Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PMPRB
• SASARAN REFORMASI BIROKRASI
• LANGKA-LANGKAH PELAKSANAAN RB
• KERANGKA LOGIS
• PERBEDAAN PMPRB LAMA DAN BARU
• PMPRB 2.5
• KONSEP PMPRB 4.0
• PMPRB Online
2
• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
• Pemerintah yang efektif dan efisien
• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
• 3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA
MENDORONG PELAKSANAAN
Langkah Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kinerja sebagai dasardalam pelaksanaan RB secara menyeluruh.
Pelaksanaan RB menjangkau Unit Kerjaterendah
Pengelolaan SDM didasarkan pada kinerja
Proses bisnis yang disusun terkait langsungdengan kinerja.
Organisasi yang dibangundidasarkan pada kinerjayang akan dihasilkan.
Kualitas pelayanan publiktidak sekedar pada front office.
Pengawasan dikaitkandengan pencapaiantujuan/sasaran organisasi.
Peraturan perundangandilakukan dalam rangkaefektivitas pelaksanaanpencapian kinerja
Pelaksanaan Zona Integritasuntuk percepatanpelaksanaan RB.
Pelaksanaan e-government dilaksanakansecara terintegrasi.
1
2
3
4 5 6
7
8
910
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Kapasitas danAkuntabilitas
Organisasi (20%)
Pemerintah yang bersih dan bebas
KKN (10%)
PeningkatanPelayanan Publik
(10%)
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N (
5%
)
PEN
ATA
AN
PER
ATU
RA
N
PER
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
AN
(5
%)
PENGUATAN PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
6%
)
PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI (6%)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)
PENATAAN TATALAKSANA (5%)
Kerangka Logis Evaluasi RB (PMPRB 2.0)
PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN YANG BARU
PMPRB 2.0 PMPRB 2.5Obyek evaluasiadalah instansi
PemerintahSurvey Internal hanya survey
internal organisasi
Pengungkithanya melihat
proses
Obyek evaluasiadalah InstansiPemerintah dan
Unit KerjaSurvei Internal
(IntegritasOrganisasi dan
IntegritasJabatan)
Pengungkit(proses dan hasil antara)
PMPRB 2.5HASIL
ANTARA YANG
DIGUNAKAN
Hasil Pengawasan Kearsipan(penguatan tatalaksana)
Maturitas SPIP (penguatanpengawasan)
Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatanpengawasan)
Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatanpengawasan)
Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)
Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat
Tahap 1Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestamauntuk kemudian dikirimke Kementerian PANRB
Tahap 2Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB
Tahap 3
Tahap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PMPRB
2.0
Input PMPRB untuk level unit kerja es. I
Tahap 1Input PMPRB level organisasioleh Inspektorat
Tahap 2Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama untukkemudian dikirim keKementerian PANRB
Tahap 3Masuk dalamprofil RB nasionaldi Kementerian PAN RB
Tahap 4PMPRB
2.5
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
8
Penyampaian PMPRB (tahap 4)
Paling lambat
31 Mei 2019
PMPRB selain dilakukan pada level organisasi, tetapi juga WAJIB dilakukan pada seluruh unit kerja eselon I
pada organisasi tersebut (untuk tahun 2019).
KEUANGAN ASSET DAN
PERENCANAAN
REGULASI
LEMBAGA
PENATALAK-SANAAN
SDM
PENGAWASAN
PENGUNGKIT
SURVEY PELAYANAN
PUBLIK
OPINI LAPORAN KEUANGAN
HASIL REFORMASI BIROKRASI
PMPRB 4.0
Kapasitas danAkuntabilitas
Organisasi (20%)
PeningkatanPelayanan Publik
(10%)
Pemerintah yang bersih dan bebas
KKN (10%)
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
HASIL EVALUASI KINERJA
10%
5%
10%
10%40%60%
INDEKS KELEMBAGAAN
- INDEKS SPBE- INDEKS PROSES BISNIS
- INDEKS ARSIP
- INDEKS SISTEM MERIT- INDEKS PROFESIONALITAS
- MATURITAS APIP (IACM)- MATURITAS SPIP- LHKPN/LHKASN
- INDEKS INTEGRITAS (WBS, GRATIFIKASI,
KONFLIK KEPENTINGAN)
- INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
- INDEKS PENGELOLAAN ASSET
- INDEKS PERENCANAAN
INDEKS PENATAAN REGULASI
PELAYANAN PUBLIK
- INDEKS PELAYANAN PUBLIK
5% CAPAIAN KINERJA
Roadmap 2019-2024
Tujuan 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
• Sasaran:
❖Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi
❖Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
❖Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial
❖Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien,dan akuntabel
❖Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalamsistem pemerintahan
❖Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraanpemerintahan
Roadmap 2019-2024
Tujuan 2: BIROKRASI YANG KAPABEL
• Sasaran:
❖Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
❖Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
❖Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
❖Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
Tujuan 3: MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
• Sasaran :
❖Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik.
❖Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.
P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
ALUR PMPRB
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
PMPRB
PROSES BISNIS
EVALUASI RB
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
BARU
PROSES BISNIS EVALUASI
13
Road Map
Proses RB
PMPRB
Perencanaan
Monitoring danEvaluasi Internal
Indeks RB dan RencanaAksi Tindak Lanjut
Pelaporan danRencana Perbaikan
Pelaksanaan
PROSES INTERNAL
EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA
Feedback
INSPEKTURINSPEKTUR JENDERAL
SEKRETARIS JENDERALSEKRETARIS KEMENTERIANSEKRETARIS UTAMASEKRETARIS DAERAH
LOGIN
Update data Profil(untuk login pertama kali)
MEMBUAT AKUN UNTUK
UNIT
FORM PMPRBINSTANSI
Isi/Update Form Penilaian Instansi
LOGIN
UNIT LOGIN
FORM PMPRBUNIT
Isi/Update Form Penilaian Unit Kerja
VALIDASI
Submit (Kirim)
Tidak
PERIKSA &
KOREKSI
Submit(Kirim)
Validasi oleh InspekturJenderal/Inspektur
HASIL PENILAIAN?
Tidak
Setuju,Submit (Kirim)Ke KemenpanRB
ALUR PMPRB
1. Alokasi PertanyaanPermenpan 30/2018 (unit kerja) Permenpan xx/2019 (unit kerja)
2. Jumlah Unit Kerja
Permenpan 30/2018 (unit kerja) Permenpan xx/2019 (unit kerja)
Sama dengan jumlah unit Eselon 1 (bagi K/L),
dan Jumlah Perangkat Daerah (bagi Pemda)
3. Deadline 2019
31 Mei 2019Submit penilaian ke
pmprb.menpan.go.id
3. Deadline 2019
31 Mei 2019