MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN

NOMOR PM 34 TAHUN 2012

ORGANISASI DAN TATA KERJAKANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitaspelaksanaan tugas dan fungsi di bidangkeselamatan dan keamanan pelayaran, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungantentang Organisasi dan Tata Kerja KaritorKesyahbandaran Utama;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010tentang Kenavigasian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor26, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5108), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

1

Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010ten tang Perlindungan Lingkungan Maritim(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5109);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara, sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara, sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun2011;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KeIjaKementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor PER/ 18./M.PAN/ 11/2008tentang Pedoman Organisasi Unit PelaksanaTeknis Kementerian dan Lembaga PemerintahNon Kementerian;

Persetujuan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat NomorB/ 1300/M.PAN-RB/4/2012 Tanggal30 April 2012;

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KANTORKESYAHBANDARANUTAMA.

BABIKEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI

(1) Kantor Kesyahbandaran Utama adalah UnitPelaksana Teknis di lingkungan KementerianPerhubungan yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur JenderalPerhubungan Laut.

(2) Kantor Kesyahbandaran Utama dipimpin olehseorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sertakoordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, Kantor Kesyahbandaran Utamamenyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan· pengawasan dan pemenuhankelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan danketertiban di pelabuhan serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar;

b. pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran;

c. pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat diperairan pelabuhan, kegiatan salvage danpekeIjaan bawah air, pemanduan dan penundaankapal;

d. pelaksanaan pengawasan keselamatan dankeamanan pelayaran terkait dengan kegiatanbongkar muat barang berbahaya, barang khusus,limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dandebarkasi penumpang, pembangunan fasillitaspelabuhan, pengerukan dan reklamasi;

e. pelaksanaan bantuan pencarian dan penye1amatan(Search And Rescue/ SAR), pengendalian dankoordinasi penanggulangan pencemaran danpemadaman kebakaran di pelabuhan sertapengawasan pelaksanaan perlindungan lingkunganmaritim;

g. penegakan hukum di bidang keselamatan dankeamanan pelayaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaanpengawasan dan penegakan hukum di bidangkeselamatan dan keamanan pelayaran; dan

1. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

BABIISUSUNANORGANISASI

KANTORKESYAHBANDARANUTAMA

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;

c. Bidang Keselamatan Berlayar; dan

d. Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakanurusan perencanaan, keuangan, kepegawaian danumum, hukum dan hubungan masyarakat sertapelaporan di lingkungan Kantor KesyahbandaranUtama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakanfungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, kepegawaian,pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;

b. pengelolaan urusan keuangan, pelaporan SistemAkuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. pelaksanaan urusan surat menyurat , kearsipan,kerumah tanggaan dan urusan umum; dan

d. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturanperundang-undangan, pertimbangan dan bantuanhukum, serta hubungan masyarakat.

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai tugas melakukan urusan penyusunanrencana, program, anggaran, dan penyusunanlaporan evaluasi kinerja, serta pengelolaan urusankeuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi(SAI) dan pengelolaan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP).

(2) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,administrasi jabatan fungsional, surat menyurat,kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum,serta pertimbangan dan bantuan hukum, danhubungan masyarakat.

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyaitugas me1aksanakan pemeriksaan, pengujian, dansertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemarandari kapal dan manajemen keselamatan kapal, sertapenetapan status hukum kapal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, Bidang Status Hukum dan SertifikasiKapal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik namadan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surattanda kebangsaan;

b. pelaksanaan penilikan rancang bangun,pengawasan pembangunan dan perombakan sertadock kapal;

c. pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio danelektronika serta perlengkapan kapal;

d. pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitaskapal dan percobaan berlayar;

e. pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahanpencemaran dan pembersihan tangki sertaverifikasi manajemen keselamatan danpencegahan pencemaran dari kapal; dan

f. penyiapan bahan penerbitan sertifikasikeselamatan, pencegahan pencemaran dari kapaldan manajemen keselamatan kapal.

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, terdiriatas:

c. Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran danManajemen Keselamatan Kapal.

(1) Seksi Status Hukum Kapal mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pengukuran,pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tandakebangsaan, penggantian bendera kapal sertapemasangan tanda selar.

