangan

Jumlah Peserta 125 Peserta 88 Peserta 150,000,000.00 104 Peserta 197,924,600.00 80 Peserta 156,101,900.00 125 Peserta 170,336,250.00


Pengelolaan Keuangan

Jumlah Peserta 80 Peserta 80 Peserta 150,000,000.00 330 Peserta 329,544,000.00 330 Peserta 347,166,000.00 80 Peserta 170,336,250.00


Penyusunan Anggaran

Jumlah Peserta - Peserta 80 Peserta 150,000,000.00 80 Peserta 172,875,000.00 0 - - 80 Peserta 170,336,250.00


Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Peserta - Peserta 128 Peserta 391,150,000.00 95 Peserta 252,135,600.00 100 Peserta 199,980,000.00 128 Peserta 444,180,100.00

Sertifikat Bimtek - - 131 Lembar3 01 01 02 005 35 Bimbingan Teknis

Pengelolaan Pajak Daerah

Non PBB BPHT

Jumlah Peserta 20 Peserta 125,000,000.00

3 01 01 02 021 Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Unit layanan

terkareditasi

0 % 100 % - 30 % 98,170,000.00 60 % 74,900,000.00 100 % 405,625,000.00

3 01 01 02 021 01 Pelaksanaan ISO

(Sertifikasi Pelayanan

BPHTB)

Jumlah Serifikat ISO - 1 ISO 98,170,000.00 0 - - 1 ISO 275,625,000.00

3 01 01 02 021 02 Evaluasi ISO (BPHTB) Jumlah Unit Layanan

yang di Evaluasi

- 1 Unit

Layanan

74,900,000.00 2 Kali 130,000,000.00

3 01 01 02 022 Pembangunan dan

Pengembangan Teknologi

Informatika

Cakupan layanan e-

goverment yang

terintegrasi

75 % 1 Layanan 1,839,802,642.00 100 % 1,885,985,300.00 100 % 1,733,530,700.00 100 % 2,111,007,800.00

3 01 01 02 022 02 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 636,806,642.00 1 Aplikasi 388,438,000.00 2 Aplikasi 413,850,000.00 1 Aplikasi 454,230,000.00

Jumlah UPS 1 UPS

Jumlah Lisensi 1 Lisensi

Jumlah Hardware

Pendukung SIPKD

4 Unit



(4) (7) (8) (10) (12) (14)


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



Tahun 2016 - 2021

64

Dana (Rp) Rp Rp Rp


(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)


Pemeliharaan Sistem

Informasi Manajemen PAD

(SIMPAD)


Jumlah Software 1 Jenis

Jumlah Komputer 3 Unit

Jumlah

Pengembangan

1 Pengembangan


Pemeliharaan Sistem PBB

dan BPHTB


Jumlah Printer 1 Unit3 01 01 02 022 08 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pendataan Fasos

Fasum dan Sarana

Pemerintahan



Pemeliharaan SIPKD Modul

Aset

Jumlah Aplikasi - Aplikasi 1 Aplikasi 103,350,000.00 1 Aplikasi 112,100,500.00 1 Aplikasi 120,999,800.00 1 Aplikasi 117,361,600.00


Pemeliharaan SIMGAJI

DAN SIMPEG

Jumlah Aplikasi - - - - 0 - - 0 - - 2 Aplikasi 275,625,000.00


Pemeliharaan SP2D Online

Jumlah Sistem - - 1 Aplikasi 208,052,800.00 1 Aplikasi 105,575,000.00 1 Aplikasi 220,500,000.00

3 01 01 02 022 13 Sinergitas SIMGAJI dan

SIMPEG

Jumlah Sistem yang

tersinergi

2 Sistem 285,000,000.00 0 - - 0 - -

Jumlah Kajian

Pengembangan

1 Kajian 0 -

3 01 01 02 022 19 Pembuatan Sistem

Barcode Pajak Reklame

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 220,999,000.00 -


Perencanaan

Cakupan integrasi

perencanaan

100 % 100 % 172,390,000.00 100 % 67,542,000.00 100 % 76,700,000.00 100 % 234,338,000.00

