Upload
adhyaksa812
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
1/31
POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
DAN REKOMENDASI
Sukasmanto - IRE
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
2/31
MindSet
Asumsi: Tujuan danHarapan dari Dana Desa
Risiko (PotensiPenyalahgunaan)
Rekomendasi
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
3/31
Tujuan Pengelolaan Dana Desa
Mewujudkan pemerintah desa yang baik dan
bersih tanpa korupsi
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
4/31
Trade off: Diskresi Keuangan Desa dan Potensi
Penyalahgunaan Dana Desa (Risiko)
Bagaimana mewujudkan kemandirian desa dengan alokasi APBNuntuk desa (Dana Desa) dengan TIDAK.
Mengabaikan potensi penyalahgunaan Dana Desa (risiko)
Menjadikan desa menjadi objek pembangunan
Melakukan sentralisasi program pembangunan desa.
Menegasikan perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) sebagai
pedoman implementasi dana desa.
Menggeneralisir bahwa pemerintah desa tidak mampu mengelola dana
desa dan akan banyak yang terjerat kasus korupsi?
Bagaimana rumusan MITIGASI pencegahan penyalahgunaan dana
desa.
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
5/31
Bukti Desa Mampu Mengelola
Keuangan
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
6/31
Contoh
Sumber: Hasil Riset IRE dan ACCESS
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
7/31
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa di Kabupaten Beltim,dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2014 tetap sama
seperti tahun anggaran 2013, lanjutan dari program Rp 1 miliar setiap
desa.
Dana ADD ini bersumber dari APBD Kabupaten Beltim tahun
anggaran 2014, dengan jumlah sekitar Rp 28 miliar untuk 39 desa.
Ada rencana penambahan dalam anggaran APBD perubahan 2014.
Bangka Pos, Selasa, 11 Maret 2014
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
8/31
Asumsi/Prasyarat/Tujuan
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dandemokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera;
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
9/31
Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannyasebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi
dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, sertabertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional; dani. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
10/31
SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA PASCA UU
NO. 6 TAHUN 2014
ProvinsiDana
Perimbangan
Pembangunan Desa
Kabupaten
Kota
1. ADD
2. Bagian dari hasil pajak daerah
dan retribusi daerah Kab/Kota
3. Bantuan keuangan
ProgramK/L
Dana Transfer ke Daerah KL
KEUANGAN DESA
Alokas i APBN ke
Desa (10% dari
dan di luar dana
Transfer Daerah
(on top) secara
bertahap
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Hibah
Desa
Lainnya
pemberdayaan masyarakat
dan kemasyarakatan
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
11/31
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
12/31
Alokasi APBN
Yang dimaksud dengan Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan
Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
Dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:
jumlah penduduk,
angka kemiskinan,
luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis
Tujuan: dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataanpembangunan Desa.
Si l i P d t D d i Al k i APBN
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
13/31
TAHUN 2013
Transfer ke Daerah (TD) tahun 2013 = 528,6 T
Alokasi APBN = 10% x TD = 10% x 528,6 T
Alokasi APBN = 52,86 T
Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
Rata-rata Pendapatan Desa dari Alokasi APBN
on top dari Dana Transfer Daerah = AlokasiAPBN : Jumlah Desa
= 52,86 T/72.944 = Rp 724.665.496.
Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi APBN
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T
Alokasi APBN = 10% x TD = 10% x 592,5 TAlokasi APBN = 59,25 T
Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on
top dari Dana Transfer ke Daerah = Alokasi
APBN : Jumlah Desa= 59,25 T : 72.944 = Rp 812.404.036
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN =
Rp 724.665.496
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN =
Rp 812.404.036
Sim lasi Pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
14/31
TAHUN 2013
Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T
DAU + DBH = 412 T
ADD = 10% x (DAU + DBH)
= 10% x 412 T = 41,2 T
Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
Rata-rata Pendapatan Desa dari ADD = ADD :Jumlah Desa
= 41, 2 T : 72.944 = Rp 564,816,846.
Perlu ditetapkan sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan ADD sesuai
dengan prosentasi yang ditetapkan dalam UU Desa.
Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T
DAU + DBH = 454,9 T ADD = 10% x (DAU + DBH)
= 10% x 454,9 T = 45,49 T
Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
Rata-rata Pendapatan Desa dari ADD = ADD
: Jumlah Desa= 45,49, 2 T : 72.944 = Rp 623.629.955.
Total pendapatan Desa dari ADD
= Rp 564,816,846
Total pendapatan Desa dari ADD
= Rp 623.629.955
Simulasi Pendapatan Desa yang Bersumber dari APBN
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
15/31
TAHUN 2013
Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T DAU + DBH = 412 T
Total Pendapatan = Alokasi APBN + ADD
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN
= Rp 724.665.496
Total pendapatan Desa dari ADD = Rp
564,816,846
Simulasi Pendapatan Desa yang Bersumber dari APBN
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5
T DAU + DBH = 454,9 T
Total Pendapatan = Alokasi APBN +
ADD
Total pendapatan Desa dari Alokasi
APBN = Rp Rp 812.404.036
Total pendapatan Desa dari ADD = Rp
623.629.955
Total pendapatan Desa yang
bersumber dari APBN
Rp 1.290.990.349
Total pendapatan Desa yang
bersumber dari APBN
Rp 1.436.033.121
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
16/31
PP No. 90 TAHUN 2010 TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Pasal 13)
LamaBagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN)
1. KebutuhanPemerintah
Pusat
2. Transferkepada daerah
DAU
DAK
DBH
Baru (Skema yang mungkin)Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN)
1. KebutuhanPemerintah
Pusat
2. Transferkepada daerah
dan Desa
DAU
DAK
DBH
+++ CadanganDana Desa
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
17/31
Posisi Dana Desa dalam Anggaran BelanjaPemerintah Pusat
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikanmelalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial
Officer)
1. Kebutuhan Pemerintah Pusat 2. Transfer kepada daerah dan Desa
++ Cadangan Dana Desa
Bagian anggaran kementeriannegara/lembaga (BA K/L) denganMenteri/Pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran (ChiefOperational Officer)
10% On top DanaTransfer darikonsolidasi BA K/Lke desa
UU No 6 Thn 2014:
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
18/31
Dana Transfer ke Daerah Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Dana Desa
(earmarked)
o Pemberdayaan Masyarakat Desa
o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian,
o Dst.
Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal18) yang terkait dengan (Pasal 19):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. kewenangan lokal berskala desa.
o Pengentasan kemiskinan/ pemberdayaan
masyarakat (PNPM)
o Bantuan Operasional Kesehatan
o Infrastruktur Desa, Pertanian
UU No.6 Thn 2014:
Implikasi Khusus kpd Realokasi Belanja Pusat
Sumber: DJPK-Kemenkeu (2014)
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
19/31
Bagaimana Dengan Aset Desa?
KEKAYAAN DESA (Barang Milik Desa) Dikelola;
Ditatausahakan;
Bukti Kepemilikan;
Menuntaskan amanat UU No. 6 Tahun 2014; BAB XVKetentuan Peralihan; Pasal 116:
Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasiAset Desa.
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
20/31
Apakah Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Termasuk Ruang
Lingkup Perpres 54/2010 Jo. Perpres 70/2012 ?
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
21/31
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
22/31
Risiko (Potensi Penyalahgunaan)Dana Desa
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
23/31
Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Dipengaruhi oleh:
Bagaimana Peraturan turunan dari UU No. 6 / 2014 Transfer dana desa dari APBN ke Desa
Pengelolaan keuangan dan aset desa
Tingkat Diskresi Keuangan Desa (Kemandirian)
Diskresi keuangan tinggipotensi penyalahgunaan (risiko) tinggi
Diskresi keuangan rendahpotensi penyalahgunaan (risiko) Kualitas SDM di pemerintah desa
Kualitas SDM Tinggipotensi penyalahgunaan (risiko) rendah
Kualitas SDM rendahpotensi penyalahgunaan (risiko) tinggi
Pembinaan dan pengawasan
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
24/31
Penyalahgunaan Dana Desa
Di tingkat:
Di Tingkat Pusat
Di Tingkat Daerah
Di Tingkat Desa
Di tahap: Transfer dana desa dari Pusat ke daerah
Transfer dana dari Kab./Kota ke Desa
Implementasi di desa
Pelaporan dan pertanggungjawaban
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
25/31
Jenis Penyalahgunaan
Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
Tidak sesuai rencanatidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi
Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis khususnya pengadaan barang dan jasa
Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting
Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan pundi-pundi kepala
desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan
Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok);
Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan
bisnis properti; Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
26/31
Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya:
Mekanisme koordinasi dan pengawasan
Sistem pengelolaan keuangan
Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
Motif kepentingan politik tertentu
Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
Bimbingan teknis dan pendampingan
Penerapan prinsip kehati-hatian
Sistem sanksi administrasi dan hukum
Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
27/31
Modus Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa
Beban sosial kemasyarakatan kepala desa (kepala desa sering terkondisikan ujung
tombak dan lebih ujung tombok).
Elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemahterdorong
untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Kepentingan politikposisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di
desa.
Political power dari elit desaUrusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan
hanyalah milik elit desakurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinarycrime)
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
28/31
Objek yang Dikorupsi di Desa
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tanah Kas Desa (TKD) dan aset desa lainnya
Program Sertifikasi Massal
Dana Sosial atau Bantuan dari Provinsi, Kabupaten
Dana Infrastruktur (irigasi, jalan).
+++ Dana Desa dari APBN
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
29/31
Rekomendasi
Mengurangi risiko (potensi penyalahgunaan dana desa) tanpa
mengorbankan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 yaitu kemandiriandesa
Konsep pemberantasan korupsi harus menyeluruh. Mulai dari rakyat
sampai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan harus bertekad
bulat memberantas korupsi.
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
30/31
Rekomendasi
1. Penyusunan PP yang didahului kajian yang cermat dan mendalam untuk menghindarkan
pemerintah desa dari jebakan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
Aspek desentralisasi fiskal: transfer APBN ke Desa RPP tentang Dana DesaLeadagency: DJPK.
Aspek Penyelenggaraan: perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan desabagian dalam RPP Penyelenggaraan DesaLead agency: DJPMD.
Peraturan turunan untuk pengadaan barang dan jasa di desa
Jika diperlukan Permendagri dan Perda
2. PP yang merujuk pada:
UU No. 17/2013 tentang Keuangan Negara,
UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara,
UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), serta
UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
8/10/2019 Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi_Sukasmanto IRE
31/31
3. Persiapan implementasi:
Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan
(RPJMDes dan RKPDesa) oleh pemerintah pusat dan/ daerah serta OMS.
Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan
aset desa oleh pemerintah pusat dan/ daerah serta OMS.
Penyusunan Sistem keuangan desa
Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan
akuntanbel.
Penyusunan model pendampingan [Kab: BPMPD, BPKAD, Bappeda; Desa:
Pemdes, BPD, Musdes];
4. Pengawasan dan Monev
Pengembangan sistem pengawasan: auditor (BPK) dan Inspektorat
kabupaten (Pengawasan)
Pengembangan sitem Monitoring dan Evaluasi
Mengoptimalkan BPD dalam fungsi pengawasan internal pada pengelolaankeuangan pemerintah desa.