(2) Seksi Sertiflkasi Kese1amatan Kapal mempunyaitugas melakukan pemeriksaan, penilikan rancangbangun kapal, pengawasan pembangunan,perombakan dan docking kapal, pemeriksaan danpengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal,penghitungan dan pengujian stabilitas kapal,percobaan berlayar serta penyiapan bahanpenerbitan sertifikat keselamatan kapal.

(3) Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran danManajemen Keselamatan Kapal mempunyai tugasmelakukan pemeriksaan, pengujian peralatan,verifikasi, penyiapan bahan penerbitan sertifikatmanajemen keselamatan dan pencegahanpencemaran dari kapal, pembersihan tangki sertaperlindungan ganti rugi pencemaran.

Bidang Keselamatan Berlayar mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduandan penundaan kapal, serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13, Bidang Keselamatan Berlayarmenyelenggarakan fungsi:

a. penilikan pemenuhan persyaratan pengawakankapal;

b. penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan,peIjanjian keIja laut dan penyijilan awak kapalserta perlindungan awak kapal;

c. pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertibberlayar, lalu lintas keluar masuk kapal,pergerakan kapal (shifting), pemanduan danpenundaan kapal;

7

d. pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratanke1aiklautan kapal;

e. pe1aksanaan penerbitanBerlayar; dan

f. pelaksanaan pengawasan kapal asing (port statecontroij dan flag state control.

(1) Seksi Kepelautan mempunyai tugas melakukanpenilikan pemenuhan persyaratan pengawakankapal, penyiapan bahan penerbitan dokumenkepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilanawak kapal serta perlindungan awak kapal.

(2) Seksi Tertib Bandar mempunyai tugas melakukanpelaksanaan pengawasan tertib bandar,pergerakan kapal (shifting), pemanduan danpenundaan kapal di perairan pelabuhan.

(3) Seksi Tertib Berlayar mempunyai tugas melakukanpengawasan tertib berlayar, lalu lintas keluarmasuk kapal, kapal asing (port state controij, flagstate control dan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar.

Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan mempunyaitugas melaksanakan pengawasan keselamatan dankeamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkarmuat barang berbahaya, barang khusus, pengisianbahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan danreklamasi, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaanbantuan pencarian dan penyelamatan (Search AndRescue/SAR), pengendalian dan koordinasipenanggulangan pencemaran dan pemadamankebakaran di pelabuhan, pengawasan pelaksanaanperlindungan lingkungan maritim, pemeriksaan danverifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitaspelabuhan (International Ship and Port Facility SecurityCode/ISPS-Code), pemeriksaan pendahuluan padakecelakaan kapal, penegakan hukum di bidangkeselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasikegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkaitdengan pelaksanaan pengawasan dan penegakanhukum di bidang keselamatan dan keamananpelayaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17, Bidang Penjagaan, Patroli danPenyidikan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penjagaan, pengamanan danpenertiban embarkasi dan debarkasi penumpang dipelabuhan;

b. pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muatbarang khusus dan barang berbahaya danpengisian bahan bakar, limbah bahan berbahayadan beracun (B3), pembangunan fasillitaspelabuhan serta pengerukan dan reklamasi;

c. pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan,pengawasan dan pengamanan terhadapkeselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan,kapal sandar dan berlabuh;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberianbantuan pencarian dan penyelamatan (Search AndRescue / SAR), penanggulangan pencemaran lautserta pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan serta pengawasanperlindungan lingkungan maritim;

e. pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat diperairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawahair;

pelaksanaan pemeriksaankeamanan kapal dan(Intemational Ship andCode/ISPS-Code);

dan verifikasi sistemfasilitas pelabuhan

Port Facility Security

g. penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan padakecelakaan kapal; dan

h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidangpelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Seksi Penjagaan mempunyai tugas melakukanpenjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasidan debarkasi penumpang di pelabuhan,pengawasan kegiatan bongkar muat barangkhusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar,limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),pembangunan fasillitas pelabuhan sertapengerukan dan reklamasi.

(2) Seksi Patroli mempunyai tugas melakukan patrolidi perairan pelabuhan, pengawasan danpengamanan terhadap keselamatan kapal yangmasuk keluar pelabuhan, kapal sandar danberlabuh, penYiapan bahan koordinasi danpemberian bantuan pencarian dan penyelamatan(Search And Rescue / SAR), penanggulanganpencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan.