3 01 01 02 028 01 Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah


3 01 01 02 028 03 Penyusunan Renstra

Perangkat Daerah Tahun

2021-2026

Jumlah Dokumen - Dokumen 0 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen 50,000,000.00

3 01 01 02 028 05 Penyusunan Naskah

Akademis terkait

Pengelolaan Keuangan /

Aset / Pajak Daerah

Jumlah Naskah

Akademis

- - - - 0 - - 0 Naskah

Akademis

- 1 Naskah

Akademis

110,250,000.00

3 01 01 02 028 06 Kajian Penyelenggaraan

Pajak Daerah (Pajak

Reklame dan Pajak Air

Tanah)

Jumlah Kajian - - 1 Kajian 133,390,000.00 0 - - -



(4) (7) (8) (10) (12) (14)


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



Tahun 2016 - 2021

65

Dana (Rp) Rp Rp Rp


(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)

Meningkatkan

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

Meningkatnya

proporsi pajak

daerah

terhadap PAD

Persentase

Pajak Daerah

terhadap total

PAD

3 01 01 02 085 Peningkatan Penerimaan

PAD

Persentase PAD

terhadap

pendapatan daerah

37.09 % 38.93 % 2,220,400,000.00 39.20 % 2,624,082,900.00 41.49 % 4,568,274,200.00 43.19 % 2,761,718,400.00

3 01 01 02 085 01 Jumlah Stiker Lunas

Pajak

16,600 Lembar - - - -

Jumlah Jenis

Pendistribusian

dokumen /surat

kepada WP

4 Jenis - - - -

Jumlah WP yang

Terjaring

150 WP - - - -

Jumlah WP yang Diuji

petik

17 WP - - - -

Jumlah WP

tersosialisasi

- - 60 WP 60 WP 60 WP 60 WP

Jumlah WP baru

terjaring

- - 120 WP 120 WP 120 WP 120 WP

Jumlah WP yang

diperiksa dan di uji

potensi

- - 30 WP 50 WP 0 - 50 WP

Jumlah revisi perda

pajak daerah

1 Revisi

Perda

0 -

Jumlah Bingkai 200 Buah 0 -3 01 01 02 085 04 Jumlah WP PBB dan

BPHTB terverlap

1,000 WP 1,000 WP 1000 WP 1000 WP 1000 WP

Jumlah Jenis

Sosialisasi PBB dan

BPHTB

2 Jenis - - - -

Jumlah Objek Pajak

Potensial

1000 Objek Pajak - - - -

Jumlah Objek Pajak

Terdata di Pangkalan

Jati baru dan Gandul

16,000 Objek Pajak - - -

Jumlah spanduk

penyampaian SPPT

- - 140 Buah 140 Buah 0 - 140 Buah

Jumlah spanduk

peringatan jatuh

tempo PBB

- - 140 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah

Jumlah spanduk

sosialisasi

- - 80 Buah 80 Buah 80 Buah 80 Buah

Jumlah stiker lunas

PBB

- - 370,000 Lembar 370000 lembar 0 - 370000 lembar

Jumlah data PBB

potensial

- - 500 Objek

Pajak

1000 Objek

Pajak

500 Objek

Pajak

1000 Objek

Pajak

Jumlah Tenaga

Pendukung

- - 17 Orang 17 Orang 17 Orang 17 Orang



(4) (7) (8) (10) (12) (14)


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


MISI III : MENGEMBANGKAN EKONOMI YANG KOKOH DAN BERKEADILAN

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak Daerah

291,210,000.00 511,129,000.00 390,000,000.00 454,230,000.00

Pelayanan Penerimaan PBB

dan BPHTB

1,100,000,000.00 1,015,760,000.00 1,069,999,900.00 1,249,132,500.00


Tahun 2016 - 2021

66

Dana (Rp) Rp Rp Rp


(1) (2) (3) (5) (6) (9) (11) (13) (15)

