Perusahaan Pembiayaan Leasing Syariah

7/22/2019 Perusahaan Pembiayaan Leasing Syariah

1/11

AMKT Kersik Luwai 2013

LeasingSyariahdi I ndonesia 1

KATA PENGANTAR

Bismillahrirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirobbilaalamin, kita serukan kepada Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul Leasing Syariahdi Indonesia tanpa ada halangan

suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi

Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang

islamiyah yang kita nantikan syafaatnya mulai sekarang sampai akhirat nanti.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan mengupas

tuntas masalah mengenai Leasing Syariah yang ada di Indonesia itu sendiri. Penulis

menyadari atas keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, dan penulis mengucapkan terima

kasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini, terutama

kepada:

Allah Taala yang hingga saat ini masih menghidupkan saya;

Teman-teman terutama anggota sementara dan anggota tetap Asrama Mahasiswa

Kalimantan Timur Kersik Luwai juga seluruh pihak yang telah membantu dalam proses

penyusunan dan penyelesaian makalah ini.

Dan apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan makalah ini,

maka saya sebagai penulis memohon maaf. Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini

dapat menambah ilmu serta bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 22 Oktober 2013

Irhasul Azmi


2/11



DAFTAR ISI

Kata Pengantar_____________________________________________________________1

Daftar Isi__________________________________________________________________2

Bab I

Pendahuluan_________________________________________________________3

A. Latar Belakang____________________________________________________3B. Tujuan___________________________________________________________4C. Rumusan Masalah__________________________________________________4

Bab II

Isi__________________________________________________________________5

A. Sejarah Leasing Syariah di Indonesia__________________________________5B. Leasing Syariah___________________________________________________6C. Landasan Hukum Leasing Syariah____________________________________7D. Realisasi Leasing Syariah___________________________________________9E. Macam-Macam Kegiatan Leasing Syariah/Ijarah_________________________9F. Perusahaan Leasing Berprinsip Syariah_________________________________9

Bab III

Penutup____________________________________________________________10

A. Kesimpulan______________________________________________________10B. Saran___________________________________________________________11C. Daftar Pustaka____________________________________________________11


3/11



BAB I

PENDAHULUAN

B. LATAR BELAKANG

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang

ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan hanya sekedar transaksi komersial, namunharus juga sampai kepada lembaga keuangan demi dapat mengimbangi tuntutan zaman.

Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan Islam harus menghindari adanya unsur riba,

gharar dan maitsir. Dalam mengatasi riba, Islam menggantinya dengan mekanisme bagi hasil

baik dalam perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah dan lembaga syariah

lainnya.

Lembaga keuangan syariah dipandang sebagai sarana oleh para masyarakat modern

dalam prinsip Taawun (tolong-menolong untuk kebaikan) dan prinsip menghindari Al-

Ikhtinaz yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur tidak berputar untuk transaksi

yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada masyarakat modern saat ini di kalangan UMKM

lembaga keuangan mikro sangat berperan dalam hal keterkaitan usaha masyarakat, membantumasyarakat yang ingin berwirausaha sehingga memerlukan dana. Peran leasing disini adalah

membantu atau meringankan masyarakan di sekor UMKM.

Ketika berbicara tentang leasing syariah ini akan ditekankan pada pembiayaan ijarah

sebab banyak persamaan antara leasing dengan ijarah meskipun masih ada perbedaannya dari

segi objek pada leasing konvensional dan leasing syariah/ ijarah. Pada kesempatan kali ini,

saya akan mencoba membahas dan menekankan tentang pembiayaan leasing syariah/ Ijarah.

Dalam realitasnya, leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam

kurun waktu tertentu. Leasing ini ada dua katagori global, yaitu operating lease dan financial

lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan

hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakanmilik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di

dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah.

Leasing adalah merupakan suatu kata atau perselisihan baru dari bahasa asing yang

masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang perdananya belum ada yang cocok.

Istilah leasing diterjemahkan dengan kata sewa guna usaha. Secara umum leasing artinya

equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses

produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Adapun financial lease merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barangtersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa

pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik

pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila

pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut

menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir

penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial

lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa

leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli. Leasing dalam tulisan ini dikhususkan pada

pembahasan financial leasing atau sewa-beli ini.