(3) Seksi Penunjang Keselamatan dan PenYidikanmempunyai tugas melakukan pengawasan kegiatanalih muat di perairan pelabuhan, salvage danpekerjaan bawah air, pemeriksaan dan veriflkasisistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan(International Ship and Port Facility SecurityCode/ ISPS-Code), penYiapan bahan pemeriksaanpendahuluan pada kecelakaan kapal sertapenYidikan tindak pidana di bidang pelayaransesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utamasebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

BABIIIKELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlahtenaga fungsional yang terbagi dalam kelompokjabatan fungsional sesuai dengan bidang tugaskeahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan olehseorang tenaga fungsional senior yang ditunjukKepala Kantor Kesyahbandaran.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimuatpada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkanperaturan perundang-undangan.

BABIVTATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KantorKesyahbandaran Utama , Kepala Bagian, Para KepalaBidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi danpara pejabat fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalamlingkungan masing-masing maupun antar satuanorganisasi di lingkungan Kantor KesyahbandaranUtama sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan apabila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yangdiperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KantorKesyahbandaran· Utama bertanggung jawab memimpindan mengkoordinasikan bawahannya masing-masingdan memberikan bimbingan serta petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan menyampaikan laporansecara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakansebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjutdan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuanorganisasi lain yang secara fungsional mempunyaihubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuanorganisasi dibantu oleh kepala satuan organisasidibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepadabawahan masing-masing wajib mengadakan rapatsecara berkala.

BABVESELON

(1) Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama merupakanjabatan Struktural Eselon ILa.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada KantorKesyahbandaran Utama merupakan jabatanStruktural Eselon IILa.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada KantorKesyahbandaran Utama merupakan jabatanStruktural Eselon IV.a.

BABVILOKASI

KANTOR KESYAHBANDARANUTAMA

Kantor Kesyabbandaran Utama dibentuk pada 4(empat) lokasi, terdiri atas :

b. Kantor Kesyabbandaran Utama Tanjung Priok,Jakarta;

c. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak,Surabaya; dan

d. Kantor KesyahbandaranMakassar.

BABVIIKETENTUANLAIN-LAIN

Dengan berlakunya Peraturan ini maka PeraturanMenteri Perhubungan Nomor KM 64 Tabun 2010sebagaimana telab diubab dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 46 Tabun 2011 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Syabbandar dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIIIKETENTUANPENUTUP

Pasal34

Perubaban dan penyempumaan Organisasi dan TataKerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan olehMenteri Perhubungan setelab lebih dabulu mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PeraturanMenteri ini mulai berlaku, Kepala KantorKesyahbandaran Utama harus telah menyampaikanusulan rumusan jabatan fungsional umum, uraianjenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerjajabatan, waktu eapaian hasil kerja jabatan dan petajabatan Kantor Kesyahbandaran Utama kepada MenteriPerhubungan melalui Direktur Jenderal PerhubunganLaut untuk ditetapkan menjadi Peraturan MenteriPerhubungan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganpenempatannyaIndonesia.

Peraturan Menteri inidalam Berita Negara

denganRepublik

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 01 Juni 2012MENTERIPERHUBUNGAN

ttd

Diundangkan di JakartaPada tanggal14 Juni 2012

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA

AMIR SYAMSUDINBERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2012 NOMOR627

Salinan sesuai dengKEPALABIRO

UMAR S SH MM MHPembina Utama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 34 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012

KANTORKESYAHBANDARAN UTAMA

8UB11AGL\IIPBRBRCAlIAAJII DAN

KBUARGAR

BIDABGSTATUS HUKUM DAB

SERTD'IKA81KAPAI.

BIDABGKBSELAIIATAB

BERLAYAR

BIDABGPENJAGAAR.

PATROLI DABPENYlDIKAB

8UBBAGL\IIKEPIIlGAWAIAR,

1IIIVII,DANBUBURGAR

IlABYARAKAT

SEK81811:RT1J'IKAIIlPBlfCBGAHAlI

PBlfCBMARARDANIIA1IAJDIBR

Kll:llBLAllATAN KAPAL

lIBKBJBBRTU'lKABI

Kll:llBLAllATAN KAPAL

SEKSITERTIB

BERLAYAR

811:KBIPBIlVRJANG

KESBLAIIATAN DANPBBYIDIKAR

MENTERIPERHUBUNGAN

ttd

Salinan sesuai dengKEPALABIRO

UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001