3 01 01 02 085 05 Jumlah WP PBB dan

BPHTB tertagih

3500 WP 3,000 WP - - -

Jumlah Data piutang

terseleksi

250 WP 250 WP - - -

Jumlah acara gebyar

pajak

1 Kali - - - -

Jumlah pengiriman

surat

tagihan/himbauan/SP

PT

5375 WP 5,000 WP 3000 WP 620000 WP 5000 WP

Jumlah hari

pelayanan jatuh

tempo

- - - 5 hari 5 hari 5 hari

Jumlah Plang 10 Buah 12 Buah 0 -

Jumlah Pengiriman

SPPT melalui POS

4650 WP

3 01 01 02 085 06 Jumlah WP Penerima

Penghargaan

39 WP 36 WP 0 WP 25 WP 36 WP

Jumlah Kelurahan

terseleksi

17 Kelurahan 17 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 17 Kelurahan

Jumlah Kelurahan

Penerima

Penghargaan

3 Kelurahan 3 Kelurahan

Jumlah RT/RW

Penerima

Penghargaan

6 RT RW 6 RT RW

Jumlah PPAT Penerima

Penghargaan

3 PPAT 3 PPAT

3 01 01 02 085 07 Jumlah WP Tertagih - - 60 WP 300 STPD 60 WP 60 WP

Jumlah SKPD/STPD /

Surat Teguran

Terkirim

- - 3500 WP 4200 Surat 3500 WP 3500 WP

Jumlah Stiker 5300 lembar 0 -3 01 01 02 085 08 Pemeriksaan Wajib Pajak

Daerah Non PBB BPHTB

Jumlah WP yang

diperiksa

50 WP 40,495,000.00

3 01 01 02 085 10 Penyelenggaraan Operasi

Gabungan dalam rangka

KTMDU

Jumlah Laporan Hasil

Operasi Gabungan

8 Laporan 34,483,000.00

3 01 01 02 085 13 Pendataan dan

Pemutakhiran Objek Pajak

PBB-P2 Kecamatan

Cipayung

Jumlah Objek PBB-P2

Terdata dan

Dimutakhirkan

20000 Objek PBB 1,250,000,000.00

Jumlah Bidang Tanah

Terpetakan dan

Direposisi

20000 Bidang

tanah

12,587,058,750.00 13,279,835,850.00 13,151,168,000.00



(4) (7) (8) (10) (12) (14)


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Penagihan PBB dan BPHTB 281,500,000.00 285,588,000.00 909,998,400.00 306,605,250.00

JUMLAH ANGGARAN KESELURUHAN

Penagihan Pajak Daerah di

Luar PBB dan BPHTB

135,690,000.00 431,853,900.00 543,297,900.00 283,893,750.00

Pemberian Penghargaan

Kepada Wajib Pajak Daerah

412,000,000.00 379,752,000.00 330,000,000.00 467,856,900.00


Tahun 2016 - 2021

67

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana diuraikan dalam bab – bab sebelumnya bahwa Badan Keuangan

Daerah Kota Depok sebagai bagian dari Pemerintah Kota Depok bertanggungjawab sesuai

dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung terlaksananya visi dan misi serta program

Pemerintah Kota Depok. Oleh karenanya, indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota

Depok tentunya telah mengacu dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel berikut menyajikan indikator – indikator kinerja Badan Keuangan Daerah

Kota Depok yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun

2016 – 2021.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

Kondisi kinerja

pada akhir

periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2. Predikat SAKIP BKD B B B B BB A A

3. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pembayaran Pajak Daerah

Sangat Baik

(87,30)

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

4. Persentase Pajak Daerah terhadap

total PAD

74,15 % 74,83 % 76,21 % 76,65 % 77,99 % 78,50 % 78,50 %


Tahun 2016 - 2021

68

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 -2021 merupakan

dokumen sebagai penjabaran visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang dituangkan

dalam kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai

dengan kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor ..

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok

Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Depok ini selanjutnya

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan tahun 2018 –

2021. Dengan adanya renstra ini diharapkan pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota

Depok pada setiap tahunnya lebih terfokus sesuai visi dan misi yang akan dicapai. Renstra ini juga

menjadi pedoman dalam evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat tergantung

dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh komponen Badan Keuangan

Daerah Kota Depok.

Documents

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - … · Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,