4/11



C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian dari LeasingSyariah.

2. Untuk mengetahui sejarah perkembangan Leasing Syariah.

3. Untuk mengetahui dasar hukum yang melandasi Leasing Syariah.

4. Untuk mengetahui beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Leasing

Syariah.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, dapat kita simpulkan bahwa rumusan masalahnya

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan leasing syariah di Indonesia.

2. Apakah dasar hukum dari leasing syariah.

3. Bagaimanakah realisasi leasing dan apa sajakah macam-macam dari leasing

tersebut.

4. Beberapa perusahaan leasing syariah


5/11



BAB II

ISI

A. SEJARAH LEASING SYARIAH DI INDONESIAPerkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Hal itu ditandai dengan

meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan non bank. Ada beberapa yangmemang asli syariah, akan tetapi ada yang berupa unit usaha syariah. Dalam kehidupan

perekonomian, kita tidak hanya mengenal perbankan syariah yang memang menjadi

perhatian banyak orang. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar membahas tentang perbankan

Islam, tetapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia.

Dengan perkembangan perbankan Islam, juga berkembang praktek ekonomi Islam

yang lain, seperti leasing, asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, lembaga zakat,

koperasi dan lain sebagainya. Kemajuan ini menjadi sinyal positif untuk menunjang segala

kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan secara Islami, mengingat sebelumnya belum

tersedia pelayanan dan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan syariat

Islam.

Perekonomian yang Islami, perlu adanya instrumen yang menunjang, baik yang

disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan praktek ekonomi Islam di

masyarakat cukup pesat sehingga perlu mendapatkan sebuah payung hukum dan aturan yang

berfungsi untuk melindungi proses ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk

dalam hal ini lembaga pembiayaan non bank perlu mendapatkan perhatian serius dari

pemerintah. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari

masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan

pembiayaan seperti sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), kartu kredit (credit

card), dan pembiayaan konsumen (consumer finance).Memasuki dekade tahun 2000 industri jasa pembiayaan di Indonesia mengalami

perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri jasa pembiayaan dapat

menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang

sangat kompleks. Perkembangan industri jasa pembiayaan ini secara keseluruhan telah

mampu menjadikannya sebagai suatu industri yang cukup menonjol dalam dunia bisnis

khususnya sektor keuangan yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara

nasional.

Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi

masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi,

modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi). Danayang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan kepada masyarakat diharapkan akan dapat

bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat,

Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya

sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang

mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan. Salah

satu upaya Departemen Keuangan dalam rangka optimalisasi peran dilakukan melalui

peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk

memastikan bahwa pengelolaan kegiatan industri jasa pembiayaan telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya perusahaan pembiayaanyang berbasis syariah.


6/11



Pada hari Senin, 10 Desember 2007, Bapepam dan LK melalui Peraturan Ketua

Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 telah menerbitkan

satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan

berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerbitan paket regulasi

tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna

memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan yang memerlukan keragaman

sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada syariat Islam.

Pembahasan kedua peraturan dimaksud telah melibatkan Asosiasi Perusahaan

Pembiayaan dan Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terhadap

kedua peraturan tersebut, DSN-MUI, melalui surat Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal

29 Nopember 2007 telah menyatakan bahwa secara umum kedua peraturan dimaksud tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Adapun lingkup pengaturan dari peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan

berdasarkan prinsip Syariah antara lain meliputi: (1) pengaturan yang terkait dengan sumberpendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah,

pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan

Musyarakah; (2) pengaturan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan

pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad

Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna : (3)

kewajiban perusahan pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan (4)

kewajiban pelaporan.

Sedangkan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak

dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenisakad serta dokumentasi yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan

kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam

peraturan dimaksud.

B. LEASING SYARIAH

Leasing (sewa guna usaha) pertama dikenal di Amerika Serkat, yaitu berasal dari kata

lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-ijarah,

berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti).

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan

waktu tertentu , melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barang. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 Firman Allah:

.....dan jika Kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan

barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang

akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara


7/11



angsuran dimana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Sewa guna

usaha syariah diatur di dalam:

1. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-

03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-

04/BL/2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan PembiayaanBerdasarkan Prinsip Syariah.

3. Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pernyataan DSN-MUI

atas Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Dasar hukum yang dipakai dalam sewa guna usaha syariah berlainan dengan dasar

hukum yang dipakai dalam sewa guna usaha konvensional karena sewa guna usaha

konvensional diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991

tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Sewa guna usaha konvensional menganut

asas-asas yang berlaku di dalam KUHPerdata dimana kiblatnya adalah hukum EropaKontinental, seperti asas kebebasan berkontrak. Sedangkan sewa guna usaha syariah

menganut asas-asas yang kiblatnya kepada Al-Quran dan Al-Hadits.

Adapun asas-asas dalam Hukum Perdata Islam yang digunakan di dalam sewa guna

usaha syariah yaitu:

Asas Kebolehan.

Asas kebebasan dan Kesukarelawan.

Asas Pembawa Manfaat dan Menolak Mudharat.

Asas Kebajikan atau Kebaikan.

Asas Adil dan Seimbang.

Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain.

Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa.

Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk.

Asas Kebebasan Berusaha.

Asas Beritikad Baik dan Dilindungi.

Asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak.

C. LANDASAN HUKUM LEASING SYARIAH

1. Al-quran

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan

antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan

sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat


8/11



mempergunakan yang lain.Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan. (QS.43:32)

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah

dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.2:233)

2. Hadist

berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.

berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya

dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh.

Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan

uang emas atau perak.

Allah Taala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akanmenjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku

kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan

harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh

mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya.

Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang IJARAH

Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BIAL-TAMLIK

D. REALISASI LEASING SYARIAH

Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang leasing syariah, terlebih dahulu kita harus

mengenal pihak-pihak yang terlibat pada pembiayaan leasing yaitu

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagaiberikut:

1. Lessor.

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk

memperoleh barang-barang modal.

2. Lessee

Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh

barang modal yang diinginkan.

3. Supplier


9/11



Pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian antara

lessors dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.

4. Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara

lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila

terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai denganperjanjian terhadap barang yang dileasingkan.

E. MACAM-MACAM KEGIATAN LEASING SYARIAH/IJARAH

1.Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik majur (obyek sewa) dan mustajir

(penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang

disewakannya. Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek

sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan

opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

2. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarahmuntahiyah bit

tamlik dapat dilakukan dengan:

a. Hibah

b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa

cicilan sewa

c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang

disepakati pada awal akad

d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam

akad.

3. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atasijarah untuk

menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan

tercantum dalam akad.

F. PERUSAHAAN LEASING BERPRINSIP SYARIAH

Berikut beberapa contoh perusahaan dan penjelasan mengenai perusahaan

pembiayaan leasing yang menggunakan prinsip syariah:

1. PT. ALIF (Al-Ijarah Islamic Finance)PT. ALIF (AL-Ijarah Islamic Finance) merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat

Indonesia. didirikannya perusahaan tersebut dikarenakan berkembangnya lembaga keuangan

syariah dan sektor riil yang membutuhkan peran model pembiayaan dengan sistem Ijarah.

Selama beroperasi di Indonesia, PT Alif didukung modal penuh oleh Bank Muamalat dan

investor dari Timur Tengah. Berbagai proyek leasingpembiayaan berupa sindikasi telah

dilakukan oleh PT Alif sebagai motornya.

AL IJARAH menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan keuangan dari pembiayaan

keuangan komersial sampai dengan pembelian alat-alat berat, mesin sampai denganpembiayaan keuangan nasabah seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk didasarkan


10/11



pada penggunaan prinsip keuangan syariah dengan menggunakan prinsip skema pembiayaan

keuangan Ijarah(Sewa-menyewa), Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli),

danMurabahah (Jual dan Beli).

