RUU DAERAH PERBATASANRUU TENTANG DAERAH PERBATASAN

DEFINISIMasih ada kerancuan penggunaan definisi, apakah menggunakan istilah kawasan, daerah atau wilayah?Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

(sesuai dengan UU No.43 Tahun 2008; UU No.27 Tahun 2007, UU No.32 tahun 2004)

PERMASALAHANa. Minimnya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di kawasan perbatasan, seperti prasarana perhubungan (langkanya dukungan jalan, jembatan, dermaga) jaringan listrik, telekomunikasi, prasana pendidikan/sekolah dan prasarana kesehatan.

b. Tidak tersedianya rencana detail tata ruang kawasan perbatasan yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan, sehingga tidak diketahui secara pasti pembagian zonasi ruang, arah pemanfaatan ruang dan struktur pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.

c. Minimnya investasi/ penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang melimpah.

d. Minimnyanya sumberdaya manusia yang terdidik dan terlatih untuk membangun dan mengembangkan potensi kawasan perbatasan.

e. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya angka indikator indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan.

f. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, sehingga mereka dalam segala aspek kehidupan lebih berorientasi kepada negara tetangga yang secara tidak langsung akan mengancam integritas bangsa.

g. Pulau-pulau kecil terluar masih banyak yang terisolasi (kesulitan akses, penduduk sedikit atau tidak berpenghuni)

h. Anggaran pembangunan untuk kawasan perbatasan masih sektoral dan tidak terintegrasi dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan kawasan.

i. Belum sinerginya pengelolaan kawasan perbatasan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dikaitkan dengan otonomi daerah dan pelaksanaan 6 kewenangan Pemerintah di daerah.

TUJUANa. terwujudnya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;b. terwujudnya kehidupan masyarakat kawasan perbatasan yang adil dan sejahtera; c. terciptanya keseimbangan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara tetangga; d. Terjaganya integritas bangsa yang berdaulat

RUANG LINGKUP12 provinsi (CWA)

38 kab/kota (WKP)

111 kecamatan (Lokpri)

1. Kawasan Perbatasan Darat:

a. Perbatasan Kalbar Dan Kaltim b. Perbatasan Papuac. Perbatasan NTT2. Kawasan Perbatasan Laut:

(92 pulau-pulau kecil terluar )

MATERI PENGATURAN1. Istilah dan Ruang lingkup

2. Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

3. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

4. Kesepakatan Batas Wilayah Negara dan Kerja Sama antar Negara

5. Pembangunan Kawasan Perbatasan (SDM, Sarana dan Prasarana, Kesejahteraan)

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam

7. Penguatan Anggaran Pengelolaan Kawasan Perbatasan

8. Leading Sector pengelola entry/exit point dan penyediaan fasilitas pos lintas batas.

9. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

SUBYEKa. Pemerintah Pusat.

b. Pemerintah Provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Masyarakat.

PERATURAN TERKAITPeraturan Perundang-undangan berikut:

1. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia4. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan 7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia10. UU No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 11. UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan 12. UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

13. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

14. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

15. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

16. UU No. 43 Tahun 2008 Tentang wilayah Negara

17. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

18. Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

19. PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

20. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Negara

21. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-1014

22. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (amanat Pasal 14 UU Wilayah Negara)

23. Permendagri No. 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (amanat Pasal 14 UU Wilayah Negara)