Upload
yulianta-candra-kurniawan
View
182
Download
23
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BEKERJA DI LUAR INSTANSI
INDUK
Agus Abdul WathonOffice : (021)8903336
DIREKTORAT KEPANGKATAN DAN MUTASI TAHUN 2009
A. DASAR HUKUM
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG N0M0R 43 TAHUN 1999;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002;
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002;
4. PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 13 TAHUN 2002;
5. PERTURAN KEPALA BKN NOMOR 12 TAHUN 2002;
6. SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR K.26-25/V.9-54/99 TANGGAL 24 MEI 1995.
B. P R I N S I P
1. UNTUK KEPENTINGAN DINAS DAN DALAM RANGKA MEMPERLUAS
PENGALAMAN, KEMAMPUAN DAN MEMPERKOKOH PERSATUAN
DAN KESATUAN BANGSA DISELENGGARAKAN PERPINDAHAN
TUGAS DAN/ATAU PERPINDAHAN WILAYAH KERJA KHUSUS
NYA PEJABAT STRUKTURAL ESELON III KE ATAS;
2. PERPINDAHAN TUGAS DAN/ATAU PERPINDAHAN WILAYAH KERJA
DIPRIORITASKAN BAGI PEJABAT YANG MEMINPIN SATUAN
ORGANISASI;
3. PERPINDAHAN TUGAS DAN/ATAU PERPINDAHAN WILAYAH KERJA
MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENEGAKKAN DAN MEMPERKOKOH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN
MEMPERKUAT PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DALAM BINGKAI NKRI.
4. PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI DI LUAR
PEMERINTAH DIHENTIKAN/DIBATASI, KECUALI :
a. PERBANTUAN PNS KHUSUS UNTUK MENGISI JABATAN PIMPINAN
YANG TELAH DIPERSAMAKAN ESELONNYA;
b. PERBANTUAN PNS ATAS PERMINTAAN BADAN-BADAN
INTERNASIONAL DENGAN PERSETUJUAN DAN/ATAU
ATAS PENUNJUKAN PEMERINTAH RI;
c. PERBANTUAN DOSEN ATAU GURU PADA YAYASAN/PERGURUAN
SWASTA;
d. PERBANTUAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN/PERLUASAN
ORGANISASI.
C. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DI LUAR INSTANSI INDUK.
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DILUAR
INSTANSI INDUK KARENA PERPINDAHAN
JABATAN STRUKTURAL DALAM RANGKA
PENYEBARAN TENAGA AHLI ATAU
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
DAPAT DILAKUKAN MELALUI :
1. DIPEKERJAKAN, ATAU
2. DIPERBANTUKAN
1. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN,
ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DI LUAR INSTANSI INDUKNYA YANG GAJINYA
DIBEBANKAN PADA INSTANSI INDUKNYA.
2. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN,
ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DI LUAR INSTANSI INDUKNYA YANG GAJINYA
DIBEBANKAN PADA INSTANSI YANG MENERIMA
PERBANTUAN.
3. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAPAT DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN PADA :
1. INSTANSI PEMERINTAH;
2. NEGARA SAHABAT;
3. BADAN INTERNASIONAL;
4. BADAN LAIN YANG DITENTUKAN PEMERINTAH, SEPERTI :
a. PERUSAHAAN JAWATAN;
b. PALANG MERAH INDONESIA;
c. RUMAH SAKIT SWASTA;
d. BADAN-BADAN SOSIAL;
e. LEMBAGA PENDIDIKAN; DAN
f. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK.
5. PROSEDUR PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DI LUAR INSTANSI INDUKNYA.
a. DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN PADA INSTANSI PEMERINTAH : 1) PIMPINAN INSTANSI PENERIMA MENGHUBUNGI PIMPINAN INSTANSI ASAL PNS UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN;
2) SEBELUM INSTANSI PENERIMA MENGHUBUNGI INSTANSI ASAL TERLEBIH DAHULU HARUS MENDAPAT PERTIMBANGAN BAPERJAKAT;
3) APABILA INSTANSI ASAL YBS MENYETUJUI, MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN;
4) BERDASARKAN PERSETUJUAN PIMPINAN INSTANSI ASAL MAKA PIMPINAN INSTANSI PENERIMA MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN SEBAGAI TENAGA DPK/DPB PADA INSTANSI PEMERINTAH SEKALIGUS MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN; 5) APABILA PNS YANG BERSANGKUTAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI TENAGA DPB/DPK, MAKA PIMPINAN INSTANSI PENERIMA MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN YBS KE INSTANSI INDUK;
6) BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN DIMAKSUD, MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PENARIKAN KEMBALI PNS YBS KE INSTANSI INDUK.
b. DIPKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH : 1) PIMPINAN INSTANSI PENERIMA MENGHUBUNGI PIMPINAN INSTANSI ASAL PNS UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN;
2) APABILA INSTANSI ASAL YBS MENYETUJUI, MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN;
3) BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN DAN PERSETUJUAN DIMAKSUD MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MENGUSUL KAN KEPADA KEPALA BKN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN SEBAGAI TENAGA DPK ATAU DPB DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH;
4) BERDASARKAN PERSETUJUAN KEPALA BKN DIMAKSUD,
MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MENETAPKAN SURAT
KEPUTUSAN PENETAPAN PNS YANG BERSANGKUTAN
SEBAGAI TENAGA YANG DPK ATAU DPB DI LUAR
INSTANSI PEMERINTAH;
5) APABILA PNS DIMAKSUD TELAH SELESAI MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAGAI TENAGA PERBATUAN DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH, MAKA PIMPINAN INSTANSI PENERIMA
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN
YBS KE INSTANSI INDUK;
6) BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PIMPINAN INSTANSI
PENERIMA, MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MENGUSULKAN
KEPADA KEPALA BKN UNTUK MENDAPATKAN
PERSETUJUAN PENARIKAN KEMBALI SEBAGAI
TENAGA DPK ATAU DPB DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH;
7) BERDASARKAN PERSETUJUAN KEPALA BKN DIMAKSUD,
MAKA PIMPINAN INSTANSI ASAL MENETAPKAN SURAT
KEPUTUSAN PENARIKAN KEMBALI PNS YANG
BERSANGKUTAN SEBAGAI TENAGA YANG
DPK ATAU DPB DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH;
E. HAK ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN
1. PEGAWAI NEGERI SIPIL DPK PADA INSTANSI PEMERINTAH :
a. GAJI DIBAYARKAN OLEH INSTANSI INDUK;
b. TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN LAINNYA
DIBAYARKAN OLEH INSTANSI PENERIMA;
d. DP3 DIBUAT/DINILAI OLEH PEJABAT PENILAI PADA
INSTANSI PENERIMA;
c. KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN BERDASARKAN
KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PNS YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU
FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIUSULKAN
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
INSTANSI INDUK.
2. PEGAWAI NEGERI SIPIL DPB PADA INSTANSI PEMERINTAH :
a. GAJI, TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN LAINNYA
DIBAYARKAN OLEH INSTANSI PENERIMA;
b. DP3 DIBUAT/DINILAI OLEH PEJABAT PENILAI PADA
INSTANSI PENERIMA;
c. KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN BERDASARKAN
KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PNS YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU
FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIUSULKAN
OLEH INSTANSI PENERIMA.
2. PEGAWAI NEGERI SIPIL DPK/DPB DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH :
a. GAJI, TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN LAINNYA
DIBAYARKAN OLEH INSTANSI PENERIMA;
b. DP3 DIBUAT/DINILAI OLEH PEJABAT PENILAI PADA
INSTANSI INDUK;
c. KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN BERDASARKAN KETENTUAN
YANG BERLAKU BAGI PNS YANG DPK ATAU DPB SECARA
PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA YANG DIANGKAT
DALAM JABATAN PIMPINAN YANG TELAH DITETAPKAN
PERSAMAAN ESELONNYA ATAU JAFUNG TERTENTU
YANG DIUSULKAN OLEH INSTANSI INDUK.
F. KETENTUAN KHUSUS.
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN PADA
LEMBAGA/BADAN SWASTA DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH TETAP BERKEWAJIBAN UNTUK
MENYETORKAN IURAN WAJIB YANG BESAR
NYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
BERLAKU SEPERTI :
- IURAN TASPEN;
- ASKES;
- BAPERTARUM;
- DLLNYA