2. FIF SyariahPT Federal International Finance membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF

Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. FIF Syariah didirikan berdasarkan

landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 448/KMK.017/2000 Pasal 7 ayat

1 yang menyatakan: Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat

melakukan pembiayaan berdasarkan prinsif Syariah. Sedangkan akad yang digunakan pada

transaksi pembiayaan FIF Syariah adalah akad murabahah, sesuai dengan Fatwa Dewan

Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 04/DS MUI/IV/2000 yang mengatur

tentang murabahah. Dan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan ekonomi syariah

tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, maka FIF Syariah juga

memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional

BAB III

PENUTUP

A. KesimpulanLeasing syariah merupakan pembiayaan alternative di bidang UMKN bagi masyarakat

yang ingin bergelut di bidang usaha. Dalam konsep pembiayaan syariah dalam artian

perusahaan kredit, pada saat ini sudah banyak menerapkan dengan menggunakan prinsip

syariah. Salah satu yang menjadi indikator perusahaan menggunakan sistem syariah

dikarenakan terbebas dari bunga atau riba dibandingkan dengan perusahaan konvensional

yang masih menggunakan sistem bunga. Prinsip syariah yang diterapkan dapat memberikan

kemudahan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah melihat produk yang ditawarkan dan penerapannya pada

perusahaan leasing syariah di atas, kita dapat melihat ada sedikit perbedaan antara isi dari

pengertian dan konsep Leasing atau system Ijarah dalam makalah ini dengan produk dan

penerapannya pada perusahaan leasing syariah terbebut. Dalam konsep leasing dengan

dasar ijarah tidak ada opsi transaksi menggunakan akad murabahah, sedangkan dalam produk

yang ditawarkan perusahaan leasing tersebut ada opsi menggunakan akad murabahah.

Melihat adanya penawaran produk pada perusahaan leasingsyariah dengan

akad murabahah sejauh ini cukup sesuai. Karena murabahahmasih dalam konsep ekomoni

Islam (syariah). Dengan adanya perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah bukan bank

menjadi salah satu alternatif dari metode pembiayaan yang lebih fleksibel dalam

menyalurkan dana berupa pembiayaan secara syariah kepada masyarakat di Indonesia.

Praktik perusahaan pembiayaan yang berlandaskan syariah akan lebih menjadi alternatif

yang tepat dan prospektif mengingat sebagian besar umat Islam merupakan mayoritas

penduduk di Indonesia.


11/11


B. SaranUntuk menunjang perkembangan perusahaan pembiayaan syariah diperlukan

perhatian semua pihak, agar perusahaan pembiayaan berbasis syariah dapat berkembang dan

terkendali dengan baik berada dalam real syariah. Sekali lagi, komitmen dan peran

pemerintah menjadi sebuah keniscayaan yang menjadi pendukung utama terhadap

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Selain peranpemerintah, di butuhkan juga peran aktif dari masyarakat selaku konsumen/ nasabah bank-

bank syariah di Indonesia agar bisa memajukan perekonomian negara Indonesia sendiri

melalui sistem yang Islami dan penuh berkah.

C. Daftar Pustakahttp://leasingsyariahintan.blogspot.com/

http://darmawanachmad.wordpress.com/2010/10/29/sekilas-pengertian-leasing/

http://ariearsipkuliah.blogspot.com/2013/01/leasing-syariah.html

http://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/29/al-ijarah-perusahaan-multifinance-syariah-

pertama/

Majalah Sharing, inspirator ekonomi & bisnis syariah edisi 73 thn VII Januari 2013
http://leasingsyariahintan.blogspot.com/http://leasingsyariahintan.blogspot.com/http://darmawanachmad.wordpress.com/2010/10/29/sekilas-pengertian-leasing/http://darmawanachmad.wordpress.com/2010/10/29/sekilas-pengertian-leasing/http://ariearsipkuliah.blogspot.com/2013/01/leasing-syariah.htmlhttp://ariearsipkuliah.blogspot.com/2013/01/leasing-syariah.htmlhttp://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/29/al-ijarah-perusahaan-multifinance-syariah-pertama/http://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/29/al-ijarah-perusahaan-multifinance-syariah-pertama/http://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/29/al-ijarah-perusahaan-multifinance-syariah-pertama/http://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/29/al-ijarah-perusahaan-multifinance-syariah-pertama/http://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/29/al-ijarah-perusahaan-multifinance-syariah-pertama/http://ariearsipkuliah.blogspot.com/2013/01/leasing-syariah.htmlhttp://darmawanachmad.wordpress.com/2010/10/29/sekilas-pengertian-leasing/http://leasingsyariahintan.blogspot.com/

Documents

Perusahaan Pembiayaan Leasing Syariah