PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATDENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ......

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SETELAH DITETAPKANNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31-12-2014), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Ir. SUMARWAN. HS : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 576 Bandung , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ........................... : Kepala Dinas .................... Kabupaten/Kota ........., berkedudukan di .............., Jalan ................ Nomor .., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ............., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara signifikan, untuk Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang sebelumnya merupakan urusan Kabupaten/Kota.

1

DRAFT

Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, diperlukan kesiapan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, sumberdaya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dokumentasi dan database, dalam masa transisional sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Perubahan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), harus memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, dan dunia usaha, sehingga pelayanan publik tetap berjalan secara optimal, sesuai standar pelayanan yang berlaku.

4. Dalam menyikapi masa transisional sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), PIHAK KESATU telah menetapkan :

a. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor......tanggal......tentang Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor....tanggal.......tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik; dan

c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor........tanggal........tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf c tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna keberlangsungan pelayanan publik dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

2

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

2. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .................

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat dan Peraturan Bupati/Wali Kota ...............

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota .............................

8. Pemberian Saran adalah pertimbangan atau masukan baik yang bersifat teknis atau non teknis yang disampaikan pada saat rapat pembahasan penerbitan perizinan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1)Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan sinergitas kebijakan dan kegiatan operasional di lapangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral di ...................

(2)Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat serta dunia usaha, dan terpenuhinya pelayanan publik dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 4RUANG LINGKUP

3

(1)Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan :

a. Geologi;b. Mineral dan Batubara;c. Energi Baru Terbarukan; dand. Ketenagalistrikan.

(2) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU meliputi :1. Geologi, mencakup :

1. penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;

2. penerbitan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi; dan

3. penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.2. Mineral dan Batubara, mencakup :

1. penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;

2. penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

3. penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

4. penerbitan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;

5. penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah Provinsi;

6. penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang kegiatan usahanya dalam Daerah Provinsi; dan

7. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.3. Energi Baru Terbarukan, yaitu penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung

Panas Bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota.1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas Daerah

Kabupaten/Kota.2. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang

kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi.3. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar

nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun

1. Ketenagalistrikan, mencakup :

4

1. penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;

2. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;

3. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

4. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik,rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi

5. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

6. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan

(3) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi :a. Geologi, mencakup :

1. Pemberian saran penerbitan perizinan air tanah; dan 2. Pendataan Pencatatan volume pemanfaatan air tanah.

b. Mineral dan Batubara, mencakup :1. Pemberian saran penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;

2. Pemberian saran penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

3. Pemberian saran penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

4. Pemberian saran penerbitan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; dan

5. Pemberian saran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah Provinsi.

c. Energi Baru Terbarukan, yaitu rekomendasi penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota.1. Pemberian Saran penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati

(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

5

d. Ketenagalistrikan, mencakup :1. Pemberian saran penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non

Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;

2. Pemberian saran penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;

3. Pemberian saran penerbitan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi , multiedia, dan informatika, dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Pmerintah Daerah Provinsi ; dan

4. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU melaksanakan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal pelaksanaan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, menggunakan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka urusan pemerintahan bidang dan sub urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal(4) tertuang didalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

(5) PIHAK KESATU melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang dan Sub Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangannya, mencakup :

a. penyelenggaraan urusan dan kegiatan operasional di lapangan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu yang telah ditetapkan;

b. Pemrosesan perizinan baru dan/atau perpanjangan perizinan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 dalam hal ini PIHAK KEDUA memberikan Saran kepada PIHAK KESATU sesuai dengan yang tertera pada lampiran kerja sama ini;

6

c. Penetapan Nilai Perolehan Air berdasarkan data volume pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang merupakan dasar penetapan pajak air tanah oleh PIHAK KEDUA;

d. Penetapan volume produksi tambang, berdasarkan data pencatatan produksi tambang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang merupakan dasar penetapan pajak produksi tambang oleh PIHAK KEDUA;

e. Pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan didukung oleh sumberdaya aparatur teknis yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

f. Pengelolaan dokumentasi serta database yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan, menggunakan dokumentasi dan database yang dimiliki PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, mencakup :

a. Pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan;b. Pemberian saran kepada PIHAK KESATU dalam proses penerbitan

perizinan; c. Pencatatan volume air tanah sebagai bahan Penetapan Nilai

Perolehan Air yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.d. Pencatatan produksi tambang sebagai bahan Penetapan volume

produksi tambang yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.f. Penyerahan dokumentasi serta database yang diperlukan untuk

penyelenggaraan urusan.

Pasal 6JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 7KOORDINASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8PEMBIAYAAN

7

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari : a. APBD Provinsi Jawa Barat, yang dipergunakan untuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; danb. APBD Kabupaten/Kota .............., yang dipergunakan untuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal :

a. telah berakhir jangka waktunya; dan

b. salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak batal karena force majeure.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat terhadap PARA PIHAK.

Pasal 11SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 576 Bandung

Faksimili : 022-7562049

Telepon : 022-7562048

Email : admin@esdm.jabarprov.go.id

8

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .............Tujuan : Kepala Dinas ..........................

Alamat : Jalan ..............................

Faksimili :

Telepon :

Email :

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

..................................

PIHAK KESATU,

.............................

9

10