11
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA Pancasila dalam Konteks Sejarah Bangsa ∎ Zaman Kuno Sejak adanya kerajaan-kerajaan di nusantara dan masuknya agama Hindu, Budha, dan Islam unsur-unsur. Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. ∎ Zaman Kolonial - Masuknya Belanda: VOC (1602), perlawanan rakyat abad XVII-XIX bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. - Perlawanan rakyat abad XX, ditandai : 1. Munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. 2. Pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. 3. Munculnya Pergerakan nasional Indonesia. 4. Tumbuhnya organisasi Modern. 5. Sumpah Pemuda. 6. Penjajahan Jepang (sidang BPUPKI I dan II dan pembentukan PPKI). ∎Proklamasi 17 Agustus 1945 Penetapan Pancasila dalam UUD 1945 (siding PPKI tanggal 18 Agustus 1945). Sejarah Perumusan Pancasila ∎ Pembentukan BPUPKI Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggl 24 Agustus 1945, sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI (Dokuritsu Zyunbii Tioosakai). Badan ini beranggota 60 orang, diketuai dr. Radjiman Wedjodiningrat, dan wakil ketua Raden Panji Soeroso serta Ichubangasa (Jepang). A. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara, atau dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam kesempatan ini: ∎ Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia Kecil yang beranggotakan 8 orang.

PKn Agung

  • Upload
    fauzio3

  • View
    13

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kewarganegaraan

Citation preview

Page 1: PKn Agung

SEJARAHLAHIRNYA PANCASILAPancasila dalam Konteks Sejarah Bangsa∎ Zaman KunoSejak adanya kerajaan-kerajaan di nusantara dan masuknya agama Hindu, Budha, dan Islam unsur-unsur. Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan.∎ Zaman Kolonial- Masuknya Belanda: VOC (1602), perlawanan rakyat abad XVII-XIX bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan.- Perlawanan rakyat abad XX, ditandai :1. Munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi.2. Pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa.3. Munculnya Pergerakan nasional Indonesia.4. Tumbuhnya organisasi Modern.5. Sumpah Pemuda.6. Penjajahan Jepang (sidang BPUPKI I dan II dan pembentukan PPKI).∎Proklamasi 17 Agustus 1945Penetapan Pancasila dalam UUD 1945 (siding PPKI tanggal 18 Agustus 1945).Sejarah Perumusan Pancasila∎ Pembentukan BPUPKIJepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggl 24 Agustus 1945, sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI (Dokuritsu Zyunbii Tioosakai). Badan ini beranggota 60 orang, diketuai dr. Radjiman Wedjodiningrat, dan wakil ketua Raden Panji Soeroso serta Ichubangasa (Jepang).A. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara, atau dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam kesempatan ini:∎ Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia Kecil yang beranggotakan 8 orang.- Anggota 8 meliputi: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutardjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Moh. Yamin, dan Mr. A.A. Maramis.- Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI.- Berdasarkan usulan yang masuk diketahui, ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu.∎ Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah Panitia Kecil 9 orang, yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan Nasionalis, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, A. Wachid Hasyim, dan H. Agus Salim.∎ Panitia Sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945, menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan Preambule, yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban

Page 2: PKn Agung

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama “Piagam Jakarta”.B. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli) 1945, menghasilkan:1. Dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta.2. Bentuk negara republik (hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir).3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda + Timor Timur + Malaka (39 suara).4. Dibentuk tiga panitia kecil:a. Panitia Perancang UUD, diketuai Ir. Soekarno.b. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai Moh. Hatta.c. Panitia Pembela Tanah Air, diketuai Abikusno Tjokrosoejoso.Pembentukan PPKI (Dokuritsu Zyubbii Inkai)► Pada tanggal 9 Agustus 1945 PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia Merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan UUD 45, dengan ketua Ir. Soekarno, wakil ketua Moh. Hatta, jumlah anggota 21 orang.► Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu: Wiranatakusuma, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Achmad Soebardjo.► Jadi PPKI berfungsi sebagai komite nasional pembentuk negara.∎Proklamasi kemerdekaan1.Jepang menyerah pada sekutu2.Golongan pemuda (Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Sjahrir, Soedarsono, Soepomo, dan kawan-kawan meminta Sukarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan.3.Terjadilah kesepakatan di Rengesdengklok dan Proklamasi dilaksanakan hari Jumat, 17 Agustus oleh Sukarno dan Mohammad Hatta di Jakarta.∎ Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945)1. Sore hari setelah proklamasi datang opsir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta.2. Sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil- wakil Islam, akhirnya disepakati untuk menghilangkan tujuh kata tersebut.3. Mengesahkan UUD 1945.4. Menetapkan Ir. Soekarno menjadi Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya.5. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR.

Page 3: PKn Agung

A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Pembahasan mengenai Dasar Negara dilakukan pertamakali pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat usulan-usulan tentang Dasar Negara, usulan-usulan yang dikemukakan adalah :

a. Prof. Mr. Muhammad YaminMengusulkan Dasar Negara dalam pidatonya tidak tertulis pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, yaitu:

1. Peri Kebangsaan.2. Peri Kemanusiaan.3. Peri Ketuhanan.4. Peri Kerakyatan.5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah selesai berpidato, Beliau menyampaikan pula usulan-sulan tertulis naskah rancangan UUD RI. Dalam pembukaan itu tercantum rumusan 5 dasar, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan.5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Prof.Mr.Dr.R Soepomo (31 Mei 1945)1. Paham Persatuan.2. Perhubungan Negara dan Agama.3. Sistem Badan Permusyawaratan.4. Sosialisasi Negara.5. Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)1. Kebangsaan Indonesia.2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.3. Mufakat atau Demokrasi.4. Kesejahteraan Sosial.5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Oleh karena pada sidang pertama belum dicapai kata mufakat, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang membahas usulan-uslan yang diajukan dalam sidang BPUPKI baik lisan maupun tulisan yang disebut Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir.Soekarno. Anggota Panitia Sembilan sendiri terdiri dari tokoh Nasional yang mewakili golongan Nasioanalis dan Islam, yaitu : Drs. Moh.Hatta, Mr.A.A Maramis, Mr.Muh Yamin, Mr.Ahmad Soebardjo, Abdul Kahar Muzakar, KH.Wahid Hasyim, Abi Kusno, Tjokrosoejoso dan Haji Agus Salim.

Page 4: PKn Agung

Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun suatu naskah yang kemudian disebut Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan Dasar Negara sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya.2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lalu dengan beberapa pertimbangan dan pembahasan ulang,maka sila pertama pada Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian lahirlah Pancasila yang menjadi dasar Negara Indonesia hingga saat ini.

B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila di Negara Indonesia

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai Dasar Negara. Selain fungsi pokok tersebut, Pancasila mempunyai beberapa fungsi lagi, yaitu :

1. Pandangan hidup bangsa Indonesia Yaitu yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masayarakat yang heterogen(beraneka ragam)

2. Jiwa dan kepribadian bangsa IndonesiaArtinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas Bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

3. Perjanjian LuhurArtinya Pancasila telah disepakati secara Nasional sebagai dasar Negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI(Panitia Perseapan Kemerdekaan Indonesia).

4. Sumber dari segala sumber tertib hukumArtinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

5. Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia.Yaitu masayarakat adil dan makmur secara merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila.

6. Sebagai Ideologi terbuka.Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang labih tajam untuk memecahkan masalah- masalah baru dan aktual. Sebagai sautu ideologi yang bersifat terbuka maka Pancasila memeiliki dimensi sebagai berikut :

Page 5: PKn Agung

a. Dimensi Idealistis, yaitu nilai- nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nlai- nilai yang terkandung dalam lima sila pancasila : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada niali- nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila.

b. Dimensi Normatif, yaitu nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai ’staatsfundamentalnorm’(pokok kaidah negara yang fundamental).

c. Dimensi Realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selalu memiliki dimensi nilai- nilai ideal serta normaf maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasayarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifast terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat ’utopis’ yang hanya merupakan sistem ide- ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari- hari. Selain itu ideologi Pancasila bukan merupakan doktrin belaka karena doktrin hanya dimiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistis belaka tanpa idelaisme yang rasional. Maka Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai- nilai dasar(hakikat) sila- sila Pancasila yang bersifat tetap adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Menurut BP-7 Pusat, bahwa nilai- nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka tediri atas 2 jenis nilai yaitu,

Pertama : nilai dasar,yaitu nilai- nilai yang terkandung dalam ideologi yang berupa cita- cita, tujuan, serta alat- alat perkembangan negara yang utama, sendi- sendi mutlak negara terutama nilai- nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan, ini bersifat tetap.

Kedua : nilai-nilai Instrumental, yaitu niali- nilai yang berupa arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya, ini yang bersifat dinamis dan terbuka yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka realisasi nilai- nilai instrumental inilah yang merupakan pragsis dari ideologi. Berdasakan uraian di muka maka Pancasila sebagai nilai dasar Ideologi negara adalah yang bersifat tetap, adapun nilai- nilai instrumental yang merupakan pengamalan, pengembangan dan pengayaan nilai- nilai dasar.

Page 6: PKn Agung

C. Isi Pancasila

Pancasila juga merupakan sarana atau wadah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah falsafah, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai- nilai dan norma- norma yang luhur. Norma- norma tersebut yaitu :

1. Norma Agama, bersumber dari Tuhan melalui utusannya yang bersisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah,larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasl dari Tuhan.Sebagian norma agama bersifat umum,jadi berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia terlepas dari agama yang dianut.

2. Norma Kesusilaan yang dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati sanubari manusia,dari bisikan kalbu atau suara batin yang diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

3. Norma Kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan mansia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat.

4. Norma Hukum adalah aturan tertiulis maupun tidak tertulis yang berisikan perintah atau larangan yang memaksa dan akan menimbilkan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya.

Keempat norma ini berlaku dan terdapat pada masyarakat Indonesia yang masing-masing norma mempunyai perbedaan satu sama lain.Khusus Norma Hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang,untuk membuatnya (negara) dan dari segi sanksinya lebih tegas dan jelas serta dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya.

Page 7: PKn Agung

1. Pancasila diartikan sebagai lima dasar yang dijadikan sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.Suatu bangsa tidak akan berdiri kokoh tanpa Dasar Negara yang kuat.Dengan Dasar Negara suatu bangsa tidak akan terombang-ambingkan dalam menghadapi berbagai permasalahan baik dari dalam maupun luar.

2. Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa: yang dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir batin dalam masyarakat yang beraneka ragam.

3. Fungsi Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber tertib hukum: segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

4. Norma yang berlaku pada masyarakat Indonesia:a. Norma Agamab. Norma Kesusilaanc. Norma Kesopanand. Norma Hukum

5. Nilai-nilai tersebut adalah:a. Pandangan Hidupb. Kesadaran dan cita hukumc. Cita-cita mengenai kemerdekaand. Keadilan Sosial,Politik,Ekonomie. Keagamaan dan lain sebagainya.

6. Lahirnya Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri yang telah berurat berakar dalam sifat dan tingkah laku manusia.Bangsa Indonesia lahir dari kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu,dan kepribadian itu ditetapkan sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara

7. a. Secara lisan:1. Peri Kebangsaan2. Peri Kemanusiaan3. Peri Ketuhanan4. Peri Kerakyatan5. Peri Kesejahteraan Rakyat

b. Secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kebangsaaan Persatuan Indonesia.

3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijkasanaan dalam Permusayawaratan/Perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.